Tabel 3.3 Bahan, obat, dan peralatan pada Pelayanan Kesehatan Kekarantinaan dan Rujukan Wilker / Posko

Dari beberapa isu yang muncul bersumber dari tabel di atas dapat dideskripsikan isu-isu sebagai berikut

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan medik di Klinik Bandara (Pelayanan Publik)

KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara Internasional Husein Sastranegara) memiliki salah satu fungsi memberikan pelayanan kesehatan, rujukan, pelayanan kegawatdaruratan medik, dan pemeriksaan bagi karyawan dan pengguna jasa di lingkungan bandara kesehatan. Untuk mendukung fungsi tersebut, agar berjalan dengan optimal maka dibutuhkan sarana dan prasarana sesuai standar,

Tabel 3.3 Bahan, obat, dan peralatan pada Pelayanan Kesehatan Kekarantinaan dan Rujukan Wilker / Posko

Jenis Peralatan Spesifikasi Alat Jumlah minimal Jumlah aktual

Puskesmas Set terdiri dari :

1.Tempat tidur periksa pasien Standar stainles ukuran 1,4m x 2m 1bh 1bh

2. Tempat cuci tangan Permanen dari keramik 1bh 3.Cold chain Standar 1bh 4.Sterilisator Standar 1bh 5. Kateter Standar 12bh 6. NGT Standar 12bh 7. Pispot Standar 2bh 8. Urinol Standar 2bh 9. Tromol kasa Standar 1bh 10. Lampu baca x ray Standar 1bh 11. Snellen chart Standar 1bh -

Ambulance

- DC shock Standar √ -

Bahan habis pakai

1. Boorwater √ 2. Duk bolong √ -

Obat-obatan

1. Anti malaria 2. Diuretik 3. Salep mata dan tetes mata 4. Tetes telinga 5. Salep kulit 6. Obat suntik (lidokain,, diazepam) 7. Suppositoria rektum

Dilihat dari tabel di atas, terdapat kesenjangan sarana dan prasarana antara jumlah minimal yang seharusnya disediakan dengan jumlah aktual. maka fungsi KKP dalam menjalankan layanan kesehatan pun menjadi terbatas.

2. Belum optimalnya pelayanan dan pemberian SIAOS bagi pasien medevac (Pelayanan Publik)

Evakuasi medik adalah serangkaian peristiwa pemindahan korban dari suatu tempat ke tempat lain dengan fasilitas serta sumber daya manusia (SDM) yang lebih memadai sesuai kebutuhan korban. Evakuasi medis dilakukan ketika kondisi medis seseorang tidak dapat ditangani di lokasi saat ini. Dalam istilah kesehatan penerbangan, evakuasi medis sering disingkat dengan Medevac.

Medevacmerupakan bagian dari pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara yang dilaksanakan oleh KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung). Pada tahun 2021, permintaan akan layanan Medevac yang diterima oleh KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara internasional Husein Sastranegara Bandung) ada kecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejak tahun 2021, kegiatan medevacmulai meningkat kembali. Sudah ada 8 kegiatan medevacyang dilakukan oleh KKP Kelas II Bandung (Pos bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung) mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021.

Namun kenyataan di lapangannya, kegiatan medevacbelum berjalan dengan optimal karena selama ini dilakukan hanya berdasarkan pemahaman turun temurun,

tidak diberikan SIAOS pada pasien dan adanya keterbatasan kelengkapan ambulance yang dimiliki oleh KKP Kelas II Bandung (Pos Bandara Internasional Husein Sastranegara) sehingga untuk kasus yang membutuhkan penanganan lebih pada saat evakuasi pasien, harus menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa layanan medevac swasta.

3. Pengawasan kekarantinaan kesehatan belum optimal ditandai dengan waktu pelayanan yang melebih SOP (Pelayanan Publik)

Di masa pandemic covid 19 ini, pelaku perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri harus melengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan untuk bepergian. Bagi pelaku perjalanan udara, dokumen wajib yang harus dilengkapi adalah hasil negative dari pemeriksaan RT PCR / RT Antigen / Test Genose dengan masa berlaku sesuai dengan Surat Edaran Satgas Covid yang berlaku pada saat itu. Selain itu, pelaku perjalanan udara juga wajib mengisi e-Hac Indonesia. Namun masih terdapat pelaku perjalanan yang tidak mengetahui aturan tersebut, bahkan adapula yang memalsukan hasil dokumen Kesehatan. Maka, butuh waktu lebih lama bagi petugas KKP untuk memvalidasinya dan akhirnya terjadi tumpukan antrian pelaku perjalanan pada saat proses validasi dokumen Kesehatan. Terutama pada saat akhir pekan dan hari libur nasional, di mana jumlah penerbangan meningkat diikuti dengan peningkatan pelaku perjalanan. Namun tidak diikuti dengan penambahan jumlah petugas. Sehingga proses pemeriksaan eHAC dan dokumen kesehatan bisa sampai 10 menit pada penumpang yang tidak melengkapi dokumen kesehatan dan eHAC. Padahal berdasarkan SOP Pengawasan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dalam Negeri Saat Pandemi COVID -19, proses pemeriksaan eHAC dan dokumen kesehatan tidak lebih dari 7 menit. Idealnya penumpang memperoleh informasi mengenai kelengkapan syarat dokumen kesehatan bagi pelaku perjalanan dan mengetahui sanksinya bila melanggar. Sehingga proses pelayanan dapat berlangsung dengan lancar. Apabila kondisi ini tidak diselesaikan, maka dikhawatirkan nerpotensi mengganggu jadwal tahapan selanjutnya (check in, boarding, dan lain-lain). Juga membentuk pandangan bahwa pelayanan yang diberikan petugas KKP lambat