Kiprah 76 by Budi Iteem

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

NUANSA

KILAS BALIK 2016 KEMENTERIAN PUPR TEKS REDAKSI KIPRAH

IDAK terasa tahun 2016 sudah ada di penghujung mata. Ada begitu banyak hal yang telah kita lalui bersama. Secara nasional, ada dua isu besar yang patut dicatat, pertama adalah keputusan pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo untuk mengeluarkan 13 Paket Kebijakan Ekonomi dan kedua adalah program tax amnesty. Dua kebijakan tersebut sedikit banyak menggairahkan kembali sentimen positif perekonomian nasional yang seakan sempat ‘kurang darah’ terkena imbas lesunya ekonomi dunia. Dua kebijakan tersebut juga berimbas ke bidang infrastruktur. Misalnya dari hasil dana repatriasi dan tebusan tax amnesty diusulkan agar sebagian dialokasikan ke pembangunan infrastruktur. Demikian juga paket kebijakan ekonomi, dimana salah satunya yaitu Paket Kebijakan Ekonomi ke XIII menyentuh langsung salah satu bidang infrastruktur yaitu bidang perumahan. Kementerian PUPR sendiri tidak tinggal diam. Hasilnya bisa kita lihat dalam catatan perjalanan Kementerian PUPR selama tahun 2016 ini. Salah satu yang paling banyak disorot adalah peresmian dan penggunaan Tol Pejagan – Brebes yang mempersingkat jarak tempuh Jakarta – Brebes hanya menjadi 3 jam saja dalam keadaan normal. Sebelumnya pada triwulan pertama tahun ini juga turut diresmikan ruas tol Surabaya – Mojokerto Seksi IV. Masih dalam lingkup kebijakan pengelolaan tol juga, Kementerian PUPR kini mulai menerapkan tarif tol terintegrasi pada beberapa ruas tertentu. Satu hal juga yang membanggakan, pada tahun ini juga telah diresmikan jembatan termegah di Timur Indonesia, yaitu Jembatan Merah Putih di Ambon. Di Kalimantan, turut pula diresmikan Jembatan Kapuas Tayan yang oleh Presiden Joko Widodo diberi nama Jembatan Pak Kasih. Selain 2 jembatan besar tersebut, Kementerian PUPR juga membangun beberapa jembatan baik besar dan kecil di seluruh Indonesia. Di bidang ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air, tercatat tahun ini Kementerian PUPR melaksanakan 32 pembangunan waduk baru dengan target 2 diantaranya akan selesai tahun ini juga bersamaan dengan pembangunan 338 buah embung, 27 buah pengendali lahar serta 45 ribu hektar jaringan irigasi baru serta 298 ribu hektar rehabilitasi jaringan irigasi, serta capaian lainnya Di bidang penyediaan sarana permukiman, Kementerian PUPR tahun ini membangun 110 revitalisasi kawasan perkotaan, 5,303 liter perdetik sistem penyediaan air minum untuk lebih dari 4,3 juta jiwa dan 2 ribu hektar lebih pembangunan infrastruktur di permukiman kumuh serta penyelesaian 7 pos lintas batas negara, dan banyak lagi. Di bidang perumahan, telah terbangun 10 ribu lebih rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 94 ribu lebih pembangunan rumah swadaya, 5,906 pembangunan rumah khusus. Kementerian PUPR juga menyediakan bantuan pembiayaan perumahan dalam bentuk bantuan uang muka 306 ribu unit rumah dan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lebih dari 518 ribu unit rumah bagi MBR. Beberapa prestasi juga diraih tahun ini. Dalam ajang bergengsi Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2016 sebagai salah satu rangkaian acara Hari Pers Nasional ke-70, Majalah Kiprah Kementerian PUPR meraih Silver Winner untuk kategori the Best of Government Inhouse Magazine, yang diadakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono tercatat dalam tahun ini mendapat Anugerah Wira Bakti Praja Dari REI dan penghargaan Adi Karsa Utama dari Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Berbagai capaian tersebut tidak membuat Kementerian yang dinakhodai Menteri Basuki ini berpuas diri. Basuki malah menekankan bahwa untuk mengejar pembangunan infrastruktur akan dibuat 3 shift kerja atau analogi Menteri Basuki “tidak bisa kita kerja dengan irama slow”, namun harus dengan ritme kerja rock and roll. Salam redaksi. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Daftar isi

14 LAPORAN UTAMA KALEIDOSKOP KETAHANAN PANGAN DAN AIR

LAPORAN UTAMA

@kiprahpupr

kiprahpupr

@kiprahpupr

Dewan Redaksi: Danis H Sumadilaga • Rido Matari Ichwan • Taufik Widjoyono Pemimpin Umum: Endra S Atmawidjaja Pemimpin Redaksi: Wara Novella Redaktur Pelaksana: Arif Fajar • Djuwanto Redaksi: Krisno Yuwono • Bimo A • Djoko Karsono • Mirah N • Warjono • A Budi Hartati • Gustav S • A Mukmin • Sambiyo • Noorman W • Indah P Editor: Wayan Yoke • Sri Rizqi Gustiarini • Hideko Desain/Artistik: E Prananta • Eko Wahono • Rangga Fotografer: Odhy A • Andika • Agus Iwan S Sekretaris: Juariah • Giantry • Umi Fatimah S • Fitria MP Kontributor: Ade Syaiful • Taufan Madiasworo • Dini Y • Asep Kurniawan • Warsono Sirkulasi/Distribusi: Karina • Nadi Tarmadi • Yusron • Arifin Diterbitkan oleh: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Alamat: Biro Komunikasi Publik, Gedung Utama Lt.4 Jl Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Telp./ Fax: 021-725 1538, 021-724 8932 e-mail: kiprahpu@gmail.com Redaksi Majalah KIPRAH menerima kiriman artikel, atau tulisan lain yang (1) bersifat populer dan (2) sesuai dengan isi Majalah KIPRAH. (3) Panjang tulisan minimal 400 kata, maksimal 1600 kata. (4) Pengiriman naskah dapat dilakukan melalui email ke kiprah@pu.go.id, disertai dengan data diri berupa biografi singkat dan alamat, nomor telepon, fax atau E-mail (bila ada). (5) Naskah yang tidak dimuat biasanya tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis. (6) Redaksi berhak melakukan perubahan naskah tanpa mengubah isi dari tulisan.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

n Mengelola Sumber Daya Air Dengan Bijak

hal 17

n Ikon Baru Pendukung Ketahanan Pangan

hal 19

n Revitalisasi Kembali Gerakan Nasional Kemitraan Peduli Air

hal 21

22 LAPORAN UTAMA KALEIDOSKOP KONEKTIVITAS

LAPORAN UTAMA n Tol Terintegrasi Mempersingkat Waktu Perjalanan

hal 25

n Membangun Jembatan, Menggerakan Roda Ekonomi

hal 27

n Trans Sumatera, Terus Dikebut

hal 29

n Membangunan Infrastruktur dengan Harmoni

hal 31

n RUU Jasa Konstruksi Terus Digodok Pemerintah dan DPR

hal 33

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Daftar isi

35 LAPORAN UTAMA KALEIDOSKOP PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

LAPORAN UTAMA

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

n Bakal Berjalan Lebih Cepat

hal 38

n Ada Risha di Kampung Nelayan

hal 40

n Membangun Rusun di Tapal Batas

hal 42

n Poin Penting Agenda Baru Perkotaan, Urbanisasi Berkelanjutan

hal 44

n Butuh Peran Serta Masyarakat, Sukseskan 100-0-100

hal 48

n Menghapus Kawasan Kumuh Melalui KOTAKU

hal 50

52 LAPORAN UTAMA KALEIDOSKOP PENGHARGAAN

LAPORAN UTAMA

n Meningkatkan Layanan Publik Melalui Kompetisi

hal 53

n Apa Kata Mereka

hal 54

AKTUALITA INDONESIA DAN HELP BAHAS BENCANA ALAM

AKTUALITA n Ditjen Penyediaan Perumahan Dorong Pemda Optimalkan Aset Tanah

hal 55

n Lelang Dini Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

hal 60

n Menikmati Hasil Pembangunan Perumahan Melalui Foto Hari Habitat Dunia

hal 61

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Daftar isi

62 JELAJAH PROGRAM PERUMAHAN DI PAPUA BARAT

JELAJAH

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

n Dituntut Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur

hal 64

n Antara Banjir Dan Rehabilitasi

hal 66

LINTAS INFO KEMENTERIAN PUPR AJAK MASYARAKAT KENDARI GUNAKAN KPR FLPP

LINTAS INFO n 40 Tahun PT Wiratman

hal 12

n Peluncuran situs tentang Air Minum

hal 13

68 INFOTEK PERPUSTAKAAN APUNG INOVASI UNTUK WARGA

PROFIL n Menghidupkan Perekonomian, Menjaga Pertahanan dan Keamanan RI

hal 72

DINAMIKA n Konstruksi Indonesia 2016: Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia hal 74

PROFIL IMAM +SANTOSO, DIREKTUR JENDERAL SDA KEMENTERIAN PUPR : ANTISIPASI BANJIR DENGAN SEJUMLAH LANGKAH

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Daftar isi

78 WACANA INI CARA TERBAIK BAGI KEMENTERIAN PUPR MELINDUNGI ANAK BANGSA

WACANA n Inovasi Kawasan Kumuh Perkotaan

hal 82

n Dana Tax Amnesty Diusulkan untuk Proyek Infrastruktur

hal 84

87 JENDELA ADINIA WIRASTI: LEBIH ENAK DI PERPUSTAKAAN

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

88 LAPORAN KHUSUS HARI BAKTI PU KE-71 KERJA NYATA MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BANGSA

LAPORAN KHUSUS n Pemda Berprestasi Mendapat Apresiasi Dari Kementerian PUPR

hal 90

n Hari Bakti PU ke-71 Peresmian Perpustakaan Kementerian PUPR Hadirkan Sesuatu Yang Berbeda hal 92

KARIKATUR hal 95

n Karikatur

GALERI n Pemenang Kompetisi Foto 2016 Konstruksi Indonesia

hal 96

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Lintas info

40 Tahun

PT Wiratman Oleh: Joe

D Kementerian PUPR Ajak Masyarakat Kendari Gunakan KPR FLPP Teks Restian dan Foto Dok Ditjen Penyediaan Perumahan

USAT Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak masyarakat di wilayah Kendari dan sekitarnya untuk memanfaatkan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk memiliki rumah bersubsidi pemerintah. Adanya KPR FLPP yang suku bunganya ringan dan angsuran terjangkau diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang menginginkan tinggal di rumah yang layak huni. ‘‘Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap perumahan adalah dengan KPR FLPP. Kami harap masyarakat di Kendari dan sekitarnya serta Provinsi Sulawesi Tenggara bisa ikut memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah bersubsidi,’’ ujar Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR, Budi Hartono, saat memberikan sambutan pada pembukaan Pameran Rumah Rakyat 2016 di GOR Bahteramas, Kendari, Rabu (26/10). Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Dewan Pengawas PPDPP Kementerian PUPR, Mirna Amin, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata dan Walikota Kendari, Asrun. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

I jagat konstruksi, siapa yang tidak kenal dengan PT Wiratman. Pada (16/11) lalu, Perusahaan jasa konstruksi swasta yang bergerak di bidang arsitektur bangunan ini memperingati hari jadinya yang ke-40 di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh dua mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Suyono Sosrodarsono dan DJoko Kirmanto, jajaran petinggi PUPR, dan beberapa ahli konstruksi serta kalangan perguruan tinggi teknik swasta dan negeri. Berbagai kegiatan digelar, seperti Seminar Infrastruktur Update, Lomba Desain Jembatan Gantung Perdesaan bagi mahasiswa, Bhakti Sosial, Olah Raga, hingga Peluncuran Buku Airport Design karya Wiratman. Kepala Badan Penelitian dan Pengemmbangan (Kabalitbang) Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, selaku pemerintah menghargai dan mengapresiasi karya-karya PT Wiratman yang turut memajukan dan mewarnai dunia jasa konstruksi di Indonesia. Menurutnya, banyak produk rekayasa teknologi arsitektur yang spektakuler dan monumental yang dihasilkan PT Wiratman, seperti Gedung tinggi Intiland

Lintas info

Jakarta, Gedung Bukit Asam Convention Hall, Palembang, Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Four Season Apartement, Jakarta, dan masih bayak lainnya. Beberapa desain jembatan bentang panjang-pun telah mereka persiapkan, termasuk rencana desain mega proyek Jembatan Selat Sunda. Menurut Danis, ke depan tantangan dan peluang industri jasa konstruksi semakin luas dan kompleks. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah menetapkan 30 proyek strategis nasional yang mendapatkan pengawalan ketat hingga 2019. Hal ini merupakan peluang dan kesempatan bagi industri jasa konstruksi untuk mampu bersaing dan merebut peluang pasar. Geliat perusahaan konstruksi yang didukung oleh tenaga-tenaga profesional dan handal ini semakin kuat bahkan merambah pangsa pasar internasional dengan menggandeng perusahaan konstruksi Jepang, Chody, sejak Februari lalu berlabel Wiratman Cody Indonesia (WCI). n

Peluncuran Situs Tentang Air Minum TEKS dan FOTO Noorman

EMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan situs www.infoairminum.com. Situs tersebut berisi informasi mengenai analisa kinerja PDAM setiap bulan, aplikasisi mulasi kinerja dan analisa lainnya untuk menentukan strategi peningkatan kinerja pada bulan-bulan berikutnya. â&#x20AC;&#x153;Kita memerlukan tool/aplikasi yang memadai, untuk mengetahui dengan cepat bahwa program dan bantuan Pemerintah maupun lembaga donor berpengaruh pada peningkatan kinerja PDAMâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, jelas Direktur Sistem Penyediaan Air Minum, Mochammad Natsir, dalam Peluncuran Info Air Minum mendukung Program Nasional 10 juta Sambungan Rumah (SR), di Jakarta pada akhir Oktober lalu. Lebih lanjut dikatakannya, peluncuran situs tersebut juga sebagai dukungan program nasional 10 juta SR karena diperlukan berbagai langkah percepatan untuk mewujudkan universal akses pada tahun 2019 melalui target penambahan 10 juta SR. Penambahan 10 Juta sambungan rumah menjadi tantangan tersendiri bagi PDAM. Misi utama penambahan sambungan rumah adalah perluasan cakupan pelayanan. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Ketahanan Pangan dan Air

Kaleidoskop

KETAHANAN PANGAN DAN AIR 1 Desember 2015 Pembangunan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo dan Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar selesai 2017. Alokasi anggaran pembangunan bendungan Bendo ini sekitar Rp651 milyar dan memiliki daya tampung air 43 juta m3. Bisa mengairi lahan pertanian seluas 3.299 hektar. 2 Desember 2015 Penggenangan Bendungan Bajulmati, yang terletak di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bendungan ini luas kawasan 115 hektar, memiliki panjang puncak 250 m, lebar puncak 6 meter, tinggi maksimum 46,8 meter, dan volume tampung sekitar 10 juta m3 dengan menelan biaya sebesar 420 milyar.

11 Desember 2015 Bendungan Titab yang berada di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, mulai dilakukan pengisian awal (impounding). Pembangunan Bendungan ini menelan dana sekitar Rp486 miliar untuk pekerjaan konstruksinya. 15 Desember 2015 Pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 19 kilometer di wilayah Jakarta Timur mencapai 47 persen. Ditargetkan normalisasi akan rampung pada akhir 2016. 18 Desember 2015 Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat telah terisi air 139 juta m3 atau 14 persen dari total tampungan air sebanyak 980 juta m3.

28 Desember 2015 Groundbreaking Bendungan Rotiklot. Presiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, melakukan pencanangan pembangunan (groundbreaking) Bendungan Rotiklot, di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. 25 Januari 2016 Direktur Jenderal Cipta Karya, Andreas Suhono secara simbolis menyerahkan peralatan persampahan dan air limbah kepada 12 pemkab/kota. Penyerahan Aset ini untuk mendorong akses universal bidang sanitasi. 26 Januari 2016 Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA (Sumber Daya Air) tingkatkan kepedulian pengelolaan infrastruktur SDA. 30 Januari 2016 Peresmian Teras Cikapundung, di Bandung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Mudjiadi. Dua teras Cikapundung lainnya akan dibangun tahun ini. 1 Februari 2016 Hungaria jajaki investasi penyediaan air minum di Indonesia.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Kaleidoskop Ketahanan Pangan dan Air

6 Februari 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menargetkan proyek pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi dan bendung, di Grobogan, Jawa Tengah selesai pada 2017. Ada delapan paket proyek yang mulai dikerjakan. 12 Februari 2016 Kementerian PUPR Sosialisasi Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi kepada warga yang dimungkinkan lahannya terkena pembebasan. Untuk merealisasikan kedua bendungan tersebut (Ciawi dan Sukamahi), dibutuhkan lahan yang harus dibebaskan masing-masing sekitar 89,42 hektar (Ciawi) dan 49,82 hektar (Sukamahi). 18 Februari 2016 Bendungan Karian Akan Tampung 209 juta m3 Sumber Air Baku Banten dan Jakarta. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten ini selesai pada 2019. Bendungan yang dibangun dengan biaya Rp1,07 triliun ini mampu menampung 209 juta m3 air dan mampu mengenangi lahan seluas 1.740 hektar. 20 Februari 2016 Bendung Gerak Sembayat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan selesai Agustus tahun ini. Pembangunan bendung tersebut dibiayai menggunakan APBN sebesar Rp720 milyar. 11 Maret 2016 Presiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, meninjau progres pembangunan Waduk Gondang di Karanganyar, Jawa Tengah. 17 Maret 2016 Presiden RI, Joko Widodo didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono meninjau Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. 21 Maret 2016 Peringatan Hari Air Dunia XXIV 2016.

29 Maret 2016 Aliran sungai Logung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah di alihkan ke saluran Pengelak. Pengerjaan p o n d a s i Bendungan Logung pun di mulai. 12 April 2016 Pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Bregas solusi bagi permasalahan air baku di Pantura Jawa Tengah. 15 April 2016 Bendungan Sei Gong, sumber air baku Kepri Ditargetkan Selesai 2018. 2 Mei 2016 Mendukung Ketahanan Air di NTT, Kementerian PUPR akan bangun bendungan baru lagi, yakni Bendungan Napunggete yang terletak di Desa Ilimedo, Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, NTT. 2 Mei 2016 Kementerian PUPR Salurkan Sarana Air Bersih Kepada Masyarakat di Pulau Terpencil. Untuk kelima kalinya, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam Ekspedisi Bhakti Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 2016. 13 Mei 2016 Kementerian PUPR Gelar Sarasehan dan Forum Air Indonesia 2016, bertema Mewujudkan Sungai yang Bersih Sehat dan Produktif. 24 Mei 2016 Kementerian PUPR dan Australia kerjasama bangun pipa limbah raksasa senilai Rp1,9 triliun, untuk Jaringan air limbah Kota Makassar, Palembang, dan Cimahi. 21 Juli 2016 Pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan di

Jawa Timur yang telah di rencanakan 43- tahun yang lalu segera direalisasikan. 26 Juli 2016 Bendungan Paya Seunara di Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Bendungan Teritip di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ditargetkan akan selesai dibangun dan diresmikan tahun ini. 20 Agustus 2016 Direktur Jenderal SDA Resmikan Pengalihan Aliran Sungai Keser ke Bendungan Tugu di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. 16 September 2016 Kementerian PUPR bangun 44 IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal di DKI Jakarta, dengan total anggaran sebesar Rp18,7 miliar. 19 September 2016 Progres fisik Bendungan Raknamo tiga kali lebih cepat dari target. Saat ini, pembangunan fisik sudah mencapai 67,9 persen, rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya 22,52 persen. 5 Oktober 2016 Melalui Program Hibah Air Minum, 13.813 sambungan rumah MBR telah terpasang di Palembang. 17 Oktober 2016 Dukung kedaulatan pangan, Kementerian PUPR alokasikan Rp1,6 triliun rehabilitasi saluran irigasi Waduk Kedung Ombo Jateng. 11 Oktober 2016 Pengisian air Bendungan Ajulmati di Kabupaten Banyuwangi sudah 60 persen atau 6 juta m3 dari kapasitasnya 10 juta m3. Proses pengisian berlangsung sejak awal Desember 2015.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Ketahanan Pangan dan Air

4 November 2016 Kementerian PUPR merespontantangan perubahan iklim, dengan memprogramkan ketahanan air, ketahanan/kedaulatan pangan dan ketahanan energi. 6 November 2016 Bendungan Teritip di Balikpapan selesai dibangun dan siap dilakukan penggenangan. Pembangunan bendungan senilai Rp262 miliar ini lebih cepat dari target semula yakni pertengahan bulan Desember tahun ini. 8 November 2016 Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air mengalokasikan Rp187,5 miliar untuk melakukan proyek restorasi pada 7 danau di tahun 2016. 15 November 2016 Kementerian PUPR meluncurkan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) bidang PUPR bersamaan dengan peluncuran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di 10 lokasi secara serentak. 14 November 2016 Kementerian PUPR bersama tujuh kementerian lainnya sepakat melakukan revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) guna menghadapi ancaman kelangkaan air di Indonesia. 16 November 2016 Untuk mendukung ketahanan pangan,

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

energi dan air, Kementerian PUPR membangun 65 bendungan hingga 2019 yang terdiri dari penyelesaian 16 bendungan on-going dan 49 bendungan baru. 17 November 2016 Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Provinsi Lampung memasuki tahap konstruksi. Ditargetkan pembangunan bendungan ini selesai pada akhir 2019 dan mulai beroperasi 2020.

25 November 2016 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Air Limbah di Kota Banda Aceh untuk 5000 sambungan rumah. Ditargetkan selesai pada Oktober 2017. 27 November 2016 Kementerian PUPR bersama beberapa perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan Students and Lecturers Go To River di Sungai Gajahwong, Yogyakarta.

20 November 2016 Kementerian PUPR rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Gunung Kidul senilai Rp1,8 miliar. JIAT ini memiliki yang sumber air yang diambil dari sumur bor yang dibangun sejak 1982.

28 November 2016 Dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian PUPR sampai 2019 menargetkan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah seluas 1 juta hektar dan rehabilitasi irigasi untuk 3 juta hektar.

21 November 2016 Indonesia-Belanda lanjutkan kerjasama di bidang sumber daya air.

30 November 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Pimpin Penanaman Pohon Serentak di 34 Provinsi. Dalam rangka aksi nyata penyelamatan hutan, tanah dan air yang menjadi tema dari Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA).

23 November 2016 Pembangunan tiga Bendungan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat ditandangani kontraknya secara serentak pada hari ini. Ketiga bendungan tersebut diantaranya Bendungan Kering (Dry Dam) Ciawi yang terletak di Kabupaten Bogor, Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang dan Bendungan Leuwikeris yang berada di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya.

7 Desember 2016 Paket pekerjaan pembangunan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditandatangani. 9 Desember 2016 Kementerian PUPR terus menambah layanan air bersih dan sanitasi di lokasilokasi pengungsian korban bencana gempa bumi di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. n

Mengelola Sumber Daya Air Dengan Bijak

Mengelola Sumber Daya Air Dengan Bijak Ungkapan â&#x20AC;&#x153;water is everybody businessâ&#x20AC;? yang telah mendunia hendaknya bisa menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

AHUN ini Kementerian PUPR tidak hanya terus membangun tanpa memperhatikan lingkungan. Buktinya selama 2016 ini, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) mengalokasikan

Rp187,5 miliar untuk melakukan proyek restorasi pada 7 danau. Kementeriaan PUPR Alokasikan Rp187,5 miliar Restorasi 7 Danau Prioritas. Danau-danau yang direstorasi tersebut menurut Direktur Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA, Lolly Mar-

tina Martief (saat itu - red) adalah Danau Toba di Sumatera Utara (Sumut), Tempe di Sulawesi Selatan (Sulsel), Maninjau di Sumatera Barat (Sumbar) , Rawapening di Jateng, Tondano di Sulsel, Limboto di Gorontalo, dan Singkarak di Sumbar. Menurut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, dalam RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan 15 danau prioritas nasional yaitu Danau Toba di Sumut; Danau Maninjau dan Danau Singkarak di Sumbar; Danau Kerinci di Jambi;

Kawasan wisata di Danau Toba, Sumatera Utara.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Ketahanan Pangan dan Air

Sedimentasi di Danau Limboto.

Rawa Danau di Banten, Danau Rawa Pening di Jateng; Danau Batur di Bali; Danau Tempe dan Danau Matano di Sulawesi Selatan (Sulsel); Danau Poso di Sulawesi Tengah (Sulteng); Danau Tondano di Sulawesi Utara (Sulut); Danau Limboto di Gorontalo; Danau Sentarum di Kalimantan Barat (Kalbar); Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang, dan Danau Jempang di Kalimantan Timur (Kaltim); dan Danau Sentani di Papua. â&#x20AC;&#x153;Penetapan danau prioritas tersebut bertujuan untuk mengurangi sedimentasi dan erosi serta peningkatan kualitas air dan penyehatan lingkungan secara menyeluruh,â&#x20AC;? ujarnya. Pekerjaan restorasi yang dilakukan Kementerian PUPR itu berupa pengerukan sedimentasi, pembuatan tanggul untuk eksistensi danau serta penetapan badan dan sempadan danau yang biasa disebut zonasi danau. Selanjutnya kata Lolly, di tahun 2017 penanganan 7 danau prioritas

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

tersebut akan dilanjutkan dengan anggaran Rp330 miliar. Disebutkan, penanganan pada 7 danau prioritas tersebut merupakan salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan Kementerian PUPR dalam hal pengelolaan danau. Pendekatan lainnya, terkait dengan pembangunan infrastruktur danau adalah dalam rangka mendukung program prioritas pariwisata. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat kerangka pengembangan pariwisata dan rekreasi berbasis sumber daya danau, meningkatkan pengembangan pariwisata sesuai arahan Rencana Tata Ruang, sebagai dukungan investasi dalam pengembangan danau, memberikan dukungan bagi pengembangan bisnis yang penting dan ideide bisnis yang unik. Tak hanya danau yang dikelola, Kementerian PUPR juga melakukan pemeliharaan terhadap sungai ataupun kanal. Seperti di Semarang, Jawa Tengah, Kementerian PUPR menyiap-

kan anggaran hingga Rp560 miliar untuk proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) Kota Semarang dan Kali Babon. Dalam peringatan Hari Air Sedunia 2016 beberapa waktu yang lalu Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, terkait dengan pengelolaan sumber daya air, ke depan pengelolaan sumber daya air terdapat tiga kegiatan yaitu konservasi, pemanfaatan dan pendayagunaan, serta pengendalian daya kerusakan. Menurutnya, selama ini kita lebih banyak ke pemanfaatannya daripada pelestarian. Ke depan harus ada keseimbangan. Kegiatan konservasi ditingkatkan sehingga lahan kritis berkurang. Pemanfaatan di Pulau Jawa dengan upaya penghematan air. Bukan arah ke suplai, tapi air yang ada dihemat. Di luar Jawa diupayakan peningkatan suplai air. Pengendalian daya rusak dengan upaya mengurangi banjir. Diharapkan banjir semakin lama semakin berkurang. Memanfaatkan air dengan benar adalah cara bijak dalam upaya melestarikan air. Upaya itu dapat dilakukan dengan upaya-upaya dalam kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga. Seperti menampung air hujan untuk dimanfaatkan menyiram tanaman, mencuci kendaraan. Perangkat kamar mandi menggunakan shower, bukan berendam ataupun bak mandi yang mengakibatkan banyak air yang terbuang. Cara pelestarian air seperti itu bukan hanya dapat dilakukan oleh warga, namun juga instansi-instansi swasta maupun pemerintahan. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam melestarikan air ada. Seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR yang telah menciptakan sistem air daur ulang dalam upaya melestarikan air. Melalui sistem daur ulang tersebut, air yang telah digunakan, tidak dibuang percuma, namun digunakan untuk kebutuhan lain seperti mencuci mobil, menyiram tanaman dan lainnya dilingkungan Kementerian PUPR. n

Ikon Baru Pendukung Ketahanan Pangan

Ikon Baru Pendukung Ketahanan Pangan Delapan bendungan baru dibangun tahun ini. Selain berfungsi mendukung ketahanan pangan, bendungan tersebut bakal jadi ikon baru di daerah tersebut.

NTUK mendukung program ketahanan air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini akan membangun delapan bendungan baru di tahun 2016. Kedelapan bendungan itu adalah Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh; Bendungan Sukoharjo di Pringsewu, Lampung; Bendungan Kuwil Kawangkoan

di Minahasa Utara, Sulawesi Utara; Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara; Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat; Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; dan Bendungan Cipanas di Sumedang, Jawa Barat. Dengan terbangunnya kedelapan bendungan ini, diharapkan dapat menambah volume tampungan air sebesar 470,55 juta mÂł, mengairi la-

han irigasi seluas 38,4 Ha, mereduksi debit banjir sebanyak 1,843 mÂł/detik, menambah debit air baku sebesar 9,79 mÂł/detik dan menambah daya listrik sebesar 20,74 MWA. Pembangunan kedelapan bendungan yang akan menggunakan anggaran sekitar Rp9,123 triliun ini, akan melengkapi 22 pembangunan bendungan yang tengah dalam proses pelaksanaan. Tahun depan, Kementerian PUPR berencana akan kembali membangun sembilan bendungan baru. Kehadiran bendungan-bendungan tersebut bukan hanya berfungsi untuk mendukung ketahanan pangan saja, namun bendungan juga bisa menjadi ikon baru bagi daerah tersebut. Adanya ikon tersebut dapat menarik kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Delapan bendungan yang dibangun Kementerian PUPR tahun ini tersebut, sudah pasti akan menjadi ikon baru bagi daerah tempat bendungan tersebut dibangun. Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA Kementerian PUPR, Imam San-

Pembangunan Bendungan Keureuto di Aceh.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Ketahanan Pangan dan Air toso menjelaskan, penambahan volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luas areal irigasi yang dapat diairi. Perhitungannya, dengan dibangunnya 65 bendungan tersebut maka ketersediaan tampungan air di Indonesia akan meningkat menjadi 19,1 miliar meter kubik dari sebelumnya yang hanya 12,6 miliar meter kubik yang berasal dari 230 bendungan yang sudah ada saat ini. Imam Santoso menambahkan, untuk membangun bendungan membutuhkan waktu. Tidak cukup satu tahun langsung selesai, butuh waktu setidaknya tiga sampai empat tahun. Sehingga dari rencana 65 bendungan yang dibangun, ditargetkan 29 bendungan selesai tahun 2019 dan akan selesai seluruhnya pada 2022. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, selain membangun waduk, dalam mendukung ketahanan pangan Kementerian PUPR juga akan membangun jaringan irigasi seluas 84 ribu hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 323 ribu hektar, pembangunan 105 embung, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 154 kilometer, serta pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku. Menteri Basuki menjelaskan,

Bendungan Jatigede, Jawa Barat.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Peresmian Waduk Nipah di Sampang.

pihaknya bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan air untuk daerah pertanian. Untuk itu, jaringan baru irigasi yang dibangun ataupun rehabilitasi jaringan lama mesti tersambung dengan bendungan sebagai penampung air. Saat ini, dari 7,14 juta hektar daerah irigasi permukaan, hanya sekitar 11 persen atau 735.522 hektar yang kebutuhan airnya dijamin dari bendungan. Jika 49 bendungan yang menjadi program hingga tahun 2019 selesai dibangun, cakupan daerah irigasi yang airnya dijamin

bendungan (daerah irigasi premium) akan bertambah menjadi 19 persen. Di kuartal IV tahun ini, Kementerian PUPR menyiapkan empat proyek bendungan yang siap untuk groundbreaking hingga akhir Desember 2016. Keempat bendungan tersebut yakni Bendungan Kuwil Kawangkoan senilai Rp1,42 triliun di Sulawesi Utara, Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan senilai Rp896 miliar, Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat serta Bendungan Ladongi di Sulawesi Tenggara senilai Rp907 miliar. n

Revitalisasi Kembali Gerakan Nasional Kemitraan Peduli Air

Revitalisasi Kembali Gerakan Nasional Kemitraan Peduli Air Setelah sepuluh tahun, akhirnya Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) direvitalisasi kembali tahun ini. Setidaknya ada delapan Kementerian Sepakat Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air. Oleh: Tohar

EMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama tujuh kementerian lainnya sepakat untuk melakukan revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA), untuk menghadapi ancaman kelangkaan air di Indonesia. Acara penandatanganan pelaksanaan revitalisasi tersebut dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing kementerian yakni Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Kantor Kementerian PUPR November lalu. Pada acara yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo tersebut, juga diselenggarakan Dialog Nasional GN-KPA dengan tema “Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air” dengan pembicara Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Pembina GN-KPA, Djoko Kirmanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Jawa Tengah, Prasetyo Budieyuwono, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hilman Nugroho, dan Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Tunggul Iman Panudju. Menurut Menteri Basuki, agar hasilnya maksimal, bila ingin merevitalisasi tidak cukup hanya dengan delapan kementerian tersebut, melainkan harus melibatkan peran serta masyarakat, seperti komunitas peduli sungai atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Tanpa peran masyarakat, LSM, komunitas pencinta sungai, saya kira revitalisasi GN-KPA tidak bisa efektif,” ujarnya. Ditambahkannya, dari hasil dialog ini, Kementerian PUPR akan membentuk tim kerja yang akan membuat rencana pelaksanaan untuk jangka pendek 1-2 tahun terutama dalam menyelamatkan DAS yang ada di Indonesia, dengan pola 1 DAS 1 fokus penanganan. “Program revitalisasinya yang terfokus. Batasannya tetap DAS, namun fokus penanganannnya bisa berbeda-beda. Tidak semua harus dilakukan reboisasi, namun ada juga yang pembena-

Acara penanda tanganan revitalisasi GNKPA.

han cara cocok tanam (di hulu DAS), penanganan erosi maupun pengendalian aliran permukaan (run-off),” jelasnya. Pertanian tanaman satu musim seperti palawija di pegunungan dengan kemiringan 40 derajat mengakibatkan tanah tidak bisa menahan air, sehingga berdampak pada saluran irigasi yang semakin cepat dangkal akibat sedimentasi tanah yang terbawa aliran air. Diakui Menteri Basuki, saat ini banyak sekali DAS dalam kondisi kritis. Oleh karenanya, sasaran dari GN-KPA ini salah satunya adalah melakukan pemulihan terhadap 108 DAS kritis dengan prioritas sebanyak 15 DAS sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Acara dialog nasional ini digelar dengan tujuan untuk mencari solusi bersama demi menyelamatkan hutan, tanah dan air di Indonesia. Dialog nasional ini dihadiri kurang lebih sekitar 500 orang yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait, gubenur, bupati/walikota, LSM dan seluruh stakeholder GN-KPA.n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Konektivitas

Kaleidoskop

Konektivitas 18 Desember 2015 Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan Tol CileunyiSumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Jawa Barat, sepanjang 61,675 kilometer dapat diselesaikan pada akhir 2019.

16 Januari 2016 Kementerian PUPR targetkan tahun 2018 ruas jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 1.770 kilometer dapat dilalui kendaraan. Saat ini tinggal tersisa sekitar 448 kilometer yang belum dibuka untuk jalan.

16 Desember 2015 Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah III menandatangani kontrak pembangunan dan kontrak pengawasan pembangunan Jembatan Musi IV di Palembang, Sumatera Selatan.

29 Januari 2016 Pemerintah berusaha mempercepat proses proyek pembangunan pembangunan jalan tol ruas Solo â&#x20AC;&#x201C; Ngawi-Kertosono (Soker) sepanjang 180 kilometer. Tol Solo-Kertosono dikebut, diperkirakan rampung pada 2018.

4 Januari 2016 Jembatan Merah Putih di Kota Ambon Ditargetkan Rampung Akhir Januari 2016.

11 Februari 2016 Presiden RI, Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol BakauheniTerbanggi Besar di Lampung.

Gerbang Tol Cikopo.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

18 Februari 2016 10 jembatan gantung di Banten diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. 2 Maret 2016 Pembangunan jalan tol Palembang â&#x20AC;&#x201C; Indralaya Seksi I yaitu dari PalembangPamulutan sepanjang 7,10 kilometer ditargetkan tuntas pengerjaannya pada Desember 2016 dan dapat dioperasikan pada awal 2017. 4 Maret 2016 Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sembilan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selesai pada akhir 2016. 7 Maret 2016 Kementerian PUPR tahun ini akan membangun lagi sebanyak 9 jembatan gantung di beberapa provinsi. 19 Maret 2016 Presiden RI, Joko Widodo meresmikan

Kaleidoskop Konektivitas

pengoperasian Jalan Tol SurabayaMojokerto (Sumo) Seksi IV (KrianMojokerto) sepanjang 18,47 kilometer Tol Sumo. 22 Maret 2016 Diresmikan Presiden RI, Joko Widodo, Jembatan Kapuas Tayan Menjadi Jembatan Pak Kasih. 24 Maret 2016 Presiden RI, Joko Widodo meninjau proyek pembangunan ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi V Balikpapan-Sepinggan, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Meski sempat terhenti, Presiden RI, Joko Widodo memastikan pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda kembali dimulai. 31 Maret 2016 Pembangunan jalan tol PejaganPemalang yang sudah mencapai 95 persen, diharapkan pada Mei 2016 atau sebelum Idul Fitri sudah dapat dibuka untuk umum. 1 April 2016 Kementerian PUPR dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sepakat untuk mengintegrasikan sistem pembayaran tarif tol. 2 April 2016 Progres Pembangunan Jembatan layang Holtekamp di Jayapura, Papua sepanjang 732 meter saat ini telah mencapai 12 persen. Jembatan ini ditargetkan rampung pada 2018. 4 April 2016 Presiden RI, Joko Widodo, didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimujono dan Gubernur Maluku, Said Asegaf meresmikan Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku. Jembatan ini merupakan yang terpanjang di Indonesia Bagian Timur. 10 April 2016 Perbaikan Jalan Pantura Cikampek â&#x20AC;&#x201C; Palimanan ditargetkan Selesai Juni tahun ini.

11 April 2016 Kementerian PUPR menargetkan Jalan Tol Pejagan-Pemalang Seksi I dan II sepanjang 20,2 kilometer dapat dioperasionalkan pada Bulan Mei atau lebih cepat dari rencana penyelesaian semula, yakni di Bulan Agustus 2016. 26 April 2016 Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo tahap II Bawen-Solo sepanjang 49,54 kilometer memasuki masa konstruksi seksi III Bawen-Salatiga. 27 April 2016 Jalan tol ruas Semarang-Solo seksi III (Bawen-Salatiga) sepanjang 17,5 kilometer ditargetkan dapat dilalui pemudik pada lebaran tahun ini. 4 Mei 2016 Pada awal Ramadan, sistem pembayaran jalan tol terintegrasi pada Tol CikopoPalimanan (Cipali), Jalan Tol JakartaCikampek serta Jalan Tol CipularangPadaleunyi (Purbaleunyi) mulai diberlakukan. 5 Mei 2016 Kementerian PUPR Bangun Jembatan Apung Pertama di Indonesia di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jembatan sepanjang 40 meter ini menjadi jembatan dengan teknologi apung pertama di Indonesia. 6 Juni 2016 Enam jalan tol tambahan digunakan mudik tahun Ini.

siap

7 Juni 2016 Presiden Jokowi lakukan Groundbreaking pembangunan Tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang. 10 Juni 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimujono, Canangkan Pembangunan Jembatan Layang Antapani di Bandung. 16 Juni 2016 Presiden RI, Joko Widodo Resmikan Pengoperasian Tol Pejagan-Pemalang

Seksi I dan II (Pejagan-Brebes Timur) di Brebes. Selain itu, Presiden juga meresmikan penerapan sistem integrasi transaksi yang terbagi dua cluster. Yaitu Jakarta-Cikampek-PurwakartaPadalarang-Cileunyi serta CikopoPalimanan (cluster 1) dan PalimananKanci-Pejagan-Pemalang (cluster 2). 21 Juni 2016 Presiden RI, Joko Widodo Pastikan Proyek Tol Desari Berlanjut. Hal itu disampaikan saat Presiden didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN, Rini Soemarno, meninjau proyek pembangunan jalan tol Depok-Antasari (Desari) di Cilandak, Jakarta. 27 Juni 2016 Jalan tol baru akan kurangi kepadatan lalu lintas jalan non tol hingga 40 persen. Pembangunan jalan tol Trans Jawa sepanjang 661 kilometer mulai dari Merak hingga Surabaya ditargetkan akan selesai pada 2018. 1 Agustus 2016 Pangkas waktu tempuh menuju Danau Toba, Kementerian PUPR siapkan dua ruas tol baru. 19 Agustus 2016 Pembangunan Jembatan Teluk Kendari dimulai, ditargetkan selesai 2018. 22 Agustus 2016 Kementerian PUPR akan bangun underpass pertama di Kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani pada 2017. 30 Agustus 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono resmikan Jembatan Sigandul dan rusunawa di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. 6 Oktober 2016 Pembangunan Jembatan Basirih untuk meningkatkan akses lalu lintas ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ditargetkan selesai akhir tahun ini.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Konektivitas

Jalan Tol Layang Tanjung Priok.

6 November 2016 Tol Balikpapan-Samarinda Ditargetkan Rampung 2018.

Pemerintah Akan Aktifkan Kembali Jembatan Timbang untuk Cegah Kerusakan Jalan.

21 November 2016 Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat ditargetkan fungsional 2018.

7 November 2016 Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu) ruas Jakasampurna– Universitas Borobudur sepanjang delapan kilometer akan beroperasional pada Maret 2017.

17 November 2016 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Tol Manado–Bitung telah terbit, diharapkan konstruksi berjalan lancar.

23 November 2016 Perbaikan jalan nasional pada ruas Tulungagung–Jarakan di Kabupaten Trenggalek, saat ini tengah dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN VIII) Jawa Timur– Bali, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR.

11 November 2016

18 November 2016 Sebagian jalan tol Trans Sumaterafungsional Februari 2017.

25 November 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menilai progres Proyek Pembangunan Fly Over Simpang Surabaya di Kota Banda Aceh sejauh ini sesuai dengan target dan akan rampung pada November 2017. 1 Desember 2016 Kementerian PUPR akan melakukan penanganan jalan lingkar pulau Samosir di Provinsi Sumatera Utara sepanjang 145 kilometer untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba. 5 Desember 2016 Pembangunan Jalan Tol JakartaCikampek II dan Krian–LegundiBunder–Manyar ditandatangani. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Tol Terintegrasi Mempersingkat Waktu Perjalanan

Tol Terintegrasi Mempersingkat Waktu Perjalanan Kebijakan tol terintegrasi ini dapat diterapkan kembali di tahun depan. Tentunya dengan persiapan yang lebih matang.

ENJELANG arus mudik Lebaran 2016, pemerintah menerapkan kebijakan tol terintegrasi. Kebijakan tersebut membuat perjalanan dari Jakarta bisa langsung ke Brebes Timur tanpa keluar tol. Waktu tempuh terpangkas hingga hanya 4 jam dalam kondisi normal. Kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di jalan tol saat puncak arus mudik dan arus balik, Kementerian PUPR akan memberlakukan pembayaran secara terinteg-

Salah satu gerbang tol terintegrasi.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Konektivitas rasi. Dikatakan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR (saat itu, red), Hediyanto W. Husaini, pemberlakukan integrasi pembayaran itu di sepanjang jalan tol sejuah 270 kilometer, yang membentang dari Jakarta (Pintu Cikarang Utama) hingga Brebes Timur. Integrasi ini dimaksudkan untuk menjaga kapasitas jalan tol sesuai desainnya, bahkan ketika dalam kondisi padat kala arus mudik. Diketahui bahwa saat ini jumlah gerbang tol dari Cikarang Utama hingga Brebes Timur terdapat 7 gerbang tol, jumlah inilah yang akan dikurangi menjadi 3. Hal ini dilakukan guna mengurangi antrean kendaraan di gerbang tol. “Yang tadinya 7 gerbang tol nanti akan tinggal 3. Jadi kami akan tutup 4 gerbang tol di Cikopo, Plumbon, Ciperna, dan Mertapada.” jelas Hediyanto. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasionl (BBPJN) IV, Bambang Hartadi mengungkapkan, sebelum kebijakan ini diterapkan, pada pertengahan bulan Juni akan diberlakukan uji coba terlebih dahulu. “Jauh sebelum lebaran akan kita simulasi kurangnya apa sekaligus juga sosialisasi pada masyarakat. Mengenai tarifnya akan diakumulasikan di gerbang tol keluar,” katanya. Sementara itu dari pemantauan mengenai kondisi jalan tol sepanjang 270 km dari Jakarta (Cikarang Utama) hingga Brebes Timur, Dirjen Bina Marga mengaku persiapannya sudah lebih baik. Sebagai contoh Tol Kanci– Pejagan yang dulu biasanya ada pekerjaan selama bulan puasa, saat ini pekerjaan perbaikan sudah mencapai 95 persen. “Jadi tinggal pekerjaan yang tidak penting saja di Tol KanciPejagan dan Tol Cipali ada sedikit pekerjaan pemeliharaan,” jelasnya Ada dua klaster pembayaran jalan tol sebagai proyek percontohan tol terintegrasi ini. Masing-masing klaster berisi sejumlah ruas yang sistem pembayarannya digabungkan. Klaster pertama adalah ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang dikelola PT Jasa Marga Tbk dengan Jalan Tol

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Macet di tol Exit Brebes.

Cikopo-Palimanan yang dikelola PT Lintas Marga Sedaya (LMS). Dengan integrasi tersebut, ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek dengan Tol Cikopo– Palimanan bergabung. Artinya, tidak akan ada lagi transaksi di gerbang barrier Cikopo. Nantinya di sepanjang Tol Jakarta– Cikampek–Cikopo–Palimanan–Kanci hanya akan ada gerbang tol Cikarang Utama, Palimanan, dan gerbang tol tujuan. “PT LMS semula punya 11 gardu dan sekarang menjadi 26 gardu yang akan memungkinkan kita untuk melayani sampai 21 gardu ke arah timur saat arus mudik dan 5 gardu ke arah barat dan sebaliknya saat arus balik,” kata Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya (LMS), Muhammad Fadzil Abdul Hamid, Sementara itu, klaster kedua merupakan gabungan Jalan Tol Palimanan-Kanci, Tol Kanci–Pejagan,

Tol Pejagan–Pemalang yang saat ini sudah tersambung hingga Brebes Timur. “Di klaster dua di Palikanci kami akan menambah gardu yang semula tidak aktif menjadi aktif karena semula sistem terbuka menjadi tertutup,” sebut Direktur Operasi Jasa Marga, Christantio, dalam kesempatan yang sama. Selain Ruas Tol Jakarta–Kanci, integrasi pembayaran juga akan dilakukan di ruas Kanci–Pejagan–Pemalang. Waskita Toll Road selaku pengelola ruas tol itu menyatakan kesiapannya melakukan intergrasi karena dari awal sudah membangun gardu tol di setiap gate pintu keluar. Dalam mendukung tol terintegrasi ini, terdapat empat bank yang akan melayani integrasi pembayaran tol di klaster satu dan dua. Yakni Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BCA. n

Membangun Jembatan, Menggerakan Roda Ekonomi

Membangun Jembatan, Menggerakan Roda Ekonomi Jembatan-jembatan itu dibangun demi memperlancar arus barang dan penduduk, memperlancar kegiatan ekonomi.

AK hanya membangun jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)juga tak ketinggalan membangun jembatan. Bangunan infrastruktur yang satu ini

punya peran yang amat vital dalam menggerakkan roda ekonomi. Jembatan mampu menghubungkan dua daerah yang sebelumnya terpisah. Mendekatkan jarak, mempercepat dan memudahkan perjalanan. Pen-

dek kata, jembatan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur yang amat penting. Dalam kurun waktu 2015-2019, pemerintah melalui Kementerian PUPR berencana membangun jembatan sepanjang 29.859 milyar. Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga akan akan melakukan peningkatan jembatan sepanjang 19.951 meter. Hingga tahun lalu (2015), dari target yang sudah dicanangkan itu, Kementerian PUPR telah berhasil membangun 7.970 meter jembatan baru dan 8.084 meter peningkatan jembatan. Khusus untuk tahun ini, Kementerian PUPR mentargetkan dapat membangun jembatan sepanjang 9.196 meter dan mampu melakukan peningkatan jembatan sepanjang 4.751 meter. Sepanjang tahun ini hingga

Jembatan Tayan di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Pontianak.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Konektivitas November 2016, terhitung sudah dua kali Presiden RI, Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan di Indonesia. Pertama, Maret lalu, presiden berkesempatan meresmikan Jembatan Tayan yang melintasi Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menjadi jembatan terpanjang di Pulau Kalimantan. Oleh Presiden, Jembatan yang bentangannya mencapai 1.420 meter ini diberi nama jembatan Pak Kasih Tayan. Panjang bentangan jembatan mencapai 1.420 meter. Jembatan tersebut telah dibangun sejak 2011 dan rampung pada 2016. Pembangunan jembatan “Pak Kasih” merupakan salah satu kegiatan penting untuk mendukung ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan di Kalimantan khususnya Trans Kalimantan, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia dan menjadi salah satu prioritas agenda pembangunan dari pinggiran yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Secara terpisah, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan,

Jembatan Merah Putih yang membentang di Teluk Dalam, Kota Ambon.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

bahwa Jembatan tersebut memiliki panjang 1.650 meter dan terdiri dari dua bentang yaitu Jembatan I sepanjang 430 meter dan Jembatan II sepanjang 1.220 meter. Selain pembangunan Jembatan “Pak Kasih”, dibangun juga jalan akses dengan total panjang 3,72 kilometer yang terdiri dari jalan akses utara sepanjang 0,9 kilometer, jalan pulau sepanjang 0,32 kilometer, serta jalan akses selatan sepanjang 2,5 kilometer. Total biaya konstruksi untuk jembatan dan jalan akses sebesar Rp1,028 triliun. Sebulan kemudian (April 2016), Presiden RI, Joko Widodo kembali meresmikan Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku. Jembatan Merah Putih akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia Bagian Timur. Secara teknis, panjang jembatan tersebut adalah 1.140 meter yang terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu Jembatan Pendekat di sisi Desa Poka sepanjang 520 meter, Jembatan Pendekat di sisi Desa Galala sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter yang merupa-

kan tipe jembatan khusus. Jembatan Merah Putih menggunakan sistem beruji kabel atau cable stayed, dengan jarak antar pilon sepanjang 150 meter. Jembatan Merah Putih dibangun dengan total biaya sebesar Rp772,9 miliar dan dana tersebut termasuk biaya untuk pembangunan bangunan pelengkap yaitu Underpass Jalan Sudirman sebagai tempat berputar kendaraan yang dari dan ke Jembatan Merah Putih. Jembatan yang kini jadi ikon baru Kota Ambon ini membentang melintasi Teluk Dalam Pulau Ambon dan menghubungkan Desa Rumah Tiga (Poka), Kecamatan Sirimau pada sisi utara dan Desa Hative Kecil/Galala, Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Di akhir tahun ini, direncanakan Presiden RI akan melakukan groundbreaking pembangunan dua jembatan. Pertama groundbreaking Jembatan Pancasila–Palmerah yang akan dilakukan dalam rangkaian acara puncak peringatan Hari Nusantara 2016 di Lewoleba pada tanggal 13 Desember 2016 nanti di Kabupaten Lembata. Jembatan Pancasila–Palmerah menghubungkan Larantuka dan Adonara. Groundbreaking kedua rencananya dilakukan untuk pembangunan Jembatan Teluk Kendari, di Sulawesi Tenggara. Konstruksi Jembatan Teluk Kendari merupakan Jembatan cable stayed. Total panjang jembatan utama adalah 474 meter dengan bentang utama sepanjang 200 meter, lebih panjang dari Jembatan Merah Putih di Ambon dan Jembatan Soekarno di Manado. Sepanjang tahun ini, Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk membangun sekitar 70 jembatan gantung di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian jembatan itu sudah selesai dibangun, 20 diantaranya dibangun di Provinsi Banten. “Jembatan gantung ini sangat dibutuhkan warga terutama mereka yang tempat tinggalnya dipisahkan oleh sungai,” kata Menteri Basuki. n

Membangun Rusun di Tapal Batas

Sumatera mulai mengalami kemajuan dalam hal pembebasan lahan dan konstruksinya. Pemerintah menargetkan seluruh ruas jalan Trans Sumatera rampung pembangunannya pada 2019.

Ruas Medan-Binjai Ruas Medan-Binjai didesain sepanjang 16,72 kilometer dan akan dibangun dalam tiga seksi. Pembangunan ruas ini ditangani oleh PT Hutama Karya (persero) dengan total investasi Rp1,604 triliun. Hingga saat ini (September 2016), pembebasan tanah untuk ruas Tol MedanBinjai sudah mencapai 77,92 persen dibandingkan data awal tahun sebesar 69,7 persen, sementara progres konstruksi ruas Tol Medan-Binjai sekitar 19,21 persen. Biaya pembebasan lahan untuk ruas tol ini diperkirakan mencapai Rp495 miliar, sementara biaya konstruksinya sebesar Rp1,294 triliun.

Ruas Medan-KualanamuTebing Tinggi

Jalan di Trans Sumatera.

Trans Sumatera, Terus Dikebut

Pembangunan Tol Trans Sumatera sudah menampakkan kemajuan. Pemerintah mentargetkan seluruh pembangunan jalan tol ini rampung pada 2019.

ALAM pengerjaan jalan Tol Trans Sumatera ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melibatkan BUMN sebagai pelaksananya. BUMN yang dimaksud tentunya perusahaan negara yang terkait dengan bidang konstruksi. Diperkirakan ada lima hingga enam BUMN yang akan terlibat dalam pem-

bangunan jalan ini. Pembangunan Trans Sumatera ini nantinya akan terkoneksi dengan fasilitas umum lainnya di bidang transportasi seperti bandara dan juga pelabuhan. Namun semua itu tidak bisa langsung dibangun, pembangunan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap. Secara umum, beberapa ruas tol yang termasuk Jaringan Tol Trans

PT Jasamarga Kualanamu Toll menjadi BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) dari ruas tol sepanjang 61,7 kilometer ini. Total investasi yang dibutuhkan untuk membangun ruas tol ini adalah Rp4,072 triliun dengan biaya tanah Rp441 miliar dan biaya konstruksi sebesar Rp1,759 triliun. Hingga September 2016, pembebasan ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi mencapai 86,37 persen dan progres konstruksi baru 5,08 persen. Tahun ini, BUJT yang bersangkutan dijadwalkan untuk membangun Seksi I dari tiga seksi ruas tol ini sepanjang lima kilometer. Sementara untuk Seksi II sepanjang 12,8 kilometer dan Seksi III sepanjang 43,9 kilometer akan dibangun pada 2017.

Ruas Pekanbaru-KandisDumai Salah satu dari tiga ruas terpanjang di Jalan Tol Trans Sumatera ada-

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Konektivitas lah ruas Pekanbaru-Kandis-Dumai sepanjang 135 kilometer. Biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dan konstruksi masing-masing adalah Rp974 miliar dan Rp9,532 triliun. PT Hutama Karya dipercaya menjadi BUJT dalam pembangunan ruas tol ini. Investasi yang ditanam senilai Rp17,347 triliun. Saat ini, progres pembebasan lahan baru mencapai 22,23 persen.

Ruas Palembang-Indralaya Ruas Tol ini memiliki panjang 24,48 kilometer, dibangun dalam tiga seksi. Progres ruas tol dengan biaya konstruksi Rp2,631 triliun ini baru mencapai 17,66 persen. Sementara untuk pembebasan lahannya 92,32 persen. Pembebasan lahan ini sendiri membutuhkan dana sebanyak Rp205 miliar. PT Hutama Karya dipercaya untuk menjadi BUJT ruas tol ini Mereka harus merogoh kocek Rp3,301 triliun untuk merealisasikannya.

Ruas Kayu AgungPalembang-Betung Ruas tol ini dibangun sepanjang 111,69 kilometer. Pelaksanaan pembangunan akan terdiri dari tiga seksi dengan total biaya konstruksi Rp9,843 triliun. Untuk pembebasan lahannya, dibutuhkan dana hingga Rp450 miliar. Progresnya sudah 100 persen dan pencanangannya dilakukan pada 23 November 2015 silam. Pembanguanan ruas tol ini menelan total investasi Rp14,435 triliun.

Ruas Terbanggi BesarBakauheni Pemerintah menunjuk PT Hutama Karya sebagai BUJT pembangunan ruas tol terpanjang di Jalur Trans Sumatera. Ruas Tol Terbanggi Besar-Bakauheni sepanjang 155 kilometer ini akan dibangun dalam tiga seksi. Untuk biaya konstruksi dan pembebasan lahan yang diperlukan dalam pembangunan ruas tol ini berturut-turut adalah Rp12,220 triliun dan Rp1,196 triliun.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Pembangunan Terbanggi Besar - Bakauheni.

Hingga September 2016 lalu, 19,84 persen lahan sudah dibebaskan sementara untuk konstruksinya baru 4,53 persen pada saat ini.

Ruas Kisaran-Tebing Tinggi Ruas tol sepanjang 60 kilometer ini membutuhkan investasi untuk pembangunannya sebesar Rp8,7 triliun. Adapun untuk pembebasan lahannya, dialokasikan dana sebanyak Rp442 miliar.

Ruas Palembang-Tanjung Api Api Ruas tol yang juga baru masuk data BPJT per 30 Agustus 2016 adalah Palembang-Tanjung Api Api. Ruas ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya dan bakal dibangun sepanjang 70 kilometer. Total investasi yang digelontorkan mereka adalah 10 triliun.

Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung PT Hutama Karya kembali diper-

caya untuk membangun ruas tol sepanjang 185 kilometer ini. Biaya investasi dan konstruksi ruas tol ini berturut-turut adalah Rp21,95 triliun dan Rp16,65 triliun. Meski ditargetkan rampung pada 2019, namun rencananya, sebagian pembangunan Trans Sumatera yakni sepanjang sekitar 70 kilometer akan selesai lebih cepat yakni pada tahun 2017. Sementara untuk ruas Bekauheni-Kayu Agung diharapkan bisa selesai pada 2018. Semua pihak terus berkordinasi baik dari BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) untuk sesegara mungkin menyelesaikan hambatan yang ada seperti pengadaan tanah, sehingga hal-hal yang menjadi prioritas untuk konstruksi segera dapat dilakukan. Tentunya masyarakat di Sumatera amat menantikan realiasasi dari pembangunan Tol Trans Sumatera ini. n

Membangunan Infrastruktur dengan Harmoni

Membangunan Infrastruktur dengan Harmoni Agar pembangunan bermanfaat secara optimal, infrastruktur bidang PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) harus dibuat harmoni dengan pembangunan kawasan dan sektor-sektor lain, sehingga tidak dilakukan sendiri-sendiri.

AHUN ini dalam ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Kementerian PUPR terus memacu pembangunan infrastruktur. Fokus pembangunan infrastruktur tersebut berbasis pengembangan wilayah, terutama di kawasan-kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan. Pengembangan wilayah tersebut melalui 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dimana didalamnya terdapat kawasan-kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan menjelaskan tentang konsep WPS.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Konektivitas (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kapet), Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang mendorong terwujudnya spesialisasi seperti di kawasan industri. Dalam mendukung konektivitas antar wilayah, pada tahun 2016 ini, Kementerian PUPR membangun jalan baru sepanjang 420 kilometer. Jalan yang sedang dibangun maupun tahap rencana pembangunan tersebut termasuk juga kawasan perbatasan. Khusus untuk program penanganan jalan perbatasan Papua, saat ini total panjang jalan pararel perbatasan mencapai 1.105,08 kilometer. Sementara total panjang jalan terbuka/tembus sepanjang 800,58 kilometer. Untuk mendukung konektivitas, tahun ini Kementerian PUPR juga akan membangun jalan tol sepanjang 26 kilometer. Pembangunan jalan tol tersebut dengan dukungan APBN. Kemudian untuk pembangunan dan peningkatan jembatan sepanjang

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

11.890 meter, fly over, underpass, perlintasan tak sebidang kereta api sepanjang 4.578 meter dan pengadaan lahan jalan bebas hambatan sepanjang 1.920 hektar. Konsep WPS di wilayah pertumbuhan tersebut pada dasarnya, lebih pada keseimbangan pembangunan seluruh Indonesia, karena yang dilihat adalah wilayah pertumbuhan terpadu, wilayah yang sedang berkembang, dan wilayah pertumbuhan baru. Jadi ini sebenarnya konsep ini adalah penajaman terkait pesan Nawa Cita yang kemudian dituangkan di dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR, dengan prinsip bahwa mesin pertumbuhan secara nasional ada di 35 WPS. Ini adalah merupakan pendekatan baru dalam pembangunan infrastruktur. Tidak hanya membangun infrastruktur PUPR terpadu berbasis pengembangan wilayah tapi juga Kementerian PUPR mengajak sektorsektor yang lain membangun dengan berbasis kewilayahan sesuai potensinya. â&#x20AC;&#x153;Jadi kita membangun infrastruk-

tur seperti jalan tol, penyediaan perumahan yang layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan air bersih dan sanitasi serta lainnya,â&#x20AC;? ungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Rido Matari Ichwan. Esensinya, infrastruktur bidang PUPR harus dibuat harmoni dengan pembangunan kawasan dan sektorsektor lain yang didukung sehingga tidak dilakukan sendiri-sendiri. Karena kalau tidak dipadukan dengan pembangunan kawasan, maka tidak mampu memenuhi impact dan out come dengan optimal. n

Jumpa Pers BPIW Kementerian PUPR tentang KSPN

RUU Jasa Konstruksi Terus Digodok Pemerintah dan DPR

RUU Jasa Konstruksi Terus Digodok Pemerintah dan DPR RUU ini jadi prioritas pemerintah, empat menteri, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditugaskan untuk membahas RUU ini.

Pembahasan RUU Jasa konstruksi di DPR RI.

EMERINTAH di awal tahun merespon positif inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang-undang (UU) Nomor 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Respon tersebut diambil mengingat saat ini memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola sektor jasa konstruksi nasional agar menjadi lebih baik serta dan dapat menyesuaikan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. RUU Jasa Konstruksi ini mulai digagas sejak sebelum pemerintahan Jokowi. Upaya tersebut pun berlanjut, dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI 2015. UndangUndang Tentang Jasa Konstruksi menjadi daftar prioritas untuk dilakukan pembahasan. Pembahasan RUU ini dianggap penting oleh pemerintah. Buktinya saja, dalam pembahasannya, Presiden RI, Joko Widodo menugaskan empat menteri untuk membahas RUU Jasa Konstruksi bersama DPR-RI. Keempat kementerian tersebut adalah Kementerian PUPR, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini, Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, yang dibahas bersama dengan Komisi V DPR RI telah memasuki tahap pembahasan pada level panitia kerja (Panja). Selanjutnya, bila ada pembahasan mendalam maka akan dibahas dengan tim perumus atau tim kecil DPR. Kementerian PUPR menilai, saat ini pemberlakuan pengaturan sektor terkait konstruksi memerlukan harmonisasi dengan pemberlakuan UU Ketenagakerjaan, standar internasio-

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Konektivitas nal terkait usaha jasa konstruksi, UU Keprofesian (keinsinyuran dan segera Arsitektural). Kemudian UU terkait sektor jasa konstruksi (ESDM) lalu pemberlakuan UU terkait dengan Pemerintahan Otonomi. Penyelenggaraan jasa konstruksi pun sudah banyak berubah dan semakin besar, investasi konstruksi pun demikian, dan pasar jasa konstruksi semakin terbuka secara global. Dalam perkembangannya, pada Agustus lalu Pemerintah dan Komisi V DPR RI dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi telah sepakat untuk mengakomodir pembentukan lembaga. â&#x20AC;&#x153;Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), kami mengakomodir keinginan bersama, termasuk yang diutarakan anggota Panja Komisi V DPR RI,â&#x20AC;? ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib. Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB, Rini Widyanti mengaku memahami kondisi lembaga di RUU Jasa Konstruksi tersebut. Menurutnya, lembaga tersebut hadir untuk mengakomodir masyarakat konstruksi bukan semata-mata pemborosan kewenangan yang berdampak pada pemborosan anggaran. Kehadiran lembaga yang tercantum dalam RUU tersebut disarankan oleh Kementerian PAN-RB untuk menghindari penyebutan secara eksplisit sebuah lembaga atau wadah ini dengan sebuah nama, karena hal tersebut akan menyulitkan lembaga itu sendiri jika suatu waktu terjadi perubahan mandat. â&#x20AC;&#x153;Hal ini untuk fleksibilitas masyarakat konstruksi itu sendiri jika ke depan ada perubahan atau penambahan mandat kepada lembaga tersebut tidak harus mengubah UU ini (Jasa Konstruksi),â&#x20AC;? ujar Rini. Pemerintah mengusulkan agar lembaga yang mewakili masyarakat konstruksi tersebut merupakan perwakilan dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi, pakar/ahli

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

dari perguruan tinggi, dan instansi pemerintah, serta diusulkan juga dari asosiasi rantai pasok jasa konstruksi. Usulan tersebut pun disetujui DPR, karena pemahaman penyelenggaraan konstruksi yang tidak hanya melibatkan pengguna jasa, badan usaha, pakar dan profesi di sektor konstruksi saja, namun industri pemasok material peralatan pun harus dilibatkan. Selain itu, Panja Komisi V DPR

RI pun menyetujui usulan Kementerian PUPR dalam hal penunjukan langsung, bahwa penyedia jasa dapat ditunjuk langsung bukan hanya untuk penanganan darurat untuk keamanan, pekerjaan yang komplek, pekerjaan untuk keamanan negara/ rahasia, dan pekerjaan skala kecil saja, namun penunjukan langsung pun dapat dilakukan saat kondisi tertentu. n

Kaleidoskop Permukiman dan Perumahan

Kaleidoskop

Permukiman dan Perumahan 2 Desember 2015 Sektor perumahan menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estate Indonesia (REI) Tahun 2015. 16 Desember 2015 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan menyiapkan fasilitas lengkap dalam pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) Rawabebek di Kecamatan Cakung. 11 Desember 2015 Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR menyelenggarakan Urban Greening Forum (UGF) ke-4, di Kampus PUPR. 14 Januari 2016 Pos Lintas Batas Negara, Entikong Rampung Tahun Ini. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya saat ini tengah berupaya menyelesaikan pembangunan 7 buah Pos Lintas Batas Nasional (PLBN). 25 Januari 2016 Kementerian PUPR bangun kampung nelayan di sepuluh kota pada 2016 ini. 27 Januari 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono meresmikan selesainya pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang diperuntukkan bagi Mahasiswa Universitas Pekalongan (Unikal). 28 Januari 2016

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan pengembang membangun 448 unit rumah bersubsidi untuk anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). 3 Februari 2016 Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penyediaan Perumahan, Eko D Heripoerwanto bersama Wakil Kepala Polda (Wakapolda) Metro Jaya, Nandang Jumantara serta Kepala SPN Polda Metro Jaya, Ruslan Ependi meresmikan rumah susun sewa (rusunawa) Sekolah Polisi Negeri (SPN) Polda Metro Jaya (PMJ) di Lido, Bogor. 7 Februari 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, bersama Menteri BUMN, Rini Sumarno, serta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meresmikan pemanfaatan Rusunawa di Gedang Anak Unggaran Timur, Kabupaten Semarang. 9 Februari 2016 Peletakan batu pertama pembangunan pesantren modern internasional Dea Malela, di Pemangong, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dilakukan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bersama Mendikbud (saat itu-red), Anies Baswedan, Wakil Ketua DPD RI, Farouk Mohammad dan Ketua PP Muhamadiyah, Din Syamsudin. 11 Februari 2016 Indonesia-Jepang perkuat pengembangan wilayah berkelanjutan.

kerjasama perkotaan

20 Februari 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, meresmikan Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Darul Ulum di Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 23 Februari 2016 UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disahkan oleh DPR RI. RUU Tapera disahkan menjadi UU oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan III tahun 2015-2016. 1 Maret 2016 Sosialisasi UU Tapera secara insentif mulai dilakukan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan. 2 Maret 2016 Kementerian PUPR akan bangun 700.000 unit rumah untuk MBR di 2016. 8 Maret 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Duta Besar Perancis, Jean Charles Berthonnet Bahas Pengembangan Eco District. 10 Maret 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono meresmikan Rusunawa di Pondok Pesantren Darul Ulum di Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 15 Maret 2016 Pembangunan Rusunawa untuk anggota Brimob Polri Srondol, Semarang, Jawa Tengah telah dilakukan.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Permukiman dan Perumahan

15 Maret 2016 Tahun ini, 15.000 PNS akan mendapat fasilitas pembiayaan perumahan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). 16 Maret 2016 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan telah membangun 251 unit rumah khusus untuk nelayan di lima lokasi di Sulawesi Selatan. 16 Maret 2016 Rusunawa untuk PNS Pemprov Sulsel telah diresmikan. 2 April 2016 Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin meresmikan pembangunan dua tower Rusunawa Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di Sumbawa, NTB. 16 April 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono canangkan pembangunan rumah nelayan berteknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) di Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah.

3 Mei 2016 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan membangun lima Rusun strategis di Jakarta.

10 Juni 2016 120.000 unit rumah, dalam program satu juta rumah, telah terbangun hingga Juni 2016.

4 Mei 2016 Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama Pemerintah Kota Pontianak menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penataan Kawasan Permukiman Nelayan/Tepi Air Beting, Kampung Beting.

14 Juni 2016 Bank Dunia dukung Indonesia bangun berkelanjutan

9 Mei 2016 Kota Pusaka di 11 Kabupaten/Kota Berpotensi Menjadi Warisan Budaya Dunia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 12 Mei 2016 Indonesia dorong kearifan lokal masuk dalam Agenda Baru Perkotaan. 15 Mei 2016 Kementerian PUPR bangun 50 rumah warga miskin dengan teknologi RISHA di Kecamatan Mauk, Tangerang. 15 Mei 2016 53 Kabupaten/Kota berkomitmen lestarikan Urban Heritage.

24 April 2016 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun satu twin block Rumah Susun Sewa untuk mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana (Unipa) Surabaya.

17 Mei 2016 Kota Yogyakarta dipilih menjadi salah satu tempat penyelenggaraan diskusi bertema â&#x20AC;&#x153;Inclusive Citiesâ&#x20AC;?, karena dinilai berhasil menjadi kota yang inklusif.

25 April 2016 Presiden RI, Joko Widodo teken Inpres Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.

18 Mei 2016 Kementerian PUPR pada 2016 ini akan membedah 450 rumah warga Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

27 April 2016 Tangani permukiman kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya adakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 269 Kabupaten/Kota.

22 Mei 2016 Kementerian PUPR Bangun 200 unit Rumah Khusus di kawasan perbatasan, Sebatik Barat.

28 April 2016 Kementerian PUPR akan bedah 100 rumah di tiap lokasi wisata.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

9 Juni 2016 Menteri PUPR resmikan pembangunan Rusun Jakabaring untuk dukung Asian Games 2018.

Pemerintah perkotaan

22 Juni 2016 Pemerintah (Kementerian PUPR) susun Kertas Kerja Indonesia Untuk Agenda Baru Perkotaan, dalam rangka menuju konferensi Habitat III di Quito, Ecuador pada Oktober 2016. 26 Juni 2016 Menteri PUPR resmikan 100 unit Rumah Khusus di Argapura, Jayapura Papua. 28 Juni 2016 Pemerintah dan pengembang tanda tangani kesepakatan bersama pembangunan Kota Maja. 22 Juli 2016 Kementerian PUPR berkomitmen kembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan. 25 Juli 2016 Surabaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan PrepCom3 for United Nation (UN) Habitat III, yang berlangsung 25-27 Juli 2016. Sejumlah ide ditawarkan Indonesia untuk dinegosiasikan dalam perumusan Zero Draft New Urban Agenda dalam pertemuan ini. 25 Juli 2016 Kementerian PUPR bangun 11 rumah susun (Rusun) di Sulawesi Selatan. 28 Juli 2016 Pembangunan Kota Cerdas Berkelanjutan mengacu pada 35 WPS. 29 Juli 2016 Badan Pengembang Infrastruktur Wilayah (BPIW) luncurkan Buku Terjemahan dari PBB terkait Perencanaan Perkotaan.

Kaleidoskop Permukiman dan Perumahan

5 Agustus 2016 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ) lakukan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Jabodetabek. 22 Agustus 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono meresmikan groundbreaking Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di Sentraland Bekasi, sekaligus meresmikan penghunian Rusunami Kemayoran dan Bekasi. 23 Agustus 2016 170 unit Rusun Pekerja Tamanan Bantul, D.I.Y, siap dihuni. 25 Agustus 2016 Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2016 tahun ini terasa istimewa setelah sehari sebelumnya pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk MBR. 31 Agustus 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, meresmikan penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kel. Parakan Kauman, Kec. Parakan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah. 2 September 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono lakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk PNS, TNI/Polri dan MBR di Sorong. 14 September 2016 Kementerian PUPR dukung pengembangan infrastruktur Kota Bandung. 15 September 2016 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan bangun 12.760 unit rusun di 2017. 30 September 2016 18.000 unit rumah akan dapat bantuan PSU di 2017.

3 Oktober 2016 Peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) tahun ini jatuh pada tanggal 3 Oktober 2016. UN-Habitat menetapkan tema untuk HHD tahun ini adalah ‘Housing At The Centre’, atau ‘Perumahan Penggerak Kota Berkelanjutan’. 10 Oktober 2016 598 Rumah Di Kab. Kuningan mendapat bantuan Bedah Rumah atau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. 11 Oktober 2016 Kementerian PUPR akan bangun 5.000 unit rumah TNI/Polri di 2017. 14 Oktober 2016 Hingga Oktober 2016, terbangun 415.000 unit rumah, dalam Program Satu Juta Rumah. 17 Oktober 2016 Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, hadir mengikuti Konfrensi Habitat III di Quito, Ecuador pada 17 – 20 Oktober. 28 Oktober 2016 Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun 105 unit rumah khusus (rusus) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun ini. 31 Oktober 2016 Hari Kota Dunia: Membangun Kota Berkarakter Dengan Gotong Royong. Mulai tahun ini, negara-negara di dunia memperingati Hari Kota Dunia yang ditetapkan pada 31 Oktober oleh Majelis Umum PBB. Hari Kota Dunia 2016 mengangkat tema “Inclusive Cities, Shared Development” atau “Gotong Royong Membangun Kota Untuk Semua”. 2 November 2016 Kementerian PUPR Kembangkan Dua Kawasan Metropolitan Baru. Yaitu Palembang Raya dan Bitung–Minahasa –

Manado (Bimindo). 4 November 2016 Kota Mandiri Bakal Hadir di Koya, Jayapura Sebelum Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. 7 November 2016 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) siapkan strategi untuk membangun Perkotaan Berkelanjutan. 14 November 2016 Pameran Rumah Rakyat 2016 Jakarta capai transaksi Rp42 Miliar. 16 November 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, tinjau hunian tetap Program Stimulus Perumahan Pasca Erupsi Merapi. 16 November 2016 Kementerian PUPR programkan pembangunan infrastruktur untuk Pengembangan Kota baru Publik Sofifi di Maluku Utara pada 2018. 22 November 2016 424 Kabupaten/Kota telah miliki Peraturan Daerah bangunan gedung. 27 November 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, meresmikan Prototipe Rumah Apung yang dipergunakan sebagai Balai Pertemuan Warga dan Rumah Baca pertama di Indonesia, di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah. 28 November 2016 Kementerian PUPR akan bangun terowongan di Curug Jompong untuk atasi banjir Bandung. 5 Desember 2016 Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR akan memberikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi yang dibangun oleh para pengembang pada 2017. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Permukiman dan Perumahan

Bakal Berjalan Lebih Cepat Di sahkannya Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Paket Kebijakan Ekonomi XIII dapat menjadi pendorong untuk mempercepat pembangunan rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

AHUN ini merupakan tahun ke dua program pembangunan satu juta rumah untuk rakyat. program ini digulirkan pemerintah untuk mengatasi backlog atau kekurangan tempat tinggal yang menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) mencapai 13,5 juta unit di tahun 2015. Itu sebabnya kemudian sektor perumahan dan permukiman menjadi perhatian utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2015-2019, bidang perumahan dan permukiman menjadi perhatian utama beserta dua bidang lain yakni kedaulatan pangan atau ketahanan air dan konektivitas. â&#x20AC;&#x153;Sekarang ini, setelah dua tahun program satu juta rumah, backlog kita survei terakhir ada 11,4 juta, sebelumnya dideklarasi 13,5 juta,â&#x20AC;? ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Jakarta. Data terakhir dari Kementerian PUPR menyebutkan, hingga Oktober 2015, telah membangunan 415.000 unit rumah hingga Oktober 2016 dalam Program Satu Juta Rumah. Kementerian PUPR pun optimis jumlah rumah terbangun pada tahun ini bisa melebihi pencapaian pada 2015 lalu. Meskipun hingga Oktober pembangunan rumah baru mencapai sekitar 40 persen dari target, Syarif

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Kami tetap berharap pembangunan rumah bisa lebih baik pencapaiannya dari tahun lalu. Ya minimal hingga tiga bulan ke depan bisa lebih dari 700.000 unit rumah terbangun.

Burhanuddin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR berharap, para pemangku kepentingan perumahan tetap bersemangat melaksanakan pembangunan rumah bagi masyarakat khususnya MBR. â&#x20AC;&#x153;Kami tetap berharap pembangunan rumah bisa lebih baik pencapaiannya dari tahun lalu. Ya minimal hingga tiga bulan ke depan bisa lebih dari 700.000 unit rumah terbangun.â&#x20AC;? jelasnya. Syarif menambahkan bahwa anggaran untuk perumahan terus naik. Pada 2015 lalu anggaran untuk perumahan sebesar Rp7,7 triliun, kemudian pada 2016 anggaran meningkat menjadi Rp8,1 triliun. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah semakin serius untuk membangun sektor perumahan untuk rakyat. Di sektor pembangunan perumahan, tahun ini ada dua moment yang patut dicatat sebagai peristiwa penting. Tahun ini, ada sejarah baru yang tercatat dari sektor perumahan, yakni disahkannya UU Tapera (pada Februari lalu. Melalui UU ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong menyelesaikan masalah kekurangan penyediaan rumah (backlog) di Indonesia. Sebelum menjadi UndangUndang, RUU mengenai Tapera sendiri sudah mulai dibahas sejak 2012.

Bakal Berjalan Lebih Cepat

Pameran rumah subsidi di Jakarta.

Tapera merupakan kebijakan untuk pengumpulan dana berdasarkan prinsip gotong royong. Seluruh lapisan masyarakat, mulai dari yang berpenghasilan rendah, menengah, hingga tinggi, semuanya mengiur ke Tapera. Sementara yang bisa menggunakan Tapera ini hanya mereka yang tergolong MBR dan yang belum memiliki rumah. Peruntukkannya, digunakan membeli rumah, merenovasi rumah ataupun untuk membangun rumah. Sebenarnya, ada tiga fungsi yang ada pada Tapera. Pertama, sumber pembiayaan perumahan. Kedua, sebagai jaminan hari tua (JHT). Ketiga, distribusi subsidi. maksudnya adalah, mereka yang berpenghasilan menengah dan tinggi mensubsidi

MBR. Dari tiga fungsi tersebut, dua diantaranya yang paling menonjol. Tapera sebagai sumber pembiayaan perumahan dan sebagai JHT. Peristiwa kedua adalah lahirnya Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pket kebijakan tersebut dibuat untuk makin memperkuat dan mempercepat teralisasinya target Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah. â&#x20AC;&#x153;Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah,â&#x20AC;? kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII. Tujuan dari Paket Kebijakan Eko-

nomi XIII adalah untuk memberikan kemudahan pembangunan rumah dalam aspek perizinan, jumlah izin yang diurus dan waktu pengurusan perizinan akan menjadi lebih singkat dari yang semula 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin. Jumlah hari permohonan perizinan pun lebih singkat yang tadinya lebih dari 700 hari menjadi 44 hari saja. Selain mengurangi jumlah izin dan waktu perizinan, biaya perizinan juga mengalami pemotongan sebesar 70 persen dari biaya sebelumnya. â&#x20AC;&#x153;Biayanya pun diharapkan hanya akan menjadi 30 persen dari biaya sebelumnya,â&#x20AC;? ucap Menteri Basuki. Ia berharap, dengan percepatan deregulasi perizinan tersebut, pembangunan perumahan akan berjalan lebih cepat sesuai dengan target. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Permukiman dan Perumahan

Ada Risha di Kampung Nelayan Tahun ini kampung nelayan di 10 kota akan direvitalisasi. Melalui program ini pemerintah ingin mengubah kesan kumuh di sentra pemukiman nelayan.

AHUN ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan akan membangun kampung nelayan di sepuluh kota di seluruh Indonesia. Di awal tahun baru di tiga kota yang akan ditangani yaitu di Bengkulu, Tegal, dan Pontianak, tujuh lainnya

baru desain. Program ini akan ditangani oleh Direktorat Jendral Cipta Karya (Ditjen CK). Seperti diketahui, program ini merupakan bentuk tindak lanjut dari instruksi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang tahun lalu memerintahkan Kementerian PUPR untuk merevitalisasi kawasan kumuh, khususnya di perkampungan nelayan.

Saat itu, Presiden Jokowi menginginkan setidaknya 10 kampung nelayan, seperti di Belawan, Tegal, dan Pekalongan untuk direvitalisasi. Melalui penataan kampung nelayan, Presiden Jokowi berkomitmen ingin mengubah kesan kumuh di sentra pemukiman nelayan. Pembangunan Kawasan Kumuh Kampung Melayu di kota Bengkulu dilakukan dengan pekerjaan peningkatan kualitas jalan Lapen (Lapis Penetrasi Makadam). Jalan dengan lebar 3,5 meter, panjang 1.290 meter dan menelan biaya senilai Rp9,8 milyar. Pembiayaan tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2015. Sementara itu di Pontianak, kampung nelayan yang akan ditata adalah Kampung Tambelan Sampit di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah kampong ini mencapai sekitar 7 Ha. Kawasan ini dinyatakan kumuh FOTO: PUSKIM.PU.GO.ID

Pemasangan modul Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) di Cilacap. Jawa Tengah.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Ada Risha di Kampung Nelayan

berdasarkan Surat Keputusan Walikota tertanggal 7 Mei 2015. Kondisi fisik kawasan ini berdasarkan data Dirtjen CK cukup mengkhawatirkan, lantaran tak ada saluran drainase maupun saluran air limbah. Kawasan yang didominasi bangunan semi permanen ini juga tidak memiliki fasilitas pengolahan sampah bahkan tak memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara pada april lalu, Kementerian PUPR telah mencanangkan pembangunan rumah nelayan di Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah, dengan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat(Risha). Pencanangan dilakukan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (16/4). Teknologi Risha merupakan hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR. Menteri Basuki mengatakan, ru-

mah nelayan dibangun dengan ukuran 58 m2 yang terdiri dari dua lantai. Di samping fungsi sebagai rumah, juga berfungsi sebagai tempat kerja di lantai bawah. “Pak Bupati mengusulkan, sebanyak 200 unit namun tahun ini akan dibangun sebanyak 30 unit dulu. Nantinya, aset ini akan dihibahkan kepada Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Jepara,” ujarnya. Selain membangun rumah, Kementerian PUPR juga memberikan pelatihan kepada warga cara mencetak dan memasang komponen rumah Risha, “Selain bisa membangun (Risha) di sini, nantinya bisa membangun di daerah lain,” katanya. Risha merupakan teknologi membangun rumah sistem pra cetak yang sederhana, cepat dan tahan gempa yang telah diterapkan di berbagai daerah, termasuk di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebanyak 10.000 unit sebagai bagian dari rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami. n

Pembangunan rumah nelayan layak huni.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Permukiman dan Perumahan

Membangun Rusun di Tapal Batas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga turut membangun rumah dan menata pemukiman di kawasan perbatasan. Rumah tersebut ditujukan untuk tempat tinggal para anggota TNI/Polri serta para pekerja di perbatasan.

AHUN 2016 ini, Kementerian PUPR mengalokasikan pembangunan rumah khusus sebanyak 5.996 unit. Penerima manfaat bantuan rumah khusus meliputi penduduk kawasan perbatasan, wilayah terpencil, nelayan, serta aparat negara terutama yang bertugas di daerah perbatasan.

Pembangunan rumah khusus merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Pemerintah untuk mengurangi 13,5 juta keluarga yang belum memiliki rumah di tahun 2014 menjadi 6,8 juta unit di 2019. Pembangunan didaerah perbatasan terus dilakukan pemerintah. Seperti pada Mei lalu, Kementerian PUPR me-

lalui Direktorat Jenderal Penyediaan (Ditjen) Perumahan terus mendorong terlaksananya pembangunan rumah khusus bagi masyarakat, pegawai pemerintah serta anggota TNI/ Polri yang bertugas di daerah perbatasan. Program penyediaan rumah khusus tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas kerja serta penyediaan perumahan layak huni di daerah perbatasan. Daerah perbatasan saat ini bukan hanya dipandang sebagai kawasan tapal batas negara saja, namun juga sebagai kawasan etalase yang mencerminkan kondisi Indonesia. Itu sebabnya, Kementerian PUPR tidak main-main untuk melaksanakan pembangunan daerah perbatasan. â&#x20AC;&#x153;Selain infrastruktur, pembangunan rumah untuk masyarakat serta petugas di daerah perbatasan juga penting untuk dilaksanakan,â&#x20AC;? ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR (saat itu-red), Syarif Burhanuddin, di sela-sela peFOTO: DETIK.COM

Pembangunan infrastruktur di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kaltara.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Membangun Rusun di Tapal Batas

ninjauan hasil pembangunan rumah khusus di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. Di kawasan perbatasan, tidak hanya rumah khusus anggota TNI/Polri yang dibangun. Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan juga melakukan revitalisasi terhadap bangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk para pekerja di daerah perbatasan yang berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Revitalisasi bangunan Rusunawa pekerja di daerah Nunukan ini, merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur dan perumahan bagi warga di perbatasan Indonesiaâ&#x20AC;&#x201C;Malaysia. Rusunawa pekerja yang dibangun ini lokasinya sangat strategis karena dekat dengan pelabuhan Sei Jepun yang digunakan oleh para TKI saat hendak pulang ke Indonesia. Harapannya, bangunan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal para pekerja di Provinsi Kalimantan Utara dan sebagai tempat singgah bagi para TKI yang pulang dari Malaysia.

Menpupr sedang meninjau pembangunan di perbatasan.

Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana sekitar Rp7 Miliar untuk merevitalisasi dua twin block Rusunawa yang memiliki kapasitas masing-masing 96 kamar. Nantinya, Rusunawa yang berlokasi dipinggir pantai tersebut juga akan dibangun pagar pembatas sehingga keamanan dan kenyamanan para penghuni bisa lebih baik. Kementerian PUPR juga berharap Pemda juga dapat turut merawat bangunan ini karena memang sangat bermanfaat agar fasilitas perumahan di perbatasan tidak kalah dengan negara tetangga. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Permukiman dan Perumahan

Poin Penting Agenda Baru Perkotaan, Urbanisasi Berkelanjutan Diperkirakan pada 2035 nanti, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 305 juta, sekitar 67 persen penduduk akan tinggal di daerah perkotaan.

Menteri PUPR saat menjadi pembicara di acara Habitat III.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

KHIRNYA, pertemuan konferensi Habitat sedunia yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali resmi dibuka oleh dibuka Mr. Raffael Correa, selaku Presiden Konferensi di Quito, Ekuador pada 17 Oktober lalu. UN Conference on Housing & Urban Development atau lebih dikenal dengan Habitat III berlangsung pada 17-20 Oktober. Dalam konferensi ini akan disepakati Agenda Baru Perkotaan atau New Urban Agenda (NUA) untuk 20 tahun kedepan yang menjadi panduan dalam pembangunan perkotaan dunia.

Poin Penting Agenda Baru Perkotaan, Urbanisasi Berkelanjutan

Konferensi yang berlangsung selama empat hari ini diikuti setidaknya oleh 50,000 delegasi dan partisipan dari 140 negara, diantaranya 11 Presiden, ratusan Menteri dan pejabat tinggi pemerintahan, 200 Walikota dari seluruh dunia, unsur akademisi, perwakilan LSM, swasta, serta para remaja yang akan mengadopsi New Urban Agenda sebagai platform dan panduan universal yang berorientasi aksi nyata untuk pembangunan permukiman dan perkotaan 20 tahun ke depan dalam menciptakan kota yang adil dan berkelanjutan. Sebagai pemimpin delegasi Indonesia di Konfrensi UN Habitat III di Quito, Ekuador, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, diberi kesempatan menyampaikan pandangannya. Menurut Menteri PUPR, Indonesia berkepentingan

dengan penyelenggaraan UN Habitat III ini karena NUA menentukan arah kebijakan dan program pembangunan permukiman dan perkotaan 20 tahun ke depan di Indonesia. Anggota delegasi Indonesia lainnya yakni Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk PBB, Dian Triansyah Djani, Duta Besar RI untuk Ekuador, Diennaryati Tjokrosuprihatono, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial dan Budaya, Lana Winayanti, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, dan Deputi Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Arifin Rudiyanto. Menteri Basuki menambahkan, kehadiran delegasi Indonesia di Quito dalam rangka mengawal draft New Urban Agenda (NUA) atau Agenda Baru Perkotaan. Indonesia berperan aktif sejak awal perumusan NUA, termasuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Preparatory Committee Meeting 3 di Surabaya tanggal 25 hingga 27 Juli 2016 lalu, yang dihadiri oleh 142 negara sebagai ajang perundingan terakhir dan menghasilkan Surabaya Draft sebelum NUA diadopsi oleh seluruh negara peserta UN Habitat Conference III di Quito saat ini. “Dalam New Urban Agenda ini kita sadar bahwa urbanisasi adalah keniscayaan tetapi harus dikendalikan dengan perencanaan dan metoda pembiayaan pembangunan permukiman dan perkotaan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan di setiap kota,” jelasnya. Menurutnya proses menuju Habitat III ini telah memberikan kesempatan untuk memahami realitas dan keragaman urbanisasi di berbagai negara, terutama kaitannya dengan Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan. “Kita harus menyoroti relevansi dan interkoneksi antara pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda/NUA) dengan komitmen internasional tertinggi dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Addis Ababa Action Agenda, Kerangka Sendai dalam Pengurangan Risiko Bencana, dan Kesepakatan Paris,” katanya. Menteri Basuki berharap, konferensi ini dapat fokus pada bagaimana menerapkan NUA dalam jangka panjang dan bagaimana untuk menerjemahkan visi ke dalam tindakan. Salah satu topik diskusi adalah bagaimana indikator dari NUA terhubung dengan indikator sasaran pembangunan berkelanjutan atau The Sustainable Development Goals

Aktivitas di salah satu stan pada pertemuan Habitat III.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Permukiman dan Perumahan

Delegasi Indonesia di Habitat III, Quito.

(SDGs), termasuk SDG 11 mengenai perkotaan dan pemukiman. â&#x20AC;&#x153;Indonesia sendiri telah mendirikan Sekretariat Nasional untuk SDGs. Kami sedang dalam proses meratifikasi hukum untuk mendukung pelaksanaan SDGs di tingkat nasional dan lokal, dan membangun platform untuk partisipasi pemangku kepentingan. Indonesia percaya keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan SDGs,â&#x20AC;? jelasnya. Oleh karenanya, Menteri Basuki juga mengatakan pentingnya menyelesaikan dokumen hasil Konferensi UN Habitat III yang dapat di adopsi. Indonesia siap melaksanakan NUA, dan menawarkan untuk berbagi praktik terbaik dan pelajaran dalam perumahan dan pembangunan infrastruktur. Kolaborasi selatan-selatan dan kemitraan internasional penting seperti yang ditunjukkan melalui kontribusi Indonesia di Pusat Kawasan Asia Pasifik (Asia Pacific Regional Center) pada isu strategi lintas perbatasam, seperti pengelolaan air, mengurangan resiko bencana, mobilitas perkotaan dan konektivitas, energi dan perlindungan lingkungan.

Sekjen UN Habitat Apresiasi Peran Aktif Indonesia Dalam Habitat III Menteri Basuki, pada hari terakhir Konferensi UN Habitat III melakukan beberapa pertemuan dengan sejumlah tokoh penting yakni Joan Clos (Direktur Eksekutif UN Habitat yang juga Sekjen Habitat III), Maria de Los

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Angeles Duarte (Menteri Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Ekuador), Eric Solheim (Direktur Eksekutif UNEP yang juga Mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia), dan Franz-B Marre (Kepala Divisi Pengembangan Perkotaan, Air, dan Transportasi - Kementerian Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi Federal Jerman). Dalam setiap pertemuan turut hadir anggota delegasi Indonesia lainnya yakni Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani, Duta Besar RI untuk Ekuador Diennaryati Tjokrosuprihatono, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial dan Budaya Lana Winayanti. Joan Clos kepada Menteri Basuki menyampaikan terima kasihnya atas peran aktif Indonesia dalam proses Habitat III, baik sebagai anggota Prepcom3 Regional Asia Pasifik, negosiasi antar bangsa hingga dalam penyelenggaraan Prepcom3 di Surabaya, Juli lalu yang menciptakan basis yang sangat kondusif untuk perjalanan adopsi New Urban Agenda. Joan Clos juga meminta dukungan Indonesia dalam evaluasi pelaksanaan satu tahun Agenda Baru Perkotaan atau New Urban Agenda kedepan. Hal ini juga membuka peluang para praktisi dan tenaga ahli Indonesia untuk mendukung UN Habitat. Dalam kesempatan tersebut, Joan Clos juga menyampaikan tiga instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan, yakni regulasi yang jelas dan mendu-

Poin Penting Agenda Baru Perkotaan, Urbanisasi Berkelanjutan

kung, perencanaan dan perancangan perkotaan yang terpadu, serta pengembangan skema pembiayaan untuk pembangunan perkotaan. Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Menteri Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Ekuador, Menteri Basuki menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Ekuador sebagai tuan rumah atas suksesnya penyelenggaraan Konferensi UN Habitat III. Menurutnya, sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa banyak kesamaan antara Indonesia dengan Ekuador yakni mengalami gempa bumi sehingga sangat dimungkinkan untuk dibuka kerjasama dalam hal mitigasi bencana. Pada hari yang sama, Menteri Basuki juga menerima kunjungan dari Direktur Eksekutif United Nations Environment Programme (UNEP) yang membahas mengenai kebijakan mengenai lingkungan hidup dalam rangka

mendorong pembangunan berkelanjutan. Menteri Basuki menanyakan kepada Eric Solheim yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia terkait perkembangan Green Climate Fund. Green Climate Fund adalah sebuah mekanisme pendanaan iklim yang beroperasi di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Pada kesempatan tersebut, Eric Solheim memberikan masukan antara lain perlunya identifikasi apa yang ingin dicapai, pemerintah juga harus menjadi terdepan dalam prosesnya, dan mencari jaringan partner potensial. Dalam pertemuan dengan Franz-B Marre, Menteri Basuki menyampaikan bahwa Indonesia telah siap melaksanakan NUA diantaranya dengan kesiapan di bidang kelembagaan dimana Bappenas yang akan menjadi focal point NUA dengan didukung oleh Sekretariat Nasional Habitat yang sudah terbentuk. Namun tantangan yang dihadapi adalah perlunya penguatan peran Pemerintah Daerah dalam implementasi NUA. Ditambahkannya, untuk mengukur keberhasilan NUA tidak hanya dari indikator yang terukur, tetapi juga tingkat prosperity atau liveability yang dapat diukur melalui survei kepuasan masyarakat. n

Pertemuan bilateral dengan delegasi Korea Selatan.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Permukiman dan Perumahan

Fasilitator Menyampaikan Hasil Draft Baseline 100-0-100.

Butuh Peran Serta Masyarakat, Sukseskan 100-0-100 Untuk mencapai target 100-0-100 pada 2019 mendatang, tidak hanya dibutuhkan peran pemerintah saja, seluruh masyarakat punya andil agar target tersebut bisa dipenuhi.

PAYA pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bidang Cipta Karya (CK) memang cukup berat. Meski demikian, Direktorat Jenderal CK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis dapat mencapai target yang dikenal dengan

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

100-0 -100 atau target 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Karena itu, perlu didorong optimalisasi perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan pengendalian. Target 100-0-100 yang mulai dikenalkan oleh Kementerian PUPR adalah target yang tercantum dalam

rancangan RPJMN 2015-2019. Untuk bisa mencapai target tersebut, Ditjen CK dituntut untuk meraih rata-rata capaian 6 persen sampai 7 persen per tahun bidang air minum dan sanitasi, dibandingkan capaian 25 tahun sebelumnya yang rata-rata hanya 3 persen per tahun. Ditjen CK terus berupaya meningkatkan penyediaan prasarana dan sarananya di seluruh Indonesia namun pembangunannya tidak hanya masalah infrastruktur melainkan juga perlu dukungan dari seluruh stakeholder. Dalam hal penyediaan infrastruktur air minum, berdasarkan data Di-

Butuh Peran Serta Masyarakat, Sukseskan 100-0-100

tjen CK, capaian di awal tahun 2016 sebesar 71,05 persen dari target 100 persen pada tahun 2019. Target tersebut akan dicapai melalui berbagai program, antara lain pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) regional, pembangunan SPAM perkotaan, SPAM berbasis masyarakat, SPAM di kawasan khusus, SPAM PDAM terfasilitasi, dan SPAM nonPDAM terfasilitasi. Sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan SPAM regional pada lima kawasan, SPAM perkotaan sebesar 9.295 liter/detik untuk 929.450 sambungan rumah, SPAM berbasis masyarakat sebesar 1.929 liter/detik untuk 937.280 sambungan rumah, SPAM di kawasan khusus sebesar 2.056 liter/detik untuk 515.640 sambungan rumah, PDAM terfasilitasi sebanyak 56 PDAM dan 788 kawasan, dan non-PDAM di 262 kawasan. Untuk penyediaan infrastruktur sanitasi, capaian sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar 62 persen, dan untuk mencapai target 100 persen pada tahun 2019 akan dilakukan program pengolahan air limbah skala regional, skala kota, dan skala kawasan, pengolahan air limbah khusus, pembangunan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah, dan pembangunan drainase lingkungan. Pada tahun 2015 telah tercapai pembangunan pengolahan air limbah skala regional bagi 172.510 kepala keluarga, pengolahan air limbah skala kota bagi 489.220 kepala keluarga, pengolahan air limbah skala kawasan bagi 448.320 kepala keluarga, pengolahan air limbah khusus bagi 39.500 kepala keluarga, dan pembangunan TPA di 123 kabupaten/kota, serta pembangunan drainase dengan total seluas 2.650 hektare. Sedangkan untuk tahun 2016, target pembangunan pengolahan air limbah skala regional untuk 2.350 kepala keluarga, pengolahan air limbah skala kota bagi 604.930 kepala keluarga, pengolahan air limbah skala kawasan untuk 60.185 kepala keluarga, pengolahan air limbah khusus untuk 2.825 kepala

Membuang sampah masih sembarangan.

keluarga, dan pembangunan drainase lingkungan dengan total seluas 427 hektare. Sementara itu, untuk penanganan kawasan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kawasan permukiman kumuh yang ada di Indonesia yaitu seluas 38.431 hektare, terdiri dari 23.473 hektare berada di wilayah perkotaan dan 11.957 hektare di wilayah perdesaan. Untuk itu, khusus untuk wilayah perkotaan, Ditjen CK melaksanakan berbagai program penanganan permukiman kumuh antara lain, sinergi penyusunan perencanaan penanganan kumuh dengan pemerintah daerah atau Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) di 93 kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 68 kabupaten/kota melalui sumber pendanaan APBN. Program tersebut dilaksanakan melalui pendanaan pinjaman luar negeri (World Bank dan Islamic Development Bank), APBN, dan APBD dilaksanakan kegiatan National Slum Upgrading Program (NSUP)-Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan Neighborhood Upgrading and Shelter Project 2 (NUSP-2). Dalam meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pe-

merintah daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020 upaya strategis Ditjen CK adalah melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program tersebut akan dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten/kota pada 11.067 kelurahan/desa. Sasaran program ini adalah menangani kawasan permukiman kumuh seluas 23.000 hektare dengan berdasarkan surat keputusan tentang kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah. Untuk tahun 2016, dilakukan peningkatan kualitas permukiman pada 813 kelurahan/desa dengan dana sebesar Rp114 miliar dan sebesar Rp7,5 miliar untuk pengembangan ekonomi lokal pada 15 kabupaten/kota. Sementara itu, Pengamat Perkotaan, Amir Hamzah mengatakan, gerakan 100-0-100 tidak akan mungkin berjalan dengan baik apabila kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat tidak dikembangkan. â&#x20AC;&#x153;Oleh karena itu, hal penting ke depan adalah setiap kebijakan pemerintah harus didukung program sosialisasi dalam rangka menyadarkan masyarakat, agar tingkat partisipasi mereka (masyarakat) makin hari makin tinggi, sehingga mereka betul-betul sadar bahwa pengorbanan yang kita lakukan saat ini untuk memberikan manfaat pada hari-hari mendatang,â&#x20AC;? katanya. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Permukiman dan Perumahan

Suasana taman bermain di Kampung Deret di Jakarta.

Menghapus Kawasan Kumuh Melalui KOTAKU Melalui Gerakan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), dalam kurun waktu 2016-2020 kawasan kumuh yang ada di 269 kota/kabupaten akan dihilangkan.

EMBANGUNAN yang tanpa melibatkan peran serta masyarakat akan menjadi pembangunan yang mubazir. Maksudnya, infrastruktur yang dibangun tersebut tidak memperhatikan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Untuk itulah, November lalu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mu-

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

lai meluncurkan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) bidang PUPR. Perlu diketahui Program IBM bidang PUPR terdiri dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)/Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPST 3R), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Neighborhood Upgrading and Shelter

Project Phase 2 (NUSP Phase 2), Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TAI) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Direktur Jenderal Dirjen Cipta Karya (Dirjen CK) Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan, gerakan KOTAKU ini menjadi salah satu yang utama dalam program IBM. Dengan Gerakan KOTAKU, kawasan kumuh di 34 provinsi yang tersebar di 269 kota/kabupaten dan 11.076 kelurahan/ desa dengan luas 23.656 hektar akan dihilangkan kumuhnya mulai dari ta-

Menghapus Kawasan Kumuh Melalui KOTAKU

hun 2016 hingga 2020. Sri Hartoyo menegaskan, Program Kotaku ini sebenarnya diselenggarakan dalam rangka mendukung gerakan 100-0-100 diperkotaan dengan tahun pelaksanaan 2016-2020. â&#x20AC;&#x153;Tujuannya adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan,â&#x20AC;? ujarnya. Lingkup kegiatan ini sangat komprehensif, mulai dari penyiapan kelembagaan, strategi dan kebijakan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh, dukungan dan pelaksanaan dan bantuan teknis, dan dukungan untuk kondisi darurat bencana. Pembiayaan untuk Gerakan Kotaku didukung oleh Islamic Development Bank (IDB), Bank Dunia dan Asian Infrastructure Investment Bank dengan nilai total US$760 juta atau sekitar Rp10 triliun. Disamping itu juga ada pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, swadaya masyarakat yang bersifat gotong royong dan pihak swasta lainnya. Manfaat yang dapat dipetik dari Program KOTAKU ini diantaranya adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh. Lalu terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan tingkat kota dan kelurahan di 269 kota/kabupaten terkait dengan upaya pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh. â&#x20AC;&#x153;Dalam program ini, selain memperbaiki lingkungan yang kumuhkumuh di perkotaan, maka sesuai dengan UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Permukiman, kita juga wajib melakukan upaya pencegahan,â&#x20AC;? tambah Sri Hartoyo. Upaya pencegahan itu dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian seperti dengan pemberdayaan masyarakat agar mengatur lingkungannya sendiri, sehingga tidak ada kawasan kumuh baru dan mengawasi juga perizinan IMB (Izin Mendirikan

Perkampungan kumuh di tengah kota

Bangunan). Program ini juga dapat memberi lapangan pekerjaan bagi sekitar 204.000 orang.

Peran Penting Pemerintah Daerah Dari data yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, dari 269 kota/kabupaten dan 11.076 kelurahan/desa, yang sudah ditetapkan, pemerintah daerah yang memiliki permukiman kumuh itu ada di 2.500 kelurahan, sisanya tidak ada kekumuhan signifikan, sehingga kegiatannya bukan peningkatan namun pencegahan. Pada pelaksanaan Program KOTAKU, peran pemerintah kota/kabupaten sangat strategis dan penting sebagai pengendali program di wilayahnya. Karena pemerintah kabupaten/kota berperan sebagai regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunan permukiman dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah juga memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan penanganan permukiman kumuh skala

lingkungan diwilayahnya. Peran lainnya, membangun kolaborasi antar pelaku, program dan pendanaan dalam upaya percepatan penanganan kumuh perkotaan yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan, pemeliharaan dan keberlanjutan. Serta membangun atau menguatkan peran kelembagaan daerah dalam penangan Pendekatan berbasis masyarakat juga telah terbukti sukses dilaksanakan salah satunya melalui kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK). Berdasarkan pengalaman merehabilitasi dan merekonstruksi pascagempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), gempa dan tsunami Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah dan Jawa Barat pada 2006, serta pasca erupsi Gunung Merapi 2010, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan dengan menempatkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman di wilayahnya sendiri. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Penghargaan

Kaleidoskop

Penghargaan 2 Desember 2015 Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR menerima piagam berupa Pengakuan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (Sertifikat ISO 9001:2008) atas dasar akreditiasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). 14 Desember 2015 Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 bagi Kementerian/Lembaga (K/L) di Istana Negara, Jakarta. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada sepuluh K/L berprestasi. Diantara kesepuluh K/L berprestasi tersebut, adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 10 Februari 2016 Dalam ajang bergengsi Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2016 sebagai salah satu rangkaian acara Hari Pers Nasional ke-70, Majalah Kiprah Kementerian PUPR meraih Silver Winner untuk kategori the Best of Government Inhouse Magazine, yang diadakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia.

1 Maret 2016 Kementerian PUPR mendapatkan Anugerah Litigasi Kategori Kementerian Responsif menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 24 Maret 2016 Kementerian PUPR raih penghargaan peringkat X kategori Kementerian sebagai media expose terbanyak 2015 pilihan Majalah PR Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka The 1st PR Indonesia Media Relations Award dan Summit (PRIMAS). 15 April 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Raih Anugerah Wira Bakti Praja Dari REI. 27 Mei 2016 Kementerian PUPR menjadi pemenang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2016 untuk 4 kategori tingkat Kementerian/lembaga Pemerintah non Kementerian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. 21 Agustus 2016 BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) XIII Sulawesi Selatan Juara I Pertandingan Gateball Hapernas 2016. 6 Oktober 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menerima penghargaan Adi Karsa Utama dari Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) . 17 Oktober 2016 Kementerian PUPR Raih Juara I Bhumandala Award dari Badan Informasi Geospasial.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

3 November 2016 Kementerian PUPR Raih National Procurement Award 2016 Dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 18 November 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mendapatkan penghargaan Tokoh Standardisasi kategori Pemerintah Pusat dari Badan Standarisasi Nasional (BSN). 23 November 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menerima penghargaan dari ASEAN Federation Engineering Organization (AFEO) atau organisasi insinyur di ASEAN untuk kategori AFEO Distinguished Honorary Fellow pada acara 34th Conference of The Asean Federation of Engineering Organization (CAFEO) di Puerto Princessa, Palawan, Filipina. 23 November 2016 Kementerian PUPR menerima penghargaan Top IT dan Telco 2016 untuk kategori Top IT Institution Best Practice dan Top IT Digital Transformation Readiness dari Majalah itech. 28 November 2016 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, menerima Zildjian Award 2016 untuk kategori Profession pada acara Zildjian Day 2016 yang diselenggarakan oleh produsen alat musik Zildjian. n

Meningkatkan Layanan Publik Melalui Kompetisi

Meningkatkan Layanan Publik

Melalui Kompetisi

Sistem penyelenggaraan dan kualitas pelayanan publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. Salah satu caranya melalui kompetisi pelayanan publik.

Piagam Penghargaan Kompetisi Pelayanan Publik PUPR 2016.

ELAYANAN publik menjadi salah satu cermin bagaimana sebuah instansi negara melakukan tugasnya dengan baik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kementerian PUPR (sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik), Kementerian PUPR melalui Tim Reformasi Birokrasi PUPR akan menyelenggarakan kompetisi pelayanan publik Kementerian PUPR. Kegiatan ini juga menjadi salah satu dari kegiatan Hari Bakti PUPR 2016. Para peserta kompetisi pelayanan publik ini adalah unit organisasi di eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian PUPR. Dimana jadwal pelaksanaannya pada tanggal 13â&#x20AC;&#x201C;16 September 2016 peserta menyampaikan formulir keikutsertaan dan 19â&#x20AC;&#x201C;21 September 2016 konfirmasi peserta ditandai dengan mengisi Lembar Evaluasi Mandiri serta pada tanggal 24 Oktoberâ&#x20AC;&#x201C;4 November 2016 tim juri akan melakukan survei verifikasi. Para pemenang nantinya akan diumumkan pada Hari Bakti PUPR pada tanggal 3 Desember 2016. Mirna Amin, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PUPR menyatakan, bahwa sistem penyelenggaraan dan kualitas pelayanan publik di Kementerian PUPR masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan sebagai upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan

publik yang prima. Tak hanya peningkatan pelayanan publik, setiap kementerian/lembaga juga dituntut untuk melakukan inovasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan kebijakan One Agency One Innovation, yaitu setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib menciptakan minimal 1 inovasi pelayanan publik setiap tahun yang berjalan dengan kewajiban memunculkan quick wins sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Poin penting yang menjadi penilaian dalam kompetisi ini adalah unit pelayanan yang dapat mengidentifikasikan siapa yang dilayani, apa jenis pelayanannya dan siapa yang memproses pelayanan yang diberikan. Salah satunya adalah kriteria penilaian generik seperti website, kebersihan dan kerapihan, respon aduan dan absensi. Sedangkan kriteria penilaian eksternal adalah inovasi sebagai upaya untuk mempermudah proses

bisnis pelayanan publik. Setelah dilakukan penilaian, Mereka yang menjadi finalis dalam kompetisi pelayanan public di Kementerian PUPR tahun 2016 adalah sebagai berikut. Katagori Generic: Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Sekertariat Jenderal (Setjen), Badan Pengembangan Infrastrukur Wilayah (BPIW) dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Finalis untuk katagori spesifik pusat: Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan), Biro Umum Setjen, Direktorat Bina penatagunaan Sumber Daya Air (SDA) Ditjen SDA dan Biro Komunikasi Publik Setjen. Finalis untuk katagori spesifik daerah: Sekretariat Badan Pengembangan SDM, Balai Penerapan Teknologi Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi, Sekretariat Badan Pengembangan SDM dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang Ditjen Bina Marga. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

LAPORAN UTAMA | Apa Kata Mereka

Membangun Infrastruktur Bukan Hanya Soal Uang Saja Sri Mulyani, Menteri Keuangan DALAM membangun infrastruktur secara besarbesaran, Indonesia tak hanya butuh dana yang berlimpah. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berdasarkan pengalamannya sebagai Managing Director Bank Dunia, Indonesia juga butuh kelihaian dari pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan para investor. “Berdasarkan pengalaman saya di World Bank, pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang uang, uang adalah hanya salah satu hal. Tapi banyak hal seperti regulator dan kemampuan untuk menarik sektor swasta yang kredibel baik domestik maupun internasional adalah yang terpenting,” katanya. Untuk menjamin hubungan baik dengan para investor, membutuhkan kerja keras dari berbagai sektor pemerintahan. Dengan begitu, investor dapat secara tegas meyakini bahwa Indonesia adalah salah satu negara tujuan utama investasi di dunia.

“Itu membutuhkan banyak upaya, membuat proyek, membuka lelang dan kompetisi juga mempersiapkan regulasi, terutama jika berhubungan dengan pendanaan infrastruktur. Jadi ini menjadi area yang potensial untuk investasi,” tambahnya. Menurut Sri Mulyani, saat ini pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan mendesak dan tak bisa ditunda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam mendukung pemerintah dalam program pembangun infrastruktur, seperti diketahui, Menteri Keuangan telah mengalokasikan dana infrastruktur sebesar Rp387,3 triliun pada APBN 2017. Nilai ini naik Rp70,2 triliun dari realisasi APBN-P “Alokasi anggaran infrastruktur ini disalurkan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L), non K/L, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan ke FLPP, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan BLU LMAN,” ujar Sri Mulyani. n

Infrastruktur Mendorong Perusahaan Nasional Lebih Kompeten Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) berharap dengan berbagai program pembangunan infrastruktur saat ini dapat memberikan value added terhadap kemajuan ekonomi dan mampu memprioritaskan penggunan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam negeri dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut. Kadin melalui Wakil ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa juga mengaskan agar dana program tax amnesty periode I lalu dapat digunakan untuk mempercepat implementasi pembangunan infrastruktur nasional. Dengan demikian, maka hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah ini sebenarnya dapat mendorong tumbuhnya perusahaan nasional yang berkompeten di bidangnya untuk mampu melaksanakan proyek infrastruktur dengan dukungan skema pembiayaan yang memadai.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

“Kemampuan pemerintah untuk spending atau belanja harusnya semakin besar sehingga akan banyak membantu program percepatan pembangunan infrastruktur, konstruksi, dan bahan material,” ujar Erwin. Menurut Erwin, dengan tersedianya infrastruktur, pusat-pusat ekonomi baru maka akan bermunculan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Saat ini, Jawa masih mendominasi ekonomi nasional karena infrastrukturnya paling maju. Itu sebabnya kontribusi Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 58 persen. Sementara, di Maluku dan Papua masih minim infrastruktur baru bisa memberikan kontribusi sebesar 2,37 persen PDB. Potensi Maluku dan Papua untuk memberikan kontribusinya yang lebih besar lagi cukup besar, sebab luas daerahnya lebih dari tiga kali Pulau Jawa. n

Ditjen Penyediaan Perumahan

Dorong Pemda

Optimalkan Aset Tanah

Pemda (Pemerintah Daerah) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota punya peran yang penting dalam menjamin ketersediaan lahan pembangunan rumah untuk rakyat. Oleh: Ristyan, Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

EMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak henti untuk terus memberikan dorongan kepada pemda, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten untuk bersama-sama memberikan perhatian secara serius dalam hal pengalokasian tanah-tanah milik pemda sebagai lokasi pembangunan perumahan. Adanya jaminan ketersediaan lahan yang mencukupi, maka harga rumah bagi masyarakat berpengehasilan rendah (MBR) dapat ditekan sehingga mampu diakses oleh masyarakat. Sejatinya, pemda memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin ketersediaan lahan bagi pembangunan perumahan, terutama rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penyediaan (Ditjen) Perumahan Kementerian PUPR, Irma

Pembangunan rumah sederhana.

Yanti, saat membuka Rapat Koordinasi Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Perumahan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu menjelaskan, komponen tanah berkontribusi kurang lebih sekitar 30 persen terhadap harga rumah yang dibangun oleh pengembang perumahan. Untuk itu, dukungan ketersediaan lahan dari pemerintah daerah untuk pembangunan perumahan akan sangat mempengaruhi terhadap akselerasi pembangunan perumahan serta harga rumah yang lebih terjangkau di setiap daerah. Kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Perumahan tersebut diselenggarakan di tiga provinsi berbeda, yaitu Provinsi NTB, Jawa Timur dan Kalimantan Barat dengan mengundang SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengurusi bidang perumahan dan SKPD yang mengurusi dan mengelola aset tanah se-kabupaten/ kota di tiap provinsi. Lebih lanjut, Irma Yanti menambahkan, ketersediaan lahan merupakan salah satu permasalahan utama dalam penyediaan perumahan terutama dalam rangka menyediakan perumahan bagi MBR. Terlebih lagi saat ini pemerintah tengah gencar mendorong terlaksananya Program Satu Juta Rumah untuk masyarakat. Kebutuhan akan tempat tinggal bagi MBR, imbuh Irma, terus mengalami peningkatan setiap tahun, sementara pasokan lahan semakin terbatas, khususnya di perkotaan. Dalam hal ini, ketidakjelasan mengenai stok lahan untuk pembangunan perumahan di daerah sangat berpengaruh terhadap upaya percepatan pembangunan perumahan. â&#x20AC;&#x153;Permasalahan terkait lahan juga dianggap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program satu juta rumah, sehingga capaian target pembangunan perumahan menjadi terhambat. Semakin tinggi harga lahan akan menyulitkan MBR untuk mengakses hunian yang layak dan terjangkau,â&#x20AC;? tandasnya. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Aktualita Dalam pertemuan HELP (High Level Expert and Leaders Panel on Water and Disasters) kali ini di bahas mengenai bencana alam yang disebabkan oleh air, termasuk banjir yang sering datang menghampiri wilayah di Indonesia. Oleh: Tim Kiprah

Indonesia dan HELP Bahas Bencana Alam MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Indonesia dan HELP Bahas Bencana Alam

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Aktualita

Banjir bandang di kawasan Pasteur, Kota Bandung.

Suasana Konferensi HELP di Jakarta.

IR dan bencana menjadi tema utama pada pertemuan ke-8 HELP yang dihadiri oleh 34 orang anggota dari 18 negara. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pertemuan tersebut yang telah berlangsung dari tanggal 31 Oktober hingga 3 November 2016. Untuk diketahui HELP merupakan organisasi yang didirikan untuk membantu masyarakat internasional, pemerintah dan para pemangku kepentingan, bertindak untuk meningkatkan kesadaran, memastikan koordinasi dan kolaborasi, menetapkan tujuan dan sasaran umum, memantau kemajuan, dan mengambil langkah-langkah efektif yang ditujukan untuk mengatasi masalah air dan bencana. Dalam pertemuan kali ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, membuka sesi pertama

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

pada seminar HELP dengan tema â&#x20AC;&#x153;Flood Resilience and Climate Changeâ&#x20AC;? di Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta (31/10). Beberapa peserta yang hadir diantaranya Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Air, Han Seung-soo, Menteri Pertanian, Peternakan dan Irigasi, Republik Myanmar, Aung Thu, Wakil Menteri Urusan Teknik, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Jepang, Masafumi Mori, Sekretaris Eksekutif The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Shamsad Akhtar, Wakil Presiden untuk Pengelolaan Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan, Asian Development Bank, Bambang Susantono. Menteri Basuki menyampaikan, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki intensitas bencana tinggi. Beberapa

Indonesia dan HELP Bahas Bencana Alam

bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan banjir. Diantara bencana tersebut, banjir memiliki persentase yang tinggi dibandingkan bencana lain yang terjadi di Indonesia. “Banjir bencana yang sering terjadi di Indonesia, yaitu mencapai 31,8 persen dari semua bencana yang terjadi di Indonesia dalam dekade terakhir,” jelasnya. Dalam dekade terakhir, ada beberapa bencana besar yang terjadi di Indonesia. Misalnya, tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada tahun 2004, yang disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 8,9 Richter. Selain tsunami, Indonesia juga menghadapi aliran debris bencana. Gunung Sinabung, gunung berapi yang terletak di Dataran Tinggi Karo, Sumatera Utara, yang tidak pernah meletus sejak tahun 1600, tapi tiba-tiba menjadi aktif kembali pada tahun 2010. Letusan terakhir terjadi pada tahun 2013 dan belum menunjukkan penurunan aktivitas letusan. Menurut Menteri Basuki, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk melaksanakan program struktural dan non-struktural dalam upaya mencegah dan memecahkan krisis bencana yang berhubungan dengan air. Dalam pertemuan HELP ke-8 ini ajang untuk bertukar pikiran antara Negara peserta mengenai bagaimana meminimalisir resiko akibat banjir. “Hasil pertemuan ini akan menjadi rekomendasi kepada PBB. Intinya kita berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang strategis dilakukan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh banjir,” tutur Danis H. Sumadilaga, Kepala Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kementerian PUPR. Selama kurun waktu dua hari (2-3 November 2016), perwakilan negara dan para ahli bencana dari berbagai negara yang hadir dalam HELP ke 8 ini, melakukan kunjungan ke Provinsi Aceh untuk melihat langsung penanganan terhadap bencana tsunami yang terjadi tahun 2004. Pada kunjungan tersebut, para peserta mengunjungi tiga lokasi yaitu Museum Tsunami di Aceh, PLTD Apung dan Pantau Ulee Lhue. Dalam kunjungan tersebut, delegasi dapat melihat upaya pemerintah Indonesia dan masyarakat Aceh untuk bangkit kembali setelah tsunami pada 2004 silam. Usai berkunjung ketiga lokasi tadi, para delegasi juga melihat langsung tempat evakuasi sementara (TES) dan sejumlah rumah penduduk yang dibangun pasca bencana. n

Tanggap Darurat Gempa Aceh TIM Tanggap Darurat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin langsung oleh Menteri Basuki Hadimuljono, pada Rabu malam, 7 Desember 2016 bertolak ke Banda Aceh melihat langsung ke lapangan untuk identifikasi kerusakan dan mengambil langkah penanganan tanggap darurat, dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibutuhkan masyarakat korban gempa bumi di 3 Kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yakni Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen. Dari lokasi bencana di posko induk di Kabupaten Pidie Jaya, Basuki mengatakan bahwa kondisi infrastruktur akibat gempa bumi di 3 Kabupaten di Provinsi NAD, yakni Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen saat ini masih dalam kondisi terkendali. “Tugas Kementerian PUPR mencakup penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami sudah mengirim beberapa unit pemecah beton, excavator, loader dan dump truck untuk kedaruratan. Untuk infrastruktur jalan nasional yang rusak, pecah dan amblas, sepanjang lebih kurang 10 kilometer di beberapa spot di Kabupaten Pidie Jaya, antara lain di Pante Raja dan Lueng Putu, kita sudah mulai tangani sejak siang tadi (Kamis, 8 Desember 2016-red) dengan penanganan sementara berupa pengisian agregat,” tutur Menteri Basuki. Kondisi jembatan seluruhnya fungsional hanya terjadi penurunan jalan pendekat (oprit) pada 7 jembatan, yaitu Pante Raja, Krueng Seuma, Krueng Bie, Lhok Guda, Trieng Gadeng, Beuracan, dan Tutue Ara. “Insha Allah seluruhnya kita bisa tangani segera,” tambahnya. Setelah menerima hasil pengamatan dan melihat kondisi di lapangan, Menteri Basuki melaporkan langsung seluruh langkah-langkah penanganan yang sudah diambil kepada Presiden RI, Joko Widodo di Banda Aceh. “Terkait dengan bangunan publik yang runtuh, khususnya pondok pesantren di Samalanga dan masjid Atta Darut di Trieng Gadeng, Kementerian PUPR akan mendesain ulang dan membangun kembali fasilitas tersebut dengan konstruksi tahan gempa,” tuturnya. Ia menyatakan dalam kondisi darurat, yang paling penting adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan seharihari bagi para korban dan pengungsi. “Kami sangat concern dengan air bersih terutama di tempat-tempat pengungsian. Kita akan manfaatkan instalasi pengolahan air minum (IPA) terdekat untuk mensuplai air bersih, khususnya ke posko pengungsian,” jelas Menteri Basuki. Selain bergerak cepat menangani kebutuhan air minum bagi korban bencana gempa bumi di Aceh, Menteri Basuki juga memastikan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) darurat untuk korban bencana juga langsung tersedia, “Kita akan pastikan juga bahwa fasilitas MCK knockdown sebanyak 30-an unit sudah fungsional malam ini untuk melayani warga,” ujarnya. Kepala Satuan Kerja (Satker) Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen CK), Hakam, yang turut mendampingi Menteri Basuki ke dua titik pengungsian di Masjid Kecamatan Trieng Gadeng dan Masjid Munawarah Kecamatan Meurah Dua menyatakan, suplai air bersih sudah tertangani utamanya untuk suplai ke sejumlah Masjid di lokasi bencana yang banyak digunakan oleh para pengungsi. Selain itu Hakam mengungkapkan, bahwa sejumlah peralatan tanggap darurat juga telah dikerahkan ke lokasi bencana. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Aktualita

Lelang Dini

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Hingga awal Desember 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang dini sebanyak 3.263 paket pekerjaan 2017. Oleh: Tim Kiprah

NTUK mempercepat pelaksanan pembanguan proyek infrastruktur pada 2017, Kementerian PUPR kembali melaksanakan lelang dini pekerjaan untuk Tahun Anggaran (TA) 2017. Awal Desember lalu, sudah sebanyak 3.263 paket pekerjaan Kementerian PUPR untuk TA 2017 yang sudah dilaksanakan lelangnya. Keseluruhan paket pekerjaan tersebut tersebut bernilai Rp20,9 triliun. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, dari nilai proyek yang dilelang dini tersebut, yang su-

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono memberikan keterangan kepada pers terkait lelang dini.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

dah bisa ditandatangani kontraknya di Januari 2017 sebesar Rp9,9 triliun. â&#x20AC;&#x153;Sehingga bila ditambahkan dengan proyek yang tergolong multi years contract sebesar Rp18 triliun maka bisa kita ikat kontraknya sebesar Rp27 triliun di Januari 2017,â&#x20AC;? tutur Menteri Basuki. Sementara untuk progres pekerjaan 2016, Basuki menyebutkan bahwa per 5 Desember 2016 progres keuangannya sudah mencapai 73,69 persen dan progres fisiknya mencapai 76,6 persen. Menteri Basuki berharap, pada akhir tahun 2016 penyerapan dapat melebihi 90 persen. Mengutip laporan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani hingga Desember 2016 anggaran Kementerian PUPR tahun ini bisa terserap sekitar 95 persen. Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, pada 7 Desember lalu telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 kepada 87 Kementerian/Lembaga. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran Negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Belanja negara yang diserahkan oleh Presiden dalam bentuk DIPA kepada 87 K/L adalah sebesar Rp763,6 triliun atau sekitar 36,7 persen dari total belanja negara. Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi DIPA sebesar Rp 101,496 triliun. Seiring penetapan DIPA untuk kementerian PUPR, Menteri Basuki mengatakan, tantangan pembangunan ke depan makin besar, untuk itu pembangunan infrastruktur akan terus dipercepat untuk dapat mencapai sasaran RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 20142019. Tugas pembangunan infrastruktur masih akan terus dilaksanakan untuk mengatasi disparitas antar-wilayah, antar kawasan dan antar pendapatan masyarakat termasuk masyarakat miskin. â&#x20AC;&#x153;Untuk itu, saya minta semua jajaran di Kementerian PUPR untuk bekerja lebih baik, lebih tertib dan transparan dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan,â&#x20AC;? tegas Menteri Basuki. n

Menikmati Hasil Pembangunan Perumahan melalui Foto Hari Habitat Dunia

Salah satu cara untuk melihat hasil pembangunan perumahan di Indonesia adalah melalui hasil fotografi. Dengan itu, kita mungkin dapat melihat hasil pembangunan perumahan dari sisi yang berbeda. Oleh: Ristyan Mega Putra / Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono didampingi Dirjen Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin berfoto bersama dengan para pemenang Lomba Foto Habitat.

Menikmati Hasil Pembangunan Perumahan Melalui

Foto Hari Habitat Dunia

ITAM putih serta warna yang ada membuat setiap orang akan memberikan opini yang berbeda saat menikmati hasil foto yang di jepret oleh para fotografer. Untuk menyemarakkan Peringatan Hari Habitat Dunia tahun 2016 yang jatuh pada bulan Oktober, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun mengajak para pecinta fotografi di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam Lomba Foto Hari Habitat Dunia. Tema yang diangkat dalam lomba ini adalah “Perumahan Sebagai Poros Penggerak Pembangunan Perkotaan Yang Berkelanjutan”. Melalui Lomba Foto tersebut, diharapkan hasil jepretan para fotografer bisa menunjukkan hasil pembangunan di sektor perumahan yang telah ada di berbagai sudut penjuru negara Indonesia dari Ibukota DKI Jakarta hingga ke

daerah-daerah. Tak lama setelah Lomba Foto Hari Habitat Dunia yang dibuka mulai tanggal 3-16 Oktober 2016 lalu, tercatat ratusan pecinta fotografi dari seluruh Indonesia ikut serta dengan mengirimkan hasil foto terbaik mereka ke Ditjen Penyediaan Perumahan. Panitia mencatat sebanyak 1.170 karya foto bertemakan perumahan terkumpul yang kemudian melewati seleksi oleh para anggota dewan juri. Pelaksanaan penjurian lomba foto Hari Habitat Dunia tersebut dilakukan pada Jum’at (21/10) oleh tiga dewan juri yakni Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan, Lukman Hakim dan dua pewarta foto Indonesia yakni Septiawan dan Agung Samosir. Dari hasil kurasi dan penilaian foto yang dilakukan oleh ketiga dewan juri tersebut, disepakati memilih satu foto terbaik. Sebagai bentuk apresiasi kepada para pemenang Lomba Foto Hari Habitat Dunia 2016, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan , Syarif Burhanuddin secara resmi menyerahkan hadiah kepada para pemenang Lomba Foto Hari Habitat Dunia 2016. Syarif Burhanuddin mengungkapkan, “Kami berharap melalui kegiatan loma foto ini bisa menambah motivasi bagi para pecinta fotografi untuk mengabadikan rumah-rumah serta perkembangan kota di Indonesia,” ungkapnya. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Program Perumahan di Papua Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut berkontribusi terhadap pembangunan perumahan di Papua Barat. Program ini mendapat apresiasi dari DPR. Oleh: Ristyan/Ricky, Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR

ROGRAM pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Provinsi Papua Barat, diapresiasi oleh Komisi V DPR RI. Tak hanya mengapresiasi, Komisi V DPR juga mendukung pelaksanaan program tersebut. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Michael Wattimena saat meninjau hasil pembangunan rumah khusus di Papua Barat mengatakan, adanya perhatian pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat diharapkan dapat memacu pembangunan di Indonesia Timur. â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2DC;Kami sangat bangga dan berterima kasih terhadap perhatian pemerintah, khususnya Kementerian PUPR yang sangat peduli akan perkembangan pembangunan perumahan dan infrastruktur di Indonesia timur. Rumah swadaya dan rumah khusus yang dibangun di sini semoga bisa memberikan manfaat bagi ma-

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Pelatihan teknologi RISHA di Papua Barat.

Program Perumahan di Papua Barat

syarakat di Papua Barat,” ujarnya. Untuk diketahui, dari sekitar 2.000 program rumah swadaya di Indonesia, Kementerian PUPR mengalokasikan pembangunan rumah sekitar 200 rumah swadaya yang terletak di 7 Kabupaten. Sedangkan, Rumah Khusus dialokasikan sebanyak 726 unit rumah tersebar di 8 Kabupaten. “Semoga pembangunan rumah di Papua Barat bisa tetap dilanjutkan dan menjadi perhatiaan pemerintah,” harap Michael. Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR ke Papua Barat tersebut, Kementerian PUPR, melalui Ditjen Penyediaan Perumahan ikut mendampingi, serta memberikan penjelasan langsung terkait progres pembangunan Infrastruktur yang berada di Provinsi Papua Barat. Pada tahun anggaran 2016, Ditjen Penyediaan Perumahan mempunyai dua program pembangunan di Provinsi Papua Barat, yaitu rumah swadaya dan rumah khusus. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT), Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat, Meda Killian mengungkapkan, berdasarkan data yang ada di lapangan, sebanyak 50 unit rumah khusus yang berada di Teluk Mayalibit saat ini sudah selesai 100 persen dan sudah ada calon penghuninya. Sedangkan proses serah terima aset menunggu kelengkapan administrasi dan akan di SK kan secepatnya oleh Bupati. Sisanya, sejumlah 50 unit lagi berada di Pulau Batanta. Progresnya juga sudah 100 persen dan sudah dihuni oleh masyarakat. “Kami harap hasil pembangunan perumahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Meda. Sementara itu, Direktur Rumah Khusus, Robert Panusunan Marbun mengungkapkan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan mengalokasikan bantuan rumah khusus di Kabupaten Raja Ampat. Bantuan ini diperuntukkan bagi nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sedang-

Menteri Basuki meninjau rencana pembangunan perumahan di Papua Barat.

kan, lahan untuk pembangunan rumah khusus ini merupakan hibah dari kepala kampung setempat dan proses penyeleksian penghuni pun diserahkan kepada kepala kampung. “Kami akan segera memenuhi fasilitas pendukung agar rumah khusus yang dibangun ini,” tutup Robert. n

Rumah Risha di Papua Barat.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Dituntut Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi tuntutan utama sebagai upaya menghindari terjadinya persaingan antar wilayah dan tumpang tindih pembangunan. Dengan demikian, setiap wilayah miliki produk unggulan masing-masing. Oleh: Joe

ERKAIT dengan itu, selama tiga hari (8-10/11) Kiprah bersama tim penilai SKPDPUPR (Satuan Kerja Perangkat Daerah-PUPR) melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur PUPR di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya kota Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara (Kuker). Ketiga kota tersebut bertekad mewujudkan kota hijau dan kota pintar (Green City and Smart City).

Balikpapan Tertib, teratur, bersih, bersih, rapi, dan aman. Sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan, yang sudah lama berkembang, Balikpapan bak gula yang selalu menarik datangnya semut. Dibuktikan dengan pertambahan jumlah penduduk yang kian meningkat, tak kurang dari 100.000 jiwa per-tahun.

Bila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini berpotensi memicu kerawanan sosial. Karenanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mencanangkan program manajemen kependudukan. Selain itu, saat ini Balikpapan juga menghadapi kekurangan air bersih, jalan penghubung, permukiman kumuh, listrik, dan pelayanan publik lainnya. â&#x20AC;&#x153;Untuk mengatasi problem itu, kuncinya adalah pembangunan infrastruktur,â&#x20AC;? tegas Walikota Balikpapan, H.M. Rizal Effendi, SE. Untuk itu, lanjutnya, harus didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, infrastruktur kota yang representatif, dan ekonomi kerakyatan yang kreatif serta pengelolaan pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kota layak huni yang berwawasan lingkungan. Upaya-upaya yang tengah dilaku-

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Dituntut Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur

kan antara lain membangunan Waduk Teritip, Waduk Wein, dan sejumlah embung penampung air dan pra-studi desalinasi air laut untuk meningkatkan pelayanan air bersih. Sedang, untuk mengatasi banjir telah dibangun 9 bendali, bozem, dan perbaikan drainase kota, selain membangun tembok pantai untuk menahan abrasi. Saat ini Pemkot Balikpapan juga sedang membangun jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 97 kilometer. Untuk akses jalan penghubung antar provinsi sedang dibangun jembatan Pulau Balang II sepanjang 804 meter yang merupakan kelanjutan dari pembangunan jembatan Pulau Balang I dengan total panjang 1,27 kilometer, menghubungkan Balikpapan dengan Kabupaten Paser Utara.

Samarinda Sebagai ibukota provinsi pertumbuhan penduduk dan imigrasi dari luar kota berlangsung cepat, karenanya, sangatlah bijak bila Pemkot Samarinda melakukan relokasi penataan kota dengan pembenahan perkampungan di sekitar perairan sungai Mahakam, seperti kawasan Karang Mumus yang padat penduduk. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta penunjang lainnya menjadi andalan utama pengembangan Bumi Mahakam. Sedang untuk menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa serta hasil sumber daya alam lainnya, saat ini sedang dibangun Jembatan Mahkota II yang menghubungkan antara Sungai Kapiah, Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Simpang Pasir, Palaran. Jembatan beton cable stay sepanjang 1,3 kilometer ini akan mempercepat arus lalu lintas barang dan jasa dari dan ke Kota Samarinda-terkoneksi dengan pelabuhan laut, pangkalan pendaratan ikan (PPI) Seliti dan jalan tol Samarinda-Balikpapan.

KUTAI KARTANEGARA Kabupaten

Kutai

Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

(Kuker), Kalimantan Timur layak menyandang predikat sebagai salah satu kabupaten paling maju di Indonesia. Di bawah komando Bupati Rita Widyasari, kabupaten yang memiliki luas 40 kali lebih besar dari DKI Jakarta ini kini semakin maju dan berkembang. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi dikota ini melambat akibat meredupnya harga hasil bumi sumber daya alam. Di tengah geliat pembangunan tersebut, pemkab Kukar terus men-

dorong percepatan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan laut dan udara, telekomunikasi, perumahan, listrik dan pariwisata, serta lahirnya inovasi pelayanan publik. Selain peningkatan sumber daya manusia dan pendidikan gratis bagi warganya, kerjasama internasional-pun terus dipacu menuju kota nyaman dihuni atau Kota Hijau dan Kota Pintar (Green City and Smart City), sehingga dapat diaplikasikan dan dicontoh bagi daerah lain. n

Taman Di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kartanegara

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Antara Banjir Dan Rehabilitasi Pemahaman masyarakat tentang banjir sering kali keliru, terutama obsesi masyarakat yang tinggal di daerah dataran banjir atau penerima manfaat dari sistem pengendalian banjir. Mereka beranggapan, dibangunnya prasarana fisik pengendali banjir akan menghilangkan banjir secara tuntas, padahal tidak.

Banjir di Bengawan Solo.

Oleh: Joe.

ERJADINYA banjir sangat dipengaruhi oleh perioditas waktu besaran aliran sungai. Hal ini membuat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yudhi Pratondo gerah, sehingga sosialisasi penanggulangan banjir semakin gencar dilakukan, yaitu dengan meningkatkan pemahaman yang sama kepada masyarakat tentang banjir dan bagaimana mengatasinya. Untuk itu, BWWS Bengawan Solo melakukan kerjasama dengan semua pihak untuk mengatasi daya rusak air tersebut. Dengan langkah itu, Yudhi berharap timbul kesadaran baru tentang banjir bahwa keterbatasan upaya fisik yang dilakukan selama ini tidak bisa

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

membebaskan banjir secara tuntas, tetapi hanya menekan tingkat kerugian masyarakat sekecil mungkin, bukan membebaskan atau banjir bener-benar hilang tidak terjadi lagi. Menurut Yudhi Pratondo, Bengawan Solo telah terganggu keseimbangannya dan tidak mungkin kembali ke keseimbangan awal atau semula. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan dengan paradigma baru, yaitu penanganan dan pengelolaan sungai secara menyeluruh (komprehenship dan integral) dari hulu hingga hilir, baik secara struktural maupun non-struktural. â&#x20AC;&#x153;Tidak hanya alur sungainya saja, tetapi juga daerah tangkapan airnya, termasuk perilaku manusianya yang tinggal di wilayah sungai tersebut,â&#x20AC;?

ujarnya meyakinkan. Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir setelah dibangunnya bangunan pengendali banjir berupa tanggul, krib (red - bangunan yang dibuat mulai dari tebing sungai kearah tengah, guna mengatur arus sungai), bendung, hingga bendungan, daya rusak airnya semakin menurun. Setidaknya, luasan dan lama genangan banjir secara bertahap dapat dikurangi. Hingga saat ini, tak kurang dari satu buah bendungan besar dan satu berskala menengah (4 dalam konstruksi) telah dibangun. Juga 46 bendung dan tiga bendung gerak, 337 buah embung, 210 kilometer tanggul, dan 110.000 ha jaringan irigasi permukaan dan air tanah. Dampaknya cukup besar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi

Permasalahan Banjir Bengawan Solo

masyarakat, selain rasa aman terhadap banjir.

Rehabilitasi Berbagai upaya dilakukan Kementerian PUPR untuk mensukseskan program ketahanan pangan. Diantaranya melalui pembangunan bendungan, bendung, irigasi baru, hingga rehabilitasi. Faktanya, saat ini banyak jaringan irigasi teknis kondisinya rusak dan fungsinya menurun, akibat erosi, dan sedimentasi serta faktor usia bangunan (lebih dari 30 tahun) dan lingkungan. Ruhban R, Kepala Sub Direktorat Irigasi Wilayah Barat, Direktorat Irigasi dan Rawa, Kementerian PUPR menyatakan, sebelum rehabilitasi perlu dievaluasi dan dianalisis secara menyeluruh berdasarkan paradigma, kebijakan, dan strategi baru terkait dengan perubahan lingkungan, termasuk (iklim, curah hujan, dan debit air), yang dipadukan dengan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan. Kegiatan fisik rehabilitasi ini ada dua, yaitu yang terpengaruh jadwal pengeringan saluran dan yang tidak. Konstruksinya antara lain dengan linning, pembetonan, dan pembuatan kantong lumpur di bendung. BBWS Bengawan Solo saat ini sedang membangun 2 buah kantong lumpur kanan dan kiri di Bendung Colo dan peningkatan saluran induk dan sekunder daerah irigasi (DI) Colo Barat dan Colo Timur dengan total area 25.056 Ha), mendapat suplai air dari Bendungan Gajahmungkur, Wonogiri. Untuk menunjang kegiatan tersebut tersedia dana Rp1,9 trilliun. Pekerjaan serupa juga dilaksanakan di wilayah BBWS Pemali-Juana meliputi DI Sedadi, Sidorejo, dan Klambu, seluas 60.400 Ha yang mendapat pasokan air dari Bendungan Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. Selain rehabilitasi, pihaknya juga melakukan pembangunan kantong lumpur di bendung Klambu serta jembatan penghubung antara kabupaten Kudus dan Purwodadi, sepanjang 110 meter, lebar 4 meter untuk menghin-

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Keduk Ombo, Grobogan , Jawa Tengah.

dari kerusakan bendung Klambu. BBWS Bengawan Solo dan Pemali Juana hanyalah dua dari sekian banyak daerah irigasi yang tersebar di seantero nusantara yang kini sedang giat melaksanakan rehabilitasi. â&#x20AC;&#x153;Kami berkejaran dengan waktu (tiga bulan full speed-dimasa pengeringan saluran dimanfaatkan untuk pekerjaan dasar saluran), sisanya mengikuti tinggi muka air,â&#x20AC;? kata Ni Made Sumiarsih, Kepala BBWS Pemali-Juana (saat itu-red), kepada Kiprah. Prinsipnya, metode pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan jadwal pola pengaliran air di saluran, sehingga waktunya pendek dari satu tahun menjadi tiga bulan (AgustusSeptember), lanjutnya kembali. Untuk mencapai target tersebut, dilakukanlah percepatan konstruksi lewat tender dini, supaya Januari bisa langsung tanda tangan kontrak, dan tahun 2019 optimis selesai. Kegiatannya mendapat kucuran dana Rp1,6 trilliun, dan terserap 35 persen. Dikatakan, soal kendala teknis dapat diatasi, hanya masalah sosial yang terkait dengan jadwal pola tanam sering

kali menjadi sandungan pelaksanaan, meski sebetulnya sudah ada kesepakatan pola pengaturan pengaliran air sebelumnya. Juga akses jalan masuk ke lokasi, sering menyulitkan mobilisasi alat berat terutama pada saluran sekunder, dan jalan usaha tani yang rata-rata lebarnya hanya 1,5 hingga 3 meter. Diharapkan dengan selesainya rehabilitasi bangunan prasarana fisik tersebut, produksi pangan khususnya padi, dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat semakin sejahtera. Namun dibalik itu, ada hal lain yang cukup memprihatinkan yaitu alih fungsi lahan dan rendahnya minat pemuda untuk bertani. Terkait hal itu, Ketua Kelompok Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Gobogan, Suwardi mengatakan, rendahnya minat generasi muda bertani akibat rendahnya kesejahteraan petani di Indonesia. Mereka memilih merantau atau bekerja informal di kota yang berpenghasilan pasti. Karena itu, sudah saatnya pemerintah memberikan nilai tambah kegiatan pertanian agar petani dapat sejahtera. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

INFOTEK

Perpustakaan Apung Inovasi Untuk Warga Teks Wayan Y Foto Dok Balitbang Kementerian PUPR

Dalam satu – dua tahun pengoperasian, Bangunan Apung ini akan terus mendapat pemantauan dari Balitbang (Badan Penelitian dan Pengemangan) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

K Proses pembangunan perpustakaan apung Tambak Lorok.

EMENTERIAN PUPR saat ini sedang giat membangun untuk melaksanakan amanat Nawacita. Tidak hanya sekedar kerja, namun juga disertai inovasi-inovasi yang berguna, sebagaimana yang dilakukan oleh Balitbang Kementerian PUPR. Di Balitbang PUPR sendiri, ada beberapa pusat yang menangani bidang-bidang tertentu sesuai dengan tanggung jawab Kementerian PUPR, seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Sumber Daya Air (SDA), Puslitbang Jalan dan Jembatan, Puslitbang Permukiman, dan lainnya. Puslitbang-puslitbang inilah yang menjadi ujung tombak penerapan inovasi dalam bidang infrastruktur. Seperti dikatakan oleh Kepala Balitbang PUPR, Danis H Sumadilaga dalam suatu

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

kesempatan. “Mau lihat jembatan yang bagus, bagaimana itu di Puslitbang Jalan dan Jembatan, bagaimana menguji bendungan ada di Puslitbang SDA, bagaimana contoh rumah yang hijau ada di Puslitbang Pemukiman. Bisa learning by doing melihat jadi apa yang dilihat. Karena di setiap puslitbang-puslitbang itu dilengkapi dengan laboratorium-laboratorium yang cukup lengkap” paparnya. Salah satu proyek inovasi yang dihasilkan adalah Bangunan Apung di Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Proyek ini juga merupakan bukti bahwa Kementerian PUPR juga mengerjakan proyek-proyek yang langsung bersentuhan dengan masyarakat umum. “Kementerian PUPR tidak hanya mengerjakan proyek besar saja tapi juga proyek yang bermanfaat bagi ma-

Aspirasi Tertampung di Perpustakaan Apung

syarakat luas, seperti melalui produk-produk hasil penelitian para peneliti di Balitbang,â&#x20AC;? terang Danis kembali. Bangunan Apung ini akan mengapung, sekitar 400 meter dari bibir daratan tambak, dengan mengandalkan foam dari B-foam yang dilapisi beton sebagai pelindung sekaligus dek atau tapak bangunannya dengan ketebalan sekitar 7 hingga 8 centimeter atau dinamakan teknologi â&#x20AC;&#x2122;fontonâ&#x20AC;&#x2122; atau paduan foam dan beton. Untuk mengatasi guncangan, akan digunakan teknologi muring atau semacam besi besar yang menghujam atau menambat dari dek ke perairan. Teknologi muring ini seolah-olah bekerja seperti fungsi jangkar pada perahu, sehingga membuat perahu tetap stabil meski di permukaan air. Hasilnya adalah wahana apung yang memiliki ukuran 140 meter persegi untuk lantai 1 dan 60 meter persegi untuk lantai 2. Peruntukannya adalah lantai 1 digunakan untuk Balai Warga Tambak Lorok dan lantai 2 akan dimanfaatkan untuk perpustakaan. Hampir semua teknologi yang dipergunakan pada Bangunan Apung ini mempergunakan teknologi inovasi hasil dari Balitbang Kementerian PUPR. Seperti kebutuhan listrik dipasok dari panel surya, diatapnya, juga teknologi filter air, dan septictank biority pada toiletnya. Sebagai kerangka, digunakan baja dan

bambu yang diawetkan. Selesai diresmikan, Wahana Apung ini akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang, melalui pihak kelurahan setempat. Namun demikian, dalam 1-2 tahun tetap akan dilakukan pemantauan oleh Balitbang Kementerian PUPR sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi untuk proyek percontohan di tempat-tempat lain di Indonesia. Sekedar informasi,, di kawasan Tambak Lorok ini juga menjadi bukti keterpaduan seluruh teknologi dari berbagai puslitbang Kementerian PUPR. berbagai teknologi yang diterapkan diantaranya adalah hasil penelitian Puslitbang Sumber Daya Air berkontribusi membuat teknologi pemecah gelombang terapung. Ada pula Puslitbang Jalan dan Jembatan mengaplikasikan teknologi pembuatan jembatan di kawasan tersebut, kemudian Puslitbang Perumahan dan Permukiman melalui pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) untuk digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat di Tambak Lorok. Tidak sekedar membangun infrastruktur, Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi juga urun rembug dalam hal dukungan soft technology dalam bentuk kajian aspek sosial di kawasan Tambak Lorok. n

Peresmian Wahana Apung Tambak Lorok.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Profil Imam Santoso, Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR

Antisipasi Banjir dengan Sejumlah Langkah

ONDISI iklim belakangan ini tidak menentu, bahkan bisa dibilang tahun ini Indonesia tidak merasakan musim kemarau alias sering dilanda hujan. Akibatnya, kadang kita dengar adanya bencana banjir di berbagai tempat di Indonesia, seperti misalnya di Garut beberapa waktu lalu. Lalu apa tindakan antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menghadapi ancaman banjir ini? Berikut adalah tanya jawab antara Kiprah dengan Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Kementerian PUPR, Imam Santoso dalam satu kesempatan.

Untuk mengantisipasi adanya bencana banjir yang kerap kali terjadi di berbagai wilayah, bagaimana antisipasi dari Kementerian PUPR? â&#x20AC;&#x153;Upaya antisipasi tersebut kami lakukan dengan sejumlah langkah. Pertama, melakukan pemetaan daerah rawan banjir dan bencana di seluruh Indonesia, selanjutnya kita melakukan upaya non struktural seperti Pemberdayaan Pengelola dan Komunitas Peduli Sungai, Pengaktifan Posko Banjir, Kesiapan Bahan Banjiran dan Peralatan serta Early Warning System. Sementara untuk langkah struktural dilakukan Pemeliharaan Sungai dan Prasarana Sungai. Pada saat terjadi bencana kami lakukan Quick Respon dilanjutkan kegiatan Tanggap Darurat dan Penanganan Pasca Banjir.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Perlu kesadaran semua pihak bahwa upaya antisipasi bencana banjir tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah, namun juga harus melibatkan masyarakat terutama dalam pemeliharaan sungai dan danau. Untuk itu, kami tengah melakukan peningkatan kapasitas pemberdayaan pengelola dan komunitas peduli sungai melalui Gerakan Cinta OP (Operasi dan Pemeliharaan) sungai sebagai salah satu upaya non struktural.

Bagaimana Gerakan Cinta OP dilaksanakan? â&#x20AC;&#x153;Gerakan Cinta OP ini terdiri dari Edukasi dan Aksi. Dari segi edukasi kita membuat Sekolah sungai dan penataan lingkungan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Ditjen Cipta Karya (CK), Dinas Perijinan Daerah, Mahasiswa, dan komunitas peduli sungai. Selain membuat Sekolah Sungai, juga dilakukan gerakan turun ke sungai untuk pemeliharaan sungai dan danau bersama TNI, Pemda, masyarakat, mahasiswa, dan komunitas peduli sungai.

Bagaimana kesiapan di lapangan, terutama dari daerah mengantisipasi banjir ini? Kami telah mengaktifkan posko banjir yang tersebar di seluruh Balai Wilayah Sungai seluruh Indonesia. Di semua balai kami instruksikan piket posko banjir untuk siap siaga 24 jam, dan segera melaporkan setiap ada potensi peristiwa banjir ke kami dan ke pemerintah daerah setempat sebagai Early Warning System. Dari kami juga memerintahkan kepada semua Balai Wilayah Sungai untuk melakukan pembukaan pintu bendung selama terjadi hujan deras untuk memperlancar jalannya aliran sungai sampai ke hilir. Dari hasil pantauan yang dilakukan, daerah paling tinggi terdampak banjir selama 2016 adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Wawancara

Untuk peralatan dan perlengkapan yang disiapkan bagaimana? Dari Ditjen SDA (telah menyebarkan sejumlah peralatan untuk menghadapi bencana banjir yang tersebar di 33 BBWS/BWS. Di antaranya terdiri excavator sebanyak 101 buah, amphibious excavator sebanyak 46 buah, dump truck 93 buah, mobile pump sebanyak 44 buah, perahu karet 195 buah, trailer truck 22 buah dan mobil lighting tower sebanyak 13 buah. Sebagai kesiapan penanggulangan tanggap darurat ,jika terjadi luapan air sungai dan jebolnya tanggul yang ada, juga telah disiapkan persediaan bahan banjiran yang terdiri dari Bronjong sebanyak 5500 buah, Jumbo Bag Woven 7250 buah, Geobag ukuran 1,45 x 2,35 m sebanyak 780 buah dan Geobag ukuran 1,00 x 1,35 m sebanyak 6000 buah yang tersebar di Gudang Bekasi, Kalimalang dan Porong. Di setiap balai daerah juga sudah disiapkan stoknya.

Apakah ada pengecekan atau pemantauan wilayah terkait antisipasi banjir ini? Secara struktural dari kami dilakukan penelusuran sungai. Penelusuran sungai rutin dilakukan setiap tahun, dengan prioritas pada ruas sungai perkotaan dan lahan irigasi, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan non fisik, diantaranya kondisi fisik prasarana sungai berupa tanggul, bendung pengendali banjir, pintu-pintu

air, dan prasarana lainnya. Penelusuran sungai dilakukan oleh teman-teman di balai, mengecek mana yang rawan terhadap longsoran dan mana yang masih kuat. Juga kondisi lingkungan bagaimana masyarakatnya apa bisa dilibatkan untuk perbaikan tanggul atau sebagainya.

Bagaimana dengan pemeliharaan atau perawatan sarana dan prasarana pengendali banjir? Untuk pemeliharaan sungai dan prasarana (pengendali banjir) sungai, tindakan yang disiapkan mencakup tindakan preventif, korektif, dan rehabilitatif, diantaranya pemeliharaan ruang sungai dan pengendalian pemanfaatan ruang sungai, pemeliharaan dataran banjir dan pengendalian pemanfaatan dataran banjir, pemeliharaan bangunan sungai, pemeliharaan pos dan alat pemantau kondisi hidrologi, hidroklimatologi, dan kualitas air.

Apakah ada kerjasama dengan pihak lain, semisal BMKG? Dari pihak kami sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Pembuatan Peta Rawan Banjir antara PUPR- BMKG- Badan Informasi Geospasial (BIG). Kita juga melakukan Pelatihan Basin Water Resources Management Modul dan Aplikasi dalam Pengendalian Banjir serta Penyegaran Petunjuk Operasi Lapangan (POL) Banjir kepada Petugas lapangan. n

Imam Santoso, Dirjen SDA, Kementerian PUPR.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Profil

Menghidupkan Perekonomian, Menjaga Pertahanan dan Keamanan RI Sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), percepatan pembangunan infrastruktur disegala bidang diseluruh daerah di Indonesia harus dilakukan, hal yang pasti akan berimbas pada berbagai macam aspek. Oleh: Rizqi

ERDASARKAN perintah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi jalan perbatasan di Kalimantan dan Papua. â&#x20AC;&#x153;Pembangunan di pulau itu bisa dipercepat, sehingga diharapkan terjadi percepatan mobilitas antar orang, barang dan jasa, transportasi dan logistik menjadi lebih murah,â&#x20AC;? ujar Jokowi. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan transportasi jalan perbatasan di Kalimantan dan Papua, berikut perbicangan Kiprah dengan Direktur Jenderal Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto.

Menurut bapak, seberapa penting pengembangan dan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan? Pengembangan dan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sangat penting demi menghidupkan perekonomian daerah dan menjaga pertahanan dan keamanan Republik Indonesia, tidak boleh tertinggal dari negara tetangga. Karena harus kita akui, jaringan jalan Malaysia sudah lebih bagus dari negara kita. Hal apa saja yang perlu dilakukan untuk membantu pembangunan infrastruktur didaerah perbatasan ini?

Arie Setiadi, Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Untuk melakukan pembangunan jalan perbatasan, diperlukan engineerengineer dalam negeri yang tangguh untuk melakukan pembangunan jalan perbatasan.

Membuka Isolasi, Demi Pemerataan Kesejahteraan

Dapat dijelaskan proyek pembangunan transportasi jalan perbatasan di Kalimantan dan Papua yang saat ini tengah dilakukan oleh Ditjen Bina Marga? Untuk jalan perbatasan dari utara Kalimantan, mulai dari Temajuk hingga Sei Ular sepanjang 1900 km, hingga akhir 2016 jalan perbatasan ditargetkan tembus sepanjang 1.436 km. Sedangkan jalan perbatasan di Papua, mulai dari Skouw hingga Merauke sepanjang 1.100 km, hingga akhir tahun 2016 jalan perbatasan ditargetkan tembus sepanjang 858 km.

Dapat dijelaskan jarak kilometer pada setiap daerahnya? Untuk Kalimantan Barat sepanjang 856 kilometer yang terbagi dalam 12 koridor ruas. Koridor-koridor tersebut yaitu Temajuk-Aruk (90 kilometer), Aruk-Seluas (78 kilometer), Seluas-Entikong (84 kilometer), Entikong-Rasau (99 kilometer), Rasau-Sepulau-Sintang (99 kilometer), Sintang-Nanga Badau (43 kilometer). Kemudian Nanga BadauLanjak (46 kilometer), Lanjakâ&#x20AC;&#x201C;Mataso (26 kilometer), Mataso-Tanjung Kerja (56 kilometer), Tanjung Kerja-Putussibau (37,84 kilometer), Putussibau-Nanga Era (37 kilometer), Nanga Era-Batas Kalimantan Timur (158 kilometer).

Pada proyek pekerjaan pembangunan jalan perbatasan, siapa saja pihak swasta yang Kementerian PUPR gandeng kali ini dan sejauh mana pencapainnya? Kami bekerjasama dengan berbagai pihak swasta. Pada ruas Simpang Tanjung-Aruk, pekerjaan dibagi dalam dua paket. Paket pertama sepanjang 46,42 km yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya dan PT Yasa Patria Perkasa, saat ini telah mencapai perkembangan konstruksi sebesar 58,57 persen. Sementara pada paket kedua sepanjang 26,2 km yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya Tbk, perkembangannya saat ini telah mencapai 21,19 persen. Pada ruas Nanga BadauLanjak sepanjang 27 km, dikerjakan

PT Brantas Abipraya, perkembangan konstruksi fisik yang telah dicapai saat ini yakni sebesar 18,42 persen.

Terkait pembebasan lahan dan keamanan, upaya apa yang dilakukan? Untuk membantu pembukaan lahan dan aspek pengamanan di lapangan, kami bekerjasama dengan Direktorat Zeni Angkatan Darat (Ditziad) sedangkan untuk mengurus izin kehutanan dan yang berkaitan dengan taman nasional, kita sudah membuat MoU dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, karena tantangan terbesar pembangunan proyek ini adalah persyaratan untuk memenuhi aspek keramahan lingkungan.

Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pembangunan transportasi jalan perbatasan ini? Berbagai tantangan dihadapi dalam pembangunan jalan perbatasan yaitu berupa medan lapangan yang sulit karena kondisi geometri, topografi dan geoteknik, data lapangan yang masih minim, serta mobilisasi material yang sukar karena tidak semua daerah memiliki material yang bagus. Hal itu berdampak pada sulitnya mengangkut material aspal. Meskipun demikian, pihak kami (Bina Marga) yakin tetap dapat melaksanakan konstruksi sesuai dengan permintaan Presiden RI dan Menteri PUPR.

Apakah ada hal lain yang menghambat pembangunan selain

medan lapangan yang sulit? Keterbatasan data sehubungan dengan lokasi pembangunan yang terpencil sehingga diperlukan survey dan pengukuran yang detail. Selanjutnya ketersediaan material yang bisa digunakan sebagai sub-grade pembangunan jalan.

Pada tahun 2016 ini, sejauh mana perkembangan jalan perbatasan di Kalimantan? Jadi pada tahun 2016 ini dari 856 KM rencana pembangunan jalan paralel perbatasan baru, 188.61 KM diantaranya masih berupa hutan atau belum land clearing. Ruas yang belum tembus tersebut adalah, Nanga Era-Bts. Kaltim sepanjang 152KM, Seluas-Entikong sepanjang 20.85km, Rasau-Sepulau-Sintang sepanjang 8.55 km, dan TemajukAruk sepanjang 6.85 km.

Dapat dijelaskan target selesainya pembangunan infrastruktur jalan perbatasan Kalimantan ini? Pada 2016 ini, Bina Marga menargetkan kondisi jalan paralel perbatasan akan berupa aspal sepanjang 289,3 kilometer, agregat 93,66 kilometer, dan 278,2 kilometer. Sementara 2017, jalan dengan perkerasan aspal menjadi 306,9 kilometer, agregat 101,92 kilometer, dan Jalan Tanah 330,18 kilometer. Penambahan ruas jalan tanah pada 2017 dikarenakan dibukanya hutan menjadi bakal jalan baru. Pada tahun 2018, kami berusaha agar fungsional semuanya, dalam artian bisa kita lewati sampai Kalimantan Timur. n

Pembangunan Jembatan Holtekamp, Papua.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Dinamika

KONSTRUKSI INDONESIA 2016:

Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Sertifikasi merupakan hal yang sangat krusial. Karena kedepannya, tantangan pembangunan infrastruktur terus meningkat, dimana diperlukan ketersediaan infrastruktur berkualitas dan kinerja pekerja harus dapat handal dan terbukti. Bukti ini tidak lain adalah sertifikat.

Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasaâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;. Tema ini merupakan tema lanjutan yang ditetapkan untuk kegiatan Konstruksi Indonesia untuk tahun 2015 sampai dengan 2019. Di tahun yang sama pula, Konstruksi Indonesia hadir dengan beberapa rangkaian kegiatan, yaitu : Lomba Pekerja dan Sarasehan

Oleh: Kompu DJBK

ONSTRUKSI Indonesia 2016 kembali digelar. Ajang akbar kebanggaan masyarakat jasa konstruksi ini kembali ke tengah-tengah kita untuk menunjukkan pada dunia bahwa sektor jasa konstruksi Indonesia berkembang dan siap menghadapi persaingan global. Konstruksi Indonesia adalah upaya yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama-sama dengan stakeholders dan masyarakat jasa konstruksi dalam rangka menumbuhkembangkan apresiasi terhadap peran industri Jasa Konstruksi pada perkembangan sektor perekonomian. Konstruksi Indonesia 2016 juga memberikan informasi lebih dalam dan detail mengenai progres pembangunan proyek strategis nasional infrastruktur termasuk PUPR, serta menyebarkan informasi mengenai peluang dan kesempatan berinvestasi infrastruktur di Indonesia. Di tahun 2016 ini, tema yang diangkat adalah : â&#x20AC;&#x153;Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Pembukaan Acara Konstruksi Indonesia 2016 oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Jakarta.

Konstruksi Indonesia 2016

Konstruksi Indonesia 2016, Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia 2016, Lomba Jurnalistik/ Karya Tulis Media Cetak, Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi 2016, Penghargaan Karya Konstruksi 2016, serta Pameran dan Seminar yang menjadi puncak kegiatan Konstruksi Indonesia 2016. Patut menjadi kebanggaan, sebab untuk pertama kalinya Presiden RI, Joko Widodo hadir dan meresmikan puncak acara Konstruksi Indonesia 2016 yang dilaksanakan bersamaan dengan Airport and Aviantion Indonesia 2016 (AAI), The BIG 5 Construct Indonesia 2016, dan Expo Comm Indonesia (ECI) 2016. Keempat acara tersebut tergabung dalam Indonesian Infrastructure Week (IIW) 2016. Pada sambutannya, di Plennary Hall Jakarta Convention Center, Presiden RI menyebutkan bahwa sektor konstruksi/infrastruktur merupakan pilar yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi. “Fokus dulu di infrastruktur, kita lihat ha-

silnya di 2018 nanti, mulai daya saing kita akan kelihatan. Infrastruktur kita kejar, saya minta kepada Menteri PUPR tidak lagi kerja 1 shift tetapi kerja 3 shift karena Indonesia sudah tertinggal jauh,” tegas Presiden RI, Joko Widodo.

PAMERAN, SEMINAR, DAN KEMERIAHAN PENYERAHAN PENGHARGAAN Seminar menjadi forum yang mengedepankan berbagai upaya mencari solusi atas permasalahan yang timbul sebagai akibat dari segala aspek yang berhubungan dengan kegiatan di bidang konstruksi. Sedangkan Pameran merupakan ajang menggelar berbagai karya konstruksi, produsen pendukung, peralatan konstruksi serta berbagai exhibisi dari pelaku konstruksi. Pameran Konstruksi Indonesia dilaksanakan pada Rabu–Jumat, 9 – 11 November 2016 di Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta. Booth Konstruksi Indonesia menampilkan berbagai program Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi dalam mendukung kinerja Kementerian PUPR, antara lain tentang Simpul Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Mutual Recognition Arrangement (MRA), Mobile Training Unit, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, Presiden RI, Joko Widodo berkesempatan mengunjungi Booth Konstruksi Indonesia didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib, sekaligus memberikan penghargaan kepada perwakilan pemenang pertama Lomba Pekerja Konstruksi 2016. Mereka yang beruntung tersebut yaitu : Fauzi Exnugroho pemenang lomba Juru Ukur asal D.I Yogyakarta, M. Ahyar pemenang Pemasangan Batu Bata asal Nusa Tenggara Barat, dan Endro pemenang bidang pembesian asal Kalimantan Barat menerima langsung trophy pemenang dari Presiden RI, Joko Widodo di Booth Konstruksi Indonesia. Pada KI 2016 ini, seminar dilaksanakan dua kali, yaitu Seminar Construction Tech Indo (CTI) 2016 pada Rabu tanggal 9 November 2016 di ruang Merak 1 Jakarta Convention Center; dan Talkshow dengan tema ‘‘Mendorong Sektor Swasta Dalam Mendukung Infrastruktur Bidang PUPR’’, pada Jumat 11 November 2016 di Merak 1 Jakarta Convention Center Senayan. Yusid Toyib, sebagai salah seorang nara sumber menerangkan mengenai upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi di sektor jasa konstruksi di Indonesia. Setidaknya, ter-

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Dinamika

dapat lima upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah antara lain penyederhanaan proses pengadaan infrastruktur, persiapan proyek, dukungan pemerintah, fasilitas fiskal dan jaminan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR telah mencanangkan agenda reformasi industri konstruksi. Salah satunya yaitu deregulasi dan debirokratisasi dalam industri konstruksi bagi pengurangan biaya transaksi ekonomi dan menciptakan good â&#x20AC;&#x153;constructionâ&#x20AC;? governance, seperti pengurusan SBU, Perizinan, SKA/SKT, Tender, Kontrak Konstruksi, Sengketa, Kriminalisasi. Kementerian PUPR sendiri telah menunjuk satu unit kerja untuk menjadi simpul Investasi,

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

yakni Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Simpul KPBU sangat dibutuhkan agar lebih banyak lagi proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR yang menarik bagi sektor swasta. Dalam paparannya, Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan bahwa Komitmen pemerintah dalam menarik partisipasi swasta untuk turut serta dalam berinvestasi telah diakui secara global dalam laporan oleh Bank Dunia peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia yang naik dari peringkat 106 di tahun 2014 menjadi peringkat 91 di tahun 2015. Talkshow ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah memberikan dukungan pendanaan (fiskal) bagi proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), seperti Land

Konstruksi Indonesia 2016

Fund, Infrastructure Fund, dan Guarantee Fund. Serta menyiapkan beberapa fasilitas lain guna mempercepat proyek-proyek KPBU, antara lain Project Development Services dan Viability Gap Fund. Pada talkshow ini dilakukan pula Penyerahan Penghargaan kepada Pemenang Karya Konstruksi dan Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi, serta Penghargaan Pemeringkatan Jalan Hijau Indonesia tahun 2016 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR.

LOMBA PEKERJA KONSTRUKSI DAN SARASEHAN 2016

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, sedang melihat pameran.

Untuk memberikan apresiasi sekaligus memberi penekanan pentingnya sertifikasi pekerja konstruksi sekaligus sebagai bagian dari rangkaian acara Konstruksi Indonesia 2016, dilaksanakan Lomba Pekerja Konstruksi 2016. Lomba ini diikuti oleh 427 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia, dengan mengirimkan masing-masing 15 orang perwakilannya yang akan mengikuti Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional dengan kategori Bidang Pemasangan Batu, Bidang Pembesian, Bidang Pemasangan Ubin, Bidang Plumbing, Bidang Scaffolding, Bidang Juru Ukur, Bidang Juru Gambar, Bidang Operator Excavator, Bidang Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan dan Bidang Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Gedung. “Sertifikasi merupakan hal yang sangat krusial. Karena kedepannya, tantangan pembangunan infrastruktur terus meningkat, dimana diperlukan ketersediaan infrastruktur berkualitas dan kinerja pekerja harus dapat handal dan terbukti. Bukti ini tidak lain adalah sertifikat,” ujar Menteri PUPR, yang diwakili oleh Dirjen Bina Konstruksi, Yusid Toyib pada pembukaan Lomba Pekerja Konstruksi 2016 sekaligus Sarasehan Pekerja Konstruksi 2016, Senin (07/11) di Jakarta. Disela-sela kesibukannya, Menteri PUPR berkesempatan mengunjungi para peserta lomba pekerja konstruksi yang bertempat di Balai Material dan Peralatan Konstruksi Jakarta, guna memberikan semangat bagi para ujung tombak pembangunan konstruksi Indonesia, pada Selasa (8/11) di Balai Pelatihan dan Peralatan Jakarta. “Saudara sekalian lah yang akan menentukan arah pembangunan infrastruktur kita, karena itu saya minta semua harus semangat!. Dan harus diingat, harus bersertifikat, karena

dengannya saudara sekalian bisa maju,” ujar Basuki Hadimuljono. Adapun untuk Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia 2016 dan Lomba Jurnalistik/Karya Tulis Media Cetak hingga tulisan ini dibuat masih dalam proses penjurian. Kemeriahan puncak acara Konstruksi Indonesia 2016 adalah kemeriahan atas perkembangan sektor jasa konstruksi di Indonesia. Sepatutnyalah kita harus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas sektor jasa konstruksi, agar hingga 100 bahkan ribuan tahun lagi pun kita masih akan terus bangga menjadi bagian sektor jasa konstruksi Indonesia. n

Yusid Toyib, Dirjen Bina Konstruksi, memberikan penghargaan kepada pemenang lomba Pekerja Konstruksi 2016.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Ini Cara Terbaik Bagi

Kementerian PUPR Melindungi Anak Bangsa Tidak hanya tugas memastikan (ensure) infrastruktur yang antisipatif kekerasan anak, pada saat yang sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus menjamin (insurance) semua anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendapat haknya dalam penyelenggaraan infrastruktur. Oleh: Widiani Purnomosari, Peneliti Kebijakan Publik Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi â&#x20AC;&#x201C; Badan Litbang Kementerian PUPR.

Potret anak Indonesia.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

EBELUM melangkah pada bahasan tentang apa yang Kementerian PUPR dapat dan telah lakukan, perlu dipahami diawal mengapa Indonesia harus melindungi anak bangsa. Sehingga kita dapat merefleksi diri kita sendiri, sudahkah kita on the track menapaki tangga asa mewujudkan anak Indonesia yang berkepribadian, energik, berprestasi dan membanggakan.

Tidak ada frase yang indah, kecuali melindungi mereka Memberikan perhatian kepada anak Indonesia adalah bagian dari strategi Presiden RI, Joko Widodo untuk membumikan ide revolusi mental yang diusungnya. Dengan menilik 9 agenda prioritas Nawacita, setidaknya terdapat 4 komitmen Presiden yang relevan dalam mendiskusikan perlindungan anak. Presiden ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Presiden

Ini Cara Terbaik Bagi Kementerian PUPR Melindungi Anak Bangsa

juga ingin membangun Indonesia dari desa, pinggiran maupun daerah-daerah di Indonesia. Selain itu peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa juga penting menurut Presiden Jokowi untuk revolusi mental. Pertanyaan besar yang perlu kita jawab bersama selanjutnya adalah mengapa Pemerintah membangun kebijakan untuk melindungi generasi bangsa? Terdapat 2 (dua) alasan besar untuk menjawabnya yaitu (1) agar anak Indonesia tidak menjadi “beban” bangsa, dan (2) “Janji” Indonesia pada dunia. Yang pertama, bayangkan jika anak-anak bangsa tumbuh tanpa pengasuhan yang baik dan benar alias tanpa perlindungan. Akan banyak anak Indonesia yang terjerumus narkoba, pergaulan yang tidak semestinya, terlantar, mendapat kekerasan yang berakibat trauma dan masih banyak lagi. Maka, jika hal ini terjadi maka negara tentu harus menginvestasikan sejumlah anggaran guna rehabilitasi pengguna narkoba, menyiapkan se-

jumlah anggaran untuk obat rumah sakit dan HIV/AIDS atau penyakit lainnya, menyiapkan banyak konselor untuk konseling, membangun lebih banyak panti asuhan, lembaga pemasyarakatan anak, dan lain-lain, yang sudah pasti akan berimplikasi pada beban anggaran yang harus dikeluarkan Pemerintah. Selain itu, generasi yang gagal hanya akan membuat Indonesia “jalan di tempat”. Lebih baik anggaran diperuntukkan untuk investasi lain yang lebih produktif. Kedua, Indonesia telah berjanji pada dunia dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak se-dunia tahun 1990 dalam Peraturan Presiden nomor 36 tahun 1990. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak ini, maka Indonesia wajib melaporkan kepada dunia tentang bagaimana implementasi dan capaian perlindungan anak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia setiap empat tahun sekali. Jika tidak dilakukan, nama besar Indonesia dipertaruhkan. Melindungi anak Indonesia merupakan kebijakan sangat makro. Artinya, dibalik kebijakan makro tersebut, banyak masalah-masalah mikro yang harus diidentifikasi, dipahami, diurai dan disolusikan. Untuk persoalan perlindungan anak, jangan sampai hanya mengalihkan masalah, namun harus diselesaikan dengan sempurna. Kita harus semakin aware bahwa kejahatan terhadap anak di dunia semakin banyak jumlahnya, modusnya dan tingkat kefatalannya. Area perhatian bangsa telah disiapkan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu pencegahan (prevention of trafficking in person), perlindungan (protection of victims of human trafficking) dan penanganan hukum (prosecution of trafficking offender). Sayangnya, dalam situasi demikian, masih ada hal-hal yang perlu diluruskan terkait definisi “anak” dalam peraturan perundang-undangan RI. Definisi anak menurut Undangundang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah anak yang memiliki usia maksimal 16 tahun. Sementara itu UU No. 35 tahun 2014 sebagi pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berusia maksimal 18 tahun. Definisi ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perbedaan definisi tersebut menjadikan Indonesia terkadang sulit menghadapi kejahatan pedofilia, pernikahan anak, trafficking tenaga kerja anak dan lain sebagainya. Oknum pelaku sering kali “memanfaatkan” definisi yang me-

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Wacana

menterian PUPR tetap jelas yaitu pemenuhan hak anak-anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral, dan perkembangan sosial anak.

Disini ranah Kementerian PUPR mengurus anak Indonesia.

Potret keceriaan anak Indonesia.

nguntungkan mereka. Misalnya pelaku yang terbukti bersalah melakukan kejahatan seksual terhadap anak usia 17 tahun, maka selalu mereka akan menggunakan definisi anak dalam UU no 1 tahun 1974, agar supaya mereka tidak dianggap melakukan pedofilia. Sehingga hukuman dan tuntutan kepada mereka lebih ringan. Padahal ini adalah investasi yang buruk. Semakin banyak pedofilia di masyarakat, bagi si anak bisa jadi trauma bisa jadi dia melakukan hal yang sama setelah dia menjadi korbannya. Namun demikian, meski definisi anak masih dalam proses penyelarasan, kacamata Ke-

Tidak ada yang perlu diperdebatkan, apakah melindungi anak merupakan tusi Kementerian satu atau Kementerian yang lain, juga tidak perlu pula ada perdebatan apakah setuju atau tidak akan meleburnya cross cutting issue ini dalam tusi.

Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Republik Indonesia dalam mengakselerasi Indonesia sejahtera, Kementerian PUPR (dan tentunya Kementerian/Lembaga Negara lainnya) bertugas sesuai tugas fungsinya, namun juga harus memperhatikan beberapa cross cutting issue, salah satunya melindungi hak anak Indonesia. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, apakah melindungi anak merupakan tusi Kementerian satu atau Kementerian yang lain, juga tidak perlu pula ada perdebatan apakah setuju atau tidak akan meleburnya cross cutting issue ini dalam tusi. Yang jelas, ujung dari semua ini adalah anak Indonesia harus beridentitas, maju, cinta bangsa, berprestasi membangun bangsa, dan membanggakan bangsa. Ya, meskipun upaya Kementerian PUPR tidak secara langsung dalam penanganan hukum dan perlindungan terhadap anak-anak yang bermasalah, namun Kementerian PUPR mengusung tugas mulia dalam aspek pencegahan (prevention). Kementerian PUPR wajib dan harus mampu melakukan upaya mitigasi yang maksimal dalam mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Tidak saja hanya memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun telah dipersiapkan untuk mengantisipasi kejahatan terhadap anak, namun harus menjamin tidak ada infrastruktur yang â&#x20AC;&#x153;mencelakakanâ&#x20AC;? satu pun anak bangsa, yang berada dari Sabang sampai Merauke. Sebab itu, Kementerian PUPR perlu membangun kebijakan perlindungan anak (Child Protection Policy-CPP) yang jelas dan kongkrit. CPP akan mengarahkan seluruh aktivitas PUPR menuju ke tujuan membangun generasi bangsa yang beridentitas, maju, cinta bangsa, berprestasi membangun bangsa dan membanggakan bangsa. CPP akan membawa pengaruh yang luar biasa baik dalam internal Kementerian PUPR sendiri maupun secara luas di seluruh Indonesia.

CPP di Kementerian PUPR, begini sebaiknya Tanpa bermaksud membuka pilu, jika kita

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Ini Cara Terbaik Bagi Kementerian PUPR Melindungi Anak Bangsa

ingat kejadian 2 April 2016 tentang kejahatan terhadap Yuyun yang dilakukan oleh 14 anak berusia antara 14-17 tahun , lalu kemudian disambung dengan kejahatan terhadap anak yang terjadi di sekolah internasional di Jakarta, selanjutnya lagi ada penganiayaan di daycare di bilangan Jakarta Selatan dan kejadian kekerasan terhadap anak lainnya yang semakin banyak. Semua itu menyisakan trauma pada korban, kecuali Yuyun yang telah meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Khusus kasus Yuyun, ini terbilang sangat fatal. Terenggutnya nyawa Yuyun di rute jalan yang biasa dia lewati saat berangkat sekolah dan saat mengambil air bersih, dikarenakan pipa air bersih tidak sampai ke rumahnya. Jalan rute ini sama sekali tidak memiliki standar keamanan apalagi kenyamanan. Membangun jalan lingkungan memang bukan domain Kementerian PUPR secara langsung, namun wajib diingat bahwa Kementerian PUPR memiliki tugas untuk melakukan pembinaan kepada Dinas-Dinas dalam penyelenggaraan jalan. Pembinaan inilah yang harus dimaknai lebih dari sekedar sosialisasi, pelaporan atau apapun yang sifatnya normatif administratif atau hanya sekedar selebrasi. Kementerian PUPR harus ikut memastikan agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Terkait kasus disalah satu sekolah internasional di Jakarta, meski Kementerian Pendidikan Nasional memiliki peran lebih sentral, tetapi sudahkah Kementerian PUPR menjalankan kewajibannya membina Dinas terkait dalam memastikan infrastruktur di dalam sekolah “aman” untuk anak-anak dan menjamin semua tidak beresiko. Tuntutannya sekarang adalah kolaborasi antar Kementerian. Saling tuding atau lempar tanggung jawab sudah bukan waktunya lagi,, lebih baik merefleksi diri sendiri. Perhatian pemerintah, sebaiknya juga pada rumah tinggal si anak, sekolah tempat belajar mereka, taman bermain anak (play ground), daycare, ruang laktasi dan fasilitas anak lainnya yang seharusnya menjadi “tempat paling aman” bagi tumbuh kembang anak bangsa. Semua fasilitas tersebut harus mampu menjamin rasa aman, nyaman dan selamat. Taman bermain, misalnya, ruang ini menjadi instrumen sangat penting untuk pertumbuhan otak anak. Jika hak anak untuk taman bermain saja terabaikan, maka tidak sedikit anak Indonesia yang akan tumbuh menjadi pribadi yang ber-

masalah. Ini jelas tidak boleh terjadi. Sekali lagi, kebijakan Kementerian PUPR harus disiapkan secara benar, tidak hanya memastikan adanya infrastruktur yang antisipatif kekerasan terhadap anak, namun juga harus ikut menjamin tidak terganggunya tumbuh kembang anak Indonesia bahkan “mencederai” satu pun anak bangsa. Kolaborasi dan implementasi collaborative approach adalah obat mujarab menangani tantangan cross cutting issue seperti pelindungan anak ini. Penting bagi Kementerian PUPR untuk berperan memutus rantai kekerasan terhadap anak. Disadari bahwa belakangan ini banyak sekali persoalan bangsa dalam lingkup tugas Kementerian PUPR yang masih perlu mendapat perhatian khusus, baik dalam rangka meng-akselerasi target fisik infrastruktur, sekaligus menyiapkan perangkat kebijakannya. Satu hal yang perlu dicatat, bahwa mengakselerasi pertumbuhan (growth) menjadi kurang bermakna jika SDM yang akan berperan sebagai motor utama pembangunan tidak dipersiapkan. Semoga dalam momentum Review Renstra Kementerian PUPR 2015 – 2019 yang tengah dilakukan, tawaran CPP ini dapat direspon dengan baik. Demi masa depan anak bangsa. n

Membangun jalan lingkungan memang bukan domain Kementerian PUPR secara langsung, namun wajib diingat bahwa Kementerian PUPR memiliki tugas untuk melakukan pembinaan kepada Dinas-Dinas dalam penyelenggaraan jalan. MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Inovasi Kawasan Kumuh

Perkotaan Secara umum mula kawasan kumuh timbul karena laju urbanisasi penduduk wilayah perkotaan tinggi dan tidak terkontrol (uncontrolled) bahkan tiap tahun menunjukkan kecenderungan meningkat. Oleh: Masmian Mahida, Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Foto : Hendra AS

ALAH satu kriteria utama yang berkontribusi dalam sebuah daya saing adalah infrastruktur. Tentu saja infrastruktur di sini bukan saja dilihat sebagai sebuah bangunan fisik saja, namun lebih dari itu adalah sebuah prasarana yang mendukung kelancaran sebuah kegiatan yang terpadu dengan fasilitas-fasilitas publik. Dalam laporan World Economic Forum (WEF) 2015, peringkat daya saing Indonesia adalah 37 dari 140 negara, masih kalah dengan Singapura berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 18, dan Thailand di peringkat 32. Dalam analisa terkait daya saing ini, akan membahas sektor infrastruktur khususnya infrastruktur permukiman pada kawasan kumuh. Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (Ditjen CK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2014 telah teridentifikasi 3.286 kawasan kumuh perkotaan yang mencakup luas 37.407 Hektar. Kawasan kumuh ini akan menjadi fokus penanganan dari Kementerian PUPR sesuai dengan target RPJMN, yakni 0 persen kawasan kumuh perkotaan hingga tahun 2019. Laporan International Hydrological Programme UNESCO, tahun 2016 terdapat 5 (lima) tantangan utama terkait air di wilayah Asia Pasific termasuk yang dialami pada sebagian wilayah Indonesia saat ini salah satunya adalah suplai air dan sanitasi (akses air bersih permukiman) dan banjir. Suplai air, sanitasi, dan banjir ini sangat berkorelasi positif dengan wilayah

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Pemukiman Padat di Tangerang Selatan.

Inovasi Kawasan Kumuh Perkotaan

kumuh permukiman. Artinya, semakin luas wilayah kumuh tersebut menyebabkan kritisnya wilayah permukiman tersebut dan berdampak langsung pada kesehatan. Secara umum mula, kawasan kumuh timbul karena laju urbanisasi penduduk wilayah perkotaan tinggi dan tidak terkontrol (uncontrolled) bahkan tiap tahun menunjukkan kecenderungan meningkat, sehingga menyebabkan antara lain, kurangnya ruang terbuka hijau, sanitasi yang buruk, penyediaan air minum yang kurang sehat, pengelolaan limbah dan sampah kurang memadai, banjir dan prasana jalan yang tidak memadai. Salah satu kunci meningkatkan daya saing dalam laporan WEF adalah dengan meningkatkan laju inovasi. Saat ini diperlukan inovasi/terobosan pada sektor infrastruktur PU, kemudian integrasi dengan sektor infrastruktur dasar lainnya, seperti infrastruktur energi, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur telekomunikasi yang merupakan satu kesatuan. Mengacu pada permasalahan sektor infrastruktur pekerjaan umum tersebut diperlukan terobosan berupa sebuah kebijakan. Sebuah kerangka kebijakan yang fokusnya adalah bagaimana mengelola laju urbanisasi yang tinggi tersebut melalui berbagai inovasi, pertama sisi Urban Development, seperti spatial planning, urban regeneration, dan urban design untuk memastikan pembangunan perkotaan berkelanjutan sesuai dengan perencanaan (planning), perancangan (designing), pembentukan (shaping) berbasis pengembangan ekonomi kreatif didukung dengan delivery-public-service yang tinggi. Kedua, sisi Infrastructure Provision, seperti water supply, sanitation, dan waste system untuk menjamin kebutuhan dan kesehatan lingkungan permukiman perkotaan. Ketiga, sisi Housing Provision, seperti housing supply, housing improvement, dan housing delivery untuk menjamin kebutuhan perumahan layak dan berkualitas. Hasil dari kerangka kebijakan ini harapannya dapat diterapkan melalui program prioritas atau dengan penguatan program yang sudah ada sehingga permasalahan luasan kawasan kumuh perkotaan setidaknya dapat berkurang secara signifikan hingga tahun 2019. Terakhir tentunya perlu dukungan kapasitas sumber daya manusia dan peran Pemerintah Daerah yang proaktif untuk mencapai keberhasilan program tersebut sehingga dapat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Dana Tax Amnesty

Diusulkan Untuk Proyek Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan agar pemanfaatan dana hasil tax amnesty digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp93,73 triliun.

ROGRAM Program tax amnesty yang digulirkan pemerintah beberapa waktu yang lalu berhasil mengumpulkan dana yang cukup besar dari para wajib pajak. Dana yang cukup besar tersebut tentunya akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran bangsa. Dalam memanfaatkan dana tersebut Kementerian PUPR akan mengusulkan agar sebagian dari dana hasil tax amnesty yang berhasil dikumpul-

Konstruksi Proyek Jalan Layang Tendean Ciledug.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

kan tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Diusulkan nilainya sebesar Rp93,73 triliun dari total hasil tax amnesty sebesar Rp234,2 triliun. Usulan sebesar Rp93,73 triliun tersebut terdiri dari dana tebusan sebesar Rp60,79 triliun dan dana repatriasi senilai Rp32,94 triliun. Tenaga Fungsional Bidang Pengawasan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PUPR, Taufik Widjoyono dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur 2016 di Jakarta, Kamis (17/11) mengatakan bahwa kebutuhan anggaran Kementerian PUPR untuk memenuhi infrastruktur Renstra 2015-2019 mencapai Rp931 triliun namun yang bisa didanai APBN diperkirakan maksimal sebesar Rp 628 triliun. Dijelaskan oleh Taufik, dana dari tebusan tax amnesty tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur SDA Rp10,45 triliun, Bina Marga Rp47,25 triliun, dan Cipta Karya 3,09 triliun. Terkait infrastruktur SDA, dari usulan Rp10,45 akan digunakan di antara-

Dana Tax Amnesty Diusulkan untuk Proyek Infrastruktur

nya untuk merehabilitasi jaringan irigasi, air tanah dan tambak senilai Rp2,91 triliun, lalu konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi, dan pengaman pantai Rp5,48 triliun, pengelolaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air Rp1,84 triliun dan penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku Rp220 miliar. Sementara di bidang Bina Marga dari usulan Rp47,25 triliun diantaranya akan digunakan bagi penyelesaian ruas-ruas jalan di perbatasan senilai Rp12,07 triliun. Selanjutnya penyelesaian ruas Trans Papua Rp5,33 triliun. Kemudian penyelesaian ruas Jalan Pantai Selatan Jawa Rp2,15 triliun, kebutuhan penyediaan biaya lahan Rp27,39 triliun, dan kebutuhan untuk pembangunan flyover di Jawa Tengah Rp310 miliar. Di bidang Cipta Karya, dana Rp3,09 triliun untuk penyelesaian pembangunan SPAM prioritas nasional di daerah dengan kebutuhan Rp1,24 triliun. Adapun pemanfaatan dana hasil repatriasi juga diusulkan untuk digunakan membiayai Tol Trans Sumatera guna meme-

nuhi kekurangan porsi ekuitas sebesar Rp32,14 triliun dan penyelesaian pengembangan PDAM yang melakukan pinjaman dengan subsidi bunga sebesar Rp800 miliar.

Didukung Kadin Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan jika ada dana repatriasi yang masuk, maka Kementerian PUPR akan mengoptimalkan dana tersebut untuk pembangunan infastruktur baru yang belum masuk di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Investasi dana tax amnesty di bidang infrastruktur yang paling potensial, itu untuk jalan tol, air minum dan perumahan,” ujarnya. Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 tentang investasi tax amnesty ke sektor non-keuangan. Dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty akan didorong masuk ke sektor riil, salah satunya proyek infrastruktur baik pemerintah atau swasta. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mendukung usulan yang disampaikan oleh Kementerian PUPR. Kadin berharap agar dana program tax amnesty periode I lalu mampu mempercepat implementasi pembangunan infrastruktur nasional, agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Dari pembangunan berbagai program infrastruktur yang ada, kami berharap dapat memberikan nilai tambah ekonomi serta mengedepankan local content dan memprioritaskan SDM dalam negeri,’’ ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa. Erwin pun mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan terobosan dengan mengeluarkan aturan tentang pengampunan pajak (tax amnesty). “Kemampuan pemerintah untuk spending atau belanja harusnya semakin besar sehingga akan banyak membantu program percepatan pembangunan infrastruktur, konstruksi, dan bahan material,” jelas Erwin. Tersedianya infrastruktur, akan mendorong pusat-pusat ekonomi baru, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Saat ini, Jawa masih mendominasi ekonomi nasional karena infrastrukturnya paling maju, dengan 58 persen produk domestik bruto (PDB) nasional berasal dari pulau ini. Sebaliknya, Maluku dan Papua yang minim infrastruktur baru bisa menyumbang 2,37 persen PDB, padahal luasnya lebih dari tiga kali Jawa.n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Jendela

Adinia Wirasti

Lebih Enak di Perpustakaan TEKS TIM KIPRAH FOTO THEBRIDEDEPT.COM

OVEMBER lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meresmikan Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Dalam sambutannya, Menteri Basuki berharap perpustakaan ini dapat dimanfaatkan oleh generasi muda dengan sebaik-baiknya. Khusus bidang PUPR, jika memerlukan feasibility studi tentang sumber daya air, sistem transportasi, dan perubahan iklim nasional, maka perpustakaan Kementerian PUPR ini adalah tempatnya. Bagi sebagian besar orang, perpustakaan menjadi salah satu tempat yang membosankan. Hal itu tak berlaku bagi Adinia Wirasti. Ia justru mengaku betah jika saat berada di perpustakaan karena memang sejak dulu gemar membaca buku. Menurut, pemeran Carmen dalam film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) ini di perpustakaan ia dapat memperoleh banyak informasi. Ditambahkan olehnya, perpustakaan tempat yang mengasyikan dan menyenangkan, berbagai macam informasi yang dapat mendukungnya sebagai pemeran film dapat diperoleh di perpustakaan. Dengan memiliki banyak pengetahuan, lanjutnya, merupakan modal penting untuk berkarier, lebih maju dan menggapai cita-cita terutama bagi kalangan anak muda. Adinia pun cukup antusias menceritakan yang ia dapatkan dari hobi membacanya itu. Salah satu manfaat yang ia rasakan adalah ikut mendorong karirnya hingga saat ini. â&#x20AC;&#x153;Sejak 2002 hingga kini, masih doyan membaca buku. Begitu lulus SMA saya langsung kerja tapi tidak punya pengetahuan di industri yang kita tekuni. Itu bikin susah. Nah, berangkat dari kegelisahan itu, untuk banyak menggali ilmu pengetahuan, ia pun jadi sering datang ke perpustakaan. Manfaatnya besar kok,â&#x20AC;? pungkas peraih Piala Citra sebagai Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Festival Film Indonesia 2005 tersebut. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Laporan Khusus

Hari Bakti PU Ke-71

KERJA NYATA MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BANGSA Peristiwa ini akan terus dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum. Saat ini para pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berjuang untuk melanjutkan pengabdian terhadap nusa dan bangsa.

Prasasti bertuliskan peristiwa 3 Desember di areal Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

ESEMBER menjadi bulan yang istimewa bagi segenap insan PUPR. Di bulan ini, segenap jajaran Kementerian PUPR memperingati Hari Bakti PU setiap 3 Desember. Tahun ini, peringatan Hari Bakti PU memasuki usia yang ke71. Bagi Insan PUPR, Hari Bakti PU merupakan peringatan atas berdirinya kementerian. Usia yang sama dengan usia Republik Indonesia, yang tahun ini juga berusia 71 tahun. Itu artinya kehadiran Kementerian PUPR memang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan di sepanjang usia negeri ini. Rangkaian kegiatan peringatan

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Hari Bakti PU yang tahun ini mengambil tema Kerja Nyata Membangun Infrastruktur Bangsa, mulai dilakukan sejak November lalu. Dimulai dengan lomba menggambar anak-anak yang di selenggrakan lingkup kantor Kementerian PUPR, Jakarta. Kemudian, ada juga ajang tahunan pameran dan konferensi di bidang infrastruktur Indonesia Infrastructure Week yang berlangsung pada 9 hingga 11 November 2016. Rangkaian acara juga diisi dengan peresmian Perpustakaan Kementerian PUPR oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pada Senin, 7 November 2016 lalu di Gedung Sumber Daya Air (SDA) lantai 3. Ia berharap perpustakaan yang telah didesain secara menarik ini dapat menarik banyak orang muda untuk datang dan menimba ilmu di tempat ini. Peresmian yang menjadi bagian dari acara puncak Perayaan Hari Bakti PU ke-71 ini diisi dengan diskusi bersama Andy F. Noya. Rangkain kegiatan selanjutnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Jumat pagi (11/11) membuka Pekan Olah Raga dan Seni dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke-71 yang diawali oleh kegiatan senam pagi bersama sekitar 500 orang pegawai di lapangan Kementerian PUPR. Sebelumnya Ketua Baporseni, Rido Matari Ichwan dalam laporannya menyampaikan berbagai kegiatan pertandingan olah raga dan seni yang diselenggarakan diantaranya Gateball, Bulutangkis, Futsal, Volley, Tenis Meja, Catur, Tenis Lapangan, PUPR Idol, dan Lomba Sketsa.

Hari Bakti PU ke-71

Usai senam pagi, Menteri Basuki kemudian membuka Lomba Lukis Sketsa Gedung Utama Kementerian PUPR dengan melakukan goresan pertama pada kanvas yang diikuti pejabat tinggi madya antara lain Sekjen PUPR Anita Firmanti, Irjen Rildo Ananda Anwar, Kepala BPSDM Andreas Suhono, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga dan Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso. Lomba sketsa gedung tersebut adalah sesuatu yang baru. Untuk itu, Menteri Basuki mengapresiasi penyelengaraan lomba itu. “Lomba ini adalah sesuatu yang baru dan sangat bagus untuk mengasah jiwa seni terutama generasi muda PUPR,” tutur Basuki. Jiwa seni ini diperlukan oleh insan PUPR dalam membangun sarana ke-PU-an, seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Basuki, bahwa sentuhan seni dapat memberikan nilai lebih pada pembangunan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR. Pelaksaaan lomba menggambar dan mewarnai ini dibagi menjadi empat kategori, yakni dihari pertama pelaksanaan lomba sketsa Gedung Utama Kementerian PUPR yang diikuti pegawai PUPR. Dihari kedua, pelaksanaan lomba mewarnai tingkat TK, lomba menggambar tingkat SD Kelas 1-3 dan Kelas 4-6, serta lomba sketsa Gedung Utama Kementerian PUPR untuk mahasiswa. Usai melakukan goresan pertama, pada Lomba Lukis Sketsa Gedung Utama Kementerian PUPR, Menteri Basuki membuka eksibisi Gateball unit PUPR ditandai dengan melakukan pemukulan pertama bola. Eksibisi Gateball tersebut antara tim pejabat PUPR dan tim Dharma Wanita Persatuan Unit PUPR (DWP-PUPR) yang dimenangkan oleh TIM DWP-PUPR. Pada 26 hingga 27 November, Kementerian PUPR juga menggelar acara Gowes Bandung-Jakarta. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari pegawai Kementerian PUPR, para pensiunan, mitra kerja di lingkungan PUPR serta pencinta olah raga sepeda. Gowes Bandung-Jakarta kali ini menempuh perjalanan sepanjang 182 kilometer dari Gedung Sate Bandung dan berakhir di Kampus PUPR di Jakarta. Para peserta Gowes Bandung Jakarta berakhir di Kampus PUPR sekitar pukul 11.30 WIB dan langsung mendapat kalungan medali dan diberikan piagam penghargaan oleh Menteri Basuki Hadimuljono. Kegiatan Gowes Bandung-Jakarta ini, menurut Menteri Basuki, sudah terselenggara untuk kedua kalinya. Tahun lalu, jumlah peserta mencapai 200 orang, sedang tahun ini membengkak menjadi sekitar 410 peserta. Rute yang harus dilalui peserta ada dua etape

yaitu etape I dari Gedung Sate Bandung sampai di Purwakarta dan bermalam di sana, kemudian pada Sabtu pagi melanjutkan etape II dari Purwakarta menuju Kampus PUPR, Jakarta. Ditambahkan oleh Menteri Basuki, bila nanti Tol Trans Jawa yang panjangnya 651 kilometer dari Surabaya sampai dengan Banten sudah selesai pada 2018 mendatang, Menteri Basuki berencana mengadakan Gowes Tol Trans Jawa. Di Bulan Desember, acara puncak Hari Bakti PU, diisi dengan berbagai kegiatan. Diantaranya panggung hiburan, bazar dan pasar murah, festival kuliner, Malam Kilas Balik, upacara bendera pada 3 Desember yang dilanjutkan dengan ziarah ke makam pahlawan. Penghargaan karyawan dan PUPR Award menjadi rangkaian kegiatan berikutnya. Semua rangkian acara dalam memperingati Hari Bakti PU ke-71 ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para insan PUPR dimana pun berada untuk terus berbuat yang terbaik bagi pembangunan di negeri ini. ‘‘Rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Bakti PU yang ke 71 diselenggarakan untuk mengingatkan kembali perjuangan pegawai PU dalam mempertahankan Markas Departemen PU di Kota Bandung yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Sate,’’kata Menteri PUPR. n

Menteri PUPR, Basuki PUPR beserta istri melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan dalam acara peringatan 3 Desember.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Laporan Khusus

PEMDA BERPRESTASI

MENDAPAT APRESIASI DARI KEMENTERIAN PUPR Tiga Pemerintah Provinsi dan Tujuh Kabupaten/Kota mendapat penghargaan dari Kementerian PUPR dalam ajang Penghargaan PUPR 2016.

Para Penerima Penghargaan PUPR 2016

ALAM rangka untuk mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, Kementerian PUPR pada 8 Desember lalu menyelenggarakan Malam Penghargaan PUPR 2016 bertempat di di auditorium Kantor Kementerian PUPR. Acara yang sebelumnya dikenal dengan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) digelar dengan salah satu tujuannya agar mendorong keterpaduan antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Mulai dari tahap perencanaan, pemrograman, pembiayaan, implementasi, operasi

Caption....

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Hari Bakti PU ke-71

dan pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi. Dalam acara yang bertema Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR ini, Kementerian PUPR memberian apresiasi kepada instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur PUPR. Pada dasarnya pemerintah pusat melalui kementerian PUPR mendorong agar Pemda selalu meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur PUPR. Melalui acara ini Pemerintah Pusat sekaligus juga mendapatkan gambaran terkait kondisi pembangunan infrastruktur di daerah. Hal ini diharapkan memudahkan pemerintah melakukan koordinasi dan pembinaan. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati mengatakan, wujud nyata Kementerian PUPR sebagai instansi pembina terhadap pembangunan infrastruktur bidang PUPR adalah memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan kepada instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Penghargaan tersebut diberikan kepada tiga pemerintah provinsi dan tujuh pemerintah kabupaten/kota. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal Pembiayaan Maurin Sitorus, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rido Matari Ichwan dan beberapa pejabat Kementerian PUPR lainnya. “Saya mengucapkan selamat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang telah menunjukan prestasi yang membanggakan, dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur PUPR dengan meraih Penghargaan PUPR 2016,” tutur Anita Firmanti. Pemenang penghargaan dari Kategori Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat (Pemenang Wilayah Barat), Provinsi Jawa Timur (Pemenang Wilayah Tengah), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemenang Wilayah Timur). Untuk pemenang Kategori Kabupaten terdiri dari Kabupaten Tanah Datar (Pemenang Wilayah Barat), Kabupaten Gresik (Pemenang Wilayah Tengah), dan Kabupaten Tabanan (Pemenang Wilayah Timur). Sementara untuk pemenang Kategori Kota adalah Kota Banda Aceh (Pemenang Wilayah Barat), Kota Malang (Pemenang Wilayah Tengah) dan Kota Mataram (Pemenang Wilayah Timur). Kementerian PUPR juga menetapkan Pemenang untuk Kategori Penghargaan Khusus kepada Kota Surabaya karena dinilai mampu menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Penghargaan khusus yang diberikan kepada Kota Surabaya langsung diterima oleh WaliKota Surabaya Tri Rismaharini. Dalam sambutannya Tri Rismaharini menyampaikan peningkatan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya. Salah satunya daerah yang setiap tahun banjir sudah tak banjir lagi. “Kita bisa membangun tanpa harus merusak kota itu menjadi macet kota itu menjadi banjir,” katanya. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian, Lana Winayanti, yang juga sebagai Ketua 1 Tim Pelaksana Penghargaan PUPR 2016 mengatakan dengan diselenggarakannya Penghargaan PUPR 2016 ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan lainya di daerah dapat mendukung pelaksanaan Rencana Strategis 2014-2019 Kementerian PUPR. Selain itu juga dapat meningkatkan Keterpaduan Pelaksanaan Program Kementerian PUPR dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah.

Anita menambahkan dalam acara Malam Penghargaan PUPR ini juga memberikan tiga penghargaan lainnya. Yaitu Penghargaan Pelayanan Publik, Penghargaan Sayembara Rancangan Rumah Sederhana Sehat Berbasis Nilai Lokal 2016, dan Penghargaan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi. Kompetisi pelayanan publik diselnggarakan dalam rangka mempertegas komitmen Kementerian PUPR dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik sebagai tuntutan dari reformasi birokrasi. Kompetisi ini diikuti oleh unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik perijinan, pelayan informasi, maupun pelayanan berupa advise teknis lainnya. Sementara Sayembara Rancangan Rumah Sederhana Sehat Berbasis Nilai Lokal yang diselenggarakan oleh Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman bekerjasama dengan Forum Masyarakat Arsitektur Tradisional (FORMAT) bertujuan untuk memperoleh rancangan rumah sederhana sehat yang selaras dengan lingkungan dan berbasis pada pengembangan konsep nilai-nilai lokal serta arsitektur tradisional Indonesia yang memanfaatkan potensi dan keragaman budaya lokal. Dari lebih 281 karya yang masuk, terpilih Rumah Ekombele dengan perancang Azki Muhammad dan Margaretha L Bunga Naen sebagai pemenang pertama. Lomba Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Waduk merupakan bagian dari Gerakan cinta OP (CINOP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertujuan untuk mendorong balai wilayah sungai dan masyarakat agar lebih meningkatkan kepeduliannya dalam pemeliharaan terhadap jaringan irigasi maupun infrastruktur SDA yang telah dibangun. n

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Laporan Khusus

Hari Bakti PU Ke-71

PERESMIAN PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN PUPR HADIRKAN SESUATU YANG BERBEDA Ada tempat yang asyik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR. tempat itu bernama Perpustakaan PUPR. Dengan desain nyaman dan modern, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Perpustakaan Nasional, Syarif Bando dan Andy F. Noya datang untuk peresmiannya. Teks: Wayan Y Foto: Agus dan Odi.

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, meresmikan Perpustakaan Kementerian PUPR.

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Hari Bakti PU ke 71

Suasana di Ruang Perpustakaan Kementerian (PUPR) yang telah diresmikan.

UASANA tawa lepas terdengar dari ruangan Perpustakaan Kementerian PUPR. Di jantung ruangan yang telah disulap sementara menjadi panggung kecil, tampak Andy F. Noya didampingi moderator Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja. Suasana tampak meriah, nyaris seluruh hadirin fokus pada pemaparan Andy, beberapa bahkan rela berdiri karena kursi yang disediakan penuh terisi. Namun jangan dibayangkan suasana tenang dan serius seperti kuliah atau ceramah, jauh dari itu. Yang ada adalah kesan rileks dan penuh humor, dengan gaya Andy Noya. Menteri Basuki bahkan sempat tidak tahan untuk naik ke panggung kembali dan mengambil mic untuk menanggapi gaya ngocol Andy. Demikian pula Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti sempat tertawa lepas mendengar lelucon khas Suroboyoan dari Andy, karena kebetulan, dirinya juga sempat tinggal di Kota Buaya tersebut. Ada apa gerangan di Perpustakaan Kementerian PUPR? Hari itu, Senin pertama di Bulan November 2016 adalah lembaran baru bagi Perpustakaan PUPR, karena merupakan hari Peresmian Perpustakaan Kementerian PUPR. Bukan berarti sebelumnya Kementerian PUPR tidak memiliki perpustakaan, namun dikarenakan perpustakaan menempati ruangan baru

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Laporan Khusus

Suasana di Ruang Perpustakaan Kementerian (PUPR) yang telah diresmikan.

di Gedung Sumber Daya Air lantai 3, setelah sebelumnya berlokasi Gedung Pusdatin. Lalu kenapa ada Andy F Noya? Andy tampil dalam kapasitas sebagai Duta Baca periode 2011-2015. Hadir pula dalam kesempatan itu Kepala Perpustakaan Nasional Muh. Syarif Bando, serta beberapa pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian PUPR. Menteri PUPR dalam sambutannya menyampaikan dua hal terkait perpustakaan. “Pertama, saya ingin perpustakaan PUPR tidak hanya sebatas pada ruangan ini tapi juga bermanfaat untuk kita bisa membantu perpustakaan-perpustakaan di luar sana.” Ini menanggapi banyak perpustakaan atau rumah pintar di daerah yang masih membutuhkan bantuan. Menteri Basuki juga mengatakan bahwa ke depan Kementerian PUPR adalah milik generasi muda, sehingga dia sangat berharap Perpustakaan PUPR bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh generasi muda. Menteri Basuki juga menekankan bahwa keberadaan Perpustakaan merupakan bukti bahwa Kementerian PUPR peduli pada peningkatan kapasitas organisasi. “Saya kira dengan perpustakaan yang lebih representatif menunjukkan organisasi kita (Kementerian) PUPR ini sebagai learning organization. How to change with the book.” paparnya. Sementara Kepala Perpustakaan Nasional, Muh. Syarif Bando dalam kesempatan yang sama lebih menyoroti kerjasama antar lembaga informasi seperti perpustakaan dan mengajak Perpustakaan Kementerian PUPR untuk ikut

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

bergabung dalam kerjasama antar perpustakaan se Indonesia yang sedang diinisiasi Perpustakaan Nasional. Adapun acara peresmian ini sebagaimana disampaikan oleh Kriya A. Sjahrir mewakili panitia, merupakan bagian dari rangkaian Acara Hari Bakti PU ke 71.

Tentang Perpustakaan Kementerian PUPR Keren. Itu kesan awal sebagian pengunjung yang baru pertama kali datang ke Perpustakaan PUPR. Beberapa malah menngatakan sekilas, tampilan depan tampak seperti lobby sebuah hotel. Sangat jauh dari stereotip tentang perpustakaan yang suram dan kaku. Secara fisik, Perpustakaan Kementerian PUPR yang sekarang menempati ruangan seluas 400 m2. Perpustakaan ini memiliki fasilitas ruang lounge yang santai, ruang rapat yang representatif, ruang audio visual, ruang baca VIP serta ruang khusus anak yang penuh keceriaan. Perpustakaan Kementerian PUPR juga didesain khusus untuk menghadirkan nuansa alami, klasik dan sederhana pada ruangan. Hasilnya adalah ruangan terasa nyaman, dan homey, unik dan artistik. Kesan tenang dan dekat dengan alam juga diperkuat dengan adanya elemen air pada mini garden di salah satu sudut ruangan. Berada di bawah pengelolaan Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Perpustakaan Kementerian PUPR bisa dimanfaatkan tidak saja untuk pegawai Kementerian PUPR, namun juga bagi siapa saja untuk belajar, membaca buku, mencari informasi, atau sekadar bersantai. n

KARIKATUR

Hari Bakti PU ke 71

BANGUN INFRASTRUKTUR UNTUK BANGSA

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

Galeri

Pemenang Kompetisi Foto 2016

Konstruksi Indonesia

Juara I BW, Kusnadi - Puncak Pembangunan, Jawa Barat

Juara Favorit, Muhammad Hatta Kerja Keras, Palembang

Juara II BW, Tahta Aidilla Terminal 3 Ultimate, Banten

Juara III BW, Mushaful Imam Setengah Lingkaran, Palembang

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016

GALERI

Juara I, Priyambodo Pembangunan Tol Solo-Kertosono, Jawa Tengah

Juara II, Agus Setyawan Konstruksi Layang Tol Desari, DKI Jakarta

Juara III, Mega Rusiandi MRT Tunnel, DKI Jakarta

MAJALAH KIPRAH Vol 76 th XVI | Nov-Des 2016