Kiprah 73

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

1

2

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

NUANSA

JALUR MUDIK 2016 HUNIAN, INFRASTRUKTUR, KOTA DAN LINGKUNGAN

Dewan Redaksi: Setia Budhy Algamar Rido Matari Ichwan Amwazi Idrus Dedy Permadi Pemimpin Umum: Velix Wanggai Pemimpin Redaksi: Wara Novella Redaktur Pelaksana: Arif Fajar • Djuwanto Redaksi: Krisno Yuwono • Bimo A • Djoko Karsono Mirah N • Warjono A Budi Hartati • Gustav S A Mukmin • Sambiyo Warsono • Noorman W • Indah P Editor: Wayan Yoke • Sri Rizqi Gustiarini• Hideko Desain/Artistik: E Prananta • Eko Wahono • Rangga Fotografer: Odhy A • Andika • Agus Iwan S Sekretaris: Juariah • Giantry • Umi Fatimah S Kontributor: Ade Syaiful • Taufan Madiasworo Fitria M • Dini Y • Asep Kurniawan Sirkulasi/Distribusi: Karina • Nadi Tarmadi • Yusron • Arifin Diterbitkan oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Alamat: Biro Komunikasi Publik, Gedung Utama Lt.4 Jl Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Telp./Fax: 021-725 1538, 021-724 8932 e-mail: kiprahpu@gmail.com

Redaksi Majalah KIPRAH menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang (1) bersifat populer dan (2) sesuai dengan isi Majalah KIPRAH. (3) Panjang tulisan minimal 400 kata, maksimal 1600 kata. (4) Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email ke kiprah@pu.go.id, disertai dengan data diri berupa biografi singkat dan alamat, nomor telepon, fax atau E-mail (bila ada). (5) Naskah yang tidak dimuat biasanya tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis. (6) Redaksi berhak melakukan perubahan naskah tanpa mengubah isi dari tulisan.

TEKS WARA NOVELLA

S

ETIAP tahunnya Hari Raya Idul Fitri di negeri ini diramaikan dengan tradisi khas, mudik. Fenomena mudik ini merupakan tradisi bagi warga perantauan di kotakota besar untuk silaturahmi bersama sanak saudara di kampung halaman.

Sedemikian masif dan besarnya pergerakan arus manusia ini sehingga kota-kota besar, umpamanya Jakarta akan terasa aneh karena terasa lengang.

Kondisi lengang di kota-kota besar bukan berarti sebagian besar kendaraan menghilang, namun banyak dari mereka yang berbondong-bondong menuju kampung halaman. Alhasil jalan-jalan menuju desa menjadi padat, seperti yang bisa kita saksikan setiap tahunnya di jalur-jalur utama di Jawa dan Sumatera, seperti Jalur Pantura. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa hingga saat ini pergerakan manusia antar kota dan kota-desa di Indonesia sebagian besar masih bertumpu pada jalan darat.

Mengingat pentingnya event tahunan mudik ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Laporan Utama KIPRAH kali ini menyoroti tentang kesiapan dan pemantapan jalur utama mudik Lebaran di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono sendiri juga langsung menginstruksikan kepada para Pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian PUPR untuk melakukan pemantauan kegiatan di sepanjang ruas jalan yang akan dilalui para pemudik. Hal ini dilakukan karena Kementerian PUPR berkomitmen terhadap pelayanan dan kenyamanan mudik melewati infrastruktur jalan.

Catatan penting dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono adalah sejumlah pekerjaan jalan untuk kebutuhan arus mudik Lebaran akan dihentikan pada tujuh hari sebelum Idul Fitri atau H-7 Lebaran. Dari hasil pemantauan di lapangan dapat disimpulkan bahwa dukungan infrastruktur jalan pada umumnya sudah cukup baik dengan berbagai perbaikan dan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu bentuk peningkatan tersebut adalah diresmikan ruas tol baru yaitu ruas Tol Pejagan-Brebes Timur dan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IV serta dioperasionalisasikannya sementara selama mudik, yaitu Tol Bawen-Salatiga dan Tol Solo-Kertosono sebagai bagian dari proyek Tol Trans Jawa. Jalan Tol Trans Jawa sendiri ditargetkan Kementerian PUPR akan bisa menyambung penuh di tahun 2018 mendatang.

Dari sisi manajemen, pemudik juga akan dimudahkan dengan adanya sistem layanan pintu tol terintegrasi, sehingga para pengguna tol tidak perlu direpotkan dengan keharusan membayar tol berkali-kali.

Di luar laporan utama, Kiprah mengangkat beberapa topik ringan yang menarik, seperti obyek wisata Cadi Plaosan, dukungan infrastruktur untuk pengembangan pariwisata, dan program Kota Pusaka. Dari daerah, Kiprah juga menampilkan berita tentang rencana pengembangan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah di Makassar dan Palembang, Rencana pembangunan Bendungan di NTT dan serta aktualisasi mengenai perda bangunan gedung dari salah satu ujung utara Indonesia, yaitu Kabupaten Anambas.

Akhir kata, segenap tim redaksi Majalah Kiprah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya dan Selamat libur Lebaran. Semoga artikel-artikel yang kami sajikan bisa menjadi bahan pilihan untuk sumber informasi bagi perjalanan mudik ke kampung halaman. Minal aidzin wal fa ‘idzin, mohon maaf lahir dan batin. n MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

3

DAFTAR ISI

12

8

40

LAPORAN UTAMA n Jalur Mudik Siap, Silaturahmi Lancar

AKTUALITA hal 8

n Seluruh Moda Transportasi Siap Mengantar Hingga Kampung Halaman

hal 12

n Trans Jawa Siap Dilewati Pemudik

hal 16

n Pantura Primadona Jalur Utama Mudik

hal 20

n Jalur Alternatif Mendukung Kelancaran Mudik

hal 23

n Jalur Lebaran Banjarmasin - Balikpapan Siap Dilalui Pemudik

hal 26

n Langkah Darurat Menteri Basuki Atasi Rob Semarang

hal 27

n Sumatera Mantap untuk Dilalui Pemudik hal 28

4

n Di Sulawesi, Harus Tetap Berhati-hati

hal 31

n Bali Siap Menghadapi Musim Mudik

hal 33

n Lebih Aman dan Ekonomis dengan Mudik Gratis

hal 36

n Apa Kata Mereka

hal 38

GALERI

hal 40

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

20

n Presiden Meresmikan Tol Pejagan – Brebes Timur

hal 42

48

DINAMIKA n Infrastruktur untuk Mendukung Sektor Pariwisata n

n

Rumah Khusus dan Rusunawa di Perbatasan Kalimantan Konstruksi Tumpuan Pembangunan Lima Tahun Mendatang

hal 52 hal 54 hal 57

23

28

31

43

33

56

JALAN-JALAN

JELAJAH

n Sehari Jelajah Kuliner Khas Kota Udang

hal 45

n Pipa Limbah Raksasa di Dua Kota

hal 60

n Mengagumi Indahnya Candi “Kembar” Plaosan

hal 47

n Kota Pusaka Berpotensi jadi Warisan Budaya Dunia

hal 62

n Tiga Bendungan Dibangun di NTT

hal 50

n Imbas Anambas

hal 64

36

RUBRIK TETAP NUANSA

hal 3

LINTAS INFO n Sosialisasikan PERMEN PUPR Tentang Gratifikasi

hal 6

n Kementerian PUPR Akan Tambah Alat Berat untuk Percepat Evakuasi Korban Longsor Purworejo

hal 7

RESENSI n Kota Hijau: Menyatukan Harapan, Langkah dan Aksi Bersama

hal 68

JENDELA n Tips dan Persiapan Mudik Ala Julia Perez

hal 69

KARIKATUR n Mudik

hal 70

52

COVER: MUDIK LEBARAN

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

5

LINTAS INFO

SOSIALISASIKAN PERMEN PUPR TENTANG GRATIFIKASI TEKS DAN FOTO WWW.PU.GO.ID

I

NSPEKTORAT Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Itjen, PUPR), menyelenggarakan Sosialiasi Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian PUPR. Dan Pengenalan Whistle Blowing System, Selasa (24/5) di Kantor PUPR. Pembicara dalam acara tersebut yaitu Direktur Gratifikasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Giri Suprapdiono. Sosialisasi tersebut diselenggarakan untuk menyebarluaskan dan memperkenalkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2016 kepada para pejabat dan pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kementerian PUPR telah menggandeng KPK untuk adakan Workshop Pencegahan Korupsi dalam membentuk Tunas Integritas dan Komite Integritas di Kampus PUPR, Pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan Sosialisasi Permen PUPR dan Gratifikasi.

“Dari data BPS (Badan Pusat Statistik), Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,3 persen. Dari besaran tersebut, sumbangan terbesar berasal dari infrastruktur. Pengetahuan mengenai gratifikasi relevan terhadap tugas dan amanah kita. Kita bekerja keras membangun infrastruktur dengan anggaran besar dengan membelanjakan

6

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

uang negara, bukan mengumpulkan uang. Untuk itu, kita harus hati-hati terhadap gratifikasi,” tegas Basuki.

Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono memaparkan, ada tujuh klasifikasi korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 No. 20 Tahun 2001 yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap, Gratifikasi, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, dan Konflik Kepentingan dalam Pengadaan.

Adapun ciri khas Gratifikasi yakni, terkait jabatan/posisi, tidak meminta, tidak mempengaruhi putusan untuk berbuat atau tidak berbuat, tidak malu menerimanya, dianggap rejeki, dan disamarkan dalam kebiasaan, budaya dan praktek bisnis as usual.

“Ini adalah pencerahan. Saya mengajak diri sendiri dan rekan-rekan untuk meresapi tujuh klasifikasi korupsi tadi. Ini sangat riskan. Betapa beratnya kita diganggu oleh hal-hal tersebut. Selain sosialisasi korupsi tadi, kita sudah minta BPSDM (Badan Sumber Daya Manusia) untuk mensosialisasikan perilaku yang patut, tidak patut, yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN (Aparatur Sipil Negara), khususnya di PUPR. Tuntutan dari Pak Giri patut harus benar-benar kita resapi untuk menjadi tuntutan kita, untuk jadi lebih baik ke depan,” tambah Basuki. n

LINTAS INFO

KEMENTERIAN PUPR AKAN TAMBAH ALAT BERAT UNTUK PERCEPAT EVAKUASI KORBAN LONGSOR PURWOREJO TEKS TIM DOK

D

ARI data Badan Search And Rescue (SAR) Nasional, pada hari ketiga atau Hari Senin (20/6/16) pencarian korban longsor di Purworejo, Jawa Tengah, Tim SAR Gabungan berhasil menemukan 7 korban dalam keadaan meninggal dunia. Data sementara total jumlah korban tanah longsor baik yang meninggal dunia maupun yang masih dalam pencarian di Purworejo mencapai 43 korban.

Akibat medan yang sulit, evakuasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Alat berat besar tidak dapat masuk ke lokasi bencana, karena jalan yang sempit dan hanya bisa dilalui dengan escavator kapasitas kecil. Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SAMPUPR) Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis H. Sumadilaga saat meninjau langsung ke lokasi bencana di Desa Karangrejo Kecamatan Loano dan Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, Senin (20/06).

Turut mendampingi dalam peninjauan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Ketut Darmawangsa.

Menurut Danis H. Sumadilaga ketika ditanya oleh wartawan, Kementerian PUPR sendiri sudah mengirim bantuan hidran umum air bersih dan akan menambah alat berat atau escavator untuk mempercepat proses evakuasi korban yang masih tertimbun longsoran.

Danis H. Sumadilaga juga meninjau tempat pengungsian

di Sekolah Dasar Jelok yang diisi oleh pengungsi sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) dan berkesempatan berdialog dengan pengungsi.

Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 20-22 Juni 2016. Peringatan ini menyebutkan bahwa beberapa daerah berpotensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang atau puting beliung di Jakarta,, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

(Tim dok) n

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

7

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

PINTU KELUAR PINTU CIPALI MENUJU CIKEDUNG

Jalur Mudik Siap, Silaturahmi Lancar Seluruh kegiatan pembangunan dan perbaikan jalan yang akan dilalui pemudik, akan dihentikan pada H-30 Lebaran. Selain angkutan umum, mobil pribadi sebanyak 2,4 juta unit dan sepeda motor 3,8 juta unit akan digunakan untuk mudik tahun ini.

TEKS TIM KIPRAH

8

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

P

ULANG kampung atau yang lebih dikenal dengan istilah mudik, merupakan tradisi masyarakat muslim di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di waktu tersebut terjadi migrasi manusia yang jumlahnya mencapai puluhan juta jiwa pada setiap tahunnya, mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Kementerian Perhubungan memperkirakan puncak arus mudik tahun ini akan terjadi pada 2-3 Juli 2016 dan puncak arus balik pada 10 Juli 2016. Dengan melihat hal itu, selama ku-

Jalur Mudik Siap, Silaturahmi Lancar

Semua jalur mudik dalam kondisi siap dilalui pemudik.

Pekerjaan (pembangunan dan perbaikan jalan) akan dihentikan pada H-14 Lebaran.

run waktu 24 hari yaitu pada 24 Juni hingga 17 Juli, Pemerintah menggelar Posko mudik dan menyediakan Angkutan Lebaran, khusus untuk angkutan laut, akan tersedia mulai pada 18 Juni hingga 24 Juli.

Menurut Nunuy Nirjana, Peneliti Madya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan menuturkan, prediksi jumlah pemudik lebaran tahun ini akan mencapai 25 juta jiwa atau menurun sekitar 2,5 persen dari jumlah pemudik pada tahun 2015 lalu. Data tersebut didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Meski jumlah pemudik pada tahun ini terjadi penurunan, namun jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum diprediksi akan mengalami peningkatan 3,3 persen atau menjadi 17,4 juta jiwa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Angkutan Multimoda, Direktorat Jen-

deral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Toto Noerwitjaksono. Lebih jauh Toto menjelaskan, prediksi jumlah pemudik tahun ini bila dilihat berdasar jenis angkutannya yaitu sebanyak 4,5 juta orang menggunakan bus, 4,1 juta orang menggunakan kereta api, 4,6 juta orang menggunakan pesawat terbang, 3,7 juta orang menggunakan jalur penyeberangan, 910 ribu orang menggunakan kapal laut, 2,4 juta orang menggunakan mobil pribadi dan 3,8 juta pemudik lainnya menggunakan sepeda motor.

Terkait persiapan infrastruktur jalan dan jembatan, Kementerian PUPR melakukan tinjauan langsung di berbagai wilayah jalur mudik antara lain Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga telah menginstruksikan agar semua Kepala Balai agar siap di tempat tugas, serta semua pejabat eselon 1a tidak diberikan cuti.

Adapun Kementerian PUPR juga akan melakukan penghentian pekerjaan pembangunan dan perbaikan jalan pada H-14 Lebaran, seperti yang ditegaskan langsung oleh Menteri Basuki saat Rapat Kerja dengan Komisi V, DPR RI. kebijakan lainnya adalah dengan menyiagakan Tim Satgas Banjir dan berkoordinasi dengan instansi perhubungan, jajaran POLRI, dan pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran arus mudik.

Bukan hanya itu, untuk menambah kenyamanan masyarakat saat melakukan mudik serta mengurangi kemacetan, Kementerian PUPR membuka jalan tol Ruas Pejagan-Pemalang yang akan dibuka hingga Brebes Timur, serta pembangunan jalan lingkar Sumpiuh untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di perlintasan rel kereta api di Sumpiuh. Data terakhir Kementerian PUPR menyebutkan bahwa akan ada tambahan 5 ruas tol yang bisa difungsionalisasikan sementara untuk membantu kelancaran arus mudik, diluar Ruas Tol Pejagan - Pemalang, yaitu Bawen - Salatiga (Fungsional 17,57 km), Solo - Kertosono (Fungsional 10 km), Surabaya - Mojokerto (Operasi 18 km), KertosonoMojokerto/Mojokerto Barat-Mojokerto Utara, dan Gempol - Pasuruan/Rembang.

Untuk informasi untuk jalur mudik 2016, di Pulau Sumatera ada infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang Âą7.961,75 km dan 42,70 km jalan tol. Pulau Jawa dan Bali ada jalan dan jembatan sepanjang Âą 7.164,02 km dan 668 km jalan tol dan untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan ada jalan dan jembatan sepanjang Âą

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

9

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

2.482,19 km.

Di sisi lain, untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Kementerian PUPR menyiapkan petugas serta posko-posko alat berat di Posko Lebaran. Saat ini, pemerintah juga sedang berkoordinasi dengan operator jalan tol untuk mengatur waktu penggunaan tempat istirahat. “Rencananya akan dibuat waktu maksimal berhenti di tempat istirahat agar dapat digunakan secara bergantian dan tidak menim-

Kekurangan jumlah toilet di tempat istirahat juga merupakan salah satu penyebab lamanya pemudik singgah di tempat istirahat.

bulkan penumpukan kendaraan di tempat istirahat,� papar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis H Sumadilaga saat jumpa pers di Kementerian PUPR sebelumnya.

Menurutnya, kekurangan jumlah toilet di tempat istirahat juga merupakan salah satu penyebab lamanya pemudik singgah di tempat istirahat. Oleh karenanya, pihaknya akan mengusahakan penambahan toilet mobil di tempat istirahat saat arus mudik Lebaran berlangsung.

Hal terpenting lainnya yaitu pemerintah juga akan melakukan penggabungan (integrasi) sistem pembayaran dua jalan tol. Yakni Jakarta-Cikampek dan Cikopo-Palimanan, yang mulai akan berlaku pada 13 Juni 2016. Untuk mempercepat waktu transaksi setiap gerbang tol, setiap gerbang tol akan dilengkapi dengan alat pembayaran elektronik serta diberlakukan sistem pembayaran tertutup (pengguna jalan tol membayar dipintu keluar tol). n

WASPADAI DI TITIK KEMACETAN YANG ADA DI JAWA:

10

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

Jalur Mudik Siap, Silaturahmi Lancar

MODA TRANSPORTASI YANG AKAN DIGUNAKAN PEMUDIK:

MAJALAH KIPRAH 11

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

Seluruh Moda Transportasi Siap Mengantar Hingga Kampung Halaman Meskipun diperkirakan jumlah pemudik akan berkurang, namun semua armada transportasi yang ada telah mengantisipasi jika ada lonjakan penumpang.

TEKS TIM KIPRAH

PEMERIKSAAN LAYAK KENDARAAN ANGKUTAN LEBARAN

12

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

S

ELAIN kendaraan pribadi, angkutan umum baik moda transportasi darat, udara maupun laut akan menjadi moda utama yang digunakan pemudik untuk tiba di kampung halamannya masing-masing. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah juga telah mengantisipasi jauh-jauh hari terkait lonjakan pengguna angkutan umum ini. Sebelum memasuki Ramadan 1437 H, Kementerian Perhubungan telah mengumumkan bahwa angkutan umum dari berbagai moda transportasi telah disiapkan untuk menghadapi arus mudik dan arus balik

Seluruh Moda Transportasi Siap Mengantar Hingga Kampung Halaman

tahun ini.

Kepala Sub Direktorat Angkutan Multimoda, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Toto Noerwitjaksono mengatakan, saat ini bus masih menjadi salah satu angkutan umum favorit yang dipilih oleh para pemudik. Untuk musim mudik tahun ini, telah disiapkan 46.478 unit bus. Armada bus yang disiapkan ini lebih banyak 1.607 unit bus, jika dibandingkan dengan bus yang disiapkan untuk mudik tahun 2015 lalu. Jumlah armada sebanyak itu disiapkan untuk menampung 4,5 juta pemudik yang akan menggunakan jasa angkutan ini.

Bagi pengguna setia kereta api, untuk musim mudik lebaran telah disiapkan 1.694 rangkain kereta. Selain itu, disiapkan juga 131 unit kereta cadangan. Rangkain kereta yang disiapkan ini diperkirakan akan digunakan oleh sekitar 4,1 juta orang. Prediksi sedikit berbeda disampaikan oleh Edi Sukmoro, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutya, tahun ini PT KAI memperkirakan akan terjadi peningkatan volume penumpang sebesar 5,5 persen. Yakni dari 5.106.994 penumpang tahun lalu, menjadi 5.387.538 penumpang di 2016.

Untuk mengantisipasi kenaikan volume penumpang, pihak KAI telah menyediakan 336 perjalanan KA reguler, dengan total seat 22.360 penumpang per hari. “Kami menyediakan 336 perjalanan KA reguler (KA jarak jauh, sedang dan lokal) dengan jumlah tempat duduk 195.004 per hari dan 38 perjalanan KA tambahan dengan jumlah tempat duduk 22.360 per hari,� kata Edi. Artinya, total tempat duduk yang disediakan KAI untuk mudik 2016 mencapai 217.364 per hari, atau naik dibanding Lebaran 2015 sebanyak 214.048 tempat duduk per hari. Tahun ini, lanjut Edi, KAI menetapkan masa angkutan Lebaran selama 22 hari, yakni mulai tanggal 26 Juni 2016 (H-10) sampai 17 Juli 2016 (H+10).

PT KAI bekerja sama dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, untuk melayani angkutan sepeda motor pemudik gratis dengan KA di lintas utara dan selatan. Untuk memfasilitasi penyelenggaraan angkutan motor gratis ini, KAI mengerahkan 35 kereta bagasi dengan rincian 14 kereta bagasi untuk lintas utara, 14 kereta bagasi untuk lintas selatan 1 dan 7 kereta bagasi untuk lintas selatan 2, dengan target kapasitas angkut 15.834 motor, meningkat dari tahun lalu 9.900 motor. Kereta api angkutan motor gratis ini akan dioperasikan selama 6 hari saat arus mudik, yakni 28 Juni-3 Juli dan selama 7 hari operasi saat arus balik 10-16 Juli.

PENYEBERANGAN DAN ANGKUTAN LAUT

Untuk pemudik yang akan menyeberang antar pulau atau sungai, Kementerian Perhubungan menyiapkan pengoperasian 195 kapal roll-on roll-of (roro). Kapal-kapal ini diperkirakan akan digunakan oleh sekitar 3,7 juta orang.

Dua titik penyeberangan yang biasa digunakan pemudik adalah Merak-Bakaheuni dan Gilimanuk-Ketapang. Dua ti-

FERRY, SALAH SATU ANGKUTAN LEBARAN

SUASANA KEBERANGKATAN DI BANDARA

Kereta api angkutan motor gratis ini akan dioperasikan selama 6 hari saat arus mudik, yakni 28 Juni-3 Juli dan selama 7 hari operasi saat arus balik 10-16 Juli. tik penyeberangan yang menghubungkan pulau Jawa dengan Sumatera dan Bali tersebut, akan dipadati pemudik dua atau bahkan tiga kali lipat dari hari biasa.

Direktur Utama PT ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) Indonesia, Ferry Danang S Baskoro me-

MAJALAH KIPRAH 13

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

KENDARAAN ANTRI MASUK KE FERRY UNTUK MENYEBERANG

ngatakan, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi dan upaya peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa penyeberangan.

“Kami antisipasi semaksimal mungkin. Mulai dari penambahan loket tiket, pola operasi kapal berukuran besar, hingga koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait demi lancarnya operasional angkutan penyeberangan,” ujar Danang.

Danang juga memastikan, bahwa pihaknya akan melakukan peningkatan layanan angkutan mudik Lebaran 2016. Mengingat trafik pengguna jasa transportasi umum berpotensi akan naik secara signifikan dibandingkan dengan diwaktu normal. “Intinya, kepada seluruh pemangku kepentingan Angkutan Lebaran, tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga unsur pelayanan yang memadai. Serta mengedepankan prioritas keselamatan seluruh pengguna jasa,” papar Danang.

Dari segi kapasitas, PT ASDP mengharapkan bisa bekerjasama dengan Pemda setempat dalam memaksimalkan pengoperasian Terminal Terpadu Merak (TTM). Khususnya bagi penumpang pejalan kaki yang naik bus. Penjualan loket bagi pejalan kaki di TTM ini sebanyak 16 loket selain

14

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

dari tujuh loket reguler berada di area pelabuhan Merak.

Penambahan loket penting untuk mengantisipasi antrean panjang pengguna jasa menuju kapal.

Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik yang menggunakan transportasi laut bakal meningkat 3 persen menjadi 1,6 juta penumpang tahun ini. “Tahun lalu, pemudik yang melalui jalur laut hanya 1,5 juta orang,” ujar Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan Adolf R. Tambunan. Adolf menjelaskan, pemudik yang menggunakan jalur laut mayoritas adalah penumpang asal luar Pulau Jawa. Tujuannya sebagian besar kota-kota di Jawa. Pemudik yang akan menggunakan jalur laut, terkonsentrasi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.

Untuk menghindari kepadatan arus, akan diberlakukan kebijakan rerouting di kantong-kantong yang terjadi penumpukan penumpang. Kementerian Perhubungan juga menyiapkan sedikitnya 1.273 armada kapal penumpang.

Kapal-kapal tersebut akan beroperasi ke berbagai tujuan.

Armada yang disiapkan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan swasta itu adalah kapal roro dan kapal perintis. Dibandingkan dengan tahun lalu, ada penambahan sebelas

10 Juta Sambungan Demi 100%

ANTRI TIKET KERETA API

kapal yang disediakan untuk mudik tahun ini. Kementerian Perhubungan juga mengalokasikan anggaran subsidi bagi penumpang angkutan laut. Subsidi langsung diberikan kepada Pelni dan sejumlah kapal swasta yang mengangkut pemudik. Tujuannya adalah meningkatkan potensi pemudik yang menggunakan jalur laut.

TAMBAH FREKWENSI PENERBANGAN

Di angkutan udara Maskapai Garuda Indonesia akan meningkatkan volumenya untuk memenuhi peningkatan calon penumpang saat mudik lebaran tahun ini. Sebanyak 22 ribu kursi bakal ditambah. Direktur Utama Garuda Indonesia, Arif Wibowo mengungkapkan, pihaknya memperkirakan akan ada peningkatan jumlah penumpang sekitar 3 persen jika dibandingkan dengan mudik Lebaran tahun lalu. “Tahun lalu kan dengan kenaikan 2,7 persen itu penumpangnya 4 jutaan orang saat lebaran, tapi tahun ini kita perkirakan juga akan naik 3 persen lah,” katanya.

Untuk menampung itu, Garuda Indonesia akan menambah volume angkutnya sebanyak 22 ribu kursi. Sementara untuk Citilink akan ada penambahan 30-40 ribu kursi. Arif menambahkan, penambahan frekuensi dan peningkatan

kapasitas angkut itu akan dilakukan untuk rute dari Bandara Soekarno Hatta ke beberapa kota yaitu Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Padang, Denpasar dan Balikpapan.

Tak hanya penerbangan dengan rute domestik yang akan ditambah, Arif juga akan menambah frekuensi penerbangan untuk penerbangan internasional, seperti ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Penambahan jumlah kursi itu akan dilakukan dari periode H-10 hingga H+10. “Sebenarnya itu bukan hanya penambahan saat Lebaran, tapi memang kita juga saat itu sudah waktunya untuk peningkatan volume angkut,” papar Arif. Penambahan frekuensi saat Lebaran nanti akan dilayani dengan beberapa pesawat cadangan Garuda Indonesia yang di antara jenis Airbus 330 dan Boeing 737800.

Kesiapan moda transportasi baik darat, laut dan udara ini diharapkan dapat mengantarkan pemudik ke kampung halaman masing-masing dengan aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Rencanakanlah waktu mudik dan arus balik dengan baik. Hal itu akan menjadi kunci kenyamanan pemudik. Pilihlah armada angkutan sesuai dengan kebutuhan.

Apapun pilihannya armada angkutan yang tersedia itu akan cukup untuk melayani pemudik yang akan bersilaturahmi di kampung halaman. n MAJALAH KIPRAH 15

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

Trans Jawa Siap Dilewati Pemudik Beberapa ruas jalan tol yang baru selesai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan siap dilalui oleh pemudik mulai tahun ini.

TEKS TIM KIPRAH

K

ABAR gembira bagi para pemudik yang akan melintasi Pulau Jawa. Pasalnya, beberapa ruas Jalan Tol Trans Jawa akan siap dilintasi pemudik dan akan di buka sebelum Idul Fitri 1437 H. “Ada beberapa segmen

PINTU TOL PALIMANAN

16

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

jalan tol yang bisa fungsional saat Lebaran nanti,” ujar Hari Suko, Kepala Sub Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Kementerian PUPR. Jalan Tol Trans Jawa sendiri terdiri dari tujuh ruas, dengan total panjang mencapai 498,23 kilometer. Total biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun ketujuh ruas itu adalah Rp40,37 triliun.

Berdasarkan data Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) III, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, setidaknya akan ada 82,76 kilometer jalan tol baru yang mampu fungsional saat mudik Lebaran nanti. “Fungsional itu artinya bisa dilalui, meskipun masih struktur dasar. Tapi, diharapkan bisa

Trans Jawa Siap Dilewati Pemudik

membantu para pemudik,” ujar Hari.

Adapun beberapa jalan tol yang bisa fungsional digunakan adalah 18 kilometer di Ruas Surabaya-Mojokerto dari total 37,97 kilometer pada Ruas Tol Surabaya-Mojokerto, 5 kilometer di Ruas Kertosono-Mojokerto dari total 40,5 kilometer dan 26,9 kilometer di Seksi I dan II PejaganPemalang dari total 75,88 kilometer di Ruas Pejagan-Pemalang.

Berikutnya, yakni 17 kilometer di seksi Bawean-Salatiga dari total 75,88 kilometer di Ruas Semarang-Solo, 15 kilometer di Ruas Karanganyar-Sragen dari total 178,65 kilometer yang terdapat di Ruas Semarang-Solo dan 0,86 kilometer Ruas Kertosono-Karanganyar dari total 0,86 kilometer di Ruas Solo-Kertosono.

Sedangkan, jalan tol ruas Semarang-Solo seksi III (Bawen-Salatiga) sepanjang 17,5 kilometer ditargetkan dapat dilalui pemudik pada lebaran tahun ini. Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR, Koentjahjo Pamboedi. “Untuk jalan tol Semarang-Solo, kita sudah beroperasi penuh seksi I dan II. Sekarang, seksi III kita targetkan 17,5 kilometer dapat beroperasi fungsional. Artinya, tidak dikenakan tarif dan sifatnya darurat untuk melayani arus mudik dan arus balik Lebaran,” jelasnya.

Koentjahjo mengungkapkan, berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, jalan tol yang juga dibuka secara fungsional adalah jalan tol Pejagan-Pemalang seksi I dan dengan kondisi masih berdebu dan juga ada genangan.

“Sekarang ini, untuk seksi Bawen-Salatiga kita targetkan sebelum lebaran sudah beroperasi fungsional,” lanjutnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, beberapa waktu lalu meninjau proyek Jalan Tol Semarang-Solo, Jawa Tengah, untuk seksi Bawen, Kabupaten Semarang hingga Kota Salatiga. Dalam kunjungannya, Menteri Basuki mengamati secara langsung proses pembangunan Jembatan Tuntang yang memiliki ketinggian 56 meter dan panjang 130 meter tersebut.

Menurut Basuki, pengerjaan jembatan tersebut harus sangat hati-hati. Ia mengupayakan jembatan tersebut dapat segera terselesaikan, meski tidak akan memaksakan penggunaannya untuk arus mudik Lebaran 2016. “Tidak memaksa karena tingginya 56 meter, harus hati-hati betul,” katanya.

Ia menuturkan, pengoperasian seksi ini nantinya diharapkan dapat mengurangi kepadatan di wilayah Bawen dan lalu lintas dalam Kota Salatiga.

Wilayah Bawen, Kabupaten Semarang merupakan persimpangan jalan yang memecah arus lalu lintas ke tiga wilayah, yakni Solo, Yogyakarta, dan Semarang. Tol Semarang-Solo Seksi Bawen-Salatiga yang membentang sepanjang 17,5 Kilometer tersebut rencananya akan dioperasikan satu arah saat arus mudik mendatang. Pada ruas tersebut, terdapat dua jembatan yang cukup panjang, yakni Jembatan Tuntang dan Jembatan Sanjoyo.

PINTU TOL BREBES TIMUR

PINTU TOL CIKOPO

MAJALAH KIPRAH 17

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

INTEGRASI PEMBAYARAN JALAN TOL

Sementara itu, Kementerian (PUPR) juga menargetkan Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi I dan II sepanjang 20,2 kilometer, dapat dioperasionalkan lebih cepat dari rencana penyelesaian semula pada Bulan Agustus 2016.

Hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat pada musim lebaran ini. “Saat ini sedang dalam proses layak fungsi, mudah-mudahan sudah bisa dioperasikan sambil diselesaikan rambu-rambu dan prasarana lainnya,” tutur Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna, saat mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau jalan tol tersebut, April lalu.

Jalan Tol Pejagan-Pemalang memiliki panjang 57,50 kilometer dan terdiri dari empat seksi yaitu Seksi I (Pejagan-Brebes Barat)-14,20 kilometer, Seksi II (Brebes BaratBrebes Timur)-6 kilometer, Seksi III (Brebes Timur-Tegal Timur)-10,40 kilometer dan seksi IV (Tegal Timur-Tegal Barat)-26,90 kilometer. Sedangkan, untuk ruas tol KanciPejagan yang saat ini sudah diambil alih pengelolaannya oleh PT Adhi Karya Persero Tbk. dan PT Waskita Karya dan PT, juga ditargetkan perbaikan jalan bisa rampung di Bulan Juni. “Ini diperbaiki semua, mudah-mudahan bulan Juni nanti sudah selesai, sudah diaspal semua. Betonnya ini sebagai batuan dasarnya, pondasinya ini sudah bagus,”

TARIF TOL TERINTEGRASI DI PINTU TOL PALIMANAN

18

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

Trans Jawa Siap Dilewati Pemudik

tutur Menteri Basuki.

Pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang ini, akan melewati Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Pemalang. Jalan tol ini merupakan bagian Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan ujung barat Jawa di Merak Banten hingga Banyuwangi Jawa Timur.

Sementara itu, untuk mengatasi kepadatan lalulintas di jalan tol saat puncak arus mudik dan arus balik, Kementerian PUPR akan memberlakukan pembayaran secara terintegrasi. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian PUPR, Hediyanto W. Husaini.

Menurutnya, pemberlakuan integrasi pembayaran itu di

sepanjang jalan tol sejauh 270 kilometer, yang membentang dari Jakarta (Pintu Cikarang Utama) hingga Brebes Timur.

Integrasi ini dimaksudkan untuk menjaga kapasitas jalan tol sesuai desainnya. Bahkan, ketika dalam kondisi padat kala arus mudik. Diketahui bahwa saat ini jumlah gerbang tol dari Cikarang Utama hingga Brebes Timur terdapat 7 gerbang tol, jumlah inilah yang akan dikurangi menjadi 3.

Hal ini dilakukan guna mengurangi antrean kendaraan di gerbang tol. “Yang tadinya 7, gerbang tol nanti akan tinggal 3. Jadi kami akan tutup 4 gerbang tol di Cikopo, Plumbon, Ciperna, dan Mertapada.” jelas Hediyanto.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) IV, Bambang Hartadi mengungkapkan, sebelum kebijakan ini diterapkan, pada pertengahan bulan Juni akan diberlakukan uji coba terlebih dahulu.“Jauh sebelum Lebaran akan kita simulasi kurangnya apa, sekaligus juga sosialisasi pada masyarakat. Mengenai tarifnya, baru akan diakumulasikan di gerbang tol keluar,” katanya.

Dilihat dari pantauan terkait kondisi jalan tol sepanjang 270 kilometer dari Jakarta (Cikarang Utama) hingga Brebes Timur, Dirjen Bina Marga mengaku persiapannya sudah lebih baik. Sebagai contoh Tol Kanci-Pejagan yang dulu biasanya ada pekerjaan selama bulan puasa, saat ini progres pekerjaan perbaikan sudah mencapai 95 persen.

“Jadi tinggal pekerjaan yang tidak penting saja di Tol Kanci-Pejagan dan Tol Cipali (Cikopo-Palimanan) ada sedikit pekerjaan pemeliharaan,” tutupnya. n

TRANSAKSI PEMBAYARAN JASA TOL

Jauh sebelum Lebaran akan kita simulasi kurangnya apa, sekaligus juga sosialisasi pada masyarakat. Mengenai tarifnya, baru akan diakumulasikan di gerbang tol keluar MAJALAH KIPRAH 19

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

Pantura Primadona Jalur Utama Mudik Dari pantauan yang dilakukan oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kesiapan Jalur Pantura (Pantai Utara) untuk dilewati pemudik tahun ini, jauh lebih baik.

nya, tahun ini kondisinya jauh lebih baik, dalam segi akses dan fisik lintas arus mudik/balik Lebaran. Hal itu menurut Hermanto, karena terdapat beberapa tol baru yang akan dibuka saat Lebaran, seperti salah satunya adalah Tol Pejagan-Brebes Timur dan beberapa perbaikan jembatan dan pelebaran jalan di Jalur Pantura.

Lebih lanjut Hermanto Dardak menjelaskan, kondisi ja-

TEKS TIM KIPRAH

S

AAT musim mudik Lebaran tiba, kondisi Jalur Pantura selalu saja menjadi topik pembicaraan utama. Baik oleh pemudik, masyarakat umum, media, bahkan juga menjadi bahasan saat sidang kabinet.

Sedikit menoleh ke belakang, Jalur Pantura merupakan bekas jalan Anyer-Panarukan yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Dalam perkembangannya, jalan yang mulai dibangun pada tahun 1807 ini menjadi denyut aktivitas ekonomi untuk menunjang sistem tanam paksa saat itu.

Kini, jalan yang membentang sepanjang 1.182 kilometer Pantai Utara (Merak Banten-Banyuwangi) ini, menjadi denyut nadi ekonomi tidak hanya pulau Jawa tetapi Indonesia. Sebab, hampir 85 persen kelancaran distribusi barang dan jasa nasional, ditentukan di jalur jalan ini.

Arus lalu lintas dan logistik melalui akses infrastruktur darat di Pulau Jawa mencapai 90 persen. Dari jumlah itu, sekitar 85 persen masih menggunakan jalan nasional Pantura dan lima persen lainnya memakai jalur kereta api.

Akibatnya, Pantura kelebihan beban. Setidaknya ada dua permasalahan yang saat ini dihadapi jalan Pantura, yakni kapasitas dan daya dukung jalan yang sudah mencapai titik jenuh.

Terlebih saat jelang mudik Lebaran tiba, jalur Pantura ini menjadi primadona bagi para pemudik. Sehingga kelebihan beban pantura pun bertambah. Antrean kendaraan hingga puluhan kilometer menjadi pemandangan dijalur ini pada setiap tahunnya, di kala musim mudik tiba.

Menurut Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, pada musim mudik Lebaran tahun ini intensitas kendaraan yang melintasi Jalur Pantura akan mengalami peningkatan.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum-

20

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

RUAS PANTURA JAWA

Pantura Primadona Jalur Utama Mudik

lan dan pendukung lainnya pada tahun ini juga semakin baik, terutama jalan tol yang ada di bagian Utara dan Selatan Pulau Jawa, sebagian Provinsi Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Infrastruktur jalan akan lebih baik dari tahun lalu, sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas arus mudik Lebaran dari tahun ke tahun.

Dalam rangka memastikan kesiapan pelayanan jalan di Pantura, pada arus mudik/balik Lebaran tahun 2016 Tim dari Ditjen (Direktorat Jenderal) Bina Marga melakukan monitoring di sepanjang ruas jalan Semarang-CirebonPurwokerto-Yogyakarta hingga Magelang.

Obyek dari monitoring ini adalah pelebaran jalan di Jalan Walisongo Semarang, rekonstruksi Jalan Batang-Kendal, serta Exit Tol Brebes Timur (Tol Pejagan-Brebes). Di samping itu, melihat lokasi dua jembatan duplikasi yang tengah dilakukan pembangunan yakni Jembatan Sipait menghubungkan Pemalang-Pekalongan dan Jembatan

Pah yang menghubungkan Pemalang-Tegal. Kondisi eksisting sudah ada jembatan yang digunakan untuk dua arah.

Sehingga, selesainya kedua jembatan tersebut akan melayani arus lalu lintas dari masing-masing arah.

Hingga Mei lalu, progres pembangunan Jembatan Sipait sudah mencapai 35.4 persen dan ditargetkan dapat dioperasikan pada H-12 Lebaran. Sedangkan, terkait dengan pembangunan Jembatan Pah, saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 43.73 persen dan target pembangunan akan selesai H-20 sebelum Lebaran. Kedua jembatan tersebut ditargetkan sudah bisa digunakan oleh para pemudik pada Lebaran tahun ini.

Beberapa hal yang akan dilakukan untuk menambah kenyaman para pemudik dan mengurangi kemacetan antara lain, dengan membuka jalan tol Ruas Pejagan-Pemalang yang akan dibuka hingga Brebes Timur dan juga pembangunan jalan lingkar Sumpiuh untuk mengatasi kemacetan yang kerap kali terjadi di perlintasan rel kereta api di Sumpiuh.

Kementerian PUPR seperti juga di tahun-tahun sebelumnya, menyiapkan posko-posko alat berat dan petugas untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam pada masa mudik Lebaran 2016. Pemerintah saat ini juga sedang berkoordinasi dengan operator jalan tol untuk mengatur waktu penggunaan tempat istirahat.

Agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan di tempat istirahat, rencananya akan dibuat waktu maksimal berhenti di tempat istirahat, agar dapat digunakan secara bergantian. Selain itu, akan diusahakan penambahan toilet mobil di tempat istirahat saat arus mudik Lebaran berlangsung. Karena kekurangan jumlah toilet di tempat istirahat juga merupakan salah satu penyebab lamanya pemudik singgah di tempat istirahat.

Pemerintah juga akan melakukan penggabungan (integrasi) sistem pembayaran dua jalan tol, yakni Jakarta-Cikampek dan Cikopo-Palimanan, berlaku mulai 13 Juni 2016. Sistem pembayaran akan menggunakan sistem tertutup, yakni pengguna jalan tol membayar di tempat keluar tol. Selain itu, setiap gerbang tol juga akan dilengkapi dengan alat pembayaran elektronik untuk mempercepat waktu transaksi.

Sementara itu, untuk melihat kesiapan jalur mudik arah Solo-Yogyakarta, Kementerian PUPR menerjunkan timnya yang dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis H. Sumadilaga, untuk melakukan pemeriksaan jalan nasional khususnya rute Banyuwangi-Surabaya-Solo-Yogyakarta.

Tim memulai perjalanan dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju ke arah Surabaya melalui jalur selatan dengan melewati Jember, Lumajang, Probolinggo. Dari Surabaya menuju Banyuwangi dan arah sebaliknya diperkirakan akan sangat ramai digunakan pemudik, khususnya yang masuk dari Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang. Berdasarkan data PT ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberan-

MAJALAH KIPRAH 21

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

gan), pada Lebaran 2015, jumlah pemudik yang masuk ke Ketapang lebih dari 800.000 orang dan lebih dari 200.000 kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Danis mengatakan, secara keseluruhan jalan nasional yang dilewatinya sudah siap digunakan oleh para pemudik dan hanya memerlukan penanganan minor pada beberapa spot. “Yang perlu mendapat perhatian, diantaranya Bukit Gumitir yang merupakan perbatasan BanyuwangiJember, perlu perapihan bahu jalan demi keamanan dan keselamatan pengendara,� ucapnya.

Kemudian penanganan minor berupa penutupan lubang jalan (patching) juga akan dilakukan pada beberapa titik di ruas Lumajang-Probolinggo. Jalan sepanjang 15 kilometer tersebut, merupakan jalur yang padat yang

PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN

JALUR PANTURA DI JAWA TENGAH

22

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

dilintasi truk-truk. Upaya tersebut demi memenuhi aspek keamanan jalan nasional.

Selain melewati jalur selatan, para pemudik dari Banyuwangi menuju Surabaya juga dapat menggunakan jalan sisi utara dengan melintasi Situbondo-Pasuruan. Danis mengatakan, kondisi jalan nasional ruas Mojokerto-Kertosono juga dalam kondisi baik dan siap digunakan pemudik. Selain itu pemudik juga sudah bisa menggunakan tol KrianMojokerto sepanjang 18,47 kilometer yang sudah diresmikan sejak Maret lalu.

Pada kesempatan mudik tahun ini, Kementerian PUPR tengah berupaya mendorong agar dapat dimanfaatkannya bagian dari tol Surabaya-Mojokerto khususnya Seksi III dan bagian dari tol Mojokerto-Kertosono. Danis menyebutkan, dimanfaatkannya tol tersebut nantinya belum dalam kondisi yang ideal dan situasional, serta bertujuan mengurangi beban jalan nasional bila kondisinya sangat padat.

Sementara untuk jalan nasional mulai dari arah Surabaya hingga ke Solo dan Yogyakarta juga dalam kondisi baik. Hal-hal yang mendapat perhatian dari Danis selaku ketua tim peninjauan diantaranya hanya marka dan rambu jalan serta bahu jalan.

Guna menambah kenyamanan dan kelancaran saat mudik, Tim Ekspedisi RRI (Radio Republik Indonesia) akan memberikan informasi kepada masyarakat selama mudik Lebaran nanti. Hermanto Dardak mengungkapkan, bahwa Kementerian PUPR mendukung ekspedisi ini karena masyarakat dapat menggali informasi infrastruktur di lokasi yang dikunjungi terkait PUPR. Untuk itu, sudah disediakan peta yang dilengkapi alamat PUPR yang dapat dihubungi selama peliputan.

Plt. Dirut LPP (Pelaksana tugas, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik) RRI, Rohanuddin menyampaikan, bahwa Tim Ekspedisi Liputan Lebaran 2016 RRI ini akan meliput lintasan arus mudik jalur Jawa-Lintas Utara.

Nantinya, akan ada dua tim ekspedisi yang akan mendokumentasikan jalan alternatif, kondisi jalan, jembatan dan termasuk infrastruktur penerangan yang dilalui pada arus mudik dan arus balik Lebaran. Selain itu, tim ini juga mendata kesiapan fasilitas umum, meliputi tempat istirahat, toilet umum, POM bensin, bengkel, rumah sakit, dan fasilitas penunjang lainnya.

Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia) melalui Kabiro (Kepala Biro) Penerangan Masyarakat, Brigjen (Brigadir Jenderal) Pol. Agus Rianto juga memberikan apresiasi kepada LPP RRI yang mengadakan peliputan ekspedisi Lebaran tahun 2016. Agus memastikan, Mabes Polri siap bekerjasama dan memberikan informasi mengenai lalu lintas, keamanan, persiapan arus mudik, dan arus balik ke Polres (Kepolisian Resor) maupun Polsek (Kepolisian Sektor) setempat kepada Tim dari RRI tersebut. n

Jalur Alternatif Mendukung Kelancaran Mudik

SALAH SATU RUAS ALTERNATIF

Jalur Alternatif Mendukung Kelancaran Mudik Menjelang memasuki Ramadan, sejumlah jalur alternatif khususnya di area Jawa, terus dikebut perbaikannya. Saat puncak mudik dan arus balik, jalur alternatif ini juga akan dipadati pemudik.

TEKS TIM KIPRAH

S

ETIAP musim mudik Lebaran tiba, kemacetan selalu terjadi di jalan-jalan utama yang di lalui pemudik.

Seperti jalur mudik di wilayah Pantai Utara (Pantura) dan jalur selatan Jawa. Antrean kendaraan hingga puluhan kilo meter menjadi pemandangan kala mudik tiba.

Sebagai antisipasi kemacetan yang terjadi dari tahun ke tahun tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Kepolisian, telah mengidentifikasi jalur-jalur alternatif, serta melengkapi rambu-rambu lalu lintas. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menegaskan, bahwa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Jateng yang terdiri dari Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng, masing-masing sudah berbagi tugas. Dishub menyiapkan rambu-rambu, Kepolisian bersama Bupati/Wali Kota mencari jalur alternatif, sementara Bina Marga memperbaiki jalan.

Pada mudik Lebaran tahun ini, kemacetan terparah diperkirakan akan terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Untuk itu,

MAJALAH KIPRAH 23

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO SEDANG MENINJAU SALAH SATU RUAS JALAN YANG AKAN DILALUI MUDIK

Pemprov Jateng sedang mempersiapkan jalur alternatifnya. Pihaknya menurut Ganjar, juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jateng serta Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan direncanakan Gelar Pasukan Persiapan Lebaran 2016 yang akan dilakukan di Brebes, tidak di Jakarta seperti tahun-tahun sebelumnya.

Namun, untuk kepastian kapan seluruh perbaikan jalan di Jateng selesai pengerjaannya dan apakah bisa selesai sebelum Lebaran, Ganjar tidak memasang target secara jelas. Sebab, setiap tahun selalu ditarget H-10 Lebaran harus selesai. Namun, setiap tahunnya selalu meleset. Sehingga, ia tidak ingin berharap terlalu tinggi. Hanya saja, Gubernur Jateng ini telah menyampaikan kepada para kontraktor, untuk menghitung betul kapan pekerjaan perbaikan itu selesai. Setelah itu, segera diumumkan kepada masyarakat. Karena jika tidak selesai-selesai, nantinya akan diberlakukan sistem buka tutup.

Sementara jika masih ada kondisi jalan berlobang, lanjutnya, dirinya berharap partisipasi masyarakat untuk melaporkan. Jika memang jalan tersebut jalan kabupaten, akan dikoordinasikan ke Bupati. Jika jalan provinsi, akan langsung ditindaklanjuti Pemprov dan jika jalan nasional, akan disampaikan ke pusat.

Adapun menurut Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Banyumas, Eriek Kusuma, untuk wilayah Banyumas, ada per-

24

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

baikan dua ruas jalan alternatif bagi pemudik yang tengah dikebut. Yakni ruas Jalan Sokawera-Sumpiuh di Banyumas bagian timur dan Kudunggede-Paningkapan di Banyumas wilayah barat. Kedua jalur alternatif diperbaiki untuk mengantisipasi kemungkinan kemacetan di jalan utama, jalur selatan penghubung antara Jakarta atau Bandung ke Yogyakarta. Dan Menurut Ganjar, jalur alternatif lingkar Sumpiuh Banyumas, dipastikan sudah dapat dilalui saat Lebaran hanya perlu penambahan penerangan jalan dan rambu lalulintas.

Guna mempersiapkan jalur alternatif tersebut, Pemkab Banyumas mengalokasikan anggaran senilai Rp4,5 miliar. Jalur alternatif ini diharapkan akan siap pada H-10.

Sehingga pemudik akan aman dan nyaman selama perjalanan. Sementara itu, pelapisan ulang ruas jalan antara Ajibarang dan Purwokerto sepanjang 800 meter juga dilaporkan telah tuntas.

Kondisi berbeda terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Ruas jalan alternatif mudik di wilayah itu masih belum juga diperbaiki, sehingga dikeluhkan masyarakat. Kepala Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan, mengakui kondisi tersebut. Ia mengatakan anggaran yang diserap dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemda masih kurang Rp7 miliar, karena telah dipergunakan untuk ruas Jalan Mangkubumi-Indihiang.

Untuk jalur alternatif wilayah Semarang, para pemu-

Jalur Alternatif Mendukung Kelancaran Mudik

dik dapat menggunakan Tol Semarang-Solo Seksi III ruas Bawen-Salatiga sepanjang 17 kilometer. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono yang memastikan Tol Semarang-Solo tersebut, siap dipergunakan untuk jalur alternatif mudik pada H-7 Lebaran nanti, karena progres pengerjaannya sampai saat ini sudah mencapai 35 persen.

Menteri Basuki melihat langsung sejumlah pekerjaan jalan tol Semarang-Solo dimulai dengan pengecekan di Dusun Mengkelang, Desa Asinan, Bawen, Kabupaten Semarang. Di kawasan itu masih dilakukan pengerukan tanah di sejumlah ruas, serta pembangunan dua jembatan utama yaitu Jembatan Tuntang sepanjang 370 meter dengan tinggi 56 meter dan Jembatan Senjoyo sepanjang 160 meter dengan tinggi 30 meter. Pengerjaan kedua jembatan tersebut akan terus dikebut, agar bisa dilalui pemudik saat arus mudik Lebaran 2016.

Jalur alternatif tersebut akan disambungkan dengan jalan nasional Semarang-Solo. Dengan begitu, jalan tol yang masih dalam proses pengerjaan masih akan bisa dipergunakan sampai ke Salatiga.

Menurut Basuki, pekerjaan jembatan saat ini masih dalam pengerukan, namun pengerjaan Jembatan Tuntang tidak dipaksakan secepatnya selesai. Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan opsi alternatif lain, yakni dengan membuat jalur masuk baru yang tidak melewati jembatan terpanjang di seksi III tersebut, yaitu dengan melalui jalur baru yang diperlebar. Pengerjaan jalan itu melewati tanah PTPN IX. Menteri BUMN pun telah mengizinkan penggunaan tanah PTPN IX tersebut.

Basuki pun menambahkan, bahwa pekerjaan jembatan akan terus diupayakan, kalau bisa terus sampai ke Salatiga hingga keluar di Suruh, Karanggede. Jadi tidak melalui Kota Salatiga, sehingga bisa mengurai kemacetan di Salatiga.

Memasuki wilayah Solo, menjelang Lebaran 2016, sejumlah jalur mudik di wilayah Solo Raya mengalami kerusakan parah. Sejumlah ruas jalan rusak di jalur alternatif dan utama dikhawatirkan mengganggu kelancaran arus mudik, terlebih lagi kerusakan berlangsung cukup lama.

Di Kabupaten Sukoharjo misalnya, jalan alternatif yang menghubungkan antara Semarang-Solo-Sukoharjo di Kabupaten Wonogiri tersebut terdapat banyak lubang besar yang menganga. Lubang serta kerusakan parah akibat aspal yang mengelupas terdapat di Jalan Pajang-Baki, di Desa Manang dan Gentan sepanjang sekitar 3 kilometer.

Pemerintah Kabupaten dan Provinsi kini tengah berupaya terus memperbaiki kondisi jalanan tersebut. Salah satunya adalah ruas jalan Gemolong-Pungkruk, yang saat ini tengah dalam perbaikan dengan dicor beton. Untuk mengurai kemacetan selama dalam perbaikan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melakukan sistem buka tutup, yakni dengan memberlakukan sistem satu arah selama 20 menit secara bergantian.

Selain memberlakukan sistem satu arah, juga diberlakukan pembatasan jam operasi kendaraan berat yang melintas di jalur alternatif, yang menghubungkan Sragen dengan Purwodadi, Salatiga dan Semarang tersebut.

Jalur alternatif ini selalu menjadi jalur pemudik saat Lebaran, terus dikebut pekerjaannya. Jalur alternatif ini mendapat prioritas, karena banyak dipakai pemudik saat arus mudik dan arus balik Lebaran dari arah Jakarta ke Surabaya dan sebaliknya.

Sementara itu, sepanjang jalur penghubung Jawa Tengah hingga Jawa Timur di Kecamatan Tanon, Sragen, masih terdapat material berserakan di pinggir jalan. Masih banyak bagian jalan belum selesai diperbaiki kontraktor. Bila tidak segera dikebut, dikhawatirkan saat arus mudik nanti akan rawan kemacetan.

Menuju wilayah Jawa Timur, bagi para pemudik Lebaran tahun ini, terdapat jalur alternatif tambahan yang bisa dipakai, yakni ruas tol Solo-Kertosono (Soker). Ruas tol Soker yang dipersiapkan sebagai jalur alternatif terbentang mulai dari Ngemplak, Boyolali hingga Krikilan, Masaran, Sragen sepanjang sekitar 30 kilometer.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga telah menyiapkan jalur alternatif ini dengan mempercepat konstruksi jalan tol Solo-Kertosono (Soker).

Agar sebagian dari jalan tol yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur tersebut, dapat dimanfaatkan pada mudik Lebaran tahun ini.

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis H. Sumadilaga, pekerjaan di lapangan terus diintensifkan, agar tol tersebut dapat dimanfaatkan pada H-14. Dari total panjang Jalan Tol Soker yang mencapai 177,1 kilometer diharapkan 25 kilometer sudah dapat dipergunakan oleh pemudik pada Lebaran kali ini. Namun Danis menegaskan, dibukanya tol tersebut nantinya sangat situasional, mengingat kondisi jalan tol tersebut belum ideal layaknya tol secara umum. n

GERBANG TOL BANYUMANIK, JAWA TENGAH

MAJALAH KIPRAH 25

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

Jalur Lebaran Banjarmasin – Balikpapan Siap Dilewati Pemudik Secara keseluruhan, jalan diwilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) yang akan dilalui oleh para pemudik dalam kondisi mantap dan telah siap digunakan untuk jalur lebaran, yang sekarang perlu menjadi perhatian adalah titik-titik rawan macet, rawan kecelakaan, rawan longsor dan rawan banjir.

D

TEKS TIM BBPJN VII

ALAM rangka pemantauan kesiapan infrastruktur jalan untuk mendukung Jalur Lebaran 2016, Kementrian PUPR menerjunkan 10 (sepuluh) Tim Pemantauan Jalur Lebaran ke beberapa jalur utama mudik lebaran diantaranya pemantauan kesiapan infrastruktur Jalan dan Jembatan dari Banjarmasin – Balikpapan.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Rido Matari Ichwan dan Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Jembatan Solo, Riyadi Limbong meninjau kesiapan infrasturktur jalan dan jembatan di Ruas Banjarmasin – Martapura – Tanjung – Kuaro – Balikpapan selama dua hari (25 – 26 Mei). Didampingi Kepala Bidang Pelaksanaan II BBPJN VII, Reno Ginto, serta Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Kesatker PJN) Wilayah II Kalimantan Selatan, Syahrilliasyah.

“Secara keseluruhan, jalan diwilayah Kalsel yang akan dilalui oleh para pemudik dalam kondisi mantap dan telah

SALAH SATU RUAS JALAN MENUJU BALIK PAPAN

26

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

siap digunakan untuk jalur lebaran, yang sekarang perlu menjadi perhatian adalah titik-titik rawan macet, rawan kecelakaan, rawan longsor dan rawan banjir,” terang Syahrilliansyah selaku Kasatker PJN Wilayah II Kalsel.

Tim memulai perjalanan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju ke arah Balikpapan, Kalimantan Timur. Di Balikpapan Tim Pemantau Jalur Lebaran disambut oleh Kepala Balai Besar Jalan Nasional VII, Bastian S. Sihombing.

Dalam paparannya, Bastian mengatakan secara keseluruhan jalan nasional sudah siap digunakan oleh para pemudik, hanya memerlukan penanganan minor diwilayah Kaltim. “Kondisi jalan nasional diwilayah Kalsel telah siap digunakan, sedangkan untuk wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) sementara ini masih dalam tahap persiapan penggunaannya,” Ucap Bastian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga berkomitmen untuk membantu mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dengan membantu membuat peringatan dan marka jalan di titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan. Selain kenyamanan jalan bagi para pemudik Ditjen Bina Marga juga menyediakan posko gabungan ,baik untuk tempat alat berat di daerah rawan longsor, maupun berfungsi sebagai tempat istirahat agar tingkat kecelakaan pemudik dapat menurun.

Untuk mengurangi kemacetan yang akan terjadi pada saat arus mudik nanti, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat akan terus berkoordinasi.n

Langkah Darurat Menteri Basuki Atasi Rob Semarang

Menteri Basuki mengatakan akan mengambil langkah darurat untuk menangani banjir rob Semarang. beberapa diantaranya adalah memaksimalkan peran kluster yang ada, menambah tanggul serta mengirim pompa bantuan untuk menyedot air dan selepas masa mudik akan dibuat tanggul permanen.

TEKS HUMAS PUPR

MENTERI PUPR, BASUKI HADIMULJONO SEDANG MENINJAU LOKASI BANJIR ROB SEMARANG

Langkah Darurat Menteri Basuki Atasi Rob Semarang

M

ENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan ke Semarang, Jawa Tengah, untuk memantau kesiapan infrastruktur untuk pemudik Lebaran 2016/1437H di Jalur Pantura, beberapa waktu lalu. Selain memantau kesiapan infrastruktur, Menteri Basuki secara khusus memantau kondisi rob yang menggenangi Kota Semarang dan sekitarnya, khususnya di daerah Terboyo Semarang, Jawa Tengah.

Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Basuki didampingi Kepala Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa tengah (Jateng), Prasetyo Budi Yuwono, Kepala Bina Marga Jateng, Bambang NK, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pamali-Juana, Ni Made Sumiarsih. Menteri mengawali pantauan di bawah jembatan tol Kaligawe. ‘‘Kedatangan saya kesini atas perintah pak Presiden tangani rob. Pertama, ini urgent dalam rangka mudik,’’ kata Basuki di depan Mapolsek (Markas Kepolisian Sektor) Genuk. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Basuki hanya menemui titik genangan yang tidak berarti. Sebab, selain sudah tersedot pompa, puncak ketinggian air pasang pada Juni lalu juga sudah terlewati. Disamping itu, warga juga sudah memasang tanggul darurat berupa karung berisi pasir yang dipasang di pinggir sungai. ‘‘Di Semarang, rob terjadi dan kita bikin kluster, ada Banger, ada Semarang, sekarang Tawang tidak kena rob, kan? Karena ada sistem kali Semarang,’’ ucap Basuki.

Untuk mengatasi gangguan mudik nanti, Menteri Basuki mengatakan akan mengambil langkah darurat, yakni dengan memaksimalkan peran kluster yang ada selama ini. Kluster Semarang bagian barat untuk bandara, kluster

Semarang bagian tengah untuk daerah Tawang, kluster Semarang di timur yaitu dengan Polder Banger, dan kawasan Terboyo untuk luapan Kali Beringin.

Langkah darurat penanggulan rob yaitu dengan menambah tanggul sementara berupa karung. Pemerintah pusat juga akan mengirimkan empat pompa bantuan untuk menyedot air rob serta membangun tanggul.

Dengan penanggulangan darurat itu, pantura diyakini akan aman untuk mudik. Nanti, lepas masa mudik, tanggul permanen akan dibuat.

Sebagaimana diketahui, mudik lebaran 2016/1437H lewat jalur Pantai Utara (pantura), kali ini dibayangi gangguan alam. BMKG (Badan Meteorologi dan Geofisika) memprediksi adanya hujan lebat dan ancaman longsor di beberapa tempat. Selain itu, ancaman rob juga membayangi.

Diperkirakan saat arus mudik pada 5-12 Juli mendatang rata-rata permukaan air laut mencapai 1 meter atau artinya pasang setinggi tinggi 40 sentimeter.

Di sisi lain, seperti diketahui dalam sepekan terakhir, arus lintas jalur pantura Demak-Semarang, Jawa Tengah macet akibat rendaman air rob. Ketinggian air bervariasi antara 20-40 sentimeter yang mengakibatkan banyak kendaraan mogok dan berjalan pelan untuk menghindari genangan.

Ketersendatan arus lalu lintas paling parah terjadi dari arah Demak ke Semarang yakni mulai Desa Batu, Karangtengah, hingga Mapolsek Genuk, Semarang. Ditambah lagi, rob yang mulai naik sejak sore bersamaan dengan banyaknya bus malam jurusan Jakarta yang melintasi jalur pantura. n MAJALAH KIPRAH 27 VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

Sumatera Mantap untuk Dilalui Pemudik Persiapan jalur mudik jelang Lebaran tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa saja, melainkan juga dilakukan di Pulau Sumatera yang membentang dari Aceh hingga Lampung.

TEKS TIM KIPRAH

disi jalan baik dan sedang sementara sisanya rusak ringan dan rusak berat.

Acuan klasifikasi jalan tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13/PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan diantaranya, bahwa jalan mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang. Karena kondisi jalan dibagi men-

S

ONGSONG arus mudik yang akan tiba dalam beberapa waktu lagi, Pemerintah Provinsi Lampung sibuk mempersiapkan jalan yang akan di lalui para pemudik. Pemeliharaan ruas jalan di Provinsi Lampung hingga kini masih dalam tahap pengerjaan, diantaranya proses penggalian dan penggantian aspal baru. Ruas jalan yang dikerjakan oleh rekanan dari Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) wilayah Lampung diantaranya, Jalan Lintas Sumatera KM 69-70 Kecamatan Penengahan dan beberapa kilometer ruas Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum).

Pengerjaan ditargetkan selesai sebelum masa puasa Ramadan, dengan melakukan pembongkaran jalan di titik yang bergelombang dan berlubang. Proses penambalan jalan telah dilakukan di sejumlah titik dan proses penebalan selanjutnya diperkirakan akan dilakukan menjelang arus mudik Lebaran tahun ini. Penambalan sementara dilakukan untuk memberi kenyamanan kepada pengguna jalan yang selama ini mengeluhkan kondisi jalan yang rusak di sepanjang jalan lintas Sumatera.

Sebelumnya, Dinas Bina Marga Provinsi Lampung telah membahas tentang kondisi jalan dan rencana perbaikan jalan di Provinsi Lampung. Pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Bina Marga, Provinsi Lampung, Roni Witono, membahas perbaikan jalan yang diupayakan selesai sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Proses tender perbaikan jalan telah berjalan dan ditargetkan perbaikan akan selesai sebelum pelaksanaan mudik.

Kondisi jalan di Lampung terakhir tahun 2015 hingga saat ini, tingkat jalan mantap di lalui mudik sudah mencapai 67,02 persen. Kondisi jalan mantap diartikan kon-

28

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

SALAH SATU RUAS TRANS SUMATERA

Sumatera Mantap untuk Dilalui Pemudik

jadi kategori rusak berat, rusak ringan, rusak sedang dan baik.

Selain fokus pada pengerjaan jalan nasional, Pemerintah Provinsi Lampung bahkan mengucurkan dana sekitar Rp5 milyar untuk pembangunan ruas Korpri-Sukadamai yang merupakan jalur alternatif dari Bandar Lampung menuju kota Metro.

Menurut Tony Ferdinansyah, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, anggaran tersebut dilakukan untuk meneruskan rigid lanjutan tahun sebelumnya sepanjang 700 meter. Selain itu anggaran sebesar Rp2,5 milyar untuk pemeliharaan ruas Simpang Korpri-Sukadamai, yang berada di titik pertigaan Way Kandis mendekati Pasar Jatimulyo. Dan pembangunan ruas Sukadamai-Metro Kibang, yang merupakan jalur alternatif ke Metro.

Kerusakan jalan ruas jalan provinsi juga masih terjadi di ruas Desa Tetaan Kecamatan Penengahan menuju simpang lima Kecamatan Ketapang. Jalanan ini dipenuhi kubangan lumpur, hingga kini belum mendapat penanganan. Jalan raya Ketapang-Tetaan merupakan salah satu jalan alternatif sepanjang 12 kilometer, yang merupakan jalan provinsi dengan kerusakan parah mencapai 3 kilometer.

Kerusakan parah juga terjadi di jalan lintas barat (jalinbar). Kerusakan jalan di jalur yang menghubungkan Lampung ke provinsi lainnya di Sumatera itu kondisinya sangat memprihatinkan.

Menurut keterangan warga setempat, kerusakan jalan terjadi di sejumlah titik. Dari Bukit Kemuning, Liwa, tepatnya di sekitar tanjakan Way Semangka, Kecamatan Belalau, serta di Pekon Canggu, Kecamatan Batubrak, kondisinya separuh jalan tergerus longsor. Bahkan, jalur Liwa-Sukau, melalui Pekon Bandarbaru, Kecamatan Sukau, saat ini dialihkan melalui jalur lingkar karena jalan tersebut putus sejak awal tahun ini. Kerusakan jalan di sekitar tanjakan Way Semangka, Kecamatan Belalau, saat ini semakin parah karena terus tergerus longsor.

Jika jalur tersebut sampai putus, tidak ada lagi jalan alternatif yang bisa dilalui.

Tidak hanya itu, kondisi infrastruktur jalan di titik lainnya pun tidak kalah mengkhawatirkan. Ia mencontohkan kondisi jalan dari Batu Brak menuju Belalau melalui Pekon Turgak, sampai saat ini bahkan belum bisa dilalui mobil biasa terkecuali double kabin. Kerusakan jalan yang terjadi di sejumlah titik di Jalinbar tersebut umumnya berlubang dengan kedalaman yang cukup parah.

Warga berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan di jalur tersebut, mengingat waktu jelang arus mudik Lebaran sudah semakin dekat. Kalau tidak segera diperbaiki, bukan hanya perjalanan pemudik yang terganggu, melainkan arus distribusi barang juga bisa terhambat.

Adapun kondisi Jalur Lintas Timur Sumatera II (Pekanbaru-Jambi-Palembang) menurut Staf Khusus Menteri PUPR, Bidang Air dan Sumber Daya Air, Firdaus Ali saat ini secara keseluruhan bisa dilalui pemudik dengan lancar saat arus mudik lebaran tahun ini.

Meski demikian, perlu antisipasi dalam pengerjaan dari ruas-ruas jalan yang butuh perhatian, seperti kondisi cuaca yang tidak bisa diprediksi untuk mencegah kerusakan jalan yang lebih parah. Ditambah lagi dengan peningkatan arus kendaraan mendekati hari raya yang semakin tinggi.

Saat ini, kondisi ruas Jalan lintas timur sepanjang 296,51 kilometer dari Pekanbaru sampai batas Jambi, 80 persen dalam kondisi baik dan siap dilalui pemudik tahun ini. Meski sebagian besar Jalan Nasional Pekanbaru-Batas Jambi dalam kondisi baik, namun ada 20

MAJALAH KIPRAH 29

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

persen dari ruas tersebut yang memerlukan perhatian untuk segera diselesaikan dengan dilakukan perkerasan beton (rigid pavement) untuk kendaraan bermuatan besar. Sehingga, diharapkan jalan di ruas tersebut menjadi mulus.

Sementara itu, untuk melancarkan arus mudik, ada sejumlah ruas di Jalan Tol Trans Sumatera bisa difungsikan darurat saat musim mudik lebaran tahun 2016 ini. Dari catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada sekitar 16 km di ruas Bakauheni-Terbanggi besar yang bisa jadi jalur alternatif.

Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Kementerian PUPR, Herry Marzuki mengungkapkan, ruas yang bisa dimanfaatkan sudah termasuk jalan akses masuk

yang tersambung dengan jalan arteri sehingga bisa dilalui kendaraan. ‘‘Semuanya kerja terus, sehingga hari raya nanti yang bisa dilewati daerah Lematang sampai Kota Baru, kemudian ada interchange (simpang susun) Branti hingga Metro’’ ujar Herry kepada media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lantaran masih bersifat darurat, masyarakat tidak akan dikenakan biaya saat melalui jalan tol ini. Ia menekankan, jalur yang bisa difungsionalkan itu belum sepenuhnya beraspal dan selesai proses konstruksi.

Namun, tetap layak bisa dilalui kendaraan sebagai jalur alternatif.n

RUAS JALAN TRANS SUMATERA YANG BANYAK DIDOMINASI TRUK-TRUK ANGKUTAN HASIL BUMI

30

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

Di Sulawesi, Harus Tetap Berhati-hati

Di Sulawesi, Harus Tetap Berhati-hati Kondisi jalan utama di Sulawesi pada umumnya dalam kondisi siap dilewati pemudik. Hanya saja, pengguna jalan harus tetap mengantisipasi pekerjaan perbaikan jalan di beberapa titik.

TEKS TIM KIPRAH

U

NTUK mengantisipasi lonjakan arus kendaraan pada musim Lebaran tahun ini, Pemerintah telah jauh-jauh hari mempersiapkan kondisi jalan diseluruh pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Jawa, antisipasi juga dilakukan di Sulawesi.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai gerbang masuk maupun keluar pulau ini, diperkirakan akan paling banyak dilintasi pemudik. Baik yang akan menuju Jawa, maupun para pemudik dari berbagai pulau yang akan pulang kampung ke Sulawesi. Dari pantauan tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terdapat jalan utama sepanjang 703 kilometer serta jalur alternatif sepanjang 795 kilometer di Sulawesi Selatan yang akan dilalui oleh pemudik. Serta dari Kota Makassar hingga sebelum Simpang Mandai, kondisi jalannya telah siap dilalui oleh pemudik. Namun perlu adanya antisipasi kemacetan akibat pembangunan proyek Jalan S.Tallo, serta pekerjaan underpass Simpang Mandai. Untuk kondisi badan jalan bergelombang di ruas Simpang Mandai-Maros, sedang

SALAH SATU RUAS JALAN DI SULAWESI SELATAN

MAJALAH KIPRAH 31

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

dalam perbaikan dan siap dilalui pada H-30.

Staf Khusus Menteri PUPR, Burhanuddin secara langsung memimpin pemantauan jalur Lebaran di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 612 kilometer, mulai dari Makassar-Maros-Pare-pare-Makale-Palopo-Pangkejane dan kembali lagi ke Makassar. “Jalur Lebaran 2016 di Sulawesi Selatan secara umum cukup baik, meskipun ada beberapa pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan di beberapa titik yang harus diperhatikan dan dipercepat pengerjaannya.

Agar pada H-14, performa jalan tersebut baik dan aman untuk pemudik,” ujar Burhanuddin.

Untuk kelancaran pemudik, di ruas-ruas jalan tersebut perlu menambah rambu-rambu lalu lintas, khususnya pada setiap tikungan tajam. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Perlu juga dipastikan agar pada saat mudik nanti, di setiap lokasi pekerjaan tidak ada material-material pekerjaan yang dapat mengganggu dan mengakibatkan kapasitas jalan berkurang. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan harus terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Perhubungan dan Pemda (Pemerintah Daerah) setempat dalam menghadapi arus mudik tahun ini.

Sementara itu, Muhamad Asikin, Kasatker PJN (Kepala Satuan Kerja, Pelaksana Jalan Nasional) Wilayah 2 Sulawesi Selatan menambahkan, dalam upaya memastikan pemudik aman dan selamat menggunakan jalan, maka akan dibangun beberapa posko Lebaran yang akan di sebar di

SALAH SATU JEMBATAN PENGHUBUNG DI TRANS SULAWASI

32

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

sepanjang jalur mudik.

Dari Makassar, pemudik yang datang ke Sulawesi dapat menggunakan jalur-jalur berikut ini untuk tiba di berbagai kabupaten, atau kampung halaman pemudik: Makassar– Batas Sulbar (Lintas Barat) sejauh 228 kilometer; Makassar– Pare-pare (155 kilometer); Makassar–Pare-pare–Makalele– Palopo (374 kilometer); Makassar–Maros–Ujunglamuru ( 173 kilometer) ; MakassarTakalar-Bantaeng (139 kilometer) dan Makassar–Sinjai–Watampone (135 kilometer).

Kondisi ruas jalan antara Maros-Pangkep, Pangkep-Barru, Barru-Pare-pare, pada umumnya cukup baik dan siap di lewati arus mudik/balik Lebaran 2016. Namun ada beberapa yang perlu diperhatikan disetiap ruas jalannya, seperti sedang dilaksanakan pekerjaan rutin Preventif di ruas jalan Maros-Pangkep, penyempitan jalan yang berpotensi menyebabkan kemacetan di ruas Pangkep-Barru, serta sedang dalam pelaksanaan perbaikan dan tidak berfungsinya drainase di beberapa titik ruas Barru-Pare-pare yang mengakibatkan genangan air, sehingga dapat menghambat pengguna jalan.

Sama halnya dengan ketiga ruas jalan tersebut, secara umum kondisi jalan di ruas jalan yang menghubungkan Makale-Palopo cukup baik dan siap di lewati pemudik. Di berapa titik sedang dalam pelaksanaan pekerjaan Preservasi Jalan, penyempitan jalan di Kab. Toraja Utara akibat material pembuatan Talud yang di simpan di bahu jalan.

Hal itu perlu diantisipasi oleh pengguna jalan di ruas ini. n

Bali Siap Menghadapi Musim Mudik

Bali Siap Menghadapi Musim Mudik Mereka yang akan mudik meninggalkan pulau Bali atau yang datang ingin berlibur, perlu mencermati pengalihan lalu lintas selama musim mudik Lebaran tahun ini.

TEKS TIM KIPRAH

M

ESKIPUN mayoritas penduduk di Pulau Bali beragama Hindu, namun jelang arus mudik Lebaran, kesiapan jalan di Provinsi ini juga dipantau oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat arus mudik tiba, para pekerja di provinsi ini akan bergerak ke luar pulau, untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Sementara di saat yang bersamaan, banyak pula yang datang ke pulau ini

SUASANA SALAH SATU RUAS JALAN DI NEGARA, JEMBRANA, BALI

MAJALAH KIPRAH 33

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

untuk berlibur.

Itu sebabnya, jauh-jauh hari langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi musim mudik lebaran telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Pulau Dewata ini. Seperti untuk pengamanan menjelang arus mudik Lebaran tahun ini, diadakan koordinasi antara Kapolres (Kepala Kepolisian Resor ) Jembrana, AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) Djoni Widodo bersama Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan dan Dandim (Komandan Distrik Militer) 1617/Jembrana, Letkon Inf. Sansan Iskandar. Selain itu juga membahas mengenai pengalihan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk selama berlangsungnya arus mudik.

Dalam rakor (Rapat Koordinasi) yang diikuti oleh leading sektor terkait seperti Bidang Perhubungan dan Dinas PU Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Jembrana, Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) Gilimanuk, ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) Cabang Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dan Pos SAR (search and rescue) Jembrana disebutkan, Polres Jembrana akan menerjunkan lebih dari 600 personel untuk mengamankan arus mudik.

Untuk pengalihan arus dalam rangka memperlancar

RUAS JALAN SERIRIT, BULELENG, BALI

34

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

lalu lintas selama arus mudik tahun ini, akan dilakukan dijalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Kelurahan Gilimanuk sesuai jenis kendaraan pemudik. Petugas akan mengalihkan kendaraan keluarga berupa mobil pribadi, tiga kilometer sebelum pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk melalui jalan perkampungan.

Sedangkan kendaraan umum seperti bus, truk, dan sepeda motor akan tetap melalui jalur utama.

Sementara itu, Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan mengatakan, agar pemudik tidak terjebak dalam antrean panjang yang biasanya rutin terjadi setiap tahunnya, pemerintah melakukan pengalihan arus. Serta jika pemudik sudah mengetahui informasi titik macet di area Gilimanuk, agar dapat memanfaatkan rest area yang tersedia disepanjang jalur mudik, sehingga tidak terjadi penumpukan arus.

Sedangkan Manajer Operasional ASDP, Cabang Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Sugeng Purwono mengatakan, selama arus mudik Lebaran ini pihaknya akan menambah armada kapal penyeberangan. Rencananya akan dioperasikan 52 kapal yang akan melayani pengguna jasa penyeberangan Jawa-Bali di perairan Selat Bali.

Adapun untuk kesiapan jalan dan jembatan di Bali jelang hadapi arus mudik Lebaran 2016 ini, Staf Ahli Menteri PUPR, Bidang Hubungan Antar Lembaga Mirna Amin, didampingi Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Soebagiono, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) VIII, Saiful Anwar, Kasubdit (Kepala Sub Direktorat) Manajemen Konstruksi Sugiyartanto, serta Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi, Syarkowi Mansur, melakukan pemantauan secara langsung kesiapan infrastruktur penunjang mobilisasi di Pulau Dewata Bali. Secara keseluruhan, jalan yang akan dilalui oleh para pemudik yakni Denpasar—Gilimanuk—Singaraja maupun Denpasar—Padang Bai dalam kondisi siap. Namun, ada dua titik yang menjadi perhatian tim pemantau jalur Lebaran. Titik pertama adalah Jembatan Tukad Keladian di Kabupaten Jembrana yang ambruk di bagian tengahnya pada Januari 2016 dan yang kedua adalah bottle neck di wilayah Tohpati.

Mirna Amin selaku ketua tim peninjau Jalur Lebaran Wilayah Bali menyatakan, bahwa yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka arus mudik Lebaran adalah tingkat kemacetan dan juga kecelakaan lalu lintas. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga berkomitmen untuk membantu mengurangi kema-

cetan dan kecelakaan lalu lintas, dengan membantu membuat peringatan dan marka jalan di titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan.

Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Soebagiono menambahkan, untuk meningkatkan pelayanan kepada para pemudik, posko yang disiapkan oleh Bina Marga bukan hanya untuk standby alat berat, melainkan juga tempat beristirahat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga tidak hanya berkomitmen menyediakan jalan yang nyaman tanpa lubang bagi para pemudik, namun juga menyediakan posko baik untuk tempat alat berat di daerah rawan longsor, maupun membuat posko gabungan yang juga berfungsi sebagai tempat istirahat agar tingkat kecelakaan pemudik dapat menurun.

Daerah rawan longsor terdapat di ruas MengwitaniSingaraja, Cekik, dan juga Bedugul. Guna mengantisipasi terjadinya longsor, Bina Marga sudah menyiapkan petugas dan juga posko tempat alat berat. Di wilayah lain yang juga akan dibangun posko untuk melayani pemudik adalah di dekat Jembatan Tukad Keladian, di mana terdapat petugas yang akan selalu ada untuk membantu mengatur arus lalu lintas. n

MAJALAH KIPRAH 35

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

Lebih Aman dan Ekonomis dengan Mudik Gratis Program mudik gratis yang diselenggarakan oleh sejumlah instansi, amat membantu masyarakat dalam menekan angka kecelakaan dan mengurangi kepadatan lalulintas.

TEKS TIM KIPRAH

S

EPERTI pada tahun-tahun sebelumnya disaat musim Lebaran tiba, Kementerian Perhubungan menggelar program mudik gratis bagi para pemudik sepeda

WARGA ANTUSIAS MENDAFTAR PROGRAM MUDIK GRATIS

36

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

motor. Program ini, merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menekan angka kecelakaan, serta mengurangi kepadatan lalulintas disaat musim mudik Lebaran tiba.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan, Hemi Pamurahardjo mengatakan, ada yang berbeda pada pendaftaran offline mudik gratis tahun ini. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat langsung melakukan pendaftaran di Kementerian Perhubungan, tahun ini Kementerian Perhubungan mendatangi langsung masyarakat dengan membuka booth pendaftaran. “Kami membuka booth pendaftaran di beberapa titik keramaian di Jakarta,� ungkapnya.

Lebih Aman dan Ekonomis dengan Mudik Gratis

Pendaftaran secara online dapat melalui portal Mudikgratis.dephub.go.id, yang dibuka pada 13 Mei 2016 sampai dengan 12 Juni 2016. Sedangkan untuk pendaftaran offline mulai dibuka pada 16 Mei 2016 hingga 12 Juni 2016.

Sebanyak 12.000 sepeda motor dan 24.000 penumpang, disiapkan oleh Kementerian Perhubungan pada musim Angkutan Lebaran 2016. Dengan total anggaran Rp20 miliar. Kuota tersebut dibagi untuk arus mudik sebanyak 8.400 sepeda motor dengan 16.800 penumpang, dan untuk arus balik sebanyak 3.600 sepeda motor dengan 7.200 penumpang. Dimana jumlah kuota tersebut mengalami peningkatan sebesar 275 persen atau sebanyak 3.200 sepeda motor dari tahun sebelumnya.

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan angkutan motor gratis ini, PT KAI mengerahkan 35 kereta bagasi dengan rincian 14 kereta bagasi untuk lintas utara, 14 kereta bagasi untuk lintas selatan 1, dan 7 kereta bagasi untuk lintas selatan 2, dengan target kapasitas angkut sebesar 15.834 motor, meningkat dari tahun 2015 yang hanya berkapasitas angkut 9900 motor.

Selain Kementerian, sejumlah BUMN (Badan Usaha Mi-

lik Negera) Republik Indonesia serta berbagai perusahaan swasta, turut serta menggelar program mudik gratis ini.

Mulai dari produsen mi instan, jamu, minuman penambah tenaga dan juga perusahaan operator seluler. Seperti yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja yang menggelar program mudik gratis dari tahun ketahun. Ditahun ini, PT Jasa Raharja bekerjasama dengan Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negera) Republik Indonesia, dengan tema “Mudik 2016 Bareng Moda Bus”. Program mudik gratis ini, menyasar kepada para pengguna sepeda motor yang akan melakukan mudik bersama dengan keluarganya. Pemudik dapat mendaftarkan diri melalui portal online Mudik.jasaraharja.co.id.

Menanggapi hal ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan berharap, pihak swasta yang menyelenggarakan program mudik gratis dapat melaksanakan program yang sama untuk balik gratis. “Selama ini, masih banyak dari perusahaan swasta yang hanya menyediakan armada gratis untuk mudik saja, sedangkan baliknya tidak ada fasilitas yang sama,” harapnya. Idealnya, fasilitas mudik gratis disediakan saat arus mudik maupun balik atau pulang dan pergi. Sehingga kepadatan lalu lintas jalan raya dapat tetap diminimalisasi. n

PENYELENGGRAAN MUDIK GRATIS DI PARKIR TIMUR SENAYAN

MAJALAH KIPRAH 37

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

LAPORAN UTAMA Mudik Lebaran

APA KATA MEREKA? BRIGJEN POL. AGUNG BUDI MARYOTO, KEPALA KORLANTAS POLRI

ANTISIPASI GERBANG TOL PEMBAYARAN

DJOKO SETIYOWARNO, KETUA MASYARAKAT TRANSPORTASI INDONESIA

KENDARAAN UMUM MASIH KURANG KETUA Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setiyo-

warno menilai, tingginya persentase pemudik menggunakan kendaraan pribadi, tak lepas dari kurang tersedianya kendaraan umum. Sementara, angkutan gratis yang disediakan oleh sejumlah Direktur Jenderal Angkutan di Kementerian Perhubungan, tak mampu dalam jumlah yang banyak. Kondisi ini membuat masyarakat berbondong-bondong menggunakan transportasi pribadi.

Sekalipun saat ini pemerintah pusat menghapuskan angkutan gratis kapal laut, namun perjalanan kereta api yang mencapai tiga kali lipat di bandingkan tahun lalu, tidak mampu menampung peminat mudik gratis. Menurut Djoko, bila pemerintah menghapuskan mudik gratis, maka pengalihan transportasi darat diprediksi akan semakin membludak. Jumlah pengguna kendaraan ber-

38

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

SETIAP jelang mudik Lebaran, persoalan terkait pe-

nyebab kemacetan selalu di antisipasi. Seperti yang di utarakan oleh Kepala Korlantas Polri Brigjen (Korps Lalu Lintas, Kepolisian RI, Brigadir Jenderal) Pol. Agung Budi Maryoto, bahwa menumpuknya kendaraan di gerbang tol pada saat melakukan pembayaran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Seperti yang menjadi perhatian utama, yaitu gerbang tol pembayaran. Bagaimana pelayanan dan sistem pembayaran dipercepat, sehingga tidak terjadi hambatan dan penumpukan antrean kendaraan.

Agung mengatakan, pihaknya bersama dengan instansi lain memang sengaja melakukan persiapan sedini mungkin, agar tradisi mudik pada Lebaran 2016 ini dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Selain fokus pada gerbang Tol, Agung juga akan menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi permasalahan mudik mendatang. Seperti di Limbangan Garut, Jawa Barat, yang merupakan titik krusial kemacetan akan di pasang Barrier atau penghalang, agar masyarakat tidak menyeberang pada sembarang tempat. Selain itu, pihaknya juga akan menerapkan sistem buka tutup secara situasional di beberapa ruas di Jalur Selatan. n

motor bisa menjadi lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu.

Karena itu, Djoko meminta pemerintah pusat agar lebih mempertimbangkan penghapusan angkutan mudik gratis kapal laut. Presiden Joko Widodo, saran Djoko, harus mempertimbangkan untuk tidak menggratiskan pengguna jasa tol, sehingga tidak akan mengalami penumpukan pengguna mobil pribadi. n

Apa Kata Mereka?

AUNUR ROFIQ LIL FIRDAUS (OPICK), PENYANYI DAN PENCIPTA LAGU RELIGI

MUDIK, KEMBALI KEPADA KEMURNIAN PENYANYI sekaligus pencipta lagu religi ini, selalu mudik ke

kota asalnya Jember, Jawa Timur, kala Hari Raya Idul Fitri tiba. Menurut Opick, mudik bukan hanya sekadar tradisi, melainkan juga simbol. Dengan mudik, ia menjadi paham jika suatu saat nanti dirinya akan kembali ke asal. “Mudik itu simbol, simbol kembali kepada Allah. Saat masuk bulan suci Ramadan, keluar itu seakan-akan kayak bayi yang bersih. Pulang kepada Allah, mudik kita kembali ke tempat asal. Kalau ke tempat asal berarti ke surgaNya Allah,� ungkapnya.

Menurut Opick, dalam konteks mudik ini berarti kembali kepada tempat asal, kampung halaman, kepada kemurnian, kepada cinta dan kasih sayang kepada keluarga.

Namun, mantan rocker ini kapok ketika melakukan mudik dengan menggunakan mobil. Pasalnya, ketika mencoba mudik menggunakan mobil, sepanjang perjalanan ia beserta keluarga merasa sangat lelah. Untuk itu, kini ia lebih memilih mudik menggunakan pesawat, karena ia merasa waktu yang ia tempuh menjadi jauh lebih cepat. n

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA, MENTERI SOSIAL (MENSOS)

TEKAN ANGKA KECELAKAAN SAAT MUDIK MUDIK menjadi tradisi masyarakat Indonesia, untuk kembali ber

kumpul bersama keluarga di kampung halaman masing-masing. Masyarakat melakukan berbagai upaya agar dapat melakukan mudik, termasuk dengan mengendarai sepeda motor.

Untuk menghindari tingginya angka kecelakaan di jalan raya saat mudik, Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat, untuk tidak membawa serta anak-anak disaat melakukan mudik menggunakan sepeda motor. Sebab, hal itu dinilai membahayakan keselamatan mereka.

Karena orang tua seringkali lupa, bahwa kondisi ketahanan tubuh anak tidak sama dengan orang dewasa. Namun tetap memaksakan untuk menempuh perjalanan jarak jauh, meski dalam kondisi tubuh yang lelah. Belum lagi dengan kelalaian lainnya, seperti kelebihan kapasitas dan kecepatan yang tidak terkendali, semata-mata agar cepat sampai tujuan. n

MAJALAH KIPRAH 39

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

galeri

PERESMIKAN TOL PEJAGAN - BR

40 40

MAJALAH KIPRAH VOL 73 TH XVIKIPRAH | MEI-JUN 2016 MAJALAH VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

Presiden Meresmikan Tol Pejagan – Brebes Timur

REBES TIMUR OLEH PRESIDEN

MAJALAH KIPRAH 41 41

VOL 73MAJALAH TH XVI | MEI-JUN 2016 KIPRAH VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

aktualita

Presiden Meresmikan Tol Pejagan – Brebes Timur Dengan beroperasinya jalan tol ini, diharapkan dapat memperlancar arus mudik dan arus balik, Lebaran tahun ini.

TEKS SONY

S

ETELAH penantian yang cukup panjang, akhirnya kini masyarakat Brebes Timur dan sekitarnya dapat berlaga hati. Betapa tidak, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi pukul 16.10 WIB Kamis Sore (16/6) meresmikan beroperasinya ruas Tol Pejagan–Pemalang Seksi I dan II (Pejagan–Brebes Timur) sepanjang 22 kilometer. Saat peresmian, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadi-

PINTU TOL BREBES TIMUR

42

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

muljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Sumarno, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, Wakil Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono (PDIP) dan Kepala Badan Pengembangan Jalan Tol (BPJT), Herry T Z. Selain meresmikan pengoperasian jalan Tol Pejagan— Brebes Timur tol, Presiden juga meresmikan penerapan sistem integrasi transaksi yang terbagi dua cluster yaitu Jakarta—Cikampek—Purwakarta—Padalarang—Cileunyi

Presiden Meresmikan Tol Pejagan – Brebes Timur

serta Cikopo—Palimanan (cluster 1) dan Palimanan—Kanci—Pejagan—Pemalang (cluster 2).

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan adanya tol ini pergerakan barang akan lebih cepat. “Pengoperasian jalan tol ini tersambung dengan ruas Kanci—Pejagan untuk meningkatkan aksesbilitas di wilayah Jateng (Jawa Tengah) dan akan mengembangkan potensi ekonomi daerah sehingga akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi nasional,” tutur Presiden.

Lebih lanjut Presiden mengatakan, dirinya tidak tahu pasti kenapa pembangunan jalan tol ini bisa begitu lama selesai. Meski begitu, Jokowi memahami kalau terhambatnya penyelesaian ruas tol Pejagan—Brebes Timur terganjal oleh masalah pembebasan lahan. Kendala ini telah menjadikan pembangunan beberapa proyek infrastruktur menjadi terhambat. Sejalan dengan itu, Jokowi meminta kesadaran masyarakat Indonesia, agar turut membantu pemerintah dalam memecahkan permasalahan lahan. Diantaranya masyarakat harus rela bila lahannya terkena proyek. Karena pada dasarnya, ucap Jokowi yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat ke depan.

“Saat ini negara kita sudah tertinggal jauh dibidang pembangunan infrastruktur dibanding dengan negara tetangga. Kita harus mengejar ketertinggalan ini untuk dapat bersaing di percaturan dalam perdagangan bebas,” ungkap Presiden Jokowi. Sejalan dengan itu, maka Presiden berharap agar pembangunan tol khususnya Seksi 3 dan 4 yang menjadi bagian dari Trans Jawa dapat Rampung pada tahun 2018.

Rencana dibangunnya tol ini memang sudah sejak 20 tahun lalu, yang akan memakan lahan pertanian. Isu ini tersebar santer di kalangan masyarakat Jawa Tengah, khususnya warga Brebes yang lahannya terkena proyek tol. Namun, penantian yang begitu panjang pada akhirnya terealisasi juga. Dan pada Kamis (16/6) ruas Tol Seksi I dan II Tol Pejagan–Brebes Timur sepanjang 22 kilometer diresmikan oleh Presiden Jokowi. Hal ini menjadi kabar gembira bagi para pemudik Lebaran tahun ini. Pasalnya, disamping pelayanan transportasi darat menjadi lebih baik, waktu tempuhnya pun menjadi lebih cepat.

Sehingga sangat menghemat waktu di perjalanan. Dengan dioperasikannya ruas Tol Pejagan–Brebes Timur diharapkan mudik lebaran tahun ini lebih nyaman dan menyenangkan.

PERESMIAN RUAS TOL PEJAGAN - BREBES TIMUR

MAJALAH KIPRAH 43

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

aktualita

BAGIAN DARI TRANS JAWA

Sebelumnya, Gerbang Tol Brebes Timur telah dinyatakan layak operasi pada Mei 2016. Oleh sebab itu siap untuk diresmikan pengoperasiannya. Dan ini tentu saja sangat membantu jalur mudik Lebaran tahun ini. Ruas tol Pejagan—Brebes Timur dikelola oleh PT Waskita Toll Road. Sebelumnya uji kelayakan tol dilakukan Selasa (26/4) lalu oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan pihak Kepolisian yakni Korps Lalulintas (Korlantas).

Di satu sisi, untuk Seksi III sepanjang 10 kilometer, belum ada pembebasan lahan dikarenakan harus menggusur permukiman penduduk. Sementara kemajuan pembebasan lahan untuk Seksi IV sepanjang 26 kilometer karena berupa sawah sudah mencapai 54 persen. PT Pejagan Pemalang Toll Road sebagai operator ruas jalan nantinya saat ini sudah mempersiapkan konstruksinya. Di sisi lain, pengaspalan di ruas tol Kanci—Pejagan, khususnya jalur A sedang berlangsung dan diharapkan bisa dioperasikan secara fungsional pada arus mudik Lebaran tahun ini.

Sementara itu Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, nilai investasi untuk jalan tol Pejagan—Pemalang mencapai Rp6,8 triliun. Pengusahaannya dilakukan oleh PT Pejagan Pemalang Tol Road. Sementara untuk tarif jalan tol Pejagan-Pemalang Seksi I dan II adalah Rp1.000 per kilometer untuk golongan I. Sehingga tarif tol Seksi I-II sepanjang 20,20 kilometer adalah Rp 20.000. Untuk Masa konsesi Jalan Tol Pejagan—Pemalang adalah 45 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Konstruksi (SPMK) pada 2014. “Jalan tol Pejagan—Pemalang untuk seksi III dan IV saat ini masih dalam tahap pengadaan tanah dan akan akan segera dimulai kontruksi. Kedua seksi tersebut dijad-

walkan beroperasi pada 2017 sejalan dengan target pengoperasian Trans Jawa,” ujarnya.

Jalan Tol Pejagan—Pemalang terbagi dalam empat seksi, yakni Seksi I sepanjang 14,2 kilometer menghubungkan Pejagan—Brebes Barat, Seksi II sepanjang 6 kilometer menghubungkan Brebes Barat—Brebes Timur, Seksi III sepanjang 10,4 kilometer menghubungkan Brebes Timur— Tegal Timur dan Seksi IV sepanjang 26,9 kilometer menghubungkan Tegal Timur—Pemalang.

Jalan tol Pejagan—Pemalang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur dan diharapkan dapat menjadi solusi mengurangi kepadatan kendaraan di jalur Pantai Utara Jawa.

Usai Peresmian Ruas Tol Pejagan—BrebesTimur, Presiden dan Ibu beserta rombongan ke esokan harinya Jumat (17/6) juga meresmikan Ground Breaking atau Peletakan Batu Pertama Proyek Ruas Tol Pemalang-Batang (39 kilometer) dan Batang–Semarang (75 kilometer) di Kabupaten Batang Jawa Tengah. Tol ini juga diharapkan Presiden bisa beroperasi 2018.

Pemalang-Batang akan dikerjakan oleh PT Pemalang Toll Road. Konsorsium ini terdiri dari PT Sumber Mitra Jaya, dan PT Waskita Toll Road. Sementara keseluruhan investasinya adalah sebesar Rp4,8 triliun. Sedangkan untuk pengusahaan Jalan Tol Batang-Semarang dilaksanakan oleh PT Jasa Marga Semarang-Batang. Adapun pemegang sahamnya terdiri atas PT Jasa Marga (persero) Tbk dan Waskita Toll Road. Keseluruhan biaya investasi sebesar Rp11 triliun.

Menteri PUPR menyebut, Jalan Tol Batang—Semarang merupakan proyek jalan pertama yang menggunakan mekanisme penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. n

PRESIDEN JOKO WIDODO MEMBERIKAN SAMBUTAN SAAT PERESMIAN RUAS TOL PEJAGAN - BREBES TIMUR

44

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

Sehari Jelajah Kuliner Khas Kota Udang

Sehari Jelajah Kuliner Khas Kota Udang Kota Cirebon menyimpan banyak pesona. Salah satunya adalah aneka ragam masakan kuliner. Berikut adalah pengalaman Kiprah menjajal beragam makanan khas Cirebon TEKS SRI RIZQI

J

IKA Anda sedang dalam perjalanan mudik atau kembali ke Jakarta dan kebetulan sedang melewati Kota Cirebon, bolehlah sejenak Anda mampir untuk menjajal aneka kuliner khas Cirebon. Bayangkan saja jika sudah lelah dan jemu menyusuri jalur pantura atau jalan tol, maka segarnya es cuing dan sedapnya nasi jamblang siap menghapus rasa penat Anda.

Cirebon atau dikenal dengan istilah kota udang, merupakan daerah yang layak untuk dikunjungi bila kepenatan datang melanda. Kota ini dijuluki dengan istilah kota udang, karena konon katanya pada jaman dahulu ada Mbah Ki Kuwu yang gemar sekali mencari rebon (udang-udang kecil) yang pada jaman itu sangat melimpah di pinggir pantai sampai dengan muara, bahkan masuk sampai ke sungai air tawar. Setelah mengalami evolusi, udang-udang kecil tersebut menjadi rebon kali dan rasanya jauh lebih gurih dan nikmat.

Cirebon terdiri atas dua kata, Cai artinya “air� dan rebon “udang kecil�. Saking banyaknya rebon, kemudian dibuatlah terasi dari rebon asli yang konon katanya mampu mengurungkan niat jahat musuh dan bahkan berbalik menjadi menjalin persahabatan.

Terlepas sejarah unik kota Cirebon dan asal mula terbentuknya kata Cirebon, kota ini memiliki berbagai kuliner khas yang membuat kita ingin singgah dengan waktu yang lama untuk mencoba setiap kuliner yang ada.

Bermula dengan perkenalan nasi jamblang. Nasi ini dibungkus dengan daun jati, dimasak dengan menggunakan kayu bakar. Dahulu nasi jamblang ini dibuat khusus untuk bekal prajurit yang menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki agar bersembunyi dari kejaran Belanda. Namun kini nasi jamblang akan mudah kita temui disetiap sudut kota Cirebon yang sudah buka disiang hari hingga dini hari. Lauk pauk untuk nasi jam-

blang ini dikemas di masing-masing tempat yang dapat dipih sesuai dengan selera kita. Masakan khasnya yaitu sambal goreng dengan irisan cabai merah dan kerang kecil, tempe goreng kotak, pepes rajungan, sate kentang, cumi bertelor dan menu lainnya yang dapat Anda pilih. Akan lebih nikmat lagi bila dinikmati dengan menggunakan tangan, tapi jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Oiya, salah satu tempat yang sudah banyak dikenal yaitu Nasi Jamblang Mang Dul, yang terletak di seberang Grage, mall pertama dikota ini.

Sudah kenyang makan siang dengan menu nasi jamblang, semakin lengkap dan terasa segar kita dengan minum es cuing. Bila yang tidak tahu, tampilan es cuing ini terlihat sama dengan es cincau, namun nyatanya berbeda. Es cincau terbuat dari daun dari pohon tunggal, sedangkan cuing terdapat dari tumbuhan yang merambat dari hutan-hutan yang bentuknya bulat seperti mangkuk, berbulu dan berwarna hijau. Namun khasiatnya sama dengan es cincau, sama-sama menyegarkan dan

NASI JAMBLANG SUMBER: ITSHARNAZ.COM

MAJALAH KIPRAH 45

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

JALAN-JALAN

CUING SUMBER: CIREBONKULINER.COM

DOCANG SUMBER: REVYTOUR.COM

TAHU GEJROT SUMBER: ORIN.SUPRIATNA.WEB.ID

46

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

berhasiat untuk meredakan panas dalam. Cuing ini disajikan dengan santan kelapa, gula merah cair dan juga serutan es batu, membuat hari kita semakin segar.

Sudah puas dengan penganan nasi jamblang dan es cincau, di sana kita bisa keliling menikmati suasana kota dengan menggunakan becak, yang dapat kita jumpai mangkal di setiap sudut jalanan. Tarif becak ini beragam, tergantung sejauh mana tujuan Anda.

Kiprah sarankan tujuan Anda selanjutnya adalah bisa pergi ke pasar Jagasatru, untuk mencari docang. Nama yang terdengar unik mungkin. Docang ini berisikan potongan lontong dengan kerupuk di atasnya diberikan daun singkong yang ditaburi dengan parutan kelapa dan disirami dengan bumbu ampas tahu atau disebut dengan “dage� rasanya percampuran manis dan gurih tercampur menjadi satu di lidah, ditambah dengan kriuknya kerupuk menjadi semakin nikmat.

Ada di tempat yang sama, makanan yang mungkin seringkali Anda jumpai di lingkungan sekitar yaitu tahu gejrot. Penganan ini terdiri dari tahu yang sudah digoreng dan dipotong kecil-kecil lalu dimakan dengan kuah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan gula merah. Rasanya yang segar dijamin bisa membuat lidah ketagihan.

Bila sudah puas menghabiskan siang sampai sore hari di sana, saat malam hari Anda bisa menikmati kuliner selanjutnya yaitu, mi koclok. Kuliner ini berbahan dasar mie basah, dengan kuah kental yang terbuat dari santan kelapa dan tepung sagu, ditambah dengan daging ayam suwir, dan belahan telur ayam kukus. Rasa gurih dan hangatnya akan terasa pas disajikan di malam hari.

Jika seharian penuh sudah menikmati kuliner dan suasana kota Cirebon, maka tidak lengkap rasanya bila tidak mencari buah tangan khas daerah ini. Sebagai referensi, Kiprah mengunjungi pusat oleh-oleh Cirebon yang letaknya tidak jauh dari lokasi mi koclok tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya pilihan Kiprah jatuh pada beberapa bungkus kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi, kerupuk melarat digoreng dengan menggunakan pasir dan dapat disajikan dengan kuah dage, rengginang yang terbuat dari nasi ketan, dan yang terakhir emping manis, yang terbuat dari melinjo yang di tumbuk yang kemudian di sangrai dengan menggunakan gula putih, sehingga bila menyantapnya akan terasa perpaduan unik dari pahit gurih dari rasa asli melinjo dan manis dari gula.

Rasanya sehari tidak cukup untuk menjelajahi kuliner yang ada di sini, masib banyak kuliner yang belum semoga Kiprah coba, namun di lain kesempatan Kiprah kembali lagi untuk mencoba penganan lainnya. n

Mengagumi Indahnya Candi “Kembar” Plaosan

Mengagumi Indahnya Candi “Kembar” Plaosan, Yogyakarta Candi ini memang kalah tenar dengan Borobudur ataupun Prambanan. Namun keunikan yang dimiliki candi ini amat menarik para peneliti dari seluruh dunia.

TEKS DAN FOTO RIZKI

F

AKTANYA, memang tidak banyak turis lokal yang mengenal Candi Plaosan. Lebih banyak mereka hanya mengenal atau mendengar Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Padahal, Candi Plaosan atau yang dikenal “Candi Kembar” ini letaknya tidak sampai sekitar 700 meter dari area lokasi Candi Prambanan yang dapat ditempuh dengan waktu 5-10 menit saja jika menggunakan kendaraan.

Walaupun Candi Plaosan masih terdengar asing dari pada Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta, namun dapat dikatakan Candi ini memiliki daya tarik magis. Betapa tidak, setiap pengunjung yang pernah menyinggahi Candi ini, di benaknya merindukan ingin berkunjung lagi.

Ada alasan mengapa Candi Plaosan kalah popular dengan Candi Prambanan terlebih Candi Borobudur. Hal ini, dikarenakan Candi Prambanan dan Candi Borobudur tercantum dalam buku pelajaran sejarah Sekolah Dasar. Belum lagi, adanya publikasi yang cukup gencar dari Kementerian Pariwisata. Sudah saatnya, kunjungan turis wisata ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibuat satu paket. Khususnya wisata melihat candi-candi, sehingga ke depan para turis lokal maupun asing dapat mengetahui bahwa masih banyak candi-candi lain di Indonesia.

Nah, saat liburan Lebaran tiba seperti saat ini, me-

MAJALAH KIPRAH 47

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

JALAN-JALAN

reka yang tengah mudik ataupun berlibur ke Yogyakarta cobalah menyempatkan diri bersama handai tolan, sahabat atau kerabat untuk singgah berwisata berkunjung ke cagar budaya warisan leluhur, Candi Plaosan. Meski kondisinya saat ini memprihatinkan, namun setidaknya mereka yang datang ke candi ini dapat membuktikan betapa hebatnya nenek moyang kita yang mampu mempersembahkan untuk anak cucunya karya seni yang begitu luar biasa indah.

Bayangkan, saat itu, di era belum ada alat-alat berat seperti excavator, dozer, dump truck, grader, mobil crane dan sebagainya. Toh, nenek moyang kita mampu menciptakan karya seni yang sulit diduplikasi, bahkan oleh seorang insinyur bangunan sekalipun.

Konon ceritanya, Candi yang disebut-sebut sebagai Candi kembar ini dibangun oleh perintah Rakai Pikatan untuk dipersembahkan kepada permaisurinya, Pramudyawardani. Keunikan dari Candi Plaosan dibanding candi lain adalah karena candi ini memiliki dua candi utamanya yang kembar serta teras yang permukaannya halus.

Di candi ini juga terdapat figur Vajrapani, Amitbha, dan Prajnaparamitha. Tidak heran bila Candi yang berdiri di Dukuh Plaosan, Desa Bugisan, Prambanan, Klaten Jawa

48

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

Tengah ini berarsitektur perpaduan Hindu dan Budha.

Menurut penjelasan Pihak Keamanan Candi Plaosan, Alga Nova, Kompleks Plaosan dibagi dua kelompok, yaitu Candi Plaosan Lor dan Candi Plaosan Kidul. Kedua candi itu memiliki teras berbentuk segi empat yang dikelilingi oleh dinding, tempat semedi berbentuk gardu di bagian barat serta stupa di sisi lainnya. Begitu sama persisnya bila dillihat dari kejauhan maka masyarakat menjulukinya Candi Plaosan Lor dan Kidul atau Candi Plaosan dengan sebutan “Candi Kembar.�

MEMILIKI 116 STUPA

Bangunan Candi Plaosan Lor memiliki halaman tengah dikelilingi oleh dinding dengan pintu masuk di sebelah barat. Pada bagian tengah halaman terdapat pendopo berukuran 21,62 m x 19 m. Pada bagian timur pendopo terdapat tiga buah altar, yaitu altar utara, timur dan selatan. Gambaran Amitbha, Ratnasambhava, Vairochana, dan Aksobya terdapat di altar timur. Stupa Samantabadhara dan figur Ksitigarbha ada di altar utara, sementara gambaran Manjushri terdapat di altar barat.

Sementara Candi Plaosan Kidul juga memiliki pendopo di bagian tengah yang dikelilingi 8 candi kecil yang terbagi

Mengagumi Indahnya Candi “Kembar” Plaosan

menjadi 2 tingkat dan tiap-tiap tingkat terdiri dari 4 candi.

Ada pula gambaran Tathagata Amitbha, Vajrapani dengan atribut vajra pada utpala serta Prajnaparamita yang dianggap sebagai “ibu dari semua Budha”. Beberapa gambar lain masih bisa dijumpai namun tidak pada tempat yang asli. Figur Manjushri yang menurut seorang ilmuwan Belanda bernama Krom cukup signifikan juga bisa dijumpai.

Darto Saputro, sejarawan yang telah menulis berbagai sejarah candi-candi di Indonesia menjelaskan kepada Kiprah, bahwa bagian bas relief candi ini memiliki gambaran unik dari sepasang pria dan wanita. Menurutnya, seorang pria digambarkan tengah duduk bersila dengan tangan menyembah serta figur pria dengan tangan vara mudra dan vas di kaki yang dikelilingi enam pria yang lebih kecil. Adapun seorang wanitanya digambarkan sedang berdiri dengan tangan vara mudra, sementara di sekelilingnya terdapat buku, pallet dan vas. Krom sejarahwan (Belanda) menyebut bahwa figur pria wanita itu adalah gambaran patron supporter dari dua wihara.

Seluruh kompleks Candi Plaosan memiliki 116 stupa perwara dan 50 candi perwara. Stupa perwara bisa dilihat di semua sisi candi utama, demikian pula candi perwara yang ukurannya lebih kecil. Bila berjalan ke bagian utara,

anda bisa melihat bangunan terbuka yang disebut Mandapa. Dua buah prasati juga bisa ditemui, yaitu prasasti yang di atas keping emas di sebelah utara candi utama dan prasasti yang ditulis di atas batu di Candi Perwara baris pertama. Salah satu kekhasan Candi Plaosan adalah permukaan terasnya yang terbilang halus.

Darto Saputra mengaku dirinya sering di undang ke Belanda untuk menjelaskan sejarah keberadaan Candicandi di Indonesia. Candi Plaosan menurut pengamatannya sangat menarik para peneliti di seluruh dunia untuk mengungkap latar belakang sejarah Candi Kembar ini.

Tercatat dalam sejarah, Rakai Pikatan memerintah dinasti Syailendra tahun 847 – 855 M dan bergelar sebagai Rakai Gurunwangi.

Agar tidak penasaran, ayo berwisata ke candi ini. Di sani, kita dapat meminta bantuan Darto Saputro (penulis sejarah Candi Plaosan) untuk bercerita terkait seputar dibangunnya Candi Kembar (Plaosan). Rumah tinggal sang penulis hanya 40 meter dari pintu masuk Candi. Jangan sia-siakan kesempatan untuk berkunjung ke Candi ini dan berbagi kepada mereka, sanak saudara tercinta n

MAJALAH KIPRAH 49

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

FOTO-FOTO: DOK. KEMENPUPR

JALAN-JALAN

PENCANANGAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN ROTIKLOT DI NTT.

Tiga Bendungan Dibangun di NTT Dalam mendukung ketahanan air di Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur), Pemerintah akan membangun bendungan baru lagi, Bendungan Napunggete.

TEKS DAN FOTO RIZKI |

P

ADA awal Mei lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan kerja ke NTT. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR berkesempatan untuk meninjau langsung lokasi yang rencananya akan dibangun Bendungan Napunggete, yang terletak di Desa Ilimedo Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT. Bendungan ini dibangun guna untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan tersebut. Menteri PUPR menerangkan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, setiap harinya masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sikka mendapatkannya dari sumur bor yang dikelola oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) setempat dengan menggunakan mesin pompa. “Bahkan di wilayah pedesaan, sebagian besar belum terjangkau oleh sistem perpipaan.

Sehingga, masyarakat harus mengambil air langsung dari

50

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

sumber air yang cukup jauh,” jelasnya.

Pembangunan yang semula direncanakan akan dikerjakan pada tahun 2017 mendatang, akan dipercepat pada Oktober 2016. Pembangunan ini merupakan salah satu program dari Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan air di NTT. Dengan tujuan, dimasa mendatang kawasan NTT tidak lagi mengalami kekeringan.

Jika telah dibangun nanti, Bendungan Napunggete akan memberi manfaat bagi penyediaan air bersih/air minum untuk Kabupaten Sikka dengan debit 200 l/detik, penyediaan air irigasi bagi lahan pertanian seluas 230 Ha, pengembangan sektor pariwisata, serta tenaga listrik 1Mega Watt.

Bendungan ini rencananya akan membutuhkan lahan seluas 161,61 Ha dengan lebar puncak 6.00 meter, panjang puncak 560,97 meter , akan membutuhkan anggaran sebesar Rp800 miliar yang akan dialiri oleh sungai Napunggete.

Sementara itu Bupati Sikka Paulus Nong Susar mengatakan, pembangunan Bendungan Napunggete yang ada di Kecamatan Waiblama, khususnya desa Ilimedo dan Werang diharapkan segera dikerjakan. “Tentunya agar dapat menjawab persoalan krisis air bersih yang ada di Kabupaten Sikka, NTT,” harapnya.

Saat ini, Kementerian PUPR juga tengah melakukan

Tiga Bendungan Dibangun di NTT

pembangunan Bendungan Raknamo dan Bendungan Rotiklod di Provinsi NTT. Bendungan Raknamo nantinya akan mampu menampung air 14,09 juta m3 dan memberi manfaat bagi pengairan irigasi seluas 1.250 Ha, air baku 0,50 m3/det dan listrik 2,43 Megawatt. Sementara Bendungan Rotiklod akan menampung air sebanyak 2.39 Juta mÂł dan memberi manfaat bagi pengairan irigasi seluas 510 Ha, mereduksi banjir 500 m3/det, penyediaan air baku 0.03 m3/det, dan pembangkit listrik 0.15 Megawatt.

DIBUTUHKAN SDM HANDAL

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Mudjiadi mengatakan, untuk membangun bendungan yang aman dan efesien diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan kompeten. Dengan itu, dalam hal ini penguasaan teknologi sangat diharapkan.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar, mencapai 3.221 miliar meter kubik per tahun. Namun yang termanfaatkan hanya sekitar 691 miliar meter kubik per tahun. Ditambah lagi, yang terjadi adalah tidak meratanya pendistribusian air, seperti pendistribusian wilayah barat lebih besar dibandingkan dengan wilayah timur.

Untuk itu, diperlukan pembangunan bendungan di seluruh wilayah di Indonesia, agar ketersediaan air yang berasal dari hujan dapat dimanfaatkan secara maksimal

untuk pertanian, air minum dan pembangkit energi, khususnya energi listrik. “Saya berharap, agar SDM ahli bendungan semakin bertambah dan dapat bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Agar dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keahlian bendungan, serta untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan bendungan,� tutur Mudjiadi.

Menurut Direktur Sungai dan Pantai Hari Suprayogi, sampai dengan Mei 2016, jumlah pemegang sertifikat keahlian bendungan besar adalah 502 orang yang terdiri dari 237 ahli muda, 199 ahli madya dan 66 ahli utama.

Kemudian di luar jumlah tersebut, masih terdapat 46 ahli pemula dan yang masih dalam proses sertifikasi sebanyak 77 orang.

Hari Suprayogi yang juga Ketua Umum KNI BB (Komite Eksekutif Komite Nasional Indonesia-Bendungan Besar) menjelaskan, salah satu program kerja KNI BB yang penting untuk diteruskan dan ditingkatkan adalah sertifikasi keahlian bendungan besar dengan menyelenggarakan sosialisasi, pembekalan sertifikasi dan percepatan penerbitan sertifikasi keahlian. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan pelayanan KNI BB, dalam rangka pembentukan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada bidang pembangunan dan pengelolaan bendungan besar di Indonesia. n

PEMBANGUNAN BENDUNGAN RAKNAMO

MAJALAH KIPRAH 51

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

dinamika

Infrastruktur untuk Mendukung Sektor Pariwisata PENGAMAN PANTAI DI NUSA DUA, BALI

Sejumlah proyek infrastruktur akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Hal ini merupakan bentuk dukungan untuk pencapaian target 20 juta turis asing di 2019.

TEKS TIM KIPRAH

P

EMERINTAH berkeinginan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi pendapatan negara, maupun kesejahteraan masyarakat. Seharusnya dengan potensi yang Indonesia miliki, pariwisata dapat menjadi andalan pemerintah dalam mendulang devisa.

52

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

Melalui Kementerian Pariwisata, Pemerintah menargetkan kunjungan turis mancanegara sebanyak 12 juta pada 2016. Target ini beriringan dengan target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Seluruh elemen Negara, termasuk Kementerian PUPR pun siap mendukung pencapaian target 20 juta turis asing berkunjung ke Indonesia di 2019 mendatang. Kesiapan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR Hermanto Dardak saat menghadiri rapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu.

Terbatasnya akses infrastruktur yang berada pada destinasi wisata di Indonesia, merupakan salah satu faktor masih enggannya para turis, khususnya turis asing untuk berkunjung. Hermanto Dardak sendiri mengakui, bahwa akses menuju lokasi wisata menjadi salah satu permasalahan yang perlu diatasi. Untuk itu, sejak 2015 lalu, Ke-

Infrastruktur untuk Mendukung Sektor Pariwisata

Semeru, Mandalika, Laboan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Dukungan infrastruktur dari Kementerian PUPR untuk sektor pariwisata itu, diantaranya seperti program preservasi dan pelebaran Jalan Tele—Pangururan—Nainggolan—Onan Runggu untuk kawasan Pariwisata Danau Toba, dan Preservasi rehab Minor Jalan Tanjung Ru—Tanjung Pandan—Tanjung Tinggi sepanjang 73,58 kilometer, untuk mendukung pariwisata di Tanjung Kelayang Provinsi Bangka Belitung. Selain itu pelebaran Jalan Urip Sumoharjo Magelang untuk mendukung Pariwisata Candi Borobudur dan penataan bangunan Strategis Nasional Sukarno Hatta untuk mendukung pariwisata di Gunung Bromo.

Dardak juga mengatakan perencanaan pengembangan kawasan pariwisata secara terpadu melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) terbagi dalam lima langkah yang dilakukan. Pertama, membuat konsensus antar stakeholders di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Kedua, lanjutnya, menentukan objek dan tujuan prioritas dalam kawasan pariwisata strategis. Ketiga, identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, terutama bandara, jalan, air dan sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau, dan anjungan cerdas. Keempat, optimalisasi kapasitas kawasan untuk turis asing dan domestik yang sesuai dengan perkiraan peningkatan jumlah turis dan terakhir, menyiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu (master plan) untuk Kawasan Pariwisata Strategis.

Dalam kesempatan itu, Dardak juga menegaskan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional. n

menterian PUPR telah membangun infrastruktur jalan untuk akses menuju destinasi wisata, seperti di Tanjung Lesung. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan PUPR ini juga diiringi dengan pengembangan wilayah. “Jadi kami sampaikan di sini bahwa kawasan-kawasan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan di beberapa daerah, kita padukan dalam suatu wilayah. Jadi di antara kawasan tadi kita interkoneksikan supaya betul-betul terjadi sinergi di kawasan itu,” ujar Dardak.

Program pembangunan infrastruktur untuk 2017 menurut Dardak, telah dikomunikasikan dengan daerah melalui Konsultasi Regional (Konreg) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Program prioritas terkait pariwisata juga telah dikoordinasikan dengan instansi terkait. Kementerian PUPR juga telah membuat program dukungan terhadap 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo—Tengger—

PANTAI DI LABUAN BAJO, NTT

MAJALAH KIPRAH 53

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

dinamika

Rumah Khusus dan Rusunawa di Perbatasan Kalimantan

Kawasan perbatasan terus berbenah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) membangun tempat tinggal untuk anggota TNI/ Polri serta para pekerja di area perbatasan.

TEKS TIM KIPRAH

54

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

RUSUNAWA NUNUKAN, KALIMANTAN TIMUR

Rumah Khusus dan Rusunawa di Perbatasan Kalimantan

P

EMBANGUNAN di daerah perbatasan terus dilakukan oleh Pemerintah. Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahaan, terus mendorong terlaksananya pembangunan rumah khusus bagi masyarakat, pegawai pemerintah serta anggota TNI/Polri yang bertugas di daerah perbatasan.

Program penyediaan rumah khusus tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan perumahaan layak huni, serta produktivitas kerja di daerah perbatasan.

Saat ini, daerah perbatasan bukan hanya dipandang sebagai kawasan tapal batas negara saja, namun juga sebagai etalase yang mencerminkan kondisi Indonesia. Itu sebabnya, Kementerian PUPR tidak main-main dalam melaksanakan pembangunan di setiap daerah perbatasan.

“Selain infrastruktur, pembangunan rumah untuk masyarakat serta petugas di daerah perbatasan juga penting untuk dilaksanakan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, di sela-sela peninjauan hasil pembangunan rumah khusus di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data yang ada, di Kecamatan Sebatik Barat, Nunukan, Kalimantan utara dibangun sekitar 200 unit rumah khusus tipe 36. Sedangkan tahun depan, 100 unit lagi akan dibangun sekitar. Syarif menerangkan, rumah yang layak huni tidak hanya menjadi kebutuhan bagi mereka yang hidup di daerah perkotaan saja, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah perbatasan. Jangan sampai rumah-rumah yang berada di daerah perbatasan yang menjadi teras rumah ataupun etalase negara Indonesia, terlihat kurang layak untuk dihuni.

“Masih banyak warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan membutuhkan bantuan perumahan dari pemerintah. Rumah khusus yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini nantinya diperuntukkan bagi para petugas seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil), guru, anggota TNI/ Polri, petugas kesehatan, serta masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syarif menambahkan, pihaknya berharap pemerintah daerah yang berada di kawasan perbatasan bisa membantu kemudahan perijinan, serta melakukan pendataan siapa saja yang nantinya berhak tinggal di rumah khusus tersebut. “Kami akan terus melanjutkan pembangunan rumah khusus di perbatasan ini. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membangun hunian yang layak di perbatasan,” terangnya.

Sementara itu, Camat Sebatik Barat, H. Haini menuturkan, banyak warga yang menanyakan kepada dirinya bagaimana syarat-syarat untuk dapat menempati rumah khusus tersebut. Mereka sangat berminat untuk tinggal di rumah khusus tersebut. “Kami ucapkan terimakasih pada Kementerian PUPR, karena telah membangun rumah khusus di Kecamatan Sebatik Barat ini. Banyak sekali warga di sini yang berminat tinggal di rumah khusus ini. Saat ini,

MAJALAH KIPRAH 55

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

dinamika kami juga telah memiliki data siapa saja yang berhak tinggal di rumah ini dan menggunakan sistem cabut nomor rumah untuk menentukan rumah yang akan mereka tempati,� imbuhnya.

RUSUNAWA PEKERJA DI PERBATASAN

Di kawasan perbatasan, tidak hanya rumah khusus anggota TNI/Polri yang dibangun. Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan juga melakukan revitalisasi terhadap bangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk para pekerja di daerah perbatasan yang berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Saat Syarif Burhanuddin meninjau secara langsung bangunan Rusunawa ini, dirinya melihat kondisi yang tidak terawat. Sehingga pada kesempatan yang sama, Syarif meminta Bupati Nunukan serta Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, agar bangunan yang ada saat ini bisa ditempati oleh para pekerja sehingga secara tidak langsung mereka bisa ikut merawat bangunan tersebut.

Selain itu, lokasi rusunawa ini sangat dekat dengan pelabuhan Sei Jepun yang digunakan oleh para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) saat hendak pulang ke Indonesia. Sehingga revitalisasi infrastruktur dan perumahan didaerah ini menjadi prioritas Kementerian PUPR. “Harapannya, ba-

ngunan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal para pekerja di Provinsi Kalimantan Utara dan sebagai tempat singgah bagi para TKI yang pulang dari Malaysia, sehingga revitalisasi ini merupakan prioritas kami,� Ujar Syarif Burhanuddin.

Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana sekitar Rp7 Miliar untuk merevitalisasi dua twin block Rusunawa yang memiliki kapasitas masing-masing 96 kamar. Nantinya, Rusunawa yang berlokasi dipinggir pantai tersebut juga akan dibangun pagar pembatas. Sehingga, keamanan dan kenyamanan para penghuni bisa lebih baik.

Kementerian PUPR juga berharap, Pemerintah Daerah (Pemda) setempat juga dapat ikut merawat bangunan ini karena memang sangat bermanfaat agar fasilitas perumahan di perbatasan tidak kalah dengan negara tetangga.

Bupati Nunukan Basri menuturkan, pihaknya sangat membutuhkan bantuan pemerintah untuk perbaikan Rusunawa ini. Selain itu, masih banyak juga masyarakat di daerah perbatasan yang masih memiliki rumah tidak layak, sehingga bantuan di bidang perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk membangun perbatasan. Pada hari Kamis setiap minggunya, banyak sekali TKI yang datang dari Malaysia ke Indonesia. Adanya Rusunawa ini merupakan salah satu tempat tinggal bagi para pekerja tersebut. n

RUSUNAWA NUNUKAN, KALIMANTAN TIMUR

56

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

Konstruksi Tumpuan Pembangunan Lima Tahun Mendatang

Konstruksi Tumpuan Pembangunan Lima Tahun Mendatang Diprediksikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sektor konstruksi Indonesia akan tumbuh hingga 9 persen. Meski demikian, daya saing infrastruktur Indonesia berada di urutan 82 dari 142 negera di dunia.

TEKS TIM KIPRAH

D

ISAAT sektor agrobisnis dan pertambangan tengah dalam kondisi lesu, sektor konstruksi justru mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini bermula sejak digalakkannya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah 2014 lalu. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Taufik Widjoyono, sektor konstruksi Indonesia tum-

buh 7,2 persen pada 2014.

Diperkirakan perkembangan pada sektor konstruksi masih akan terus terjadi, setidaknya untuk kurun waktu lima tahun mendatang. Kementerian PUPR memprediksikan, sektor konstruksi akan terus berkembang hingga lebih dari 9 persen dalam waktu lima tahun ke depan.

Sektor konstruksi tersebut meliputi pembangunan infra-

GROUNDBREAKING PILOT PROJECT BAJA BERGELOMBANG UNTUK FLYOVER DI KOTA BANDUNG.

MAJALAH KIPRAH 57

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

dinamika struktur, pembangunan properti, serta pembangunan kawasan industri.

Menurut Taufik Widjoyono, kondisi tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh investor asing, dengan ikut melakukan investasi di bidang infrastruktur di Indonesia. Lebih jauh ia menyampaikan, pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.

Tentu esensinya adalah memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis, mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS, serta mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS. “Untuk itu,

PENGELAKAN AIR SUNGAI BENDUNGAN LOGUNG

58

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

diperlukan keterpaduan perencanaan antara infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS, serta sinkronisasi program antar infrastruktur,” ungkapnya.

Dalam membangun infrastruktur, Kementerian PUPR fokus pada pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, terutama di kawasan-kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan. Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Didalam pengembangan 35 WPS tersebut, terdapat kawasan-kawasan strategis. Seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kapet), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang mendorong terwujudnya spesialisasi seperti di kawasan industri. Di samping mendukung kawasan industri, juga mendukung KSPN, perkotaan dan outlet.

Konstruksi Tumpuan Pembangunan Lima Tahun Mendatang

“WPS juga mendorong terwujudnya sinergitas seperti sinergi penanganan jaringan jalan di Kawasan Industri. Seperti di Cikarang dan sekitarnya, aglomerasi antar kota tetangga dan hinterland perdesaan yang membentuk kawasan perkotaan metropolitan, serta diperolehnya manfaat ekonomi dalam wilayah pertumbuhan tersebut,” ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak.

Dalam mendukung konektivitas antar wilayah, pada tahun 2016 ini, Kementerian PUPR membangun jalan baru sepanjang 420 kilometer. Jalan yang sedang dibangun maupun tahap rencana pembangunan tersebut termasuk juga kawasan perbatasan. Khusus untuk program penanganan jalan perbatasan Papua, saat ini total panjang jalan pararel perbatasan mencapai 1.105,08 kilometer. Sementara total panjang jalan terbuka/tembus sepanjang

800,58 kilometer.

Untuk mendukung konektivitas, Dardak menyatakan pada tahun ini dibangun jalan tol sepanjang 26 kilometer. Pembangunan jalan tol tersebut dengan dukungan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). “Kemudian untuk pembangunan dan peningkatan jembatan sepanjang 11.890 meter, fly over, underpass, perlintasan tak sebidang kereta api sepanjang 4.578 meter dan pengadaan lahan jalan bebas hambatan sepanjang 1.920 hektar,” ungkap Dardak.

Terkait dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur, diakuinya beberapa seksi pembangunan jalan tol saat ini sudah ada yang layak secara finansial. Namun di wilayah pertumbuhan seperti di Sumatera Utara, terdapat beberapa seksi pembangunan jalan tol yang membutuhkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership dengan menggunakan Viability Gap Fund (VGF). “Kami juga mengharapkan dukungan pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” lanjut Dardak.

Dikatakannya juga, bahwa mulai tahun ini telah dilakukan penyesuaian substansi dan mekanisme penyusunan rencana dan program melalui pendekatan wilayah. Sehingga, setiap kegiatan diorientasikan tidak hanya memberikan output, tetapi juga outcome dan impact pada wilayah atau kawasan tersebut.

URUTAN 82 DUNIA

Meski pembangunan infrastruktur terus dikebut, sayangnya bila dilihat dari daya saing, menurut Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR, Ridho Matari Ichwan, kualitas infrastruktur Indonesia masih rendah. Itu merujuk pada data yang disampaikan oleh World Economic Forum (WEF), infrastruktur Indonesia menempati urutan 82 dari 142 negara yang memiliki kualitas infrastruktur baik.

Sedangkan untuk peningkatan daya saing, kata Ridho, Indonesia menempati peringkat 37 dari 144 negara. Di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), Indonesia berada di urutan ke empat, setelah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, ketersediaan infrastruktur harus bisa menjamin akses bahkan di perbatasan atau pulau-pulau terluar. Selain itu, infrastruktur juga harus bisa meningkatkan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan, Dwi Budi Sutrisno mengatakan, penelitian dari WEF ini memperlihatkan daya saing infrastruktur Indonesia yang rendah. Ini jelas menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing.

Meskipun saat ini ada penekanan untuk efisiensi pembangunan, infrastruktur tidak boleh berkurang kualitas dan keamanannya. Transportasi sebagai layanan publik, lebih lanjut, akan mendorong pemerataan pembangunan. Masyarakat juga bisa mengakses daerah-daerah dengan biaya terjangkau, baik di kota maupun desa. n

MAJALAH KIPRAH 59

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

jelajah

Pipa Limbah Raksasa di Dua Kota Di kota Palembang dan Makassar, akan dibangun pipa limbah dengan biaya mencapai Rp1,9 triliun.

Pemerintah Australia dan ADB turut serta membantu terlaksananya pembangunan tersebut.

TEKS YOKE

U

NTUK mengejar gerakan 100-0-100, khususnya target penyediaan 100% akses sanitasi pada 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen CK), akan membangun pipa limbah raksasa. Pembangnan pipa limbah raksasa tersebut akan dilakukan di dua kota, yakni di Palembang dan Makassar. Dua proyek tersebut membutuhkan dana senilai US$146,47 juta atau setara dengan Rp1,904 triliun.

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Ditjen CK, Dodi Krispratmadi menegaskan, untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut tidak sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah. Dodi menjelaskan, untuk pembangunan Pipa Limbah di Palembang, membutuhkan dana sebesar US$70,77 juta (Rp920 miliar). Dana tersebut akan dipenuhi dari kombinasi, sejumlah US$28,97 juta dari hibah Pemerintah Autralia, US$23,5 juta dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan US$18,3 juta dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Dana ini akan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi pembangunan saluran air limbah dan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah), termasuk pematangan lahan. “Pelaksanaan konstruksi IPAL dan Jaringan Air Limbah Kota Palembang akan dimulai pada triwulan pertama tahun 2017,� kata Dodi.

Strategi yang sama juga dilakukan di kota Makassar. Di kota Angin Mamiri ini, pembangunan pipa limbah juga akan menggunakan sumber pendanaan dari kombinasi Pinjaman Asian Development Bank (ADB), APBN dan APBD. Total kebutuhan dana adalah US$75,7 juta (Rp984,1 miliar). Proyek ini akan didanai dari pinjaman ADB sebesar US$40,6 juta, US$22,5 juta dari APBN dan US$12,6 juta

60

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

ILUSTRASI TEMPAT PENGOLAHAN LIMBAH

dari APBD. Sementara pelaksanaan konstruksi IPAL dan jaringan air limbah kota Makassar, akan dimulai pada triwulan ke dua tahun 2017. Pekerjaan pematangan lahan yang merupakan bagian dari kontribusi Pemerintah Makassar, akan dilaksanakan mulai triwulan ketiga tahun 2016.

Perlu diketahui, pembangunan jaringan saluran limbah raksasa dan IPAL ini merupakan tindak lanjut atas kerjasama Indonesia dan Australia yang sudah terjalin sebelumnya, dalam rangka menyusun masterplan pengolahan air limbah untuk 8 kota di Indonesia yang telah dimulai pada tahun 2010. Penyusunan dokumen tersebut didanai oleh Pemerintah Australia melalui Progam Indonesia Infrastruktur Initiative atau yang biasa dikenal dengan IndII. Delapan

FOTO: BOKUA-BLOG.BLOGSPOT.COM

Pipa Limbah Raksasa di Dua Kota

kota tersebut meliputi Batam, Palembang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Cimahi, Bogor, Surabaya, dan Makassar.

Pada tahun 2012, tiga dari delapan kota tersebut dipilih untuk dilanjutkan dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan Jaringan serta pendampingan penyusunan dokumen AMDAL yaitu, Makassar, Palembang, dan Cimahi.

Sementara itu, Minister Counsellor for Economic, Infrastructure and governance, Department of Foreign Affairs and trade (DFAT) Australia, Steven Barraclough mengungkapkan, tujuan Pemerintah Australia memberikan dukungan ini adalah untuk membangun fasilitas yang memadai dan sehat. Serta untuk membuka lapangan kerja dan

lapangan usaha yang lebih baik. Ini salah satu contoh program yang bisa dibilang konkret.

Diharapkan kedepannya kerjasama antara Ditjen CK dan Pemerintah Australia melalui Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) dapat terus terjalin terutama dalam mendukung upaya pencapaian universal access di tahun 2019 dimana ditargetkan agar 100 persen masyarakat indonesia memiliki akses terhadap prasarana air limbah di akhir Tahun 2019.

Khusus untuk pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota, dimana saat ini baru ada 16 kabupaten/kota yang terlayani dengan sistem tersebut. Diharapkan kerjasama dengan IndII dapat menambah jumlah kab/ kota yang terlayani dengan sistem terpusat skala kota. n

MAJALAH KIPRAH 61

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

jelajah

Kota Pusaka Berpotensi jadi Warisan Budaya Dunia Kota pusaka yang ada di 11 Kabupaten/Kota berpotensi menjadi warisan budaya dunia. Mengelola kota pusaka dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk kota.

TEKS YOKE

E

RA globalisasi saat ini telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai budaya serta berdampak terhadap penyeragaman wajah arsitektur kota yang cenderung sama. Kekayaan aset budaya yang dimiliki kota-kota di Indonesia sejatinya menjadi aset yang sangat potensial sebagai inspirator maupun obyek eksplorasi pengembangan ekonomi kreatif yang dapat bersaing di era global.

Salah satu upaya pengembangan ekonomi kreatif adalah dengan melakukan pelestarian kota pusaka.

Alasan utama mengapa kota pusaka perlu dilestarikan karena kota pusaka memiliki nilai-nilai penting, antara lain nilai jati diri/identitas bangsa, kesejarahan, lingkungan, sosial, politik, ideologi, ekonomi, dan budaya yang jika dikelola secara optimal dalam rangka pembangunan berkelanjutan akan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen CK) pun mendukung penuh pelestarian kota pusaka melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kotakota yang memiliki komitmen kuat dalam pelestarian kota pusaka.

Saat ini 11 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi anggota P3KP berpotensi untuk dijadikan warisan budaya dunia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen CK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dwityo Akoro Soeranto dalam acara Heritage International Workshop yang bertema “Bagaimana Merenovasi Sebuah Kota Menjadi Kandidat Warisan Budaya UNESCO� di Denpasar, beberapa waktu yang lalu.

Heritage International Workshop yang diadakan mulai dari 9-13 Mei 2016 adalah acara yang digelar oleh Ditjen CK Kementerian PUPR bekerjasama dengan Institut Inter-

62

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

nasional untuk Studi Asia (IIAS), Leiden University. Workshop ini bertujuan untuk mendukung kota pusaka potensial di Indonesia untuk dikembangkan secara integratif secara fisik, sosial, dan ekonomi sebagai kandidat daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO. Seperti diketahui bahwa P3KP merupakan program Ditjen CK Kementerian PUPR untuk mempromosikan potensi aset warisan di Indonesia. Program ini dilaksanakan dengan menghimpun kota warisan yang ada di Indonesia, yaitu kota yang memiliki bangunan cagar budaya dengan nilai yang signifikan untuk kota tersebut.

Anggota P3KP saat ini jumlahnya mencapai 45 kabupaten/kota dan akan difasilitasi agar menjadi kota pusaka

GAMPONG PANDE

Kota Pusaka Berpotensi jadi Warisan Budaya Dunia

yang sifatnya nasional dan dibagi menjadi empat kelompok regional di seluruh Indonesia.

BELAJAR DARI SINGAPURA DAN MALAYSIA

FOTO: JAGOTULIS.WORDPRESS.COM

Dwityo mengungkapkan bahwa dari 45 Kabupaten/ Kota, 11 diantaranya yaitu Sawahlunto, Purbolinggo, Denpasar, Tidore, Mataram, Cirebon, Karang Asem dan Semarang berpotensi menjadi warisan budaya dunia menurut UNESCO. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR pun dalam acara tersebut menggandeng pembicara dari UNESCO, Malaysia dan Thailand agar dapat berbagi pengalaman, mengenai apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana prosedurnya untuk dapat menjadi kota warisan budaya dunia menurut UNESCO. “Ditjen CK akan mendukung kota pusaka tersebut agar dapat memenuhi syarat untuk menjadi salah satu warisan budaya tingkat dunia,” ucapnya.

Director of AIM (Asian Institute of Management), Cor Dijkgraaf dalam sambutannya menyampaikan, pengembangan sebuah kota menjadi sebuah warisan budaya mempunyai dampak ekonomi yang cukup besar. Ia mencontohkan, seperti bagaimana Singapura kehilangan

daya tarik wisatanya setelah merubuhkan rumah toko dan menggantikan dengan gedung-gedung tinggi.

Saat pemerintah merobohkan rumah-rumah toko, Singapura kehilangan daya tariknya dan kunjungan wisatawan menurun drastis. Sadar akan hal itu, pemerintah kembali merenovasi rumah toko tersebut dan saat ini menjadi daerah tujuan wisata nomer satu di Singapura.

Menurut Dijkgraaf, untuk menarik kunjungan wisatawan, sebuah kota harus memiliki ciri khas dan potensi yang ada tersebut harus dikembangkan. “Merenovasi bangunan-bangunan lama menjadi salah satu cara untuk menambah daya tarik tersebut dan dalam melaksanakan hal itu, harus ada kerjasama dan pembagian komitmen antar stakeholder,” tuturnya.

Contohnya lainnya di Malaka, lanjut Dijkgraaf, Pemerintah pusat membangun infrastruktur, bandara internasional, pemerintah daerah merenovasi bangunan umum seperti balai kota, museum, masjid, kelenteng dan gedung opera.

Sementara swasta merenovasi perumahan dan langkah demi langkah semua bergerak maju, dan saat ini Malaka menjadi pusat wisata medis.

Sementara itu, Kementerian PUPR juga mendukung Kota Banda Aceh dalam membangun kembali situs cagar budaya Gampong Pande sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan Kesultanan Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono saat menjadi narasumber Seminar Internasional dalam rangka mewujudkan “Kutaraja Menuju Kota Pusaka Warisan Dunia” di Kota Banda Aceh, Selasa (10/5).

Seminar yang digelar oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) tersebut, diadakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kota Banda Aceh yang ke-811. Taufik mengatakan, Kota Pusaka adalah kota yang di dalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan/atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Menurut Walikota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, bila sejarah yang dimiliki dapat dipelihara dengan baik, maka hal tersebut akan mampu mengantar Kota Banda Aceh menjadi Kota Pusaka Warisan Dunia. “Dengan memiliki sejarah yang bernilai, kekuatan nilai pusaka alam serta pusaka budaya yang terpelihara akan mampu mengantarkan Kota Banda Aceh menjadi kota pusaka warisan dunia dengan pengakuan badan dunia UNESCO,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan untuk memelihara sejarah yang ada, seperti melakukan pengembangan dan penataan kawasan kota tua yang terintegrasi dengan wisata pinggiran sungai, dan revitalisasi kawasan strategis untuk melestarikan peninggalan cagar budaya. n

MAJALAH KIPRAH 63

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

jelajah

Imbas Anambas...

TEKS ELSONDI (L.E. SILALAHI)

PEMBUKAAN PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIS DAN DRAFT RAPERDA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI TAREMPA OLEH WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS ABDUL HARIS, SH.

naskah akademis dan draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Bangunan Gedung antar SKPD di Tarempa ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas (04/09/2014).

Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 255 pulau, dan 26 pulau di antaranya yang dihuni. Dalam posisi kawasan perbatasan laut Republik Indonesia, sebagai Kawasan Strategis Nasional terdapat pulau-pulau kecil terluar Tukong Malang Biru, Tukong Berlayar, Tukong Nanas, Pulau Damar, dan Pulau Mangkai. Gugusan pulau tampak menyembul ekspresif dari permukaan laut dengan bentuk gundukan bukit dan gunung. Pada umumnya dengan kemiringan sudut punggung pulau mendekati 45 derajat, menyisakan pesisir dataran yang sempit untuk lokasi bangunan. Sementara ke arah pedalaman berupa gunung, pembukaan area pembangunan ge-

“

PERDA (Peraturan Daerah) Bangunan Gedung hendaknya bisa menyentuh pengaturan bangunan di pesisir yang berupa dataran. Fakta yang ada, banyak tanah di bawah permukaan air laut di pinggir pantai sudah dikavling oleh masyarakat. Selain jalan banyak yang sempit, setiap ada pembangunan jalan baru, berdiri bangunan tanpa terkendali ke bahu jalan. Oleh karena itu, perlu mengatur laju pertumbuhan bangunan gedung. Pengaturan jangan samar-samar agar dapat diterapkan�. Demikian cuplikan sambutan arahan pembukaan Wakil Bupati Kepulauan, Anambas Abdul Haris, SH pada pembahasan SPEEDBOAT PENYEBERANGAN KE TAREMPA IBUKOTA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PULAU SIANTAN.

DI ATAS KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERUPA GUGUSAN PULAU TAPAL BATAS.

64

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

dung di puncak bukit akan berdampak pada kebijakan pengaturan hutan. Pengembangan kawasan perkotaan Tarempa sebagai ibukota kabupaten lebih diarahkan ke kawasan pantai dan reklamasi. Kantor Bupati Kepulauan Anambas pun terletak di pantai.

Tarempa tahun 2014 pernah dapat dicapai hanya dalam empat puluh lima menit dengan pesawat ATR 72 yang belum berstatus layanan operasional secara penuh. Take-off dari bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang, dan landing di bandara milik perusahaan minyak asing ConocoPhilips di Matak pulau yang memiliki dataran rata yang

Imbas Anambas...

DI PELABUHAN KOTA TAREMPA.

relatif cukup luas untuk landas pacu take off and landing pesawat kecil. Dari Matak harus menggunakan transportasi laut speed boat kecil kapasitas 4-6 penumpang dengan waktu sekitar enam puluh menit ke arah selatan menikmati ayunan ombak menuju pelabuhan Tarempa di Pulau Siantan. Kini fasilitas penerbangan tersebut telah menghentikan operasinya. Pilihan satu-satunya dengan kapal atau feri dari pelabuhan Tanjung Pinang ke Tarempa ditempuh setidaknya dua belas jam menjelajah gelombang. Membutuhkan stamina yang prima. Menyenangkan bagi yang gemar memacu adrenalin.

Ditunggu realisasi Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3/2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 yang telah menetapkan dalam kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah kawasan terluar Indonesia ini. Pengembangan bandara di Matak, dan rencana pembangunan bandara baru di Lentang akan mendukung rute penerbangan antar kepulauan antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dan rute Anambas-Jakarta.

PASAL-PASAL PENGATURAN BANGUNAN

Kini Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4/2015 tentang Bangunan Gedung telah terbit bertanggal 28 Desember 2015. Beberapa pasal antara lain yang menjawab harapan Wakil Bupati merumuskan pasal-pasal yang mensiasati jalan keluar dari masalah yang krusial antar beberapa peraturan untuk menyusun Perda tersebut.

Pertama, mengenai bangunan di atas permukaan air laut, diatur dalam paragraf tersendiri tentang bangunan gedung di kawasan pesisir dan/atau ruang sempadan pantai (BAB IV Bagian Kedua Paragraf 4 Pasal. 15). Untuk mengakomodasikan kondisi yang ada, dibedakan atas bangunan gedung eksisting dan pembangunan gedung baru. Di satu sisi bangunan gedung dengan konstruksi nir-rekayasa teknik (non-engineered) yang merupakan bangunan gedung fungsi hunian rumah masyarakat hukum adat, dan nelayan tradisional yang dibangun dengan prin-

sip kearifan lokal atau tradisi. Di sisi lain bangunan gedung dengan konstruksi rekayasa teknis (engineered) berupa bangunan berbagai fungsi yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, baik bangunan gedung eksisting maupun bangunan gedung baru (Psl. 15 dan Psl.16).

Pengelompokan masyarakat ini mengacu pada UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai revisi UU 27/2007.

Kehidupan kelompok masyarakat adat dan nelayan tradisional merupakan tradisi yang secara turun-temurun terutama menggantungkan mata pencaharian di laut.

Sedangkan masyarakat lokal sebagai pegawai, pekerja informal atau pedagang, dan pengusaha pengelolaan sumber daya alam laut.

Bangunan non-engineered pada umumnya berupa konstruksi panggung berkelompok dengan bahan dasar kayu yang dihubungkan pelantar kayu, sebagian atau seluruhnya di atas permukaan air laut diharuskan di pesi-

BANGUNAN GEDUNG BARU KONSTRUKSI RANGKA BETON DI ATAS AIR DI PESISIR.

sir laut yang tidak bervegetasi, dan ditetapkan sebagai bagian dari kawasan konservasi (Pasal. 17 ayat. (1) huruf a).

Sedangkan bangunan gedung engineered baik eksisting maupun baru yang terletak di daerah sempadan pantai selebar 30 m dan yang menjorok ke atas permukaan air laut dengan konstruksi rangka beton atau baja untuk berbagai fungsi ditetapkan sebagai bangunan gedung yang mendapat izin sementara hingga terbitnya RDTR/Peraturan Zonasi (Pasal.17 ayat. (1) huruf b).

Pemerintah kabupaten membina bangunan yang dimiliki masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional agar sejauh mungkin dapat memenuhi persyaratan administratif (Pasal. 17 ayat. (2)) Sedangkan bangunan gedung masyarakat lokal wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Di lokasi sempadan pantai sebagian tanah dan sebagian di atas bidang permukaan air laut harus memenuhi persyaratan administratif hak atas tanah dari instansi yang

MAJALAH KIPRAH 65

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

jelajah mena ini terjadi karena secara turun-temurun telah mengokupasi lahan di lokasi tersebut.

ACUAN YANG BERAGAM

BANGUNAN LAMA MASYARAKAT ADAT/TRADISIONAL DI ATAS AIR DI PESISIR.

berwenang yang masih perlu pengaturan. Sementara ini ada kepemilikan dengan status berupa sertifikat hak pakai dari BPN di atas tanah dasar laut pesisir. Persyaratan administratif bangunan dengan jenis konstruksi ini diatur dalam Perda (Pasal. 17 ayat. (3)), sedangkan persyaratan teknis mengacu ketentuan dalam UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung, dan PP 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung (Pasal.

15 ayat. (1) huruf b).

Kedua, untuk menghindarkan terjadinya pembangunan tanpa terkendali di tepi jalan kolektor primer dan jalan lokal primer, Perda ini secara eksplisit menetapkan jarak garis sempadan bangunan dari batas depan/pagar kepemilikan tanah yang terkait dengan ketentuan garis sempadan jalan dan ruwasja mengacu pada PP 34/2006 tentang Jalan (Pasal. 27).

Ada suatu yang unik ditemui di Anambas. Banyak bangunan rumah yang terletak di kawasan perbukitan batu dibangun langsung oleh masyarakat di atas batu keras punggung bukit tanpa menggali untuk pondasi. Feno-

BANGUNAN KONSTRUKSI RANGKA BETON DI ATAS BATU DI PERBUKITAN (KIRI).

66

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

Pengaturan peruntukan bangunan di atas permukaan air laut di kawasan pantai menjadi dilematis sebagaimana secara implisit dimaksud oleh Wakil Bupati Kepulauan Anambas. Dalam UU 26/2007 tentang Tata Ruang dan turunan-turunannya tidak diatur secara eksplisit, sedangkan dengan kondisi pesisir Kabupaten Kepulauan Anambas banyak bangunan engineered yang lama dan baru terletak di ruang sempadan pantai hingga di atas permukaan air ke arah laut. Oleh karena itu pengaturan garis sempadan di kawasan pesisir dengan garis sempadan pantai yang ditetapkan 30 meter untuk permukiman, tidak memberlakukan larangan pembangunan gedung di atas ruang sempadan tersebut sebagaimana diatur dalam Perda RTRW Pasal. 38 ayat (2).

BANGUNAN KONSTRUKSI RANGKA BETON DI ATAS BATU DI PERBUKITAN

Sejalan dengan konsepsi pengaturan tersebut, bangunan non-engineered di atas air laut diselaraskan pengaturannya dengan ketentuan dalam UU 1/2014 untuk ditetapkan sebagai bagian dari konservasi yang zonasinya diatur.

Pengaturan tata ruang untuk pengembangan pulaupulau terluar, dan perluasan daratan dengan reklamasi sesungguhnya memerlukan klarifikasi terhadap keselarasan pengaturan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasan hukum. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation Convention on Law of the Sea/UNCLOS) dengan UU 17/1985. Reklamasi di pesisir berada pada wilayah laut teritorial yang batasnya sampai 12 mil laut dihitung dari garis dasar/pangkal kepulauan/pulau ke arah laut. Dalam satu referensi (Status Kepemilikan Lahan pada Kawasan Pantai dan Hutan Mangrove, http://www.dephut.go.id) disebutkan bahwa hak atas tanah berlaku sampai batas pasir

Hari Peduli Sampah Nasional

LOKASI RENCANA REKLAMASI DI DAERAH PELABUHAN KOTA TAREMPA.

pantai. Laut tidak bisa dilekati dengan hak atas tanah (Hak atas tanah diatur dengan UU 1/1960 tentang UndangUndang Pokok Agaria). Pemegang hak atas laut sampai ke batas yang ditentukan dalam UNCLOS adalah negara.

Dan otoritas seluruh kawasan perairan laut Indonesia yang di dalamnya mencakup laut teritorial 12 mil laut dikuasakan kepada Departemen (sekarang Kementerian) Perhubungan untuk kepentingan pelayaran.

Uraian tersebut sebatas kepentingan pelayaran. Bagaimana dengan pengaturan untuk kepentingan lainnya di laut? Pada kabinet era kini ada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengemban UU 1/2014 dalam pengelolaan sumber daya di laut yang juga mengatur zonasi termasuk permukiman, konservasi di laut, dan reklamasi. Sedangkan UU 23/2014 mengatur kewenangan penetapan reklamasi. Dan tentunya tidak lepas dari UU 32/2009 dalam hal ketentuan mengenai lingkungan hidup. Juga Kementerian Kehutanan mengawal hutan mangrove yang telah ditetapkan peruntukannya dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Kondisi yang memerlukan pengaturan bangunan gedung yang pelik seperti ini tidak hanya di Kepulauan Anambas yang dijuluki “The Best Tropical Island in Asia.�

Beberapa Kabupaten di Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau kecil seperti Kabupaten Karimun (pulau-pulau terluar), Kabupaten Lingga (kepulauan), beberapa kabupaten di Pulau Nias, dan Kabupaten Mentawai (keduanya secara geografis termasuk pulau-pulau terluar namun tidak ditetapkan secara eksplisit dalam PP 26/2008), serta kabupaten di Maluku Selatan berhadapan dengan pengaturan

ketentuan peruntukan di kawasan pesisir. Semisal dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional garis sempadan pantai ditetapkan minimal 100 meter ke arah daratan sebagai batas daerah sempadan yang dapat dibangun terbatas seperti konstruksi bangunan fasilitas pengelolaan sumber daya alam laut, transportasi, dan kelautan lainnya. Oleh karena itu, Perda Bangunan Gedung harus merumuskan pasal pengaturan yang sesuai dengan karakter kepulauan dengan pesisirnya seperti Kepulauan Anambas yang telah mencari jalan keluar optimal dari posisi ini.

Perda Bangunan Gedung di kabupaten berciri kepulauan dengan pesisirnya kiranya dapat diatur lebih baik dengan spirit yang sama sebagai imbas Anambas... n

MAJALAH KIPRAH 67

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

ResensiBuku

Kota Hijau: Menyatukan Harapan, Langkah dan Aksi Bersama

Kota Hijau :

Menyatukan Harapan, Langkah dan Aksi Bersama TEKS FITRIA

S

EMUA kota sesungguhnya menghadapi persoalan yang sama: tekanan urbanisasi, polusi yang parah, lingkungan hidup yang terdegradasi, lahan hijau yang menghilang digantikan oleh hutan beton. Bertubi-tubi bencana tiba-tiba menyerang. Banjir, tanah longsor, sinkhole, belum lagi pemanasan global. Udara bersih sudah semakin sulit didapat, air bersih semakin langka. Pemadaman listrik kian sering terjadi, sebuah tanda persoalan energi yang serius. Kemudian tiba-tiba harga sembako melonjak tinggi,sebuah sinyal rapuhnya ketahanan pangan. Semua permasalahan ini saling kait mengait dengan kompleks menjadi masalah kota-kota di seluruh Indonesia.

Secara perlahan, masyarakat terancam oleh kota yang sekarat akibat bencana ekologis. Tentu saja, ketika kota menjadi sakit, maka setiap orang yang ada di dalamnya juga terancam sakit. Oleh karena itu, langkah untuk menghidupkan dan menyehatkan kota menjadi salah satu solusinya. Mengubah warna kota yang abu-abu kusam menjadi hijau cemerlang. Mengubah kota sakit menjadi kota hijau. Untuk membangun sebuah kota hijau tidaklah dapat diwujudkan secara inJudul: Kota Hijau : Menyatukan Harapan, Langkah, dan Aksi Bersama Pengarang: Tim Penyusun Kementerian Pekerjaan Umum Penerbit: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Kolasi: 25cm x 18cm;171 halaman

68

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

dividual. Kota adalah milik bersama, maka kota hijau juga harus menjadi cita-cita bersama. Dengan demikian, diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk terlibat dalam membangun kota hijau. Buku ini memberi panduan praktis untuk keperluan tersebut. Menginformasikan, mengajak, dan bergerak bersama warga, keluarga atau siapapun di lingkungan sekitar kita guna melakukan aksi nyata membangun kota hijau dengan bahasa yang sederhana dan gambar-gambar yang menarik. n

Jendela

Tips dan Persiapan Mudik Ala Julia Perez TEKS TIM KIPRAH FOTO KAPANLAGI.COM

FOTO: KAPANLAGI.COM

S

etelah sebulan lamanya menjalankan ibadah puasa, sebagian besar umat muslim di Indonesia sibuk mempersiapkan kedatangan hari kemenangan atau Hari Raya Idul Fitri. Tidak terkecuali dengan Yuli Rachmawati atau yang lebih dikenal Julia Perez (Jupe).

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Jupe merayakan hari raya dengan kumpul bersama sanak keluarga di Serang, Banten. Jupe yang setiap harinya tinggal dibilangan Cibubur ini, selalu memastikan kediamannya dalam keadaan aman, tak terkecuali saat sebelum ia tinggalkan untuk melakukan Mudik Lebaran.

Seperti, menyewa asisten rumah tangga yang ia ganti setiap tiga bulan diambil dari sebuah agen, serta memasang CCTV (Closed Circuit Television) disetiap sudut rumahnya, yang kemudian dapat ia kontrol melalui telepon genggam miliknya.

Selain dengan menyewa asisten rumah tangga dan memasang CCTV, hal yang paling penting menurutnya yaitu melapor kepada aparat setempat seperti RT, RW, dan Security, agar rumah yang akan ia tinggalkan untuk beberapa waktu dapat terjaga keamanannya, serta memastikan agar sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti terjadi kebakaran. n

MAJALAH KIPRAH 69

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

KARIKATUR

70

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

JALUR MUDIK

MAJALAH KIPRAH 71

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016

72

MAJALAH KIPRAH

VOL 73 TH XVI | MEI-JUN 2016