3.1.3 Kesiapsiagaan Bela Negara

3.1.3 Kesiapsiagaan Bela Negara

Kesiapsiagaan Bela Negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepebuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS adalah kesiapan untuk mengabdikan diri secara total kepada negara dan bangsa dan kesiagaan untuk menghadapi berbagi ancaman multidimensional yang bisa saja terjadi di masa yang akan dating, Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS menjadi titik awal langkah penjang pengabdian yang didasari oleh nilai-nilai dasar negara. Ketangguhan mental yang didasarkan pada nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai idiologi negara, kerelaan berkorban demi bangsa dan negara akan menjadi sumber energi yang luar biasa dalam pengabian sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bukanlah kesiapsiagaan untuk melaksanaan perjuangan fisik seperti para pejuang terdahulu, tetapi bagaimana melanjutkan perjuangan mereka dengan pranata nilai yang sama demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

3.2 Materi Agenda II 3.2.2 Akuntabilitas

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berfungsi sebagai: 1) Pelaksana kebijakan publik; 2) Pelayan publik; dan 3) Perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi-fungsi ASN ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah:  Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, publik dengan kepentingan sektor, kelompok dan pribadi.  Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis.  Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.  Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Aspek-Aspek Akuntabilitas :

 Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)  Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is resultsoriented)  Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requiers reporting)  Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences)  Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)

Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal 8 adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Tingkatan Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki beberapa tingkatan antara lain yaitu:  Akuntabilitas Personal (Personal Accountability)  Akuntabilitas Individu  Akuntabilitas Kelompok  Akuntabilitas Organisasi  Akuntabilitas Stakeholder

Indikator Nilai-Nilai Dasar Akuntabilitas

Adapun indikator nilai-nilai dasar akuntabilitas antara lain yaitu:  Kepemimpinan : Pimpinan memberi contoh pada orang lain, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.  Transparansi : keterbukaan informasi akan mendorong tercapainya akuntabilitas.  Integritas : mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.  Responsibilitas : kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat.  Keadilan : landasan utama dari akuntabilitas yng harus dipelihara dan dipromosikan karena ketidakadilan dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja tidak optimal.  Kepercayaan : rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan.  Keseimbangan : keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang yang dimiliki.  Kejelasan : mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan system pelaporan kinerja.  Konsistensi : menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel.

3.2.3 Nasionalisme

Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan 9 nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Seorang PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia (nasionalisme) dan mengedepankan kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan Negara diatas segalanya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PNS harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif serta harus obyektif, jujur, transparan. Sementara bersikap netral adalah tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa; menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.

Nilai-nilai dasar nasionalisme yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN termuat dalam butir-butir pancasila

secara jelas yaitu : 1. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa (asas Ketuhanan)

Ketuhanan dalam kerangka Pancasila melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Adanya nilai-nilai ketuhanan memberikan kebebasan masyarakat dalam memeluk dan menjalankan syariat agama sesuai yang dianutnya. Namun demikian, kebebasan tersebut harus dilandasi oleh rasa saling menghormati antara para pemeluk agama. 2. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pembukaan UUD 1945 alenia pertama secara jelas disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini menunjukkan bahwa komitmen Indonesia tidak bisa lepas dari unsur kemanusiaan. Artinya, nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi oleh siapapun. 3. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Realitas bangsa Indonesia yang tidak bisa dan tidak boleh diingkari adalah keberagaman. Indonesia beragam dalam banyak hal seperti suku, agama, ras, asal kedaerahan, kelompok kepentingan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun demikian, keberagaman ini bukan bencana melainkan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, konsep Bhineka 10 Tungal Ika atau berbeda-beda tetap satu juga harus menjadi pegangan setiap ASN dalam bertindak atau mengambil kebijakan. 4. Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila keempat menunjukkan ciri demokrasi Indonesia. Dalam hal ini dua fungsi demokrasi permusyawaratan yaitu permusyawaratan sebagai ajang untuk memperjuangkan aspirasi dan permusyawaratan untuk menguatkan

Negara persatuan. 5. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial setidaknya ada empat kerangka. Pertama, perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Kedua, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan. Ketiga, proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya. Terakhir, dukungan atas

partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Nilai-nilai nasionalisme yang harus dijadikan dasar aktualisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN juga tertuang dalam pasal 10 UU No 5 tahun 2014 yaitu; a. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik maka nilai-nilai dasar yaitu berorientasi pada kepentingan public, berintegritas tinggi dan pelaksana kebijakan publik untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik. b. Sebagai pelayan publik ASN, nilai-nilai dasar yang harus diperhatikan dalam menjalankan fungsi dan tugas ASN yaitu:

Professional, Melayani publik, Berintegritas tinggi, Berdasarkan

SPM (Standar Pelayanan Minimum), Memenuhi kepuasan pelanggan. c. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka nilai-nilai dasar yang harus diperhatikan yaitu Pemersatu bangsa dan menjaga kondisi damai.

3.2.4 Etika Publik

Etika merupakan refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Kode etik dan konflik kepentingan merupakan istilah yang ada dalam sebuah organisasi terkait etika public. Kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi publik. Sedangkan yang dimaksud konflik kepentingan yaitu tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan.

Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik ASN meliputi: 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab,dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10.Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11.Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12.Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut: 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan.

9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

3.2.5 Komitmen Mutu

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut, namun dalam implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Penyelengaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Paradigma pemerintah harus segera berubah, dari pola paternalisitik dan feodal yang selalu minta dilayani, menjadi pola pemerintahan yang siap melayani dan senantiasa mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder pemerintah. Bidang apapun yang menjadi tanggungjawab PNS, semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Aspek utama yang menjadi target stakeholder adalah layanan yang komitmen pada mutu, melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien dan inovatif. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan Pemerintah. Ekeftivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakterisitik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan

kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi, muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi disekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Tugas fungsi ASN sebagai pelayan publik dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yang berorintasi pada mutu kualitas pelayanan meliputi :  Efektifitas yang menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan.  Efesiensi yang menunjukkan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumberdaya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur.  Berorintasi mutu yang artinya kondisi dinamis berkaitan dengan, produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai. Inovasi yang muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada di sekitarnya.

3.2.6 Anti Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin coruptio dan corruptus yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Sedangkan tidak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut UU No. 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi antara lain: (1) Kerugian

Keuangan Negara, (2) suap-menyuap, (3) pemerasan, (4) perbuatan curang, (5) penggelapan dalam jabatan, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 (sembilan) nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu : a. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. b. Kepedulian adalah mengindahkan, memerhatikan dan menghiraukan.

Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. c. Kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. d. Kedisiplinan adalah ketaatan/kepatuhan kepada peraturan. e. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. f. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian. g. Kesederhanaan yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. h. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. i. Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak.

Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi dapat menjadi kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Jenis-jenis tindak korupsi yang umum terjadi dimasyarakat seperti perbuatan merugikan Negara, perbuatan curang, suap, grativikasi, pemerasan dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Nilai-nilai dasar anti korupsi yang dapat ditanamkan dalam diri seorang agar terhindar dari praktek korupsi yakni; sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja kera, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli.

3.3 Materi Agenda III 3.3.1 Manajemen ASN

Aparatur sipil Negara memiliki peranan penting dalam rangka menciptakan msyarakat madani yang taat hukum, berperadapan

modern, demokratis, adil dan bermoral tinggi, dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata dalam rangka 15 mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. ASN adalah profesi bagi pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi

Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai

ASN berfungsi sebagai berikut : - Pelaksana kebijakan publik; - Pelayan publik; dan - Perekat dan pemersatu bangsa

3.3.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan 14 oleh Instansi Pemerintah di Pusat maupun Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik juga bisa dipahami sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada khalayak umum. Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

3.3.3 Whole Of Government

Whole of Government (WoG) dapat dipahami sebagai “suatu model pendekatan integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk mengatasi masalah buruk yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan perilaku. WoG menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WoG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat sekat sektor yang selama ini terbangun. Beberapa alasan mengapa Whole of Government (WoG) sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah, diantara: 1. Faktor eksternal, Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong penting WoG dalam menyatukan intitusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. 2. Faktor internal, Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam

pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringa, melainkan justru kontraproduktif atau “saling membunuh”. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. 3. Keberagaman latar belakang nilai, budaya dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi.

BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI

4.1 Identifikasi Isu

Rancangan aktualisasi ini disusun berdasarkan beberapa isu atau problematika yang ditemukan selama melaksankan tugas di Sub Substansi SDM di RS Ketergantungan Obat Jakarta.

Tabel 1. Identifikasi Isu NO ISU & SUMBER ISU DATA

1 Penetapan peraturan disiplin pegawai yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pegawai.

Sumber Isu : (Manajemen ASN dan Pelayanan

Publik)

2 Penerapan sistem tata kelola arsip SDM RSKO berbasis aplikasi.

Sumber Isu : (Manajemen ASN, Pelayanan

Publik, dan WoG)

Hasil Observasi : a. Masih banyak pegawai yang datang terlambat 10 –30 menit dari jam kehadiran yang seharusnya. b. Masih ada beberapa pegawai yang bepergian keluar kota/daerah disaat larangan PPKM diberlakukan. Hasil Observasi : a. Masih menggunakan data yang manual (mencari dan mengumpulkan data dari arsip pegawai). b. Updating data SDM yang terhambat. c. Selalu mengandalkan seseorang dalam pelaksanaan. d. Penempatan ruang arsip yang tidak berdekatan dengan ruang SDM sehingga sulit dijangkau. e. Proses validasi yang rumit

NO ISU & SUMBER ISU

3 Belum sesuainya penempatan pegawai dengan kompetensi pegawai.

Sumber Isu : (Manajemen ASN dan Pelayanan

Publik) DATA

sehubungan dengan adanya perubahan SOTK. f. Belum optimalnya anggaran yang ada untuk kegiatan pengembangan sistem informasi rumah sakit. Hasil Observasi : Masih ada unit tertentu yang penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya misalnya D3 Analis Gizi tapi penempatannya ada di ruang laboratorium.

4.2 Analisis Isu

Dalam pemecahan isu yang berkualitas dan aktual sebaiknya dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat bantu penetapan kriteria isu yakni dengan metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan). Aktual artinya bahwa isu itu benar benar terjadi. Problematik artinya memiliki masalah yang kompleks dan harus segera dicarikan solusinya. Kekhalayakan artinya menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kelayakan artinya masuk akal dan realistis. Berikut di bawah ini merupakan hasil penetapan isu dengan metode APKL, yaitu :

Tabel 2. Analisis Isu berdasarkan metode APKL NO ISU A P K L TERPILIH/TIDAK

1 Penetapan peraturan disiplin pegawai yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pegawai + + + + + 2 Penerapan sistem tata kelola arsip SDM RSKO berbasis aplikasi + + + + + 3 Belum sesuainya + + + + +

NO ISU

penempatan pegawai dengan kompetensi pegawai

Selain dilakukannya identifikasi isu yang berdasarkan pada data dan fakta, maka isu tersebut harus di prioritaskan kembali. Dalam memprioritaskan isu ini akan digunakan metode USG (Urgency, Seriousness & Growth). Berikut dibawah ini merupakan hasil identifikasi isu menggunakan metode USG yaitu :

A P K L TERPILIH/TIDAK

NO Tabel 3. Analisis Isu berdasarkan metode USG

ISU U S G TOTAL

1 Penetapan peraturan disiplin pegawai yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pegawai 2 Penerapan sistem tata kelola arsip SDM RSKO berbasis aplikasi 3 Belum sesuainya penempatan pegawai dengan kompetensi pegawai 5 4 4 13

5 5 4 14

5 3 3 11

Keterangan : 1. U (Urgency) yaitu seberapa besar mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti; 2. S (Serousness) yaitu seberapa serius isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti; 3. G (Growth) yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Rentang Nilai : a. Tidak sangat penting : Skor 1 b. Kurang penting : Skor 2 c. Cukup penting : Skor 3 d. Penting : Skor 4 e. Sangat penting : Skor 5

4.3 Analisis penyebab

Berdasarkan hasil identifikasi isu menggunakan metode USG, didapatkan prioritas isu yaitu “Penerapan sistem tata kelola arsip SDM RSKO berbasis aplikasi”. Untuk dapat menyelesaikan suatu masalah, perlu dilakukan pencarian akar masalah terlebih dahulu. Akar penyebab masalah selanjutnya didiagnosa menggunakan fishbone diagram. Diagram ini merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi, mengeskplorasi, dan menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan.

Gambar 2. Diagram Fishbone

Berdasarkan pada diagram fishbone diatas, disimpulkan beberapa penyebab masalah isu diantaranya adalah : 1. Belum terdapatnya aplikasi untuk melakukan updatting data; 2. Belum adanya penanggung jawab dokumen pada ruang arsip pegawai; 3. Belum adanya sarana dalam pencarian data dalam bentuk dokumen; 4. Belum tersedianya tempat yang strategis dalam penyimpanan dokumen; 5. Belum optimalnya anggaran yang ada untuk kegiatan pengembangan sistem informasi rumah sakit; 6. Belum optimalnya sistem e-office dalam pelaksanaan validasi dokumen;

4.4 Kondisi yang di Harapkan

Dari penyebab masalah dari isu yang ada, diharapkan ditemukan gagasan

– gagasan isu uang inovatif dan kreatif agar isu tersebut dapat diatasi. Kondisi yang diharapkan dari ruangan SDM di RSKO adalah : 1. Terdapatnya sistem dalam menangani kelengkapan dan updating data pegawai; 2. Dapat memberikan data yang akurat dan mutakhir; 3. Dapat memberikan kemudahan kepada setiap pegawai untuk dapat mengakses dan memperbaharui datanya kapan saja dan dimana saja; 4. Efektif dan efisien dalam pelayanan pegawai; 5. Dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap pegawai; dan 6. Sudah optimalnya sistem e-office dalam proses validasi dokumen.

4.5 Dampak dari Isu

Apabila isu tersebut tidak diatasi dengan baik, maka akan timbul beberapa dampak diantaranya : 1. Pengelolaan administrasi SDM yang terhambat; 2. Pengembangan pegawai yang terhambat; 3. Kesulitan dalam kepengurusan pensiun; 4. Kesejahteraan pegawai tidak terjamin, dan; 5. Kurangnya informasi yang akan didapatkan oleh pegawai

4.6 Gagasan Pemecahan Masalah

Gagasan kegiatan yang dipilih untuk memecahkan isu yang di prioritaskan berdasarkan analisis akar penyebab, maka penulis menyusun gagasan pada rancangan aktualisasi sebagai berikut : 1. Membuat Kerangka Acuan Pembuatan Sistem Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi; 2. Pembuatan Sistem Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi; 3. Sosialisasi penggunaan Sistem Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi kepada seluruh pegawai; dan 4. Monitoring dan Evaluasi penggunaan Sistem Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi.

Tabel 4. Kegiatan dan Sumber Kegiatan serta Keterkaitan dengan Agenda 3

No Kegiatan Sumber Kegiatan Keterkaitan dengan Agenda 3

1 Membuat Kerangka Acuan Pembuatan Sistem Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi 2 Pembuatan Sistem Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi Tugas Pokok dan Fungsi Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan WoG

Inovasi Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan WoG

3 Sosialisasi penggunaan Sistem Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi kepada seluruh pegawai 4 Monitoring dan Evaluasi penggunaan Sistem Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi. Perintah Atasan

Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Publik dan WoG

Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan WoG

4.7 Matriks Rancangan Aktualisasi

No Kegiatan Tahapan Kegiatan

1 Membuat

Kerangka

Acuan

Pembuatan

Sistem Tata

Kelola Arsip

SDM RSKO

Berbasis

Aplikasi . 1.1 menyusun kerangka acuan/TOR. 1.2 Menyusun rincian anggaran biaya sesuai standar biaya masukan tahun berjalan. 1.3 Melakukan pengesahan kerangka acuan ke

Direktur Sumber

Daya Keuangan dan Umum. 1.4 Pengajuan kerangka acuan dan Rincian

Anggaran Biaya ke bagian perencanaan program. Menghasilka n kerangka acuan / TOR

Tabel 5. Matriks Rancangan Aktualisasi

Output/ Hasil Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1.1 Dalam menyusun kerangka acuan, saya melakukan koordinasi dengan dengan kepala ruangan dan ketua tim IT dengan sopan santun sesuai dengan nilai

MP. Etika Publik.

1.2 Dalam menyusun rincian anggaran biaya, sy dengan jujur menuliskan semua kebutuhan dan bersikap transparan sesuai dengan nilai MP. Anti Korupsi. 1.3 Disaat saya melakukan pengesahan ke direktur, saya Meminta izin dengan sopan sesuai dengan nilai

MP. Etika Publik.

1.4 Di dalam pengajuan kerangka acuan dan RAB ke bagian perencanaan program, saya memberikan

informasi dengan benar Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Membuat kerangka acuan pembuatan sistem tata kelola SDM berbasis aplikasi Sesuai dengan visi RSKO yaitu unggul dalam pelayanan. Selain itu, menurut misi RSKO juga menguatkan bahwa penyelenggaraan upaya preventif dan promotif menjadi sarana bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Pembuatan kerangka acuan untuk membuat sistem sebagai salah satu bagian nilai rumah sakit yaitu Sigap, selalu berusaha cepat, tepat, dan cekatan dalam melakukan pekerjaan maupun pelayanan sesuai dengan sistem dan

Penguatan Nilai Organisasi

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Hasil Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

2 Pembuatan

Sistem Tata

Kelola Arsip

SDM RSKO

Berbasis

Aplikasi. 2.1 Menyusun rancangan sistem tata kelola arsip sdm berbasis aplikasi. 2.2 Melakukan pembuatan sistem dengan didampingi oleh tim IT. 2.3 Melakukan uji coba sistem tata kelola arsip SDM RSKO berbasis aplikasi. 2.4 Melaporkan hasil aplikasi kepada

Direktur SDM,

Keuangan dan

Umum. Menghasilka n aplikasi dan menggunakan bahasa yang sopan dan santun sesuai dengan nilai MP.

Akuntabilitas dan Etika

Publik

2.1 Dalam menyusun rancangan sistem, sy melakukan nya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai

MP. Akuntabilitas

2.2 Dalam melakukan pembuatan sistem, saya sangat menghargai saran dan pendapat orang lain sesuai dengan nilai MP.

Nasionalisme

2.3 Pada saat melakukan uji coba sistem, menghargai

saran dan pendapat orang

lain sesuai dengan nilai MP.

Nasionalisme

2.4 Dalam melaporkan hasil aplikasi kepada Direktur, saya menggunakan bahasa yang sopan dan santun

dan menghargai saran dan

Pembuatan sistem tata kelola SDM berbasis aplikasi Sesuai dengan visi RSKO yaitu unggul dalam pelayanan. Selain itu, menurut misi RSKO juga menguatkan bahwa penyelenggaraan upaya preventif dan promotif menjadi sarana bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Dalam pembuatan sistem tata kelola SDM berbasis aplikasi sesuai dengan nilai rumah sakit

sigap dan

kasih yaitu selalu berusaha cepat, tepat, dan cekatan dalam melakukan pekerjaan dan selalu memberika

prosedur yang berlaku.

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Hasil Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

3 Sosialisasi penggunaan

Sistem Tata

Kelola Arsip

SDM RSKO

Berbasis

Aplikasi kepada seluruh pegawai. 3.1 Membuat undangan pertemuan pegawai untuk acara sosialisasi aplikasi. 3.2 Melakukan sosialisasi pada acara pertemuan pegawai RSKO. 3.3 Membuat notulen hasil sosialisasi. 3.4 Menindaklanjuti hasil notulen pertemuan sosialisasi Dilaksanakan nya sosialiasi kepada seluruh pegawai. pendapat atasan sesuai dengan nilai MP. Etika

Publik dan Nasionalisme

3.1 Dalam membuat undangan pegawai, saya melakukaan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai MP.

Akuntabilitas.

3.2 Dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai, saya menyampaikan maksud dan tujuan kepada seluruh pegawai dengan kalimat yang sopan dan santun sesuai dengan nilai

MP. Etika Publik. 3.3 Membuat notulen adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan Sesuai dengan visi RSKO yaitu unggul dalam pelayanan. Selain itu, menurut misi RSKO juga menguatkan bahwa penyelenggaraan upaya preventif dan promotif menjadi sarana bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi. n kepedulian dan tanggap serta saling menghargai pendapat orang lain. Melakukan sosialisasi penggunaa n sistem tata kelola SDM berbasis aplikasi dengan

Ramah,

selalu memberika n senyum, salam, dan sapa setiap memberika n pelayanan maupun

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Hasil Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

4 Monitoring dan Evaluasi penggunaan

Sistem Tata

Kelola Arsip

SDM RSKO

Berbasis

Aplikasi. 4.1 Memonitor sistem tata kelola SDM

RSKO berbasis aplikasi. 4.2 Melakukan evaluasi tata kelola SDM

RSKO berbasis aplikasi. 4.3 Melakukan koordinasi ke tim IT untuk melakukan updating sistem aplikasi. 4.4 Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang ditujukan ke

Direktur SDM, Menghasilka n sistem aplikasi sesuai dengan nilai MP.

Akuntabilitas.

3.4 Dalam menindaklanjuti hasil notulen, saya bermusyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama sesuai dengan nilai

MP. Nasionalisme. 4.1 Dalam melakukan monitor sistem tata kelola SDM,

berani mengatakan dan menyampaikan apa yang

dianggap benar sesuai dengan nilai MP. Anti

Korupsi

4.2 Dalam melakukan evaluasi, saya sangat Menghargai

saran dan pendapat

orang lain sesuai dengan nilai MP. Nasionalisme 4.3 Dalam melakukan koordinasi dengan tim IT untuk melakukan updating sistem, kita harus saling

tolong menolong dan

Percaya dan yakin bahwa Sesuai dengan visi RSKO yaitu unggul dalam pelayanan. Selain itu, menurut misi RSKO juga menguatkan bahwa penyelenggaraan upaya preventif dan promotif menjadi sarana bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Melakukan Monitoring dan evaluasi penggunaa n sistem tata kelola SDM berbasis aplikasi sesuai dengan nilai rumah sakit

Optimis,

senantiasa memberika n harapan bahwa

kepada sesama karyawan.

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Hasil Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi Penguatan Nilai Organisasi

Keuangan dan Umum diketahui sub koordinator melalui koordinator. sistem yang dibuat akan menghasilkan sesuatu yang akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan nilai MP.

Nasionalisme dan

Komitmen Mutu.

4.4 Menyampaikan kepada atasan hasil dari pekerjaan yang sudah kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai

MP. Akuntabilitas sistem yang dihasilkan akan memberika n kontribusi terhadap rumah sakit.

4.8 Rencana Kegiatan Aktualisasi

Judul aktualisasi : Belum adanya tata kelola pegawai SDM RSKO berbasis aplikasi Waktu Pelaksanaan : 4 September s.d 8 Oktober 2021

Tabel 6. Rencana Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan

1 Membuat Kerangka Acuan Pembuatan Sistem Tata

Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi . 2 Pembuatan Sistem Tata Kelola Arsip SDM RSKO

Berbasis Aplikasi. 3 Sosialisasi penggunaan Sistem Tata Kelola Arsip SDM

RSKO Berbasis Aplikasi kepada seluruh pegawai 4 Monitoring dan Evaluasi penggunaan Sistem Tata

Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi.

September Oktober 1 2 3 4 1

BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI

5.1. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

Pelaksanaan aktualisasi dilakukan pada tanggal 6 September 2021 sampai dengan 8 Oktober 2021 di ruang sub substansi SDM dan Diklit RS Ketergantungan

Obat Jakarta. Kegiatan aktualisasi disesuaikan dengan rancangan kegiatan pada

Bab IV serta ada beberapa kegiatan dan tahapan kegiatan yang disesuaikan.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

NO KEGIATAN

TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN

1

2

3

4 Membuat Kerangka Acuan Penerapan Sistem Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi Pembuatan Sistem Penerapan Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi. Uji Coba Penggunaan Sistem Penerapan Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi Melakukan Perbaikan Sistem Penerapan Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi 6 Sept – 10 Sept 2021 Terlaksana

13 Sept – 24 Sept 2021 Terlaksana

27 Sept - 29 Sept 2021 Terlaksana

30 Sept – 8 Okt 2021 Terlaksana

Tabel 8. Pelaksanaan Aktualisasi di ruang Sub Substansi SDM dan Diklit Kegiatan 1 :

Membuat Kerangka Acuan Penerapan Sistem Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi Tanggal Kegiatan 6 Sept – 10 Sept 2021 Tahapan Kegiatan 1. Menyusun Draft Kerangka Acuan / TOR Saya menyusun draft kerangka acuan dengan cermat tanpa melebihkan atau mengurangi informasi yang terdapat dalam TOR (Akuntabilitas) dengan harapan apa yang saya buat dapat berdaya guna untuk organisasi (Komitmen Mutu).

2. Menyampaikan draft kerangka acuan kepada mentor.

Dalam menyampaikan draft kerangka acuan, saya melakukan koordinasi dengan mentor menggunakan bahasa yang sopan dan santun (Etika Publik), sekaligus meminta arahan dan pendapat terkait hasil draft kerangka acuan yang saya buat

(Nasionalisme).

3. Mengajukan hasil draft kerangka acuan kepada koordinator dan sub koordinator / kepala ruangan.

Mengajukan hasil draft kerangka acuan melalui presentasi dengan menggunakan bahasa yang sopan (Etika Publik), kegiatan ini saya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas rancangan aktualisasi (Akuntabilitas) dan saya menghargai saran yang diberikan oleh kepala ruangan (Nasionalisme).

Hasil Kegiatan Menghasilkan Draft Kerangka Acuan Keterkaitan dengan Agenda 3 Dalam melakukan semua tahapan dalam kegiatan 1, saya memberikan informasi yang benar agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian maksud yang diinginkan (Manajemen ASN), dan dengan mengedepankan sikap sopan dalam berkomunikasi maupun bersikap

(Pelayanan Publik).

Kontribusi terhadap visi dan misi serta keterkaitan nilai organisasi

Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dan misi RSKO yaitu unggul dalam pelayanan dan menguatkan bahwa penyelenggaraan upaya preventif dan promotif menjadi sarana bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Dan memberikan nilai penguatan organisasi yaitu : a. Sigap yakni selalu berusaha cepat, tepat, dan cekatan dalam melakukan pekerjaan maupun pelayanan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. b. Kasih yakni selalu memberikan kepedulian dan tanggap serta saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Manfaat/Hasil Capaian Dengan adanya penyusunan kerangka acuan, adalah gambaran umum dan penjelasan mengenai perencanaan kegiatan yang berisi tentang tujuan, sasaran, dan waktu hasil capaian lebih jelas. Analisis Dampak Dampak jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam kegiatan 1 : 1. Akuntabilitas : tidak terbuka dalam penyusunan draft kerangka acuan sehingga kegiatan yang dilakukan tidak ada kejelasan. Yang mana hal ini menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. 2. Nasionalisme : tidak adanya sikap saling menghormati sehingga sulitnya melakukan koordinasi. 3. Etika Publik : tidak tumbuhnya sopan santun dalam sikap maupun komunikasi. 4. Komitmen Mutu : tidak adanya upaya berkelanjutan untuk mewujudkan aplikasi yang bermutu. 5. Anti Korupsi : tidak mengedepankan sikap jujur dalam mengumpulkan informasi sehingga berdampak pada pembuatan sistem nantinya.

Kegiatan 2 :

Pembuatan Sistem Penerapan Tata Kelola Arsip SDM RSKO Berbasis Aplikasi. Tanggal Kegiatan 13 Sept – 24 Sept 2021 Tahapan Kegiatan 1. Menyusun rancangan sistem penerapan tata

kelola arsip SDM berbasis aplikasi.

Dalam melakukan kegiatan ini, saya mengumpulkan informasi dengan transparan tanpa melebihkan atau mengurangi informasi sebagai bentuk tanggung jawab (Akuntabilitas), yang mana informasi tersebut akan berorientasi pada kepuasan pegawai dan perbaikan yang berkelanjutan (Komitmen Mutu). selain itu dalam mengumpulkan informasi atau data saya mengutamakan pencapaian hasil untuk mendorong kinerja (Etika Publik) tanpa melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum (Anti

Korupsi).

Hasil Rancangan

2. Melakukan rapat dengan seluruh tim IT.

Saya berkoordinasi dengan IT yang membantu dalam merealisasikan rancangan aktualisasi ini sebagai bentuk kerjasama (Nasionalisme) dan melakukan komunikasi tersebut dengan sopan dan santun (Etika Publik). Koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk inovatif untuk pengambilan keputusan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya

(Komitmen Mutu).

3. Melakukan pembuatan sistem penerapan tata

kelola arsip SDM RSKO berbasis aplikasi.

Dalam membuat sistem ini, saya melakukannya dengan sungguh – sungguh dan penuh tanggung jawab (Akuntabilitas), dan bekerja sama dengan IT dengan menggunakan komunikasi yang sopan dan santun (Etika Publik), saling menghargai pendapat satu sama lain (Nasionalisme), dan meyakini bahwa sistem yang dibuat ini akan memberikan kemudahan untuk pegawai dengan sistem yang lebih efektif dan efisien (Komitmen Mutu).

Hasil kegiatan Menghasilkan sistem baru Keterkaitan dengan Kegiatan ini saya lakukan dengan penuh tanggung

agenda 3 jawab (Manajemen ASN), dengan melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan tim IT yang membantu saya dalam merealisasikan sistem yang dibuat (WoG), yang akan memberikan kemudahan bagi pegawai dalam mengakses sistem tersebut (Pelayanan Publik).

Kontribusi terhadap visi dan misi serta keterkaitan nilai organisasi

Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dan misi RSKO yaitu unggul dalam pelayanan dan menguatkan bahwa penyelenggaraan upaya preventif dan promotif menjadi sarana bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Dan memberikan nilai penguatan organisasi yaitu : a. Sigap yakni selalu berusaha cepat, tepat, dan cekatan dalam melakukan pekerjaan maupun pelayanan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. b. Kasih yakni selalu memberikan kepedulian dan tanggap serta saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. c. Optimis yakni percaya dan yakin bahwa sistem yang sedang dibuat ini akan memberikan kemudahan kepada seluruh pegawai. Manfaat / Hasil Capaian Sistem yang dapat meningkatkan penataan arsip yang berbasis tehnologi dan sangat berguna dalam memberikan pelayanan dan kemudahan dalam penggunaan data bagi seluruh pegawai. Analisis Dampak Dampak jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam kegiatan 1 : 1. Akuntabilitas : tidak memberikan informasi secara benar kepada tim IT, akan berdampak kepada setiap pegawai yang nantinya akan menggunakan sistem tersebut. 2. Nasionalisme : tidak adanya sikap saling menghormati sehingga sulitnya melakukan koordinasi. 3. Etika Publik : tidak menghargai komunikasi akan sulit melakukan kerjasama dengan tim IT.

4. Komitmen Mutu : Tidak adanya inovasi akan membuat sistem yang dibuat tidak akan merubah keadaan dimasa yang akan datang. 5. Anti Korupsi : tidak mengedepankan sikap jujur dalam mengumpulkan informasi sehingga berdampak pada pembuatan sistem nantinya.

Kegiatan 3 Uji coba penggunaan sistem penerapan tata kelola SDM RSKO berbasis aplikasi

Tanggal Kegiatan 27 Sept - 29 Sept 2021

Tahapan Kegiatan 1. Menginput dokumen atau soft file pegawai

kedalam aplikasi sistem tata kelola arsip sdm.

Saya menginput satu per satu dokumen kedalam nama setiap pegawai dengan penuh tanggung jawab (Akuntabilitas), dan memberikan informasi yang benar terkait data setiap pegawai (Akuntabilitas) agar memudahkan setiap pegawai untuk dapat mengakses data pribadinya dengan cepat dan tepat (Etika Publik). Kegiatan ini saya lakukan dengan penuh semangat (Anti Korupsi) karena saya yakin apa yang saya kerjakan sekarang akan memberikan kemudahan kepada seluruh pegawai dalam menggunakan sistem ini (Komitmen Mutu).

62

63

2. Evaluasi awal penggunaan sistem penerapan tata kelola arsip SDM RSKO.

Melakukan evaluasi penggunaan sistem yang memang baru setengah jadi untuk melihat apakah sistemnya bisa digunakan dari tahap log in sampe selesai menginput dokumen – dokumen pegawai kedalam sistem. Kegiatan ini saya lakukan dengan penuh tanggung jawab (Akuntabilitas) dan mencatat hal – hal yang memang masih terdapat kekurangan dengan jujur (Anti Korupsi), menyampaikan hasil catatan kepada IT dengan sikap saling menghargai dalam komunikasi dan bekerja sama (Etika Publik) untuk memperbaiki sistem tata kelola arsip sdm agar bisa menghasilkan sistem yang lebih efektif dan efisien (Komitmen Mutu).

64

Dalam tampilan awal, bisa klik master data pegawai, maka akan tampil kelola data -data pegawai, dan di menu tambah data sebelah kiri mempunyai kegunaan untuk menambah ataupun mengurangi pegawai dan memasukkannya ke dalam sistem. Untuk menu search disebelah kanan bisa digunakan untuk mencari salah satu nama pegawai. Untuk kolom (keterangan, user, create data, update data) belum diketahui kegunaannya untuk apa. Menu gambar mata melihat untuk melihat hasil update data. Menu gambar pensil digunakan untuk mengedit/ memperbaiki data yang suudah di input. Menu gambar tempat sampah berfungsi untuk menghapus data.

Dalam menu kelola data identitas pegawai, sudah bisa dilakukan penambahan dokumen atau soft file pegawai. Pada menu penambahan data pegawai masih perlu penyempurnaan pada penyelesaian aplikasi sehingga belum bisa dilakukan, jadi menu tambah data hanya bisa digunakan untuk nama 1 orang pegawai saja.

65

Dalam menu kelola data pengangkatan, sudah bisa mengupload dokumen maupun soft file ke dalam nama setiap pegawai dengan menekan tombol tambah data, hanya untuk id pegawai seharusnya menggunakan NIP pegawai.

66

Dari tampilan menu khusus pegawai, apabila ada pegawai yang ingin membuka menu selain atas nama yang bersangkutan, tidak akan bisa dibuka.

Dalam menu penilaian kinerja, sudah bisa dilakukan penginputan dokumen ke dalam setiap nama pegawai.

67

Dalam menu kelola data pendidikan sudah bisa mengupload dokumen dengan menekan tambah data, hanya kekurangannya tidak ada nama pegawai melainkan hanya ada id pegawai saja.

Pegawai yang bersangkutan bisa untuk menambahkan dokumen pribadi ke dalam sistem atas nama nya sendiri.

Keterkaitan terhadap Mata Pelatihan Agenda 3 Pada kegiatan ini saya menginput dokumen dan melakukan evaluasi dengan cermat dan penuh tanggung jawab serta menyajikan informasi dengan benar (Manajemen ASN), bekerja sama dengan IT dalam memperbaiki sistem yang dibuat (WOG) untuk mewujudkan pelayanan yang nyaman dan memudahkan pegawai (Pelayanan Publik).

Hasil Kegiatan 1. Dokumen yang telah di input kedalam sistem tata kelola arsip sdm. 2. Hasil evaluasi sistem untuk di perbaiki

Kontribusi terhadap visi dan misi serta keterkaitan nilai organisasi Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dan misi RSKO yaitu unggul dalam pelayanan dan menguatkan bahwa penyelenggaraan upaya preventif dan promotif menjadi sarana bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Dan memberikan nilai penguatan organisasi yaitu : a. Ramah yakni selalu memberikan senyum, salam dan sapa dalam proses pengerjaan sistem kepada setiap pegawai. b. Sigap yakni selalu berusaha cepat, tepat, dan cekatan dalam melakukan input dokumen dan melakukan evaluasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. c. Kasih yakni selalu memberikan kepedulian dan tanggap serta saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. 68

69

d. Optimis yakni percaya dan yakin bahwa sistem yang sedang dibuat ini akan memberikan kemudahan kepada seluruh pegawai. Manfaat/ Hasil Capaian Untuk mengetahui seberapa baik penerapan sistem tata kelola arsip berbasis tehnologi, pengujian sistem ini dilakukan dengan mengoperasikan dengan cara memasukkan data dan hasil dari inputannya. Analisis Dampak Dampak jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam kegiatan 3 : 1. Akuntabilitas : tidak memasukkan dokumen secara benar ke sistem, akan berdampak kepada setiap pegawai yang nantinya akan menggunakan sistem tersebut. 2. Nasionalisme : tidak memberikan pertolongan pada orang lain yang memerlukan dokumen. 3. Etika Publik : tidak menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan terbuka dalam menyajikan dokumen. 4. Komitmen Mutu : Melakukan input dokumen secara asal – asalan tanpa memperhatikan daya guna untuk pegawai. 5. Anti Korupsi : Tidak bersungguh sungguh dalam menginput dokumen sehingga tidak ada rasa semangat dan tanggung jawab dalam mengerjakan kegiatan input dokumen.

Kegiatan 4

Melakukan perbaikan aplikasi

Tanggal Kegiatan 30 Sept – 8 Okt 2021

Tahapan Kegiatan 1. Berdiskusi dengan IT untuk memperbaiki sistem aplikasi berdasarkan evaluasi yang dilakukan.

Melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan IT

70

dengan tetap saling menghargai pendapat untuk memperbaiki kendala yang ada terhadap proses penggunaan aplikasi (Nasionalisme), bertindak secara sopan termasuk saat berkomunikasi (Etika Publik), dengan mencatat hal – hal yang perlu diperbaiki dengan teliti dan cermat sebagai bentuk tanggung jawab tanpa melebihkan atau mengurangi hasil diskusi kami sebagi bentuk tanggung jawab dalam perbaikan aplikasi (Akuntabilitas) serta berkomitmen pada kepuasan pengguna dengan upaya perbaikan berkelanjutan dalam pembuatan aplikasi (Komitmen Mutu). Dalam melakukan perbaikan ini dilakukan dengan sungguh – sungguh sebagai bentuk kerja keras (Anti Korupsi).

2. Bekerja sama dengan IT dalam melakukan perbaikan.

Saya bekerja sama dengan IT untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada sistem dengan penuh tanggung jawab (Akuntabilias), untuk menghasilkan sistem aplikasi yang efektif dan efisien (Komitmen

Mutu) dengan tetap saling menghargai pendapat satu sama lain (Nasionalisme).

71

Sudah dilakukan penambahan menu di master pegawai

Pada menu identitas input data pegawai, sudah bisa dilakukan penginputan utk semua pegawai.

Keterkaitan terhadap Mata Pelatihan Agenda 3 Dalam melakukan kegiatan ini, saya berdiskusi dan memberikan pendapat dengan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk kemajuan sistem (Manajemen ASN), dengan bekerja sama dengan tim IT dalam setiap penyusunan perbaikannya (WOG), sehingga aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi pegawai dalam mengakses informasinya (Pelayanan

Publik).

Hasil Kegiatan Sistem yang sudah diperbaiki

Kontribusi terhadap visi dan misi serta keterkaitan nilai organisasi Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dan misi RSKO yaitu unggul dalam pelayanan dan menguatkan bahwa penyelenggaraan upaya preventif dan promotif menjadi sarana bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Dan memberikan nilai penguatan organisasi yaitu : a. Ramah yakni selalu memberikan senyum, salam dan sapa dalam proses pengerjaan sistem kepada setiap pegawai. b. Sigap yakni selalu berusaha cepat, tepat, dan cekatan dalam memperbaiki sistem sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. c. Kasih yakni selalu memberikan kepedulian dan tanggap serta saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. 72

73

d. Optimis yakni percaya dan yakin bahwa sistem yang sedang dibuat ini akan memberikan kemudahan kepada seluruh pegawai. Manfaat / Hasil Capaian Untuk meningkatkan kualitas perbaikan sistem yang sudah disusun. Analisa Dampak Dampak jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam kegiatan 4 : 1. Akuntabilitas : Tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan akan berdampak kepada sistem yang dibuat. 2. Nasionalisme : Tidak saling menghargai dalam bekerja sama akan sulitnya berkomunikasi satu sama lain. 3. Etika Publik : tidak menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dalam memperbaiki sistem 4. Komitmen Mutu : Tidak melakukan perbaikan terhadap sistem, maka sistem tersebut tidak akan bisa digunakan. 5. Anti Korupsi : Tidak bersungguh sungguh dalam memperbaiki sistem, akan menghasilkan sistem yang hanya asal jadi saja.

B. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan, tentunya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut yang akan diupayakan untuk mewujudkan aplikasi yang berdaya guna lebih baik nantinya. Adapun rencana tindak lanjutnya yaitu :

Tabel 9. Rencana Tindak Lanjut

No. Rencana Aksi/ Kegiatan yang akan Dilanjutkan

1 Perbaikan Sistem Tata Kelola

Arsip SDM untuk beberapa menu Keterkaitan dengan Nilai

Dasar ANEKA dan Mata

Pelatihan Agenda III Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Rencana Waktu Pelaksanaan

Tgl 1 s.d 16 November 2021

No. Rencana Aksi/ Kegiatan yang akan Dilanjutkan

Keterkaitan dengan Nilai Dasar ANEKA dan Mata Pelatihan Agenda III yang belum bisa di upload Komitmen Mutu Anti Korupsi WOG

2 Sosialisasi penggunaan Sistem

Tata Kelola Arsip SDM RSKO

Berbasis Aplikasi di Jajaran

Direktorat SDM, Keuangan dan

Umum Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi Manajemen ASN, Pelayanan Publik

3 Evaluasi sistem setelah sosialisasi di Jajaran Direktorat

SDM Keuangan dan Umum

4 Sosialisasi penggunaan Sistem

Tata Kelola Arsip SDM RSKO

Berbasis Aplikasi kepada seluruh pegawai

5 Monitoring dan Evaluasi penggunaan Sistem Tata Kelola

Arsip SDM RSKO Berbasis

Aplikasi. Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi Manajemen ASN Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi Manajemen ASN Pelayanan Publik Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi Manajemen ASN 74

Rencana Waktu Pelaksanaan

Tgl 17 November 2021

Tgl 18 November s.d 16 Desember 2021

Tgl 17 Desember 2021

Tgl 18 s.d 31 Desember 2021

BAB VI

PENUTUP

75

6.1 Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 September s.d 8

Oktober tahun 2021 di Bagian SDM Diklit RSKO Jakarta, berdasarkan hasil kegiatan aktualisasi dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pada perumusan kegiatan aktualisasi telah teridentifikasi core issue berdasarkan data dan fakta yang aktual yaitu penerapan sistem tata kelola arsip SDM RSKO berbasis aplikasi. Berdasarkan dari data dan fakta yang ada di peroleh beberapa prioritas masalah yang mendasarinya yaitu belum terdapatnya aplikasi untuk melakukan updatting data, belum adanya penanggung jawab dokumen pada ruang arsip pegawai, dan Belum optimalnya anggaran yang ada untuk kegiatan pengembangan sistem informasi rumah sakit. 2. Tersusunnya rancangan aktualisasi yaitu membuat kerangka acuan, pembuatan sistem, sosialisasi penggunaan sistem dan monitoring dan evaluasi penggunaan sistem tata kelola arsip SDM RSKO berbasis aplikasi. Rancangan kegiatan tersebut telah disusun dan diseminarkan pada seminar rancangan aktualisasi pada tanggal 3 September 2021. 3. Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan di bagian SDM Diklit RSKO Jakarta merupakan bentuk kegiatan yang bersifat inovatif yaitu dengan adanya pembuatan sistem penerapan tata kelola arsip SDM RSKO berbasis aplikasi. Dengan adanya kegiatan ini membuat pencarian arsip pegawai menjadi lebih cepat, tepat dan memudahkan setiap pegawai karena sistem ini bisa diakses oleh pegawai melalui gadget nya masing – masing.

6.2 Saran

Gencar melakukan sosialisasi atau update mengenai sistem aplikasi ini agar pegawai menjadi familiar dan terbiasa dengan adanya sistem ini. Kontribusi dari organisasi dan para pegawai baik untuk ide dan masukan lainnya juga diharapkan dapat terus dilakukan untuk keberlangsungan dan pemanfaatan sistem informasi rumah sakit ini.

LEMBAR KOMITMEN

TINDAK LANJUT AKTUALISASI DAN HABITUASI

76

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Fitriah, SE NIP : 198705052020122003

Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Pertama Unit Kerja : RSKO Jakarta

Merupakan peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III/a, berkomitmen untuk menindak lanjuti aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) sesuai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Adapun tindak lanjut tersebut tertuang dalam Tabel Rencana Aksi berikut ini.

No. Rencana Aksi/ Kegiatan yang akan Dilanjutkan

1 Perbaikan Sistem Tata

Kelola Arsip SDM untuk beberapa menu yang belum bisa di upload

2 Sosialisasi penggunaan

Sistem Tata Kelola Arsip

SDM RSKO Berbasis

Aplikasi di Jajaran

Direktorat SDM, Keuangan dan Umum

3 Evaluasi sistem setelah sosialisasi di Jajaran

Direktorat SDM Keuangan dan Umum Keterkaitan dengan Nilai

Dasar ANEKA dan Mata

Pelatihan Agenda III Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi Manajemen ASN Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi Manajemen ASN Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Rencana Waktu Pelaksanaan

Tgl 1 s.d 16 November 2021

Tgl 17 November 2021

Tgl 18 November s.d 16 Desember 2021