C. Uraian Tugas Jabatan (Peserta

C. Uraian Tugas Jabatan (Peserta) Peserta pelatihan dasar CPNS dengan identitas nama Ns.Tri Agustin Chaemar, S.Kep, NIP 199208142020122003 dengan jabatan sebagai perawat ahli pertama. Pada tahap kegiatan aktualisasi penulis melaksankan di tempat kerja yaitu Ruang Rawat Inap 7A yang merupakan ruangan kelas 3 untuk ruang perawatan pasien dengan stoke dan sistem persyarafan lainnya. Berikut adalah uraian tugas penulis sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP):

Tabel 2.1 SKP

No. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan

1. Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu, keluarga 2. Merumuskan diagnosa keperawatan pada individu 3. Melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu 4. Melakukan pendidikan kesehatan pada individu, keluarga, kelompok, masyarakat 5. Melakukan manajemen inkontinen urine 6. Meakukan manajemen inkontinen faecal 7. Melakukan upaya membuat pasien tidur 8. Melakukan relaksasi psikologis 9. Melakukan tata kelola keperawatan perlindungan terhadap pasien dengan resiko trauma/injury 10. Melakukan komunikasi terapeutk dalam pemberian asuhan keperawatan 11. Memfasilitasi pasien dalam pemenuhan kebutuhan spiritual 12. Melakukan pendampingan kepada pasien menjelang ajal (dying care) 13. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman 14. Mengambil sample darah melalui arteri, pulmonari arteri, CVP 15. Memantau pemberian elektrolit konsentrasi tinggi 16. Memberi perawatan pada pasien menjelang ajal sampai meninggal 17. Memberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka dan kematian 18. Melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu 19. Melakukan dokumentasi asuhan keperawatan 20. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 21. Melakukan perawatan luka 22. Melaksankan tugas jaga dan siaga di RS untuk jaga malam 23. Melaksankan tugas jaga dan siaga di RS untuk jaga siang

24. Menjadi anggota organisasi profesi tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai peserta aktif (tiap tahun) 25. Mengikuti pelatihan/seminar/lokakarya internasional/nasional sebagai peserta

D. Nilai Nilai Dasar Profesi PNS

Untuk menjadi seorang pelayan publik yang professional diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi). 1. Akuntabilitas.Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). a. Aspek Akuntabilitas Aspek-aspek Akuntabilitas meliputi beberapa hal sebagai berikut: 1) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship) adalah hubungan antara dua belah pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. 2) Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-oriented). Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. 3) Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requiers reporting). Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. 4) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences) Akuntabilitas adalah kewajiban, kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5) Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance) Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. b. Indikator nilai dasar akuntabilitas, yaitu: 1) Kepemimpinan. Pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel. Pemimpin dapat memberi contoh, komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga timbul efek positif bagi pihak lain untuk melakukan komitmen. 2) Transparansi. Transparansi dapat mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal; memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan; meningkatkan akuntabilitas dalam

keputusan-keputusan dan dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. 3) Integritas

Integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan/atau stakeholders. 4) Tanggungjawab (Responsibilitas)

Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat. 5) Kepercayaan

Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya 6) Keadilan

Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. 7) Keseimbangan

Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 8) Kejelasan

Kejelasan merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. 9) Konsistensi

Konsistensi menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.

2. Nasionalisme

Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan.

Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pengamalan nilainilai luhur yang terkandung didalamnya, setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah (LAN RI, 2015b). a. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa (asas Ketuhanan). 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan

Yang Maha Esa. 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa kepada orang lain.

b. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan,agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8) Berani membela kebenaran dan keadilan. 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10)Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain

c. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar BhinnekaTunggal Ika. 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/ Perwakilan 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

e. Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4) Menghormati hak orang lain. 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9) Suka bekerja keras. 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

3. Etika Publik

Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam undang-undang ASN, yakni:

a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945. c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

4. Komitmen Mutu

Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya, yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing (competitors). Tugas fungsi ASN sebagai pelayan publik dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yang berorintasi pada mutu kualitas pelayanan meliputi : a. Efektifitas yang menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan. b. Efesiensi yang menunjukkan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumberdaya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. c. Berorintasi mutu yang artinya kondisi dinamis berkaitan dengan, produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai. d. Inovasi yang muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada di sekitarnya.

5. Anti Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 (sembilan) nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi antara lain: a. Kejujuran Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat di definisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. b. Kepedulian Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar.

c. Kemandirian

Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. d. Kedisiplinan

Disiplin adalah ketaatan/kepatuhan kepada peraturan. e. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu f. Kerja keras.

Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian g. Kesederhanaan

Gaya hidup yang sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. h. Keberanian

Dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. i. Keadilan

Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya

E. KEDUDUKAN DAN PERAN ASN DALAM NKRI 1. Manajemen ASN Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. a. Kedudukan ASN Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. b. Peran ASN Peran ASN sebagai Perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. c. Fungsi ASN Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, Pegawai ASN memiliki fungsi sebagai: 1) Pelaksana kebijakan public 2) Pelayan public 3) Perekat dan pemersatu bangsa

2. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat dan daerah dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu:

a. Organisasi penyelenggara pelayanan public b. Penerima layanan (pelanggan), yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan c. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan)

3. Whole Of Government (WOG)

WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya- upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WoG memilki beberapa karakteristik inti yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama dan tujuan keseluruhan aktor seluruh sektor dalam pemerintahan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. a. Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. b. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau “saling membunuh”. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. c. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendrong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI.