INSPIRASI SUMSEL BERITAPAGI
RABU, 16 AGUSTUS 2017
HALAMAN
20
Sumatera Selatan Sabet Perencanaan Terbaik SUMATERA Selatan meraih peringkat ke-3 kategori perencanaan terbaik tingkat provinsi se-Indonesia. Perhargaan diserahkan langsung Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (26/4). Peringkat pertama diraih Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta meraih peringkat kedua. Dalam Forum Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan antara pusat dan daerah yang
KOMENTAR Diakui Keberhasilannya Yudi Farola Bram, Tokoh Pemuda Sumsel KALAU Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan H Alex Noerdin jelas kita akui keberhasilannya dari segala sektor dikarenakan kompetensi kepemimpinan serta kecerdasannya kita akui dan sebetulnya sudah layak menjadi tokoh nasional atau minimal menteri dalam negeri lah. Cuma yang mengkhawatirkan adalah kota Palembang sendiri padahal kota Palembang adalah ibukota Sumatera Selatan, jendela atau pintu masuknya Sumatera Selatan bisa kita lihat sangat krisis kepemimpinan di mana problem dasar kotanya sendiri pun tidak selesai-selesai diatasi seperti banjir, macet, pengangguran, dan ekonomi masyarakat terlihat semakin terputuk saat ini. Kami harapkan pemprov dapat segera turun tangan membantu kinerja Pemkot Palembang agar dapat bangkit dari keterpurukan ini paling tidak sampai dengan perhelatan akbar Asian Games 2018.
Asian Games Lompatan Gubernur Sumsel Vebri Alintani, Ketua DKP SEBAGAI rakyat tentu kita senang dengan penghargaan tersebut. Perencanaan yang baik adalah awal dari proses pembangunan yang bernuara bagi kesejahteraan rakyat.Saat ini beberapa hal dari capaian pembangunan dapat dirasakan geliatnya Asian Games adalah lompatan yang patut dipuji dari Gubernur Sumsel. Yang masih belum baik mungkin dari sisi pembangunan budaya. Jika saja sisi budaya dapat juga diperhatikan secara serius, makan saya yakin Sumsel akan lebih bagus peringkatnya, naik jadi peringkat 1. Semoga.
dibuka langsung Presiden RI, Jokowi Widodo itu mengangkat tema “Memacu Investasi dan lnfrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, berlangsung 26 April hingga 9 Mei 2017. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dalam kesempatan ini menyatakan rasa bangga terhadap pencapaian kinerja dan prestasi yang telah diraih. Sumsel berhasil mendobrak dominasi provinsiprovinsi yang ada di jawa, dan telah mensejajarkan diri dengan provinsi besar lainnya di Indonesia. Musrenbangnas 2017 digelar untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan keluaran Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2018. Dalam Musrenbangnas, setiap prioritas nasional, program prioritas dan proyek prioritas beserta lokasinya dibahas bersama antara kementerian/lembaga dengan pemerintah provinsi. Penyusunan RKP 2018 menggunakan prinsip money follows program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU-SPPN, Kementerian PPN/ Bappenas menyiapkan rancangan awal RKP yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dan pendanaan,
indikasi program Kementerian/ Lembaga (K/L), program lintas K/L dan program lintas wilayah, serta kaidah pelaksanaannya. Pada tahun 2018, pemerintah telah menetapkan 10 prioritas pembangunan nasional, yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.adv
Pemda se-Sumsel Tolak Apa Pun Bentuk Gratifikasi PEMERINTAH Provinsi, kabupaten/ kota se-Sumatera Selatan menyatakan penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan penandatanganan nota kesepahaman Pencegahan Korupsi Terintegrasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan seluruh pemimpin daerah di Sumsel di Auditorium Bina Praja Provinsi Sumsel, Jumat (21/4). Diawali dengan penyerahan Laporan Dropbox Gratifikasi dari KPK ke Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, penandatanganan disaksikan oleh Ketua DPRD Sumsel H M Giri Ramanda, Inspektur Provinsi Sumsel Tanda Subagio, inspektur kabupaten/kota Se-Sumsel, para kepala OPD Sumsel, BUMD, dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan se-Provinsi Sumsel. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menyatakan untuk perbaikan dalam pelayanan publik diperlukan tekad dan komitmen serta keterlibatan berbagai kalangan dan elemen bangsa. “Saya yakin pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) birokrasi bersih dan melayani demi peningkatan pelayanan publik yang prima dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Alex saat membuka acara Sosialisasi Gratifikasi usai penandatangan komitmen. Tujuan sosialisasi ini, lanjut Alex, adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi dan suap di lingkungan Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota se-Sumsel. “Serta untuk memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi/ kabupaten/kota dalam menerapkan sistem pengkajian gratifikasi. Selain itu pembangunan sistem ini
dilakukan untuk memudahkan pengaturan gratifikasi, mengenai apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak, serta mencegah ketidakpahaman,” imbuhnya. Sementara Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menjelaskan gratifikasi menurut Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. “Pengertian gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” papar Giri saat menjadi narasumber pada acara sosialisasi siang itu. Pj Bupati Muba H Yusnin didampingi Asisten I Setda Muba H Rusli, SP, MM dan Inspektur Muba mengatakan di era
transparansi dan akuntabilitas seperti sekarang ini, faktor membangun kepercayaan masyarakat adalah tantangan utama bagi pemerintah daerah. “Untuk itu, setiap lembaga pemerintah daerah dituntut memiliki kinerja yang baik terutama melalui pelaksanaan program yang selaras dengan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat serta melalui implementasi pengendalian intern di lingkungan instansi masingmasing,” ungkap Yusnin. adv