D. Peran dan Kedudukan ASN

4. Komitmen Mutu

Mutu adalah nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan pelanggan sesuai kebutuhan dan keinginan, bahkan melampaui harapan. Untuk mewujudkan mutu membutuhkan kreativitas yang melahirkan inovasi dalam bentuk barang atau pelayanan. Konsepsi dasar dari komitmen mutu yaitu: a. Efektivitas. b. Efisiensi c. Inovasi d. Mutu

5. Anti korupsi

Anti Korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan Negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi

Nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki oleh ASN adalah: 1. Jujur 2. Peduli 3. Mandiri 4. Disiplin 5. Tanggung jawab 6. Kerja keras 7. Sederhana 8. Berani 9. Adil

D. Peran dan Kedudukan ASN 1. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang

Pegawai Negeri Sipil menjadi dasar dalam manajemen ASN. ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para

PNS dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi tranparansi, akuntabilitas, obyektivitas dan keadilan.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu; a. Organisasi penyelenggara pelayanan publik; b. Penerima layanan (pelanggan), yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan; c. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan

3. Whole of Government

Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan fungsi pemerintahan atau instansi pelayanan publik yang bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama seperti pembangunan kebijakan, manajemen program; dan pelayanan publik sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal yaitu: a. Penguatan koordinasi antar lembaga b. Membentuk lembaga koordinasi khusus c. Membentuk gugus tugas d. Koalisi sosial