Isola Pos Edisi 50

­

DARI REDAKSI

Kultur Baru untuk Mahasiswa Baru

B

ulan September adalah bulan semangat, bulan kesegaran, bulan cita-cita dan bulan penyesuaian kultur.

Wa j a h - w a j a h b a r u mulai tampak menghiasi kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Mereka bukan lagi siswa, tapi mereka mahasiswa walaupun mereka masih terbilang sangat baru merasakan status itu. Usia mereka rata-rata sudah menginjak angka 18. Pendewasaan sikap dan pikiran mulai menuju masa kematangan.

Mereka sedang beralih.

Sudah saatnya mereka mulai bisa menyesuaikan dengan kultur sebuah perguruan tinggi. Sikap kemandirian mesti mulai terbentuk secara perlahan. Mereka tidak lagi menerima aturan seketat yang dirasakan di sekolahnya dulu. Mereka kini bisa menentukan mana yang paling bermanfaat dan bernilai bagi diri dan masa depannya.

Begitupun dengan peran dan tanggung jawab moralnya. Mahasiswa baru mesti dipupuk sedari awal supaya peran dan tanggung jawab moral di masyarakat mulai merasuk ke dalam jiwanya. Kultur akademik dan intelektual mesti ditularkan kepada mereka. Mereka pun mesti bisa menyesuaikan de­ ngan kultur yang baru ini.

Jangan berpikir bahwa mahasiswa hanya bisa melaksanakan tugas akademik saja. Akademik nomor satu, tapi sebagai manusia berintelektual tidak hanya meme­ nuhi nomor satu saja. Nomor dua, tiga dan selanjutnya mesti ter-

penuhi. Apa nomor dua dan selanjutnya itu? Hanya manusia bebas dan berpikir yang bisa menentukan pilihannya. Mahasiswa masuk dalam golongan ini.

Bacalah buku jika jarang membaca, gantilah buku jika masih membaca buku anak tingkat SMA. Mu-

Reporter Nurjaman Isman R. Yusron Sofia Pamela Rudini Siti Haryanti Rivan Arifiyansyah

Fotografer Nurjaman Isman R. Yusron Siti Haryanti Kontributor Irman Agung Jek

lailah atur cara berbicara, beranikan diri untuk berpendapat dan beradu argumen. Jangan pernah takut de­ ngan orang yang dihadapinya, setinggi apapun derajat yang dipandang.

Jadilah subjek, dan sesuaikan diri jika menjadi objek.

Kami, redaksi Majalah Mahasiswa UPI Isola Pos akan selalu mengajak civitas akademika terutama mahasiswa untuk bisa berpikir cerdas dan dewasa menuju pencerahan. Kami juga dari kalangan mahasiswa selalu belajar, belajar dari pengalaman dan belajar membuat pengalaman. Supaya mahasiswa selalu tercatat dalam sejarahnya.

Anda, mahasiswa baru bukanlah siswa SMA kelas 4. Tapi mahasiswa sedang dalam masa transisi menuju kedewasaan dan kemandirian dalam bersikap dan berpikir.

Isola Pos pada September 2010 ini hadir menyambut mahasiswa baru.

Pada edisi kali ini Isola Pos hadir kepada pembaca yang ke 50 kalinya.

Akhir kalimat, kami mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun ajaran 2010/2011, dan selamat membaca kepada seluruh civitas akademika UPI.

KETUA UMUM SITI HARYANTI SEKRETARIS: NURJAMAN BENDAHARA: SOFIA PAMELA BIDANG ORGANISASI DAN PENDIDIKAN: ISMAN R YUSRON BIDANG INVENTARIS DATA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: RUDINI

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

Pemimpin Redaksi Rudini

Setter/Layouter Isman R. Yusron

UPM UPI 2010-2011

Pemimpin Umum Siti Haryanti

Pemimpin Perusahaan Siti Haryanti Iklan Rudini Distribusi Nurjaman Sofia Pamela Produksi Isman R. Yusron Kulit Muka Alvin Ekajaya Penerbit Unit Pers Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Pelindung Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pembina Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan Universitas Pendidikan Indonesia Penasihat Zakaria Sukarya Soeteja, S.Pd, M.Sn. Dwi Joko Widiyan­to, S.Pd. Tugas Suprianto, S.Pd. Alamat Redaksi Sekretariat UPM UPI, Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UPI Ruang 02 Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154.

Tel. : 022-2013163 ext 3207 Fax. 0222103651 E-mail: isolapos@gmail.com Website: http://isolapos.com Redaksi menerima opini, esai sastra, cerita pendek serta feature tentang riset/ hasil riset. Dikirim via e-mail: isolapos@ gmail.com dengan identitas lengkap.

Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengubah substansi.

SKETSA

Irm

an.

201

0

h

SURAT PEMBACA

Kendala bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Pada saat pelaksanaan kuliah umum, bimbingan akademik dan masa orientasi mahasiswa baru 2010 ternyata ada diantara mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses infrastruktur kampus karena mahasiswa tersebut adalah penyandang tuna daksa.

Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan kuliah umum pada hari kedua yang dilaksanakan di gedung FIP lantai 3. Mahasiswa tersebut sangat kesulitan menuju lokasi acara karena di gedung tersebut tidak tersedia lift. Ditambah tangga yang ada di gedung tersebut sangatlah terjal hingga mahasiswa tersebut harus berjalan miring seperti kepiting sebab mereka tidak mampu berjalan normal.

Kendala tersebut sepertinya akan mereka hadapi selama menjadi mahasiswa UPI karena mereka berkuliah di lantai 3

gedung FIP (eks Pascasarjana). Itu baru sebagian kendala yang dihadapi oleh pe­ nyandang tuna daksa. Hal lain yang pasti menghambat adalah dengan tidak adanya toilet yang dapat diakses oleh mereka di kampus serta trotoar jalan yang ada di kampus.

Selain itu kendala yang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya adalah kendala terhadap penyandang tuna netra dalam akses gedung karena tidak ada penanda huruf braile. Akses TIK yang selalu menjadi hambatan karena UPI-net tidak dilengkapi dengan program khusus untuk tunanetra, ditambah literatur yang ada d perpustakaan UPI tidak ada yang berhuruf braile. Sehingga tidak aneh apabila mahasiswa penyandang tuna netra tersebut kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran akademik di UPI.

Pada kesimpulannya, mereka “dipaksa” pihak universitas untuk siap dengan kesulitan selama mereka kuliah di UPI. Hal ini karena kita tidak tahu, kapan UPI akan memerhatikan kalangan mahasiswa yang memiliki keterbatasan tersebut dalam mengakses infrastruktur.

Muhamad Deny Yudiana, Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa UPI 2006.

POJOK ISOLA Isola Pos bertanya kepada Idrus Affan­­di ­ tentang terpilihnya menjadi Pembantu Rektor, dia hanya menja­ wab, “Terpilihnya saya itu alami, sudah takdir dari Allah.”

Jadi, yang milih Bapak itu bukan Sunaryo?

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

EDITORIAL

Utak-Atik Pembantu Rektor

P

ertengahan 2010 menjadi tahun yang sibuk bagi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kala itu. Sebab UPI sedang mengadakan “hajatan” pemilihan pimpinan tertinggi universitas. Namun, perhelatan itu kini telah usai. Begitu pula dengan pemilihan para pembantunya.

Hasil akhirnya, Sunaryo Kartadinata kembali dikukuhkan menjadi rektor UPI masa bakti 2010-2015 pada 2 Juli 2010.

Disusul para Pembantu Rektor (Purek), telah terpilih empat orang nama. Yaitu Furqon, Idrus Affandi, Dadang Sunendar dan Endang Aminudin Aziz.

Terdapat perubahan nama pembida­ ngan dalam Purek ini. Penamaan Purek sebelumnya adalah Purek Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Purek Sumber Daya dan Keuangan, Purek Perencanaan dan Litbang serta Purek TIK, Kerjasama dan Usaha.

Bidang Akademik dan kemahasiswaan kini terpisah. Kemudian ada dua nama baru dan satu bidang dihilangkan, yang baru yaitu Hubungan Internasional dan Kemitraan. Sedangkan yang dihilangkan yaitu bidang TIK. Alasan Sunaryo melakukan perubahan itu setelah menilai dan me­ ngevaluasi UPI selama berstatus BHMN. Namun, perubahan pembidangan tugas itu tentunya akan berdampak pada direktorat dan unit lain di UPI. Misal, jika sebelumnya Direktorat Kerjasama dan Usaha (DKU) berada di bawah Purek TIK, Kerjasama dan Usaha, maka sekarang akan menjadi bias. Sebab kini terdapat bidang kemitraan, hubungan internasional dan usaha yang merupakan bagian terpisah. Padahal ketiganya masih bisa diartikan menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak tertentu, baik berupa akademik, orientasi profit ataupun non-profit, nasional maupun internasional.

Artinya DKU kini berada di bawah ketiga Purek tersebut. Menjadi berat sebelah nantinya, jika terbagi tiga semacam ini.

DKU seolah-olah punya “kewenangan” lebih dari Purek. Tentunya ini menyebabkan struktur menjadi tidak proporsional.

Seperti banyak kalangan menilai, “gemuk di atas dan ramping di bawah.”

Ungkapan seperti itu akan semakin dirasakan, terutama di level fakultas. Walaupun rektor memiliki alasan-alasan yang dianggap logis dengan mempertahankan dua pembantu di tingkat fakultas untuk membantu dekan, tapi pembidangan yang tidak seimbang dengan tingkat di bawahnya akan terjadi pembebanan yang dirasa berat. Ini

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

dikarenakan, tingkat fakultas melakukan hal-hal yang bersifat teknis, kebijakan tetap di tingkat universitas. “Pemikir banyak, tapi pekerja sedikit.”

Jika membaca jawaban Sunaryo yang disampaikan pada Isola Pos, hal yang pertama dia sebutkan adalah bidang akademik dan kemahasiswaan yang memiliki tugas dan fungsi yang banyak. Hal ini karena, yang namanya universitas pasti ditekankan pada dua bidang ini. Lihat saja Tri Dharma Perguruan Tinggi, dua diantaranya adalah pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Dunia kemahasiswaan merupakan salah satu media dalam pengabdian kepada masyarakat. Di dunia inilah mahasiswa dipupuk skill dan kemampuannya dalam pengembangan ilmu serta kemampuan yang dimilikinya. Tidak sekadar sarana pembelajaran bagi mahasiswa.

Bagi rektor, kemahasiswaan terhambat dalam perkembangannya saat disatukan dengan bidang akademik. Padahal Purek dibantu oleh dua direktorat, tapi tetap saja bidang kemahasiswaan, kata Sunar­ yo tak terfokuskan. Jika dirasakan oleh mahasiswa, dunia kemahasiswaan cukup mengalami perkembangan. Dengan digelar banyak kegiatan mahasiswa, dibukanya kesempatan mahasiswa untuk mengikuti lomba karya ilmiah, dan beberapa mahasiswa yang berprestasi, merupakan sebagian indikator dunia kemahasiswaan mengalami perkembangan.

Hanya saja, dunia kemahasiswaan yang diwadahi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa ti­ dak menjadi daya tarik bagi sebagian besar mahasiswa. Hal ini bisa dirasakan dengan krisis kaderisasi. Mungkin dengan jalan ini, rektor ingin memberikan perhatian terhadap dunia kemahasiswaan.

Begitupun dengan bidang akademik, bidang ini memiliki keterkaitan dengan bidang kemahasiswaan. Sekarang akademik disatukan dengan bidang hubungan internasional. Apakah penggabungan dengan bidang ini justru lebih berat karena cakupannya dianggap lebih luas?

Bagi rektor, kedua bidang ini memiliki korelasi yang sangat erat, ditambah lagi UPI ingin menjadi perguruan tinggi yang dipandang di mata internasional. Dirasakan pula UPI katanya telah banyak melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Contohnya dua prodi hasil hubungan dengan Jepang, yaitu Pendidikan Sosiologi yang SPP-nya hampir Rp 2 juta per semester dan Prodi Keperawatan D3 yang

SPP-nya Rp 2 juta lebih per semester.

Bidang hubungan internasional merupakakan hasil peleburan dari bidang kerjasama. Bidang kemitraan salah satu dari peleburan tersebut. Kemitraan memiliki kesamaan dengan kerjasama. Inilah yang dianggap pemborosan karena Purek cukup dengan bidang kerjasama, tidak perlu dileburkan lagi karena hubungan internasional juga pasti nantinya akan berbentuk kerjasama.

Jika mau menuju universitas berkelas dunia, tidak perlu ada bidang hubungan internasional. Cukup dengan bidang di bahwah Purek yang akan membantunya.

Bukankah UPI yang memiliki otonomi sudah merubah nomenklatur beberapa unit, misalkan nama biro dihilangkan, dan nama direktorat dimunculkan.

Misalnya kenapa Direktorat Kerjasama dan Usaha tidak dipisah saja jika UPI ingin memperkuat hubungan dengan luar negeri. Sehingga ada direktorat hubungan internasional atau cukup dengan kerjasama saja. Sebab kerjasama tidak dibatasi oleh wilayah, bisa menembus berbagai negara.

Sepertinya Sunaryo tidak memiliki sikap demokratis selama menjadi orang nomor satu di UPI. Kalau dia memiliki sikap demokratis, dia akan meminta masukan dari guru besar atau doktor yang sudah banyak bergelut dengan ilmu manajemen.

Dia bisa melakukan kajian dengan mereka, misal berbentuk seminar. Semua elemen sivitas akademika mesti paham dengan pembidangan baru ini. Namun, jangankan civitas akademika seperti dosen atau mahasiswa, pelamar Purek saja saat melamar masih banyak yang belum tahu mengenai gagasan Sunaryo tersebut.

Mengingat kembali saat pemaparan kertas kerja salah satu bakal calon rektor beberapa bulan lalu, Yoyon Bachtiar Irianto satu-satunya bakal calon yang menyiapkan pembidangan tugas seperti ini. Yoyon membagi Purek cukup tiga bagian. Yaitu Purek Akademik, Kemahasiswaan dan Sarana-Prasarana, Purek SDM, Keuangan dan Kerjasama.

Walaupun pembidangan yang dirumuskan Yoyon bukan pembidangan satusatunya yang harus diterapkan di UPI, tapi setidaknya dia sudah memberikan masukan dan meluangkan waktunya berpikir untuk UPI. Mungkin dosen termasuk guru besar yang lain tidak akan melakukan hal yang sama dengan Yoyon.

OPINI

WORLD (LOCAL) CLASS UNIVERSITY Oleh Alifah Indalika Mulyadi Razak, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini UPI 2007

S

aat ini Indonesia tengah beranjak dari negara berkembang menuju negara maju yang mampu bersaing secara global. Berbagai hal dilakukan, mulai dari perombakan sistem perundang-undangan, sistem pemerintahan, sistem pendidikan hingga hal pembagian wilayah. Perubahan tersebut memang total dilakukan, mulai dari perubahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian. Namun faktanya, baru pada tahap perencanaan yang mampu terealisasikan dengan baik. Sementara pada tahap pelaksanaan hingga penilaian, masih terdapat berbagai hambatan.

Berarti pihak-pihak terkait gagal dalam merealisasikan rencana menjadi kenyataan. Padahal saat ini kita hidup di tengah-tengah persaingan mental dan fisik. Secara mental, kebudayaan kita diuji untuk tetap mampu bertahan. Secara fisik, tentu saja hal tersebut sangat menguras tenaga untuk selalu mempertahankan dan memperbaiki jati diri bangsa Indonesia. Dunia yang multikultural dan multibahasa, merupakan dunia yang sangat menantang terutama sebagai ajang mempertahankan jati diri bangsa.

Pendidikan merupakan basis dari pembentukan kualitas sumber daya manusia. Indonesia saat ini tengah menuju kepada perbaikan sistem pendidikan.

Berbagai hal dirombak dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Hal ini terbukti dengan diluncurkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan. Terbukti bahwa pemerintah Indonesia secara serius menangani masalah dasar melalui perombakkan akar, yakni perencanaan.

Dengan dilahirkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010, memung-

kinkan penyelenggaraan pendidikan berjalan secara terarah dan teratur.

Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi (PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 21). Hal ini berarti, universitas merupakan pencetak generasi-generasi penerus bangsa yang bergerak di berbagai bidang dan mampu ditandingkan secara profesional. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai salah satu perguruan tinggi yang secara konsisten berkiprah di bidang pendidikan, saat ini tengah menggalakan program menuju World Class University. Berbagai MoU telah disepakati. Mulai dari Universitas di Malaysia, Australia, hingga Jepang.

Namun satu hal yang masih sering terlupakan. Apakah dengan menjadi World Class University, mampu membuat mahasiswa bangga dengan jati diri bangsanya? Nyatanya, sebagian besar mahasiswa Indonesia lebih bangga dengan label lulusan luar negeri. Seolah-olah mereka malu dengan negaranya sendiri. Padahal, Negara Republik Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat kaya.

Terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Keunggulan-keunggulan inilah yang sepatutnya ditonjolkan dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa Indonesia (khususnya) ketika berinteraksi dengan dunia luar.

Label World Class University memang sangat prestigious. World Class University sebagai media bagi optimalisasi potensipotensi mahasiswa UPI, agaknya perlu ditata ulang. Para mahasiswa, sebaiknya dibekali konsep-konsep kepribadian yang memadai. Hal ini merupakan cara untuk mengatasi masalah rendah diri mahasiswa UPI ketika berada di luar negeri. Melalui pembelajaran berbasis keunggulan lokal, mahasiswa diajak untuk mengenal lebih dekat potensi-potensi keunggulan setiap daerah di Indonesia.

Semboyan ‘Berpikir Global Bertindak Lokal’, berarti menggunakan kekuatan lokal untuk meraih sukses. Hal ini bukan berarti menjadi World Class University bukan sesuatu yang baik. Tetapi akankah lebih baik jika universitas yang bertindak lokal, mahasiswanya tetap berpikir global.

Artinya mahasiswa tetap bangga dengan jati diri bangsanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 pasal 1 Ayat 34, bahwa Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah. UPI yang menuju world class uni­ versity, hendaknya mampu memfasilitasi mahasiswanya untuk tetap bangga dengan keunggulan masing-masing daerah di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat ditempuh, diantaranya : Pertama, mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi keunggulan masingmasing daerah di Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Mahasiswa bekerja sama dengan dosen serta masyarakat sekitar untuk menelaah lebih lanjut mengenai potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan dari daerah tersebut.

Kedua, pengintegrasian dalam mata kuliah. Di setiap perkuliahan yang disampaikan, hendaknya dosen membumikan contoh-contoh konkret terkait dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah di Indonesia. Misalnya ketika mata kuliah matematika berlangsung, untuk mengukur luas dan volume, dosen meminta mahasiswa untuk mengukur alat musik khas suatu daerah. Sehingga selain materi mata kuliah tersampaikan, secara bersamaan mahasiswa juga mendapatkan materi mengenai keunggulan khas suatu daerah.

Ketiga, pengintegrasian dalam materi-materi unit kegiatan mahasiswa.

Organisasi-organisasi kemahasiswaan, merupakan lahan yang baik bagi membumikan keunggulan lokal. Dalam organisasi, setting pembelajaran terkesan santai. Sehingga mahasiswa juga mampu bertukar pikiran dengan mahasiswa lainnya mengenai keunggulan lokal.

Tidak ada larangan bagi UPI untuk menjadi World Class University. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, hal ini merupakan langkah baik menuju persaingan global yang semakin ketat. UPI harus mampu menyiapkan mahasiswanya agar mampu bersaing secara global. Tetapi tentu saja, tetap bangga akan jati dirinya sebagai mahasiswa Indonesia.

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

BINCANG

ers merupakan salah satu pilar demokrasi. Dari masa orde baru hingga pasca reformasi, pers memiliki peranan dalam perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Ini menjadi penting, ketika pandangan dan pengetahuan masyarakat menjadi lebih terbuka akibat produk-produk jurnalistik yang dihasilkan oleh pers.

Media massa, baik cetak maupun elektronik merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan produk-produk jurnalistik yang dihasilkan oleh pers.

Selain itu, sebagai wadah supaya pers tetap bisa berjalan, media massa dinilai berpengaruh bagi masyarakat.

Pada perkembangannya, terkadang media massa berpengaruh terhadap pembentukan opini publik dan lembaga yang diberitakan. Misalnya, persoalan perwajahan depan majalah Tempo waktu lalu yang dinilai menyinggung Kepolisian. Kepolisian kemudian melakukan sebuah reaksi akibat pemberitaan itu.

Untuk mengetahui sejauh mana dan seperti apa pengaruhnya, Sofia Pamela dari Isola Pos berkesempatan menemui Prof. Deddy Mulyana, M.A, Ph.D, Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran di sela-sela kesibukannya.

Bagaimana pengaruh pemberitaan dan media massa terhadap sebuah lembaga?

Hal ini berbicara tentang bagaima足 na media mengubah sudut pandang.

Pemberitaan oleh sebuah media dapat dipahami luas oleh masyarakat maupun lembaga yang diberitakan. Media memiliki agenda setting.

Agenda setting itu adalah apa yang diagendakan untuk pemberitaan oleh media massa nantinya akan diagendakan pula oleh masyarakat.

Hal-hal yang diabaikan oleh media massa akan diabaikan pula oleh masyarakat. Seolah-olah hal itu membuat media massa punya kekuatan yang cukup besar. Baik terhadap pembaca atau masyarakat, juga terhadap lembaga yang diberitakan. Misalnya, pemberitaan majalah Tempo dan cover pada majalah tersebut yang dianggap menyinggung salah satu lembaga besar di negeri ini. Lembaga itu bereaksi dan

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

melakukan sesuatu karena merasa telah dirugikan.

Lalu, pengaruh dan peranan media massa terhadap masyarakat itu ben足 tuknya seperti apa?

Ada pengaruh sebuah berita ter-

THEBESTUNIQUEPHOTOS.BLOGSPOT.COM

Pers, Lembaga yang Selalu Terjepit P

hadap masyarakat. Namun, kalaupun berpengaruh tidak berjalan linear. Ada pengaruh faktor internal masyarakat itu sendiri. Misalnya faktor pendidikan, pemahaman agama, dan budaya.

Apakah ada perbedaannya per足

BINCANG anan media massa antara di Indonesia dengan negara lain ?

Tentu saja, seperti telah disebutkan sebelumnya, ada faktor internal. Namun, yang utama adalah pengaruh budaya.

Bagaimana kaitannya antara bu­ daya di suatu tempat dan penduduk tertentu dengan produk jurnalistik atau berita yang dihasilkan?

Misalnya di Indonesia yang penduduknya masih bersifat kolektivistik atau mementingkan kelompok. Disini, disebabkan pendidikan juga sebagian masyarakat ada yang masih kurang kritis dan berpikir panjang. Berbeda dengan di Barat yang penduduknya individualistik.

Misalnya, pemberitaan mengenai kasus video porno artis. Pada masya­ rakat kita, hal itu akan menyebar dengan cepat sebab biasanya seseorang me­ nyampaikan berita yang mengejutkan itu pada kelompoknya. Media dipe­ ngaruhi oleh hal-hal seperti itu juga.

Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 28 Januari 1958 Alamat Jl. Batununggal Molek I No.83 Bandung Pekerjaan Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi dan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Riwayat Pendidikan S1 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Youth Leader Delegasi Indonesia dalam program kapal pemuda ASEAN dan Jepang, 1982. S2 Northern Illinois University (NIU) AS, 1984-1986. S3 Monash University Australia, 2000-2001. Dosen tamu pada Institut fur medien und kommunikation swissenschaft, Technische Universitat, Ilmenau Jerman, 2002-2005. Randolph-Macon Woman’s College Lynchburg, Virginia, AS, 2004. Uni Leiden, Belanda, 2005-2006. dan terkadang media terlalu terbuka.

Padahal sebenarnya ada pemberitaan yang punya implikasi hukum. Tak jarang media lupa akan hal ini.

Seperti apa kekuatan media massa dalam menggiring opini publik?

Pada dasarnya media hanya berpengaruh terhadap pengetahuan. Menyampaikan hal-hal baru yang tidak diketahui masyarakat hingga menjadi tahu.

Sebatas itu saja. Bukan beha­vioural atau menyebabkan perilaku tertentu.

Contohnya ada berita positif atau negatif tentang sebuah lembaga, akan tetapi itu terlalu kecil untuk membuat masyara­ kat bertindak. Namun, kalau berita itu terus-menerus muncul dan sampai di masyarakat, maka akhirnya akan ber-

TEMPOINTERAKTIF.COM

Jika dilihat dari produk yang di­ hasilkan oleh media massa, apakah demokrasi di Indonesia sudah berja­ lan?

Demokrasi berjalan dan sedang dalam masa transisi. Artinya media massa punya pemikiran yang ingin disam­paikan pada masyarakat dan tempat tertentu. Ada demokrasi coba-coba

Prof. Deddy Mulyana, M.A, Ph.D

Perwajahan Majalah Tempo yang menggambarkan rekening gelap di kepolisian. Setelah pemberitaan tersebut, halaman kantor Majalah Tempo pernah dilempari bom molotov oleh orang yang tak dikenal. Ini diduga berkaitan dengan pemebritaan itu

kelindan. Memang untuk opini publik, ada kesimpulan yang dimiliki dan terbentuk. Namun, opini itu hanya ada di benak. Untuk menyebabkan tindakan ada faktor lain.

Apakah sebuah media massa ber­ pengaruh terhadap media massa lain­ nya? Seperti apa pengaruh tersebut?

Pengaruh terkuat pada media adalah melalui elektronik atau audiovisual. Itu lebih kuat daripada media cetak, sebab ada gerakan dan suara. Sehingga lebih menarik dan sering diperhatikan orang.

Misal, persoalan cover majalah Tempo waktu lalu dengan Kepolisian.

Di televisi kala itu diberitakan tentang orang-orang berpakaian preman yang memborong majal ah di sejumlah agen. Maka banyak orang menjadi tahu persoalan majalah Tempo. Artinya, persoalan sebuah media massa bisa diberitakan kembali oleh media massa lain menurut kepentingannya.

Mengenai hak tanya yang dapat diajukan oleh nara­ sumber terhadap suatu me­ dia massa, sejauh apa hak tanya tersebut bisa disam­ paikan?

Hak tanya bisa diajukan oleh narasumber jika dirasakan ada hal yang kurang pas atau sesuai dengan pernya­ taan dirinya. Namun, tidak usah juga terlalu berlebihan. Contoh persoalan wajah depan majalah Tempo yang dipermasalahkan Kepolisian.

Persoalan hanya terletak pada cover, bukan isi. Permasalahannya adalah gambar bersifat multitafsir. Dalam hal ini, Kepolisian salah menanggapi dan terlalu reaktif.

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

KAMPUS

Jalan Sempit Program Kesehatan Gedung Poliklinik UPI terlihat lengang dan sepi. Dulu Ambar Sulianti, Manajer Poliklinik kala itu punya gagasan, layanan Poliklinik harus buka 24 jam.

Tapi gagasan itu hilang seiring hilangnya peran Ambar.

SITI/ISOLA POS

Oleh Siti Haryanti Mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2010 sudah mulai meramaikan kampus, tapi program kesehatan mahasiswa 2010 yang telah digagas sejak Februari 2010 sampai sekarang belum jelas ujungnya.

P

rogram kesehatan mahasiswa 2010 yang awalnya digagas oleh Manajer Poliklinik, Ambar Sulianti sampai awal September 2010 ini belum bisa dite­ rapkan. Pasalnya rancangan program kesehatan yang dibuat oleh tim dokter belum disah­kan oleh Rektor UPI. Hal yang paling utama belum bisa diterapkannya program itu karena rumusan programnya belum rampung. Padahal September 2010 merupakan permulaan perkuliahan tahun ajaran 2010/2011.

Hal ini sangat berlainan dengan pernya­taan seorang Tim Dokter, Setyo Wahyu Wibowo dalam pemberitaan Isola Pos edisi 49 bulan Mei 2010. Dia menga­ takan, sebelum mahasiswa 2010-2011 melangsungkan aktivitas perkuliahan, program kesehatan bisa berjalan.

*** Rumusan program kesehatan sudah disampaikan dalam workshop di gedung Isola Resort pada 30 April 2010. Tim dokter yang diketuai oleh Tine K. Almuktabar sebelumnya sudah merancang program layanan kesehatan mahasiswa. Rancangan tersebut baru dibahas kembali dengan Pembantu Rektor (Purek) Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan, Direktur

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

Direktorat kemahasiswaan, dan para Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada 18 Agustus 2010.

Sebagai penggagas, Ambar tidak terlibat lagi dalam pembuatan rancangan program kesehatan tersebut. “Saya tidak tahu program kesehatan yang sekarang seperti apa, soalnya saya tidak pernah diundang kalau rapat oleh tim dokter,” kata Ambar.

Dadang Sunendar yang baru dilantik sebagai Purek Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan mengungkapkan, program ke­ sehatan dari tim dokter sudah beres, tinggal diajukan kepada Rektor UPI. “Nanti juga akan ditanyakan apakah bisa di-SK (Surat Keputusan)-kan atau bagaimana nanti baiknya,” ucap Dadang. Mengenai kapan program tersebut selesai, Dadang tidak memberikan jawaban yang pasti. “Ya secepatnya lah,” ujarnya.

Namun hal berbeda diungkapkan oleh salah seorang anggota tim dokter, Elly Rosmalia. Menurutnya, rancangan program kesehatan belum selesai. Rancangan yang disampaikan saat rapat 18 Agustus lalu masih berupa rancangan umum. “Ah kemarin mah belum apa-apa baru rancangan umumnya aja, rancangan internal

Poliklinik belum ada,” ujar Elly.

Menurut Elly, setelah rapat pada 18 Agustus, tim dokter baru membuat ranca­ ngan internal Poliklinik yang lebih detail.

“Setelah rancangan itu jadi baru akan diajukan kepada Rektor dan akan dibuat semacam buku panduan,” terang Elly.

Apakah biaya kesehatan mahasiswa tersebut akan dipungut setiap tahun?

Menurut Dadang, hal itu belum ada keputusannya. “Masih akan dibicarakan,” kata Dadang.

Mengenai pengelolaan dana kesehatan, Ambar pernah mengusulkan kepada pimpinan universitas, dana kesehatan seharusnya dikelola oleh Poliklinik UPI. Dana tersebut juga mesti dipungut setiap tahun.

Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Disman sepakat dengan Ambar. “Harusnya dana kesehatan dipungut setiap tahun agar layanan kesehatan di UPI ini dapat terus berkembang,” ujarnya. Disman melanjutkan, pengelolaan dana kesehatan sebaiknya dikelola oleh Poliklinik agar Poliklinik dapat mengoptimalkan penggunaan dana kesehatan tersebut untuk meningkatkan layanan kesehatan mahasiswa.

*** Bulan Juni 2010, Ambar mengajukan permohanan pengunduran diri dari jabatan Manager Poliklinik kepada Rektor UPI. Alasan Ambar karena suaminya

KAMPUS 300 ribu. selain itu juga, terdaapt pengselalu ada dana kesehatan dari mahasiswa. gantian biaya rawat inap maksimal sebesar “Tapi waktu saya tanyakan katanya gak Rp 1,5 juta dan biaya santunan kematian ada dana kesehatan dari mahasiswa,” maksimal sebesar Rp 5 juta. cerita Ambar.

Menanggapi besaran biaya pengganBahkan mahasiswa yang tiap tahun tian tersebut, Gubernur Badan Eksekutif membayar sebagian tidak mengetahui jika Mahasiswa kampus UPI Tasikmalaya, mereka membayar dana kesehatan sebesar Sirly Gumilang, mengatakan besaran Rp 12.500. Hal ini karena dalam transkrip tersebut tidak sebanding dengan jarak pembayaran SPP, tidak tercantum alokasi yang harus ditempuh oleh mahasiswa dari dana untuk kesehatan dan tidak ada inforkampus daerah, khususnya penggantian masi mengenai dana tersebut. biaya pengobatan umum. “Agak berabe Dalam transkrip SPP hanya tercanjuga kalau penggantianya maksimal Rp tum biaya Administrasi sebesar Rp 20 ribu.

50 ribu,” ujarnya.

Dalam SK rektor tahun 2009 dijabarkan Rp

*** 20 ribu tersebut Rp 1.500 untuk kalender Dana kesehatan mahasiswa lama yang akademik, asuransi kesehatan, kecelakaan tiap tahun dipungut sebesar Rp 12.500, dan kematian Rp 12.500, dan biaya adminpada tahun 2009 masih terdapat sisa sebeistrasi Bank Rp 6.000. sar Rp 253,7 juta.

Pemanfaatan dari sisa dana tersebut juga belum jelas peruntukannya. Menurut Kepala Divisi Perencanaan Direktorat Keuangan, Agus Amir, dana tersebut jika dalam satu tahun tidak habis maka akan masuk ke tabungan Universitas “Jadi tidak bisa sisa anggaran 2009 dipakai lagi pada 2010, me­ ngenai pemanfaa- Salah seorang mahasiswa baru ditandu karena sakit saat mengikuti acara Masa Orientasi Kampus (Moka). Mahasiswa baru sudah memiliki hak program kesehatan karena mereka sudah membayar dana kesehatan Rp 100 ribu. tannya untuk apa, ya untuk keperluan universitas,” jelasnya.

Misalkan mahasiswa dari jurusan Tidak optimalnya penggunaan dana Pendidikan Kimia 2006, Nelly Wulandari kesehatan menurut Agus karena memang yang tidak mengetahui soal pungutan kebutuhan Poliklinik UPI untuk layanan biaya kesehatan tiap tahun itu. “Oh, gak kesehatan setiap tahun hanya sebesar itu. tahu, emang bayar gitu?” ucapnya balik “Kami (Direktorat Keuangan-red) ini sifatbertanya kepada Isola Pos. Mahasiswa Junya hanya sebagai fasilitator, kami menrusan Pendidikan Biologi 2009, Listya dan cairkan uang sesuai kebutuhan Poliklinik mahasiswa Jurusan Psikologi Pendidikan yang sudah disetujuai oleh pimpinan,” dan Bimbingan 2007, Sarah Komalasari kata Agus. juga menyatakan hal senada. “Harusnya Berbeda dengan Ambar, menuruttransparan aja kalau memang ada dana nya setiap tahun Poliklinik mengajukan kesehatan,” tambah Sarah. berbagai program untuk meningkatkan Jika dana kesehatan Rp 12.500 saja belayanan kesehatan, tapi dana yang cair tiap lum optimal penggunaanya untuk layanan tahun hanya Rp 50 juta yang diambil dari kesehatan mahasiswa, apakah dana keseha­ Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tan Rp 100 ribu juga akan mengalami hal (RKAT). “Makanya saya membuat program serupa? Ada sebuah gosip yang masuk kesehatan itu agar dana kesehatan dari ke ruang redaksi Isola Pos, bahwa duit mahasiswa dapat dikelola langsung oleh Rp 100 ribu itu akan dipermainkan oleh Poliklinik, sehingga layanan kesehatan oknum yang ada di UPI. Ini merupakan mahasiswa bisa optimal,” kata Ambar. hasil obrolan seseorang dengan Ambar Mengenai dana kesehatan Rp 12.500, sebelum Ambar mengalami percobaan Ambar mengaku baru mengetahuinya pembunuhan. Bernarkah gosip itu? “Saya pada akhir 2009. Sebelumnya Ambar gak mau jawab soal itu, kalau mau cari pernah menanyakan kepada bagian tahu silahkan ke polisi atau kemana saja,” keuangan apakah ada dana kesehatan jawab Ambar kepada Isola Pos. dari mahasiswa, karena di universitas lain

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

ISMAN/ISOLA POS

masih khawatir terhadap keselamatan jiwa Ambar. “Sampai sekarang saya masih suka mendapat ancaman apalagi kan pelakunya belum tertangkap,” tutur Ambar.

Ambar merupakan korban percobaan pembunuhan saat akan memaparkan program kesehatan dalam sebuah rapat. Musibah yang dialaminya terjadi di parkiran gedung University Center pada 26 Februari 2010 oleh orang yang tak dikenal Sampai sejauh ini terjadi ketidakjelasan pemegang Poliklinik karena Rektor UPI belum mengeluarkan SK pemberhentian Ambar. “Jadi sekarang itu posisi saya gimana saya juga gak tahu,” lanjutnya.

Menurut Direktur Sumber Daya Manusia, Yayah Rahyasih, belum adanya SK pemberhentian Ambar karena masih menunggu terpilihnya Manajer Poliklinik yang baru.

Ketidakjelasan tersebut diduga menjadi salah satu faktor terhambatnya program layanan kesehatan ini. “Sekarang masalahnya manajer belum ada, saya juga pusing,” keluh Elly. Hal senada juga dikatakan staf Purek Akademik dan Kemasiswaan, yang kala itu masih dijabat Chaedar Alwasilah, Linda. ”Sekarang kan Bu Ambar mengundurkan diri mungkin menunggu manager yang baru,” kata Linda kala itu ketika ditanya kelanjutan pembahasan rancangan program kesehatan dengan Purek Akademik dan Kemahasiswaan serta para Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemasiswaan.

*** Berdasarkan rancangan program yang diajukan tim dokter, untuk layanan poliklinik umum, poliklinik gigi dan poliklinik bedah minor terdapat keten­tuan mahasiswa akan mendapatkan obat-obatan dalam resep secara gratis. Bila ada obat yang tidak termasuk dalam Daftar Pemberian Obat (DPO) gratis, obat tersebut dapat dibeli dengan harga diskon bagi mahasiswa. “Berapa persen diskonnya juga kan belum tahu, makanya setelah rapat kemarin (18 Agustus-red) tim dokter langsung bikin rancangan lagi secara rinci,” ujar Elly.

Begitupun dengan poliklinik di bebe­rapa kampus daerah UPI. Untuk mahasiswa UPI kampus Tasikmalaya, Purwakarta, dan Sumedang, pelayanan pengobatan dapat dilaksanakan di poli­ klinik terdekat dan akan mendapat penggantian biaya dari kampus daerah masingmasing. Hal ini karena di kampus daerah itu belum tersedia poliklinik UPI. Aturan penggantian biaya tersebut yaitu, pengobatan umum maksimal sebesar Rp 50 ribu, biaya pengobatan gigi maksimal sebesar Rp 75 ribu, biaya laboratorium maksimal sebesar Rp 125 ribu, biaya bedah minor maksimal sebesar Rp

KAMPUS

Coba-coba Langgar Hukum ISMAN/ISOLA POS

Gedung Tenis indoor yang baru selesai beberapa bulan lalu. Sarana ini menjadi salah satu ladang bisnis UPI.

Oleh Rudini dan Isman R. Yusron Terdesak dengan PT Bumi Siliwangi, sang rektor terlalu ceroboh mengalihkan pengelolaan aset dan fasilitas yang tertanam di UPI. Walaupun keputusan itu sudah lama dibatalkan, tapi rumusannya yang baru akan disusun. Fasilitas pun bukan atas nama akademik lagi.

S

epucuk surat masuk ke Divisi Hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Surat undangan dari Universitas Gadjah Mada itu tertanggal 30 Agustus 2010, baru diterima 1 September 2010. Isinya tidak bisa langsung diakses oleh pihak luar karena belum diterima oleh pihak yang dituju.

Intinya surat tersebut mengundang kepada bagian hukum UPI untuk membicarakan kelanjutan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pencabutan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dalam melakukan perbuatan hukum, misalkan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Kebetulan bidang hukum UPI ditangani Astim Riyanto. Tanpa menerima surat itupun, ternyata Astim sudah berada di Yogyakarta pada 1 Agustus 2010.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam surat itu adalah badan atau lembaga yang menjalin hubungan dengan UPI. UPI milik Negara. Tapi setelah UPI berubah status Badan Hukum Milik Negara (BHMN), otonomi telah diterimanya dan sejak perubahan

10

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

status tersebut telah menerapkan otonomi yang diberikan pemerintah.

Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga telah banyak UPI lakukan, baik nasional maupun internasional. Tapi ada satu kasus yang menimbulkan kontroversi di kalangan civitas akademika dan bisa membahayakan UPI, yaitu keluarnya Surat Keputusan UPI Nomor 7513/H40/LK/2009 Tentang Pengalihan Pengelolaan Aset dan Fasilitas UPI Kepada PT Bumi Siliwangi.

Tanggal surat itu cukup jelas, 12 November 2009. Sepuluh bulan yang lalu, sudah lama memang. Pada bulan itupun SK tersebut sudah tersebar luas. Bahkan tertulis tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, tidak ada tembusan untuk Menteri Keuangan. Padahal ini berkaitan dengan perbendaharaan Negara yang di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan.

Artinya, Menteri Keuangan tidak tahu SK ini.

Sontak saja nada kritik pedas bermunculan dari para dosen dan guru besar UPI. Saat pencalonan rektor UPI, salah

seorang bakal calon rektor dan mantan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Mohammad Ali menerima kabar ini. Ali yang kala itu masih di Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam berang dengan keputusan Rektor Sunaryo Kartadinata.

“Besok saya ada pertemuan di pusat, akan saya sampaikan mengenai ini,” ucap Ali kepada rekannya. Ucapan itu keluar sebelum penyajian kertas kerja bakal calon rektor, bulan Mei 2010.

Tapi SK itu sudah dicabut Majelis Wali Amanat (MWA) UPI beberapa hari setelah tersebar, masih di bulan September 2010.

Tapi kecaman dan rasa sesal terhadap rektor tetap mengalir. “Sebuah kecerobohan rektor.” Begitu ucapan yang terus tertuju pada rektor.

Kenapa disebut kecerobohan, dan apa yang bisa membahayakan bagi UPI? Baca saja lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penetapan UPI sebagai BHMN. Dalam Bab 2 Pasal 9 ayat 4, tertulis “Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal universitas…, dise­ lenggarakan oleh Menteri Keuangan.”

UPI belum bisa melakukan hal yang seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) lakukan. IPB sudah memisahkan kekayaan perguruan tinggi sebagai kekayaan awal IPB BHMN. Tapi UPI sudah mengeluarkan SK Pengalihan Pengelolaan Aset kepada pihak

KAMPUS ketiga, PT Bumi Siliwangi. Seolah-olah aset dan fasilitas yang tertanam di UPI sebagai kekayaan awalnya.

Keputusan rektor tersebut dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan. Hal ini diakui oleh Kepala Divisi Hukum UPI, Endang. “Tapi yang harus disalahkan itu sebenarnya saya, bukan rektor karena saya yang menyusunnya atas perintah rektor,” kata Endang melindungi Rektor Sunaryo.

Karena penyimpangan itulah, SK itu diba­ talkan oleh MWA.

ISMAN/ISOLA POS

***

Seperti halnya di perguruan tinggi lainnya yang sudah berstatus BHMN, katakanlah di Universitas Indonesia (UI) memiliki badan usaha yang bernama PT Makara Mas. Badan usaha ini bergerak dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki UI. Bukan hanya di UI saja, di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sejak 2000 sudah BHMN punya badan usaha. Malah ITB memiliki dua badan usaha, PT Ganesha dan PT Lembaga Aplikasi Penelitian dan Industri (LAPI). PT LAPI berdiri sejak 2004.

Begitu pula dengan PT Bumi Siliwangi, sebuah badan usaha yang dimiliki UPI. Statusnya swasta karena didirikan oleh sumber daya manusia yang ada di UPI. Begitulah PT yang sudah berstatus BHMN berlomba-lomba mencari penghasilan di luar pendapatan dari negara, didirikanlah badan usaha untuk memayungi bisnis yang memiliki potensi.

Badan usaha ini digagas oleh jajaran Direktorat Kerjasama dan Usaha kala itu, seperti Ridwan Elhariri, Yayat Achdiat dan beberapa orang yang duduk di DKU. Ridwan masih di DKU sebagai Direktur, tapi Yayat sudah lama berhenti.

Dulu, Ridwan punya gagasan untuk menarik bagian dari dosen yang memperoleh dana penelitian. Hal ini sebagai salah satu sumber pemasukan universitas. Tapi gagasan ini tidak bisa diterapkan karena mendapatkan protes dari para dosen. Rencana ini saat itu akan dipayungi oleh PT Bumi Siliwangi.

Sampai saat ini, PT Bumi Siliwangi belum bisa bergerak seperti badan usaha PT LAPI ITB karena belum memiliki sumber daya sebagai ladang bisnis. Inilah alasan keluarnya SK tentang pengalihan pengelolaan aset itu.

Tapi anehnya, PT Bumi Siliwangi pernah menenderkan sarana olahraga UPI. Hal ini diungkapkan Kepala Unit Pelaya­ nan Teknis Sarana Olahraga UPI, Sufyar Mujiono kepada Isola Pos. “Kala itu tidak ada konfirmasi sama sekali kepada saya,” ujar Sufyar.

Dalam SK itu, disebutkan beberapa aset dan fasilitas UPI yang akan dikelola PT Bumi Siliwangi. Diantaranya Gedung Balai Pertemuan Umum, stadion, kolam

Stadion sepak bola salah satu ladang bisnis, kadang waktu penggunaannya berbenturan dengan kegiatan akademik. renang, gymnasium, sport hall, lapang tenis indoor dan outdoor, driving range, poliklinik dan ruang-ruang kelas lantai 4 gedung perpustakaan UPI. Pengelolaan aset itu berorientasi bisnis Walaupun rektor menyebutkan beberapa pertimbangan hukum terhadap pe­ ngalihan pengelolaan aset UPI, seperti UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pegelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ternyata rektor UPI tidak segampang mengeluarkan SK pengalihan pengelolaan aset. Terdapat banyak persyaratan yang mesti dipenuhi dan langkah yang mesti ditempuh.

Menurut Endang, UPI mesti memiliki pola yang jelas. Jika BHMN, maka pengelolaan itu mesti mengacu pada PP Nomor 6 tahun 2004 tadi. “Bukan tidak boleh, dijual juga boleh asal mengacu pada PP Nomor 6 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007,” kata Endang.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtangan barang milik Negara.

*** SK rektor itu menimbulkan kesalahpahaman di kalangan civitas akademika.

Misalkan Yayat Achdiat yang sekarang menjadi ketua Program Studi Manajemen Bisnis di Sekolah Pascasarjana UPI. “Kalau aset dialihkan dari badan hukum (UPI-red) ke badan hukum (PT Bumi Siliwangi-red), berarti aset itu bukan milik UPI (Negarared) lagi,” ujar Yayat.

Salah seorang dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Dadang Anshori juga memberikan pandangan yang sama dengan Yayat. “UPI ini milik Negara, semua

asetnya juga, atas apapun pengalihan itu tidak dibenarkan,” tutur Dadang. Bukan hanya Dadang dan Yayat saja, banyak kalangan dosen yang mengartikan berbeda terhadap substansi SK rektor itu.

Inilah kata Endang, banyak yang terjebak dengan kata pengalihan. “Seharusnya saya memilih kata yang tepat supaya tidak timbul persepsi seperti itu,” ucap Endang.

Sunaryo juga meluruskan kesalahan persepi tersebut. “Tidak ada kata pengalihan aset, hanya pengalihan pengelolaan aset saja,” terang Sunaryo.

Menurut Pembantu Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya FIP UPI, Johan Permana, sebagai kelanjutan terhadap pembatalan SK oleh MWA itu, saat ini sedang disusun rumusan pemanfaatan aset dan fasilitas supaya bisa dioptimalkan secara maksimal. “Saya juga masuk dalam tim perumus itu,” ucap Johar.

Namun kata Endang, belum ada kepastian pengelolaannya karena status UPI belum jelas akan mengarah kemana. “Setelah pencabutan BHP itu, apakah UPI akan kembali ke PTN, tetap BHMN atau ke BLU (badan layanan umum-red),” lanjutnya.

Dalam laman kompas.com (26 Juli 2010), ucapan Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh pernah dikutip. Katanya Muhamad Nuh akan mencabut PP Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan PTN menjadi BHMN dua tahun kemudian.

Ketujuh PTN yang akan dicabut status BHMN itu kata M. Nuh akan tetap diberikan otonomi.

Jika status BHMN dicabut, apakah akan ada pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UPI yang tentunya nanti bisa menga­ lihkan pengelolaannya kepada PT Bumi Siliwangi?

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

11

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

International Program on Science Education (IPSE):

Satu Tahun Berdikari I

INFO IKLAN

nternational Program on Science Education (IPSE), sebagai satu-satunya Program Studi (prodi) pendidikan sains internasional di UPI-dan di Indonesia, yang bertujuan untuk mencetak guru IPA untuk secondary school pada sekolah bertaraf internasional, kini tuntas melawati tahun pertama. Prodi yang

kelahiranya berawal dari menjawab kebutuhan guru IPA untuk sekolah bertaraf internasional ini mengawali langkah dengan kelas yang imut, yaitu 22 orang pada tahun akademik 20092010, namun padat berisi. Padat berisi dalam artian kurikulum yang memuat 145 sks diracik tidak semata kontribusi tiap subjek dalam IPA (Fisika, Kimia, Biologi), Matematika dan Ilmu Komputer, akan tetapi juga menelurkan mata kuliah khas IPA secara terintegrasi yang sebelumnya tidak ada di kurikulum UPI, karena IPA sesungguhnya tidak dipisah-pisahkan atas Biologi, Fisika dan Kimia, namun terintegrasi bersama. Ini ditujukan untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa yang komprehensif di lapangan. Disamping itu, kurikulum yang dirancang bersama oleh Dosen-dosen di FPMIPA dan pascasarjana ini juga memuat porsi wawasan kurikulum nasional dan internasional serta penggunaan bahasa inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran untuk seluruh mata kuliah, kecuali pada mata kuliah Bahasa Indonesia.

Dipimpin oleh Dr.phil.Ari Widodo, M.Ed. sebagai Kaprodi dibantu lima staffnya sejak awal berdiri, IPSE walau sebagai prodi yang masih batita berupaya mengembangkan program-program yang ambisius namun tetap realistis, seperti mendatangkan dosen tamu dari kancah internasional secara rutin setiap semester, melakukan kerjasama dengan Monash University – Australia- dalam persiapan Teaching Practice (Program Latihan Lapangan) untuk tahun 2012-2013, mempersiapkan presentasi budaya Indonesia untuk mahasiswa IPSE sehingga tetap memiliki ciri budaya Indonesia walau berkompetisi secara global, menjalin kerjasama dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Indonesia dan International School, hingga melakukan pengabdian pada masyar-

akat khususnya pada guru-guru RSBI SMP di Jawa Barat dalam meningkatkan kompetensi mereka.

Guna mendukung iklim akademik baik dosen dan mahasiswa, melalui optimalisasi penggunaan dana, IPSE tercatat telah berlangganan International Journal on Science Education (IJSE) dan Science Education, dua jurnal internasional yang menjadi rujukan perkembangan terbaru tentang pendidikan sains di dunia. Selama ini jurnal tersebut selain dinikmati oleh lingkup prodi, juga tak jarang dimanfaatkan pula oleh mahasiswa pascasarjana dengan datang ke IPSE guna mencari referensi. Kelengkapan referesi ditunjang oleh perpustakaan prodi yang berisikan rujukan buku-buku sains dan pendidikan sains. Lebih lanjut, prodi ini juga mengadakan simulasi mengajar yang dilakukan oleh dosen-dosen yang akan mengampu mata kuliah di semester berjalan, sebagai upaya menyegarkan kembali persiapan perkuliahan baik secara kebahasaan maupun konten dengan dosen lain, bahkan menghadirkan pakar bahasa Inggris untuk saran secara kebahasaan. Kuisioner pembelajaran mata kuliah 2 kali dalam satu semester digunakan oleh prodi sebagai bentuk refleksi imbas tingkat kepuasan mahasiswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perkuliahan. Prodi ini juga secara rutin setiap awal semester mengecek kemampuan bahasa Inggris mahasiswa dengan melakukan tes TOEFL sekaligus mewajibkan mahasiswa meningkatkan kemampuan bahasa inggris di luar perkuliahan.

Seperti layaknya mahasiswa UPI yang lain, mahasiswa IPSE tidak diposisikan sebagai the special one, tetapi tetap merasa bagian yang sama dari rekan-rekannya di UPI. BEM tingkat prodi langsung dibentuk dengan bantuan alumni ketua BEM prodi-prodi di FPMIPA sebagai founder, dan BEM IPSE ini juga berperan aktif dalam kegiatan bersama dengan fakultas atau dengan BEM lain seperti pada the 10th Anniversary JICA-UPI. Bahkan, BEM termuda di FPMIPA ini menjadi pelaksana dalam Cultures Day yang akan dilaksanakan di akhir tahun ini, yaitu kegiatan pentas budaya yang melibatkan seluruh mahasiswa internasional yang ada di UPI. Sebagai langkah aktif berperan serta di masyarakat, khususnya guru IPA di RSBI, IPSE menggelar kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru. Selain workshop khusus guru, IPSE mencoba memadukan proses perkuliahan dalam kelas dengan proses guru belajar, yaitu membuka program stay on the classroom bagi guru-guru RSBI SMP pada mata kuliah IPSE di semester berjalan mulai September 2010, dengan harapan guru selain meningkatkan pemahaman konten subjek juga aspek bahasa Inggris di dalam kelas. Sebelumnya kelas-kelas IPSE telah menerima kunjungan baik dari mahasiswa pascasarjana terkait disertasinya, juga dosen-dosen dari universitas lain di Indonesia Kami percaya, setiap butir visi-misi prodi yaitu untuk mencetak guru IPA yang memiliki kompentsi global perlu dibangun di atas program yang progresif, berkelanjutan dan terintegrasi antara kebutuhan lapagan, stakeholder, masukan mahasiswa, dan komponen perkuliahan. Satu tahun berlalu telah dilewati oleh IPSE, dengan dukungan elemen dosen dan pimpinan FPMIPA dan UPI, telah dicapai bukan sekedar upaya membangun diri akan tetapi bagian dari ikhtiar untuk berdikari.

KAMPUS Tampak dua mahasiswa sedang meminta izin memotokopi karya ilmiah yang disediakan di Perpustakaan UPI.

SITI/ISOLA POS

Kertas Diganda, Harga pun Mengganda Oleh Siti Haryanti

S

alah seorang mahasiswa angkatan 2006 dari Universitas Negeri Islam (UIN), Siti Maryam sedang duduk di tangga depan Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Maryam, begitu dia memperkenalkan dirinya kepada Isola Pos, tidak sendirian, ada beberapa mahasiswa lain juga sedang menunggu dibukanya Perpustakaan.

Saat itu adalah hari Jumat, sehingga perpustakaan UPI tutup jam 11 siang, dan buka kembali jam sentengah dua siang.

“Lagi nunggu mau ngambil fotokopi skripsi,” ucapnya.

Berbicara fotokopi di Perpustakaan UPI, Maryam mengeluhkan mahalnya harga fotokopi, Rp 600 per lembar untuk mahasiswa non-UPI. Lima kali lipat lebih dari harga normal, Rp 120 per lembar. “Kenapa ya dibedakan harganya antara mahasiswa UPI dengan Mahasiswa bukan UPI, di UIN mah sama aja dari dalam atau dari luar,” kata Maryam membandingkan.

Mahalnya harga fotokopi menurut Maryam tidak menyurutkan niat mahasiswa untuk memfotokopi banyak. “Waktu itu juga ada yang fotokopi satu skripsi sampai Rp 35 ribu (58 lembar-red),” kata Maryam. Hal senada juga diungkapkan mahasiswa S2 STKIP Siliwangi, Didi Junaedi. “Bisa fotokopi semua juga asal dekat saja dengan pegawai perpustakaannya,” ucap Didi.

Mahasiswa Pendidikan Matematika 2004 Universitas Pasundan (Unpas), Tria Martia juga mengungkapkan hal yang

sama. “Kalau di Unpas gak boleh difotokopi, kalau butuh ya dicatat aja,” tambah Tria.

Adapun bagi mahasiswa UPI diberikan harga Rp 350 per lembar, tiga kali lipat dari harga normal.

Mahalnya harga fotokopi tidak hanya dikeluhkan oleh mahasiswa non-UPI walaupun selisih perbedaan harga kepada mahasiswa non-UPI cukup jauh. Mahasiswa UPI seperti Lili dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), mengeluh dengan tarif fotokopi di Perpustakaan UPI. “Buat apa sih uangnya, lagian saya lihat buku-buku juga gak ada yang baru, ada juga sumbangan dari alumni,” kata Lili. Mahasiswa Ilmu Komputer 2006 UPI, Marisa juga mengungkapkan hal yang serupa.

Lili benar, perpustakaan UPI memang menarik satu eksemplar buku dari setiap alumnus sebelum mereka mengikuti acara wisuda sejak 2009. “Tapi itu himbauan, bukan kewajiban,” kata Yooke.

Tapi sebagian besar mahasiswa yang baru lulus itu menyumbangkannya dalam bentuk uang, satu orang Rp 50.000 untuk satu buku.

*** Kepala Perpustakaan UPI, Yooke Tjupatmah menjelaskan mahalnya harga fotokopi untuk mahasiswa non-UPI. Tujuannya agar tidak difotokopi terlalu banyak.

Selain itu kata Yooke, kurangnya anggaran dari universitas untuk pemeliharaan bukubuku di Perpustakaan membuat harga fotokop dipatok tinggi per lembarnya.

“Skripsi, tesis,dokumen kan harus

dipelihara dan pemeliharaan buku-buku itu mahal,” kata Yooke. UPI yang ingin word class univercity in education tapi kenapa anggaran untuk perpustakaan dirasa kurang?

Berapa anggaran yang digelontorkan universitas kepada Perpustakaan tiap tahunnya? Yooke tidak menyebutkan angkanya, dia hanya menyodorkan sebuah rancangan anggaran saat ditanya Isola Pos. Rp 86 juta yang tertera dalam rancangan anggarannya.

Jika melihat catatan Perpustakaan UPI, pendapatan dari hasil fotokopi mencapai belasan juta rupiah per bulan. Misalnya pada Januari 2010 sebesar Rp 13,3 juta, Maret 2010 Rp 14,5 juta, Mei 2010 Rp 12 juta. Dalam surat yang disampaikan Perpustakaan UPI kepada Isola Pos, Yooke juga menyampaikan, seluruh dana yang diperoleh Perpustakaan digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan perpustakaan yang berbasis Teknologi Informasi dan menuju A solid Hybrid Library tahun 2010.

*** Perpustakaan UPI mulai memperbolehkan skripsi dan beberapa karya ilmiah difotokopi sejak 2004, ini merupakan kebijakan Pimpinan Perpustakaan. Hal ini dilakukan karena seringnya mutilasi yang dilakukan pengunjung terhadap koleksi Perpustakaan.

Pemutilasian koleksi Perpustakaan tidak hanya terjadi di Perpustakaan UPI. Perpustakaan Unpas juga mengalami hal

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

13

KAMPUS serupa. “Disini (Perpustakaan Unpas-red) memang tidak boleh difotokopi untuk menghindari terjadinya mutilasi kami mensiasatinya dengan tata letak rak buku yang memudahkan untuk diawasi,” ujar Kepala Perpustakaan Unpas, Hilman Firmansyah.

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Bandung (Unisba), Arif P. Tresnawan juga mengungkapkan hal yang sama. Namun di Perpustakaan Unisba tidak membedakan harga fotokopi antara mahasiswa Unisba dan non-Unisba. “Tadinya memang ingin dibedakan, tapi kan mereka juga mahasiswa kalau peneliti mah gak apa-apa,” jelasnya.

Di Perpustakaan Unisba, harga fotokopi skripsi Rp 200 per lembar. Sedangkan di Perpustakaan Universitas Padjajaran (Unpad) harga fotokopi Rp 250 per lembar.

Tidak dibedakan mahasiswa luar dengan yang dalam.

Menanggapi harga fotokopi di Perpustakaan UPI, Ketua Ikatan Alumni (IKA) UPI tandingan, Teten Masduki mengatakan, hal itu merupakan satu bentuk komersialisasi pendidikan. “Harusnya Rektor UPI menegur Kepala Perpustakaan,” kata Teten.

“Harusnya kan Perpustakaan membantu mahasiswa bukan malah mencekik leher seperti itu,” lanjut Teten.

Koordinator Informasi dan Komunikasi IKA UPI, Iwan Hermawan menyatakan, tidak keberatan karya ilmiah di Perpustakaan UPI difotokopi asal jelas pemanfaatannya dan transparan. “Sekarang

IKLAN

14

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

SITI/ISOLA POS

Beberapa mahasiswa memotokopi skripsi di Perpustakaan UPI

kan kita tidak tahu untuk apa hasil fotokopi itu,” kata Iwan.

*** Skripsi, tesis, dan karya ilmiah secara hukum dilindungi oleh Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (UU HAKI).

Menurut Yooke, tindakan menggandakan karya ilmiah diperbolehkan dengan aturan tidak lebih dari 10% dari jumlah halaman karya ilmiah tersebut. Meskipun demikian, Perpustakaan UPI memperbolehkan fotokopi lebih dari 10% dengan syarat mengisi formulir yang menyatakan tidak akan melakukan penjiplakan dan jika bertentangan dengan UU HAKI akan menjadi tanggung jawab yang memotokopi.

Menurut dosen HAKI Unpad, Rika Ratna Permata, merujuk kepada UU HAKI

sebenarnya tidak ada pasal yang memperbolehkan digandakan sebanyak 10%, tapi di luar negeri hal itu sudah berlaku.”Ya semacam kesepakatan bersama lah,” ujarnya.

Rika juga mengatakan, yang disebut pelanggaran UU HAKI adalah apabila memperbanyak karya ilmiah tanpa izin dan dengan tujuan komersialisasi. “Tapi jika memperbanyak satu buku untuk kuliah misalkan, itu kan bukan tujuan komersil tapi kalau tidak ijin kan tidak bagus juga,” jelas Rika. “Dan komersialilisasi yang dimaksud batasannya seperti apa kan belum jelas, jadi memang harus diperjelas UU HAKI itu,” katanya.

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan

Upaya internasionalisasi UPI dengan banyak berhubungan dengan perguruan tinggi luar Negeri.

U

ntuk meningkatkan profesionalisme bimbingan dan konseling dalam keterampilan konseling individual, konseling kelompok dan asesmen BK, maka Universitas Pendidikan Indonesia menjalin kerjasama dalam pertukaran pelajar dengan Universitas Malaya, Malaysia.

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan sebagai panitia karena pertukaran pelajar ini merupakan sharing bimbingan konseling antara kedua universitas tersebut. UM-UPI Student Exchange 2010 yang diselenggarakan di kampus UPI Bumi Siliwangi ini merupakan pertama kalinya dalam kerjasama pertukaran pelajar dengan UM Malaysia dalam bidang bimbingan konseling.

Setiap kerjasama tidak serta merta bisa terjalin tanpa ada pihak yang mengawalinya. Program UM-UPI Student Exchange 2010 terjalin karena dosen-dosen UPI sering ditugaskan ke luar negeri termasuk Malaysia. Misalkan dulu pernah menjalin kerjasama dengan Universitas Sultan Idris, Malaysia. Begitupun pertukaran pelajar dengan UM Malaysia ini karena dosen UPI sudah saling kenal dengan dosen UM Malaysia.

Peserta yang datang dari UM Malaysia berjumlah 17 mahasiswa, semuanya mahasiswa bidang Bimbingan dan Konseling.

Sedangkan mahasiswa Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI yang mengikuti program ini berjumlah 18 orang.

Acara ini diadakan pada tanggal 14 Juni sampai 9 Juli 2010 dengan beberapa penyampaian materi dan seminar. Sistem pembelajaran yang disampaikan bermacammacam, yaitu dengan perkuliahan dan diskusi, kajian referensi. Selain itu juga ada penulisan karya ilmiah, observasi dan penugasan ke Lapas Anak Lembaga Rehabilitasi Dadah, praktik latihan profesi di Panti Werda dan Panti Asuhan. Tujuan latihan profesi ini untuk meningkatkan kemampuan menerapkan keterampilan konseling individual dan kelompok.

Program ini tentunya dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dari kedua perguruan tinggi negeri. Hal ini untuk memperkuat keilmuan dan praktik profesi bimbingan konseling.

UPI juga menyeleksi mahasiswa untuk pertukaran pelajar yang akan diberangkatkan ke UM Malaysia.

Nama-nama yang sudah lolos seleksi sudah ditetapkan dengan keluarnya surat keputusan rektor nomor 4670/ H40/KM/2010 pada tanggal 9 Juli 2010.

Mahasiswa yang telah berangkat ke UM Malaysia sesuai dengan SK tersebut berjumlah 17 orang. Mereka berada di Malaysia dari tanggal 21 Juli sampai 18 Agustus 2010.

Peserta Student Exchange dari Universitas Malaya, Malaysia, sedang mengikuti latihan alat musik tradisional angklung.

INFO IKLAN

UM-UPI Student Exchange

LAPORAN UTAMA Tampak Sunaryo Kartadinata menerima ucapan selamat atas dukukuhkan dirinya menjadi Rektor UPI 20102015, usai pelantikan dirinya, 2 Juli 2010.

ISMAN/ISOLA POS

Si Pengemudi Para Pembantu Oleh Rudini

S

eseorang dari Majelis Wali Amanat (MWA) memegang sebuah kitab suci di atas kepala rektor terpilih untuk masa bakti 2010-2015, Sunaryo Kartadinata. Ini merupakan upacara sumpah jabatan yang diadakan pada 2 Juli 2010.

Jabatan rektor ini merupakan jabatan yang kedua kalinya bagi Sunaryo.

Walaupun rektor bukanlah jabatan politik, hanya tugas tambahan bagi seorang dosen tapi ajang perebutannya tampak bernuansa politis.

*** Saat Sunaryo menyerahkan kertas kerjanya sebelum pemilihan rektor, civitas akademika sudah bisa memprediksi, Sunaryo tak akan terkalahkan. Prediksi ini semakin kuat ketika para bakal calon tersisihkan dan menyisakan tiga orang menjadi calon rektor. Chaedar Alwasilah, Furqon, yang ketiga tentu saja Sunaryo.

Pemenangnya sesuai dengan Prediksi awal, Sunaryo. Dia terpilih saat pemu­

16

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

ngutan suara yang diberikan anggota MWA pada 17 Juni 2010 di Jakarta. Entah Prediksi atau informasi yang sudah terbuka?

Sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ ART) UPI, rektor dibantu oleh Pembantu Rektor (Purek) paling banyak empat orang. Dibuka lah pendaftaran untuk Purek yang akan membantu pekerjaan rektor itu pada minggu kedua bulan Juli 2010.

Cukup ba­nyak bakal calon yang melamar, tapi h­anya lima calon Purek terkuat.

Yaitu Furqon yang masih menjabat Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs), Chaedar Alwasilah seorang budayawan dan akademi­si UPI, Idrus Affandi yang masih menduduki kursi Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Dadang Sunendar saat itu masih Direktur Akademik.

Dadang pada saat pemilihan rektor menjadi ketua panitia pemilihan. Dan yang terakhir seorang guru besar bahasa

yang dipandang cukup memiliki prestasi dan juga dikenal dengan guru besar muda, Endang Aminudin Aziz, saat itu dia masih memegang jabatan Direktur Perencanaan dan Pengembangan.

Pengumuman nama-nama yang menduduki posisi Purek ternyata sesuai dengan prediksi yang sudah dihembuskan beberapa kalangan civitas akademika, dan tidak meleset. Artinya, dari kelima orang itu masuk semua, yang tersisihkan adalah Chaedar. Lalu, Chaedar akan diposisikan dimana? Menurut Endang Soemantri yang saat ini sebagai ketua Senat Akademik (SA), Chaedar pernah ditawari untuk posisi tertentu, tapi Chaedar me­ngaku tahun ini akan fokus pada kegiatan akademik sebagai seorang guru besar.

*** Sehari sebelum presentasi calon Purek yang digelar pada 21 dan 22 Juli 2010, Sunaryo sudah membuat surat perihal penataan bidang tugas Purek UPI ke

LAPORAN UTAMA TIK tidak lagi dibebankan kepada Purek, tapi direktorat yang langsung di bawah perintah rektor.

Sebagai kelanjutan dari Tap MWA tersebut, rektor pun mengeluarkan surat keputusan tentang Penataan Bidang Tugas dan Penugasan Purek UPI Nomor 5151/H40/KL/2010, tertanggal 2 Agustus 2010. Dalam SK rektor inilah tugas pokok

kata Uman.

Dalam tulisan tersebut, terdapat beberapa alasan yang dijelaskan Sunaryo.

Pertama berkaitan dengan penggabungan bidang Akademik dan kemahasiswaan pada 2007. Penggabungan kedua bidang ini bukan hanya di tingkat universitas, tapi di tingkat fakultas. “Kenyataan di tingkat universitas menunjukan bahwa

ISMAN/ISOLA POS

MWA. Bahkan sang rektor telah mensosialisasikan hal itu kepada masing-ma­ sing pelamar saat mereka mendaftar. Tapi tetap saja, sebagian besar para pelamar itu masih menyebutkan pembidangan lama. Hal ini karena, perubahan nama bidang belum ditetapkan rektor.

Surat rektor bernomor 4844/H40/ KL/2010 itu ditanggapi serius oleh MWA. SA yang diwakili Endang Soemantri juga ikut dimintai pertimbangan terhadap gagasan yang dikeluarkan Rektor Sunar­ yo. Salah seorang doktor manajemen pendidikan, Yoyon Bahtiar Irianto menilai, gagasan ini pasti bukan ide murni Sunaryo, pasti atas usulan dari MWA dan beberapa orang yang dekat dengan Sunar­ yo. Hal ini menurutnya, Sunaryo tidak terlalu memahami manajamen dalam sebuah organisasi.

Beberapa hari setelah surat itu ma­ suk, MWA pun mengadakan rapat di Jakarta untuk membahas penataan bidang tugas tersebut. Endang Soemantri pun turut hadir. “Saya di situ tidak memiliki kewenangan, saya hanya memberikan pertimbangan jika pembidangan ini dirubah,” ujar Endang kepada Isola Pos. 29 Juli 2010, MWA mengeluarkan Ketetapan MWA UPI Nomor 10/TAP/MWA UPI/2010 Tentang Penataan Bidang Tugas Purek UPI. Sunaryo memberikan pernya­taan tertulis kepada Isola Pos saat dimintai penjelasan. “Hal yang etis jika rancangan penataan pembidangan tugas Purek masa bakti 2010-2015 dilaporkan dan memperoleh persetujuan MWA.” Sekretaris MWA, Abin Syamsudin mengatakan, perubahan ini bukan berdasarkan selera, tapi berdasarkan evaluasi selama UPI berstatus BHMN. “UPI itu kan sedang menuju World Class Uni­ versity in Education,” ucap Abin. Apalagi kata Abin, UPI telah banyak mengadakan kerjasama dengan dunia internasional, dan yang paling sering itu adalah dengan Jepang. Tengok saja di tingkat MWA UPI, ada Jusuf Anwar, seorang duta besar RI untuk Negara Jepang.

Sehingga tak pelak UPI mesti memfokuskan kerjasama internasional. Lihat saja pada pembidangan Purek saat ini, ada bidang hubungan internasionalnya dengan nama Purek Bidang Akademik dan Hubungan Internasional.

Sebelumnya, tugas itu dipegang oleh Purek Bidang Kerjasama, Usaha dan TIK. Pada pembidangan sekarang, Purek ini sudah hilang, bidang usaha dialihkan ke Purek Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Purek ini pun bertambah tugasnya.

Sedangkan bidang kerjasama dilebur menjadi bidang Hubungan Internasional dan Kemitraan, masing-masing ditempatkan pada Purek yang berbeda. Bidang

Rektor UPI, Sunaryo Kartadinata (kanan)

dan fungsinya bisa terbaca, walaupun ada peran dan fungsi yang saling terkait.

*** SK rektor bernomor 5151/H40/ KL/2010 itu baru tersebar pada 23 Agustus 2010. Padahal surat itu dikeluarkan tiga minggu sebelumnya. Hal ini karena ada beberapa kata dan kalimat yang mesti disunting.

Endang, Kepala Divisi Hukum UPI mengakui belum bisa memahami tujuan dari perubahan dalam pembidangan Purek ini. Dia juga sedikit memberikan kritik, bahwa belum ada titik temu dalam pembidangan baru ini. Endang ingin meminta kepada rektor untuk mengadakan kajian kembali dalam perubahan ini yang mendatangkan para pakar organisasi dan manajemen UPI. Sampai tulisan ini diturunkan, Sunar­ yo tidak bisa ditemui, yang bisa ditemui hanya sekretarisnya, Uman Suherman.

Uman memberikan tulisan Sunaryo untuk Isola Pos. Isinya, penjelasan pembidangan baru ini. “Pak rektor tidak bisa diwawancara karena banyak kesibukan,”

penggabungan bidang akademik dan kemahasiswaan menjadikan bidang kemahasiswaan cenderung kurang tertangani dengan baik oleh Purek akademik dan kemahasiswaan karena beban kerja bidang akademik cukup luas.” Itulah alasan Sunaryo. Dengan demikian, Purek akademik dan kemahasiswaan pun dipisah.

Lalu, apakah penyatuan bidang akademik dengan bidang hubungan internasional terdapat korelasi? Inilah jawaban Sunaryo, “Dengan semakin me­ nguatnya program internasionalisasi pendidikan, maka program ini akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bidang akademik yang harus diikuti dengan kepastian penjaminan mutu.”

Pernyataan Sunaryo senada dengan pandangan dari seorang guru besar manajemen pendidikan UPI, Djam’an Satori. “Bidang hubungan internasional sepertinya difokuskan pada hal yang bernuansa akademis,” ujar Djam’an.

Djam’an berpendapat, sepertinya terdapat empat hal yang menjadi fokus

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

17

LAPORAN UTAMA

Jalur koordinasi Rektor dengan Pembantu Rektor sampai unit di bahwa Pembantu Rektor. Jalur koordinasi ini merupakan pembidangan yang baru.

perhatian dengan penggabungan dua bidang itu. Pertama pengembangan akademik, kedua keilmuan, ketiga riset dan keempat adalah jurnal. “Dengan adanya bidang hubungan internasional, berarti para dosen dituntut bisa memahami bahasa inggris, itu menunjukan prioritas,” ujar Djam’an.

Bagaimana dengan tingkat fakultas?

Padahal inilah yang menjadi keluhan sebagian fakultas. “Gemuk di atas (universitas), tapi ramping di bawah (fakultas).”

Ungkapan itulah yang sering terdengar.

Menurut Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Yudha M. Saputra, pemisahan bidang akademik dan kemahasiswaan tingkat fakultas akan dibahas di tingkat MWA. Tentunya mesti merubah ART UPI terlebih dahulu karena dalam pasal 43 ayat 1 menyebutkan, Pembantu Dekan hanya dua, jika ingin dipisah berarti mesti menambah satu Pembantu Dekan lagi. Beda lagi yang disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Ahman. ”Tidak ada wacana pemisahan itu,” kata Ahman melalui pesan pendeknya.

Alasan kedua adalah kemitraan universitas dengan alumni. Pembida­ngan sebelum tahun 2007, bidang alumni dimasukan ke dalam tugas dan fungsi, dan menjadi perhatian universitas de­ngan

18

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

nama Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Tahun 2007, bidang alumni dihilangkan. Ditambah lagi dengan munculnya lembaga Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UPI tandingan pada Februari 2008.

“Kemitraan lain dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dunia usaha dan industri dikembangkan dan diperkuat baik dalam konteks pengembangan layanan universitas kepada masayarakat,” jelas Sunaryo dalam tulisannya kepada Isola Pos. Dia melanjutkan, “Pengembangan sumber pendapatan, maupun bantuan bagi mahasiswa dalam mengenai dunia kerja dan membantu lulusan dalam memasuki dunia kerja.”

Bagaimana kaitannya dengan bidang kemahasiswaan? Pertanyaan ini dijawab oleh Uman, “Kemitraan yang dimaksud disini juga berkaitan dengan dunia kemahasiswaan seperti pihak universitas bermitra dengan lembaga mahasiswa di UPI, atau bermitra dengan pihak luar yang berkaitan dengan kemahasiswaan.”

Uman melanjutkan, makna kemitraan dengan kerjasama itu berbeda. “Kemitraan itu, pihak yang saling bermitra posisinya sejajar,” ujar Uman.

Alasan yang ketiga, bidang-bidang yang berkenaan dengan aset, fasilitas, keuangan dan semua sumber daya yang ada di UPI mesti dioptimalkan. Maka

bidang usaha sebagai fungsi utamanya adalah dapat mendatangkan dan meningkatkan pendapatan universitas.

Bidang usaha pun dialihkan ke bidang keuangan dan sumber daya, sehingga namanya menjadi Purek Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Usaha.

Idrus yang baru memegang jabatan ini memandang berat dengan penggabungan bidang tersebut. “Bidang ini masalah sensitif, lihat, saya harus membawahi lima unit yang ada di UPI,” ujar Idrus sambil menunjukan nama-nama unit yang baru ditulisnya di papan tulis.

Berdasarkan alasan itulah Sunaryo melakukan perubahan dalam pembidangan terhadap Purek tersebut. Hal ini sesuai dengan kalimat yang ditulisnya. “Berdasarkan kondisi-kondisi yang dikemukakan, maka dimungkinkan dilakukan penyesuaian dan penataan pembidangan tugas Purek berdasarkan urgensi dan kebutuhan.”

*** Telepon genggam Yoyon Bahtiar Irianto tiba-tiba berdering. “Hallo, apakah benar ini pak Yoyon?” tanya pene­ lepon. “Iya, dengan saya sendiri,” jawab Yoyon. “Saya mau minta izin dari bapak untuk memberitakan kertas kerja bapak di harian pikiran rakyat untuk edisi besok.” Jelas si penelepon. “Oh, silahkan

LAPORAN UTAMA saja,” balas Yoyon.

Keesokannya, harian itu ternyata hanya memuat pemikiran Yoyon dari kertas kerja itu. Obrolan tersebut terjadi pada hari penyajian kertas kerja setelah acara penyajian kertas kerja bakal calon rektor, 25 Mei 2010.

Yoyon merupakan salah seorang bakal calon yang mempresentasikan kertas kerjanya di Auditorium JICA. Yoyon tidak berambisi untuk menjadi rektor, dia hanya ingin menyalurkan konsep tentang UPI pada presentasi bakal calon tersebut. “Siapa tahu konsep saya laku,” ucap Yoyon dengan gaya bicaranya yang blak-blakan dan dipenuhi dengan humor.

Endang Soemantri juga mengakui kelebihan Yoyon dalam kertas kerjanya.

Yoyon memaparkan cukup lengkap mengenai struktur UPI yang ideal. “Saya membuat ini berdasarkan ilmu yang saya pelajari bertahun-tahun,” ujar Yoyon.

Dari kesebelas kertas kerja bakal calon, hanya kertas kerja Yoyon yang memberikan gambaran struktur termasuk pembidangan UPI. “Model status BHMN (Badan Hukum Milik Negara-red) sebetulnya bukan satu-satunya model pilihan status karena tujuan utamanya adalah otonomi manajemen,” tulis Yoyon dalam kertas kerjanya. Dalam pembahasan manajemen kelembagaan, Yoyon menulis, “Modernisasi manajemen UPI memang sudah dilakukan. Namun, sepertinya perubahan-perubahan pada tingkatan implementasinya masih tertatih-tatih,

masih coba-coba dengan sitem tambalsulam.”

Jika menggunakan bahasa verbalnya Yoyon seperti ini, “Manajemen dan struktur UPI itu, kepalanya UI (Universitas Indonesia-red), badannya UGM (Universitas Gadjah Mada-red) dan ekornya ITB (Institut Teknologi Bandung-red), lalu jati diri UPI di mana?”

Melihat perubahan dalam pembidangan Purek saat ini, Yoyon banyak menyoroti peleburan dalam bidang kerjasama. “Terlalu boros,” ucap Yoyon.

Seharusnya, kata Yoyon, bidang akademik harus fokus pada tugas akademik, jangan disatukan dengan hubungan internasional. “Hubungan internasional itu kan masuk dalam kerjasama dan kemitraan. Mitra itu apa sih?

Hubungan kan!” tegas Yoyon. “Bermitra atau kerjasama itu kan bisa dengan pihak orang tua, internal-eksternal, internasional atau nasional, semuanya kan kerjasama,” sambung Yoyon.

Dalam konsep yang disodorkan Yo­ yon, ternyata Purek itu cukup tiga. Yaitu Purek bidang Akademik, Kemahasiswaan dan sarana-prasarana, Purek Bidang SDM, Keuangan dan Kerjasama, Purek yang ketiga adalah bidang Pengawasan Mutu. Purek yang ketiga inilah yang tidak ada di UPI. “Seharusnya pengenda­ lian mutu itu jangan dipisahkan dengan Purek,” kata Yoyon.

Lihat saja konsep pembidangan yang dibuat Yoyon, di bawah Purek Pengawasan Mutu terdapat Bidang Pe­

rencanaan Mutu, Bidang Pengendalian Mutu dan Bidang Penjaminan Mutu. Di bawah ketiga bidang itu, masing-masing terdapat auditor.

Lalu dimana Purek perencanaan, pengembangan dan penelitian? “Kan sudah ada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat-red), cukup dengan unit saja,” terang Yoyon. Dia melanjutkan, “Cukup dengan unit yang berada di bawah Purek saja yang banyak melakukan tugas dengan adanya biro atau direktur.”

Melihat pembidangan yang dibuat Yoyon, bidang sarana dan prasarana termasuk aset disatukan dengan bidang Akademik dan kemasiswaan. “Akademik itu butuh apa? Ya butuh sarana dan prasarana, semua aset yang ada di UPI mesti menunjang kegiatan akademik,” jelas Yoyon.

Begitupun Purek Bidang SDM, Keuangan dan Kerjasama Kelembagaan yang dikonsep Yoyon. Purek ini dibagi ke dalam tiga bidang. Bidang-bidang yang disebutkan Yoyon saling berkaitan.

“Kita jangan dulu berbicara penamaan terhadap direktorat,” terang Yoyon. Yoyon melanjutkan, dengan menggunakan nama direktorat ternyata terjadi pemborosan anggaran.

Saat ditanya tanggapannya terhadap perubahan dalam pembidangan Purek itu, Yoyon dengan bicarannya yang blakblakan cukup mengatakan, “Pengen muntah saya dengernya.”

Inilah jalur koordinasi yang dirancang Yoyon. Jalur Koordinasi dan pembidangan ini pernah disampaikan dalam acara Penyajian Kertas Kerja Bakal Calon Rektor UPI. Yoyon ikut berpartipasi dalam pencalonan Rektor UPI.

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

19

LAPORAN UTAMA ISMAN/ISOLA POS

Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Hubungan Internasional UPI, Furqon.

Mimpi Berkelas Dunia Oleh Siti Haryanti

W

ord class university, tujuan ini menjadi komoditas program yang didengungkan Sunaryo Kartadinata saat mempresentasikan kertas kerjanya pada acara penyajian kertas kerja bakal calon rektor UPI, 25 Mei 2010.

Setelah Sunaryo terpilih menjadi rektor UPI untuk kedua kalinya, tujuannya tidak main-main. Dia mencoba untuk membuat sebuah terobosan.

UPI, bagi Sunaryo harus memfokuskan terhadap internasionalisasi, terutama yang berkaitan dengan bidang akademik. Pada periode 2010-2015, rektor terpilih ini memun­

20

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

culkan bidang tersebut dengan nama Pembantu Rektor (Purek) Bidang Akademik dan Hubungan Internasional. Hal ini setelah rektor menerima Ketetapan MWA UPI Nomor 10/TAP/MWA UPI/2010 Tentang Penataan Bidang Tugas Pembantu Rektor UPI, tertanggal 29 Juli 2010. Pada 2 Agustus 2010, Sunaryo mengesahkan pembidangan baru ini.

“Mungkin mengacu pada Renstra (Rencana Strategis-red) UPI 5 tahun ke depan yang ingin menjadi word class university in education, sehingga ada Purek Akademik dan Hubungan Internasional,” kata Kepala Divisi Hukum UPI, Endang.

Saa Isola Pos meminta waktu Sunaryo untuk wawancara, dia tak bisa. “Pak Rektor lagi sibuk,” ucap Sekretaris Universitas, Uman Suherman. Sunaryo hanya memberikan surat perihal penjelasan dalam pembidangan baru ini. Dalam surat yang ditujukan kepada redaksi Isola Pos, Sunaryo menjelaskan, adanya bidang hubungan internasional merupakan salah satu langkah menuju internasionalisasi UPI. Dengan memisahkan Purek Akademik dan Kemahasiswaan, rektor ingin memfokuskan masing-masing bidang sehingga keduanya dapat berkembang.

Dalam surat itu juga dijelaskan alasan pemisahan bidang akademik dan kemahasiswaan. “Perubahan Purek ini juga dikarenakan kurang maksimalnya pengembangan bidang kemasiswaan jika digabung dengan bidang akademik.” Begitu tulis Sunaryo.

Hal senada juga diungkapkan Furqon yang kini menjabat Purek Bidang Akademik dan Hubungan Internasional, “Selama ini kan bidang akademik yang berkembang, sedangkan bidang kemahasiswaan kurang maksimal.”

Menurut Uman, tugas pokok dari bidang hubungan internasional tersebut adalah melakukan kerjasama akademik maupun non-akademik yang bertujuan non-profit dalam skala internasional.

Berbeda dengan Uman, Furqon mene­ rangkan, setiap kerjasama yang berkaitan dengan akademik baik skala nasional maupun internasional merupakan tugas dari Purek Akademik dan Hubungan Internasional. ”Tidak bisa dikotak-kotakan seperti itu karena semua juga kan harus ada koordinasi,” ujar Furqon.

“Misalkan kemitraan antar lembaga memang tugas dari bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan tapi kalau berhubungan dengan akademik kan harus ada koordinasi dengan bidang Akademik,” sambungnya.

Berdasarkan tugas pokoknya yang terlampir dalam Surat Keputusan Rektor UPI, tentang penataan bidang tugas dan penugasan Purek UPI masa bakti 20101015 nomor 5151/H40/KL/2010, terkait soal kemitraan hanya berwenang atas kemitraan internasional.

Adanya perbedaan pandangan mengenai tugas pokok Purek Bidang Akademik dan Hubungan Internasional, apakah ini bukti belum tersosialisasi secara luas dan belum terkaji secara mendalam?

Menurut Uman, perubahan bidang Purek telah disosialisasikan rektor kepada bakal calon Purek sebelum mempresentasikan kertas kerja. Tapi Furqon mengaku tidak menge­ tahui hal itu saat dia mempresentasikan kertas kerjanya. ”Sebelumnya saya tidak tahu akan ada perubahan, tapi saya tahu, ini bisa saja (bidang Purek-red) berubah, itu kan kewenangan Rektor,” ujarnya.

LAPORAN UTAMA ISMAN/ISOLA POS

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan UPI, Dadang Sunendar.

Kemahasiswaan yang Bermitra Oleh Rudini dan Isman R. Yusron

S

uasana sedikit tenang di gedung rektorat. Gedung ini sudah ditempati empat penghuni baru di setiap ruang Pembantu Rektor (Purek). Seperti pada salah satu rua­ngan di lantai dua, tertempel sebuah nama jabatan di sudut pintu ruangan yang bertuliskan “Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan.” Dulu bukan seperti itu yang tertulis, tapi “Pembantu Rektor Bidang TIK, Kerjasama dan Usaha” yang ditempati Rusli Lutan yang kala itu menjabat Purek tersebut.

Rusli tak akan berada di ruangan itu lagi. Ruangan itu kini dihuni oleh orang baru, Dadang Sunendar, Purek yang baru dilantik beberapa pekan lalu. Tapi Dadang bukan sebagai Purek Bidang TIK, Kerjasama dan Usaha. Purek untuk bidang ini tidak akan pernah disebutkan lagi.

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan, jabatan inilah yang dipegang Dadang semenjak pelantikan pada 20 Agustus 2010. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Direktur Akademik, sebuah unit di bawah koordinasi Purek Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

“Ruang di sebelah sedang direnovasi , Pak?” sapa Isola Pos saat memasuki kantornya yang kira-kira berukuran 3 x 5. “Iya, sekatnya mau dicopot supaya ruangan ini tambah luas,” Dadang menanggapinya. “Ruangan Isola Pos sepertinya lebih luas dari ruang ini nih,” canda Dadang sembari tertawa kecil.

*** Pembidangan yang baru untuk periodi kepemimpinan Sunaryo Kartadinata yang kedua kalinya ini, katanya disesuaikan dengan

persoalan yang dihadapi. Dalam masa bakti 2010-2015, UPI tidak menggunakan Purek Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, bidang akademik dan kemahasiswaan sudah dipisah.

Dalam Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 5151/H40/ KL/2010, Tentang Penataan Bidang Tugas dan Penugasan Pembantu Rektor UPI Masa Bakti 2010-2015, dicantumkan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu rektor. Ini merupakan kedua kalinya bagi Sunaryo melakukan perubahan dalam pembidangan Purek.

Dadang memandang bahwa, hal tersebut bukan sesuatu yang baru. Dia mengatakan, pembidangan khusus kemahasiswaan yang terpisah dengan akademik ini pernah dilakukan sewaktu UPI masih berbentuk Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) dan ketika masih IKIP Bandung.

Dalam lampirannya, tugas pokok bidang kemahasiswaan ialah untuk membuat kebijakan, mengoordinasikan dan mengendalikan; penyelenggaraan pembinaan kemahasiswaan (terutama dalam konteks membangun karakter); memperkokoh ketahanan kampus; bimbingan akademik dan karir mahasiswa; hubungan sosial budaya dalam konteks pembinaan mahasiswa; perumahan (housing) mahasiswa; layanan kesehatan mahasiswa; kemitraan alumni; kerjasama kelembagaan; dan fasilitas penyaluran lulusan.

Menurut Direktur Pembinaan Kemahasiswaan, Cecep Darmawan, ketika bidang kemahasiswaan disatukan dengan akademik, kedua bidang tersebut merupakan kaki yang cukup besar, sehingga beban kerjanya cukup

berat. Dengan dipisahnya kembali kedua bidang tersebut, lanjut Cecep, ini merupakan langkah yang dinamis. “Saya pikir lebih baik seperti ini,” ujar Cecep. Cecep yakin bahwa, kedepannya bidang kemahasiswaan akan lebih menonjol dari pada kemitraan. “Saya kira kemitraan tidak terlalu besar bebannya,” ujarnya.

Hal yang sama juga dilontarkan Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan, Mustafa Kamil. Dia memandang, dengan pemisahan bidang ini, segala hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan akan lebih terkonsentrasi. ”Dengan seperti ini lebih bagus, meskipun saya memiliki dua atasan, bidang kemahasiswaan ke Pak Dadang, dan akademik ke pak Furqon (Purek Bidang Akademik dan Hubungan Internasional-red),” ujar Kamil.

Sedangkan pembidangan sebelumnya, Kamil memandang beban kerjanya lebih berat, dan pemisahan ini merupakan suatu yang mencerminkan perhatian terhadap bidang kemahasiswaan. “Ini suatu solusi yang bagus sekali, melihat Purek kemarin, Pak Chaedar (mantan Purek Bidang Akademik dan Kemahasiswaan-red) sangat banyak pekerjaannya,” terang Kamil.

Dadang menjelaskan bahwa, dengan segala dinamika yang membesar, maka pembidangan khusus kemahasiswaan merupakan hal yang sangat diperlukan. “Tugas saya bagaimana lebih memberdayakan mahasiswa, bekerjasama dengan Dirmawa (Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan-red), dengan para Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan kerjasama yang berhubungan dengan kemahasiswaan,” kata Dadang menjabarkan tugasnya yang baru.

Bagaimana dengan bidang kemitraan?

Dadang pun memberikan pernjelasan dalam hal ini. Kemitraan yang Dadang tafsirkan merupakan kemitraan atau kerjasama dalam bidang hubungan antar lembaga dalam negeri.

Dalam tugas pokoknya, Dadang mengatakan bidang kemitraan disini bersifat non-profit.

“Kurang lebih seperti domestic cooperation, misalkan bekerjasama dengan pemerintahan daerah, kota, kabupaten, antar provinsi dan ins­ tansi-instansi pemerintah khususnya dalam negeri,” kata Dadang. Jika orientasi profit, itu diserahkan kepada Purek Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Usaha.

Dadang melanjutkan penjelasan terhadap bidang kemitraan, “Kemitraan UPI sudah terjalin dengan berbagai instansi pemerintahan daerah, puluhan kabupaten atau kota, bahkan sudah banyak yang berbasiskan MoU.” Dadang memberikan contoh kemitraan yang dimaksud, yaitu dalam penerimaan mahasiswa baru jalur kerjasama dengan beberapa daerah yang ada di Indonesia. “Sudah terjalin dengan baik sampai saat ini, mahasiswanya didanai oleh pemerintah daerah setempat,” ujar Dadang.

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

21

LAPORAN UTAMA

“Dipilih Sesuai Takdir Allah” ISMAN/ISOLA POS

Oleh Isman R. Yusron

Dadang Sunendar (kiri) berbincang dengan Idrus Affandi (kanan).

K

etika rapat awal para Pembantu Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya dengan Pembantu Rektor (Purek) Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sang Purek itu langsung protes mengenai terpampangnya beberapa spanduk di kampus UPI. “Jangan sembarangan masang spanduk, kedepan aturannya mesti jelas!” tegur Purek baru itu.

Sosok yang satu ini memang memiliki karakter keras dan tegas. Jarang mengenakan dasi dan jas, kadang ia mengenakan jaket kulit. Dia adalah Idrus Affandi, Purek Bidang Keuangan, Sumber

22

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

Daya dan Usaha. Idrus pasti lebih memilih menjadi Purek dari pada menjadi Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sampai akhir masa jabatannya.

Sebelum pemilihan rektor UPI digelar bulan Juli 2010, Isola Pos sempat bertanya kepada Idrus. “Bila Bapak tidak akan mencalonkan jadi rektor UPI, apakah Bapak akan mengincar posisi Purek?” tanya Isola Pos. “Nggak usah Purek-purek segala. Lihat saja nanti yang akan menjadi rektor tahun 2015 adalah Idrus Affandi,” ucap Idrus sambil menepuk dada.

Tapi itu dulu, sekarang lain lagi ceritanya. Dia tergiur dengan kesempatan menjadi Purek Bidang Keuangan,

Sumber Daya dan Usaha. Saat Isola Pos bertanya kembali, dia hanya menjawab, “Terpilihnya saya itu alami, sudah takdir dari Allah.”

*** Tak seperti pembidangan periode sebelumnya yang diduduki Ishak Abdulhak, pembidangan Purek yang kini dijabat Idrus berbeda. Sebelumnya, Purek ini mengurusi bidang keuangan dan sumber daya. Tapi Rektor Sunaryo Kartadinata yang kembali terpilih menjabat Rektor untuk periode 2010-2015 ini menata ulang pembidangan Purek.

Dengan tambahan tugas bidang usaha dinilai suatu langkah yang cukup bagus.

Misal saja pandangan dari Pembantu Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Ilmu Pendidikan, Johar Permana. “Subtansi penggabungan ini merupakan langkah yang cukup strategis, secara manajerial akan lebih terkoordinasi, sinergis dan produktif,” ujar Johar.

Hal serupa terlontar dari Yayat Achdiat, seorang Ketua Program Studi Manajemen Bisnis di Sekolah Pascasarjana UPI. “Selama ini, antara pengelola aset dan usaha kadang tidak nyambung, dengan penggabungan ini mungkin diharapkan bisa bersinergi,” kata Yayat.

Menurut Yayat, dengan penggabu­ ngan bidang usaha ke bidang keuangan dan sumber daya dilihat dari segi beban kerja memang cukup besar. “Bidang usaha harus ditopang oleh orang yang mampu dalam mengembangkan usaha,” ujar Yayat.

Yayat memberi catatan, “Purek ini harus dibantu dengan orang-orang yang mempunyai konsep pengembangan bisnis yang bagus, yang bisa memanfaatkan fasili­ tas untuk bisnis dengan prioritas fasilitas bagi kegiatan pendidikan mahasiswa.”

Johar menilai, Idrus cocok untuk menjabat di bidang tersebut. Hal ini katanya sesuai dengan karakter Idrus yang kuat dan selalu berlandaskan hukum, maka akan ada ketegasan mengenai pe­ ngaturan usaha yang ada di UPI. Salah seorang anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UPI, Astim Riyanto, juga memberikan penilaian positif terhadap Idrus. “Antara Purek yang ada, yang pa­ ling kental hukumnya ada pada bidang keuangan, jadi pak Idrus yang berlatar belakang hukum cocok ditempatkan di bidang ini,” kata Astim.

Sampai tulisan ini diturunkan, Idrus tidak mau diwawancara Isola Pos. Bukan satu atau dua kali dimintai pernyataannya.

“Mohon maaf saya tidak bisa memberikan pernyataaan karena masih banyak pekerjaan, mohon maaf,” kata Idrus sembari meminta Isola Pos keluar dari kantor barunya.

RISET NURJAMAN/ISOLA POS

Hemat Biaya Listrik dengan Manajemen Oleh Nurjaman

B

ayangkan jika ternyata Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang dulunya Institut ini mengeluarkan biaya rata-rata hampir Rp 300 juta per bulan hanya untuk listrik saja. Jika dikalikan selama 12 bulan maka jumlah biaya reke­ ning listrik yag dikeluarkan UPI ada pada kisaran Rp 3-3,5 milyar. Bisakah pengeluaran itu ditekan hingga batas minimum dan tentu tak mengganggu kinerja?

Untuk mengetahuinya, I Wayan Ratnata, seorang dosen pada jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK) UPI mencoba melakukan sebuah penelitian. Idenya berawal dari keluhan universitas tentang begitu besarnya pengeluaran biaya rekening listrik universitas ini. Penelitian Wayan dibuat dalam

24

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

bentuk laporan penelitian Hibah Kompetitif dengan judul “Analisis Konservasi Energi Listrik di UPI.” Penelitian itu sendiri menggunakan pendekatan studi kasus pemakaian energi listrik pada gedung baru FPTK. Juga memakai observasi data primer berupa pengamatan pemakaian peralatan listrik, sistem jaringan listrik tegangan menengah. Untuk data skunder, melakukan pengumpulan data secara keseluruhan pemakaian energi listrik kampus UPI selama enam bulan, yaitu dari Januari sampai Juni 2009.

Untuk menghitung biaya rekening listrik setiap bulannya, Perusahaan Listrik Nasional (PLN) telah mengeluarkan ketentuan, yaitu bea beban per KVA ditambah bea pemakaian KWH ditambah biaya penera­

ngan jalan umum (PJU) sebesar 3% dari total rekening dan biaya pajak 10%.

Saat ini, Pasokan anergi listrik UPI berasal dari dua sumber. Pertama, pasokan dari PLN sebesar 5.299,9 kVA. Penyedianya bersumber dari tiga gardu utama, gardu Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pegetahuan Alam (FPMIPA), gardu University center, dan gardu FPTK. Dari 5.299,9 yag terpasang, 3.465 kVA diantaranya dipasang di gedung-gedung baru yang didanai Islamic Development Bank (IDB) itu. Kedua dari Generator set (genset) sebesar 600 kVA. Dari seluruh daya terpasang itu, sejak Januari 2009 hingga juni 2009 biaya beban rata-rata yang harus dibayar UPI setiap bulanya adalah Rp. 156.312.073.

Mengenai pemakaian energi listrik di

RISET UPI sangat bervariasi antara 225,268 sampai dengan 295,285 kWh. Namun dari Januari sampai Juni 2009, pamakaian terkecil berada di bulan Maret sedangkan pemakaian terbesar pada bulan Juni.

Dari data tersebut, biaya energi listrik rata-rata yang harus dibayar UPI sebesar Rp 139.394.528. Jadi, selama enam bulan itu, biaya rekening rata-rata sebesar Rp 295.706.601. “Ini aneh, kok bisa biaya beban bisa lebih besar dari biaya energi?” ujar Wayan dengan nada keheranan. Permasalahannya, lanjut Wayan ada pada beban terpasang UPI. Jadi solusinya ialah manajemen energi, yaitu bagaimana menghemat energi.

Bagi Wayan, sebenarnya hemat atau tidak suatu energi tergantung dari manajemen energi itu sendiri.

Melihat hal tersebut, Wayan mencoba menghitung berapa beban listrik yang UPI butuhkan sebenarnya. Yaitu dengan menghitung pemakaian energi terbesar dibagi perkalian antara jumlah jam selama satu bulan dan faktor keandalan sebesar 0,25, maka diperolehlah kebutuhan beban di UPI sebesar 1.618 kVA. Lalu, hasil tadi ditambah 10% dari jumlah kebutuhan untuk kebutuhan cadangan. Jadi daya listrik yang disediakan menjadi 1.974 kVA dan dibulatkan menjadi 2.000 kVA. Sebetulnya, menurut Wayan dalam tulisannya, kebutuhan listrik UPI cukup dengan daya terpasang 2000 kVA sampai 3000 kVA. Untuk pemasangan daya terpasang sebesar 3000 kVA, setiap bulannya pengeluaran listrik yang berjubel itu bisa ditekan hingga 43, 4% atau sekitar Rp. 67.405.104.

“Uang sebesar itu kan bisa dipakai oleh hal

lain yang lebih bermanfaat,” ujarnya.

Jadi, menurut Wayan, selama ini daya terpasang UPI ini terlalu besar jika diban­ dingkan dengan kebutuhan energi yang ada. Kelebihan itu karena kabel listrik di beberapa gedung yang telah dihancurkan dan diganti masih terpasang. Juga karena sumber listrik di setiap gedung baru selalu dipisah dengan gedung lamanya. “Padahal listriknya bisa disatukan,” ujarnya.

Wayan mencontohkan suplai listrik gedung FPTK lama disuplai bukan dari gedung baru tetapi masih memakai yang lama. Padahal kebutuhan tersebut sebenarnya dapat terpenuhi oleh daya terpasang dari gedung-gedung baru. Hal itulah yang menyebabkan kenapa daya terpasang UPI begitu besar. Sehingga biaya rekening untuk beban melebihi biaya daya pemakaian yang digunakan.

Jadi, untuk menghemat biaya rekening Listrik, UPI harus mengurangi beban listrik dari 5.299,9 kVA menjadi 3.000 kVA, sehingga biaya abodemen setiap bulan dapat dikurangi secara signifikan. Mengenai sistem jaringan, Wayan juga menyarankan agar kedepan sistem jaringan kabel mene­ ngah dapat dipasang sistem jaringan LOOP. Sistem ini memungkinkan terjadinya saling bantu jika dalam jaringan kabel lain terdapat masalah.

Wayan juga menyarankan agar genset yang satu unit itu ditambah lagi, yaitu dengan genset berkapasitas 250 kVA. Tujuannya agar jika yang satu ada perbaikan maka yang lain bisa dipakai. Juga dengan pertimbangan bahwa unit genset yang lebih kecil menghemat pemakaian bahan.

Daya Terpasang (KVA)

Daya Terpakai (kWh)

No

Nama Bangunan

Kapasitas Daya Terpasang

I

ADMINISTRASI PUSAT

298.8

II

FIP

112

III

FPBS

88.7

IV

FPIPS

23

V

FPMIPA

945.1

VI

FPTK

111.1

VII

FPOK

120

VIII

UPI PERPUSTAKAAN

53

IX

UPI LAYANAN KESEHATAN

6.6

UPI SARANA OLAHRAGA

10.6

XI

UPI KAMPUS CIBIRU

XII

GD. BARU IDB

X

JUMLAH

Bulan

Pemakaian (kWh)

Januari

254,557

Februari

245,317

Maret

225,268

April

254,611

Mei

268,712

Juni

295,285

Watt (simbol: W) Adalah satuan turunan SI untuk daya. 1 Watt didefinisikan sebagai 1 joule dibagi 1 detik (1 J/d), atau dalam satuan listrik , satu volt ampere (1 V•A). Dia merupakan rating (“rate”) dari joule per detik di mana energi diubah, digunakan atau habis.Namun, rating V-A hanya sama dengan watt bila dia digunakan untuk alat yang menyerap seluruh energy Kilowatt jam Juga ditulis kilowattjam,(simbol kW•h, kW h atau kWh) adalah sebuah satuan energi. Energi yang dikirim oleh peralatan listrik biasanya diukur dan diberi biaya menggunakan satuan kWh. Perlu diketahui bahwa kWh adalah produk tenaga dalam kilowatt dikali waktu dalam jam; bukan kW per h.

Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanikal, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik.

Mesin generator adalah kombinasi dari sebuah generator listrik dan mesin (prime mover) dipasang bersama untuk membentuk satu bagian dari peralatan.

Kombinasi ini juga disebut sebagai set mesin generator atau gen-set. sumber: Wikipedia.org

Daya Terpakai (kVA) Bulan

Pemakiaan (kVA)

Januari

1394,832877

Februari

1344,20274

Maret

1234,345205

April

1395,128767

66

Mei

1472,394521

3.465

Juni

1618

Rata-rata

1409,817352

5.299.90

Kita Tahu

Keterangan: Daya terpakai (kWh) menunjukan pemakaian listrik dalam Kilowatt jam Daya terpakai (kVA) menunjukan besaran beban yang terpakai dari keseluruhan beban yang terpasang. Rumusannya, jumlah kWh satu bulan dibagi perkalian antara jumlah jam selama satu bulan (730 jam) dan faktor keandalan 0,25.

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

25

KEMAHASISWAAN Propaganda BEM UPI tentang nasib mahasiswa baru kurang mampu.

Propaganda itu terlihat melalui tempelan-tempelannya yang bisa ditemui di beberapa titik.

RIVAN/ISOLA POS

Tak Hanya Cukup dengan Kebijakan

Oleh Rivan Arifiyansyah

S

amini datang dari Jombong, Jawa Tengah ke Bandung. Dia bermaksud untuk mengurusi anak­ nya yang akan kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Wanita 47 tahun ini datang pagi-pagi, sekitar jam lima. Dua jam ia menunggu di pelataran kampus, akhirnya bertemu dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPI untuk meminta tolong membantunya dalam menangguhkan biaya registrasi anaknya.

Tetapi kepastian tentang nasib anak­ nya itu belum bisa didapatkan hari itu.

Agus, anak Samini, belum bisa mem­ peroleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM), seperti halnya mahasiswa baru lainnya pada hari itu.

Samini, belum bisa membayar biaya registrasi anaknya karena belum punya duit. Suami Samini bekerja sebagai buruh yang berpenghasilan Rp 20 ribu per hari. Sedangkan Samini sendiri setiap harinya bikin bahan anyaman dari daun pandan, maksimal penghasilannya enam ribu rupiah per hari.

Samini memang tidak meminta anaknya dibebaskan dari biaya kuliah sepenuhnya. “Saya hanya ingin minta keringanan karena untuk bayar 7,8 juta,

26

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

saya gak mampu, duit dari mana seba­ nyak itu,” keluhnya dengan mata yang berkaca-kaca.

*** Kesulitan biaya registrasi mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2010-2011 ini tidak hanya dialami Agus, ada puluhan lainnya yang mempunyai kesulitan serupa. Bidang Advokasi Departemen Sosial Politik BEM mencatat 108 mahasiswa baru mengajukan penangguhan.

“Tetapi yang diadvokasi ada 90 orang, karena yang 18 orang itu akhirnya membayar uang registrasi,” kata Andri, Ketua Bidang Advokasi BEM UPI. Mendapati laporan permintaan advokasi untuk penangguhan registrasi mahasiswa baru, beberapa aktivis mahasiswa langsung turun tangan untuk mengadvokasi. Lobi-lobi ke pihak kampus dilakukan.

Awalnya, pihak kampus memberikan keringanan berupa pembayaran awal sebanyak 50 persen, sisanya dapat ditangguhkan atau dicicil. Namun, setelah pertemuan anatara aktivis mahasiswa dengan pihak universitas disepakati, bahwa mahasiswa baru tersebut diwajibkan mencicilnya sampai November 2010, dengan pembayaran

awal 25 persen.

“Mereka yang mengalami kesulitan karena tidak ada biaya, UPI memberikan batas waktu sampai akhir Agustus,” ujar Rektor UPI, Sunaryo Kartadinata, se­ perti dikutip harian Pikiran Rakyat. Dia pun menambahkan bahwa mahasiswa membayar dulu sesuai dengan kemampuan, dan sisanya dapat dicicil sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Akan tetapi, dari kesepakatan itu, tidak semua mahasiswa bisa membayar. 43 mahasiswa baru belum bisa memenuhi pembayaran yang telah ditentukan.

Jalan lain mulai diusahakan. Dana beasiswa Bidik Misi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dipilih untuk membantu mahasiswa baru. Rencananya dalam daftar itu, dana tersebut diberikan kepada 43 mahasiswa dari awal sampai akhir perkuliahan plus uang saku tiap bulannya. Tanggal 30 Agustus, pihak kampus memproses beasiswa tersebut dengan mengumpulkan arsip dan data mahasiswa yang mengajukan beasiswa ke Dirjen Dikti.

Ternyata, permasalahan tidak sampai disitu. Beasiswa Bidik Misi tersebut

KEMAHASISWAAN hanya diperuntukan bagi mahasiswa baru yang lulus dari SMA-nya tahun 2010, bagi lulusan 2008 dan 2009 tidak boleh mendapatkan dana tersebut. Alhasil, 12 orang masih belum bisa memperoleh kepastian.

Yang tercatat memperoleh beasiswa Bidik Misi pun berkurang menjadi 31 mahasiswa baru.

Pada 2 September, surat keputusan tentang pembebasan ke-12 mahasiswa baru keluar dari universitas.

Sebelumnya, Direktur Direktorat Kemahasiswaan, Cecep Darmawan, memberikan janji bahwa pihak universitas akan membantu proses pembayaran tersebut. “Jadi, tidak akan ada mahasiswa di UPI yang dikeluarkan karena tidak bisa membayar selama dia mengajukan dan sesuai dengan prosedur,” ujar Cecep.

*** Penangguhan pembayaran re­gistrasi mahasiswa baru di UPI tidak terjadi tahun ini saja. Pada tahun 2009, tercatat sebanyak 71 mahasiswa yang mengajukan penangguhan, lalu mengerucut menjadi 51 orang pada akhir Agustus 2009.

Tarik ulur mengenai penangguhan terjadi antara pihak universitas de­ngan beberapa aktivis mahasiswa yang mengad­vokasi terjadi kembali. Bahkan BEM UPI melakukan demonstrasi di kampus. Selain itu, BEM Rema UPI melibatkan unsur Himpunan di berbagai fakultas juga telah mengadakan aksi One Man One Thousand untuk membantu pembayaran uang registrasi mahasiswa baru.

Tahun 2008 berlangsung lebih ramai. Ketika itu ada isu mahasiswa baru yang tidak bisa membayar re­ gistrasi tidak akan diterima. Walaupun isu itu ditepis pihak kampus, aksi demonstrasi pun terjadi pada bulan Oktober 2008.

Dalam aksinya, mahasiswa ti­dak hanya berdemo, mereka juga mencoba mengumpulkan dana untuk membantu pembayaran registrasi. Penggalangan dana ini tidak hanya dilakukan oleh BEM Rema saja, beberapa organisasi eks­tra kampus seperti Gerakan Mahasiwa Peduli Pendidikan (Gema Pena) dan beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) turut membantu.

Permasalahan akhirnya dapat dise­ lesaikan setelah Ikatan Alumni UPI yang digawangi Shofjan Taftazani (almarhum), turun tangan dalam membiayai pembayaran registrasi mahasiswa baru yang berjumlah 15 orang.

Pihak Universitas mulai membantu hal seperti ini sejak kejadian tersebut, tahun 2009 tidak ada lagi organ mahasiswa yang menggalang dana seperti itu. “Sejak saya jadi Direktur Kemahasiswaan kan bisa langsung dibantu,” ujar Cecep.

*** Ketua Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, Sigit mengatakan, ketika membantu proses penangguhan mahasiswa baru, pihak kampus tidak tegas dalam memberikan kejelasan kepada mahasiswa. “Rektor dan direktorat kemahasiswaan bilang begini, eh pembantu

rektor bilang begitu,” sesalnya.

Deny Yudiana, mahasiswa Pendidikan Luar Biasa 2006 juga mengakui tentang adanya kesalahan komunikasi tersebut. “Hal itu membuat mahasiswa bingung,” ujarnya. Menurut Deny, de­ ngan adanya kesalahan komunikasi ini maka proses peyelesaiannya menjadi lambat. “Dengan lambatnya masalah ini dapat mempengaruhi psikologis mahasiswa, karena mereka belum bisa mendapatkan NIM,” ujar Deny.

Deny menambahkan, bahwa seharusnya sebelum perkuliahan umum mahasiswu baru, mereka harus sudah

mempunyai NIM. Febri, salah seorang mahasiswa baru mengatakan, ketika akan meminta keringanan pembayaran, harus bolakbalik antara rektorat, direktorat kemahasiswaan dan direktorat keuangan. “Itu membuat saya kesal, padahal saya harus membayar sebagian uang cicilan untuk registrasi,” sesalnya.

Dalam proses advokasinya, Andri melakukan pendekatan kepada mahasiswa baru. “Supaya secara psikologis mereka tidak terganggu,” kata Andri.

*** “Seharusnya UPI mempunyai dana berkea­ dilan, untuk membantu pembiayaan mahasiswa baru yang kurang mampu,” begitu Sigit memberi masukan me­ngenai masalah ini. Dia menerangkan bahwa, dana berkeadilan itu sudah diterapkan di beberapa kampus lain.

Tetapi Deny merasa dana berkeadilan itu kurang cocok untuk di­ te­rapkan. Menurut dia, kalau dana berkeadilan di­terapkan, pihak kam­pus akan dengan gampang menolak ma­ha­siswa yang tidak ter­­­cukupi dari dana berkeadilan.

“Misalnya gini, da­na berkeadilan yang ter­­sedia berjumlah satu milyar, sedangkan yang dibutuhkan untuk membayar adalah tiga milyar. Kalau itu tidak tercukupi, maka kampus akan dengan mudah menolak mahasiswa baru yang sisanya,” begitu Deny beralasan.

M a k a D e n y p u n memberikan saran alRIVAN/ISOLA POS ternatif, yaitu sebaiknya dana yang dikucurkan harusnya dari UPI sendiri. “Lebih baik menggunakan dana nonbujeter atau dana non-RKAT,” terang Deny.

Namun, satu hal yang masih disa­ yangkan terhadap permasalahan itu, UPI tidak punya peraturan dalam menanganinya. UPI menangani mahasiswa baru tersebut hanya dengan kebijakan rektor melalui keluarnya surat keputusan. Dengan tidak adanya peraturan tersebut, penanganan pun cukup lamban dan tak menentu. “Itu mah kewenangan rektor, saya hanya menjalankan saja,” ujar Cecep.

Liputan oleh: Siti dan Rudini

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

27

KOLOM

“Toko Mainan” Bertaraf Internasional Oleh Sofia Pamela

S

iang itu, di sebuah wilayah kota yang padat penduduk, seorang anak Sekolah Dasar (SD) yang pintar dan selalu mendapat juara satu di kelasnya baru saja selesai melaksanakan Ujian Nasional.

Lalu, ditanya orang tuanya tentang kelanjutan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). “Mau masuk SMP mana?” tanya ibunya. “Lihat nanti saja nilai-nilainya.

Disesuaikan bisa masuk ke sekolah yang mana. Sekolah kan sekarang dimana-mana gratis. Setidaknya sampai SMP,” jawab anak SD itu tenang, sebab dia tahu ada dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

“Tetapkan saja dulu dari sekarang, mau masuk ke mana. Biar nanti ada arahan dan mudah buat mengurus pendaftarannya,” terang ibu sang anak. “Kalau mau masuk sekolah yang bagus dan favorit, di kota ini ada SMP X atau SMP Y. Menurut Ibu, kamu cukup pintar, mudah-mudahan bisa diterima disana. Kedua sekolah itu sekarang termasuk RSBI,” lanjutnya.

“RSBI itu apa, Bu?” tanya anak itu penasaran.

“Singkatan dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Nak. Nanti kalau berminat, mesti di seleksi terlebih dahulu. Ada tes Bahasa Inggrisnya juga. Tapi disini mesti mengeluarkan biaya lagi. Sekitar Rp 150.000-an per bulan,” kata ibunya menjelaskan.

“Wah, saya gak terbiasa Bahasa Inggris, Bu. Kita kan di rumah menggunakan Bahasa Indonesia dan terkadang Bahasa Sunda.

Lagipula kenapa mesti bayar lagi, bukankah ada dana BOS? Teman saya yang di SMP Z sekarang bisa tetap melanjutkan sekolah walau orang tuanya kurang mampu,” ujar sang anak keheranan.

“Tenang saja, di sekolah seperti ini ada satu kelas regular. Yaitu kelas yang pengajarannya seperti kelas pada umumnya yang non-RSBI,” ibunya menawarkan. “Kenapa hanya satu kelas, Bu? Berarti kasihan nanti anak-anak yang pintar dan ingin masuk sekolah yang bagus tapi ternyata kurang mampu dari segi biaya. Juga mereka kurang fasih berbahasa Inggris karena tidak pernah dikursuskan bahasa Inggris dan bahasa sehari-harinya bukan itu. Mereka hanya akan diasingkan di satu kelas. Itu memisahkan kelas Si Kaya dan Si Miskin, Bu.” anak itu

28

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

tambah keheranannya.

“Kok bisa berpikir seperti itu, Nak?” tanya ibu. “Sudah jelas, Bu. Dari cerita Ibu, RSBI itu toh cuma buat mereka yang berduit banyak saja,” kata anak itu sambil lalu meninggalkan ibunya yang terheran-heran dan sadar akan keterbatasan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Anak itu pergi untuk bermain karena dipanggil teman-temannya.

Dua bulan berlalu, anak SD itu kini sudah duduk di

bangku SMP. Bersekolah di salah satu SMP Negeri di kotanya yang masih mempertahankan diri untuk tidak ikut-ikutan bertransformasi menjadi RSBI.

*** Ketika perguruan tinggi berlombalomba untuk menjadi world class university, maka begitu pula halnya dengan sekolahsekolah yang mendapat kucuran dana BOS. Kini sebagian dari sekolah bermutu berubah

menjadi RSBI. Selain buat mendapat pema­ sukan dari siswanya, tujuan lainnya terkadang sekolah-sekolah itu berusaha mengejar target untuk bisa tercatat sebagai pemegang sertifikat ISO 9001:2000. Diantaranya mulai kehilangan arah dan fungsinya untuk mencerdaskan masyarakat. Lupa akan arahan pendidikan yang mesti membuat masyarakatnya mencapai sifat-sifat kemerdekaan. Yaitu berdiri sendiri (zelfstandig), tidak tergantung orang lain (onafhankelijk), dan dapat mengatur diri sendiri (vrijheid, zelfbeschikking).

Ki Hajar Dewantara, peletak dasar sistem pendidikan nasional menyebutkan, pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasaskan keadaban, yaitu memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Implikasi dari konsepnya adalah pendidikan mesti mampu menum­ buhkan makhluk sosial agar dapat menjadi bagian integral masyarakat dan bangsa. Begitu indahnya definisi pendidikan dan kepentingannya untuk kehidupan.

Namun, seandainya beliau masih hidup dan menyaksikan arena pendidikan di negerinya sebagai ajang pacu dan adu hebat antar sekolah dengan ‘meng-internasionalkan’ sekolahnya.

Seolah-olah dengan imbuhan internasional, walaupun baru rintisan, rating sekolah itu akan naik sehingga banyak orang berduit yang tertarik menyekolahkan anaknya di sana.

Ketika muncul ide yang baik tentang sekolah gratis hingga sembilan tahun. Komersialisasi hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadikan sekolah yang baik dan bermutu, sebagian merubah diri menjadi “toko mainan anak-anak”. Sekolah-sekolah bermutu itu, sebagai taman penyemai kebudayaan, hanya bisa dinikmati oleh anakanak dengan orang tua yang memiliki dana berlebih. Sebagian anak-anak yang tidak mampu masuk ke “toko” itu menyaksikan dari luar. Entah apa di benaknya. Mereka dikotak-kotakkan oleh orang dewasa dan diberi pengertian tentang Si Kaya dan Si Miskin dengan cara-cara seperti itu.

Hal lainnya adalah, salah seorang pakar pendidikan mengatakan, pentingnya pendidikan yang bermakna dari pada bermutu.

Misalnya, kemampuan berbahasa Inggris secara fasih itu mencerminkan mutu pendidikan. Akan tetapi, kemampuan tersebut belum tentu bermakna bila setiap hari anak itu berkomunikasi dengan bahasa daerah.

RESENSI

Konsolidasi Kelembagaan untuk Negeri DOC. ISOLA POS

: Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara; Pasca Reformasi Penulis : Jimly Asshidiqie Penerbit : Sinar Grafika Terbit : Mei 2010 Tebal : xv + 330 Halaman Judul

Oleh Nurjaman

R

eformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa.

Di Indonesia, kata reformasi, seringkali merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto. Sehingga sejarahwan menyebutnya dengan era setelah Orde Baru atau era Reformasi.

Era reformasi juga menjadi ruang baru dalam perjalanan pemerintahan di negeri ini. Suatu ruang untuk melakukan perubahan di berbagai bidang karena sebelumnya perubahan atas undang-undang dan pergantian kepemimpinan menjadi hal yang sangat ditabukan.

Perubahan tersebut terjadi di berbagai bidang termasuk di dalamnya kelembagaan Negara. Lembaga-lembaga tersebut tumbuh berdasarkan semangat reformasi yang telah dicita-citakan. Realisasinya, timbul beberapa lembaga Negara baru yang idenya bersifat dadakan tetapi dibungkus oleh idealisme dan heroisme yang besar. Inilah yang menjadi kritik Jimly Ashidiky atas fenomena tersebut.

Dalam buku berjudul “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara: Pasca Reformasi�, Jimly memaparkan bagaimana sebuah perubahan undangundang yang dulu ditabukan sekarang telah bisa dilakukan. Jimly mencatat, selama kurun waktu empat tahun sejak 1999 hingga 2002 terjadi empat kali perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perubahan konstitusi inilah terjadi pembentukan dan pembaharuan lembagalembaga Negara.

Dari pengamatannya, Jimly me­ ngambil kesimpulan bahwa sejak keempat amandemen UUD 1945 dirampungkan, setidaknya terdapat 34 lembaga Negara. 28

30

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

lembaga diantaranya memiliki kewena­ ngan yang ditentukan secara u m u m maupun secara rinci dalam UUD 1945. Ke-28 lembaga ini pulalah yang Jimly sebut sebagai lembaga Negara yang konstitusional.

Ke-34 lembaga tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hierarkinya. Dari segi fungsi yang dimaksud adalah mengenai sifat dari lembaga tersebut, yaitu ada yang bersifat utama (primer) dan ada juga yang bersifat penunjang (auxiliary).

Sedangkan dari segi hierarki, yaitu bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya. Dari ke-34 lembaga itu dapat dibedakan kedalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi Negara. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga Negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah.

Hal inilah yang menjadi titik kaji dari Jimly. Baginya, konsekuensi logis dari keadaan tersebut adalah masing-masing menjalankan fungsi tertentu, sehingga memerlukan pengaturan dan pemahaman yang tepat agar benar-benar berjalan sebagai suatu sistem.

Buku ini hadir sebagai upaya menan-

amkan pemahaman baru tentang lembaga Negara khususnya mengenai fungsi dan kedudukannya. Secara jelas dan komprehensif, jimly mencoba memaparkan ke-34 lembaga Negara itu. Selain itu, di bab terakhir Jimly memberikan semacam penilaian dan saran.

Di bab itu, tertera judul upaya konsolidasi kelembagaan Negara.

Isinya menyangkut perlunya konsolidasi dari setiap lembaga pasca reformasi. L embaga-lembaga yang baru lahir setelah amandemen UUD 1945, perlu dijelaskan sehingga tidak saling bersinggungan atau saling berhubungan

tapi dipisahkan.

Seperti halnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurut UUD 1945 hasil amandemen haruslah mengalami perubahan yang mendasar. BPK sendiri merupakan external auditor, sedangkan Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) berfungsi sebagai internal auditor pemerintah. Ironisnya, upaya konsolidasi ke arah integrasi masih belum juga dilakakan. Itu hanya salah satu contoh saja, dalam buku ini masih ada contohcontohh lain yang bisa pembaca baca.

Dengan tebal 300 halaman lebih, kiranya masih kurang untuk dijadikan rujukan yang sangat lengkap mengenai tata Negara kita khususnya lembagalembaga baru yang memang sudah terlalu banyak. Meskipun demikian, buku ini dapat dijadikan pengantar untuk mengenal bagaimana gambaran lembaga-lembaga Negara baru itu hadir, berkembang, dan hidup dengan lembaga Negara lainnya.

ZOOM

“Selamat Datang�

Pasar Kaget.

B

agi rektor, wisuda merupakan salah satu indikator keberhasilan perguruan tinggi dalam mencetak para sarjana. Bagi wisudawan, merupakan momen kebahagian karena mereka telah menyelesaikan tugasnya dalam menempuh pendidikan tinggi. Sekaligus juga menjadi beban karena akan menghadapi kehidupan yang sesungguhya. Bagi mahasiswa, ini merupakan motivasi supaya bisa mengikuti kakak tingkatnya.

Namun, lain bagi pedagang, wisuda merupakan momen mengais rizki. Tiga kali setahun mereka meramaikan kampus

di UPI. Tiap lokasi-lokasi yang dilalui orang mereka gelar barang dagangannya.

Mulai dari pakaian, makanan, buku bekas. Tak kalah asiknya tukang jepret foto menawarkan jasanya kepada wisudawan untuk mengabadikan momen bersama keluarganya. Bagi wisudawan, momen ini tidak akan pernah terulang kembali.

Tak pelak mahasiswa, dosen dan karyawan UPI menjadikan kesempatan itu untuk memburu barang belanjaan. Ternyata, tak hanya mahasiswa UPI, ibu-ibu yang kediamannya berdekatan dengan kampus UPI pun terlihat sedang memilih barang yang ingin dibeli.

Beberapa jenis barang bisa didapatkan saat acara wisuda. Kampus UPI berubah menjadi pasar kaget saat acara tersebut.

Foto oleh Siti Haryanti, Teks oleh Rudini

SEPTEMBER 2010 ISOLA POS

31