terobosan baru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 5. Anti Korupsi a. Definisi Korupsi Kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu Corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Dalam UU No.31 Tahun 1999, pengertian korupsi, yaitu: Setiap orang yang dengan sengaj secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dari pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan Negara, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. b. Langkah Preventif Mencegah Korupsi Adapun langkah-langkah untu mencegah terjadinya tindakan korupsi, yaitu: 1) Pilihkan pemimpin yang amanah 2) Optimalkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan PenyelenggaraNegara) 3) Gerakan nasional transparansi 4) Pengumuman anggaran secara terbuka D. PERAN DAN KEDUDUKAN PNS 1. Manajemen ASN Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keja (PPPK). Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: 1. Pelaksana kebijakan publik 2. Pelayan publik
20
