Bulletinck sep15

Cipta Karya Bantu Korban Bencana Kekeringan di Banten

9

Edisi 09/Tahun XIII/September 2015

Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Patut Dicontoh

14

Pemulung pun Bermimpi Pendidikan Majukan Bangsa

28

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Sail Tomini 2015 Saat Infrastruktur Membuka Masa Depan Indonesia

LENSA CK • Seminar Pencerahan Mental Spiritual Masa Tua Bahagia Diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Lanjut Usia DKI Jakarta didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

daftar isi

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

Berita Utama Tomini 2015 4 Sail Saat Infrastruktur Membuka Masa Depan Indonesia

liputan khusus Karya Bantu 9 Cipta Korban Bencana

Kekeringan di Banten

info baru Tahap III 12 Pamsimas Dukung Target Akses 100%

4

Air Minum dan Sanitasi

Sampah Kota 14 Pengelolaan Surabaya Patut Dicontoh Karya Gandeng 15 Cipta Hongaria dan Belanda Capai

18

Target 100% Air Minum

Pengembangan Air 18 Satker Minum dan Sanitasi Provinsi

Kalimantan Timur Bagikan Air Bersih

Randal PIP Sumbar 19 Satker Terima Penghargaan dari KPPN Padang

Sanitasi di Provinsi Terus 20 Duta Dipupuk Semangat

12

dengan Penyegaran

20

Jatim Sosialisasikan 21 PIP2B “Mutu Beton” dalam

Infrastruktur Keciptakaryaaan

inovasi Cepat Kebutuhan 22 Hitung Luas Lahan untuk TPA

22

Sampah

SPAM 25 Jakstrada Berdampak Positif Bagi Pemerintah Daerah

pun Bermimpi 28 Pemulung Pendidikan Majukan Bangsa

PLUS! lensa ck • Seminar Pencerahan Mental Spiritual Masa Tua Bahagia Diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Lanjut Usia DKI Jakarta didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2

25

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Andreas Suhono Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Rina Agustin Indriani Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Utomo Adjar Prajudi, Rina Farida, Dwityo A.Tri Soeranto, Dodi Krispatmadi, Pemimpin RedaksiMochammad Natsir, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Deddy Sumantri, Sri Murni Edi K. Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Penyunting RedaksiBernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Ardhani P, Bhima Dhananjaya, Bukhori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Bukhori, Ari Iswanti,Djati Bramanti Nawangsari Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Santoso, Astaf AjiJoni Pranaya, FajarNurfathiah Drestha Birawa Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Sudarwanto, Abdurrahman, Adjar Prajudi,Edward Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Tanozisochi Diana Kusumastuti, RG. Eko DjuliLase, S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dian Irawati, Didiet A. Akhdiat,Syamsul Hadi, Respati, Joerni Makmoerniati, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Oloan MS, Sandhi Eko Bramono, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Rudi A.Widyahapsari.

Arifin, Endang Setyaningrum, Indah Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Alamat Redaksi Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M.Kebayoran Aulawi DzinBaru Nun, Jl. Patimura No. 20, 12110 Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Email Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, publikasi_djck@yahoo.com Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110

twitter Telp/Fax. 021-72796578 @ditjenck Email publikasi_djck@yahoo.com

instagram @ditjenck Cover : Aktivitas Puncak Sail Tomini 2015 (foto : bcr)

Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Visi Poros Maritim Kembali ke Mental Bangsa Sejak tahun 2009, narasi besar telah ditorehkan bangsa Indonesia dalam melaksanakan misi mengembalikan kejayaan nusantara sebagai bangsa maritim. Dimulai dengan tema Adventure to Marine Paradise (Sail Banda 2009), Small Island for Our Future (Sail Bunaken 2010), Clean Ocean for the Future (Sail Wakatobi 2011), Menuju Era Baru Ekonomi Regional Pasifik (Sail Morotai 2012), Jembatan Emas Menuju Nusa Tenggara Timur Menjadi Destinasi Pariwisata Dunia (Sail Komodo 2013), Membangun Bahari, Menuju Raja Ampat ke Pentas Wisata Dunia (Sail Raja Ampat 2014), dan Mutiara Khatulistiwa untuk Kehidupan Masa Depan (Sail Tomini 2015). “Geopolitical Destiny dari Indonesia adalah maritim,� kalimat tersebut diucapkan oleh Bung Karno pada saat pembukaan Lemhanas tahun 1965. Bung Karno sering mengulangi istilah Jasmerah atau Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah�. Kejayaan Nusantara sebagai bangsa maritim pada masa lampau diperoleh karena kemampuan mereka membaca dan mengimplementasikan potensi yang mereka miliki. Ketajaman visi dan kesadaran terhadap posisi strategis Nusantara telah membawa negara ini disegani oleh negara-negara lain pada eranya. Namun sayangnya kebijakan pemerintah selama ini lebih bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya daratan (continental orientation) dan memarginalkan sumberdaya lautan (maritime orientation).

Dari pegaleran Sail Indonesia sejak 2009 (Sail Banda) hingga 2015 (Sail Tomini), harapan besar untuk memajukan Indonesia sebagai poros maritim dunia sudah dihembuskan. Bagi pemerintah, pemakaian slogan-slogan di atas bukan tidak beralasan, melainkan pemicu semangat semua pihak untuk bergerak. Mungkin bagi sebagian orang akan sulit menterjemahkan slogan yang mengandung narasi besar tersebut. Ada juga yang mengemukakan opini bahwa sebaiknya usai diselenggarakan sail sebaiknya segala urusan dikelola swasta agar lebih terurus. Tapi jika begitu tentu tidak membuat Pemda dan masyarakat mandiri. Public budget dibelanjakan oleh birokrasi pemerintah hanya sebagai pemicu. Cita-cita besarnya harus diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sendiri, tentu saja dengan segenap pendampingan pemerintah tanpa putus.

Menteri Korodinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, dengan tegas akan mengevaluasi menyeluruh untuk mengetahui apakah Sail Tomini memiliki manfaat bagi daerah dan masyarakat secara jangka panjang. Meskipun ia tetap yakin bahwa Sail Indonesia yang ketujuh ini akan memiliki dampak ekonomi dan kesejahteraan yang cukup luas antara lain karena menggeliatnya pembangunan di berbagai sektor memanfaatkan kucuran dana dari APBN dan APBD berbagai kementerian dan lembaga negara.

Bulletin Cipta Karya Edisi September 2015 ini akan berbagi sebuah kegembiraan masyarakat Indonesia, khsusunya di kawasan Tomini dengan tujuan berbagi semangat membangun bangsa. Dukungan infrastruktur permukiman dari Ditjen Cipta Karya berupa pelataran utama dilengkap dengan prasarana dan sarana persampahan, air limbah, drainase, parking area, sistem penyediaan air minum, dan lainnya menjadi investasi penting untuk mendukung akivitas masyarakat Parigi Moutong menyambut masa depan baru mereka. (Teks : bcr) Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

3

berita utama

Sail Tomini 2015

Saat Infrastruktur Membuka Masa Depan Indonesia Keceriaan Ruli (38) seakan tak pernah habis mengungkapkan suka citanya menyambut hajatan besar bernama Sail Tomini 2015.

4

W

arga Pantai Kayu Bura Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah ini dengan semangatnya mengantarkan tamutamunya berkeliling seantero pantai yang kini menjadi ikon baru destinasi kunjungan ke Kabupaten Parigi Moutong. “Ini pengalaman pertama untuk kami kedatangan banyak tamu dari seluruh Indonesia bahkan menjadi sorotan dunia. Jika tak ada Sail Tomini, mungkin seumur hidup kami tidak pernah melihat keramaian seperti ini,� cetus Ruli kepada redaksi.

Ruli dan warga Parigi Moutong dan sekitarnya sekarang boleh berbangga dengan ikon baru berupa pelataran yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain seperti area parkir luas, MCK umum, tempat sampah di berbagai tempat, saluran drainase, plaza yang dilengkapi miniatur Perahu Pinisi, jogging track, dan lain-lain.

Masih di sekitar pelataran juga didapati rumah adat lokal,

berita utama rumah informasi, rumah sakit yang sedang dibangun (peletakan batu pertama oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani), dan fasilitas umum lainnya.

Fasilitas ruang publik tersebut melengkapi keindahan Pantai Kayu Bura yang sebelumnya sudah dibangun menara dan tugu bertuliskan “PMK Parigi Moutong Mutiara Khatulistiwa” yang megah berdiri di atas bukit di seberang pelataran yang dipisahkan oleh jalan raya. Bangunan tersebut sangat menyita perhatian pengunjung dan dapat dilihat dari jauh. Beberapa level turunan di bawahnya juga terdapat dua ruang terbuka hijau yang dibangun pemerintah setempat untuk menambah cantiknya kawasan Pantai Kayu Bura.

Semua fasilitas tersebut memenuhi syarat untuk menjadikan Parigi Moutong sebagai destinasi wisata Indonesia di wilayah timur. Tidak heran jika Presiden Joko Widodo meminta ada tindak lanjut setelah penyelenggaraan Sail Tomini 2015. “Bukan sekali datang lalu selesai, tapi harus ada keberlanjutan dalam acara ini,” kata Joko Widodo.

“Sail Tomini ini laut, teluk dan pantainya sangat indah. Tapi...,” kata jokowi yang disambut dengan tawa para hadirin. “Tapi Sail Tomini perlu dipasarkan satu hingga dua tahun sebelumnya agar semua orang tahu,” kata dia melanjutkan.

Presiden meminta acara Sail selanjutnya dipomosikan jauhjauh hari di media-media, tak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Jokowi juga meminta pemasaran juga dilakukan via media sosial untuk meraih perhatian lebih banyak orang.

Semua fasilitas tersebut memenuhi syarat untuk menjadikan Parigi Moutong sebagai destinasi wisata Indonesia di wilayah timur.

Tidak hanya tentang hal besar, singgungan Jokowi terhadap Sail Tomini juga mengena pada aspek seni. Dia mengkritik para penari yang tampil membawakan tarian tradisional. “Saya senang melihat ada tari tradisional. Kostumnya bagus. Tapi...” kata Jokowi lagi. Para hadirin tertawa mendengar Jokowi tak menyelesaikan kalimatnya.

Presiden melanjutkan penjelasannya, bahwa penampilan para penari akan lebih bagus jika mereka punya penata kostum dan koreografer. Dia memanggil salah satu penari dan bertanya berapa lama para penari berlatih. Lita, salah satu penari, menjawab bahwa mereka sudah berlatih selama tiga bulan. Menurut Jokowi, tiga bulan tak cukup untuk bersiap-siap. Seharusnya setahun atau dua tahun yang lalu sudah mulai berlatih.

“Jadi saya titip agar diperhatikan, marketing dan penyiapan

Prasarana Air Limbah di Pelataran Sail Tomini

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

5

berita utama

produknya,” kata Jokowi. Dia juga memberi ide agar acara Sail selanjutnya dapat dilakukan pada sore hari saat matahari terbenam, atau pada malam hari agar bisa menggunakan lampulampu untuk mendramatisir suasana.

Sementara Menteri Puan Maharani menyatakan bahwa Sail Tomini bertujuan untuk membangun kesadaran sebagai bangsa bahari dan maritim. “Dan juga demi percepatan pembangunan desa tertinggal di pesisir,” kata dia. Menurutnya, pelaksanaan Sail Tomini kali ini sudah melibatkan 25 kementrian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, TNI, POLRI, BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menilai bahwa laut adalah bagian tak ternilai dari kekayaan alam Sulawesi Tengah. “Laut adalah jawabannya, jika dimanfaatkan dengan baik,”

kata dia. Gubernur meminta agar pemerintah pusat memberikan dukungan berupa penyiapan SDM yang kiat, pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan perbaikan regulasi.

Sail Tomini telah digelar sejak 5 Mei 2015, dan acara hari Sabtu, 19 September 2015 menjadi puncak acara. Kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian Sail Tomini antara lain penjelajahan pulau-pulau terpencil dan Kapal Pemuda Nusantara yang membawa para pelajar Indonesia selama sebulan berkeliling pulau. Ada pula tur diplomatik yang membawa perwakilan 22 negara melihat-lihat potensi Sulawesi Tengah.

Acara puncak Sail Tomini ini juga dimeriahkan oleh tiga pesawat Sukhoi yang terbang di hadapan para penonton. Salah satu pesawat itu melakukan aksi menukik ke atas dengan posisi tegak lurus. Selain aksi sukhoi, acara dimeriahkan parade kapal perang, diawali dengan KRI Teluk Bintuni, dan disusul dengan kapal-kapal delegasi dari negara tetangga yakni Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia.

Para penerjun payung dan juga memamerkan kebolehan mereka di hadapan ribuan penonton yang memadati lokasi Sail Tomini. Aneka kapal lain seperti kapal nelayan maupun yacht kecil juga ikut berparade di deepan para hadirin.

Teluk Tomini adalah teluk terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 59.500 km persegi. Lokasi Sail Tomini ini berada di garis khatulistiwa, dengan tugu khatulistiwa yang berada di bukit. Teluk ini merupakan bagian dari segitiga terumbu karang dunia, yaitu Area Parkir pendukung Sail Tomini 2015

6

berita utama

Pelataran Sail Tomini

tempat yang memiliki ekosistem laut yang paling beragam di seluruh dunia.

Dukungan Infrastruktur Cipta Karya Ribuan masyarakat dari Kabupaten Parigi Moutong dan sekitarnya memadati pelataran utama acara Puncak Sail Tomini 2015 yang diresmikan Presiden Joko Widodo, Sabtu (19/09/2015). Pelataran yang megah itu dibangun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Fasilitas pendukung yang dibangun senilai Rp40,6 miliar berupa pelataran yang dilengkapi fasilitas ruang terbuka hijau, parking area kapasitas 300 kendaraan roda empat, jalan akses dan pedestrian sepanjang 500 meter.

Di area pelataran juga dibangun prasarana air limbah, sanitasi terpadu berupa 6 unit WC jongkok dan duduk yang dilengkapi instalasi pengolah air limbah (IPAL), drainase primer, serta prasarana persampahan berupa 56 unit bin sampah, dump truck, truck arm roll, dan motor pengangkut.

Infrastruktur permukiman pendukung lainnya adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) beserta jaringan perpipaannya.

Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan air minum di Kecamatan Parigi Tengah dan Parigi Utara. SPAM Parigi Tengah memiliki kapasitas 30 liter/detik dan dapat melayani 1.600 Sambungan Rumah.

Ditjen Cipta Karya selalu memberi dukungan infrastruktur permukiman pada gelaran sail. Hal ini untuk mendukung percepatan pembangunan daerah kepulauan dan tertinggal, mendorong masuknya investasi dan minat wisatawan, serta meningkatkan citra Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kontribusi Ekonomi Sail Tomini selain merupakan ajang promosi pariwisata Sulawesi Tengah, juga memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). “Dampaknya kepada masyarakat sangat besar. Karena itu perlu didukung semua pihak,� kata Kepala Seksi Pemasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulteng, Ros. Ia mengatakan dalam beberapa bulan terakhir ini, masyarakat di beberapa desa di sekitar lokasi Sail Tomini bagai mendapatkan durian runtuh. Banyaknya tamu yang datang ke lokasi Sail Tomini yang dipusatkan di Pantai Kayubura, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parimo membawa banyak berkah bagi masyarakat sekitarnya.

Prasarana persampahan di Pelataran Sail Tomini

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

7

berita utama

Pelataran Sail Tomini 2015

Dia mengatakan banyak rumah penduduk yang disewakan kepada para tamu yang datang dari berbagai kota bukan saja di dalam wilayah Sulteng, tetapi dari luar.

Selain itu, warga di sekitar lokasi juga memanfaatkan peluang tersebut menambah pendapatan rumah tangga mereka dengan membuka usaha-usaha kecil seperti menjual makanan/minuman dan berbagai kebutuhan lainnya. “Dan rata-rata dagangan mereka laris dijual,” kata Ros. Dia juga menambahkan, tentu lokasi Sail Tomini setelah kegiatan pariwisata tersebut berakhir, akan banyak dikunjungi para pengunjung.

Karena itu, masyarakat yang ada di sekitar lokasi harus tetap

Ditjen Cipta Karya selalu memberi dukungan infrastruktur permukiman pada gelaran sail.

memeliharanya karena sarana dan prasana pendukung yang dibangun di obyek wisata menghabiskan anggaran miliaran rupiah.

“Pemerintah Provinsi Sulteng maupun Pemkab Parimo tentu berharap ke depan, lokasi Sail Tomini menjadi obyek wisata unggulan baru di Kawasan Timur Indonesia (KTI),”katanya.

Lokasi Sail Tomini berjarak sekitar 80-an km dari Kota Palu dan berada pada jalur utama Trans Sulawesi yang selama ini ramai dilewati kendaraan dari dalam maupun luar wilayah Sulteng.

Dari Kota Palu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil menempuh perjalanan sekitar dua jam menyusuri jalan nasional Taweli-Toboli atau jalur “Kebun Kopi” yang terkenal memiliki 300 tikungan tajam dan jalannya berkelok-kelok di sebelah kiri dan kanan jalan adalah tebing dan jurang cukup dalam. (Teks: bcr/berbagai sumber)

liputan khusus

Cipta Karya Bantu Korban Bencana Kekeringan di Banten Sepanjang Juli hingga September 2015 beberapa wilayah di Indonesia mengalami kekeringan yang berujung pada status bencana.

S

ebut saja di Banten, musim kemarau yang masih terjadi membuat Pemerintah Provinsi Banten memperpanjang status bencana kekeringan hingga akhir September 2015. Hujan yang tidak kunjung datang telah menyebabkan puso di pesawahan dan kekurangan air bersih di provinsi itu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, Komari, menyatakan status darurat kekeringan diperpanjang dari 15 hingga 30 September. Sebelumnya, diberlakukan sejak 1 September sesuai dengan SK Gubernur Banten. Komari mengatakan, empat daerah yang sudah dinyatakan statusnya sudah darurat yakni Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. “Sebanyak 61 kecamatan dari 155 kecamatan yang ada di Banten mengalami kekeringan.

Kekeringan tersebut tersebar di 163 desa dan delapan kabupaten kota,� ungkap Komari.

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

9

liputan khusus

Hal tersebut diungkapkan Untuk mengatasi Kepala Satuan Kerja (Satker) kekurangan air bersih, Tanggap Darurat Permukiman pendistribusikan ribuan Cipta Karya Abdul Hakam liter air terus dilakukan Untuk mengatasi kekurangan air bersih, ketika dihubungi, Kamis kepada masyarakat yang pendistribusikan ribuan liter air terus dilakukan (13/08/2015).

“Berdasarkan membutuhkan.

“Kita BNPB, dalam hal ini optimalkan mobil tangki, kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kementerian hanya bersifat setiap hari ke 72 kecamatan supporting, kami sudah tersebut, satu mobil tangki menambah armada 1 MTA empat kali mendistribusikan berkapasitas 4000 liter, jadi air setiap harinya. Selain totalnya 3 MTA,” tutur Abdul itu juga masih membuat pompanisasi di sejumlah titik untuk mendapatkan air bersih,” Hakam.

Sementara, Kepala Wilayah II PDAM Tirta Kerta Raharja ujarnya.

Ia mengungkapkan, untuk mengatasi ketersediaan air bersih, Kabupaten Tangerang, Bambang Suryadi menjelaskan, kekurangan pihaknya juga sudah mendistribusikan sebanyak 45 ribu liter air air yang dirasakan masyarakat disebabkan selain musim kemarau untuk kebutuhan masyarakat, dan menyiapkan sembilan tanki juga karena bobolnya tanggul air sungai Cisadane yang berakibat air tidak tertampung melainkan langsung mengalir ke laut. mobil berkapasitas 5.000 liter.

Sementara itu, Gubernur Banten definitif, Rano Karno “Keringnya sungai Cisadane menyebabkan pasokan ke rumahmengatakan, bahwa pihaknya sudah menginstruksikan kepada rumah warga menjadi terhenti, sehingga 120.000 Sambungan BPBD Banten agar terus melakukan distribusi air bersih ke Rumah tidak memiliki air. Berbagai upaya dilakukan untuk masyarakat yang kini kesulitan mendapatkan air bersih untuk mengatasi krisis air bersih ini. Dengan adanya bantuan dari Ditjen Cipta Karya ini, kami sangat berterima kasih,” ujar Bambang. kebutuhan sehari hari.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bambang mengharapkan, masalah air di Kabupaten dan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan bantuan Kota Tangerang tidak berlangsung lama, dengan percepatan 3 Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 4000 liter dan 10 Hidran perbaikan pintu air Bendung Cisadane tersebut yang diperkirakan Umum (HU) berkapasitas 2000 liter guna memenuhi kebutuhan 19 Agustus mendatang. Selain itu, kami sangat berterima kasih adanya bantuan dari Ditjen Cipta Karya. air bersih di Kabupaten Tangerang.

10

liputan khusus

Sebelumnya, PDAM Kabupaten Tangerang juga diminta dukungannya untuk menambah suplai air ke kawasan Kalideres Jakarta Barat.

Tinjauan lapangan ini diawali ke kantor PALYJA di IPA I Pejompongan Jakarta untuk mendapatkan informasi awal terkait masalah tersebut. Kemudian dilanjutkan ke input water meter di Warung Gantung Jalan Daan Mogot melihat tekanan air. Pengecekan pressure point control ini juga dilakukan ke Jalan Veteran 1 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Dari pengecekan tersebut didapatkan bahwa tekanan air hanya mencapai 0,2 atmosfer. Namun ketika dicek pressure point control di Jalan Veteran I tidak ada tekanan air lagi.

Warga Kelurahan Kroncong Kota Tangerang, Lia (50), mengaku kekurangan air sejak Senin ini sangat menyulitkan warga dalam melakukan aktivitasnya. “Kami sangat terbantu, walaupun harus berebut dengan warga lain untuk mengambil air, bantuan dari Kementerian PUPR ini meringankan beban kami. Kami berharap kesulitan ini dapat segera teratasi dan kembali normal,” harap Lia. Sebelumnya, PDAM Kabupaten Tangerang juga diminta dukungannya untuk menambah suplai air ke kawasan Kalideres Jakarta Barat. Permohonan tersebut dilayangkan Anggota Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PUPR, Syamsul Hidayat. Dia mengharapkan adanya tambahan suplai air dari PDAM Kabupaten Tangerang dari 78 menjadi 85 liter/detik, mengingat untuk suplai air di kawasan tersebut diambil dari Kabupaten Tangerang.

Sehingga tekanan air bisa naik, hingga batas yang diharapkan

Warga Kelurahan Kroncong Kota Tangerang, Lia (50), mengaku kekurangan air sejak Senin ini sangat menyulitkan warga dalam melakukan aktivitasnya.

yakni 2 atmosfer, serta mensuplai air minum ke masyarakat dilakukan secara bergiliran.

Hal itu terkait hasil investigasi BPPSPAM terkait pelayanan air minum kepada masyarakat di Jakarta Barat terutama di sekitar Kecamatan Kalideres, 27 Juli lalu. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui penyebab terhentinya aliran air ke kawasan tersebut.

Dalam pengecekan ini BPPSPAM didampingi perwakilan dari PT.PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) yakni Customer Service Unit (CSU) Division Head Asep Rahmat dan Kepala Departemen Distribusi Jakarta Barat Deny Safrijal.

Menanggapi permintaan tersebut perwakilan PDAM Kabupaten Tangerang Bara Pangiluan Hatta mengungkapkan, hal itu sulit dilakukan. Pasalnya mulai pukul 05.00 WIB hingga 17.00 WIB pihaknya harus mengalirkan air ke tempat lain di Tangerang salah satunya di Duta Garden, sementara pipa untuk mengalirkan ke kawasan tersebut dengan yang ada di Jakarta Barat menggunakan pipa yang sama.

“Akibatnya untuk kawasan yang jauh seperti Komplek Merpati Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres sempat tidak mendapatkan air. Untuk mengatasi masalah ini direncanakan akan dibuat pipa paralel sehingga aliran air dapat lebih maksimal. Selain itu secara bertahap pihaknya akan menaikkan valve (katup untuk membuka atau menutup aliran air) dari 17 hingga 21 putaran,” jelas Bara. (Teks : Hendra Jamaludin/Bramanti Nawangsari)

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

11

info baru

Pamsimas Tahap III Dukung Target Akses 100% Air Minum dan Sanitasi Kewajiban negara memberikan akses air minum yang aman dan sanitasi yang layak untuk 100% penduduk Indonesia akan didukung dengan program nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

12

info baru

D

alam kurun 2008-2016, melalui Pamsimas Tahap I sampai III, sebanyak 11 juta jiwa penduduk Indonesia akan menikmati akses perpipaan dan non perpipaan terlindungi, serta prasarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat di perdesaan.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Andreas Suhono, mengharapkan komitmen dari pemerintah kabupaten untuk mendukung per­ siapan dan pelaksanaan program Pamsimas III di wilayahnya.

Dukungan tersebut penting untuk mencapai universal access layanan air minum dan sanitasi pada 2019 sesuai amanat RPJMN 2015-2019.

Pada sosialisasi Pamismas III di Denpasar (1/9/2015), Ditjen Cipta Karya mengundang sebanyak 190 kabupaten yang belum menjadi lokasi program Pamsimas III. “Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen pelaku kebijakan di daerah terkait dengan pembangunan air minum dan sanitasi yang merupakan tanggung jawab dan urusan wajib daerah,” ungkap Andreas.

Andreas menambahkan, peningkatan yang dituntut untuk mencapai universal access selama 5 tahun ke depan sangat signifikan, yaitu sekitar 30% atau 6% per tahun peningkatan akses aman air minum secara nasional. Sasaran universal access tersebut terdiri atas 60% akses aman air minum melalui jaringan perpipaan dan 40% akses aman air minum melalui bukan jaringan perpipaan terlindungi, serta tercapainya 100% PDAM sehat. “Upaya pen­ capaian target universal access air minum dan sanitasi tersebut

Pada sosialisasi Pamismas III di Denpasar (1/9/2015), Ditjen Cipta Karya mengundang sebanyak 190 kabupaten yang belum menjadi lokasi program Pamsimas III.

2013-2016 untuk menunjang pengembangan permukiman yang berkelanjutan di 218 kabupaten/kota yang tersebar di 32 provinsi.

Program Pamsimas III bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target universal acess 2019 di sektor air minum dan sanitasi, melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Terkait dengan tujuan Pamsimas untuk meningkatkan pe­ nerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat, Pamsimas diha­ rapkan turut menyumbang pengurangan dampak negatif aki­bat belum optimalnya pembangunan air minum dan sanitasi.

Andreas mengungkapkan kerugian ekonomi mencapai Rp. 57 Triliun atau sekitar 2,3% GDP Indonesia (WSP, 2008). Di bidang kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 29/1000 kelahiran, atau masih di atas target MDGs yaitu 23/1000 kelahiran, tingginya angka kejadian diare sebesar 6,7 kejadian/tahun, dan terdapat juga 9 juta anak pendek (stunting) yang mana 17-27% dapat dikurangi dengan sanitasi yang baik (Riskesdas, 2013).

(Teks: krisna_randal bali/bcr)

memerlukan upaya kolaboratif semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan lembaga mitra,” tegas Andreas.

Pamsimas III dilaksanakan atas dasar keberhasilan dan pembelajaran yang diperoleh dalam pelaksanaan tahap I dan II. Pamsimas III akan dilaksanakan di 15.000 desa yang tersebar di seluruh kabupaten di 33 provinsi mulai 2016. Sebelumnya pada Pamsimas tahap I (2008-2012), sebanyak lebih dari 6 juta jiwa penduduk di 6.865 desa yang tersebar di 110 kabupaten/kota pada 15 provinsi telah mendapatkan akses aman air minum dan sanitasi yang layak. Sedangkan Pamsimas tahap II yang dilaksanakan pada

Edisi Edisi 094Tahun 084Tahun XIII4September XIII4Agustus 2015

13

info baru

Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Patut Dicontoh Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia bisa mencontoh Walikota Surabaya dalam mengelola sampah.

Rumah Kompos Keputran, salah satu pusat pengolahan sampah di Surabaya

Ikon Kota Surabaya

S

elayaknya sampah harus dikelola sejak dari hulu atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebe­ lum menumpuk kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tidak mudah merubah budaya masyarakat khususnya dalam menciptakan lingkungan kumuh menjadi bersih, tertata baik dan hijau.

Menurut Walikota Surabaya, Tri Rismaharini ada beberapa keuntungan bila sampah dikelola dengan baik. Pertama, memangkas biaya pembuangan ke TPA. Kedua, mengurangi tekanan sampah di TPA. Keuntungan lainnya adalah bila sampah diubah menjadi kompos. Dan air limbah sebelum dibuang ke sungai (disaring\dioleh terlebih dulu) maka akan menghasilkan nilai ekonomis yang hasilnya dapat digunakan untuk merawat taman-taman kota berikut biaya listrik.

“Semula kami merasa kesal dan marah melihat kondisi lingkungan yang kotor dan kumuh. Saya berfikir warga harus diberikan contoh langsung agar budaya mereka berubah. Pada akhirnya apa yang diperbuat (ngajar membuat kompos) oleh warganya dijadikan peluang menambah penghasilan keluarga,” tutur Tri Rismaharini, saat menjadi pembicara dalam Workshop

14

yang digelar KATGAMA bertema: Pemanfaatan Sampah Perkotaan Sebagai Sumber Energi Selasa (15/9) di Jakarta.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) , Andreas Suhono dalam kesempatan mewakili Menteri PUPR menyatakan kota Surabaya dapat dijadikan contoh dalam hal mengangani sampah kota. Menurutnya, ada 3 pendekatan yang bisa dijalankan dalam penanganan sampah kota. \yakni membangun system (Hulu – hilir), Memfasilitasi Pemda dan stakeholder hingga sampai membangun kelembagaannya serta pemberdayaan masyarakat.

Andreas berharap dari KATGAMA nantinya akan tercipta suatu inovasi khususnya dalam pengelolaan sampah yang green wish processing. Masalah sampah juga masuk dalam target program yang harus dituntaskan (100 0 100) pada tahun 2019. Pemerintah selama ini telah mensosialisasikan pengelolaan sampah dengan konsep 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle). Bahkan menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai, konsep ini masih sebatas publikasi yang belum maksimal didukung masyarakat. Terkait dengan ini maka anak-anak pelajar (SD, SMP) perlu diperkenalkan tentang tata cara menjaga lingkungan. Caranya mereka diajarkan agar membuang sampah pada tempatnya.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menceritakan penga­ lamannya. Diakui, saat ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya dirinya mengaku menolak. Dirinya merasa tugas ini sangat amatlah berat. Berkat kegigihan dan kesabaran dalam memberikan edukasi terkait pemanfaatan sampah dan peluang bisnis. Lambat laun warga Surabaya mulai merubah sikap dan mendukung program Walikota dalam mengelola sampah dilingkungan tempat tinggal mereka.

Diakui, dirinya belajar langsung dari ahli pembuat kompos (orang Jepang) lalu ilmunya diajarkan langsung kepada ma­ syarakat. Terbukti: langkahnya disambut positip. Bahkan war­ganya saat ini menjadikannya usaha kompos sebagai mata pencaharian mereka. Yakni dengan menjual kompos dan sayur-mayur, hasil dari kerja keras mereka. Warga Surabaya diberikan training cara bercocok tanam dengan menggunakan kompos dan me­ man­ faatkan air limbah untuk menyiram tanaman.

“Banyak diantara warga kami yang kerap membeli mobil baru setiap panen raya. Mereka kaya dari hasil menjual kompos dan sayuran. Pelanggan mereka kebanyakan hotel-hotel berbintang.

Pihak hotel tidak perlu sulit lagi mencari sayuran terbaik. Cukup pesan dari petani kami,” tegas Risma. (Teks : Sony)

info baru

Cipta Karya Gandeng Hongaria dan Belanda Capai Target 100% Air Minum Tantangan pencapaian universal acces air minum pada tahun 2019 tidak dapat dicapai oleh Pemerntah tanpa menggandeng stakeholder, termasuk negara lain. Kali ini Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengandeng Hongaria dan Belanda untuk mencapainya.

D

irektorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus ber­ upaya mendorong pemenuhan kebutuhan air mi­ num, sanitasi, dan permukiman layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti kita berupaya menyediakan 100% akses air minum layak, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi sehat me­ lalui Gerakan 100-0-100.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Andreas Suhono dalam Workshop Roadmap to Cities Without Slum and 100% Water and Sanitation for Indonesia, Senin (31/08/2015), di Jakarta. Workshop ini merupakan kerjasama Ditjen Cipta Karya dengan Leiden University, Belanda, dan NUFFIC, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pegawai pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka mendukung upaya gerakan 100-0-100 yang dicetuskan Kementerian PUPR sesuai arahan dalam RPJMN 2015-2019. Narasumber yang hadir dalam

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

15

info baru acara workshop antara lain Cor Dijkgraff, Yap Kioe Sheng, dan Paul Rabe dari International Institute for Asian Studies of Leiden University.

Andreas menjelaskan, kebutuhan infrastruktur permukiman akan meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Sebagai bentuk antisipasi kecenderungan pemanfaatan ruang perkotaan yang semakin intensif, Ditjen Cipta Karya telah me­ lakukan berbagai upaya pengaturan, pembinaan, pengawasan, maupun pembangunan untuk meningkatkan kualitas permukiman di tanah air.

Dalam lima tahun terkahir, cakupan pelayanan air minum meningkat dari 47,7% pada tahun 2009 menjadi 70,5% pada tahun 2014 dan cakupan pelayanan layanan sanitasi juga mengalami peningkatan dari 51% pada tahun 2009 menjadi 61,04% pada tahun 2014. Tahun 2015 ini, Ditjen Cipta Karya menghadapi tan­ tangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh dengan luas 38.431 Ha yang tersebar di berbagai kawasan perkotaan.

“Di bidang air minum, Ditjen Cipta Karya menargetkan pembangunan SPAM Regional dengan kapasitas 3.500 liter/ detik, SPAM Perkotaan dengan kapasitas 12.270 liter/detik, SPAM Perdesaan dengan kapasitas 7.274 liter/detik, serta SPAM Khusus dengan kapasitas 1.500 liter/detik. Pengembangan SPAM tersebut diharapkan bisa menambah jumlah sambungan rumah hingga lebih dari 4.200.000 rumah tangga,” tutur Andreas.

Di bidang air limbah permukiman, target pembangunan Ditjen Cipta Karya dalam periode 2015-2019 antara lain pengembangan

IPA SPAM IKK Kuala Behe Kabupaten Landak Kalimantan Barat

sistem air limbah skala kota di 12 kabupaten/kota, sistem air limbah skala komunal di 458 kabupaten/kota, dan sistem air limbah skala kawasan di 150 kabupaten/kota. Sedangkan di bidang persampahan, pembangunan diarahkan pada pengembangan TPA di 163 kabupaten/kota, dan pengembangan infrastruktur TPST/3R di 850 kawasan.

Penataan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam Renstra Kementerian PUPR, sebagaimana disebutkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Peru­ mahan dan Kawasan Permukiman bahwa peningkatan kua­

16

litas lingkungan permukiman kumuh dilakukan melalui upaya pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.

“Upaya perbaikan permukiman kumuh telah dilakukan peme­ rintah sejak tahun 1969, yaitu melalui Kampung Improvement Program (KIP) yang dilaksanakan di kota-kota besar seperti Ja­ karta, Bandung, dan Surabaya. Ketika itu, untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh, pemerintah mengambil kebijakan untuk memperbaiki kampung, sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan penggusuran rumah kumuh atau pemindahan secara besar-besaran,” kata Andreas.

Andreas menambahkan, sasaran utama program KIP adalah peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pendekatan Tribina, yaitu bina fisik lingkungan, bina perekonomian masyarakat, dan bina sosial masyarakat. Program KIP ini berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi oleh dunia internasional, bahkan menjadi contoh penanganan permukiman kumuh di negara lain.

Semangat dan prinsip KIP menjadi acuan saat ini dalam program pemberdayaan masyarakat.

“Kita memahami bahwa penanganan permukiman kumuh perlu ditempuh dengan cara bijak dan manusiawi, misalnya dengan memadukan pendekatan top-down sesuai peraturan yang berlaku, atau dengan pendekatan bottom-up yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat,” tambah Andreas.

Hongaria Bantu SPAM di 34 Lokasi Ditjen Cipta Karya telah mengalokasikan anggaran tahun 2015 untuk kegiatan IKK Water Supply Program And Small Scale

info baru Water Treatment Plant For Water Scarcity Area melalui pinjaman Pemerintah Hongaria sebesar Rp. 170 Miliar dari total rencana alokasi pinjaman sebesar Rp. 1,3 Triliun. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum IKK (SPAM IKK) di 34 lokasi IKK dengan kapasitas 20-40 liter per detik yang rencananya akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri Pemerintah Hongaria sebesar USD 50 Juta.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Keterpaduan Infra­ struktur Permukiman Dwityo A. Soeranto dalam workshop Pe­ nyiapan Pelaksanaan IKK Water Supply Program And Small Scale Water Treatment Plant For Water Scarcity Area Melalui Pinjaman Pemerintah Hongaria, di Jakarta, Rabu (09/09/2015). “Sehingga diperlukan kepastian kesiapan pelaksaan yang meliputi perjan­jian kerjasama, legalisasi terhadap kesiapan lahan, dan alokasi dana pendampingan dari Pemda Kabupaten/Kota pada tahun 2016,” kata Dwityo.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Cipta Karya tahun 20152019 telah disusun ke dalam program-program prioritas yang mendorong peran pemerintah daerah dalam mencapai target RPJMN 2015-2019 yaitu mewujudkan akses pelayanan air mi­ num 100%, pengurangan kawasan kumuh hingga 0%, dan akses pelayanan sanitasi 100%. Adapun pendekatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan pada 3 pendekatan utama yaitu, pembangunan sistem skala regional, kabupaten/kota dan kawasan (Entitas), fasilitasi Pemerintah

Daerah dalam kemandirian pembangunan infra­struktur dab pem­ ber­daya­an masyarakat.

“Pendekatan tersebut dilakukan untuk mendorong keterpaduan berbagai program yang dilakukan Ditjen Cipta Karya menuju keberlanjutan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan, baik dalam basis regional, kabupaten/kota, kawasan, maupun lingkungan,” tutur Dwityo.

Dwityo mengungkapkan dalam upaya memenuhi target capaian nasional Bidang Cipta Karya tersebut, khususnya Sektor Air Minum, dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp. 274,8 Triliun. Sudah tentu pemenuhan pendanaan ini melalui kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah serta masyarakat. Selain itu, perlu adanya alter­natif sumber pendanaan lain­nya untuk membiayai ke­giatan Bidang Cipta Karya.

“Dalam kegiatan IKK Water Supply Program and Small Scale Water Treatment Plant for Water Scarcity Area, kabupaten/ kota calon penerima manfaat harus melengkapi dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan, utamanya komitmen Pemda penerima kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan ini, “tegas Dwityo.

Dwityo berharap peran aktif semua peserta workshop dalam proses penyiapan pelaksanaan kegiatan IKK ini. “Semua pihak hendaknya bisa mempercepat pelaksanaan kegiatan tersebut,” tegas Dwityo. (Teks: bcr)

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

17

info baru

Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Timur Bagikan Air Bersih Pemanfaatan air sungai sebagai sumber air bersih masih banyak dilakukan masyarakat Kota Samarinda, terutama warga yang belum mendapat sambungan air bersih dari PDAM.

G

una memastikan masyarakat mendapat air baku yang sehat dari sungai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Satker PAMS) Provinsi Kaltim menggelar Kampanye Publik Air Minum 2015, Senin (14/09/2015).

Mengambil tema Air Bersih untuk Kehidupan, Sanitasi Untuk Masa Depan, kampanye tersebut dilaksanakan di Dusun Purwobinangun, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Kegiatan yang diisi dengan sosialisasi dan pembagian air bersih itu disambut baik oleh warga Purwobinangun yang terdiri dari 450 Kepala Keluarga (KK).

Kepala Satker PAMS Provinsi Kalimantan Timur, Syafrudin mengatakan, kampanye ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk membantu warga memanfaatkan sumber

air menjadi air bersih dan layak konsumsi. Pada kesempatan ini, Syafrudin juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan memanfaatkan air secara sederhana agar tidak mencemari sumber air yang ada disekitar.

Selesai melakukan sosialisasi, Satker PAMS Provinsi Kaliman­ tan Timur bekerja sama dengan PDAM Kota Samarinda lang­sung membagikan air bersih dan tawas kepada masyarakat sekitar.

Masyarakat pun langsung beramai-ramai mengambil air sungai hasil olahan tersebut yang dibagikan selama tiga hari.

Sementara Direktur Utama PDAM Kota Samarinda, Alimudin, menyambut baik kegiatan ini. “Kegiatan ini sangat positif karena termasuk sosialisasi kesehatan, terutama pada saat ini Samarinda sedang mengalami musim kemarau. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat dimudahkan dalam memperoleh air bersih,� ungkap Alimudin. (Teks : umi-Randal Kaltim/ari)

18

info baru

Satker Randal PIP Sumbar Terima Penghargaan dari KPPN Padang Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (16/9/2015) menerima penghargaan “Apresiasi Prospec” dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Padang.

B

ertempat di Aula Kantor KPPN Kota Padang, Kepala KPPN Kota Padang Subur Bahariyanto menyerahkan piagam penghargaan kepada 10 Satker terbaik.

Kesepuluh Satker terbaik yaitu terdiri dari, Satker Randal PIP Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Pangkalan Udara Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Ditpolair Provinsi Sumatera Barat, BPS Kota Padang, Biro SDM Polda Provinsi Sumatera Barat, TVRI Stasiun Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Subur, penghargaan ini merupakan wujud apresiasi terhadap Satker yang dinilai baik dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Indikator penilaian meliputi tiga faktor, yakni progres penyerapan keuangan, penyampaian LPJ, dan ketepatan waktu rekonsilisiasi.

Selain mendapatkan piagam penghargaan kesepuluh

Satker terbaik ini memperoleh kemudahan dalam semua urusan dengan KPPN hingga habis Tahun Anggaran, antara lain untuk memasukkan SPM, rekonsiliasi dan urusan lain tanpa harus antri terlebih dahulu.

Sementara Kasatker Randal PIP Provinsi Sumatera Barat Syafriyanti mengungkapkan, penghargaan sebagai Satuan Kerja terbaik dari KPPN Kota Padang merupakan hasil dari kinerja bersama. “Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras semua staf dan menjadi penyemangat dalam meningkatkan kinerja Satker Randal PIP Provinsi Sumatera Barat,” ujar Syafriyanti.

Dalam tahun yang sama Satker Randal PIP Provinsi Suma­ tera Barat telah menerima penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat sebagai Satker Terbaik dalam UAPPA-Wilayah.

(Teks : Ria Juni Putra/Randal Sumatera Barat/bns)

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

19

info baru

Duta Sanitasi di Provinsi Terus Dipupuk Semangat dengan Penyegaran

Sejak tahun 2008 hingga 2014, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak hanya satu kali absen merekrut Duta Sanitasi, yaitu pada 2009.

P

ada 2015 ini perekrutan kembali ditiadakan, namun diganti dengan pembinaan dan penyegaran Duta Sanitasi yang sudah ada.

Sebelum mereka mengikuti penyegaran di tingkat nasional, Duta Sanitasi provinsi yang pernah mengikuti Jambore Sanitasi Nasional dari 2008-2014 dikumpulkan oleh masing-masing Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) provinsi.

Salah satu contohnya Satuan Kerja PAMS Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan Gathering Duta Sanitasi Tahun 2008-2014 Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti Lomba Kiprah Duta Sanitasi dan Lomba Ide Kreatif Duta Sanitasi Tahun 2015 di Banjarmasin, Kamis (17/09/2015). Kegiatan ini diikuti oleh 19 Duta Sanitasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili PPK Persampahan Satker PAMS Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, dulu melalui Satker PPLP Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Kegiatan Lomba Poster dan Karya Tulis Dalam Rangka Pemilihan Duta Sanitasi Provinsi Kalimantan Selatan, namun tahun ini kegiatan tersebut mengalami perubahan format. “Meskipun tema masih sama pada kesempatan ini para Duta Sanitasi yang telah terpilih sejak tahun 2008 sampai 2014 diberi kesempatan untuk kembali memberikan karya terbaik mereka dalam bidang kampanye penyehatan lingkungan permukiman,� tutur Rio. Rio mengharapkan, Duta Sanitasi dapat menjadi kader perubahan dalam masyarakat untuk pola hidup bersih karena

20

kondisi lingkungan permukiman masih memprihatinkan baik persampahan, sistem drainase, air limbah dan penanganan air bersih, meski pemerintah terus melakukan pembangunan prasarana dan sarana. “Kondisi ini turut diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pola perilaku hidup sehat, padahal sektor yang paling menentukan adalah partisipasi atau peran serta masyarakat. Untuk itu misi Duta Sanitasi sebagai ajang kampanye dan edukasi bidang penyehatan lingkungan diharapkan mampu berdialektika dan mendorong dukungan masyarakat untuk mengelola sarana prasarana bidang PLP dan membangunnya secara mandiri sehingga permukiman sehat dapat terwujud,� ungkap Rio. Rio menambahkan, ajang ini dapat menjadi penyegaran untuk para Duta Sanitasi agar kembali mempersembahkan karya terbaik sebagai eksistensi atas pengetahuan dan kesadaran yang telah didapatkan, dan sebagai wahana silaturahmi bagi para Duta Sanitasi. Dengan pergaulan dan pengaruh sosial lebih luas, Duta Sanitasi berpeluang untuk mempengaruhi masyarakat di sekitar tempat tinggal, keluarga, sekolah/kampus dan komunitas pergaulannya, untuk berubah dan membangun pola hidup sehat yang baik. Sehingga peran sebagai agen perubahan tetap terjaga dan bahkan semakin kuat.

(Teks : Hardian Wahyudi/Randal Kalimantan Selatan)

info baru

PIP2B Jatim Sosialisasikan “Mutu Beton” dalam Infrastruktur Keciptakaryaaan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Sosialisasi dengan tema “Mutu Beton Dalam Infrastruktur Bidang Cipta Karya” di Gedung PIP2B Provinsi Jawa Timur, Senin (31/08/2015).

S

osialisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur bidang cipta karya di Provinsi Jawa Timur dan sekaligus memberikan informasi terkait “product knowledge” terhadap berbagai pilihan produk dan teknik pengaplikasiannya agar menghasilkan infrastruktur bidang cipta karya yang bermutu. Mengingat saat ini tuntutan masyarakat terhadap kualitas pembangunan infrastruktur bidang cipta karya cukup tinggi, perlu disikapi oleh pemerintah maupun penyedia jasa dengan meningkatkan pengetahuan dan sharing pengalaman dalam praktek-praktek perencanaan fisik, pelaksanaan, maupun supervisi yang baik.

Kepala Satker Randal PIP Provinsi Jawa Timur, Suyanto mengingatkan, dunia konstruksi terus berkembang sehingga pengetahuan dan pilihan teknologi harus terus update agar infrastruktur bidang cipta karya yang dibangun dapat bermutu, efisien dari sisi biaya tetapi memiliki umur bangunan yang panjang. “Target RPJMN yaitu Gerakan 100-0-100 yang saat ini sedang hangat harus disikapi dengan mewujudkan infrastruktur

yang berkualitas dan mampu bermanfaat secara maksimal kepada masyarakat,” kata Suyanto.

Hadir dalam sosialisasi ini berbagai penyedia jasa pelaksana dan konsultan supervisi serta tim teknis dari Satker-Satker APBN bidang Cipta Karya di Provinsi Jawa Timur. “Semoga dengan sosialisasi ini peran PIP2B dalam dunia informasi permukiman dan bangunan dapat terus berkembang” tutup Suyanto.

Selanjutnya Ahli Beton dari Fakultas Teknik Sipil Institut Tek­ nologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Mudji Irmawan, pada paparannya menekankan pentingnya perencanaan teknis dalam kontruksi yang didukung oleh pelaksana yang memiliki integritas serta pemilihan komposisi bahan, desain dan suplier yang berkomitmen. “Mutu beton tidak sama dengan mutu pelaksanaan, oleh sebab itu proses yang baik harus diperhatikan pada setiap tahapan serta menerapkan SNI 03-2847-2002,” tutur Mudji.

(Teks : Eko Febrianto/Randal Jawa Timur/bns)

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

21

inovasi

Aplikasi Formula Pemuda Super:

Hitung Cepat Kebutuhan Luas Lahan untuk TPA Sampah Widya Anantya dan Anna Sofiana*)

Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata “sampah�?

Kotor? Bau? Ya, tidak bisa kita pungkiri memang sampai saat ini itulah gambaran yang tertanam dalam pikiran kita, masyarakat pada umumnya, mengenai sampah.

TPA Aer Tembaga Kota Bitung

22

D

ari hari ke hari, timbulan sampah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup masyarakat. Lalu, kemanakah sampah ini akan dibawa? Dimanakah sampah ini akan diproses? Hingga saat ini, keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah masih sangat diperlukan sebagai tempat penerimaan akhir sampah, yang seharusnya hanya menampung residu dari sisa proses pengolahan sampah.

Apapun jenis pengolahan sampah, keberadaan TPA sampah masih diperlukan untuk menampung residu, sisa pengelolaan sampah. Sejauh ini, masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum memahami, bagaimana cara menentukan luas TPA sampah yang dibutuhkan untuk sebuah kabupaten/kota. Hal ini berdampak pada TPA sampah hanya dirancang “seadanya�, berdasarkan lahan yang tersisih dan tersedia. Jika diambil analogi, perencanaan kota yang seperti ini adalah ibarat perencanaan rumah tinggal, yang tidak diikuti oleh perencanaan WC. Akhirnya,

inovasi TPA sampah hanya mampu mengolah sampah untuk waktu yang sangat singkat, karena memang cetak birunya tidak pernah diformulasikan dengan baik dalam perencanaan kota pada jangka panjang (20 tahunan).

Syarat Penyediaan Lahan TPA sampah terdiri dari sarana utama dan sarana penunjang.

Sarana utama mencakup unit pengolahan sampah/sel landfill, unit pengolahan air lindi, unit pengolahan gas bio, serta alat berat.

Sedangkan sarana penunjang mencakup jalan akses, gapura, pagar, jalan operasional, jalan ram, kantor, jembatan timbang, pos jaga, tempat cuci kendaraan, hanggar alat berat, sumur pantau, sarana ibadah, sarana air bersih-sanitasi-listrik, saluran drainase, tanggul, talud, serta ruang terbuka hijau.

Saat ini, pembangunan TPA sampah dapat didanai oleh negara melalui APBN sebagai stimulan dan berperan co-current dengan pengalokasian dana APBD. Hanya saja, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi sebelum pembangunan TPA sampah, untuk dapat dilaksanakan.

Kriteria-kriteria tersebut diantaranya adalah kabupaten/ kota yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Klaster A, telah mengikuti Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), tersedia lahan untuk pembangunan TPA sampah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sudah dibebaskan, tersedia dokumen perencanaan TPA sampah yang

dilakukan di lokasi tersebut. Selanjutnya, jika lahan sudah sesuai dengan RTRW, lahan tersebut sudah harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan akte kepemilikan lahan.

Jika pembebasan lahan masih harus dilakukan, maka prosesnya sudah harus mencapai proses pembayaran yang dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

TPA Regional Nambo Kabupaten Bogor

Pemerintah kabupaten/kota harus dapat melakukan estimasi kebutuhan luas lahan yang dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur TPA sampah.

TPA Regional Legok Nangka

disusun berdasarkan hasil tes tanah (tes sondir dan tes boring), tersedia dokumen lingkungan untuk TPA sampah berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk lahan dengan luas lebih dari 10 hektar atau berupa Usaha Kelola Lingkungan (UKL) atau Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk lahan dengan luas lebih kecil dari 10 hektar, dan terdapat surat pernyataan pemerintah kabupaten/kota mengenai kesediaan untuk mengalokasikan dana untuk operasi-pelihara-rawat TPA sampah.

Di antara keenam kriteria kesiapan sebagaimana disebutkan di atas, ketersediaan lahan merupakan hal mendasar, namun sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan TPA sampah.

Harus dipastikan bahwa lokasi pembangunan TPA sampah telah tercantum di dalam RTRW kabupaten/kota. Jika hal tersebut tidak termaktub dalam dokumen RTRW, meskipun lahan sudah dibebaskan, namun pembangunan TPA sampah tidak dapat

Perkiraan Kebutuhan Lahan untuk TPA Sampah Pemerintah kabupaten/kota harus dapat melakukan estimasi kebutuhan luas lahan yang dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur TPA sampah.

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, secara spesifik pada Subdirektorat Pengelolaan Persampahan, selaku pembina keteknikan sistem penanganan sampah pada tingkat nasional, telah mengembangkan metode perhitungan cepat dengan mengembangkan Formula Pemuda Super (PErhitungan MUdah DAri SUbdirektorat PERsampahan), yang dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperkirakan berapa luas lahan yang harus dibebaskan untuk membangun TPA sampah.

Perhitungan ini diambil dengan pendekatan Gerakan 100-0100/Akses Universal, bahwa sampah diangkut dari kota sebanyak 50 % dengan pendekatan kumpul-angkut-buang ke TPA sampah

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

23

inovasi dan 50 % diolah di Tempat Pengolahan Sampah Reduce-ReuseRecycle/TPS 3R yang residunya (sejumlah 15 % dari total timbulan sampah) diolah di TPA sampah, sehingga menghasilkan kuantitas sampah terolah di TPA sampah sebanyak 65 % dari jumlah penduduk.

Selain itu, tinggi tumpukan sampah diasumsikan sebesar 15 meter (tergantung pada kekuatan tanah berdasarkan hasil tes sondir dan tes boring), faktor bentuk lahan 0,7, timbulan sampah sebesar 3 liter sampah tercampur/orang/hari, densitas sampah meningkat dari semula 250 kg/m3 menjadi 750 kg/m3 di TPA sampah, umur sebuah unit pengolahan sampah adalah 5 tahun, umur teknis 4 buah unit pengolahan sampah adalah 20 tahun, serta tingkat okupasi unit pengolahan sampah adalah 60 % dari luas keseluruhan TPA sampah, maka diperoleh luas TPA sampah (dalam satuan hektar), yang diformulasikan:

sebesar 100.000 jiwa dan sampah ditangani dengan pendekatan Gerakan 100-0-100, maka luas TPA sampah yang dibutuhkan agar memiliki umur teknis 20 tahun adalah 7,543 hektar. Contoh lain adalah jika Kota B memiliki jumlah penduduk perkotaan sebesar 200.000 jiwa dan sampah ditangani dengan pendekatan Gerakan 100-0-100, maka luas TPA sampah yang dibutuhkan agar memiliki umur teknis 20 tahun adalah 15,086 hektar.

Dengan adanya rumus perhitungan singkat tersebut yang diformulasikan dalam Formula Pemuda Super, maka diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat semakin mudah dalam menghitung kebutuhan luas lahan untuk TPA sampah yang dibutuhkan. Pengalokasian lahan dengan sejumlah tersebut pada lokasi yang sesuai peruntukkannya, kemudian dibakukan dalam dokumen RTRW, untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan teknik rinci dan pembangunan TPA sampah.

Luas TPA sampah (hektar) = 7,543 x 10-5 x jumlah penduduk (jiwa)

*) Penulis adalah staf Seksi Wilayah I, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: widya. anantya@yahoo.com

Sebagai contoh, jika Kota A memiliki jumlah penduduk perkotaan

TPA Sanggrahan Kab. Temanggung

24

inovasi

Jakstrada SPAM Berdampak Positif Bagi Pemerintah Daerah Dokumen Kebijakan Strategi Daerah terkait Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) ternyata berdampak positif bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menyusun dokumen tersebut.

Pasalnya, daerah memiliki landasan dalam menerapkan kebijakan dan strategi pemenuhan kebutuhan akan air minum bagi masyarakat.

S

alah satu daerah yang telah merasakan manfaat dokumen Jakstrada SPAM adalah Kabupaten Probolinggo. Setelah memiliki dokumen Jakstrada SPAM, yang kemudian direalisasikan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, dapat digunakan untuk mendapatkan dana, baik dari APBD, APBN, maupun bantuan luar negeri.

“Karena dengan adanya Jakstrada SPAM, daerah memiliki program yang jelas dalam penyelenggaraan SPAM. Disamping itu menyusun Jakstrada SPAM merupakan kewajiban bagi daerah,” jelas Anggota Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), M. Aulawi Dzin Nun, saat menjadi pembicara pada acara Sosialisasi dan Advokasi Jakstrada SPAM, di Semarang, Kamis (10/9/2015)..

Jakstrada SPAM merupakan bagian dari upaya percepatan akses aman air minum 100% di tahun 2019 sebagaimana amanah RPJMN 2015-2019. “Kegiatan pembangunan kita ini dipantau berbagai stakeholder, termasuk ombudsman yang merupakan lembaga yang memiliki kepentingan terkait pelayanan umum,” tuturnya.

Ia berharap, dengan dilakukannya sosialisasi dan advokasi itu akan semakin banyak daerah yang menyusun Jakstrada, dan

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

25

inovasi pada akhirnya bermuara pada terbitnya peraturan kepala daerah mengenai hal tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Maladiyanto menyatakan, dokumen Jakstrada dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) sebagai dasar rencana terpadu program investasi infrastruktur jangka menengah. “Mengingat pentingnya Jakstrada SPAM ini pendampingan penyusunan Jasktrada SPAM oleh BPPSPAM ditujukan bagi daerah yang telah menyusun RISPAM. Saat ini sebanyak 120 pemerintah kabupaten/kota telah menyelesaikan RISPAM dengan berpredikat baik. Dan yang diundang menyusun Jakstrada SPAM ini Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat,� tuturnya.

Dengan adanya aspek pengaturan yang jelas, menurut Maladiyanto, penyelenggaraan SPAM di daerah dapat dipantau kinerjanya untuk menjamin kepentingan masyarakat.

Advokasi Jakstrada Menyediakan air minum bagi masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada

SPAM) yang menjadi acuan dan pedoman pemangku kepentingan di daerah tersebut. Sehubungan dengan hal itu Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) tanpa henti mendorong daerah dengan melakukan sosialisasi dan advokasi Jakstrada SPAM. Sosialisasi dan advokasi telah dilaksanakan di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua, yang diikuti 10 kabupaten/kota dan 3 provinsi yakni Papua, Papua Barat dan Maluku Utara.

Dalam kegiatan itu, Anggota BPPSPAM, Aulawi Dzin Nun, memaparkan pentingnya Jakstrada terhadap pengembangan air minum tidak hanya untuk memajukan tingkat kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Saat ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih dihadapkan pada beberapa masalah diantaranya masalah pengembangan usaha dan perluasan pelayanan, masalah penyesuain tarif, masalah teknis seperti kebocoran yang relatif masih tinggi, masalah keuangan, kelembagaan atau kapasitas sumber daya manusia, serta kepemimpinan dan profesionalisme.

Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pendukung Pengembangan Sistem SPAM IKK Jawilan Kabupaten Serang

26

inovasi Penyedian Air Minum (BPPSPAM) melakukan Sosialisasi dan Advokasi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM), di berbagai daerah.

menggali seluruh tantangan dan potensi dalam pengembangan SPAM di daerah. Di sebagian Papua, persoalan pembebasan lahan hak ulayat menjadi isu yang harus dapat dicarikan solusinya,” tegasnya.

Selain itu Plt. Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program BPPSPAM, Hosen Utama menegaskan bahwa dalam urusan air minum pemerintah pusat hanya bersifat melakukan dukungan, pembinaan dan pengawasan. Sementara yang terdepan me­ ngurusi urusan tersebut adalah Pemda. “Jadi Pemda yang ter­ depan dalam melaksanakan program-program pengembangan SPAM dan pemerintah pusat nantinya hanya menambahkan yang kurang-kurang saja,” ungkapnya.

Menyediakan air minum bagi masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Jakstrada SPAM merupakan bagian dari upaya percepatan akses aman air minum 100% di tahun 2019 sebagaimana amanah RPJMN 20152019.

Gerakan 100-0-100 tidak hanya menghadapi tantangan untuk pelaksanaannya tetapi juga dari sisi pendanaan. Perhitungan sementara kebutuhan pendanaan untuk mencapai gerakan 100-0100 sebesar Rp. 833,8 Triliun, sedangkan pendanaan APBN sangat terbatas. Dilihat dari dana tahun anggaran 2014 hanya sebesar Rp 17 Triliun, APBN perlu dukungan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar itu. Kemitraan menjadi kunci penting dalam terwujudnya gerakan 100-0-100 baik dalam pelaksanaan maupun pendanaannya.

“Untuk itu Diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan masyarakat,” ujar Aulawi.

Mengingat pentingnya penyusunan Jakstrada dan RISPAM untuk penyelenggaraan SPAM di tingkat Pemda sesuai dengan amanat perundang-undangan, agar pemerintah daerah lebih terarah dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM, maka BPPSPAM mempunyai tugas untuk membantu pemerintah daerah untuk menyusun Jakstrada penyelenggaraan SPAM serta akan memfasilitasi daerah dalam bentuk pendampingan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk menyusun dokumen tersebut.

Sebagai pendampingan tahun 2015, ditujukan kepada daerah yang telah/sedang menyusun RISPAM. “Tim penyusun Jakstrada SPAM tidak segan-segan untuk

Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Jakstrada SPAM ini me­ ru­pakan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan di beberapa daerah antara lain, Medan, Palembang, Surabaya, Makassar, Bali dan Papua. “Diharapkan setelah kegiatan ini , Pemda dapat me­ nyusun draft Jakstrada SPAM yang kemudian dapat dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati maupun Peraturan Wali Kota,” tutur Hosen.

“Semoga dengan adanya aspek pengaturan yang lebih jelas penyelenggaraan SPAM di daerah baik perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang dilakukan oleh penyelenggara SPAM di daerah dapat di pantau kinerja serta keberlanjutaannya sehingga dapat terwujudkan pelayanan kepada masyarakat yang terjamin K4-nya (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan),” tutup Bakti.

(Teks : Hendra Jamaludin/Jamaludin Tiro/Marsya Paramitha)

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

27

inovasi

Pemulung pun Bermimpi Pendidikan Majukan Bangsa Ahmad Asnawi*)

Sekolah sampai meraih gelar sarjana merupakan kebanggaan orang tua.

Penulis pernah menghadiri acara wisuda di Bandung, dengan lulusan termuda usia 19 tahun dan wisudawan tertua 91 tahun, sebuah angka cantik, lebih unik dari nomor kendaraan manapun.

S

ementara baru baru ini, ujian nasional SMP di Bogor, diikuti oleh nenek usia 73 tahun, dan ketika ditanya, dia akan melanjutkan ke tingkat SMA. Termuda adalah seorang anak pada usia 10 tahun, karena untuk mendapatkan ijazah SMP untuk masuk SMA. Kita kenal guru, punya sebutan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.

Penulis yakin, timbulnya angka-angka tersebut karena inspirasi seorang guru. Adakah yang layak, setelah guru, untuk mendapat gelar tersebut? Ada, itulah pemulung. Merekalah yang tiap hari, siang dan malam memburu sampah, untuk memilih dan memilah, membantu pemerintah, pengusaha dan lingkungan.

Mulai dari lorong dan gang permukiman, sampai ke TPA (Tempat Pemprosesan Akhir sampah). Apakah pemulung merupakan citacita mereka sejak kecil? Karena tidak ada pilihan pekerjaan lain, kalau ingin masuk dunia kerja formal, yang ditanya pasti ijasah.

Program pemerintah wajib belajar 12 tahun, lengkap dengan kartu pintar atau bantuan operasional sekolah merupakan langkah nyata untuk mencerdaskan bangsa. Rencananya akan ada sekolah satu atap SMP dan SMA. Mengapa tidak? Ujian nasional dan ijazahnya dikeluarkan ketika akan lulus SMA, jadi hanya satu kali. Memang benar, siswa dapat biaya bantuan sekolah, tetapi biaya transport dan biaya hidup sampai lulus tidak ada jaminan gratis.

Dalam pelajaran sejarah kita temukan, Jepang cepat bangkit setelah diluluhlantakkan bom di Hirosima dan Nagasaki. Ternyata yang muncul dalam benak tokoh mereka, berapa jumlah guru

28

yang masih hidup? Sampai sekarangpun negeri matahari terbit tersebut cepat pulih setelah ditimpa Tsunami. Mereka yakin, dengan pendidikan membuka banyak kesempatan.

Belajar dari mantan anak pejabat Kota Solo, yang memberikan kursus gratis bahasa Inggris. Diberikan kepada yang mau, bukan kepada yang tidak mampu. Merupakan program yang perlu ditiru dan dikembangkan. Kalau ditanya, pada anak lulusan SMA, bukan mereka mau kerja, tetapi ingin kuliah. Beasiswa yang disediakan pemerintah dan pengusaha, hanya untuk siswa miskin. Kenyataan

inovasi

di lapangan, siswa miskin terutama di desa sulit akses. Sementara lebih banyak siswa yang hampir miskin (ekonomi pas-pasan) dan mau kuliah tetapi tidak bisa mendapatkan biaya kuliah tersebut.

Seharusnya, beasiswa terbuka seluas-luasnya dan bisa dinikmati oleh siapapun yang penting lulus test, bukan khusus untuk orang tua yang tidak mampu. Tetapi kepada siswa dan orang tua yang mau sekolah dan kuliah.

Penulis pernah mengalami, bagaimana sulitnya menempuh untuk lulus SMA, dan nilai IQ hanya 100. Orang lain, karena mampu, sudah semangat ketika SMA karena akan kuliah di perguruan tinggi negeri dan favorit. Singkat cerita, penulis bisa kuliah tetapi hanya bisa masuk diploma satu (D -1). Tetapi siapa sangka, bahwa orang tua sempat pinsan, karena mendengar anak lulus test, tetapi tidak ada untuk biaya kuliah. Sampai dia tutup usiapun, dia tidak cerita, penulis hanya tahu setelah dapat kerja, dan informasi dari saudara. Dari diploma inilah penulis dikenalkan tentang teori dan pengetahuan tentang sampah.

Kuliah dimulai diploma satu, dipupuk dengan keringat dan air mata, akhirnya penulispun bisa menyelesaikan kuliah sampai magister. Semua dilalui secara bertahap (D1, D3, S1 sampai S2). Dan kuliahnya semua di perguruan tinggi negeri dan favorit, dengan akses beasiswa bagi yang mampu, mampu test masuk jurusan.

Ketika teman penulis bertanya kenapa bisa sampai demikian, jawabannya karena dendam positif, ingin jadi kebanggaan orang tua. Dan penulis jadi tahu, benar pendidikan membuka banyak kesempatan.

Bagaimana dengan mereka yang praktek tentang memilah sampah (pemulung), mereka punya anak dan keturunan. Siapa yang peduli pendidikan anak-anak mereka? Mengutip kata menteri pendidikan pada kabinet kerja: Untuk mengubah dunia, bukan berapa banyak harta yang dikumpulkan, tetapi bagaimana kualitas sumberdaya manusianya. Pepatah Cina mengungkapkan, bahwa langkah seribu dimulai dari langkah pertama. Ada juga yang berbunyi: Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lihat sekarang, negeri tirai bambu tersebut disegani di Asia.

Pentingnya pendidikan, bukan hanya edukasi bagi yang mampu, yang hanya penghasil sampah, tetapi lebih penting mendorong bagi pemulung sampah agar anak mereka bisa sekolah dan mampu kuliah dengan pendekatan bantuan bagi yang mau, bukan bagi yang tidak mampu.

Anggaran Pemerintah Pusat dan Provinsi jauh lebih besar dari kabupaten/kota. Ada Kabupaten/kota, mempunyai cara, dengan fasilitasi kepala daerah, mengumpulkan khusus pejabat eselon 2 (para kepala dinas), kemudian sang pemimpin bertanya, siapa yang bisa dan cepat berkoordinasi dan konsultasi dengan pusat dan provinsi tentang program dan kegiatan khususnya bidang infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kemudian pada hari berikutnya diundang pejabat eselon tiga, dengan pertanyaan yang sama. Terakhir rapat khusus pejabat eselon IV, pertanyaannya pun sama. Mereka tetap melaksanakan jabatan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan mendapat tugas tambahan dari kepala daerah, untuk percepatan pem­ bangunan. Dampaknya pembangunan jauh berbeda dengan wilayah lain.

Lain lubuk lain pula ikannya. Ketika penulis melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang, penulis awalnya sempat penasaran, terhadap jalan- jalan yang bagus dan mulus di kota apel tersebut. Ternyata mereka memiliki tim satgas, dengan bantuan radio lokal, masyarakat akan menginformasikan ke satgas, jalan yang rusak, sampah yang tidak terangkut dan genangan air limbah. Prinsipnya sederhana, jalan yang berlubang, pasti kecil dulu, sebelum besar, tim satgas yang akan segera bertindak dan bekerja, menutup jalan yang rusak tersebut.

Sampah yang dibuang ke selokan, menyumbat air, dan akan meluap sampai ke jalan. Sekuat apapun konstruksi jalan, kalau sudah digenangi air, akan cepat rusak. Kemudian dibuat perencanaan dan penganggaran terpadu, agar jalan lebih kuat, dan menjadi prioritas pada tahun berikutnya. Imbasnya, penulis bisa mencoba dan menaiki mobil pemadam kebakaran keluaran tahun 1962, masih laik jalan dan berfungsi dengan baik.

Coba bandingkan dengan kota yang lainnya, sering kita lihat, ada jalan yang ditanam dengan pohon pisang, dipupuk dengan sampah yang tidak terangkut, dan ternak lele pada genangan air selokan yang meluap ke jalan. Dari dua wilayah tersebut, pendekatan dalam menyelesaikan infrastruktur dan sanitasi, tidak terdapat di bangku kuliah manapun. Kita sebetulnya belajar sejarah, tetapi tidak mau mengambil hikmah. Kalau hal positif, ambil dan praktekkan, kita satukan kelebihan dan hilangkan kekurangan.

Ada juga salah satu pemerintah provinsi, mencari bibit unggul untuk calon guru, calon dokter dan calon insinyur, dengan program beasiswa dan terbuka seluas-luasnya mengundang siswa-siswi SMA/SMK untuk test mengikuti seleksi pendidikan.

Kemudian dikuliahkan ke Yogya, Bandung dan Jakarta. Mulai dari biaya kuliah, biaya hidup hingga transportasi. Anggaran tersebut ditanggung semua oleh pemerintah provinsi. Setelah selesai kuliah, kembali membangun dan bertugas di provinsi asal. Hasilnya, salah satu alumninya sekarang sedang ikut karantina untuk ikut lomba desainer tingkat regional, setelah memenangkan lomba tingkat SMA dan tingkat provinsi. Kementerian PPN/Bappenas, Kementrian Kesehatan dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sudah menyediakan beasiswa sarjana sampai magister, dan persayaratannya khusus PNS. Tapi dari SMA/SMK ke Perguruan Tinggi, beasiswa bagi yang mau, nampaknya contoh provinsi tersebut yang lebih tepat sasaran.

Mudah-mudahan dapat jadi inspirasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang lain. Orang yang jadi pemulung, salah satu bukti orang yang mau kerja. Tidak ada satupun pemulung yang ingin cita-cita anaknya jadi penerus.

Dengan bantuan pemerintah dan pengusaha, bukan hanya anakanak mereka menjadi generasi penerus dan generasi pelurus tapi juga menjadi generasi pengurus bangsanya. Bangga jadi warga Indonesia. Pantas, mengutip kata salah satu kepala daerah, bahwa harapan adalah semangat. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. *) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

29

sebaiknya anda tahu

MENGAPA INI BAIK ?

Planter | Box Tanaman

Desain

Desain

Material

Pembuatan box tanaman tidak harus menggunakan desain kotak konvensional, namun bisa dibuat permainan bentukan geometri seperti pada contoh ini.

Box tanaman yang baik, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tanaman, namun juga tempat duduk untuk pengguna.

Penggunaan material yang berbeda antara dinding box tanaman dengan permukaan dinding box tanaman membuat tampilan visual yang cukup baik.

MENGAPA INI KURANG BAIK ?

Planter | Box Tanaman

Konstruksi

Finishing

Material

Pembuatan dinding box tanaman harus dibuat dengan perkuatan yang baik agar tidak mengalami dinding patah seperti pada gambar.

Box tanaman harus dibuat dengan finishing yang baik agar memiliki tampilan visual yang baik.

Penggunaan material beton ekspos tanpa finishing seperti ini tidak akan bertahan lama terhadap cuaca, juga terhadap tekanan dari bagian dalam box tanaman.

30

sebaiknya anda tahu

MENGAPA INI BAIK ?

Lampu|Desain

Desain

Desain

Peletakan

Desain

Desain lampu minimalis na­mun memenuhi persya­ ratan fung­ sional memi­liki kele­bihan tam­ pilan visual yang baik.

Desain lampu seperti ini sangat minimalis, berfungsi sebagai pegarah, dan memiliki efek visual bayangan ke semua arah dan gelap terang menjauhi lampu.

Peletakan lampu sebaiknya didesain dengan jarak ideal agar pencayahaan dapat opti­ mal dan efisien, dapat pula dile­takkan sesuai dengan pola yang diinginkan mengikuti tema taman yang diharapkan.

Desain lampu yang baik tidak selalu memberi cahaya dari atas ke bawah namun juga dapat dilakukan dengan menerangi objek dari bawah dengan menggunakan lampu uplight, disertai dengan spesifikasi yg tahan beban dan durabilitas yang baik karena menghadap ke atas.

MENGAPA INI KURANG BAIK ?

Lampu Taman|Desain

Penempatan

Desain

Kerapian Instalasi

Desain

Penempatan lampu pada batang pohon ini merupakan contoh kurang baik yang sebaiknya tidak dilakukan.

Lampu ini memiliki desain konvensional, namun desain se­perti ini sangat rawan ter­ha­ dap kerusakan karena pe­nu­ tup lampu bulat (terekspose) dan meng­guna­kan material kaca.

Lampu luar ruangan seperti pada contoh ini memiliki instalasi kabel yang terekspos, sehingga berpeluang menim­ bulkan bahaya.

Desain lampu kurang menarik sehingga mengakibatkan tam­ pilan visual taman yang kurang baik.

Edisi 094Tahun XIII4September 2015

31

lensa ck

Seminar Pencerahan Mental Spiritual Masa Tua Bahagia Diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Lanjut Usia DKI Jakarta didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Foto-foto : Manti dan Aji

32

lensa ck

Foto-foto : Manti dan Aji

Edisi Edisi 094Tahun 084Tahun XIII4September XIII4Agustus 2015

33

seputar kita

Aceh Usung Responsif Gender dalam Gerakan 100-0-100

PDAM Perlu Didorong Untuk Mencari Alternatif Pembiayaan Sejalan dengan target akses aman air minum 100% pada tahun 2019, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi PDAM untuk meningkatkan cakupan pelayanan. Oleh karena itu PDAM perlu didorong untuk tumbuh (growth) dengan mengidentifikasi dan menangkap peluang, menciptakan inovasi dan meningkatkan entrepreneurship, termasuk mencari alternatif sumber pem­ biayaan.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam upaya percepatan penye­ diaan air minum serta mencapai program 10 juta sambungan rumah, perlu diberikan akses bagi PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional. “Peraturan Presiden atau Perpres 29 tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum telah memberikan akses pembiayaan kepada PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional,” tegas Anggota Badan Pendukung Sistem Pengembangan Air Minum (BPPSPAM) dari unsur masyarakat pelanggan, Syamsul Hidayat MS, saat membuka workshop Monitoring Pinjaman Perbankan, di Banjarmasin, Jumat (11/9/2015).

Pemerintah Provinsi Aceh menggandeng World Bank melalui kegiatan “Selaras” untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan peran perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Kegiatan ini diarahkan mendukung peningkatan kualitas permukiman dalam Gerakan 100-0-100 yang responsif gender melalui Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) yang saat ini dikawal Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPPB) Provinsi Aceh mengelaborasi P2KP dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan keterlibatan perempuan dalam advokasi dan berperan mendapatkan perlindungan dan kesetaraan hak dengan laki-laki. Hal ini dibahas dalam Lokakarya Penguatan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Gampong dalam Pencapaian 100-0-100 yang Responsif Gender di Banda Aceh (26/08/2015).

Acara dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Aceh, Kepala BPM Provinsi Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Perwakilan PEMDA dari 12 kabupaten/kota beserta, unsur perangkat Desa dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Konsultan P2KP, KMP, dan OSP 10 Aceh.

Kementerian PUPR Tingkatkan Kepedulian Terhadap Lansia Pensiunan Karyawannya Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengamanatkan bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Kementerian PUPR, Lana Winayanti, dalam seminar Pencerahan Mental Spiritual Masa Tua Bahagia dengan tema Berpikir dan Bersikap Menikmati Masa Tua Bahagia, di Ruang Pendopo Kementerian PUPR, Kamis (3/09/2015).

“Lansia adalah masa depan kita bila Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia umur panjang kepada kita, karena itu perlu mempersiapkan diri dan orang-orang di sekitar kita untuk dapat menerima karunia tersebut dengan tulus iklas

34

supaya dapat merasakan kebahagian dan kesejahteraan untuk menjalani kehidupan,” kata Lana.

Segenap Pimpinan dan Karyawan Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Hari Raya

Idul ADHA 1436 H

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

instagram :

@ditjenck