BUPATI KAYONG UTARA PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN USAHA PERKEBUNAN KABUPATEN KAYONG UTARA BUPATI KAYONG UTARA Menimbang : a. bahwa usaha bidang perkebunan di Kabupaten Kayong Utara telah memberikan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kayong Utara pada umumnya dan pekebun pada khususnya, sehingga perlu didukung dengan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengurusan perizinan di bidang usaha perkebunan; b. bahwa atas dasar hal-hal tsb diatas dan untuk menindak lanjuti pasal 13 ayat (1), pasal 15, pasal 16, pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 26/Permentan/ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Dirjen Perkebunan Deptan RI Nomor : 129.1/KPTS/HK.320/12/07 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman Modal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Usaha Perkebunan Kabupaten Kayong Utara. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 21. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 23. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyediaan Lahan dan Pemberian Hak atas Tanah dalam Rangka Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi; 25. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal; 26. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 30. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun1994, Seri D Nomor 3); 31. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 584 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Pembukaan Lahan Tanpa Bakar untuk Pembangunan Usaha Perkebunan di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 39); 32. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Bidang Perkebunan di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 34); 33. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat; 34. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA IZIN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kayong Utara; 4. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas PPPK Kayong Utara; 5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan Izin di bidang Usaha Perkebunan; 6. Kebun adalah areal/ bidang tanah yang diusahakan untuk budidaya berbagai jenis tanaman atau diusahakan untuk tanaman sejenis; 7. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmou pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; 8. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa perkebunan; 9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman; 10. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan; 11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan; 12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu; 13. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan; 14. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha;
15. Perizinan Usaha Perkebunan adalah perizinan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan usaha perkebunan; 16. Tata Urutan Penerbitan Perizinan Usaha Perkebunan adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam rangka penerbitan perizinan usaha perkebunan; 17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan, dengan luas netto lebih dari3.000 Ha wajib menyusun Amdal; 18. Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung-jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 19. Pencadangan Lahan/ tanah adalah penyediaan areal tanah untuk keperluan pembangunan perkebunan sesuai dengan tata ruang wilayah; 20. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya; 21. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis berupa keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; 22. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis berupa keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan; 23. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis berupa keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; 24. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan; 25. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/ Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar; 26. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati Kayong Utara kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal;
27. Informasi Lahan adalah penjelasan mengenai luas dan letak lahan dengan peta skala minimal 1:250.000 yang diberikan kepada Perseorangan, Perusahaan, Persekutuan atau Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha perkebunan besar oleh Bupati Kayong Utara; 28. Pra survey adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan Perseorangan, Perusahaan, Persekutuan atau Badan Hukum yang telah memperoleh informasi lahan untuk mengetahui gambaran umum potensi areal yang diarahkan melalui pengumpulan dan pengkajian data serta pengamatan lapangan bagi keperluan pembangunan usaha perkebunan; 29. Rekomendasi (surat dukungan) adalah rekomendasi mengenai ketersediaan lahan dan/ atau sumber bahan baku dari Bupati Kayong Utara untuk mendukung Rekomendasi teknis oleh penanam modal kepada Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan; 30. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan untuk digunakan dalam pemberian izin dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing; 31. Izin lokasi adalah dokumen yang diberikan sebagai tanda sahnya untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kayong Utara Cq. Kantor Pertanaha Kabupaten Ketapang setelah memperoleh izin prinsip usaha perkebunan dari Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Bina Usaha Perkebunan; 32. Pembebasan tanah adalah cara pelepasan hak yang dilaksanakan dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak dihadapan PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian secara langsung oleh pihak yang berkepentingan; 33. Izin pemanfaatan kayu selanjutnya disingkat dengan IPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas PPPK Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Tim Dinas PPPK Kabupaten Kayong Utara kepada Perseorangan, Perusahaan, Persekutuan atau Badan Hukum dibidang Usaha Perkebunan Besar; 34. Kinerja Perusahaan Perkebunan adalah penilaian keberhasilan perusahaan perkebunan yang didasarkan pada aspek manajemen, budidaya kebun, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, sosial ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu; 35. Kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung-jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penerbitan perizinan usaha bidang Perkebunan; (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kejelasan mekanisme mengenai perizinan usaha bidang perkebunan kepada Calon pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Kayong utara. BAB III TATA CARA MEMPEROLEH LAHAN Pasal 3 (1) Untuk memberikan pelayanan kepada calon investor guna memperoleh lahan dapat diperoses melalui prosudur berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; (2) Urutan – urutan kegiatan untuk memproleh lahan usaha Perkebunan sebagai berikut: 2.1 Info Lahan/ Pencadangan Lahan 2.2 Pra Survey 2.3 Study Kelayakan 2.4 Izin Lokasi Lahan 2.5 Sosialisasi kepada Masyarakat 2.6 Penyusunan AMDAL (UKL dan UPL) 2.7 Pembebasan Tanah 2.8 Pemeriksaan ke lapangan terhadap rencana pembukaan lahan untuk mengetahui potensi tegakan/ IPK 2.9 Rekomendasi 2.10 IUP/ IUP-B/ IUP-P 2.11 Hak Guna Usaha (HGU) 2.12 Peralatan/ Alat Berat
(3) Langkah-langkah sebagaimana tersebut ayat (2) daiatas dapat diuraikan tahapannya sebagai berikut : 3.1 Informasi Lahan Perusahaan mengajukan permohonan Informasi Lahan kepada Bapak Bupati Kayong Utara dengan tembusan kepala BAPPEDA Kabupaten Kayong Utara, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kayong Utara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang. Permohonan tersebut tercantum luas dan letak lahan yang dimohon disertai dengan peta skala 1: 250.000 dan selain itu dilampirkan akte perusahaan dan perofil perusahaan. Surat Informasi Lahan yang disetujui ditanda tangani oleh Bupati Kayong Utara kepada perusahaan. 3.2 Pra Survey Perusahaan mengajukan surat permohonan pra survey kepada Kepala BAPEDA Kab. Kayong Utara dan selanjutnya Diterbitkan Surat Izin Penelitian / Survey yang memuat Nama Ketua Tim peneliti dan pesertanya. Survey dilaksanakan berdasarkan kerangka acauan dan disusun sesuai dengan Out Line (Lampiran I, II). Hasil survey dilaporkan kepada Bupati Kayong Utara Cq. BAPPEDA Kayong Utara dengan tembusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kayong Utara. 3.3 Studi Kelayakan Studi kelayakan disusun oleh konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan merupakan sutau rencana jangka panjang perusahaan dalam bidang usaha perkebunan. Maksud dan tujuan pelaksanaan dan penyusunan Studi kelayakan, untuk mengetahui apakah proyek pengembangan perkebunan yang sedang dan akan dilaksanakan/ dibiayai layak (fisible) apabila dilaksanakan serta dikembangkan. Studi kelayakan merupakan suatu penelitian dan pembahasan untuk dapat memberkan gambaran dan informasi yang disajikan secara terinci dan sistematis yang didasarkan berbagai aspek yang pada garis besarnya meliputi : - Aspek Hukum dan Umum - Aspek Tehnis dan Tehnologi - Aspek Pasar dan Pemasaran - Aspek Sosial dan Lingkungan - Aspek Management dan Operasional - Aspek Ekonomi dan Keuangan - Aspek – aspek lain yang dianggap relevan
3.4 Izin Lokasi Perusahaan yang telah melaksanakan prasurvey dan melaksanakan expose atas hasil survey mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati Kayong Utara. Izin lokasi diproses oleh Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Kayong Utara yang ditanda tangani oleh Bupati Kayong Utara, setelah mendapat Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari instansi terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara. Didalam izin lokasi memuat luas, letak dan persyaratan-persyaratan yang menyangkut kegiatan usaha pembangunan perkebunan. Izin lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun apabila perolehan tanahnya sudah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. Permohonan perpanjangan izin lokasi disampaikan kepada Bupati Kayong Utara selama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin lokasi. 3.5 AMDAL Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 11 Tahun 2006 tentang Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib AMDAL, bahwa semua jenis usaha tanaman perkebunan dengan luas diatas 3000 Ha wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). 3.6 Pembebasan Tanah Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Lokasi melaksanakan pembebasan tanah secara langsung dengan pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak dihadapan PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian tanah tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya atau barang lain milik pemegang hak atas tanah, harus diberikan langsung kepada yang berhak, tidak dibenarkan melalui perantara. Selanjutnya penerima izin diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang sesuai prosudur yang berlaku. 3.7 Pemeriksaan Lapangan Perusahaan yang telah menerima izin, akan melaksanakan kegiatan pembukaaan lahan pada areal yang berhutan harus mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Untuk melengkapi permohonan IPK dilaksanakan pemeriksaan fisik lapangan oleh Tim yang terdiri dari petugas Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kayong Utara (Bidang Kehutanan dan Bidang Perkebunan), dan Bappeda Kabupaten Kayong Utara. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan. Berdasarkan berita acara tersebut Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kayong Utara menerbitkan Surat Dukungan, Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu dengan mencantumkan luas yang akan dimanfaatkan. Berdasarkan dukungan tersebut, perusahaan memohon IPK kepada kepala Dinas PPPK Kayong Utara dan selanjutnya memperoses dan menerbitkan IPK.
3.8 Rekomendasi Permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon dikirimkan melalui pos secara tercatat atau fasilitas sejenis dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktur Jenderal Perkebunan guna mendapatkan Rekomendasi Teknis bagi perusahaan yang melaksanakan Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing, dan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan. 3.9 IUP/IUP-P/IUP-B Perusahaan perkebunan mengajukan permohonan IUP/IUP-P/IUP-B Kepada Bupati Kayong Utara, untuk selanjutnya diproses oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kayong Utara setelah mendapat Rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat, dan dari Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian RI bagi Perusahaan melakukan penanaman modal Dalam Negeri / Penanaman Modal Asing; 3.10 HGU Perusahan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Kepada Bupati Kayong Utara yang akan diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara selanjutnya dengan surat pengantar disampaikan kepada Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat atau BPN Pusat guna mendapatkan SK HGU yang memuat luas dan letak tanah sesuai kewenangan besarnya luas yang diberikan. Tanah yang diberikan HGU harus dipergunakan utuk usaha perkebunan dengan tanaman yang telah ditetapkan. Setiap perubahan penyelenggaraan pengusahaan, peruntukan dan bentuk perbuatan bermaksud utuk memindahkan HGU atas tanah perkebunan tersebut diperlukan izin terlebih dahulu dari Kepala BPN. Penerima HGU wajib melangsungkan dan memelihara, menghindarkan terlantarnya pengusahaan/ kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya penggarapan oleh pihak ketiga. 3.11 Peralatan/ Alat Berat Sebelum peralatan/ alat berat turun ke lapangan/ didaratkan ke lokasi perkebunan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati Kayong Utara Cq. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kayong Utara untuk selanjutnya akan diberikan rekomendasi, apabila peralatan sudah masuk ke lokasi akan dilakukan pengecekan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kayong Utara. BAB IV JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN Pasal 4
(1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di wilayah Kayong Utara pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan. Pasal 5 Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pasal 6 (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati Kayong Utara. (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan identitas, domesili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun. (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupai Kayong Utara Pasal 7 (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perusahaan perkebunan. Pasal 8 (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) yang berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini wajib didaftar oleh Bupati Kayong Utara. (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisisli pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produksi, dan tujuan pasar.
(3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati Kayong Utara. Pasal 9 (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) wajib memiliki izin. (2) Izin sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan. Pasal 10 (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). Pasal 11 Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20%(dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri. Pasal 12 (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki dari IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
(3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan. (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati Kayong Utara. Pasal 13 (1) IUP sebagimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. Perusahaan Perkebunan yang memegang saham mayoritasnya Kopersi Usaha Perkebunan; b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi, atau Kabupaten Kayong Utara; atau c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public. (3) Batas luasan areal usaha budidaya perkebunan di Provinsi Papua paling luas 2 (dua) kali dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 14 (1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten Kayong Utara diberikan oleh Bupati Kayong Utara. (2) Bupati Kayong Utara dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi. (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten Kayong Utara diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati Kayong Utara. Pasal 15 IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.
BAB V SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN Pasal 16 Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kayong Utara atau Gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Surat keterangan domisili; d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara dari Bupati Kayong Utara (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Gubernur); e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Bupati Kayong Utara); f. Izin lokasi dari Bupati Kayong Utara yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000; g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan); h. Rencana kerja pembangunan perkebunan; i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPI) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; l. Pernyataan kesedian membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 12 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
Pasal 17 (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kayong Utara sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dilengkapi persyaratan sebagi berikut : a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Surat keterangan domisili; d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara dari Bupati Kayong Utara (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Gubernur); e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Bupati Kayong Utara); f. Izin lokasi dari Bupati Kayong Utara yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000; g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati Kayong Utara; i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan; j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesui peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan. Pasal 18 Untuk memperoleh IUP sebagimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati Kayong Utara atau Gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; b. Nomor Pokok Wajib pajak; c. Surat keterangan domisili; d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Kayong Utara dari Bupati Kayong Utara untuk IUP yang ditertibkan oleh Gubernur; e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang ditertibkan oleh Bupati Kayong Utara; f. Izin lokasi dari Bupati Kayong Utara yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000; g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan); h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati Kayong Utara; i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan; j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Uapaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesui peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum; l. Pernyataaan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; n. Pernyataan kesedian membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 12 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan o. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. Pasal 19 Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, atau Pasal 18 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati. Pasal 20
(1) Bupati Kayong Utara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, ataun Pasal 18 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagimana dimaksud pada ayat (1) Bupati Kayong Utara atau Gubernur belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap. (3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P. Pasal 21 (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan pesyaratan yang harus dipenuhi; (2) Penundaan sebagimana diamksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya. (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon beum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali. Pasal 22 (1) Permohonan ditolak sebagimana diamksud dalam Pasal 20 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternayata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan (2) Penolakan sebagimana diamksud pada ayat (1) diberitahukan secar tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya. BAB VI TATA URUTAN DAN PERSYARATAN/ BAHAN KELENGKAPAN PENERBITAN PERIZINAN USAHA BIDANG PERKEBUNAN Pasal 23 (1) Penerbitan perizinan usaha bidang perkebunan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan/ atau rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara;
(2) Rencana tata ruang wilayah Provinsi dan/ atau rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana tata ruang wilayah yang telah dipaduserasikan dengan departemen yang membidangi kehutanan; (3) Penerbitan perizinan harus mengikuti tata urutan penerbitan perizinan usaha bidang perkebunan; (4) Tata urutan penerbitan perizinan usaha bidang perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut: a) Pencadangan Lahan/ tanah; b) Izin Lokasi; c) AMDAL/UKL/UPL; d) Rekomendasi e) IUP/ IUP-B/IUP-P; f) Hak Guna Usaha. Pasal 24 Perusahaan perkebunan yang akan memperoleh Pencadangan Lahan/ tanah, Izin Lokasi, IUP/IUP-B/IUP-P dan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang dilengkapi dengan persyaratan/ bahan kelengkapan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini; Pasal 25 (1) Pencadangan lahan/ tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a yang lokasi arealnya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten diberikan oleh Bupati Kayong Utara; (2) Pencadangan lahan/ tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a yang lokasi arealnya berada pada lintas kabupaten/ kota diberikan oleh Gubernur; (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b yang lokasi arealnya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota diberikan oleh Bupati Kayong Utara; (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b yang lokasi arealnya berada pada lintas kabupaten/ kota diberikan oleh Gubernur;
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d diberikan oleh Gubernur Kalimantan Barat untuk Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan, dan oleh Dirjend Perkebunan untuk Rekomendasi Teknis bagi perusahaan yang melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing; (6) IUP, IUP-B dan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e yang lokasi areal budidaya dan/ atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati Kayong Utara dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi; (7) IUP, IUP-B dan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c yang lokasi areal budidaya dan/ atau sumber bahan bakunya berada pada lintas kabupaten/ kota diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati Kayong Utara berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Kayong Utara; (8) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf f, untuk luas lahan sampai dengan 200 (dua ratus) hektar pemberian surat keputusan haknya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi; (9) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf f, untuk luas lahan diatas 200 (dua ratus) hektar pemberian surat keputusan haknya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pasal 26 Untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) diperlukan dukungan permohonan sebagai berikut: (1) Mengajukan surat permohonan dukungan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kayong Utara dengan dilengkapi sebagai berikut: a. Surat Izin Lokasi. b. Surat Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan. c. Proyek Proposal Perusahaan yang bersangkutan. d. Kegiatan Fisik Lapangan. (2) Berdasarkan ayat (1) tersebut diatas Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Kayong Utara akan mengeluarkan Surat Dukungan Permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini. BAB VII
KEMITRAAN Pasal 27 (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, atau paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total seluas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan; (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil; (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan; (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati; Pasal 28 1. Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf m, Pasal 17 hruf k, dan Pasal 18 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha; 2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat; (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/ atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan; Pasal 29 (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun; (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati Kayong Utara; (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun;
Pasal 30 (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/ atau masyarakat sekitar perkebunan; (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati Kayong Utara; (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun. Pasal 31 Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola: a. penyediaan sarana produksi; b. kerjasama produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. transportasi; e. kerjasama operasional; f. kepemilikan saham; dan/ atau g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya. BAB VIII TUJUAN, JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN PERIZINAN USAHA BIDANG PERKEBUNAN Pasal 32 (1) Pencadangan lahan/ tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat (4) huruf a diberikan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan survey atau penelitian;
(2) Rekomendasi teknis sebagaimamana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b diberikan bertujuan untuk memudahkan perusahaan perkebunan mendapatkan izin dalam rangka penanaman modal; (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c diberikan bertujuan untuk memudahkan perusahaan perkebunan memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya; (4) Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e diberikan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan usaha budidaya perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; (5) Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) huruf e diberikan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan usaha budidaya perkebunan; (6) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e diberikan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; (7) Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf f diberikan bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang diusahakan perusahaan perkebunan sesuai dengan peruntukan penggunaan tanahnya. Pasal 33 (1) Pencadangan lahan/ tanah berlaku selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 3 (tiga) bulan; (2) Perpanjangan Pencadangan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka memberikan kesempatan kepada perusahaan perkebunan untuk menyelesaikan survey/ penelitian dan proyek proposal; (3) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut: a) Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha diberikan selama 1 (satu) tahun; b) Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha diberikan selama 3 (tiga) tahun; (4) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4) huruf b dapat diperpanjang satu kali selama 1 (satu) tahun apabila perolehan tanahnya sudah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi, pengajuan perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin lokasi;
(5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi termasuk waktu perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut: a) dipergunakan untuk melaksanakan rencana modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang; b) dilepaskan kepada perusahaan lain yang memenuhi syarat. (6) IUP, IUP-B dan IUP-P berlaku selama perusahaan perkebunan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (7) Hak Guna Usaha diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 34 Untuk memperpanjang masa berlaku Pencadangan Lahan, Izin Lokasi dan Hak Guna Usaha perusahaan perkebunan harus menyampaikan permohonan perpanjangan kepada pejabat yang berwenang dilengkapi dengan alasan dan persyaratan/ bahan kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. BAB IX PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 35 (1) Pencadangan Lahan/ Tanah, Izin Lokasi, IUP, IUP-B dan IUP-P yang diterbitkan dan dicabut oleh Bupati Kayong Utara ditembuskan kepada Menteri, Gubernur, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Badan Perencanaan Pemebangunan Daerah dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat; (2) Bupati Kayong Utara wajib menyampaikan laporan kemajuan perkembangan fisik usaha perkebunan secara berkala kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali dan menyampaikan tembusan laporan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Pasal 36 (1) Bupati Kayong Utara, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan; (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali;
(3) Bupati Kayong Utara, melakukan penilaian dan pembinaan pembangunan kebun dan atau industri pengolahan hasil paling kurang 1 (satu) tahun sekali; (4) Bupati Kayong Utara, melakukan penilaian kinerja perusahaan perkebunan secara periodik setiap 3 (tiga) tahun sekali; (5) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), Bupati Kayong Utara, dapat membentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian perusahaan perkebunan; (6) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang diketuai oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kayong Utara; (7) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk Sekretariat Tim; (8) Biaya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara. Pasal 37 Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib: (1) Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP; (2) Merealisasikan pembangunan kebun dan/ atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku; (3) Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; (4) Membuka lahan tanpa bakar untuk mengelola sumberdaya alam lestari; (5) Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); (6) Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelola Lingkungan Hidup (UKL) dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat koperasi setempat; serta
(8) Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Pasal 38 (1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya; (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h. Pasal 39 (1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/ atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan; (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/ atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan; (3) Untuk kebun dan / atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali; (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/ atau industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan. BAB X REKOMENDASI KETERSEDIAN LAHAN (1) Perusahaan Perkebunan akan melaksanakan usaha budidaya perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka penanaman modal dalam Negeri atau penanaman modal asing sebelum mendapatkan IUP, IUP-B, IUP-P Dari Bupati Kayong Utara terlebih dahulu harus mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dirjen Perkebunan. (2) Sebagai persyaratan untuk memperoleh Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan Rekomendasi Ketersedian Lahan dan/atau sumber bahan baku dari Bupati Kayong Utara.
(3) Permohonan Rekomendasi Ketersediaan Lahan dan/atau Sumber Bahan Baku sebagimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Perusahaan/Badan Hukum kepada Bupati Kayong Utara. (4) Bentuk Rekomendasi Ketersedian lahan dan/atau sumber bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (2) dan bentuk permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) seperti tercantum pada lampiran VIII dan lampiran IX Peraturan ini. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 40 (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan/ atau (8) diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya. Pasal 41 Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (4), izin usaha dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya. Pasal 42 Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul Gubernur atau Bupati/Walikota. Pasal 43 Hal-hal lain yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dengan Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai kegiatan usaha pembangunan perkebunan tetap mengacu pada Peraturan yang lebih tinggi. BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44 Keputusan ini mulai berlaku sejaki tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. Lampiran I : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : TENTANG : TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA PERKEBUNAN BESAR KABUPATEN KAYONG UTARA Kerangka Acuan Survey Pendahuluan Tujuan Survey Pendahuluan bertujuan untuk mengetahui gambaran umum potensial areal yang dicadangkan/diarahkan melalui pengumpulan dan pengkajian data yang tersedian serta pengamat lapangan, untuk kemudian menseleksi areal yang potensial distudi lebih lanjut bagi keperluan pembangunan perkebunan serta menetapkan rencana kerja survey tanah dan keadaan lapangan pada tahap studi kelayakan. Perincian Kerangka Acuan 1.1. Pengumpulan dan Pengkajian data yang tersedia 2.1.1. Surat Pencadangan/Pengarahan Lahan Bupati Meneliti Pencadangan/ Pengarahan Lahan dari Bupati dan memetakan kembali batasbatasnya pada peta tofografi yang tersedia dengan skala 1:50.000 dalam keadaan yang tidak memungkinkan dapat digunakan skala 1:100.000 atau minimal skala 1:250.000. 2.1.2. Iklim Menyajikan data iklim yang ada dari stasiun-stasiun meteorologi yang ada didalam/ terdekat dari areal yang distudi meliputi : - Curah hujan dan hari hujan: bulan, tahun dan rata-rata selama 10-15 tahun terakhir - Evapotranpirasi
- Penyinaran matahari - Kecepatan dan arah angin - Temperatur : minimum, maksimum dan rata – rata - Kelembaban Jika tidak ada stasiun meteorologi yang terdekat diambil data dari stasiun lainnya disertai perkiraan relevansi dan variasi yang mungkin timbul. Lebih lanjut agar dilakukan analisa meliputi : - Bulan-bulan ekstrim dan frekwensi kejadian 10 – 15 tahun terkhir, baik untuk temperatur maksimum dan minimum maupun puncak kecepatan angin. - Frekwensi keadaan bulan kering yang berurutan ( 100 mm/bulan ) dan perkiraan defisit air tanah selama 10 – 15 tahun terakhir. 2.1.3. Evaluasi Sumber Daya Alam Lainnya Sumberdaya alam yang ada perlu dievaluasi, baik dalam bentuk peta maupun laporan yang berkaitan dengan status tanah, tofografi, geomorfologi (bentuk lahan/ land form, elevasi, relief, kemiringan/ slope, pola drainase ), geologi tanah, tata guna tanah/ land use, vegetasi dan sumber air, serta kemungkinan terjadinya bencana alam (gempa, banjir, dan sebagainya ) 2.1.4. Prasarana dan sarana perhubungan/ pengangkutan Inventarisasi prasarana dan sarana perhubungan/ pengangkutan menuju, didalam dan dari areal yang distudi baik yang sudah ada maupun yang direncanakan. Tinjauan umum mengenai kemungkinan pengangkutan sarana produksi dan hasil berikut gambaran mengenai adanya faktor pembatas. 2.1.5. Data Sosial Ekonomi Menyajikan data sosial ekonomi tingkat kecamatan dari areal yang distudi meliputi antara lain jumlah, kepadatan dan struktur penduduk, nama-nama desa dan kota, jenis mata pencaharian utama dan tingkat pendapatan serta usaha tani yang ada. Berdasarkan data sosial ekonomi tersebut diatas diperlukan ulasan umum mengenai faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek nantinya. 1.2. Interprestasi Foto Udara Dengan menggunakan foto udara yang terbaru dari areal yang distudi agar dilakukan interprestasi foto udara dengan dengan memperhatikan peta-peta sumber daya alam
lainnya yang telah dikaji sebelumnya, agar dibuat peta dan uraian ringkas mengenai bentuk lahan yang mencakup elevansi, relief, kemiringan, pola drainase (dissection), vegetasi, tata guna tanah dan lain-lainnya (seperti sungai, jalan, batas-batas kawasan hutan) yang diperlukan untuk mengkaji kesesuaian lahan. Sebaiknya foto udara yang digunakan dengan skala antara 1: 20.000 dan 1: 60.000 lebih lanjut hasil interprestasi foto udara disiapkan pada peta skala 1:50.000. 1.3. Pengamatan Lapangan Agar dilakukan pengamatan lapangan yang mencakup : - Menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan dan hasil interprestasi foto udara yang telah dilaksanakan sebelumnya, khususnya yang menyangkut status tanah, bentuk lahan, tanah tata guna tanah dan vegetasi. Untuk maksud tersebut perlu dilakukan observasi setiap 400 ha (satu per km bila dilintasan berjarak 4 km), dengan metode standar PPT Bogor atau Taksologi Tanah; Lintasan diplot untuk menunjukan jumlah maksimum bentuk lahan dan tanah yang diharapkan. Kemudaian tata guna tanah dan vegetasi agar pula digambarkan pada setiap titik pengamatan. Mengusahakan tambahan data yang berkaitan dengan butir 2.1 sesuai dengan keperluan. 1.4 Kesimpulan Pengkajian Berdasarkan data yang dikupulkan dan dikaji serta hasil interprestasi foto udara tersebut diatas agar dilakukan penilaian secara umum mengenai potensi areal yang distudi bagi pembangunan perkebunan, apabila terdapat faktor-faktor pembatas agar dijelaskan. Lebih lanjut agara disusun rencana kerja survey tanah atas areal hasil seleksi (rencana Lintasan, observasi tanah, kemiringan dan sebagainya) dan digambarkan dalam peta skala 1:50.000. Pelaporan Laporan berikut peta-peta dan rencana kerja survey tanah dan keadaan lapangan hasil survey pendahuluan disampaikan sebanyak 5 (lima) eksemplar. Jangka Waktu Laporan berikut peta-peta hasil survey pendahuluan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kontrak survey pendahuluan ditandatangani. Susunan Tim Susunan Tim Survey Pendahuluan ini terdiri dari : Lampiran II : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : TENTANG : TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA PERKEBUNAN BESAR KABUPATEN KAYONG UTARA OUT LINE LAPORAN PRA SURVEY BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Kegunaan Survey 4. Waktu Pelaksanaan Survey 5. Indentitas Pelaksanaan Survey 6. Pemrakarsa BAB II METODOLOGI SURVEY 1. Pendekatan Survey 2. Batas Tehnis Wilayah Survey 3. Metodologi Pengumpulan Data BAB III KEADAAN UMUM DAERAH 1. Lokasi dan Wilayah Admnistrasi 2. Perhubungan dan Komonikasi 3. Lingkungan Sosial Ekonomi - Administrasi Pemerintah - Penduduk dan Tenaga Kerja - Mata Pencaharian Penduduk
- Fasilitas Sosial - Sarana Ekonomi - Hak Atas Tanah - Tanggapan masyarakat BAB IV KEADAAN IKLIM DAN FISIK LAHAN 1. Iklim: - Klasifikasi iklim, curah hujan, jumlah hari hujan. - Suhu, kelembaban udara, penyinaran matahari kecepatan dan arah angin - Evaportranspirasi Potensial dan keseimbangan air. 2. Hidrologi : - Air Permukaan (sungai) - Air Tanah 3. Keadaan Tanah: - Jenis Tanah (Klasifikasi Tanah) - Sifat fisik tanah (struktur, tekstur, solum) - Sifat kimia tanah (pH, kandungan nutrisi, kemapuan pertukaran ion / kation dst) 4. Fisiolografi: - Geologi dan Morphologi - Satuan Lahan (Landn Unit) 5. Penggunaa Lahan sampai saat ini: - Hutan, semak, belukar, dst - Kebun - Sawah, ladang, hortikultura dll
- Rawa, dst. BAB V EVALUASI KESESUAIAN LAHAN : - Tujuan Evaluasi - Metode Evaluasi kesesuaian lahan - Penilaian kesesuaian lahan - Rekomendasi BAB VI DESIGN TATA RUANG - Pembangunan Kebun - Pembanguna Pabrik dan Limbah BAB VII DAFTAR PUSAKA BAB VIII CURICULUM VITAE - Team Leader - Anggota Team LAMPIRAN PETA 1:50.000 - PETA DASAR - PETA TOPOGRAFI - PETA KESESUAIAN LAHAN - PETA PENGGUNAAN LAHAN - PETA VEGETASI Lampiran III : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA
No Komoditas Kapasitas Produk 1234 1 Kelapa 5.000 butir kelapa/hari Kopra/minyak Kelapa dan Serat (fiber), Tempurung, Debu (dust), Natade coco 2 Kelapa Sawit 5 Ton TBS / Jam CPO 3 Karet 600 liter lateks cair/jam 16 ton siab/hari Sheet/Lateks pekat Crumb rubber 4 Tebu 1.000 Ton Cane/Day (TCD) Gula Pasir dan Pucuk Tebu, Bagas 5 Kopi 1,5 ton gelondong basah/hari Biji Kopi kering 6 Kakao 2 ton biji basah/ 1 kali olah Biji Kakao kering 7 Jambu Mete 1-2 ton gelondong mete/hari Biji mete kering CNSL 8 Lada 4 Ton biji lada basah/hari 4 ton biji lada basah/hari Biji lada hitam kering Biji lada putih kering 9 Cengkeh 4 ton bunga cengkeh Segar/hari Bunga cengkeh kering 10 Jarak pagar 1 ton biji jarak kering/jam Minyak jarak kasar 11 Kapas 6.000 – 10.000 ton kapas Berbiji/tahun Serat kapas dan Biji kapas Lampiran IV : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : Tahun 2009 TANGGAL : LUAS AREAL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDI DAYA (IUP-B) No Komoditi Luas Areal (ha) 123 1 Kelapa 25 sid < 250 2 Kelapa Sawit 25 sid < 1.000 3 Karet 25 sid < 2.800 4 Kopi 25 sid < 100 5 Kakao 25 sid < 100 6 Jambu Mete 25 sid < 100 7 Tebu 25 sid < 2.000 8 Lada 25 sid < 200 9 Cengkeh 25 sid < 1.000 10 Jarak Pagar 25 sid < 1.000 11 Kapas 25 sid < 6.000 LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : Tahun 2009 TANGGAL : BATAS PALING LUAS PENGGUNAAN AREAL PERKEBUNAN OLEH 1 (SATU) PERUSAHAAN PERKEBUNAN
No Komoditi Luas Areal (Ha) 123 1 Kelapa 25.000 2 Kelapa Sawit 100.000 3 Karet 25.000 4 Kopi 5.000 5 Kakao 5.000 6 Jambu Mete 5.000 7 Tebu 150.000 8 Lada 1.000 9 Cengkeh 1.000 10 Jarak Pagar 50.000 11 Kapas 25.000 Lampiran VI : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : Tahun 2009 TANGGAL : PERSYARATAN /BAHAN KELENGKAPAN UNTUK MEMPEROLEH PERIZINAN USAHA BIDANG PERKEBUNAN I. PENCADANGAN LAHAN/TANAH 1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Peta Lokasi yang dimohonkan dengan skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000;
4. Profil perusahaan. II. IZIN LOKASI 1. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Identitas Pemohon; 4. Peta Lokasi yang dimohonkan dengan skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000; 5. Proposal/laporan Hasil Survey; 6. Kesanggupan Pernyataan Ganti Rugi (Sesuai dengan Hasil Rapat Kerja; III. IZIN USAHA PERKEBUNAN 1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Surat keterangan domisili; 4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara dari Bupati Kayong Utara (untuk IUP yang ditertibkan oleh Gubernur); 5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dari Gubernur Kalimantan Barat (untuk IUP yang ditertibkan oleh Bupati Kayong Utara); 6. Rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Depatemen Pertanian untuk Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri; 7. Izin lokasi dari Bupati Kayong Utara yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000; 8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan); 9. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati Kayong Utara; 10. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
11. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Uapaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesui peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum; 13. Pernyataaan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 14. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; 15. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat minimal 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan; 16. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan. IV. IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA (IUP-B) 1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Surat keterangan domisili; 4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara dari Bupati Kayong Utara (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Gubernur); 5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dari Gubernur Kalimantan Barat (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Bupati Kayong Utara); 6. Rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Depatemen Pertanian untuk Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri; 7. Izin lokasi dari Bupati Kayong Utara yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000; 8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan); 9. Rencana kerja pembangunan perkebunan; 10. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPI) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 12. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; 13. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat minimal 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan; 14. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. V. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (IUP-P) 1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP); 3. Surat keterangan domisili; 4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kayong Utara dari Bupati Kayong Utara (untuk IUP-P yang ditertibkan oleh Gubernur); 5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dari Gubernur Kalimantan Barat (untuk IUP-P yang ditertibkan oleh Bupati Kayong Utara); 6. Rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan Depatemen Pertanian untuk Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri; 7. Izin lokasi dari Bupati Kayong Utara yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000; 8. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; 9. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati Kayong Utara; 10. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan; 11. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 12. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
13. Khusus untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, perusahan harus membuat pernyataan wajib memenuhi kebutuhan bahan nakunya paling rendah 20% dari kebun yang diusahakan sendiri. VI. HAK GUNA USAHA A. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON 1. PERORANGAN Foto copy identitas pemohon atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, atau SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasabbug TU Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara; 2. BADAN HUKUM : a. Akta Pendirian Badan Hukum / Akta Perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. Surat Kuasa, jika dikuasakan kepada pihak lain dengan dilampiri KTP / Paspor, penerima kuasa yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kabag Tata Usaha / Petugas yang ditunjuk; c. Untuk Badan Hukum yang menggunakan fasilitas penanaman modal dilampirkan; 1) Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; 2) Persetujuan PMDN atau PMA atau surat persetujuan dari Presiden bagi penanaman modal asing tertentu bagi yang menggunakan fasilitas penanaman modal atau surat persetujuan prinsip dari departemen teknis bagi yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal; 3. DATA FISIK Gambar situasi / Surat Ukur / Peta bidang. 4. DATA YURIDIS a. untuk tanah yang berasal dari tanah hak / telah terdaftar / telah bersertifikat: 1. Foto copy sertifikat yang dilegalisir oleh Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara;
2. Bukti Perolehan atas tanah (Jual beli/pelepasan hak, hibah, tukar menukar, surat keterangan waris, akte pembagian hak bersama, lelang, wasiat, putusan pengadilan dan lain-lain). b. untuk tanah yang berasal dari tanah Negara (belum pernah dilekati suatu hak); 1. Surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat yang isinya bukan tanah adat (yasan), tidak masuk dalam buku C desa atau dalam kretek/peta rincian desa dan dikuasai oleh pemohon; 2. bukti perolehan haknya (hubungan hukum sebagai alas hak) dari hunian /garapan terdahulu. c. untuk tanah yang berasal tanah Negara(Keppres 32/1979) 1) Dilegalisir dari Kantor Pertanahan setempat bagi bekas pemegang hak atau SKPT bagi bukan pemegang hak; 2) Bukti Perolehan/Penyelesaian bangunan dari bekas pemegang hak (jika ada bangunan milik foto copy sertifikat yang bekas pemegang hak); 3) Apabila untuk tanah tersebut masih terdaftar dalam penguasaan pemerintah/Occupasi TNI/POLRI, diperlukan surat keterangan telah dikeluarkan dan daftar occupasi TNI/POLRI. d. untuk tanah yang berasal dari tanah Negara bekas hak barat 1) bukti perolehan/penyelesaian bangunan dari bekas pemegang hak (jika ada bangunan milik bekas pemegang hak); 2) pernyataan penguasaan fisik/pemilikan bangunan dari pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala/Lurah setempat dengan dibubuhi materai secukupnya. e. untuk tanah yang berasal dari adat/yayasan/gogol tetap/SK distribusi; Surat pernyataan pelepasan hak/akte pelepasan hak yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Camat/Kepala Kantor Pertanahan setempat yang berisi pernyataan pelepasan kepada Negara untuk kepentingan pemohon. f. untuk tanah yang berasal dari kawasan hutan; SK pelepasan asset dari Menteri Kehutanan. B. DATA PENDUKUNG
1. rencana penguasaan tanah jangka pendek dan jangka panjang; 2. surat pernyataan tidak sengketa; 3. surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon ( berisi mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang dimiliki termasuk bidang tanah yang dimohon); 4. keterangan Kepala Desa/Lurah mengenai tanah tidak dalam sengketa atau masalah dengan pihak lain; 5. bukti pelunasan pembayaran BPHTB yang telah dicek kebenarannya; 6. bukti pelunasan pembayaran pajak penghasilan (PPh) apabila nilai pelepasannya memenuhi ketentuan pajak penghasilan; 7. berita acara pelepasan asset. C. LAIN-LAIN Permohonan Hak Guna Usaha perorangan yang luasnya 5 (lima) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar, Berita Acara Pelepasan Asset tidak diperlukan; PERSYARATAN/BAHAN KELENGKAPAN UNTUK MEMPEROLEH PERPANJANGAN PERIZINAN USAHA BIDANG PERKEBUNAN: I. PENCADANGAN LAHAN/TANAH 1. Surat Keputusan Tentang Pencadangan Lahan 2. Surat pernyataan sedang melakukan survey/penelitian dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). II. IZIN LOKASI 1. Izin Lokasi; 2. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). 3. Bukti perolehan tanah; III. HAK GUNA USAHA A. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON
1. PERORANGAN Foto copy identitas pemohon atau kuasanya (KTP, Surat Keterangan Domisili, atau SIM) yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kasabbug TU Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara; 2. DATA FISIK Gambar situasi / Surat Ukur / Peta bidang 3. DATA YURIDIS Foto copy sertifikat Hak Guna Usaha atas nama pemohon yang dilegalisir oleh Kepala Kantor setempat. B. DATA PENDUKUNG 1. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden dari Penanaman Modal Asing tertentu, Keterangan/rekomendasi dari instansi terkait mengenai jenis usaha/data klas kebun (minimal klas III); 2. SPPT tahun terakhir; 3. Surat Rekomendasi dari Bank apabila HGU dimaksud dijadikan jaminan hutang. C. BADAN HUKUM : 1. Foto copy identitas pemohon (KTP/Paspor, dll) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 2. Surat Kuasa, jika dikuasakan kepada pihak lain dengan dilampiri KTP / Paspor, penerima kuasa yang telah ditunjukkan aslinya dihadapan Kabag Tata Usaha / Petugas yang ditunjuk; 3. Akta Pendirian Badan Hukum / Akta Perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. Pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang. PERSYARATAN/BAHAN KELENGKAPAN UNTUK MEMPEROLEH PEMBAHARUAN HAK GUNA USAHA A. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON
Foto copy sertifikat Hak Guna Usaha atas nama pemohon yang dilegalisir oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Setempat. B. DATA PENDUKUNG 1. Rencana penguasaan tanah jangka pendek dan jangka panjang; 2. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden dari Penanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip dari departemen teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman modal asing; 3. Keterangan/rekomendasi dari instansi terkait jenis usaha/data klas kebun; 4. Surat pernyataan tidak sengketa yang dibuta oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup; 5. SPPT tahun terakhir Lampiran VII : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : Tahun 2009 TANGGAL : TENTANG : PEDOMAN TATA CARA IZIN USAHA PERKEBUNAN KABUPATEN KAYONG UTARA Lampiran VIII : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : Tahun 2009 TANGGAL : Lampiran IX : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : Tahun 2009 TANGGAL :