Bulletinck jan16

Alat Persampahan Presiden Jokowi Saksikan Langsung Penandatanganan dan Air Limbah Untuk 12 Kabupaten/Kota kontrak kegiatan TA 2016 Kementerian PUPR

10

 20

Indonesia Beri Masukan Pada Regional Report Asia Pasifik Untuk Habitat III KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

24

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Edisi 01/Tahun XIV/Januari 2016

Infrastruktur Handal untuk Indonesia Hebat

PLUS! LENSA CK http://ciptakarya.pu.go.id

Dirjen CK Lantik dan Kukuhkan 176 Kasatker Non Vertikal Tertentu (SNVT) di lingkungan Ditjen Cipta Karya dan DWP Cipta Karya Pererat Tali Silaturahmi dengan Konsolidasi

Daftar isi 4 10 12

BERITA UTAMA Infrastruktur Handal untuk Indonesia Hebat

LIPUTAN KHUSUS

Presiden Jokowi Saksikan Langsung Penandatanganan Kontrak Kegiatan TA 2016 Kementerian PUPR Menjaga Kedaulatan NKRI Melalui Pembangunan PBLN Terpadu Entikong

INFO BARU

14 15 16 17 18 20 22 23

Ditjen Cipta Karya Fokus Sukseskan Prepcom III di Surabaya Walikota Banjarbaru Resmikan Infrastruktur PLPBK

4

Cipta Karya Galang Kerjasama Sinergis dengan Pemda Bali Upaya meningkatkan Kualitas SDM Sekretaris di Lingkungan Cipta Karya Alat Persampahan dan Air Limbah Untuk 12 Kabupaten/KotaÂ

10

Cipta Karya Gelar Konsinyasi Penyusunan Rencana Strategis Periode 2015-2019 Cipta Karya Gandeng KfW Tuntaskan Masalah Sampah Cipta Karya Sosialisasikan PBLN dan PIP Tingkat Provinsi di Papua

16

INOVASI

24 28 30

Indonesia Beri Masukan Pada Regional Report Asia Pasifik Untuk Habitat III Pentingnya Pengukuran Kinerja Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R)

18

SEBAIKNYA ANDA TAHU Tujuh Hasil Pembangunan Cipta Karya Tahun 2015

32 LENSA CK 34 SEPUTAR KITA 2 2

Buletin

32

24

32

editorial Pelindung Andreas Suhono Penanggung Jawab Rina Agustin Indriani Dewan Redaksi Dwityo A. Soeranto,Adjar Prajudi,Rina Farida.

Dodi Krispatmadi, Mochammad Natsir, Nugroho Tri Utomo Pemimpin Readaksi Deddy Sumantri, Sri Murni Edi K. Penyuting Redaksi Ardhani P. Bhima Dhananjaya, Indah R Bagian Produksi Bukhori, Ari I, Bramanti N, Rizqiah D Bagian Administrasi & Distribusi Astaf Aji Pranaya, Fajar Drestha Birawa Kontributor Sudarwato, Edward Abdurahman, Tanozisochi Lase, Diana Kusmawati, Dian Irawati, Didiet A,Akhdiat, Nieke Nindayatiputri, Prasetyo, M. Sundoro Oloan MS, Sandhi Eko Bramono, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Indah Widyahapsari Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email publikasi_djkck@yahoo.com kompuck@pu.go.id

website

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter @ditjenck

instagram @ditjenciptakarya Facebook Ditjen cipta karya Youtube Ditjen Cipta Karya

Cover : Anak-anak Motaain Kabupaten Belu, NNT, mengekpresikan kecerian mereka menyusul dibangunannya PLBN dan penataan infrastuktur pemukiman (poto : Manti)

Torehan Infrastruktur Permukiman dalam Nawa Cita

D

ari sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, terdapat satu agenda yang menjadi poros Direktorat Jenderal Cipta Karya sewaktu menetapkan kegiatan strategis nasional, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Representasi dari agenda tersebut adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di 7 kawasan lokasi strategis, yakni Entikong, Nanga Badau, Aruk, Motaain, Motamasin, Wini, dan Skouw. Selain itu, kegiatan strategis lainnya terdiri dari rehabilitasi Istana Kepresidenan (Tampaksiring dan Bogor), penataan kawasan budaya (Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran), pembangunan kebun raya (Balikpapan, Banua dan Baturaden), SPAM regional dan kota (Banjarbakula, Pontianak, Pasigala, Kartamantul, Blora, Umbulan dan Semarang Barat), SPAL kota (Denpasar), serta TPA regional (Nambo dan Legok Nangka).

Di samping kegiatan strategis, kegiatan utama bidang Cipta Karya yang mencakup air minum, sanitasi, dan permukiman juga telah berhasil memenuhi kebutuhan pokok warga perkotaan dan perdesaan, yang implementasinya merupakan program pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, keterlambatan pelaksanaan kegiatan seperti yang disebutkan di atas berakibat kepada rendahnya progres penyerapan anggaran dan pekerjaan. Oleh karena itu dalam rangka mencapai target pembangunan, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari percepatan proses drop pagu kegiatan yang dibiayai melalui PHLN, penggunaan model penanganan kawasan kumuh yang acceptable dan sustainable, sampai dengan penambahan tenaga dan jam kerja untuk kegiatan yang mengalami keterlambatan dari rencana semula.

Arah kebijakan RPJMN bidang infrastruktur yang berdasarkan Nawa Cita Pemerintah 2015-2019 menuju pada percepatan pembangunan untuk kemajuan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Amanat tersebut tidak hanya dituangkan ke dalam Gerakan 100-0-100, namun juga melalui penerapan konsep keterpaduan program di tiap sektor sekaligus memerhatikan prinsip ekonomi kerakyatan. Hasiln+ya, sampai dengan penghujung tahun 2015 telah tercapai 73% akses air minum, 8% kawasan kumuh perkotaan, serta 63% akses sanitasi.

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

3 3

BERITA UTAMA

Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta

Infrastruktur Handal untuk Indonesia Hebat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019 bidang infrastruktur telah memberikan arahan bahwa target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 adalah terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh atau yang lebih dikenal dengan Gerakan 100-0-100.

U

ntuk mewujudkan target dalam RPJM Nasional tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan Renstra  2015-2019, dengan visi terwujudnya infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dana yang disediakan Ditjen Cipta karya berdasarkan Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Stategis untuk TA 2016 sebesar Rp. 767.478.340.

4 4

Buletin

Berdasarkan arahan kebijakan serta memperhatikan peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan infrastruktur permukiman, maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depan adalah, melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan berkelanjutan, melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman berdasarkan penataan ruang di

BERITA UTAMA kabupaten/kota/kawasan strategis, menyediakan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, dan mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Masing-masing Direktorat yang berada di lingkungan Ditjen Cipta Karya memiliki kegiatan strategis antara lain, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam Pengembangan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Indikator kinerja program Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman adalah meningkatnya kontribusi penanganan kawasan permukiman di kawasan kumuh perkotaan, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman khusus.

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

Kawasan Permukiman Kumuh ditentukan dari aspek kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas kawasan, kondisi drainase, kondisi pelayanan air minum/air baku, kondisi pengelolaan air limbah serta kondisi pengelolaan persampahan.

Konsep penanganan permukiman kumuh sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan dengan pola pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman. Pola penanganan dengan pencegahan dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pola penanganan dengan peningkatan kualitas dilaksanakan melalui pemugaran, permajaan serta pemukiman kembali.

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang telah dilaksanakan Ditjen Cipta Karya dan kemanfaatannya telah dirasakan masyarakat di Kota DI Yogyakarta diantaranya, Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Karangwaru dengan lingkup kegiatan seperti pembangunan jalan lingkungan

Baturaden, Purwokerto

dan talud, pembuatan shelter bambu, pagar railing dan pemasangan PJU. Penataan kawasan kumuh tersebut memakan biaya sebesar Rp. 3,5 Miliar. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Karangwaru dapat mengurangi kawasan kumuh seluas 0,7 Ha. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Bener dengan lingkup kegiatan seperti pembangunan jalan lingkungan, talud, dan saluran, pembangunan Gazebo, pendopo, oergola dan tempat sampah, pemasangan alat edukasi (mangkok putar, jungkitan, terowongan dan peluncur, ayunan lingkar, jembatan rantai goyang, bola dunia, pemasangan penerangan jalan umum dan pembuatan sumur resapan, hydrant dan biofil, dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 2 Miliar. Penataan Bener bisa mengurangi kumuh seluas 0,7 Ha. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Patangpuluhan dengan lingkung kegiatan seperti pembangunan jalan lingkungan dan PJU,pembangunan talud, pemasangan hidran kering pemadam kebakaran, pembangunan ruang pertemuan, gazebo, pos ronda dan pergola, pembuatan sumur resapan dan RTH. Dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 2 Miliar.

Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Patangpuluhan dapat mengurangi kawasan kumuh seluas 0,41 Ha.

DED Penataan Kawasan Permukiman Kampung Nelayan, Sumber jaya, Bengkulu

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pembinaan Penataan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan, yaitu pertama, terwujudnya 744 kawasan tematik perkotaan, yang terdiri dari 537 kawasan Ruang Terbuka Hijau, 12 Kebun Raya Prioritas, 45 revitalisasi Kota Pusaka, 150 penataan Kawasan Strategis. Kedua, 250 RTBL sebagai dokumen induk penataan kawasan permukiman, ketiga, 32 Bangunan Gedung Negara yang berstatus Bangunan Gedung Hijau. Keempat, tersedianya 10 NSPK terkait Penataan Bangunan dan Lingkungan selama periode 2015-2019. Kelima tercapainya seluruh kabupaten/ kota di Indonesia yang telah memiliki Peraturan Daerah Bangunan Gedung, Keenam tercapainya 60% Bangunan Gedung yang telah memiliki IMB, dan ketujuh terwujudnya fasilitasi ruang terbuka publik di 1200 kecamatan untuk menonton Film bertema Revolusi Mental di seluruh Indonesia.

Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

5 5

BERITA UTAMA

Gedung Wantilan DPRD Pusat Pemerintahan Kab. Badung,Bali

Rehabilitasi Istana Kepresidenan

Istana Negara berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan negara, diantaranya menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, seperti pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, pembukaan musyawarah, dan rapat kerja nasional, pembukaan kongres bersifat nasional dan internasioal, dan tempat jamuan kenegaraan.

Selain berfungsi sebagai kantor, Istana Negara juga digunakan sebagai kediaman Presiden, serta sebagai simbol suatu negara. Untuk itu pemeliharaan dan perbaikan Istana Negara mutlak dilaksanakan secara rutin untuk menjaga keberlanjutan fungsi Istana Negara. Salah satu kegiatan rehabilitasi istana kepresidenan yang telah dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya yaitu Rehabilitasi Istana Kepresidenan Tampak Siring di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang lingkup kegiatannya meliputi fasade bangunan pengelola, pekerjaan kanopi gedung wantilan dan Penataan ruang luar Wisma Merdeka, dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 6 Miliar.

Rehabilitasi istana Kepresidenan Tampak Siring tujuannya agar dapat meningkatkan kunjungan sebanyak 10.000 wisatawan/ tahun.

Penataan Kawasan Strategis Keraton

Kawasan Keraton merupakan salah satu referensi budaya masyarakat Indonesia yang berperan dalam pelestarian budaya tradisional sebagai identitas dan jatidiri bangsa.

6 6

Buletin

Keraton merupakan suatu kawasan yang terdiri dari beberapa bangunan, ruang terbuka serta kawasan permukiman yang memiliki nilai arsitektur dan estetika yang tinggi, sehingga dapat memberikan warna tersendiri pada suatu wilayah kota dimana keratin tersebut berdiri.

Sebagai benda cagar budaya, Keraton harus dilestarikan salah satunya melalui rehabilitasi dan pengembangan kawasannya dengan tetap memperhatikan unsur keaslian bangunan dan ornamennya. Rehabiltasi dan pengembangan kawasan keraton dapat meningkatkan nilai suatu kawasan sekaligus meningkatkan industri pariwisata. Salah satu kegiatan rehabilitasi istana kepresidenan yang telah dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya yaitu Rehabilitasi Keraton Mangkunegaraan dengan lingkup kegiatan yaitu, renovasi atap dan bangunan gedung, dinding dan lantai. Dengan biaya pelaksanaan Rp. 6 Miliar. Rehabilitasi Keraton Mangkunegaraan bertujuan untuk meningkatkan kunjungan sebanyak 25.000 wisatawan/tahun.

Pembangunan Kebun Raya

Pembangunan Kebun Raya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditujukan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan, karena RTH dapat berfungsi sebagai infrastruktur hijau yang turut membentuk ruang kota yang harmonis untuk memenuhi kebutuhan ekologis dan keindahan kota.

Pembangunan Kebun Raya selain berfungsi sebagai RTH juga sebagai sarana konservasi tumbuhan dan lingkungan,

BERITA UTAMA penelitian, pendidikan dan wisata. Salah satu kegiatan pembangunan kebun raya yang telah dilaksanakan Ditjen Cipta Karya yaitu pembangunan Kebun Raya Batu Raden dengan lingkup kegiatan seperti, pembangunan struktur gedung kantor utama, pembangunan flower bed (Taman Bunga) dan Pembangunan Lawn (Hamparan Rumput).

Dengan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 11 Miliar. Tujuan pembangunan Kebun Raya Batu Raden untuk meningkatkan kunjungan sebanyak 150.000 wisatawan/tahun.

Penanganan Kawasan Perbatasan

Pemerintah berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya yang tinggal kawasan perbatasan, baik darat maupun laut.

Upaya ini tercantum dalam Nawacita Pemerintahan cabinet Kerja, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan�.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun tujuh kegiatan pengembangan PLBN dan infrastruktur permukiman dilakukan diantarnya di tiga provinsi Kalimantan Barat (Aruk-Kabupaten Sambas, EntikongKabupaten Sanggau, Nanga Badau-Kabupaten Kapuas Hulu), tiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Motaain-Kabupaten Belu, Motamasin-Kabupaten Malaka, dan Wini-Kabupaten Timor Tengah Utara), dan satu di Provinsi Papua (Skouw, Kota Jayapura). Sedangkan dua kegiatan pengembangan infrastruktur permukiman lainnya yaitu di Kalimantan Timur (Long Apari), dan Kalimantan Utara (Sebatik Tengah).

Penataan Kawasan Kampung Nelayan

Program Penataan Kampung Nelayan merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo pada periode pemerintahan Kabinet Kerja untuk mengembangkan

permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia. Pemerintah memberikan perhatian serius pada kawasan permukiman nelayan untuk ditata agar lebih baik dan sehat.

Penanganan kawasan nelayan pada langkah awal program ini dilaksanakan dengan mengidentifikasikan 12 kawasan potensial yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang kemudian menghasilkan tiga kawasan prioritas, yaitu Kampung Sumberjaya di Kota Bengkulu, Kampung Tegalsari di Kota Tegal dan Kampung Beting di Kota Pontianak.

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMN 20152019 maka Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Adapun indikator kinerja programnya adalah meningkatnya kontribusi pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang terdiri dari peningkatan sambungan rumah SPAM jaringan perpipaan dan peningkatan cakupan SPAM bukan jaringan perpipaan. Sedangkan sasaran kinerja diukur melalui indikator: a. Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional dengan indikator terbangunnya SPAM Regional dengan kapasitas 3.500 L/d; b. Pembangunan Infrastruktur SPAM Perkotaan dengan indikator terbangunnya SPAM IKK dengan kapasitas 10.200 L/d dan terbangunnya SPAM ibukota pemekaran/perluasan dengan kapasitas 2.070 L/d; c. Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan dengan indikator terbangunnya SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat dengan kapasitas 7.274 L/d; d. Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Khusus dengan indikator terbangunnya 770 L/d SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan, 238 L/d SPAM di Kawasan Nelayan, dan 492 L/d SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar; e. Fasilitasi SPAM PDAM dengan indikator terbantunya Program di 174 PDAM dan berkembangnya jaringan SPAM MBR di 522 kawasan; f. Fasilitasi SPAM Non-PDAM dengan indikator terbantunya Program di 50 UPTD dan berkembangnya jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan; g. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Air Minum dengan indikator terselenggaranya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan air minum di 507 Kabupaten/Kota.

SPAM Regional

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

7 7

BERITA UTAMA Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah dan Drainase) serta Pengembangan Persampahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Adapun indikator kinerja programnya adalah meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat yang terdiri dari pelayanan air limbah, pelayanan persampahan, dan pelayanan drainase. Sedangkan sasaran kinerja diukur melalui indikator:

SPAM IKK Pangkalan Baru, Kab.Bangka Tengah

beberapa wilayah kabupaten/kota secara terpadu. SPAM Regional dibangun atas kerjasama lintas wilayah kabupaten/ kota dan merupakan program penyediaan air minum bagi masyarakat yang ada di wilayah pelayanan SPAM Regional tersebut dengan pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi.

Pembangunan SPAM Regional memberi kemudahan kepada Pemerintah Provinsi dalam penanganan konservasi daerah tangkapan air, serta memberikan kemudahan dalam manajemen pengelolaan sumber daya air baku. SPAM Regional juga secara tidak langsung meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antar pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan pembangunan wilayah.

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMN 20152019 maka Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan

8 8

Buletin

a. Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan indikator terselenggaranya 15 NSPK peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman; b. Pembinaan, Fasilitasi, Pengawasan dan Kampanye serta Advokasi dengan indikator terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman di 507 kabupaten/kota; c. Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal dengan indikator jumlah kabupaten/ kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota sebanyak 12 kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala komunal sebanyak 4.694 kawasan di 438 kabupaten/kota, dan jumlah kabupaten/kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kawasan sebanyak 200 kawasan di 150 kabupaten/kota; d. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan indikator terbangunnya IPLT di 222 kabupaten/kota;

BERITA UTAMA

e. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan indikator terbangunnya TPA di 163 kabupaten/kota; f. Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R dengan indikator terbangunnya TPST/3R di 850 kawasan di 334 kabupaten/kota; g. Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah dengan indikator terbangunnya FPAS di 41 kabupaten/kota; h. Infrastruktur Drainase dengan indikator luas genangan yang tertangani seluas 4.500 Ha di 192 kabupaten/kota.

solusi terhadap minimnya ruang untuk pengelolaan dan pembuangan sampah akhir di perkotaan, yang sering menimbulkan masalah tersendiri.

Sistem Pengolahan Air Limbah Perkotaan

Pengelolaan dan pengolahan air limbah sangat penting terkait semakin meningkatnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah, sehingga turut meningkatkan pencemaran terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan meningkatkan resiko terjangkitnya penyakit di masyarakat.

Untuk itu perlu dibangun Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) perkotaan yang dapat mengurangi resiko pencemaran lingkungan dari limbah rumah tangga sekaligus meningkatkan dan mewujudkan kualitas lingkungan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.

Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional

Sampah merupakan permasalahan yang sangat rumit dalam pembangunan dan pengelolaan kota, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana persampahan di kota.

Salah satu cara dalam pengelolaan sampah adalah dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional yang direncanakan secara terpadu untuk melayani beberapa wilayah kabupaten/kota sekaligus.

Pembangunan TPA Regional dapat mengurangi permasalahan persampahan di perkotaan sekaligus

SPAM Petanu, Bali

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Banjir dan genangan merupakan permasalahan yang sering kali terjadi pada kawasan kota yang sedang tumbuh akibat adanya alih fungsi tata guna lahan kawasan hijau (daerah resapan), sempadan sungai atau kolam penampung air. Kawasan budidaya tersebut berubah menjadi kawasan perumahan atau sentra bisnis. Selain itu, disebabkan oleh sistem drainase kota yang belum tertata dengan baik.

Lokasi rawan banjir dan genangan juga diakibatkan oleh kapasitas saluran belum cukup untuk mengalirkan beban drainase maksimum, penurunan kapasitas saluran akibat pendangkalan saluran, beban banjir puncak meningkat akibat penurunan kualitas dan kuantitas daerah aliran sungai.

Hal itu mengakibatkan angka resapan air/infiltrasi semakin menurun dan limpasan/run off semakin meningkat. Untuk itu perlu dibangun drainase perkotaan yang lebih efektif dalam menyalurkan air ke arah sungai sehingga tidak terjadi genangan. (Ari Iswanti/Bramanti) Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

9 9

LIPUTAN KHUSUS

Presiden Jokowi Saksikan Langsung Penandatanganan Kontrak Kegiatan TA 2016 Kementerian PUPR Presiden RI Joko Widodo menghadiri acara Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016, pada Rabu (6/01/2016) di Ruang Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Jakarta. Kementerian PUPR mengadakan acara tersebut dengan tujuan sebagai tahun percepatan kerja.

A

cara penandatanganan kontrak dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura.

Presiden Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyaksikan langsung acara tersebut melalui video conference.

Turut hadir dalam acara ini yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan para pejabat di Kementerian PUPR.

10

Buletin

“Kalau hari ini sudah ditandatangani, besok harus sudah bekerja. Pola baru ini yang saya dorong dan tekankan kepada seluruh kementerian. Saya bangga sekali Kementerian PUPR hari ini sudah bisa memulainya, seperti yang 4-5 bulan lalu saya sampaikan, kontrak-kontrak dan pekerjaan juga harus dimulai diawal bulan Januari,” kata Presiden RI ke-7 itu.

Pada masing-masing lokasi akan ditandatangani sebanyak 10 paket yang terdiri dari paket kontraktual

LIPUTAN KHUSUS baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultansi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat banyak menyerap tenaga kerja tanpa melupakan penggunaan teknologi dan alat berat, dilakukan oleh kontraktor lokal, dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

Sementara itu Menteri Basuki menyampaikan penyerapan anggaran di bulan Januari ditargetkan sebesar 5-6 persen. “Acara ini bukan seremonial, namun sematamata laporan Kementerian PUPR kepada masyarakat bahwa kita siap bekerja awal Januari ini. Biasanya penyerapan anggaran pada bulan Mei-Juni sebesar 6%, kita akan tarik menjadi bulan Januari sehingga penyerapan anggaran lebih baik,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 Triliun. Dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dibawah Rp 50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah, sementara sisanya 47 paket adalah paket besar diatas Rp 50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10.84 % dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016.

Paket kontrak tersebut antara lain, lanjutan pembangunan sistem air baku (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Batang Anai I (6.764 Ha) Kab. Padang Pariaman (Lanjutan), bidang jalan dan jembatan sebanyak 436 Paket senilai Rp. 7,93 Triliun, antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional

di kawasan perbatasan dan jalan trans Papua, bidang infrastruktur permukiman sebanyak 11 paket pekerjaan senilai Rp. 68,87 Miliar, antara lain pengembangan SPAM IKK Jatinangor (ITB) Tahap 2, SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan, dan SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau.

Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur, Tahun Anggaran 2016 Kementerian PUPR yang memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp 73,41 Triliun, telah melaksanakan pelelangan dini sejak bulan Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket, dengan nilai Rp. 42,74 Triliun. Kegiatan lelang dini dan penandatanganan kontrak di awal tahun 2016 bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Disamping menyaksikan penandatanganan kontrak, Presiden RI Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga melakukan video conference dengan pelaksana kegiatan pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang, Jawa Tengah dan pembangunan jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur untuk mengetahui perkembangunan kedua proyek strategis tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 104,08 Triliun dengan rincian yaitu, Belanja Modal sebesar Rp. 81,24 Triliun (78,05%), Belanja Barang sebesar Rp. 20,48 Triliun (19,68%), dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 2,36 Triliun (2,27%).

Kegiatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendukung agenda Nawacita Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diantaranya membangun Indonesia dari pinggiran, mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing. (Ari Iswanti) Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

11

LIPUTAN KHUSUS

Menjaga Kedaulatan NKRI Melalui Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong Saat ini Pemerintahan Jokowi-JK melalui Kementerian atau Lembaga tengah menggiatkan Program Sembilan Agenda Prioritas atau yang lebih dikenal dengan Program Nawacita.

Salah satu amanat Nawacita yang menjadi perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bentuk pembangunan infrastruktur yang menjadi implementasi amanat tersebut merupakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu.

P

LBN Terpadu merupakan pos pemeriksaan lintas batas negara bagi warga dan barang yang keluar maupun masuk melewati batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi utama dari PLBN Terpadu ini sebagai kepabeanan (Custom), keimigrasian (Immigration), karantina (Quarantine) dan keamanan (Security) yang dikenal dengan singkatan CIQS, menjadi aset negara yang sangat penting bagi kedaulatan NKRI. Dasar pelaksanaan pembangunan PLBN Terpadu ini terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana

12

Buletin

Penunjang di Kawasan Perbatasan. Berdasarkan Inpres tersebut, penetapan lokasi prioritas yang akan ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri dari Aruk, Entikong, Nanga Badau, Wini, Motamasin, Motaain, dan Skouw. Di awal tahun 2016, salah satu PLBN Terpadu yang sudah menunjukkan kemajuan pembangunan terletak di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Dalam membangun PLBN Terpadu di Entikong tentunya tidak lupa melestarikan kebudayaan lokal, penerapannya yaitu melalui konsep atap bangunan pos yang ditransformasi dari bentuk rumah panjang dan perisai Suku Dayak. Detail

LIPUTAN KHUSUS

arsitektur dan lokalitas menjadi komponen penting dalam desain PLBN Terpadu Entikong, hal ini tercermin pada penggunaan ornamen lokal sebagai pola bukaan dan fascade, sedangkan untuk pencahayaan menggunakan cahaya alami dengan banyak bukaan menggunakan material transparan.

Melihat siteplan PLBN Terpadu Entikong, zona pembangunan terbagi menjadi tiga lokasi, yaitu zona inti, zona sub inti, dan zona pendukung. Zona inti terdiri dari bangunan utama PLBN, bangunan pemeriksa kargo kedatangan atau keberangkatan, monumen garuda, check point, dan check point pemeriksaan kargo. Selanjutnya untuk zona sub inti terdiri dari bangunan klinik, bangunan kantor PLBN, dan mess pegawai. Dan yang terakhir pada zona pendukung terdiri dari masjid, kantin, serta wisma Indonesia.

Pembangunan PLBN Terpadu Entikong ditargetkan dapat terselesaikan pada Desember 2016, dimana sampai dengan awal tahun 2016 ini progres fisik telah mencapai 45%. Adapun permasalahan yang muncul antara lain terkait pembebasan lahan dan penghapusan aset yang masih dalam proses penyelesaian. Menanggapi masalah tersebut, telah dilakukan tindak lanjut diantaranya melalui persiapan dan koordinasi untuk penyediaan dana APBN Tahun Anggaran 2016 dalam rangka pembebasan lahan, serta percepatan proses penghapusan aset dengan

melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Adjar Prajudi optimis target pembangunan PLBN Entikong bisa selesai di Desember 2016. Mengingat proses pekerjaan yang sudah dimulai sejak Agustus 2015 dan saat ini perkembangannya sudah 45%. “Kami yakin perbaikan pos lintas batas ini dapat selesai pada waktunya dan perlu ditambah dengan keberadaan sebuah pasar untuk lebih menghidupkan perekonomian rakyat sekitar sini. semua ini adalah aset negara yang perlu dijaga,� ucap Adjar.

Pada bulan Januari tahun 2016 ini, Menteri Koodinator Politik Hukum Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) didampingi oleh Menteri PUPR dan Menteri Pertahanan melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pembangunan PLBN Terpadu di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Menko Polhukam Luhut Panjaitan, dalam sambutannya menyampaikan ingin membangun perbatasan menjadi

lebih bagus, karena wilayah perbatasan merupakan cermin negara oleh negara lain. Bersama dengan Kementerian PUPR, masyarakat perbatasan juga perlu turut serta dalam pembangunan PLBN Terpadu ini supaya Negara Indonesia beserta warganya menjadi negara bermartabat.

Sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, saat memberikan pernyataan kepada media yang hadir meliput mengharapkan, pembangunan PLBN khususnya di Entikong dapat terselesaikan tepat waktu dan perlu ditambah dengan keberadaan sebuah pasar agar lebih menghidupkan perekonomian masyarakat perbatasan. “Melalui pembangunan PLBN Terpadu ini dapat mewujudkan sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara 2015-2019, yaitu terlaksananya pengelolaan batas wilayah negara yang berdaulat, aktivitas lintas batas negara yang kondusif, percepatan pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, serta terbentuknya kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan perbatasan negara,� tutup Basuki. (Astaf Aji Pranaya/Fajar Drestha Birawa)

Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

13

INFO BARU

Ditjen Cipta Karya Fokus Sukseskan PrepCom 3 di Surabaya Dalam

rangka

persiapan

koordinasi

lanjutan

terkait

penyelenggaraan Preparatory

Committee (PrepCom) 3, persiapan Konferensi PBB tentang permukiman dan pembangunan perkotaan berkelanjutan, Habitat 3, yang akan diadakan pada tanggal 25-27 Juli 2016, Seknas Habitat, Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Kota Surabaya mengadakan rapat kerja bertempat di Balai Kota Surabaya, Rabu (13/01/2016).

D

alam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota

information note yang berisi berbagai informasi

Surabaya Hendro Gunawan menyampaikan

terkait penyelenggaraan Third Preparatory Committee

dukungan penuh Pemerintah Kota Surabaya

(PrepCom 3). “Salah satu informasi penting yang harus

sebagai tuan rumah, sekaligus berharap dengan agenda

ada dalam information note adalah terkait dengan

ini akan banyak sisi posiif yang dapat diambil seperti

ketersediaan akomodasi, transportasi dan lainnya serta

dari sisi pariwisata, sejarah, UKM maupun berbagai

kemudahan-kemudahan dan diskon yang ditawarkan.

keberhasilan pembangunan yang tekah dilakukan oleh

Harapannya, information note ini dapat selesai pada

Kota Surabaya. Selain itu Hendro juga menyampaikan

bulan Januari 2016,” tutur Dwityo.

progres pembangunan infrastruktur yang mendukung

Hadir dalam rapat kerja ini perwakilan dari berbagai

pelaksanaan PrepCom 3 Sementara Lana Winayanti

hotel, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jajaran

perwakilan dari Setnas Habitat Indonesia mengapresiasi

Pemerintah Kota Surabaya dan Satker di lingkungan

kesiapan Pemerintah Kota Surabaya sebagai tuan rumah

Ditjen Cipta Karya di Provinsi Jawa Timur. Rapat kerja

pelaksanaan Preparatory Committee 3. “Diharapkan,

ini tentu akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan

proses persiapan baik yang dilakukan oleh panitia pusat

dan progres persiapan. (randaljatim)

maupun panitia lokal dapat berjalan dengan baik dan sinkron. Persiapan tentu harus menyeluruh dan harus ada koordinasi yang berkala antara panitia lokal dan panitia pusat karena banyak pihak harus dilibatkan seperti keamanan, akomodasi, media dan transportasi serta pariwisata yang mendukung kegiatan seperti pameran, working group dan side event,” ujar Lana.

Selain itu, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Dwityo A. Soeranto menambahkan, saat ini Seknas sedang menyusun

14

Buletin

INFO BARU

Walikota Banjarbaru Resmikan Infrastruktur PLPBK

Pejabat Walikota Banjarbaru Martinus, Kamis (14/01/2016) meresmikan infrastruktur kegiatan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada kelurahan yang terpilih untuk kegiatan PLPBK lanjutan dan Kegiatan Kolaborasi Percepatan Penanganan Kumuh Kota Banjarbaru Tahun 2015 sekaligus peresmian Taman “Intan Mas” di Kelurahan Bangkal Banjarbaru.

I

nfrastruktur yang diresmikan selain taman yakni perpustakaan, MCK, drainase di Kelurahan Bangkal, perbaikan jalan lingkungan di Kelurahan Liang Anggang dan Landasan Ulin.

Martinus mengatakan, Pemerintah Kota Banjarbaru telah mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Provinsi Kalimantan Selatan untuk Program PLPBK sejak 2014 dan dilaksanakan di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Bangkal, Sungai Tiung dan Cempaka sebesar Rp. 1 Miliar per kelurahan.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan LKM sebagai pelaksana dan koordinator kegiatan, diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas kemandirian dan kesejahtraan serta fasilitas yang sudah terbangun dapat dipelihara dengan baik.

“Pendanaan dari pemerintah hanyalah stimulus dan dapat dilanjutkan melalui swadaya masyarakat maupun filantrop, dengan begitu angka 349,12 Ha kawasan kumuh di Kota Banjarbaru melalui kegiatan seperti ini dapat dikurangi menjadi 0 % sesuai target nasional Gerakan 100-0-100 di 2019 nanti,” harap Yuli. (Hardian Randal Kalsel/bns)

“Saat ini (2015) kita kembali mendapat kepercayaan di Kelurahan Bangkal, selain itu pemerintah juga mendapatkan bantuan kolaborasi percepatan penanganan kumuh sebesar Rp 3 Miliar dan akan dialokasikan pada 6 kelurahan yaitu Kelurahan Cempaka, Sungai Tiung, Guntung Paikat, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin Selatan, dan Landasan Ulin Barat,” ungkapnya.

Kepala Satuan Kerja PKP2B Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan Yulianti Erlinah menjelaskan, apresiasinya pada

Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

15

INFO BARU

Cipta Karya Galang Kerjasama Sinergis dengan Pemda Bali Diperlukan kerjasama yang sinergis antara Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumakahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Provinsi Bali agar perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan terkait permukiman di Provinsi Bali dapat sejalan dengan upaya pencapaian target Gerakan 100-0-100 yang dicanangkan oleh Ditjen Cipta Karya pada tahun 2019 yaitu 100% akses air minum, 0% dari permukiman kumuh dan 100% akses terhadap sanitasi. kepada stakeholder dan masyarakat di Provinsi Bali, kajian urban renewal dan kota tematik, yang didukung oleh keberadaan Werdhapura. Pelaksanaan program/kegiatan BIPP di Bali dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota di Bali.

Selanjutnya, paparan dilanjutkan oleh Kasatker RandalPIP, Dewa Ayu Puspa Dewi, yang menyampaikan program/ kegiatan Satker Ditjen Cipta Karya di Provinsi Bali sebagai Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta saat memulai Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2016 untuk bidang ke-PUan di Bali, Rabu(13/01/2016).

Dalam rapat evaluasi ini, Ditjen Cipta Karya yang terdiri atas, Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan (BIPP), Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL), Satker Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Satker Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (PLP) dan Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal-PIP) serta Balitbang yang terdiri dari Balai Pengembangan Teknologi Perumahan Tradisional (BPTPT) serta Balai Litbang Teknologi Pantai, memberikan laporannya terkait pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2015 dan rencana program/kegiatan di tahun 2016 dalam upaya mendukung tercapainya target Gerakan 100-0-100.

BIPP memaparkan tentang profil BIPP, program/kegiatan di tahun 2015-2016 serta kontribusi BIPP untuk Provinsi Bali.

Kepala BIPP, Taufan Madiasworo, menyampaikan bentuk kontribusi tersebut antara lain melalui penyebarluasan informasi, peningkatan peran stakeholder dan peningkatan pemahaman, edukasi bidang permukiman dan perkotaan

16

Buletin

upaya mengatasi permasalahan akses air minum, permukiman kumuh dan sanitasi. Menambahkan penjelasan tersebut, Kasatker SPAM, Ida Bagus Lanang Suardana, menyatakan bahwa persentase akses air minum di Provinsi Bali telah mencapai lebih dari target pada tahun 2015 yaitu 82% sedangkan Kasatker PKP, I Nyoman Sutresna, menyebutkan bahwa saat ini masih ada 411 kawasan kumuh di 8 Kabupaten/ Kota yang harus ditanggulangi.

Pada akhir rapat, I Ketut Sudikerta menyampaikan rasa puas dan bangga akan kinerja dan pencapaian yang telah dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Bali, BIPP, Satker Ditjen Cipta Karya, BPTPT dan Balai Litbang Teknologi Pantai serta mengucapkan terima kasih, mewakili Gubernur dan masyarakat Bali, kepada seluruh peserta rapat. (BIPP)

INFO BARU

Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Sekretaris di Lingkungan Cipta Karya Dalam rangka penyegaran dan penataan terhadap tata kerja sekretaris dan para pengadministrasi, Ditjen Cipta Karya mengadakan acara Sosialisasi Tata Kerja Sekretaris dan Aplikasi TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik) di Lingkungan Ditjen Cipta Karya, Rabu (13/01/2016) di Jakarta.

H

al tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Ditjen Cipta Karya yang diwakili oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Ditjen. Cipta Karya Retno Triyanti Handayani. Tujuan dari sosialisasi ini sebagai upaya penyegaran dan pembinaan kepada para sekretaris dan pengadministrasi umum yang membantu pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Acara ini penting dan perlu dilakukan dalam rangka memenuhi hak para sekretaris dan para pengadministrasi umum untuk mendapat pembinaan dan penyegaran berkaitan dengan tugasnya dalam membantu pimpinan dalam unit kecil sekretariat pimpinan,” tutur Retno.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 61/SE/M/2015 Tentang Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Kementerian PUPR, maka Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak boleh ketinggalan menggunakan prasarana dan sarana TNDE untuk mendukung pelaksanaan tugas menuju e-office yang lebih maju dan akuntabel.

Retno menjelaskan sekretaris dan pengadministrasi umum merupakan ujung tombak jaringan informasi dari pimpinan tertinggi di kementerian, termasuk jaringan pimpinan dilingkungan unit organisasi Ditjen Cipta Karya,

bahkan bisa sampai jenjang pejabat yang lebih operasional.

Retno berpesan kepada seluruh unit kerja untuk menerapkan Surat Edaran Menteri PUPR tersebut, dan meminta kepada, para Kasubag Tata Usaha yang bertanggung jawab atas prasarana kerja untuk melengkapi kebutuhan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan TNDE ini. Kepada Subdit Data dan Sistem Informasi, Direktorat KIP, agar dapat mendukung sistem informasi yang dibutuhkan dalam mendukung jaringan TNDE ke lingkungan kementerian, dan bagian Kepegawaian dan Ortala untuk menempatkan tenaga ASN Sekretaris pada Sekretariat Pejabat Eselon I dan Eselon II masing-masing 1 orang dan minimal 1 orang pengadministrasi umum/arsiparis.

“Dengan kelengkapan sebagaimana disebutkan diatas, saya berharap kedepan akan tercipta tata kerja sekretaris yang lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan saat ini, dan hasil akhirnya adalah peningkatan layanan kepada pimpinan Direktorat Jenderal Cipta Karya,” tutup Retno.(ind/ari)

Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

17

INFO BARU

Alat Persampahan dan Air Limbah Untuk 12 Kabupaten/Kota Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Penyerahan Peralatan Persampahan dan Air Limbah kepada 12 Kabupaten/Kota, Senin (25/01/2016) di Pendopo Kementerian PUPR.

P

enandatangan PKS tersebut disaksikan langsung oleh Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono mewakili Menteri PUPR dan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dodi Krispatmadi dengan 12 Walikota/Bupati. Sejumlah 12 daerah menerima bantuan peralatan di bidang persampahan dan air limbah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR).

18

Buletin

INFO BARU

Ke-12 daerah tersebut adalah Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Tebing Tinggi, Kota Semarang, Kabupaten Ende, Kota Kupang, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Semarang.

Selanjutnya, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Manggarai Barat.

“Kami menyerahkan aset sebanyak 42 unit dengan total biaya Rp 115 miliar dari APBN. Penyerahan aset ini akan terus dilakukan tahun depan hingga 2019 dengan mengutamakan produk dalam negeri. Hal ini sebagai memberikan insetif kepada Pemda kabupaten/kota yang mau mendorong peningkatan pelayanan sanitasi dan air limbah,” ujar Andreas.

Pemberian bantuan peralatan di bidang persampahan dan air limbah ini sebagai upaya mengimplementasikan program 100-

0-100 selama 2015-2019. Program ini terdiri dari 100 persen akses pelayanan di bidang air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen akses pelayananan di bidang sanitasi.

Mengingat keterbatasan alokasi APBD pada Kabupaten/ Kota, penyerahan peralatan di bidang persampahan dan air limbah ini bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi yang layak dan mendukung fungsi sistem pengelolaan persampahan dan air limbah.

“Penyerahan alat ini upaya mendorong Pemda dalam mewujudkan akses sanitasi universal. Manfaat dari peralatan ini selain untuk peningkatan sistem pelayanan limbah, bisa digunakan masa-masa sekarang ini untuk menghadapi kemungkinan terjadiya bencana tanah longsor dan sebagainya,” ujar Andreas. Andreas menuturkan, penyerahan peralatan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam bidang persampahan diantaranya berupa ekskavator dan bulldozer untuk mendukung operasional di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Selain itu, ada juga peralatan berupa truk sampah untuk proses pengangkutan sampah dari permukiman ke TPA. Dalam bidang air limbah, Pemerintah Pusat menyerahkan truk tinja yang berfungsi dalam penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (lPLT) serta jetter combi untuk membersihkan jaringan perpipaan air limbah dengan sistem pengelolaan terpusat. (ari) Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

19

INFO BARU

Cipta Karya Gelar Konsinyasi Penyusunan Rencana Strategis Periode 2015-2019

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Konsinyasi Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya periode 2015-2019 di Yogyakarta, Sabtu (10/01/ 2016). Acara ini bertujuan untuk memetakan target RPJMN kemudian dibandingkan dengan RKP dan Renstra Cipta Karya.

A

cara tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, dan dihadiri oleh Tenaga Ahli Direktur Cipta Karya, Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktur PPLP dan Direktur Pengembangan SPAM serta Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Ditjen Cipta Karya.

Cipta Karya pada tahun 2015 telah melakukan upaya guna mengejar ketertinggalan progres dari Bulan Juli masih kurang lebih 10%. Melalui beberapa cara percepatan seperti

20

Buletin

revisi dan sebagainya sehingga pada akhir tahun 2015 bisa memenuhi target yakni 93%. Diharapkan percepatan tersebut tidak berhenti di tahun 2015 namun dapat berlanjut di tahun 2016.

“Upaya-upaya percepatan kita di tahun 2015 nampaknya harus kita lanjutkan sesuai arahan bapak menteri bahwa pada tahun 2016 tidak hanya bicara percepatan saja tetapi juga kita diminta fokus pada kualitas,” tutur Andreas.

Andreas juga menjelaskan, alasan diselenggarakannya acara ini adalah untuk melihat sejauh mana Renstra di

INFO BARU

Dirjen Cipta Karya pimpin langsung Konsinyasi Penyusunan Renstra 2015-2019

lingkungan Dirjen Ciptas Karya dapat di finalisasi. Selain itu juga diharapkan dapat dilaksanakan pengecekan ulang atau peninjauan kembali Renstra sehingga jika ada kekurangan dapat segera direvisi, termasuk target dan sasaran yang membutuhkan justifikasi bisa dilaksanakan saat ini juga, sebelum konsultasi regional dilaksanakan pada awal Bulan Februari.

Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yaitu, pertama, Kebijakan Gerakan Nasional 100-0-100. Kedua, ada tiga fokus pendekatan pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi, membangun sistem infrastruktur permukiman, melalui pembangunan infrastruktur permukiman skala regional, dan pembangunan pada kawasan strategis nasional, fasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melalui pendampingan penyusunan NSPK, dokumen perencanaan kawasan/sektoral, serta pembangunan permukiman skala kawasan dan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan masyarakat yang dilakukan pada skala lingkungan melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Ketiga, isu-isu global terkait pembangunan permukiman meliputi Sustainable Development Goals (SDGs), perubahan iklim, pengarusutamaan gender dan kemampuan pendanaan.

bersama para peserta konsinyasi.

Sebagai tindak lanjut dari Konsinyasi Penyusunan Rencana Strategis ini setiap Unit Eselon II dilingkungan Ditjen Cipta Karya akan menyusun Renstra di level Eselon II masingmasing yang memuat kebijakan dan strategi masing-masing sektor dalam mencapai target-target yang diamanahkan dan dilengkapi dengan rencana lokasi pada tiap-tiap kegiatan di periode 2015-2019 dan akan melakukan refocusing kegiatan di lingkungan DJCK, dengan output dan outcome yang jelas.

“Saya nanti juga ingin melihat Renstra yang sudah disiapkan dari masing-masing direktorat, mudah-mudahan sekembali dari acara ini dapat dituntaskan dan segera ditandatangani,” tutup Suhono. (randal DIY/ir)

Setelah arahan dari Dirjen Cipta Karya acara kemudian dilanjutkan dengan paparan Rancangan Renstra 2015-2019, Laporan Kinerja 2015 dari masing-masing Unit Eselon 2 di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang disertai dengan diskusi Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

21

INFO BARU

Cipta Karya Gandeng KfW Tuntaskan Masalah Sampah Sebagai tindak lanjut dari tahapan penyiapan kegiatan Emission Reduction in Cities-Advanced Solid Waste Management yang sudah dimulai sejak tahun lalu, menghasilkan kesepakatan komitmen Pemerintah Jerman melalui KfW untuk memberikan dana pinjaman dan hibah sebesar EUR 140 Juta untuk kegiatan fisik.

H

al tersebut diungkapkan Direktur Keterpaduan Infrastruktur (KIP) Ditjen Cipta Karya Dwityo A. Soeranto pada acara Review Hasil Fact Finding Mission KfW di Jakarta, Kamis (14/01/2016).

“Dana hibah sebesar EUR 6,7 Juta untuk Accompanying Measures, yang digunakan untuk penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan serta penyusunan peraturan perundangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dana hibah sebesar EUR 2,6 Juta yang akan digunakan untuk penunjukan tender agent dan penyusunan Feasibility Study kegiatan tersebut,” kata Dwityo.

Review Hasil Fact Finding Mission KfW bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi eksisting serta rencana pengembangan pengelolaan persampahan di kabupaten/ kota hasil Fact Finding Mission KfW tahun 2015 lalu dan beberapa nominasi Kab/kota tambahan, termasuk kesiapan dan komitmen dari kabupaten/kota tersebut dalam pembangunan bidang persampahan di daerahnya, yang akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan lokasi final.

Pada Review Hasil Fact Finding Mission KfW dipaparkan kondisi eksisting dan rencana pengembangan pengelolaan persampahan di masing-masing kabupaten/kota yang telah lolos penyaringan awal. Paparan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Ditjen Cipta Karya bersama KfW dalam menentukan lokasi final untuk kegiatan tersebut, untuk selanjutnya dimasukan dalam lingkup penyusunan Feasibility Study yang akan segera dimulai.

“Untuk kabupaten/kota yang ternyata nantinya masih belum dinilai siap untuk ikut dalam kegiatan ini, bukan berarti menutup peluang pendanaan Pusat dari APBN maupun Pinjaman Luar Negeri untuk kegiatan persampahan, karena kegiatan KfW ini hanya satu dari banyak program pengembangan persampahan yang ada maupun sedang

22

Buletin

disusun dalam rangka mencapai target 100% cakupan pelayanan persampahan pada tahun 2019,” tutur Dwityo.

Salah satu pembangunan bidang persampahan yang sedang disiapkan untuk dapat dibiayai melalui pinjaman dan hibah luar negeri saat ini adalah Program Emission Reduction in Cities – Advanced Solid Waste Management yang diusulkan untuk pinjaman dari Pemerintah Jerman melalui KfW. “Selain itu, masyarakat harus diberdayakan dimulai dari lingkungan rumah kita. Kita harus bekerjasama dalam mengurangi sampah yang dibuang ke TPA dan dapat memanfaatkan serta mendaur ulang sampah itu menjadi barang yang bisa digunakan kembali atau yang lebih dikenal dengan 3R (Reuse, Reduse, Recycle),” ajak Dwityo.

Adapun 8 kabupaten/kota yang menjadi objek lokasi Fact Finding Mission KfW pada tahun 2015 lalu yaitu, Kota Palembang, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Malang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukabumi, serta ditambah 8 kabupaten/kota usulan baru dari Direktorat Pengembangan PLP antara lain, Kota Bandar Lampung, Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kota Semarang, Kota Bogor, Kota Denpasar, dan Kota Banjarmasin.(bns)

INFO BARU

Cipta Karya Sosialisasikan PLBN dan PIP Tingkat Provinsi di Papua

Ditjen Cipta Karya telah memulai kegiatan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Papua yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti,Pengembangan PLBN di Skouw (Muara Tami) Kota Jayapura

D

irektorat Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyelenggarakan Sosialisasi Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Tingkat Provinsi Papua di Kota Jayapura, Kamis (28/01/2016).

Direktur Pengembangan Kawasaan Permukimnan Rina Farida mengatakan, pelaksanaan pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan memerlukan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat, keterpaduan lintas sektor serta terjalinnya kerja sama yang solid antar para pemangku kepentingan di setiap lokasi pelaksanaan kegiatan. “Untuk itu kami berniat untuk segera dapat melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada kami ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan,” tutur Rina.

Rina menjelaskan, pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan yang ditangani meliputi 2 kelompok kegiatan besar, yaitu Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP). Kegiatan-kegiatan ini merupakan implementasi dari Program Nawacita yang ke-3 yakni, Membangun Indonesia dari Pinggiran yang selanjutnya telah dituangkan dalam RPIJM 2015-2019 dan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas

Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Ditjen Cipta Karya telah memulai kegiatan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Papua yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti,Pengembangan PLBN di Skouw (Muara Tami) Kota Jayapura dengan nilai kontrak sebesar Rp. 165.944.300.000. Kontrak Tahun Jamak (multi years contract) dengan PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah V telah dilakukan pada 18 Desember 2015. “Kegiatan ini ditargetkan selesai pada akhir Tahun 2016, kegiatan PIP di Skouw (Muara Tami) Kota Jayapura dengan pagu sebesar Rp. 217.679.899.000.

Kegiatan ini ditargetkan selesai pada pertengahan Tahun 2017, penyusunan Master Plan Distrik Sota Kabupaten Merauke, yang saat ini sedang disempurnakan, danpenyusunan dokumen pra desain Distrik Waris Kabupaten Keerom,” jelas Rina.

“Besar harapan kami bahwa semua elemen pemangku kepentingan di Provinsi Papua dapat terus mendukung pelaksanaaan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan sekarang dan selanjutnya, agar memberikan hasil sesuai dengan harapan kita bersama,” harap Rina.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang diwakili oleh Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua Rosina Upessy menyampaikan, bahwa kehadirannya di sini tentu tidak lepas dari tanggung jawab dalam mengemban amanah serta sekaligus sebagai wujud dari komitmennya sebagai bagian dari pemerintah, kementerian serta lembaga terkait dalam pembangunan pos lintas batas negara dan pengembangan infrastruktur permukiman. “Untuk pertemuan sosialisasi ini saya anggap sangat penting dan strategis dalam upaya kita untuk mendorong percepatan serta pembahasan isu strategis yang timbul dalam proses kegiatan ini. Di samping itu, sosialisasi ini dilaksanakan untuk memantapkan langkah dan gerak kita bersama dalam mempercepat terwujudnya kebijakan, program, kegiatan, pembangunan dan sistem kelembagaan yang responsif dan terpadu,” kata Rosina.

Rosina mengingatkan kembali bahwa makna dari kegiatan pembangunan ini adalah sebagai perwujudan masyarakat di kawasan perbatasan yang maju dan berdaya saing. “Perhatian yang sangat besar dari pemerintah ini tentunya harus kita tanggapi dengan sangat baik dan bijaksana mengingat keterpaduan pembangunan dan koordinasi yang baik bagi semua pihak yang terlibat menjadi kunci keberhasilan kita bersama,” tutup Rosina. (Randal Papua/ari) Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

23

INOVASI

Indonesia Beri Masukan pada Regional Report Asia Pasifik untuk Habitat III Dwityo A. Soeranto *)

Indonesia terus melanjutkan peran strategisnya pada panggung Habitat Dunia.

Pada Oktober 2015 lalu sukses menggelar tiga event internasional, yaitu Asia Pacific Urbany Youth Assembly (APUFY), the 6th Asia Pacific Urban Forum (APUF-6), dan Asia Pacific Regional Meeting (APRM). Kali ini Indonesia memberi masukan substansi untuk laporan wilayah (Regional Report) Asia Pasifik pada forum Expert Group Meeting (EGM) di Bangkok, 27-28 Januari 2016.

24 24

Buletin

D

elegasi Indonesia terdiri dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Andreas Suhono, Tenaga Ahli Ditjen Cipta Karya Bidang Habitat Ruchyat Deni Djakapermana, dan Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya Dwityo A. Soeranto.

EGM diadakan oleh Habitat III Secretariat yang dalam pelaksanaanya di Bangkok bekerjama dengan UN ESCAP. Peserta berasal dari beberapa unsur pemerintah terpilih, perguruan tinggi, organisasi pemerintah daerah sedunia, lembaga non pemerintah yang terkait habitat, badan-badan riset di Asia Pasifik, dan dari unsur regional office UN Habitat Asia Pasifik serta dari UN ESCAP. Acara dibuka oleh Habitat III Secretariat Roi Chiti dan welcome remarks oleh Donovan Storey, UN ESCAP, dan Bruno Dercon, mewakili Regional Office for Asia Pacific UN Habitat.

INOVASI

Selanjutnya selama dua hari disampaikan presentasi dan diskusi dalam enam sesi yaitu: (1) Towards Habitat III and the New Urban Agenda; (2) Urban Trends, Urbanization and Development From 1996 – 2015 in Asia Pacific; (3) Urban Economy and Finance in Asia Pacific; (4) Urbanization and Social Inclusion in Asia Pacific; (5) Urbanization and Environment, including Climate Change in Asia Pacific; and (6) Urbanization, Governance and access to the City.

“Kegiatan ini kami anggap penting untuk dihadiri.

Selain kesempatan memberikan input substansi dengan mengangakat tema dan kasus hasil bahasan substansi dari National Report Indonesia, juga kesempatan untuk menyampaikan informasi perkembangan persiapan Indonesia sebagai penyelenggara Preparatory Committee (PrepComm) 3 di Surabaya pada 25 – 27 Juli 2016,” ungkap Andreas Suhono.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia mempresentasikan materi terkait dua hal. Pertama, pandangan dan usulan untuk masukan regional report Asia Pacific yang berisi tentang isuisu pengembangan perkotaan yang terjadi selama periode Habitat II Istanbul 1996 - 2016. Usulan Indonesia berfokus pada upaya yang telah dan sedang terjadi, yaitu permukiman berkelanjutan dan menghadapi berbagai persoalan

pertambahan dan migrasi penduduk perkotaan setiap tahunnya, tantangan ke depan menghadapi climate change dan urban disaster and resilient, dan konsep New Urban Agenda (NUA) untuk kegiatan Habitat 2016 - 2036 dalam rangka mengatasi persoalan dan tantangan pengembangan perkotaan tersebut.

Kedua, Indonesia menyampaikan kesiapannya sebagai negara yang telah ditugaskan oleh UN Habitat sebagai penyelenggara Prepcom3 di Surabaya pada 25 – 27 Juli 2016. Pada kesempatan itu juga disampaikan beberapa hal yang sudah diselesaikan antara lain, konsep Host Country Agreement (HCA), penetapan dan kesiapan venue, upload konsep note edisi awal, pembentukan kepanitian yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah serta lembaga keamanan, serta penyusunan konsep awal agenda PrepCom3.

Catatan Penting para Ahli Pertemuan para ahli itu mencatat beberapa substansi penting terkait perkembangan perkotaan di Asia Pasifik, dan khususnya bagi kepentingan di Indonesia ke depan. Pertama, dalam menghadapi perkembangan perkotaan yang terus dinamis dan tingginya laju urbanisasi (migrasi penduduk ke Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

25 25

INOVASI perkotan), diperlukan sistem informasi dan data base yang akurat dan menyeluruh, kebijakan pengaturan hubungan kota dan desa (phery-phery) yang terukur, dan penguatan lembaga perkotaan (city agency) yang representatif serta diikuti pengelolaan permerintahan kota yang baik.

Kedua, aspek penyiapan dan penguatan kegiatan ekonomi perkotaan (kota sebagai engine of growth mencakup kegiatan industri, perdagangan, penyiapan lapangan kerja, sektor informal), pembiayaan pembangunan perkotaan (urban financing), termasuk housing financing disertai pengembangan teknologi informasinya, menjadi salah satu prioritas program New Urban Agenda.

Ketiga, pengembangan sistem urban financing harus secara nyata dikaitkan dengan taxt revenue. Urban Planning (dibaca: Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW) mempunyai kaitan erat dengan tax revenue karena pembangunan ruang dan fisik kegiatan sektoral akan memberikan hasil pajak pembangunan. Untuk itu perlu dibuat Planning Model yang dimulai dari tahapan mengatur keterpaduan program berdasarakan RTRW, pembiayaan, dan pengawasan kegiatan hasil pembangunan. Semua proses tersebut akan memberikan tax revenue sehingga diperlukan kebijakan tambahan berupa public facility management.

Keempat, karena situasi perubahan iklim akan terus berlanjut dan diprediksi akan terus memberikan dampak bencana di perkotaan maka konsep resilience city perlu dibuat dengan mempertimbangkan konsep mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tersebut. Ukuran-ukuran kemampuan dan daya dukung wilayah, ruang dan ecological foot print dipertimbangkan secara komperhensif dan sistemik untuk mendapatkan hasil perhitungan mengurangi dampak bencana. Contohnya, banjir jangan hanya dilihat sebagai hitungan karena curah hujan tinggi di perkotaan, tetapi harus dilihat dari sistem tata air dari hulu sampai hilir.

Kelima, terkait hal tersebut, hasil konvensi The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) di Paris tahun 2015 lalu yang terkait urban resilience dapat diadopsi sebagai acuan bagaimana mengurangi urban disaster akibat perubahan iklim. Selain itu konsep green citie, smart cities, green infrastructure, dan lainnya dapat menjadi fakor pendukung dalam mewujudkan resilience city.

Keenam, terkait aspek sosial cohesion dimulai dari adanya welfare unbalance yang menyebakan perbedaan besar dalam gini rasio. Dalam hal ini berbagai komponen dapat dilibatkan untuk mengatasinya. Mulai dari pembiayaan terhadap program peran perempuan, gender budget facility, penguatan peran community base role, religion role, peran pemuka dan masyarakat adat, Public Private Participation, young people generation dapat memperkuat kohesi sosial perkotaan. Selain itu Compact City dalam arti Non Fisik built up area, yaitu masyarakat sosial perkotaan yang kompak juga akan membentuk kohesi sosial. Kekuatan kohesi sosial ini akan membantu resilience city dalam mengatasi berbagai

26 26

Buletin

permasalahan kota, yang bukan saja terkait bencana fisik alam, tetapi juga di bidang ketahanan sosial dan ekonomi.

Ketujuh, untuk aspek tata kelola pemerintahan, isu desentralisasi masih menjadi bahasan yang dipersoalkan.

Proses desentralisasi yang terkait budgeting dan pembuatan keputusan harus akuntabel dan transparan. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan serta transfer skill dari kota dan wilayah yang telah sukses dapat dijalarkan kepada daerah lainnya. Selain itu, sistem pemerintahan kolaboratif dan multilevel yang efektif baru dapat dikembangkan untuk mengelola tata pemerintahan yang semakin kompleks dan tantangan pembangunan kota yang berat dengan kondisi adimistrasi dan sumberdaya yang terbatas. Disamping itu, hubungan kota dan desa terus di dorong untuk tercapainya sutainable urban development.

Kedelapan, dalam diskusi juga terungkap kritikan kepada UN Habitat. UN Habitat diminta agara jangan hanya membuat konvensi dan laporan regional dan global, menghasilkan bukubuku, dan kajian serta memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintahan Negara. UN Habitat juga seharusnya dapat mengawal bersama negara-negara untuk melaksankan agenda habitat dunia ini di setiap negara. Caranya dengan membantu serta memfasilitasi (memfasilitasi badan donor dan negara donor dalam mebina dan juga membiayainya).

Indonesia Siap Gelar PrepCom3 Selain memberi masukan pada EGM tersebut, Delegasi Indonesia juga menginformasikan bahwa pemerintah Indonesia telah menyampaikan dan mengirimkan Final Indonesia Nasional Report ke UN Habitat di New York dan di Nairobi serta ke Regional Office di Fukuoka dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

Delegasi Indonesia juga berkonsultasi dengan Roi Chiti, Regional and Interagency Coordinator Habitat III Secretariat, terkait persiapan penyelenggaraan Prepcom3 di Surabaya.

Beberapa pertanyaan dan diskusi disampaikan terkait tema meeting, issue paper, undangan, identifikasi speakers dan moderator, organisasi, interpreter, mekanisme pendaftaran, logo dan lainnya.

Dalam kesempatan pelaksanaan EGM tersebut, Dirjen Cipta Karya juga menyerahkan Laporan Proceding Pelaksanaan APUFY yang telah selesai dilaksanakan pada 18-19 Oktober 2015 yang lalu di Jakarta kepada Mariko Sato, Pimpinan Regional Office UN HABITAT for Asia Pacific beserta rekomendasinya.

Regional Report Asia Pacific Dalam lingkup Asia Pacific, disimpulkan beberapa pesanpesan kunci yang nanti akan dibawa ke Pertemuan PrepCom 3 di Surabaya dan menjadi masukan Asia Pacific untuk agenda perkotaan 20 tahun mendatang; Secara rinci, kesepakatan regional yang dicapai dalam EGM tersebut adalah sebagai berikut: (Lihat lampiran di file tabel Messages for Asia Pacific Regional Report) *) Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

INOVASI EXPERT GROUP MEETING– HABITAT 3, BANGKOK JANUARI 2016ASIA PACIFIC REGIONAL REPORT Bagian 1: Urbanisasi dan Pembangunan Pesan-Pesan Utama 1) Pembangunan berkelanjutan dalam tatanan global akan bergantung pada hal-hal yang akan dilakukan oleh forum perkotaan yang ada di Kawasan Asia-Pasifik. Sebuah sistem perkotaan yang besar telah muncul di kawasan Asia Pasifik sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi yang fenomenal selama lebih dari 20 tahun terakhir. Dalam dua dekade mendatang, sub-kawasan ini akan menghadapi peluang, harapan, dan tantangan yang luar biasa serta beragam hal yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan, serta memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan perubahan di kawasan perkotaan.

2) Urbanisasi kawasan Asia-Pasifik memiliki keuntungan demografis sebagai penggerak kesejahteraan dan inovasi yang inklusif.

Kawasan ini harus memanfaatkan generasi muda yang produktif, angkatan muda yang terdidik, serta keragaman yang berperan besar terhadap kemajuan kota-kota besar di kawasan ini.

3) Degradasi lingkungan, polusi dan bencana alam serta kerentanan terhadap perubahan iklim menjadi hal utama dan saling terkait di dalam agenda kebijakan di semua negara kawasan Asia dan Pasifik. Menjadikan kota-kota dan masyarakatnya lebih aman dan berdaya tahan merupakan warisan sekaligus menjadi kewajiban dari semua negara di kawasan Asia Pasifik.

Bagian 3: Urbanisasi dan Inklusi Sosial Pesan-Pesan Utama 1) Mengentaskan kemiskinan dan menyediakan akses perumahan dan layanan dasar yang murah dapat diwujudkan di Asia dalam masa satu generasi mendatang. Namun, upaya ini jangan sampai menghasilkan ketidak-merataan dan eksklusivitas yang baru. Kawasan ini bukan hanya membutuhkan upaya-upaya yang berkelanjutan, tapi juga upaya pengamanan yang signifikan dan terkait dengan keamanan bermukim dari pemilik dan penyewa, serta akses terhadap transportasi dan ruang publik yang aman.

2) Kota-kota di kawasan Asia Pasifik harus meningkatkan kemampuannya untuk terus berkembang melalui upaya keterbukaan dan keberagaman. Seraya terus memegang teguh tradisi dan warisan budaya, kota-kota ini juga diuntungkan dengan masuknya masyarakat baru dan perubahan gaya hidup, penciptaan peluang untuk inovasi serta keterampilan. Kota-kota tersebut harus menjadi pemandu secara nasional dalam hal pengamanan dan perluasan hak azasi manusia.

3) Masyarakat miskin perkotaan yang telah diberdayakan di banyak negara kawasan Asia Pasifik telah menjadi sumber modal sosial dan pembangunan dan harus menjadi sumber inspirasi untuk urbanisasi yang inklusif bagi kelas menengah yang baru. Prakarsa oleh masyarakat telah lama diakui sebagai sebuah nilai di kawasan ini dan seringkali diadopsi oleh banyak negara di kawasan lain untuk mempercepat pembangunan. Kota-kota tersebut harus terus melakukan hal ini dengan pendekatan yang baru, serta mendorong masyarakat kelas menengah perkotaan yang baru untuk berpegang pada aspirasi dan kemampuan yang sama.

Bagian 2: Urbanisasi dan Ekonomi Pesan-Pesan Utama

1) Dalam dua dekade mendatang, pertumbuhan ekonomi negaranegara di Asia akan digerakkan oleh urbanisasi dan investasi infrastruktur. Hal ini membutuhkan strategi ekonomi perkotaan yang baru dan tindakan transformatif yang signifikan untuk berubah dari perilaku lama yang gemar mengambil jalan pintas melalui alih fungsi lahan dan pembangunan gedung yang tidak ramah lingkungan, ke perilaku baru yang produktif, berbasis jaringan, serta ekonomi ramah lingkungan di kota dan negaranegara kawasan Asia-Pasifik.

2) Negara-negara besar di kawasan Asia-Pasifik telah menunjukkan secara meyakinkan bahwa pembangunan ekonomi lokal dan kebijakan perumahan perkotaan yang baru, merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bobot dan rentang perangkat dan peraturan fiskal harus diperluas dalam rangka mendukung perencanaan dan pembangunan menyeluruh yang dilakukan oleh kota dan kluster-kluster kota. Perangkat dan peraturan fiskal ini harus mampu mendukung perencanaan perkotaan dan wilayah secara lebih baik, serta mengakomodasi investasi di perkotaan.

3) Banyak bisnis dan sektor informal di perkotaan kawasan Asia Pasifik akan menjadi kluster ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakatnya. Kota-kota tersebut harus terus memastikan akses mereka terhadap lahan, ruang, kredit, pasar, informasi, dan pendidikan profesional.

Bagian 4: Urbanisasi dan Lingkungan Pesan-Pesan Utama:

1. Komitmen politik yang dicapai di Sendai dan Paris kini perlu diterjemahkan ke dalam komitmen politik untuk arah pembangunan yang baru di kota-kota kawasan Asia-Pasifik.

Perubahan itu tidak bisa ditunda, baik itu perubahan bertahap, maupun dalam bentuk yang tranformatif: investasi baru harus bersifat rendah karbon dan berdaya tahan.

2. Pelaksanaan urbanisasi yang berkelanjutan merupakan jalan terbaik dalam mewujudkan kota dan masyarakat yang tangguh dan berdaya tahan. Infrastruktur dan layanan yang rendah emisi serta tahan terhadap bencana alam telah diperkenalkan di kawasan Asia-Pasifik, tapi sering kali hanya sementara dan terbatas. Sebuah perubahan menuju urbanisasi rendah karbon dan berketahanan di kawasan Asia-Pasifik membutuhkan kebijakan sektoral dan kebijakan nasional yang signifikan terkait dengan gedung ramah lingkungan, transportasi rendah karbon dan hemat ruang, pengurangan penggunaan energi dan limbah serta pengelolaan siklus kehidupan. Namun demikian, ketahanan membutuhkan tindakan dan perencanaan lokal yang menyeluruh dan bersifat partisipatif.

3. Mengurangi kerentanan negara di kawasan ini membutuhkan prioritasi dan upaya bersama. Negara, kota, dan mitra-mitra pembangunan harus memfokuskan upaya mereka dalam membangun daya tahan di sub-kawasan dan wilayah yang paling rentan serta berfokus pada intervensi yang menghasilkan banyak manfaat dalam meningkatkan inklusi sosial.

Bagian 5: Urbanisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pesan-Pesan Utama: 1. Kawasan Asia-Pasifik membutuhkan sebuah lompatan besar untuk tata kelola pemerintahan di berbagai tingkatan dalam rangka mengelola skala dan kompleksitas kota, kawasan kota, dan sistem kota. Negara-negara di kawasan ini terus menerbitkan peraturan dan rencana nasional tanpa memberikan penyesuaian dan pelaksanaan di tingkat daerah. Solusi pengelolaan dan tata kelola pemerintah daerah dan kawasan kota sangatlah penting dalam upaya perubahan pengelolaan kota pada dekade mendatang.

2. Kawasan Asia-Pasifik perlu meninjau dan meningkatkan upaya mereka dalam memastikan tata kelola kepentingan publik dan demografi dalam mengembangkan kota, wilayah kota, dan kemitraan swasta-pemerintah yang melayani perkotaan . Kerangka tata kelola pemerintahan haruslah berpandangan ke depan, mengadaptasi teknologi yang dikembangkan di dalam tata kelola metropolitan di negara lain, dan tidak hanya untuk kota-kota besar saja. Kota kecil dan menengah harus memprioritaskan akses yang transparan terhadap data keuangan dan kinerja, termasuk penggunaannya, sehingga mampu memberikan manfaat teknologi untuk semua pihak di masa mendatang .

3. Para perencana dan penggiat sektor swasta memerlukan perjanjian yang baru dan akuntabel di seluruh kawasan Asia Pasifik. Perubahan pola urbanisasi di kawasan Asia-Pasifik memberikan kerangka perubahan dalam pengembangan wilayah, melalui perencanaan wilayah dan perkotaan yang inovatif serta melalui penggunaan data yang benar. Namun para perencana dan pengelola kota menghadapi benturan kepentingan dalam hal akuntabilitas, karena para pelaku pemerintahan tidak memiliki kemampuan atau hanya mampu karena terasosiasi dengan perusahaan layanan umum. Perangkat tata kelola pemerintahan secara elektronik untuk kepentingan pengawasan dan partisipasi publik harus diterapkan oleh para perencana dan penggiat pengelolaan perkotaan.

Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

27 27

INOVASI

Pentingnya Pengukuran Kinerja Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) oleh: Dian Ariyani S dan Mulyatno*)

Residu dari pengolahan pada TPS 3R yang akan diangkut ke TPA sampah

Payung hukum dari pengelolaan sampah di Indonesia adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang tersebut menggariskan paradigma pengelolaan sampah agar dilakukan sedini mungkin di sumber sampah, yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Dari aspek penanganan sampah, salah satu upayanya adalah melalui penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-ReuseRecycle (TPS 3R). Sejak tahun 2007 hingga 2015,

K

ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memfasilitasi sebanyak 595 penyelenggaraan TPS 3R yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai stimulan. Dalam mencapai gerakan 100-0-100 (100 % akses aman air minum, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi layak) yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka secara nasional, ditargetkan tersedianya tambahan pembangunan 47.456 unit TPS 3R hingga tahun 2019.

28 28

Buletin

INOVASI Mendorong Penanganan Sampah Yang TIDAK KumpulAngkut-Buang Kebijakan penanganan sampah kota di Indonesia oleh Kementerian PUPR adalah 50 % sampah perkotaan diangkut dan diolah secara langsung di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, sedangkan 50 % sisanya diolah di TPS 3R terlebih dahulu sebelum residunya (sekitar 30 %) diangkut serta diolah pada TPA sampah. Berdasarkan kebijakan tersebut, perencanaan kapasitas TPA akan mengacu pada angka 50 % sampah perkotaan dan residu 30 % dari pengolahan TPS 3R yang akan diangkut ke TPA sampah, sehingga peranan TPS 3R sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan operasional TPA sampah. Dengan pendekatan yang TIDAK kumpulangkut-buang tersebut, maka bila TPS 3R yang terbangun tidak berfungsi sebagaimana perencanaannya, maka sampah yang seharusnya diolah terlebih dahulu di TPS 3R dan hanya residunya saja yang akan diangkut ke TPA sampah, menjadi seluruhnya terangkut ke TPA sampah. Hal ini akan berdampak pada penambahan beban operasional TPA sampah dan menjadikan TPA sampah beroperasi tidak sesuai dengan kapasitas perencanaannya.

Penyelenggaraan TPS 3R harus dapat mereduksi sampah melalui pemanfaatan baik sampah anorganik maupun sampah organik. Upaya reduksi sampah anorganik minimal dengan memilah sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi seperti sampah kertas, sampah plastik, sampah logam, dan sampah gelas, untuk kemudian dipasarkan sebagai bahan daur ulang. Pemasaran hasil pilahan sampah anorganik ini dapat bekerjasama dengan lapak, bandar, maupun pabrik daur ulang. Sedangkan upaya reduksi sampah organik yang paling umum adalah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos padat, kompos cair, atau gas bio, dengan proses biologis.

Pengukuran Kinerja

Kinerja TPS 3R dihitung dengan parameter reduksi sampah melalui pemanfaatan sampah anorganik maupun sampah organik. Kinerja tersebut hanya dapat diukur, jika mempunyai target tertentu yang hendak dicapai, termasuk informasi bagaimana pengelolaan eksisting dibandingkan dengan perencanaan, efisiensi keuangan, dan efektivitas pengelolaan TPS 3R. Mengacu pada masih belum optimalnya tingkat keberfungsian atau difungsikannya TPS 3R yang telah terbangun, mendorong adanya suatu pengukuran kinerja terhadap pengelolaan TPS 3R. Pengukuran kinerja akan membantu pemangku kepentingan dalam memantau pengelolaan TPS 3R dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan perencanaannya. Salah satu keluaran kuantitatif yang dapat dipantau adalah dengan mengetahui bahwa kinerjanya telah memenuhi kebijakan penanganan sampah kota dengan menghitung kuantitas sampah residu

hanya sebesar 30 % yang akan diangkut serta diolah lebih lanjut di TPA sampah.

Melalui pemantauan ini, maka akan diketahui sejumlah parameter kinerja, seperti jumlah residu yang akan dihasilkan, satuan proses atau satuan operasi apa saja yang masih atau sudah tidak berfungsi optimal, periode ulang pemeliharaanperawatan, kondisi keuangan, dan lain sebagainya. Jika pengelolaan TPS 3R tidak terpantau kinerjanya, maka akan berdampak pada penanganan sampah kota yang juga tidak dapat dikendalikan, termasuk berdampak pada tidak terpantaunya kinerja TPA sampah.

Mengingat pentingnya pengukuran kinerja TPS 3R, maka Kementerian PUPR melalui Subdirektorat Pengelolaan Persampahan pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, telah menyusun formulasi pengukuran kinerja pengelolaan TPS 3R. Dalam perhitungan pengukuran kinerja ini, diharapkan kontribusi dari seluruh pihak-pihak yang berkecimpung dalam pengelolaan TPS 3R agar didapatkan hasil pemantauan kinerja yang tepat dan relevan. Indikator tolok ukur yang tepat memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja pengelolaan TPS 3R, serta memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Melalui pemantauan kinerja TPS 3R ini, maka pelaksanaan dari cetak biru (blue print) persampahan di kabupaten/kota yang dilakukan di tingkat nasional, akan dapat terpantau dengan semakin baik pula. Selain itu, hal ini akan memberi masukan (feedback) dalam penyempurnaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan TPS 3R ke depan. *) Penulis adalah staf Seksi Wilayah I, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: dian.ariyani@gmail.com Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

29 29

SEBAIKNYA ANDA TAHU

Tujuh Hasil Pembangunan Cipta Karya Tahun 2015 PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH PATANGPULUHAN KOTA YOGYAKARTA, D.I YOGYAKARTA

PENANGANAN DRAINASE KOTA SEMARANG , PROVINSI JAWA TENGAH

Program ini berhasil mengurangi kawasan kumuh seluas 0,41 Ha. Lingkup kegiatannya berupa pembangunan jalan lingkungan dan PJU, pembangunan talud, pemasangan hidran kering pemadam kebakaran, pembangunan ruang pertemuan, gazebo, pos ronda dan pergola, pembuatan sumur resapan, dan RTH.

Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2009 dan selesai pada tahun 2015. Dengan pembangunan rumah pompa kapasitas 35 m3 dan kolam retensi seluas 6,8 Ha mampu mengatasi masalah genangan banjir dan “rob” pada bagian wilayah Kota Semarang seluas 12,8 km2.

PEMBANGUNAN KEBUN RAYA BATURADEN KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH

Pembangunan kebun raya meliputi pembangunan taman bunga (flower bed), hamparan rumput (lawn), dan pembangunan struktur gedung kantor. Manfaat pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata sebanyak 150.000 wisatawan/tahun.

30 30

Buletin Buletin

SEBAIKNYA ANDA TAHU

REHABILITASI ISTANA KEPRESIDENAN TAMPAK SIRING KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI

Lingkup kegiatan ini meliputi fasade bangunan pengelola, pekerjaan kanopi Gedung Wantilan dan penataan ruang luar Wisma Merdeka. Diharapkan melalui kegiatan ini akan meningkatkan kunjungan wisata sebanyak 10.000 wisatawan/tahun.

PEMBANGUNAN KEBUN RAYA BALIKPAPAN KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR

Pembangunan kebun raya ini meliputi pembangunan lapangan rumput, rumah paranet pembibitan (shade house), rumah kerja, parkir kendaraan, dan plaza zona perkantoran, serta research center. Diharapkan dengan kegiatan ini akan dapat meningkatkan kunjungan wisata sebesar 70.000 wisatawan/tahun

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI

Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) yang dibangun dengan kapasitas 400 m3/hari akan dapat meningkatkan cakupan pelayanan 153.000 jiwa di wilayah Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Kota Denpasar yang tidak terlayani DSDP. Kegiatan ini juga meliputi pembangunan jaringan pipa sepanjang 5 km dengan cakupan pelayanan sebesar 1.300 SR (6.500 jiwa).

REHABILITASI BANGUNAN KERATON MANGKUNEGARAN KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH

Penataan kawasan budaya keraton ini meliputi renovasi atap dan bangunan, renovasi dinding dan renovasi lantai. Manfaat kegiatan ini akan dapat meningkatkan kunjungan wisata sebanyak 25.000 wisatawan/tahun.

Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

31 31

LENSA CK

Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono melantik dan mengukuhkan 176 Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) di lingkungan Ditjen Cipta Karya

Foto-foto: Ari dan Rizqiah

32 32

Buletin

LENSA CK

Darma Wanita Persatuan Cipta Karya Kementerian PUPR Pererat Tali Silaturahmi dengan Konsolidasi

Foto-foto: Ari dan Rizqiah Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

33 33

SEPUTAR KITA

PDAM Ketapang Segera Operasikan Dua IPA IKK di Kabupaten Ketapang Kalbar Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Satker PAMS) Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan dan pengujian (commissioning test) Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Ibu Kota Kecamatan (IKK) di Kabupaten Ketapang, Selasa(12/1/2015). Uji coba dan pemeriksaan tersebut dilakukan pada dua mesin baru yang ada di Kecamatan Delta Pawan dan Kecamatan Benua Kayong.

Kepala Satker PAMS Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Ali Tasrif mengatakan, pengujian instalasi ini mencakup tiga hal dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara terpadu. Pertama, SPAM diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat.

Satker Cipta Karya Provinsi Sumatera Barat Gelar Serah Terima Jabatan

Dengan dimulainya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016, Kamis (21/1/2015) bertempat di Gedung PIP2B Provinsi Sumatera Barat, pejabat inti Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Sumatera Barat melakukan serah terima jabatan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Suprapto mengharapkan kepada pejabat inti Satker untuk bekerja keras dan bergerak cepat namun tetap sesuai dengan peraturan yang ada. “Oleh sebab itu pejabat inti Satker mesti mengetahui dan terus belajar mengenai aspek – aspek teknis maupun administrasi,” tutur Suprapto.

34 34

Buletin

Kedua, pengelolaan SPAM dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan sanitasi masyarakat guna mendukung upaya perlindungan air baku yang terbatas. Ketiga, untuk memberikan pelayanan persampahan yang dikembangkan dengan prinsip pendekatan sampah sebagai sumber daya.

Walikota Banjarbaru Resmikan Infrastruktur PLPBK Penjabat Walikota Banjarbaru Martinus, Kamis (14/01/2016) meresmikan infrastruktur kegiatan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada kelurahan yang terpilih untuk kegiatan PLPBK lanjutan dan Kegiatan Kolaborasi Percepatan Penanganan Kumuh Kota Banjarbaru Tahun 2015 sekaligus peresmian Taman “Intan Mas” di Kelurahan Bangkal Banjarbaru.

Infrastruktur yang diresmikan selain taman yakni perpustakaan, MCK, drainase di Kelurahan Bangkal, perbaikan jalan lingkungan di Kelurahan Liang Anggang dan Landasan Ulin. Martinus mengatakan, Pemerintah Kota Banjarbaru telah mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKP2B) Provinsi Kalimantan Selatan untuk Program PLPBK sejak 2014 dan dilaksanakan di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Bangkal, Sungai Tiung dan Cempaka sebesar Rp. 1 Miliar per kelurahan.

Ruang Terbuka Hijau Kab. Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah

Edisi 01 Tahun XIV Januari 2016

35

website http://ciptakarya.pu.go.id twitter @ditjenck instagram @ditjenciptakarya 36

Buletin