2.2.2 Whole of Government (WoG

interagencyyaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selain itu, WoG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya. Praktek WOG dapat dilakukan dengan cara penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas dan koalisi sosial.

2.2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (LAN, 2017). Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut: a. Partisipatif Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publicdapat ditunjukkan dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. b. Transparan Pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal tekait yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. c. Responsif Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. d. Tidak diskriminatif Pelayanan yang diselenggarakan pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga dengan warga negara lainnya atas dasar perbedaan identitas warga negara. e. Mudah dan murah Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah serta ditinjau dari segi biaya masih dapat masuk akal. f. Efektif dan efisien Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan yang akan dicapainya dan cara yang digunan dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana. g. Aksesibel Pelayanan harus mudah dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. h. Akuntabel Pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat.