Anti Korupsi................................................................................................................ 13

mengharuskan setiap individu membatasi pertemuan tatap muka, menjaga jarak, dan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Dibagi menjadi 4 tahap, yaitu Pembelajaran Mandiri secara daring yang disebut Massive Online Open Course (MOOC), Pembelajaran jarak jauh dengan mentor (Ditance Learning), Habituasi Klasikal, dan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT), pembelajaan cara baru ini diharapkan dapat mencetak ASN unggul dan kompeten menuju birokrasi berkelas dunia dan Indonesia emas 2045. Pelatihan Dasar (Latsar) ini diharapkan dapat membentuk kemampuan ASN dalam bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif manajemen ASN, whole of government dan pelayanan publik yang didasari nilai-nilai dasar ASN berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara. Sebagai salah satu upaya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN pada unit kerja laboratorium pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di Instansi Balai Pengamanan Failitas Kesehatan Jakarta, penulis melakukan observasi secara langsung untuk menganalisa isu yang ada pada unit kerja dan menentukan solusi terhadap isu tersebut.

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan kegiatan aktualisasi ini adalah untuk mendokumentasikan hasil observasi isu pada unit kerja dan menentukan solusi dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika

Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) yang didapatkan dari pelatihan dasar.

C. Manfaat 1. Bagi Penulis

Untuk dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN khususnya tentang nilainilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) pada unit kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta.

2. Bagi Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang

Untuk menjalankan amanat dari Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 25 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

3. Bagi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta

Untuk mendapatkan solusi dari isu yang berkembang dan sebagai peningkatan mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Unit

Pelayanan Teknis umum.

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Balai Pengamanan Fasilitas Keehatan Jakarata

Pada tahun 1975 dibawah naungan Direktorat Instalasi Kesehatan Dit.

Jend. Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan RI atas bantuan Word

Health Organisation (WHO) Pelayanan Monitoring Dosis Radiasi Perorangan mulai dilakukan yang pada saat itu bernama Film Badge Service. Pada tahun 1983/184 sudah adah 2 (dua) orang staf elektro medik, namun pelayanan kalibrasi alat kesehatan masih dilakukan di Direktorat

Instalasi Medik, dan nama Film Bdage Service sudah berubah menjadi Balai

Pemeliharaan Peralatan Proteksi Radiasi dan Kalibrasi (BP3K)yang sudah menjadi embrio dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Tahun 1989/1990 BP3K menempati gedung di Jl. Percetakan Negara 23

A Jakarta Pusat, dengan jumlah pegawai dan peralatan yang semakin berkembang. Tahun 1993 BP3K dan berubah nama menjadi Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (BPFK) dengan anggaran yang dikelola sendiri. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI

No. 1164/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pengamanan fasilitas Kesehatan Jakarta, pelayanan kalibrasi alat kesehatan mulai dilaksanakan. Pada tanggal 27 April 2007 Terbit Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pengamanan

Fasilitas Kesehatan. Tahun 2009 Laboratorium Kalibrasi terakreditasi oleh Komite Akreditasi nasional (KAN), dan tahun 2010 Laboratorium Pengujian Pemantauan Dosis

Radiasi Perorangan juga terakreditasi Komite Akreditasi nasional (KAN) Pada tanggal 22 November 2011 terbit Peraturan Menteri Kesehatan RI

No. 2351/MENKES/PER/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kesehatan RI. No.530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Pengamanan fasilitas Kesehatan.

B. Visi dan Misi dan Nilai Organisasi Visi :

“Menjadi Pusat Layanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia”

Misi :

• Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensive dengan teknologi terkini • Memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi personel di bidang pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan • Mewujudkan tata kelola balai yang transparan dan akuntabel

Nilai – nilai Organisasi :

SPIRIT Sinergi, Profesional, Integritas, Responsif, Inovasi, Teliti

C. Gambaran Umum Unit Kerja dan Tugas Fungsi

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta (BPFKJ) merupakan salah satu unit pelayanan terpadu dari Kementerian Kesehatan yang bertugas dalam menunjang pengamanan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Tugas pokok dari BPFKJ yaitu melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliput sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta. Kemudian untuk fungsi dari BPFKJ antara lain : • Pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan • Kalibrasi alat ukur standar • Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan • Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi • Pelayanan monitoring dosis radiasi perorangan • Pengukuran luaran radiasi terapi • Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan • Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi,sarana dan prasarana kesehatan • Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan

• Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan Dengan Tupoksi yang sudah tertera dari poin-poin diatas maka BPFKJ terdiri dari beberapa instalasi unit yaitu : • Instalasi unit lab penguian/kalibrasi alat kesehatan

Merupakan instalasi yang bertanggung jawab pada pengujian/kalibrasi alat kesehatan • Instalasi unit lab proteksi radiasi dan uji kesesuaian X-Ray

Merupakan instalasi yang bertanggung jawab pada pengujian kesesuaian dari film badge, TLD badge, dan peralatan radiasi X-Ray • Instalasi lab kalibrasi alat ukur standar

Merupakan instalasi yang bertanggung jawab pada pengujian/kalibrasi alat ukur standar • Instalasi unit lab sarana dan prasarana alat kesehatan

Merupakan instalasi yang menguji listrik medis, gas medis, dan ventilasi medis • Instalasi unit uji produk

Merupakan instalasi yang bertanggung jawab pada pengujian produk sebelum didistribusikan

1. Instalasi Unit Lab Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memberikan hak pada setiap orang dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk itu, demi menjalankan amanat undang-undang No. 36 tahun 2009 maka perlu adanya jaminan mutu dan keamanan atas pelayanan kesehatan salah satunya dengan melakukam pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sebagai institusi penguji dan/atau kalibrasi Alat Kesehatan diatur dalam

Permenkes No. 54 tahun 2015, instalasi unit lab pengujian/kalibrasi alkes lah yang bertanggung jawab pada pengujian/kalibrasi alat kesehatan. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukan oleh instrumen ukur atau sistem pengukura, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai

yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu (ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary in Metrology). Dengan kata lain Kalibrasi adalah kegiatan membandingkan suatu alat kesehatan dengan standar tertentu yang tertelusur. Peralatan Medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan yang berwenang (Pasal 16, UU.RI. No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit). Pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Pasal 8, PerMenkes RI No. 54 tahun 2015) Sebagaimana yang tertuang pada perMenkes no. 54 tahun 2015 pasal (1) Alat kesehatan yang telah memenuhistandar berdasarkan hasil pengujian dan/atau kalibrasi, harus dibeikan sertifikat dan label laik pakai dan pasal (2) alat kesehatan yang tidak memenuhi standat berdasarkan hasil pengujian dan/atau kalibrasi diberikat surat keterangan dan label tidak laik pakai.

2. Tugas dan Fungsi

Sebagai Teknisi Elektromedis di Lab pengujian/kalibrasi, penulis memiliki tugas dan fungsi, diantaranya : 1) Menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik Revisi SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik dengan teknologi tinggi 2) Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik dengan teknologi tinggi 3) Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi 4) Menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik Revisi metode pengujian/kalibrasi Teknologi menengah 5) Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi

6) Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik dengan teknologi tinggi 7) Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik dengan teknologi tinggi 8) Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi tinggi 9) Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi menengah 10)Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi menengah 11)Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi menengah 12)Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi menengah 13)Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi menengah 14)Pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi menengah 15)Jaminan Mutu hasil kalibrasi membuat bagan kendali (control chart) 16)Jaminan Mutu hasil kalibrasi melaksanakan pengecekan antara 17)Jaminan Mutu hasil kalibrasi melaksanakan verifikasi software pengolahan data)

D. Nilai-nilai Dasar ASN

Sesuai dengan Undang Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (ASN). Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

dilaksanakan mengacu pada ANEKA sebagai prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Adapun detail dari nilai-nilai yang terkandung dalam ANEKA adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam akuntabilitas yang harus dimiliki

Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk diterapkan di unit kerja yaitu, kepemimpinan, transparasi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan dan konsistensi. Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik berikut:  Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan publik, kelompok, dan pribadi  Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis.  Memperlakukan warga publik secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public  Menujukan sikap dan prilaku konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut: 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, menjaga kerjasama dalam tim dan komunikasi. 2) Akuntabilitas beroientasi pada hasil. 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja.

Nilai-Nilai akuntabilitas yaitu : 1) Kepemimpinan 2) Transparansi

3) Integritas 4) Tanggungjawab 5) Keadilan 6) Kepercayaan 7) Keseimbangan 8) Kejelasan 9) Konsisten

2. Nasionalisme

Sebagai pelaksana kebijakan peayanan publik tentu setiap pegawai

ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan publik diatas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral atau golongan. Fungsi nasionalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah :  ASN yang berorientasi pada kepentingan publik dengan nilai yang terkandungnya; ketepetan waktu, pelayanan yang akurat, ramah dan santun dalam memberikn pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, kenyamanan, bersikap adil dan tidak deskriminatif.  ASN yang berintegritas tinggi, dengan melaksanakan tugasnya dengan jujur,bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika peerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan publik, menggunakan kekayaan dan barang milik publik secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang

memerlukan informasi, tidak menyalahgunakan informasi, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.  ASN sebagai pemersatu bangsa yang bersikap netral dan adil, mengawoni kepemtingan kelompok-kelompok minoritas, menjadi teladan dilingkungan masyarakat. Nilai – nilai dasar Nasionalisme : 1) Ke-Tuhanan 2) Kemanusiaan 3) Persatuan 4) Kerakyatan 5) Keadilan

3. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi tentang baik/buruk, benar/salah prilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik antara lain adalah 1) Memegang teguh nilai-nilai publik dan pancasila. 2) Setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945. 3) Menjalankan tugas secara publik dan tidak berpihak. 4) Membuat keputusan berdasarkan keahlian. 5) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6) Memelihara dan menjunjung tinggi prinsip standar etika luhur. 7) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8) Kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9) Memberikan pelayanan kepada11publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun. 10)Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11)Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. 12)Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja kesetaraan dalam pekerjaan 13)Meningkatkan efektivitas publik pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat publik karir.

4. Komitmen Mutu

Penilaian mutu sesuatu berdasarkan pada subyektifitas seseorang, maka dari itu untuk mengukur penilaian tersebut perlu adanya standar pelayanan sehingga sebuah mutu pelayanan dapat terkontrol dengan baik. Ada empat indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Efektif Efektif adalah berhasil guna, dapat mencapai hasil sesuai dengan target. Sedangkan efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performans untuk mencapai target (rencana) mutu, kuantitas, ketepatan waktu dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. 2. Efisien Efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa menimbulkan keborosan. Sedangkan efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme yang ke luar alur. 3. Inovasi Inovasi Pelayanan Publik adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter sebagai aparatur yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme pelayanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin.

4. Mutu

Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau

bahkan melebihi harapan konsumen. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja.Mutu menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Ada lima dimensi karakteristik yang digunakan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayan (Berry dan Pasuraman dalam Zulian Zamit, 2010:11), yaitu: a) Tangibles (bukti langsung), yaitu : meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana b) Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan c) Responsiveness (daya tangkap), yaitu keinginan untuk memberikan pelayanan dengan tanggap; d) Assurance (jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya; e) Empati, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan.

5. Anti Korupsi

Anti korupsi Korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan. Nilai-nilai yang terkandung dalam aspek anti korupsi antara lain: 1) Kejujuran 2) Kepedulian 3) Kemandirian 4) Kedisiplinan 5) Keadilan 6) Tanggung jawab 7) Kerja keras

8) Sederhana 9) Berani

E. Kedudukan dan Peran ASN 1. Manajemen ASN

Pengelolaan atau manajemen ASN adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau SDM dalam organisasi, baik untuk PNS maupun PPK. Manajemen ASN akan membuat seorang ASN mengerti apa saja kedudukan, peran, hak, kewajiban dan kode etik ASN.  Kedudukan ASN Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri, namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan.  Peran ASN Peran ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa  Hak dan kewajiban ASN Seorang ASN mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut: o Gaji, tunjangan dan fasilitas o Cuti o Jaminan pensiun dan jaminan hari tua o Perlindungan o Pengembangan kompetensi  Kode etik dan kode perilaku ASN Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN: o Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; o Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; o Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; o Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau

pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; o Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; o Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; o Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; o Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain; o Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan o Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu 1) Organisasi penyelenggara pelayanan publik; 2) Penerima layanan (pelanggan), yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan; 3) Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: a. Partisipatif Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. b. Transparan

Pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal terkait pelayanan publik yang diselenggarakan. Masyarakat juga harus diberi akses untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila merasa tidak puas terhadap pelayanan publik pemerintah. c. Responsif

Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara. Birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen pelayanan publik d. Tidak diskriminatif

Tidak ada perbedaan pemberian layanan kepada masyarakat atas dasar perbedaan identitas warga negara. e. Mudah dan murah

Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah artinya biaya yang diperlukan dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. f. Efektif dan efisien

Efektif : mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai (untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan strategis negara dalam jangka panjang).

Efisien : cara mewujudkan tujuan dilakukan dengan prosedur sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. g. Aksesibel

Pelayanan publik yang harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik (dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah ditemukan, dan lain – lain) dan dapat dijangkau dalam arti non – fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi. h. Akuntabel

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat

melalui media publik baik secara cetak maupun elektronik. i. Berkeadilan

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat pelindung kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok kuat.

3. Whole of Goverment

WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau „saling membunuh‟. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendrong

adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI.

BAB III RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

Berdasarkan pengalaman pribadi penulis yang sudah bekerja leih dari 3 tahun di unit kerja Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan BPFK

Jakarta maka penulis menggunakan metode observasi langsung selama kurang lebih 2 bulan dengan mengamati, mencatat dan berdiskusi untuk menganalisa isu aktual yang yang berkembang di unit kerja terkait, antara lain : Pertama : Belum optimalnya penggunaan microsoft excelsebagai pengolah data ketidakpastian dan koreksi hasil kalibrasi. Kedua : Belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Pelayanan BPFK (SIPB). Ketiga : Kurangnya kepedulian petugas dalam mengisi data peminjaman alat kalibrasi. Keempat : Belum maksimalnya pengejaan kalibrasi yang dilakukan di dalam Lab. Ada beberapa isu yang mampu penulis catat selama melakukan observasi secara lansung, Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penetapan kualitas isu yang akan dibahas sebagai aktualisasi penulis dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN.

B. Penetapan Kualitas Isu dengan Teknik Tapisan AKPK

Dari keempat isu tersebut, akan dilakukan penilaian kualitas isu menggunakan teknik tapisan AKPK, teknis tapisan dilakukan dengan memberi rentang nilai antara 1-5 pada kriteria Aktual, Kekhalayakan, Problematik dan

Kelayakan dimana semakin besar nilai yang diberikan, semakin isu memenuhi

AKPK.

Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya.