Konsensus Dasar Kebangsaan Sebagai Landasan Perjuangan Masyarakat Sipil

KONSENSUS DASAR KEBANGSAAN SEBAGAI LANDASAN PERJUANGAN MASYARAKAT SIPIL DR. H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A. DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN SILATURAHMI KEBANGSAAN DENGAN KOALISI MASYARAKAT SIPIL PRIANGAN TIMUR, SELASA 28 APRIL 2021, JAWA BARAT

MASYARAKAT SIPIL & DEMOKRASI Sejauh mana masyarakat sipil terlibat atau dilibatkan dalam demokratisasi?

(Uhlin, 2009; Floramonti and Fiori, 2010; White, 2004):  Masyarakat sipil memiliki relasi formal antara negara dan masyarakat dalam bentuk kepentingan dan cara berkomunikasi politik  Masyarakat sipil dapat menolak atau menjaga kekuasaan negara sebagaimana mereka juga dapat mendorong akuntabilitas negara  Masyarakat sipil berasosiasi dengan pendalaman nilai demokrasi dan bermain dalam aturan yang berlaku  Seandainya ada peningkatan keanggotaan dari masyarakat sipil dan juga partisipasi politik yang tinggi, maka ini adalah tanda yang baik bagi demokrasi  Contoh partisipasi masyarakat sipil adalah dalam hal penegakan moral publik dan akuntabilitas pemerintahan yang ditujukan kepada para penyelenggara negara  Masyarakat sipil dapat memproteksi demokrasi dari ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar

PERSPEKTIF MASYARAKAT SIPIL

PERSPEKTIF VERTIKAL PERSPEKTIF HORIZONTAL Perspektif Vertikal: Masyarakat sipil bersifat independen Perspektif Horizontal: Ada relasi dengan individu. Masyarakat sipil dapat terkoneksi dengan negara Era Post-Soeharto: Konsensus dua perspektif

SIAPA MASYARAKAT SIPIL? (1/2)

LSM (NGO)

ORMAS

KOALISI MASYARAKAT

ASOSIASI

SERIKAT

SIAPA MASYARAKAT SIPIL? (1/2) MASYARAKAT SIPIL (mempengaruhi kebijakan publik, tidak berorientasi pada kekuasaan politik dan tidak ikut Pemilu) PARTAI POLITIK (meraih kekuasaan politik melalui Pemilu)

DASAR PEMBENTUKAN MASYARAKAT SIPIL KEPENTINGAN BERSAMA

PERJUANGAN KOLEKTIF

ARTIKULASI DAN AGREGASI KEPENTINGAN

DAYA TAWAR YANG LEBIH BESAR

SARANA KOMUNIKASI DENGAN PEMERINTAH

PROBLEMATIKA MASYARAKAT SIPIL SAAT INI TREND RESESI DEMOKRASI YANG HARUS DISIKAPI

PERBEDAAN CARA PANDANG ANTAR-MASYARAKAT SIPIL

DIGITALISASI MENJADI TANTANGAN YANG HARUS DIHADAPI

SELF-EMPOWEREMENT PERLU DITINGKATKAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PIHAK SWASTA YANG BELUM OPTIMAL

MASA DEPAN MASYARAKAT SIPIL KONSENSUS DASAR KEBANGSAAN SEBAGAI LANDASAN PERJUANGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA BANGSA DAN KEARIFAN LOKAL

PERSPEKTIF KOLABORASI PEMBANGUNAN (NASIONAL / DAERAH)

SINERGI ANTARA MASYARAKAT SIPIL, PEMERINTAH, DAN SWASTA

PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI SUATU KEHARUSAN

MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDEOLOGI NEGARA STAATSFUNDAMENTALNORM FALSAFAH DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

MEMAHAMI UUD NRI 1945 SEBAGAI LANDASAN LANDASAN KONSTITUSIONAL

TUJUAN NASIONAL (DALAM PREAMBUL)

PERLINDUNGAN TERHADAP HAM

PERNYATAAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

MEMUAT NILAI DEMOKRASI, KESAMAAN DERAJAT, DAN KETAATAN HUKUM

AMANDEMEN SEBAGAI AMANAT REFORMASI

MEMAHAMI KONSEPSI NKRI SEBAGAI LANDASAN NEGARA KESATUAN, BUKAN FEDERAL WAWASAN NUSANTARA (WASANTARA) SEBAGAI BASIS GEOPOLITIK NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGO STATE) PATRIOTISME, NASIONALISME, BELA NEGARA

MEMAHAMI SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI LANDASAN KONDISI MASYARAKAT YANG BERAGAM / PLURAL

SPIRIT PERSATUAN DI TENGAH KEBERAGAMAN

KEBERAGAMAN ADALAH KHAZANAH BUDAYA BANGSA

SUMPAH PEMUDA 1928 SEBAGAI TONGGAK SEJARAH

TOLERANSI DAN GOTONG ROYONG MEWUJUDKAN PERSATUAN

SARA SEBAGAI ANCAMAN PERSATUAN SAAT INI

BAGAIMANA MEMPERKOKOH PERAN MASYARAKAT SIPIL ?

KONSENSUS DASAR KEBANGSAAN SEBAGAI PEDOMAN ORGANISASI TUJUAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN RAKYAT SEBAGAI OBJEKTIF PERJUANGAN BERPIJAK PADA PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

CHECKS AND BALANCES DENGAN PEMERINTAH

SEKIAN DAN TERIMA KASIH