Membaca hajatan besar mochtar riady dan lippo di balik konferensi pengusaha tionghoa sedunia di nusa

28-09-2015

Membaca Hajatan Besar Mochtar Riady dan Lippo di Balik Konferensi Pengusaha Tionghoa Sedunia di Nusa Dua Bali Penulis : Hendrajit, Peneliti Senior Global Future Institute (GFI)

Aneh tapi nyata. Di acara sepenting seperti Konferensi Pengusaha Tionghoa Sedunia ke-13 digelar di Nusa Dua, Bali, Sabtu 26 September 2015 lalu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala tidak terlihat hadir. Megawati Sukarnoputri yang hadir dalam acara pembukaan sekaligus memberi keynote speech singkat di depan para peserta konferensi, terkesan merupakan presiden yang sesungguhnya.

Masih ada satu lagi yang cukup aneh. Ketua MPR Zulkifli Hasan, malah hadir. Menteri Koordinator Politik-Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, memberikan pidato pembukaan mewakili Presiden Jokowi. Beberapa Menteri lain yang hadir adalah Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, serta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Pol. Budi Waseso.

Konferensi Dua Tahunan ini juga dibuka secara simbolis oleh Megawati dengan pemukulan gong. Menariknya lagi, Mega juga memberikankeynote speech pada acara tersebut. "Indonesia masih tetap dilihat, didengar oleh banyak kalangan masyarakat dari China overseas," ucap Megawati saat memberikan sambutan singkat pada konferensi tersebut.

Agaknya, pernyataan Megawati tersebut disambut oleh Mochtar Riady, Chairman Lippo Group dengan mengajak pengusaha Tionghoa untuk tidak ragu berinvestasi di Indonesia meski situasi ekonomi dunia saat ini tengah mengalami keterpurukan. Bila perlu, pengusaha Tionghoa melakukan kerja sama dengan mengumpulkan modal bersama dalam berinvestasi. “Ini merupakan gagasan yang saya tawarkan kepada pengusaha Tionghoa kalau mereka ingin berinvestasi di Indonesia. Kalau mereka mau tentu sangat bagus karena investasi di Indonesia masih punya prospek bagus," ujar Mochtar dalam konferensi yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Gagasan untuk urunan investasi, nampaknya mejadi gagasan pokok pemilik LIPPO Group tersebut. Selain untuk meningkatkan kerja sama di antara para pengusaha Tionghoa, juga untuk mengumpulkan modal lebih besar. Dengan modal dari urunan itu memudahkan pula dalam investasi. “Indonesia sekarang ini kan membutuhkan investasi yang besar untuk membangkitkan perekonomian,� katanya.

Pesan sentral Mochtar Riady untuk berinvestasi di Indonesia, nampaknya dialamatkan kepada sekitar 3000 pengusaha keturunan Tionghoa yang tersebar di seluruh dunia.

Dan dia mengisyaratkan bahwa bidang properti dan tambang batubara merupakan potensi sumberdaya alam yang kiranya perlu jadi prioritas.

Sepertinya, ajakan Mochtar Riady diharapkan punya wibawa di kalangan para taipan agar investasi di Indonesia. Bahkan bisa jadi, pemerintahan Jokowi-JK berharap melalui Mochtar Riady bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintahan Tiongok di Beijing.

Sepak Terjang Mochtar Riady di Tiongkok

Untuk menelisik sepak-terjang Mochtar dan group LIPPO di Tiongkok, harus terlebih dahulu memahami kebijakan Deng Xio Pin pada 1979, ketika di bawah kepemimpinannya mulai memberi payunng hukum bagi masuknya investasi para taipan rantau ke daratan Cina melalui skema Special Economic Zone (SEZ). Melalui SEZ inilah, jalinan kerjasama pemerintah pusat Tiongkok di Beijing dengan para konglomerat Tionkok Rantau di Indonesia dimulai.

Menariknya, dalam skema SEZ ini, investor asing, termasuk para konglomerat Tiongkok rantau, hanya dibatasi di 14 kota di provinsi Tiongkok Selatan, tempat sebagian besar leluhur para taipan rantau yang tersebar di seluruh dunia. Dengan diberlakukannya skema SEZ di 14 kota tersebut, maka liberalisasi ekonomi praktis telah diterapkan di Tiongkok Selatan.

Kampung leluhur para taipan rantau umumnya berasal dari Pesisir (Pacific Rim) atau Tiongkok Selatan, terutama Kwangtung, Fukien. Maka Deng Xio Ping memprioritaskan provinsi Kwangtung dan Fukien, sebagai basis kekuatan dan kampung halaman para leluur para taipan Tiongkok Selatan.

Dengan begitu, melalui skema SEZ ini, semua sindikat Tiongkok rantau mendapat pintu masuk untuk menjalin hubungan-hubungan rahasia dengan jaringan bawah tanah yang bermukim di kampung-kampung leluhur melalui Hongkong.

Maka, melalui skema SEZ inilah, tiga kekuatan besar Taipan Indonesia kemudian bermain di Tiongkok. Selain Liem Soe Liong (Salim Group) dan Eka Cipta (Sinar Mas Group), Mochtar Riady menurut informasi merupakan investor yang paling besar menanam modal di Tiongkok.

Berita Asian Business edisi April 1993 mewartakan, bersama investor Taiwan, Lippo menggarap proyek di Pulau Mei Zhou. Dengan porsi 60 persen saham. Investasi patungan ini untuk membangun kawasan peristirahatan mewah. Tahap pertamanya memakan biaya 40 juta dolar AS. Selain itu, Mochtar dan Lippo bekerjasama dengan mitra lokal, menanam midal sebesar 11,85 juta dolar Hongkok di Fujian. Rupanya, Fujian juga merupakan tanah leluhur Mochtar Riady yang nama aslinya adalah Li Wen Zheng. Melalui invetasinya di Tiongok Selatan dan Fujian pada khususnya, Mochtar dan Lippo membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan perumahan. Proyek-proyek itu dibangun di kota Fuzhou, Ibukota Fujian.

Juga pada April 1993, di provinsi Shandong, Lippo juga punya proyek. Bersama pemerintah setempat, membangun infrastruktur senilai 350 juta dolar AS. Di sini, Lippo bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan konsorsium untuk memobilisasi dana sebesar 300 juta dolar AS. Membaca serangkaian fakta-fakta tersebut, nampaknya Riady dan Lippo merupakan yang paling agresif menanam modal di Tiongkok, tanah leluhurnya. Sedemikian rupa sehingga tak mudah untuk merinci semua investasi Lippo di daratan Tiongkok.

Bahkan terbetik kabar Lippo mengadakan rencana patungan pendirian bank secara offshore dengan menyetor modal sebesar 50 juta dolar AS. Selain itu, Lippo juga membeli kawasan seluas 325 ribu kaki persegi di atas rencana stasiun bawah tanah di Giuangzho.

Bahkan lebih dari itu, Mochar dan Lippo juga meramah ke sektor keuangan dan sekuritas di Tiongkok. Dengan mendirikan perusahaan sekuritas di Shenzen dan Shanghai, melalui pembelian The Nanhai Commercial Bank.

Karena itu tak heran jika dalam seruannya kepada 3000 taipan rantau di seluruh dunia, Mochtar Riady sang pemilik Lippo Group, menganjurkan agar mengincar sektor properti, infrastruktur dan tambang batubara di Indonesia.

Yang mengkhawatirkan dari tren ini adalah, kalau di Tiongkok daratan saja Mochtar dan Lippo bisa merajalela dan mampu menembus simpul-simpul strategis para pengambil kebijakan perekonomian dan perdagangan di Beijing, apalagi Indonesia.

Sudahkah hal ini diperhitungkan masak-masak oleh Megawati dan pemerintahan Jokowi-JK pada umumnya? Namun lebih penting dari itu, mengapa pemerintah Indonesia menurunkan formasi yang cukup aneh dalam sebuah event internasional yang sasaran pokoknya adalah meminta kesediaan para taipan rantau untuk investasi di Indonesia.

Permainan Halma ala Jokowi dan Megawati?

Fakta bahwa yang membuka acara ini adalah Megawati. Fakta bahwa yang mewakili pemerintah hadir dalam acara pembukaan ini bukan Jokowi melainkan Menko Polhukam Luhut Panjaitan, mungkin pemerintah Jokowi-Jk memang cenderung bermain halma ketimbang main catur. Tak ada hirarki jabatan. Tak ada struktur, posisi formal belum tentu mencerminkan fungsi yang sesungguhnya.

Dalam permainan halma, teman satu barisan meski sekutu, saat yang sama juga merupakan pesaing, karena tujuan akhir adalah memasuki daerah lawan sebagai penanda kemenangan. Raja, perdana menteri, perwira ataupun pion prajurit seperti dalam permainan catur, sama sekali diabaikan.

Inilah, watak sesungguhnya dari pemerintahan Jokowi-JK. Meski terkesan menerapkan permainan catur, namun sejatinya menerapkan falsafah permainan halma. Kita terkecoh karena menggunakan papan catur, kita menyangka ini permainan catur.

Dimana raja, perdana menteri, perwira dan pion, menjalankan fungsi tugasnya secara berdisiplin sesuai posisi resmi yang didudukinya.

Jadi, mempertanyakan dalam posisi apa Mega membuka Konferensi Tionghoa sedunia, jadi tidak relevan sama sekali. Karena memang inilah prinsip permainan halma.

Dalam pakem permainan halma ini, bukan saja KMP dan KIH akhirnya akan cair. Bahkan di barisan pemerintahan Jokowi-JK pun, akan cair. Terkesan chaos atau kacau, namun sesungguhnya ini merupakan pola permainan yang tertata, terencana dan rapih.

Pertanyaannya kemudian, dengan pola permainan seperti ini, kira-kira para investor bisa tumbuh kepercayaan dan rasa kepastian atau malah justru sebaliknya ya?