2.3. Profil Rumah Sakit Umum Pusat Dr Hasan Sadikin Bandung

a. Partisipatif: Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publicdapat ditunjukkan dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. b. Transparan: Pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal tekait yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. c. Responsif: Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. d. Tidak diskriminatif: Pelayanan yang diselenggarakan pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga dengan warga negara lainnya atas dasar perbedaan identitas warga negara. e. Mudah dan Murah: Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah serta ditinjau dari segi biaya masih dapat masuk akal. f. Efektif dan Efisien: Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan yang akan dicapainya dan cara yang digunan dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana. g. Aksesibel: Pelayanan harus mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. h. Akuntabel: Pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat. i. Berkeadilan: Pelayanan publik harus adil terhadap semua kalangan masyarakat.

2.3. Profil Rumah Sakit Umum Pusat Dr Hasan Sadikin Bandung

Rumah Sakit Umum Pusat Dr Hasan Sadikin Bandung diresmikan pada tahun 1923 dengan nama Met Algemeene Bandoengsche Ziekenhui sebagai rumah sakit pemerintahan belanda pada saat itu. Pada Tahun1948, barulah Rumah Sakit Hasan Sadikin dikelola oleh pemerintah Kotapraja Bandung dan berubah nama menjadi Rumah Sakit Rantja Badak. Pada tahun 1967, Rumah Sakit Rantja Badak berubah nama menjadi Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin hingga sekarang menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr Hasan Sadikin. RSHS merupakan rumah sakit vertikal utama yang dapat diartikan sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri No HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan RS Rujukan