E. PERAN DAN KEDUDUKAN PNS

terobosan baru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Anti Korupsi a. Definisi Korupsi Kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Dalam UU No.31 Tahun 1999, pengertian korupsi, yaitu: Setiap orang yang dengan sengaj secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dari pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan Negara, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. b. Langkah Preventif Mencegah Korupsi Adapun langkah-langkah untu mencegah terjadinya tindakan korupsi, yaitu: 1) Pilihkan pemimpin yang amanah 2) Optimalkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara) 3) Gerakan nasional transparansi 4) Pengumuman anggaran secara terbuka

D. PERAN DAN KEDUDUKAN PNS

1. Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keja (PPPK). Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: 1. Pelaksana kebijakan publik

2. Pelayan publik

3. Perekat dan pemersatu bangsa.

2. Whole Of Government a. Pengertian dan pentingnya WOG WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuantujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik.

b. Praktek WOG 1. Penguatan koordinasi antar lembaga Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasika masih terjangkau dan manageable. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi.

2. Membentuk lembaga koordinasi khusus Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian.

3. Membentuk gugus tugas Bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sifatnya tidak permanen.

4. Koalisi sosial Bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor ataulembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini.

c. Tantangan dalam Praktek WOG 1. Kapasitas SDM dan institusi 2. Nilai dan budaya organisasi 3. Kepemimpinan d. Pelayana Publik 1. Pengertian Pelayanan Publik Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tiga unsur penting : penyelenggara pelayanan, penerima layanan, dan kepuasan pelanggan.

2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: 1) Partisipatif 2) Transparan 3) Responsif 4) Tidakdiskriminatif 5) Mudahdanmurah 6) Efektifdanefisien 7) Asesibel 8) Akuntabel 9) Berkeadilan

Dalam pelaksanaan aktualisasi, peserta diklat mengacu pada kegiatandalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yaitu:

No Kegiatan

1

Menyiapkan data pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi 2 manyiapkan dan menimbang obat 3 menyiapkan ruangan produksi sediaan obat jadi 4 menyiapkan sterilisasi bahan

5 melaksanakan pengiriman dan pengambilan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi

6

membuat draft catatan, stok, dan laporan pemakaian sediaan farmasi,alat kesehatan, dan perbekalan farmasi 7 meracik dan mengemas obat 8 menyusun laporan pelaksanaan tugas 9 melaksanakan tugas kedinasan lain

Sumber

SKP

SKP

SKP

SKP

SKP

SKP

SKP

SKP

SKP