2.9 Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI

2.9 Peran dan Kedudukan ASN dalam NKRI 2.9.1 Manajemen ASN

Manajemen ASN merupakan sesuatu yang merujuk tentang pengaturan profesi ASN supaya tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Secara garis besar ASN terbagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di mana PNS dan PPPK diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk diserahi tugas serta tanggung jawab serta diberikan gaji sesuai peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN berkaitan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN meliputi tahapan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, dan pemberhentian. Dalam semua proses tersebut diberlakukan sebuah sistem evaluasi penilaian kinerja dengan menggunakan sistem merit. Sistem merit menekankan kepada tiga komponen penilaian meliputi, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Hal ini diharapkan dapat menempatkan orang yang tepat pada jabatan/tempat yang tepat sehingga pelayanan dapat menjadi lebih optimal.

2.9.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang/jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik yaitu : organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima pelayanan (pelanggan), dan kepuasan pelanggan. Pelayanan publik diklasifikasikan menjadi beberapa kategori di antaranya pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam pelayanan publik meliputi, partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, serta berkeadilan.

2.9.3 Whole of Government (WOG)

Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas yang bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. Whole of Government dapat dilakukan dengan adanya respon pemerintah yang terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, adanya kerja sama antar instansi pemerintah , adanya kolaborasi, koordinasi , dan sinergitas. Pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu merupakan contoh dari pelaksanaan WoG, yang bertujuan untuk memotong atau memudahkan alur birokrasi sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke beberapa tempat untuk mengurus perijinan yang dibutuhkan. Dalam praktiknya, WoG dapat berupa penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. WoG juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menjunjung asas profesional dan berkualitas.