Kredibel edisi 4 probity audit

MAJALAH PENGADAAN INDONESIA

MENGENAL

PROBITY AUDIT

DA LA M KO N T RA K P E LA K S A N A A N

INOVASI

LPSE Kota Bandung Kembangkan BIMRS Sebagai Sistem Pengelolaan Daerah yang Berintegrasi REGULASI

Blacklist, Efek Jera Pembelajaran Bagi Penyedia dan Penerbit Jaminan MANCA NEGARA

e-procurement di India

Diterbitkan oleh :

9 772089 241131

EDISI 04

|

LKPP

JAN - APRIL 2013

1

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah www.lkpp.go.id

JAN - APRIL 2013

| EDISI 04

KREDIBEL

PENGADAAN

KREDIBEL MENGHEMAT

ANGGARAN NEGARA

Gedung SME TOWER Lantai 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta 12780 Indonesia Telepon : 021 - 799 1025 Fax : 021 - 799 6033 / 021 - 799 1125 Call Center : 021 - 7167 3000

2

EDISI 04

inaproc.lkpp.go.id

|

JAN - APRIL 2013

D A F TA R I S I EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

1 0 F O K U S U TA M A

Mengenal Probity Audit dalam Kontrak Pelaksanaan Beberapa proyek pembangunan dan pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, bahkan rentan oleh praktek korupsi. Bagaimana probity audit menyelesaikan masalah ini?

Foto : ANTARA FB ANGGORO

36 inovasi

KILAS & PERISTIWA

06

M E D I A W AT C H

26

R E G U L A S I

28

P E R S P E K T I F

32

TA N YA J A W A B

48

J A L A N - J A L A N

52

S E H A T

54

TOKOH BANGSA

56

R E F L E K S I

59

R E S E N S I

61

LPSE Kota Bandung

Kembangkan BIMRS Sebagai Sistem Pengelolaan Daerah yang Berintegrasi UPT LPSE Kota Bandung yang berada di bawah Bappeda sudah terbentuk sejak tahun 2008 lalu. UPT LPSE Kota Bandung mengembangkan Bandung Intergrated Resources Management System (BIMRS) yang merupakan sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktifitas birokrasi hulu sampai dengan hilir (dalam konteks belanja) dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah.

45 MANCA NEGARA

e-procurement di India Pemerintah India menghitung, dalam setahun proyek pemerintah mencapai US$156 billion atau sekitar 12-14% dari total PDB India yang mencapai US$1.217 miliar membuat proses tender yang efektif, efisien, harga terbaik dan transparan menjadi tuntutan utama di seluruh negara bagian India.

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

3

S U R AT P E M B A C A

Tweets @LKPP_RI @chris_epo Selamat pagi @LKPP_RI saya sangat mendukung Indonesia bersih dari korupsi dengan adanya E-proc

Mencari Majalah Kredibel Yth. Pengelola Majalah Kredibel dan Jurnal Pengadaan Indonesia.

Kami ingin mendapatkan Majalah Kredibel dan Jurnal Pengadaan Indonesia versi Cetak, bagaimana caranya, mohon informasinya.

Alamat kami : Jemmy Hosan, Jalan Anoa I No . 117 Palu, Sulawesi Tengah.

Terima kasih perhatiannya.

Jemmy Hosan Pa l u , S u l a w e s i Te n g a h Yth Bapak Jemmy, terima kasih atas apresiasi bapak terhadap Kredibel. Segera kami kirim Majalah Kredibel ini ke alamat Bapak secara cuma-cuma.

Terima kasih

Surat Pembaca dapat Anda kirimkan via email: humas@lkpp.go.id atau melalui fax ke 021-7996033.

4

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

@adenatama Sertifikasi PBJ pemerintah boleh juga kok buat yg bukan PNS kaya saya, ujiannya bisa tanya ke @LKPP_RI @ashariabidin Mantap, mari kita dukung penuh @ LKPP_RI 2014, LKPP Targetkan Seluruh Pengadaan lewat E-procurement @ImigrasiID Selamat untuk @LKPP_RI menerima penghargaan untuk kategori The Winner of Technology Leadership dari FutureGov Forum Indonesia @ginayustisia Alhamdulilah @LKPP_RI sy lulus Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah \â˜ş/ horeeeee @andre_syafrizal @LKPP_RI buka perwakilan lkpp di masing masing wilayah di indonesia seperti Sumatera , Kalimantan, Sulawesi .. @41Mugi @LKPP_RI Kapan realisasi pengangkatan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadan Barjas... @yusro03 @LKPP_RI sy berharap mdh2 han para penyedia barang d berikan informasi yg aktual dan valid

Foto Sampul : ANTARA - WAHYU PUTRO A

DARI REDAKSI

DITERBITKAN OLEH

LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

P e m b a c a y a n g Te r h o r m a t ,

SME Tower Lt.8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.94 Jakarta 12780

K

ami berbahagia bisa kembali hadir ke hadapan pembaca sekalian, setelah sekian lama mempersiapkan edisi kali ini, melalui proses perancangan yang cukup memakan waktu terutama dalam hal pemilihan tema laporan yang hangat sehingga tak hanya mematik keinginan membaca namun bisa menjadi sebuah referensi bagi pembaca sekalian.

Kerja keras tersebut semata-mata dilakukan demi menjaga semangat Majalah KREDIBEL yang tak akan lepas dari motto LKPP, yaitu untuk mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kredibel, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan bangsa.

Melalui edisi ini Majalah KREDIBEL menyajikan topik utama perihal manajemen kontrak yang kerap memancing pertanyaan hingga keluhan para peminat maupun pemenang peserta tender. Topik yang tak kalah menariknya adalah perihal penerapan daftar hitam (blacklist) terhadap perusahaan penyedia atau penerbit jaminan yang diterapkan untuk menjaga terjaminnya kualitas proyek-proyek yang dilakukan.

Akhir kata, melalui terbitan kali ini Majalah KREDIBEL berharap mampu terus memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat pada umumnya tentang kebijakan seputar pengadaan barang/ jasa pemerintah, sehingga dapat bersama-sama memiliki visi dan pemahaman yang sama akan pentingnya pengadaan yang bersih demi terwujudnya bangsa yang sejahtera.

Salam Pengadaan!

Telp. 021-7991025 Fax. 021-7996033 www.lkpp.go.id

PELINDUNG Agus Rahardjo

REDAKTUR AHLI Eiko Whismulyadi Himawan Adinegoro Ikak Gayuh P Agus Prabowo Djamaludin Abubakar

PEMIMPIN UMUM Dharma Nursani

PEMIMPIN REDAKSI R Adha Pamekas

REDAKSI R Ari Widianto Gigih Pribadi Suharti Ratna Ayu Maruti Mustika Rosalina Himawan Giri Dahlan

FOTOGRAFER Tim Humas LKPP

Redaksi menerima kiriman tulisan dan foto yang relevan dengan isi majalah ini. Kirim ke humas@lkpp.go.id dan

R. Adha pamekas Pemimpin Redaksi

dilengkapi dengan identitas diri yang jelas.

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

5

KILAS & PERISTIWA

Indonesia dan Chile Diskusikan Sustainable Procurement

J a k a r ta 29 Januari 2013

L

KPP menerima kunjungan Delegasi dari Public Procurement and Contracting Bureau dan Kementerian Lingkungan Hidup Chile. Beberapa agenda dibahas dalam kunjungan kerja bilateral ini diantaranya untuk menjajaki kemungkinan kerjasama di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah seperti pembahasan pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) dan pertukaran informasi seputar pengadaan barang/ jasa di Chile.

Public Procurement and Contracting Bureau merupakan institusi yang berwenang dalam pengadaan barang/ jasa di Chile dan berada di bawah Kementerian Keuangan Chile.

Insitusi ini telah berdiri sejak 2003 dan mulai memberikan perhatian pada pengadaan yang berkelanjutan pada 2009.

Dalam kunjungannya, mereka menuturkan bahwa Chile telah menetapkan aturan pengadaan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan etika.

Lebih lanjut, mereka juga mengutamakan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam kriteria sustainability.

Terkait e-procurement, Chile juga memiliki sistem electronic supplier membership

yakni untuk semua penyedia yang telah teregistrasi sehingga dapat mengikuti lelang. Di Indonesia, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) juga mengharuskan setiap penyedia untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum mengikuti lelang secara elektronik.

Namun perbedaan yang mendasar antara kedua sistem di dua Negara yang berbeda ini adalah jika di Indonesia, penyedia diwajibkan untuk melakukan verifikasi data sebelum mengikuti lelang sedangkan sistem di Chile sebaliknya, jika telah memenangkan suatu lelang, barulah mereka diverifikasi.

Dalam pertemuan bilateral ini dipahami bersama pentingnya memberikan edukasi baik kepada entitas pengadaan maupun kepada penyedia barang/jasa bahwa dalam pengadaan, kualitas barang maupun konstruksi yang ramah lingkungan adalah hal yang penting, bukan hanya sekedar harga termurah. (Gih/RAM) *

Bina Sertifikasi Profesi LKPP Lulus Surveillance Audit ISO 9001:2008

L

embaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Direktorat Bina Sertifikasi Profesi menyelesaikan kewajiban Surveillance audit ISO 9001:2008 dari Badan Sertifikasi ISO British Standards Institution (BSI).

Berdasar hasil audit, LKPP masih direkomendasikan untuk memegang ISO 9001:2008. “Secara umum sistem masih berjalan 6

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

J a k a r ta 6 Februari 2013

dan masih sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008. Kami tidak menemukan sesuatu yang sifatnya major, meskipun ada beberapa catatan. Sehingga kami masih merekomendasikan LKPP untuk memegang sertifikat ISO 9001:2008,� kata Auditor Utama BSI, Danang Gunarto di Kantor LKPP, Selasa (06/02).

LKPP melalui Bina Sertifikasi Profesi sebelumnya telah mendapatkan pengakuan sertifikasi ISO 9001:2008 dari BSI melalui

KILAS & PERISTIWA Tim Auditor BSI mewawancarai Direktur Bina Sertifikasi Profesi Gusmelinda Rahmi (kanan) dalam proses audit surveillance.

Foto: Taufan / Humas

program sertifikasi ahli pengadaan tingkat dasar di tahun 2012.

Melalui standarisasi ISO 9001:2008, LKPP telah dijamin proses kerja sertifikasi profesi akan sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang sudah ditetapkan.

Direktur Bina Sertifikasi Profesi Gusmelinda Rahmi mengatakan surveillance audit merupakan rangkaian proses yang harus dilalui untuk mempertahankan ISO 9001:2008.

“Audit dilaksanakan untuk meninjau dan memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Bina Sertifikasi Profesi LKPP dengan standar ISO 9001:2008.

Kegiatan ini juga untuk meninjau keefektifan implementasi sistem manajemen mutu terhadap manual mutu, prosedur dan dokumen yang ditetapkan,” jelas Gusmelinda.

Surveillance audit BSI dilakukan dengan metode wawancara, telaah dokumen dan tinjauan lokasi kegiatan sertifikasi yang meliputi Sub Direktorat Pengelolaan Sertifikasi dan Sub Direktorat Sarana Sertifikasi.

Untuk mempertahankan standarisasi ISO 9001:2008, Bina Sertifikasi Profesi LKPP merencanakan surveillance audit selanjutnya di bulan Juli 2013.*

61 K/ L Siap Tingkatkan Standar Layanan LPSE

S

ebanyak 61 Kementerian dan Lembaga yang memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menyatakan siap untuk meningkatkan standar layanan LPSE melalui penandatanganan Service Level Agreement atau Perjanjian Tingkat Layanan LPSE dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi Ikak G. Patriastomo mengatakan perjanjian tingkat layanan memiliki tiga tujuan pokok.

“Tujuan pertama adalah memastikan kedua belah pihak memahami ruang lingkup, kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan layanan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di bidang e-procurement.

Kedua, memastikan layanan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di bidang e-procurement telah sesuai dengan kebutuhan Penggunan SPSE, yang terakhir adalah sebagai acuan perbaikan layanan yang telah ada saat ini bagi penggunan SPSE,” terang Ikak dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (06/03).

Kewajiban adanya perjanjian tingkat

J a k a r ta 30 Januari 2013

layanan LPSE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal 111 ayat (5) dimana disebutkan bahwa LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (Service Level Agreement) dengan LKPP. Kepala LKPP Agus Rahardjo mengatakan bentuk layanan LPSE harus terstandarisasi agar memiliki tingkat layanan yang handal.

“Tidak harus sama di seluruh LPSE, karena karakteristiknya mungkin berbedabeda. Nantinya mungkin akan ada klasifikasi tertentu untuk setiap perjanjian tingkat layanan, seperti misalnya perjanjian tingkat layanan untuk LPSE yang transaksinya besar dan kecil,” kata Agus.

Agus berharap nantinya dengan adanya perjanjian tingkat layanan dan standarisasi layanan LPSE setiap LPSE mampu memfasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara 100%, baik melalui e-tendering maupun e-contracting yang meliputi e-pengadaan langsung, e-penunjukan langsung dan e-swakelola. * EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

7

KILAS & PERISTIWA

Keluarga Besar LKPP Lakukan Aksi Donor Darah

J a k a r ta 7 Januari 2013

L

embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar aksi donor darah bersama di kantor LKPP, Jakarta, Senin (07/01). Aksi sosial ini adalah yang pertama kalinya digelar oleh LKPP dan serentak diikuti oleh pejabat, karyawan, dan keluarga besar Darma Wanita LKPP. Kepala LKPP Agus Rahardjo dalam sambutannya mengatakan, aksi sosial ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin.

“Saya harap aksi donor darah ini dapat terus kontinyu dilakukan oleh LKPP, setidaknya empat kali dalam setahun,” kata Agus.

Kegiatan donor darah dimulai dari pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 12.00 WIB. Para calon donor yang mendaftar pertama-tama dicek kesehatannya, diantaranya Hb, setelah dinilai memenuhi syarat mereka bergiliran mendonorkan darahnya.

Kepala Biro Keuangan dan Umum Dade Nursahid AY mengatakan kegiatan donor darah berlangsung lancar dan sukses.

“Alhamdulillah, kegiatan donor darah sudah selesai dengan jumlah donor yang sukses sebanyak 56 orang. Sebenarnya ada 89 peserta yang berminat mendonorkan darahnya namun sebagian tertolak. Kebanyakan yang ditolak karena Hb-nya rendah atau terlalu tinggi,” ujar Dade.

Dade berharap calon donor yang tertolak agar memeriksakan kesehatannya kembali hingga siap untuk kegiatan yang sama tiga bulan yang akan datang.*

LPSE Dukung Tugas Pokok MA Hadirkan Keadilan

J a k a r ta 14 Februari 2013

K

etua Muda Pembinaan Mahkamah Agung, Widayatno Sastrohardjono, menegaskan bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), akan mendukung tugas pokok MA sebagai pemberi keadilan kepada para pencari keadilan.

“Adil dalam pengadaan adalah tidak adanya pembedaan perlakuan terhadap peserta lelang,” kata Widayanto dalam sambutannya di Balairung Mahkamah Agung dalam Launching LPSE Mahkamah Agung, Kamis (14/02).

Widayatno menambahkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang efektif merupakan bagian perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama LKPP Eiko Whismulyadi mengatakan LKPP telah melakukan berbagai 8

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

langkah reformasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Dalam bidang regulasi yakni dengan menerbitkan berbagai peraturan untuk mendukung Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti Standard Bidding Document. *

KILAS & PERISTIWA F O K U S U TA M A

KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

D

alam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak tentunya mempunyai peran yang sangat penting. Kontrak berfungsi sebagai pengikat komitmen pihak-pihak yang ikut serta dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tanpa kontrak, keberlangsungan proses pengadaan barang/jasa akan berjalan tanpa pengawasan. Maka, tak heran jika penyusunan kontrak pengadaan menjadi kegiatan utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pada dasarnya, kontrak pengadaan barang/jasa adalah kontrak bisnis dalam kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pengguna dari pemerintah yang biasanya adalah kementerian, lembaga, daerah, atau institusi (K/L/D/I). Kontrak pengadaan ini disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia atau pelaksana swakelola. PPK sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan, bertindak mewakili K/L/D/I dalam kontrak pengadaan.

Maka, kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah telah disepakati oleh PPK dan pihak penyedia. Kontrak pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, Standard Biding Document (SBD), dan peraturan perundangan lainnya. Perpres ini menjelaskan kontrak pengadaan secara lengkap dan mengatur standar minimal yang harus dipenuhi oleh sbuah kontrak. Perpres ini mewajibkan kontrak pengadaan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Membahas kontrak, tentu cakupannya luas. Kontrak sendiri dapat diartikan sebagai persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi setiap pihak. Dan seiring dengan perkembangan dan tingkat kerumitan proses pengadaan barang dan jasa, kontrak mengalami perkembangan, ditambah perkembangan pengadaan barang/jasa pemerintah ditunjang dengan kepastian hukum berupa kontrak dalam mengawal seluruh proses.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas dalam tema kontrak ini, seperti Kontrak Berbasis Kinerja; Konsep probiti audit yang mendampingi proses pengadaan berjalan sesuai dengan kontrak; dan pentingnya studi kelayakan sebelum kontrak dibuat. Ketiga hal ini mempunyai keterkaitan untuk mewujudkan kinerja kontrak pengadaan yang ideal, sekarang dan kemudian hari. >> MENGENAL PROBITY AUDIT DALAM KONTRAK PELAKSANAAN

10

>> KONTRAK BERBASIS KINERJA UNTUK MENJAGA KINERJA PENGADAAN

15

>> PENTINGNYA STUDI KELAYAKAN UNTUK MENGHINDARI SENGKETA PENGADAAN

20

>> MEMAHAMI ALUR PROSES PELAKSANAAN KONTRAK

22 EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

9

F O K U S U TA M A

MENGENAL PROBITY AUDIT

DALAM KONTRAK PELAKSANAAN Beberapa proyek pembangunan dan pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, bahkan rentan oleh praktek korupsi. Bagaimana probity audit menyelesaikan masalah ini?

P

elaksanaan kontrak tanpa didampingi audit yang ketat, pasti menyisakan potensi masalah yang bakal muncul di kemudian hari. Lihat saja beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak tak terurus, ataupun proyek pengadaan barang yang tidak tepat sasaran. Tak hanya satu atau dua kasus, melainkan belasan kasus ketidakberesan implementasi kontrak yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah.

10

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

F O K U S U TA M A

be r m a sa l a h Salah satu kasus yang proses penyelesaiannya masih bergulir sampai saat ini adalah proyek Hambalang. Ini adalah proyek pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olah Raga Nasional di daerah Hambalang, Bogor. Proyek yang dinahkodai oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga ini terpaksa dihentikan karena konstruksi bangunan yang ambles seluas seribu meter persegi.

Penghentian proyek senilai Rp2,5 triliun ini merugikan beberapa pihak, terutama negara. Taksiran kerugian negara kurang lebih Rp753 miliar dengan rincian Rp253 miliar sebagai dana pembangunan lanjutan fisik, sedangkan Rp500 miliar untuk pengadaan sarana pendidikan, olah raga, dan pelatihan.

Dalam pembangunan ini, Kementerian Pemuda dan Olah Raga mempercayakan proyek ini kepada Kerja Sama Operasional PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk.

Proyek pembangunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olah Raga Nasional di daerah Hambalang, Bogor.

Foto : KEMENPORA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan beberapa kejanggalan yang mengarah pada penyelewengan dana yang melibatkan beberapa oknum kementerian.

Sampai saat ini, proses investigasi KPK tentang kasus Hambalang masih berlanjut. Terkait apakah kasus Hambalang itu adalah kasus korupsi atau tidak, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana idealnya kontrak itu dijalani?

Pengawasan seperti apa yang harus dilakukan sehingga kualitas dan efisiensi proyek terjaga, sehingga tak ada potensi kegagalan proyek? “Jika kita melakukan apa yang disebut probity audit, tentunya kasus seperti yang EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

11

F O K U S U TA M A

terjadi di Hambalang itu, tidak akan terjadi,� ujar Kasminto, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I BPKP. Probity audit adalah kegiatan penilaian independen yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/ jasa dilakukan secara adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan, sesuai dengan harapan publik dan ketentuan yang berlaku (Independent Commission Against Corruption, New South Wales 2005).

Tentunya, dari definisi tersebut, kita tahu bahwa pelaksanaan probity audit benar-benar menekankan ketaatan pada prosedur, proses, atau sistem, bukan hanya mengaudit hasil dari proses pengadaan yang telah selesai. Proses probity audit harus dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip penegakan integritas, kebenaran, dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Probity audit biasanya dilaksanakan untuk menjaga proses pekerjaan yang bersifat strategis dan melibatkan kepentingan masyarakat, proyek yang menggunakan dana masyarakat, dan proses yang berhubungan erat dengan isu politik.

Pelaksanaan probity audit dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang atau jasa (real time audit), bukan sesudahnya. Dengan demikian, para probity auditor biasanya menggunakan teknik probity audit yang berupa peninjauan fisik, observasi, diskusi, dan wawancara tanpa mengesampingkan teknik-teknik audit yang lainnya.

Probity audit harus dilakukan sesuai dengan prinsip probity yang pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, yang telah diatur dalam Perpres 54/2010. Prinsip pertama adalah efisien dan efektif, sehingga belanja pengadaan barang dan jasa bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kedua, proses audit harus dilakukan secara transparan, terbuka, adil/ tidak diskriminatif, dan bersaing. Ketiga, pengadaan barang dan jasa tersebut harus bisa dipertangungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan teriakhir, harus bebas dari konflik kepentingan.

12

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

Tujuan probity audit adalah meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur yang ada. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara nasional. Maka dari itu, pelaksanaan probity audit harus mempunyai dasar hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan Pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Pelaksanaan probity audit dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang atau jasa (real time audit), bukan sesudahnya. Dengan demikian, para probity auditor biasanya menggunakan teknik probity audit yang berupa peninjauan fisik, observasi, diskusi, dan wawancara tanpa mengesampingkan teknikteknik audit yang lainnya.

Sedangkan sasaran probity audit adalah untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang/ jasa dilakukan secara benar sesuai dengan kebutuhan yang benar, baik segi jumlah, kualitas, waktu, dan nilai pengadaan yang menguntungkan negara. Kedua, meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang dituliskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah diikuti dengan

F O K U S U TA M A

benar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sasaran ketiga, yang tak kalah penting adalah meyakinkan bahwa kuantitas, kualitas, dan harga yang diperoleh melalui proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta diserahterimakan tepat waktu. Keempat, meyakinkan bahwa barang yang diperoleh telah ditempatkan di lokasi yang tepat, dipertanggungjawabkan dengan benar, dan dimanfaatkan sesuai tujuan penggunaannya. Kelima, untuk mencegah penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir adalah supaya bisa mengidentifikasi kelemahan

aRENA re n a n g po n r i a u Probity audit sangat penting bagi proyek yang mempunyai nilai strategis, seperti proyek Hambalang, proyek pembangunan sarana PON Riau, ataupun Sea Games Palembang.

Foto : LKBN ANTARA FB ANGGORO

sistem pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa, sehingga sistem tersebut bisa disempurnakan.

Selain untuk memastikan proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti pengadaan barang atau jasa, pembangunan infrastruktur, penjualan aset, dan pemberian hibah berjalan secara baik, obyektif, dan transparan, konsep probity juga digunakan mencegah terjadinya korupsi.

Kasminto menjelaskan, berbicara tentang kontrak, masalah pengadaan barang dan jasa memang paling rawan korupsi. Bahkan, menurut penelitian KPK yang sudah diaudit, 70% dari kasus korupsi terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mulai memperkenalkan probity audit ini.

Dibandingkan negara-negara lain, pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih tertinggal. Kita ambil contoh negaranegara persemakmuran seperti Australia, probity audit sudah bukan merupakan hal baru, benar-benar sudah diterapkan. Bahkan standar probity audit di Australia dibuat oleh badan anti korupsi mereka sendiri (ICAC). Ini cukup membedakan dengan negara-negara lain. Probity audit di australia, tidak hanya dilakukan oleh internal auditor, tapi juga termasuk BPK mereka juga melakukan probity audit. Ini dilakukan untuk proyek-proyek yang sifatnya strategis, nilainya besar, dan mempunyai dampak politis luar biasa.

Nah, ketika di negara-negara persemakmuran, konsep probity audit cukup populer, Amerika Serikat menggunakan pre-award audit, artinya adalah audit yang dilaksanakan sebelum kontrak ditandatangani. Setelah itu, audit dilakukan secara bertahap, seperti ketika pelaksanaan kontrak sebelum dibayar, setiap termin dilakukan progress payment audit.

Praktek probity audit ini, biasanya sudah akrab dilakukan oleh negara-negara bersih korupsi. “Menurut data 2011, ada 32 negara yang skor 6 ke atas dari ranking 1-10, biasanya mereka adalah negara-negara maju yang sudah menggunakan probity dan pre-award audit,� cetus Kasminto.

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

13

F O K U S U TA M A

Probity mengarah pada integritas orang-orang yang melakukan kontrak tersebut, sehingga potensi korupsi terkait akan penyalahgunaan orang dengan melakukan ketidakjujuran, tidak akan terjadi RITA BERLIS

D i rektur Pena nganan Pe r masal ahan Huk um LKPP

Dia juga berpendapat, jika di Indonesia ingin memiliki proses pengadaan barang dan jasa yang baik dan aman, probity audit harus diterapkan. Untuk itu, tahun lalu, BPKP sudah membuat pedoman probity audit. Mereka mengharapkan supaya, seluruh internal auditor Indonesia, baik dari BPKP, Pemerintah Provinsi, dan kota, bisa menggunakan pedoman tersebut.

Internal auditor punya kewajiban untuk memastikan bahwa program atau kegiatan pengadaan barang dan jasa itu telah efektif, efisien, dan menaati peraturan.

Kasminto mengharapkan internal auditor bisa melakukan audit sejak tahap perencanaan, melihat seberapa penting barang atau jasa yang akan dibeli itu harus diadakan. Jika berkaitan dengan pembangunan proyek, survei pendahuluan dan detailnya perlu diaudit sejak awal.

Bagaimana probity audit bisa mencegah potensi penyelewengan pada proses pengadaan barang dan jasa, sehingga korupsi bisa diatasi? Dengan probity audit, kita melakukan audit di setiap tahap, dari perencanaan, persiapan, dan proses. Kasminto membenarkan bahwa probity audit sangat penting bagi proyek yang mempunyai nilai strategis, seperti proyek Hambalang, proyek 14

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

pembangunan sarana PON Riau, ataupun Sea Games Palembang. Probity audit lebih tepat dilakukan oleh internal auditor masingmasing pihak, kementerian, provinsi, ataupun kotamadya.

Rita Berlis, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP mengungkapkan hal yang sama.

Probity audit dilakukan ketika rencana pekerjaan dibuat melibatkan masyarakat dan beberapa pihak, sehingga prosesnya transparan dan jujur. Tentunya, ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan ke depan, terutama dalam proyek-proyek yang nilainya besar. “Probity mengarah pada integritas orang-orang yang melakukan kontrak tersebut, sehingga potensi korupsi terkait akan penyalahgunaan orang dengan melakukan ketidakjujuran, tidak akan terjadi,� jelas Rita.

Probity audit memang masih hijau di Indonesia, dan BPKP giat melakukan sosialisasi pengenalan, sudah ada beberapa pihak yang siap menggunakan probity audit untuk proyekproyeknya. Salah satu di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri yang meminta BPKP mengaudit salah satu proyeknya sejak perencanaan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga sudah berencana melakukan probity audit pada 2013 ini. [K]

F O K U S U TA M A

F O K U S U TA M A

KONTRAK BERBASIS KINERJA UNTUK MENJAGA KINERJA PENGADAAN Kontrak Berbasis Kinerja berlaku tidak hanya sampai proses pengadaan selesai. Kontrak ini juga menjaga pemeliharaan kinerja pengadaan.

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

15

Foto : LKBN ANTARA NYOMAN BUDHIANA..

TA FF OO KK UU SSUU TA MM AA

B

eberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Dirjen Bina Marga berencana menerapkan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) untuk pelaksanaan jalan nasional di empat kota besar, Jakarta, Medan, Semarang, dan Makassar. Dirjen Bina Marga yakin, dengan implementasi KBK yang lebih sempurna, bisa menjadi salah satu solusi untuk penanganan performa jalan. Diharapkan, kerusakan jalan bisa lebih diminimalisir, kondisi jalan pun akan lebih terpelihara.

Apa yang dimaksud dengan Kontrak Berbasis Kinerja? KBK atau yang juga dikenal sebagai Performance Based Contract (PBC) merupakan salah satu jenis kontrak terintegrasi yang terbentuk dari beberapa jenis kegiatan, dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

16

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

Ciri khas utama dari KBK adalah kinerja yang menjadi tolak ukur dalam kontrak. Setelah proyek selesai dikerjakan, tidak serta-merta tugas penyedia selesai. Tanggung jawabnya akan paripurna setelah hasil proyeknya bisa digunakan dengan baik sesuai dengan kontrak sampai batas waktu tertentu. KBK merupakan tantangan baru dalam khazanah kontrak, karena sifatnya adalah kontrak terintegrasi, yaitu penggabungan pekerjaan desain, konstruksi dan layanan yang risikonya menjadi tanggung jawab penyedia.

Secara umum, KBK diimplementasikan pada pengadaan atau pekerjaan yang berkaitan dengan konstruksi. Dengan begitu, pekerjaan konstruksi dengan KBK ini pasti meliputi desain pekerjaan, proses konstruksi, sampai layanan pemeliharaan yang dijalankan secara terintegrasi, dengan tujuan menjamin

F O K U S U TA M A

jalan tol a m b la s Dengan Kontrak Berbasis kinerja, kerusakan dan lambatnya perbaikan diharapkan tidak terjadi lagi. Standar perbaikan kerusakan tertuang dalam konsep kontraknya.

Foto : LKBN ANTARA M.ALI KHUMAINI.

kinerja hasil konstruksi dalam periode waktu tertentu, sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan melalui kontrak tersebut.

Sampai sekarang, KBK telah digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Dalam proyek pembangunan jalan, kontrak antara pengguna dan penyedia tidak selesai setelah jalan jadi, melainkan berlangsung selama dibutuhkan oleh masyarakat. Idealnya, KBK berlaku antara 5-10 tahun.

Dengan KBK, penyedia akan bekerja seserius mungkin, sebab jika ada kerusakan dalam kurun 5-10 tahun setelah proyek selesai, ini akan menjadi beban bagi penyedia. Maka, mau tidak mau penyedia akan membuat jalan yang berkualitas, yang awet digunakan oleh masyarakat secara umum. Jika penyedia membangun jalan seadanya dan tidak berkualitas, maka dia akan menanggung biaya pemeliharaan yang jauh lebih mahal. KBK juga mengarah pada efisiensi, di mana penyedia hanya cukup sekali saja membangun jalan dengan kualitas yang terjamin, sehingga dia akan mengeluarkan lebih sedikit waktu dan biaya untuk memperbaiki jalan tersebut jika rusak. Pihak penyedia bertanggung jawab terhadap kualitas kinerjanya selama beberapa tahun setelah proyek selesai dibangun.

KBK bisa dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari otoritas pemegang anggaran.

Pasalnya, pelaksanaan kontrak berbasis kinerja memang membutuhkan biaya yang lebih mahal di awal, di mana pengeluaran yang bersifat tahun jamak diperlukan.

Keuntungannya, akan mendatangkan efisiensi anggaran di kemudian hari, sebab kinerja yang dihasilkan penyedia sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dan terjaga.

Sebenarnya, KBK memberikan ruang bagi penyedia untuk menentukan desain bangunan dan mengerjakannya sesuai dengan cara mereka. Bahkan penyedia bisa melakukan inovasi terbaiknya supaya bisa memberikan penawaran yang lebih kompetitif kepada pengguna. Penyedia, dengan persetujuan pengguna dan pemegang anggaran, bisa mengerjakan perencanaan sampai pemeliharaan. Persetujuan ini merupakan pernyataan tidak keberatan dari pemilik pekerjaan (pengguna) terhadap usulan yang dibuat oleh penyedia. Dengan kemampuan inovasinya, penyedia bisa memberikan berbagai masukan dan usulan untuk proyek yang akan mereka kerjakan. Selain itu, pihak pengguna dan penyedia dapat membentuk komite ahli untuk menilai desain. Dia bakal menilai standar desain, proses konstruksi, dan layanan kinerja, sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Di Indonesia, KBK sudah dimulai oleh EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

17

F O K U S U TA M A

Jasa Marga sejak tahun 2000 lalu dengan menerapkannya di beberapa ruas tol. Jasa Marga ingin meningkatkan pelayanan jalan yang baik dan bebas dari kerusakan.

Sebelumnya, Jasa Marga menggunakan kontrak tradisional dan masih mengalami beberapa kendala, seperti pembaharuan dan pergantian kontrak yang harus dilakukan setiap tahun, dan defisit sumber daya manusia yang harus melakukan pengawasan pekerjaan perbaikan. Dengan KBK, Jasa Marga berharap kendala-kendala tersebut tidak lagi terjadi.

Sekarang, tidak hanya Jasa Marga yang menerapkan KBK, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah melakukan KBK. Oleh PU, KBK menjadi pola baru untuk mengelola pemeliharaan jalan. Arif Rachman, Kasubag Administrasi Kontrak I, Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menjelaskan bahwa KBK berlaku untuk jangka waktu tertentu, dengan tolak ukur layanan kinerja terhadap penggunaan jalan. “Tujuannya, supaya jalan, dalam kondisi yang bagus, sesuai dengan rencana dan bisa difungsikan secara optimal untuk melayani masyarakat,� ujarnya. “Maka Kementerian PU, melalui Bina Marga, mengimplementasikan KBK, di sektor pembangunan jalan,� ujar Arif.

Bina Marga sudah mengimplementasikan KBK untuk pemeliharaan jalan. Arif memberikan contoh, pengerjaan jalan di Pantura jalur Demak-Trengguli, Jawa Tengah.

Ruas ini membutuhkan penanganan yang

Arif Rachman

berbeda karena kondisi tanahnya yang berbeda. Selain wilayah itu, Bina Marga juga sudah menerapkan KBK untuk pemeliharaan di Ciasem-Sukamandi, Jawa Barat, sepanjang 18,5 kilometer.

Sebelum menjalankan proyek pembangunan jalan, pihak penyedia (dan pengguna) perlu memperhatikan adanya risiko kerusakan yang mungkin terjadi pada jalan setelah selesai dibangun nanti. Risiko kerusakan bisa berasal dari faktor eksternal seperti kondisi tanah, curah hujan, banjir, dan beban kendaraan yang lewat. Penyedia juga harus memperhatikan risiko yang bersifat lebih internal seperti kualitas pengerjaan yang tidak terjaga dengan baik. Pihak penyedia seharusnya bisa menangani risiko internal yang berada dalam kendali mereka.

Arif berpendapat, ketika penyedia sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan, dia bisa mengerjakannya dalam kondisi lalu lintas yang lebih terukur sehingga kontrol muatan kendaraan yang masuk pada ruas jalan tersebut bisa diketahui. Dengan begitu, penyedia bisa menggunakan data dari jalan untuk hasil yang lebih akurat. Pada lapisan bawah jalan, ada komponen tanah yang bisa

Tujuannya, supaya jalan, dalam kondisi yang bagus, sesuai dengan rencana dan bisa difungsikan secara optimal untuk melayani masyarakat. Maka Kementerian PU, melalui Bina Marga, mengimplementasikan KBK, di sektor pembangunan jalan

K asubag Administrasi K ontrak I, Badan Pembinaan K onstruksi, K ementer ian Pek erj a an Umum ( PU) .

18

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

F O K U S U TA M A

ins peks i j a la n t o l Dua pekerja menginspeksi jalan tol penghubung Bandara Ngurah RaiDenpasar, Bali.

Foto : LKBN ANTARA NYOMAN BUDHIANA..

diukur ketebalan dan kekuatannya. Informasi tersebut diharapkan bisa membantu penyedia dalam mengerjakan proyek jalan dengan durabilitas tinggi.

Dengan mengimplementasikan KBK, tersedia ruang terbuka bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam mengontrol pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Apabila masyarakat menemukan adanya kerusakan, mereka bisa menginformasikan kerusakan tersebut pada PPK yang nantinya akan diteruskan ke penyedia supaya memperbaikinya. Apabila penyedia gagal memenuhi pelayanan sesuai dengan standar yang disepakati, dia tidak hanya harus memperbaikinya, namun dia juga akan terkena denda. Supaya informasi kerusakan jalan bisa diterima oleh pihak pengguna dengan cepat,

papan informasi tentang rujukan pengaduan kerusakan perlu dipasang. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah untuk turut serta ikut mengontrol kondisi jalan.

Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Setya Budi Arijanta, menjelaskan bahwa KBK memang sudah diterapkan oleh Jasa Marga dan Kementerian PU. Dia setuju bahwa ke depan nanti, KBK akan menjadi prinsip hukum kontrak yang mempunyai asas kebebasan.

Menurutnya, kontrak tak bisa dibatasi oleh berbagai hal, karena nyatanya kontrak bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan lapangan. “Performance Based Contract akan terus berkembang, dan harus kita dorong untuk bisa dilakukan di lapangan,� kata Setya.

Dia juga menjelaskan bahwa tahun lalu, sudah ada penerapan dua paket KBK. “Tahun ini akan ada tiga paket yang akan dijalankan,� katanya.

Pembangunan jalan yang terjaga kinerjanya menjadi penunjang kokohnya infrastruktur kita. Dengan menggunakan KBK, kerusakan jalan akan segera diperbaiki, dan lambatnya renovasi jalan diharapkan tidak lagi terjadi. Hasilnya, kemacetan akan berkurang, waktu tempuh akan semakin efisien. Dengan begitu, tentu saja pergerakan perekonomian Indonesia akan semakin maju.

[K] EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

19

F O K U S U TA M A F O K U S U TA M A

PENTINGNYA STUDI KELAYAKAN UNTUK MENGHINDARI SENGKETA PENGADAAN

K

eberhasilan proses pengadaan ditentukan oleh perencanaan yang tepat. Jika perencanaan hanya dibuat seadanya saja, tentu bisa menyebabkan pelaksanaan kontrak yang kacau balau. Banyak pelaksanaan kontrak yang bermasalah dari perdata atau pidana berawal dari perencanaan yang buruk.

Itulah yang masih sering terjadi dalam proses kontrak pengadaan.

Contohnya, penyusunan anggaran untuk paket-paket kegiatan kadang asal lolos dari pembahasan, sehingga kualitas dan persiapannya tidak bagus untuk dilelang.

Seharusnya sebelum kontrak dibuat, ada studi kelayakan terlebih dahulu. Dalam perpres memang dikatakan perlunya melakukan analisis kebutuhan, walaupun tidak dituliskan secara detail.

Tentunya kita masih ingat kasus Hambalang yang saat ini masih berjalan.

Proyek itu menghabiskan dana lebih dari Rp2 triliun. Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Setya Budi Arijanta berpendapat bahwa untuk tahu berapa kebutuhan proyek tersebut, perlu diadakan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan. Studi kelayakan ini penting untuk menentukan analisis kebutuhan, untuk mengukur nilai ideal dari proyek tersebut. “Proyek yang khususnya punya nilai triliunan rupiah harus didahului dengan studi kelayakan,� ujar Setya.

Setya menceritakan tentang pengalamannya dulu ketika masih di Bappenas. Kala itu, setiap proyek yang menggunakan studi kelayakan adalah proyek yang mendapatkan dana dari luar negeri.

Karena FS merupakan syarat mutlak yang diajukan ketika ingin meminjamkan dana.

Penyandang dana asing pasti menagih 20

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

studi kelayakan dulu. Tidak hanya syarat dari penyandang dana, sebenarnya studi kelayakan ini akan membantu panitia atau PPK dalam menjawab masalah di pengadaan yang seringkali bermasalah karena mengabaikan proses survei kebutuhan yang sangat penting (walaupun memang prosesnya tidak mudah dan harus teliti). Ketidaktahuan pada pentingnya FS ini menyebabkan PPK sering menggunakan kontrak lama (meniru) untuk kontrak proyek baru, walaupun kebutuhannya berbeda.

Sebelum membuat kontrak, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab.

Pertama, tentu saja pengadaan ini diperlukan apa tidak, apakah dibutuhkan oleh kantor atau kementerian untuk melayani rakyat. Kita tidak bisa mengadakan barang, tanpa mengetahui kebutuhannya secara pasti. Setelah kebutuhan ketemu, baru kita bisa tanya, siapa yang akan memenuhi kebutuhan ini, berapa jumlahnya, penyedianya dari mana, dan apakah bisa diswakelolakan? “ini semua harus tertulis di perencanaan,� ujar Setya.

Dalam membuat perencanaan, penting bagi panitia PPK untuk merumuskan pemaketan dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Kedua hal tersebut sering mengakibatkan terjadinya sengketa pengadaan.

Setya mengakui, ini juga harus menjadi evaluasi bagi LKPP. Kesalahan yang sering terjadi dalam pemaketan adalah, bentuk paket yang dicampur dengan alasan efisiensi.

Sebagai contoh, dalam pengadaan alat rumah sakit, pemaketan tempat tidur dijadikan satu dengan paket alat-alat kedokteran. Padahal, dua barang itu dibuat oleh produsen yang berbeda.

Dengan pemaketan yang campur aduk itu, tentu ketika panitia melakukan lelang

F O K U S U TA M A

a l at c t sc a n Kesalahan yang sering terjadi dalam pemaketan adalah, bentuk paket yang dicampur dengan alasan efisiensi.

Sebagai contoh, dalam pengadaan alat rumah sakit, pemaketan tempat tidur dijadikan satu dengan paket alat-alat kedokteran. Padahal dua barang itu dibuat oleh produsen yang berbeda.

Foto : LKBN ANTARA NILA FU’ADI.

pengadaan, bukan produsen atau distributor yang akan ikut lelang, melainkan makelar.

“Biasanya peserta lelang ada produsen, agen, distributor, reseler, dan tambah satu, makelar,” kata Setya sambil tertawa. Dan dalam pengadaan, penyedia tidak harus makelar, tapi bisa pabrik atau produsen. “Jika yang ikut lelang para makelar, jelas harga yang didapat akan lebih mahal,” imbuh Setya.

Setya juga menjelaskan, situasi ini memang tidak sepenuhnya kesalahan panitia lelang, sebab bisa ditanggulangi dengan adanya studi kelayakan. Jika ada studi kelayakan, mungkin makelar tidak akan menjadi pilihan utama dalam peoses lelang, karena kita bisa menggunakan pabrik atau produsen. Tanpa studi kelayakan, hasilnya bisa sangat fatal dan pemborosan yang bisa menyebabkan kerugian negara. Dalam perpres juga disebutkan bahwa penyedia bisa perorangan dan bisa perusahaan.

Pemahaman tentang tidak boleh dipecahnya paket disebabkan karena tidak memahami Perpres 54 tahun 2010 secara lengkap. Yang dimaksud dalam Perpres 54 tahun 2010 adalah dilarang memecah paket dengan tujuan menghindari lelang. Maka, sejauh itu tidak bertujuan untuk menghindari lelang, seharusnya tidak ada masalah. Seperti yang kita tahu, strategi pemaketan sangat penting karena berkaitan dengan vendor manajemen. Dengan memecah pemaketan, pabrik atau produsen bisa mengikuti lelang, sebaliknya jika pemaketan digabung, hanya makelar yang bisa ikut lelang. “Lihat saja

proyek Hambalang, Pon Riau, dan Wisma Atlit, mereka melakukan pengadaan dengan pemaketan yang digabung,” ujar Setya.

Setya menceritakan bagaimana dia menerapkan pemaketan terpisah dalam pembangunan jalan. Dia membagi-bagi lelang pengadaan hotmix, lelang sewa alat berat, lelang pengerjaan jalan. Kontraktor hanya mengerjakan jalan saja, tidak bisa menjadi makelar. Dia mengatakan bahwa biaya untuk membuat jalan itu bisa efisien 50%, dan kualitasnya pun bagus. “Sistem pemaketan ini bisa memberikan memberikan peluang pada pengusaha-pengusaha lokal untuk ikut lelang, tidak hanya kontraktor besar saja,” kata Setya.

Sedangkan spesifikasi, akan berhubungan dengan syarat teknis. Setya mengambil contoh ketika dia bekerja sama dengan KPU dalam pengadaan barang keperluan Pemilu 2009 lalu. Untuk pencetakan surat suara, dia melakukan survei ke seluruh percetakan di Indonesia yang bisa memenuhi syarat untuk mencetak surat suara. Dia menentukan kriteria dari sisi kualitas, kecepatan mencetak, kualitas mesin, dan kapasitas produksi. Jika tidak memenuhi standar, maka percetakan itu akan gugur. Setya menjelaskan dia sangat serius menangani pengadaan untuk pemilu ini. Tak hanya itu, dengan mengadakan FS terlebih dulu, dia bisa menghemat biaya Pemilu itu dari Rp1,7 triliun, menjadi Rp 650 miliar.

[K] EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

21

F O K U S U TA M A F O K U S U TA M A

MEMAHAMI ALUR PROSES

PE LA KSANAKAAN K O N T R AK

S

eperti halnya manajemen di dalam organisasi, Manajemen Kontrak juga meliputi proses Planning, Organizing, Actuating, sControlling (POAC), atau Perencanaan , Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengendalian. Proses perencanaan dan pengorganisasian adalah tahap persiapan, dimana pemberi kerja harus mendefinisikan rancangan kontrak seakurat mungkin, karena rancangan ini akan termuat dalam dokumen pemilihan penyedia. Apa isi dari rancangan kontrak tersebut termuat dalam Pepres 54 beserta perubahannya, dan Standard Bidding Documents (SBD) yang menyertainnya.

Pada tahap pelaksanaan kontrak, pemberi kerja harus mengawal kontrak tersebut agar output yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

Bagian tulisan ini secara khusus mengupas tahap-tahap pelaksanaan kontrak sesuai Perpres 54 beserta perubahannya.

Dalam proses manajemen kontrak, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama, Kelompok Kerja ULP perlu menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ).

PPK perlu memeriksa kebenaran formulir isian kualifikasi.

Untuk menerbitkan SPPBJ itu, PPK harus memperhatikan beberapa ketentuan yang ada, antara lain adalah tidak ada sanggahan dari peserta. Jikalau ada, sanggahan dan bandingnya terbukti tidak benar, atau masa sanggah dan masa sanggah banding telah berakhir. Setelah itu baru SPPBJ diterbitkan paling lambat enam hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang.

Meskipun ada sanggahan, SPPBJ tetap harus diterbitkan paling lambat dua hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.

Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) menjadi acuan dasar proses 22

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

penandatanganan kontrak. Kontrak ini ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia paling lambat empat belas hari kerja terhitung sejak SPPBJ terbit. Sebelum penandatangan kontrak, PPK melakukan finalisasi kontrak dengan memeriksa substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf draf kontrak.

Penandatanganan Kontrak Tahap selanjutnya adalah penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak yang bernilai di atas Rp100 miliar untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya atau paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp10 miliar dilakukan setelah draf kontrak memperoleh pendapat dari ahli hukum kontrak. Selain itu, penandatanganan kontrak juga sebaiknya dilakukan setelah penyerahan jaminan pelaksanaan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp200 juta, baik yang dilakukan melalui kompetisi atau dengan penunjukan langsung.

Mengenai Jaminan pelaksanaan berlaku sejak kontrak ditandatangani sampai serah terima barang/jasa lainnya, atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi. Penyampaian jaminan pelaksanaan, dikecualikan untuk pengadaan jasa lainnya di mana aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna. Untuk pekerjaan yang dibiayai dengan kredit ekspor, penyerahan jaminan pelaksanaan dapat dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan dinyatakan berlaku efektif. Maka, ketentuan jaminan penawaran untuk pekerjaan tersebut berlaku sampai dengan jaminan pelaksanaan diserahkan.

Besarnya nilai jaminan pelaksanaan adalah 5% dari nilai kontrak atau 5% dari nilai total HPS untuk penawaran yang lebih kecil dari 80% nilai HPS. Jaminan pelaksanaan

F O K U S U TA M A

DIAGRAM ALUR PROSES MANAJEMEN KONTRAK

Meminta Pendapat Ahli Hukum kontrak

Y

Dana dalam Dok. Anggaran Tersedia

Nilai Barang, PK, JL > 100 M atau JK > 10 M?

Finalisasi Kontrak

Penerbitan SPJB

Jaminan Pelaksanaan

Para Pihak Menandatangani SP atau SPMK

Y

Rencana Penggunaan Uang Muka Disetujui PPK?

N

Pemeriksaan Bersama Kondisi Lapangan

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Permohonan Pengambilan Uang Muka

Y

Pelaksanaan Kontrak

Berita Acara

Kontrak Tahun Jamak Penyedia Usaha Non Kecil Penyedia Jasa Konsultasi Penyedia Usaha Kecil Adendum kontrak

Inspeksi oleh Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak

Permintaan Perubahan Pekerjaan

Teknis

Pemberian Uang Muka

Max 20 % dari Nilai Kontrak

Administrasi Perubahan Administrasi/ Teknis?

Y

PENGHENTIAN KEGIATAN

Hasil Pemeriksaan Bersama

Max 30 % dari Nilai Kontrak

N Perbedaan Signifikan Kondisi Lapangan dengan Kontrak?

N

Program mutu

Penyedia Menyusun Program Mutu

Max 15 % dari Nilai Kontrak Penyedia Menyerahkan Jaminan Uang Muka

Y

Penyedia yang Ditunjuk Turun ke Peringkat Berikutnya

Inspeksi Pabrikasi

Ada Uang Muka?

Ada Pemenang Cadangan

N

Y

SP atau SPMK Penerbitan Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Penyedia tidak Masuk Blacklist?

SKP Cukup

Y

N

Penyedia Menyerahkan Jaminan Peaksanaan

Penandatanganan Kontrak

N

Perintah Perubahan Pekerjaan

Negosiasi Teknis dan Harga

N

Perubahan Kontrak

Berita Acara

Terjadi Keadaan Kahar?

Y

N

Penyedia Memberitahukan PPK (max 14 hari)

Pekerjaan Dapat Dilanjutkan?

Persetujuan Perubahan Capaian Output Pekerjaan

N

PENGHENTIAN KONTRAK

Adendum kontrak Persetujuan Perpanjangan Waktu Pekerjaan

Y

Denda Keterlambatan Pengenaan Denda Keterlambatan Pekerjaan Telah Selesai?

N Y

Surat Pernyataan Pekerjaan Selesai

N

Jaminan Uang Muka Dicairkan

Y

Keterlambatan Lebih dari 50 Hari?

PEMUTUSAN KONTRAK Jaminan Pelaksanaan Dicairkan

Perbaikan Pekerjaan Hasil Uji Coba

Uji Coba

N

Black List Jika Wanprestasi

Penilaian Hasil Pekerjaan

Berita Acara

Hasil Pekerjaan Sesuai Spek Diterima?

Y

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima

Serah Terima

Berita Acara Serah Terima Penyerahan Jaminan Pemeliharaan

Barang

Apakah Barang/ Konstruksi / Jasa Lainnya?

Sertifikat Garansi

Y Konstruksi

Jaminan Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan Melampaui Tahun Anggaran?

Jasa Lainnya

Keterlambatan Pembayaran oleh PPK?

Pembayaran

Y

N

Permintaan Tertulis Penyerahan Akhir Pekerjaan

Pekerjaan Selesai 100 %

Pencairan Jaminan Pemeliharaan dan Pengalokasian Dana Tahun Berikutnya

N Klaim Jaminan Cukup?

N

N Masa Pemeliharaan

Jaminan Pemeliharaan/ Retensi

Pengenaan Bunga atau Kompensasi

Pencairan Jaminan Pemeliharaan

Y

Masa Pemeliharaan Berakhir dengan Baik?

Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dan Pencairan Uang Retensi

Y

Serah terima Akhir Pekerjaan Tahap III Berita Acara Serah Terima Akhir

* Berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012

* Keterangan

Y

= Sesuai

N

= Tidak Sesuai

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

23

F O K U S U TA M A akan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan beberapa kegiatan pengadaan jasa lainnya, jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan.

Yang tak kalah penting, isi dari kontrak harus mengacu pada dokumen pengadaan beserta adendumnya yang telah ditetapkan oleh Pokja ULP dan PPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.

Substansi kontrak hanya dapat diubah setelah penandatanganan kontrak, jika terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak. Perubahan substansi kontrak sebelum penandatanganan kontrak hanya dapat dilakukan jika ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.

Namun, PPK juga dapat menolak penandatanganan kontrak, jika substansi kontrak tersebut tidak sesuai dokumen yang ditetapkan olehnya pada saat persiapan.

Selanjutnya PPK dapat meminta kepada PA untuk menyatakan pelelangan gagal. Hal ini mengacu kepada pasal 83 ayat (3) huruf f, dimana PA/KPA menyatakan pelelangan, seleksi, atau pemilihan langsung gagal karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.

Kontrak hanya dapat ditandatangani jika anggaran untuk kegiatan tersebut disahkan dalam jumlah yang cukup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Kondisi ini dikecualikan untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak tahun jamak. Untuk kontrak tahun jamak, anggaran yang disahkan hanya sebesar alokasi anggaran untuk tahun pertama. Sedangkan kepastian alokasi anggaran pada tahun berikutnya sudah dituangkan sebelumnya dalam persetujuan Menteri Keuangan/ Kepala Daerah/ Kepala Lembaga/ Menteri yang terkait.

Dalam hal masa berlaku jaminan penawaran Penyedia sudah habis sementara kontrak belum dapat ditandatangani karena hal tersebut, maka Penyedia dapat mengundurkan diri tanpa dikenai sanksi.

Jika Penyedia bersedia memperpanjang penawarannya sampai dengan anggaran untuk kegiatan tersebut disahkan, maka jaminan penawaran yang akan berakhir harus 24

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

segera diperpanjang sampai dengan tanggal perkiraaan pengesahan dokumen anggaran.

Perpanjangan jaminan hanya dapat dilakukan sebelum jangka waktu berlaku jaminan tersebut berakhir.

Pelaksanaan Kontrak Setelah kontrak ditandatangani, PPK menerbitkan surat pesanan selambatlambatnya empat belas hari sejak tanggal penandatanganan kontrak untuk pengadaan barang, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan konstruksi dan jasa. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa, penyedia menyusun program mutu yang nantinya akan dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Untuk Pengadaan Barang, PPK atau Tim inspeksi yang dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus.

Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. Jika terdapat perubahan dari rencana semula, dilakukan perubahan kontrak. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

Pemberian Uang Muka Pemberian uang muka bukan merupakan kewajiban PPK tetapi merupakan pilihan. Apabila PPK sudah mencantumkan ketentuan pemberian uang muka pada rancangan kontrak yang ada dalam dokumen pengadaan, maka Penyedia berhak mendapatkan uang muka pada saat pelaksanaan pekerjaan. Namun bila PPK tidak mencantumkan ketentuan pemberian uang muka dalam rancangan kontrak, maka Penyedia tidak dapat menuntut pemberian uang muka.

Uang muka diberikan oleh PPK jika penyedia menyerahkan jaminan uang muka.

Supaya lebih praktis dan aman, jaminan uang muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi. Besar uang muka yang dapat diberikan kepada penyedia barang/ jasa untuk usaha kecil paling tinggi 30 % dari nilai Kontrak. Sedangkan untuk usaha besar dan penyedia jasa konsultansi, uang muka dapat diberikan maksimal 20% dari nilai Kontrak.

F O K U S U TA M A Sedangkan untuk kontrak tahun jamak, uang muka bisa 20% dari kontrak tahun pertama atau 15% dari nilai kontrak, sesuai dengan Pasal 88 ayat 2 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.

Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%.

Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Perubahan Kontrak Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak sesuai ketentuan pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Perubahan kontrak yang disebabkan oleh masalah administrasi dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 87 ayat (5)).

Perubahan kontrak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan, mengingat volume pekerjaan tidak bersifat mengikat. Dengan demikian perubahan hanya dapat dilakukan terhadap besaran volume dari setiap pekerjaan, sedangkan harga satuan tidak dapat diubah karena yang bersifat mengikat. Perubahan kontrak dilakukan dengan mengalikan perubahan volume dengan harga satuan yang telah ditetapkan dalam daftar kuantitas dan harga.

Pekerjaan yang menggunakan kontrak lumpsum tidak bisa mendapatkan penambahan atau pengurangan volume, baik terhadap suatu item pekerjaan tertentu maupun keseluruhan pekerjaan. Namun perubahan pada kontrak lumpsum dapat dilakukan jika terjadi perubahan lingkup pekerjaan karena adanya perubahan kondisi lapangan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Perubahan ruang lingkup tersebut diperkenankan bila sesuai dengan pencapaian output pekerjaan yang telah ditetapkan.

Jika ada penghentian kontrak karena terjadinya keadaan kahar, maka kinerja yang telah tercapai sesuai dengan kontrak awal, harus diperhatikan. Pengurangan kontrak dilakukan secara proporsional terhadap kinerja yang harus dipenuhi. Hal itu dapat dilakukan jika penghentian kontrak diatur dalam kontrak. Bila tidak, maka kontrak harus direnegosiasi dan disepakati dengan berita acara dan hasilnya dituangkan dalam adendum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian negara.

Namun, jika terjadi keadaan kahar, dan pekerjaan masih dapat dilanjutkan hingga selesai sebagaimana ketentuan dalam kontrak, PPK berdasarkan pertimbangan yang layak dan wajar dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Persetujuan perpanjangan waktu ditulis dalam adendum kontrak. Sedangkan jika kahar terjadi namun pekerjaan tidak dapat dilanjutkan lagi, PPK dan penyedia sepakat untuk melakukan perubahan capaian output pekerjaan. PPK pun wajib membayar penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

Serah Terima PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Penyedia yang telah menyelesaikan pekerjaan tersebut mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan hasil pekerjaan. Kemudian, PPK menugaskan pejabat penerima hasil pekerjaan untuk menilai kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak.

Suatu pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai ketika dinyatakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum didalam kontrak dan diserahterimakan dari penyedia kepada PPK setelah mendapat persetujuan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan dianggap selesai setelah BAST ditandatangani para pihak yang berwenang.

Pembayaran Pembayaran dilakukan jika penyedia telah menyerahkan jaminan pemeliharaan, EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

25

F O K U S U TA M A AWARD atau penyerahan sertifikat garansi. Khusus untuk pekerjaan konstruksi atau pekerjaan jasa lainnya yang membutuhkan pemeliharan, kontrak dinyatakan berakhir setelah masa pemeliharaan berakhir.

Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, dan denda apabila ada, serta pajak. Selain itu, pembayaran bisa dilakukan secara bertahap sesuai capaian pekerjaan yang diukur dengan kontrak.

Pembayaran per tahap untuk pekerjaan konstruksi yang sudah memiliki konsultan atau tim pengawas pada saat pelaksanaan pekerjaan tidak harus ditandatangani oleh PPHP pada BAST per tahap kegiatan tersebut.

Sedangkan untuk pengadaan barang yang dilakukan per termin atau berdasarkan monthly certificate, PPHP menandatangani BAST setiap kali dilakukan penyerahan barang.

Jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh PPK maka dikenakan bunga atau kompensasi.

Untuk pekerjaan yang dinyatakan terlambat, maka pembayaran prestasi dilakukan setelah dikurangi dengan denda yang dikenakan.

Dalam hal kontrak tahun tunggal yang penyelesaian pekerjaannya terlambat dan telah melewati tahun anggaran, pembayaran pekerjaan tidak dapat dilakukan setelah tahun anggaran berjalan berakhir, maka harus segera dilakukan pemutusan kontrak.

Masa Pemeliharaan Setiap pekerjaan konstruksi harus memiliki jaminan pemeliharaan berapa pun besar nilai pekerjaan tersebut. Untuk jasa lainnya, permintaan jaminan pemeliharaan tergantung sifat dan ruang lingkup pekerjaan.

Dalam hal ini, jika penyedia tidak menyerahkan jaminan pemeliharaan, maka PPK melakukan retensi pembayaran sebesar 5% yang seharusnya dibayarkan kepada penyedia untuk membiayai risiko selama masa pemeliharaan. Retensi dijadikan salah satu pilihan jika masa pemeliharaan berakhir sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

Hal ini dikarenakan sulitnya pengembalian retensi tersebut setelah tahun anggaran dinyatakan berakhir. Pejabat pengadaan tidak dapat menghilangkan ketentuan jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, walaupun nilainya di bawah Rp200 juta.

26

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

Penghentian dan Pemutusan Kontrak Penghentian Kontrak dilakukan dalam dua kondisi, yaitu pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Dalam situasi kahar, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. Pembayaran dilakukan setelah ‘kriteria pekerjaan yang dinyatakan selesai (100%)’ pada kontrak awal disesuaikan dengan kondisi setelah terjadi keadaan kahar atau kondisi sebelum dilakukan penghentian kontrak.

Ada sanksi yang harus diterima oleh penyedia, yaitu: Jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia. Selain itu penyedia barang dan jasa wajib membayar denda keterlambatan terhadap bagian kontrak yang telat berdasarkan ketentuan dalam kontrak. Yang terakhir biasanya paling tidak diinginkan oleh penyedia, yaitu dimasukkan ke dalam daftar hitam.

Untuk memutuskan kontrak, PPK tidak perlu menunggu sampai nilai denda mencapai 5% jika penyedia dinilai tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan meskipun atau dari penyedia sama sekali tidak menunjukkan itikad baik. Selanjutnya, penyedia tersebut dinyatakan wanprestasi.

Setelah memberikan teguran PPK bisa memutuskan kontrak secara sepihak dan mengenakan sanksi black list. Supaya lebih jelas, kondisi dan tahapan pengenaan sanksi dituangkan di dalam kontrak.

Namun jika menurut pertimbangan PPK, penyedia barang atau jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan maka penyedia diberi kesempatan sampai dengan lima puluh hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan dikenakan denda keterlambatan sebesar seperseribu dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Perihal pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan PPK, seperti penyimpangan prosedur, melakukan KKN, melanggar persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK harus dituntut ke pengadilan untuk dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan. [K]

M E D I A W AT C H Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memastikan kerugian negara atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit umum daerah setempat. “Pelibatan LKPP adalah upaya kami dalam pengembangan dugaan kasus itu,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bekasi, Semeru.

IND-ONE-SIA.COM, 3 April 2013

Kementerian Pertahanan Luncurkan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Pertahanan meluncurkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mewujudkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengingatkan penerapan sistem LPSE tentunya harus dipersiapkan secara baik, mulai dari pembangunan dan penyiapan infrastruktur serta sarana pendukung sampai dengan pemenuhan aturan/ syarat-syarat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. “Hal ini menjadi perhatian serius bagi setiap pimpinan di jajaran Kemhan dalam rangka mewujudkan pengadaan yang kredibel serta secara administratif, teknis dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu tentunya perlu diadakan pelatihan bagi anggota untuk pengawakan pelaksanaan LPSE,” kata Menhan.

BISNIS.COM, 15 April 2013

Kejari Libatkan LKPP Dalam Kasus Korupsi RSUD Kejaksaan Negeri Bekasi, Jawa Barat, akan melibatkan Lembaga Kebijakan

Siapkan Logistik Pemilu, KPU Gandeng LKPP Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014 mendatang.

LKPP nantinya bertugas memberikan pendampingan selama pelaksanaan pemilu hingga memberikan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk keperluan pengadaan logistik pemilu. “Misalnya, pengadaan paket surat suara.

Pada 2004 lalu, KPU hanya bekerja sama dengan satu perusahaan pencetak kertas suara. Lalu pada 2009 kita bagi ke dalam beberapa region, sehingga memudahkan proses distribusi juga,” kata Kepala LKPP Agus Rahardjo usai penandatanganan MoU tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah antara LKPP dan KPU. KOMPAS.COM, 15 April 2013

EDISI 04

|

JAN - MAR 2012

27

REGULASI

t is

l k Bagi

n n a c a r amin a j a ela it J

b b l m r e e B era P n Pen J a k d e Ef yedia Pen

QR code blacklist Scan QR Code berikut menggunakan ponsel anda untuk membuka tautan laman web LKPP yang akan menampilkan daftar perusahaan -perusahaan yang telah di-blacklist.* * QR code reader dapat anda unduh di software market yang tersedia sesuai sistem operasi yang digunakan ponsel

28

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

REGULASI

B

lacklist adalah suatu sanksi yang diberikan sebagai efek jera dan pembelajaran terhadap perusahaan penyedia atau penerbit jaminan.

Blacklist diberikan harus melalui pertimbangan yang objektif dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menurut Direktur Monitoring dan Evaluasi Riad Horem, jika kita bicara soal blacklist, harus terlebih dahulu melihat filosofinya. Blacklist awalnya adalah sebagai efek jera agar perusahaan yang terkena blacklist tidak melakukan kesalahan seperti sebelumnya. Sebenarnya, sebelum blacklist, hukuman sudah diberikan terlebih dahulu misalnya pemutusan kontrak, jika ada kelebihan pembayaran termin harus dikembalikan, uang muka dikembalikan, jaminan pelaksanaan dicairkan.

“Hal itu sebenernya sudah termasuk hukuman,” kata Riad Horem.

Dalam Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 dijelaskan tentang definisi daftar hitam, yaitu daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/ jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya.

Setidaknya ada tiga hal menyangkut blacklist yang tergambar dari definisi tersebut, yaitu: 1). Subjek yang dapat dikenakan sanksi blacklist adalah Penyedia Barang/Jasa (baik berupa badan usaha maupun perorangan) dan Penerbit Jaminan (Bank Umum, Asuransi atau Perusahan Penjamin); 2). Subjek yang mempunyai kewenangan mengenakan sanksi blacklist adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan 3). Subjek yang dikenakan sanksi blacklist dilarang ikut serta dalam proses pengadaan barang/ jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya.

Pengenaan blacklist tersebut dapat dilakukan pada tahap proses pemilihan barang/jasa (proses pelelangan/tender) maupun pada tahap kontrak.

Riad Horem

Dire ktur M onitor ing dan Eval uasi LKPP

Blacklist ini tergantung pada etika kedua belah pihak yang sudah atau akan melakukan kontrak. Ini harus sesuai dengan aturan yang bisa membatasi kedua belah pihak. Ketika aturan ini dilaksanakan, namun tidak bisa terlaksana dengan baik. Tentunya harus dipikirkan dan dicari jalan keluarnya. Contoh: dalam proses pengadaan barang, yang dipilih adalah badan usaha yang dipercaya, secara harga dan kemampuan. “ ini terlebih dahulu dilakukan seleksi sehingga dia bisa ditunjuk sebagai pemegang kontrak nanti,” tutur Riad Horem.

Jka sudah ada yang terpilih, bisa dilakukan kontrak kedua belah pihak yakni pengguna dan pemberi jasa. Ada tiga yang dijamin di dalam kontrak tersebut.

1. Mengendalikan kualitas 2. Mengendalikan waktu pelaksanaan 3. Mengendalikan uang.

Ini merupakan tiga bentuk yang membayangi kontrak. “Inilah sejarah sebelum dilakukan pemutusan kontrak dan blacklist diberlakukan,” kata Riad.

Menurut Riad Horem, perusahaan yang melanggar pun tidak semata-mata langsung di lakukan blacklist. Contoh, jika perusahaan yang mengerjakan proyek tidak sesuai dengan waktu pengerjaan yang diberikan, ini layak diberikan teguran. “Jika sudah dilakukan teguran berulang masih saja tidak melakukan perbaikan, ini wanprestasi,” kata Riad Horem.

Kualitas dan waktu sangat memperngaruhi terjadinya blacklist.

Perusahaan tidak memberikan kualitas EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

29

REGULASI

DE RMAGA TIDAK B E R FUN G S I Sebuah perahu melintas di dekat dermaga Pelabuhan Nangakeo, Ende, NTT yang tidak berfungsi lagi karena kerusakan dan belum tersentuh perbaikan.

Foto : LKBN ANTARA NYOMAN BUDHIANA..

30

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

hasil kerja yang sesuai dengan kontrak dan waktu pengerjaan yang diberikan molor dan tidak sesuai. Jika semua ini tidak dipatuhi sesuai dengan kontrak, perusahaan ini layak diberikan peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Jika peringatanperingatan ini tidak digubris, bisa dilakukan pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak ini

REGULASI

BLacklist dari Bank Dunia ada yang diberlakukan seumur hidup, misalnya karena terkait korupsi.

AGUS PRABOWO

D eputi Bidang Pengembangan dan Pe mb inaan Sumb e r Daya M anusia LKPP

bisa dilakukan secara sepihak.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Agus Prabowo menjelaskan, awalnya untuk menyempurnakan peraturan kepala LKPP mengenai metode blacklist, pihaknya belajar pada pengalaman lembaga lain seperti Bank Dunia dalam menerapkan blacklist terhadap

pengusaha. Bahkan, katanya, blacklist dari Bank Dunia ada yang diberlakukan seumur hidup, misalnya karena terkait korupsi.

Pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) secara eksplisit telah diatur melalui Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Sebagai contoh, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah memasukkan 12 kontraktor ke dalam daftar hitam (blacklist) di Layanan Pelelangan Sistem Elektronik (LPSE). Artinya, para kontraktor itu tidak boleh mengikuti lelang proyek di kota Surabaya.

Sebelas diantaranya di-blacklist hingga 2014, sedangkan satu lagi hingga 2015.

Dari infromasi yang dihimpun, para kontraktor itu di-blacklist karena tidak mampu menyelesaikan paket pekerjaan yang dia menangkan pada akhir 2012, sekalipun kontraktor itu sudah diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari.

[K] EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

31

PERSPEKTIF

MENGELOLA RISIKO PROYEK LEWAT KONTRAK FIDIC

oleh Yo ha n a S P Ph i li ps S.Ps i

Salah satu kunci utama keberhasilan sebuah kerjasama bisnis atau proyek adalah penyusunan dan pengelolaan kontrak. Melalui kontrak akan ada pengaturan yang jelas antara hak dan kewajiban dari sejumlah pihak yang tertuang dalam kontrak. Pesatnya kegiatan bisnis dan komersil serta dengan berbagai permasalahan yang mungkin muncul antar pihak yang terlibat di dalamnya, menuntut adanya sebuah bentuk kontrak standar yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kontrak.

32

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

P

engaturan ini sangat krusial karena disamping menjadi bukti tertulis dari perjanjian yang telah dibuat, juga menjadi cara untuk mengantisipasi segala risiko dan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi dalam proses pelaksanaan kontrak tersebut.

Salah satu dari sekian banyak bentuk kontrak standarproyek konstruksi maupun kerjasama lainnya yang sering digunakan adalah kontrak standaryang disusun oleh sebuah badan federasi konsultan konstruksi atau yang sering disebut dengan FIDIC (Federation Internationale des Ingeneurs Conceils/The International Federation of Consulting Engineering).

FIDIC merupakan sebuah federasi internasional yang terdiri dari konsultan konstruksi dari beberapa asosiasi terpilih dari berbagai negara.

Bersama FIEC (Federation Internationale du Batiment et des Travaux Publics/The International European Construction Federation), kedua federasi ini menyusun

PERSPEKTIF

kontrak standar yang lebih dikenal sebagai Red Book, karena dicetak dengan sampul muka berwarna merah. Sejak pertama kali dicetak tahun 1957, Red Book telah mengalami banyak pengembangan dimana edisi yang paling dikenal antara lain edisi keempat tahun 1992, tahun 1997 dan yang terakhir 1999.

Pada tahun 1996 diterbitkan buku tambahan dari Red Book.

Proyek konstruksi umumnya merupakan proyek yang tergolong berisiko tinggi terhadap konflik. Sebut saja masalah spesifikasi pekerjaan, kecelakaan kerja, gangguan alam, dan lain sebagainya merupakan sebagian kecil dari risiko yang harus dipersiapkan saat akan melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Untuk itulah dalam menyusun sebuah kontrak, pemilik pekerjaan perlu memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi, termasuk hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi.

Nael G.Bunni dalam buku The Fidic Forms of Contract mengungkapkan, proyek konstruksi memiliki sejumlah karakteristik yang membuatnya rentan terhadap risiko antara lain rentang waktu perencanaan, penelitian, rancang, konstruksi serta penyelesaian yang tergolong lama; jumlah personil yang terlibat dalam perencanaan, visualisasi, pendanaan, perancangan, penyediaan bahan, pengawasan dan lainnya yang cukup besar; kebutuhan akan teknologi konstruksi yang canggih; adanya koordinasi serta komunikasi yang intensif antara pemilik pekerjaan, kontraktor, sub-kontraktor, penyedia, dan lain sebagainya.

Maka bukanlah sesuatu yang berlebihan jika mereka yang berkecimpung serta terlibat di dalam industri konstruksi semestinya memahami konsep risiko tersebut, serta tahu bagaimana mengelola secara tepat matriks risiko yang mungkin muncul begitu proyek konstruksi dimulai.

Kita dapat memprediksi tingkat probabilitas dari kejadian yang diinginkan maupun tidak diinginkan serta mengkalkulasinya dari data yang tersedia dari berbagai sumber. Data-data itu dapat berupa laporan kecelakaan kerja, laporan meteorologi, cuaca dan seismik, data geologis, asuransi,

Proyek konstruksi umumnya merupakan proyek yang tergolong berisiko tinggi terhadap konflik. Sebut saja masalah spesifikasi pekerjaan, kecelakaan kerja, gangguan alam, dan lain sebagainya merupakan sebagian kecil dari risiko yang harus dipersiapkan saat akan melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Foto : ANTARA - WAHYU PUTRO A

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

33

P E R S P E K TPI FE R S P E K T I F pengalaman-pengalaman sebelumnya serta laporan teknis lainnya.

Apabila data-data itu tidak tersedia, maka pengukuran yang paling baik adalah lewat pengalaman dan penalaran secara umum.

Dalam British Standard-4778, sebuah acuan standar industri di Inggris, pengelolaan risiko dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dimana keputusan-keputusan yang diambil untuk menilai risiko sekaligus mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya. Pengelolaan risiko menjadi sebuah upaya mitigasi dari acaman yang mungkin terjadi lewat spesifikasi peringatan maksimal, serta upaya penanganan yang bisa dilakukan.

Pembagian Risiko Pembagian risiko menjadi salah satu hal penting yang cukup sering ditekankan dalam Red Book. Dalam melakukan pengalokasikan tersebut, ada tiga konsep yang perlu diperhatikan oleh pemberi pekerjaan dan kontraktor, yakni pengertian dan dampak dari risiko; bahwa tidak semua kejadian yang tidak diinginkan dapat diprediksi atau diidentifikasi sebelumnya; bahwa meski secara umum risiko mendatangkan dampak yang tidak diinginkan, terkadang risiko yang tidak diinginkan satu pihak justru diinginkan oleh pihak lainnya.

Namun perlu dipahami bahwa tidak semua risiko atau kejadian yang tidak diinginkan khususnya dalam proyek konstruksi dapat diprediksi atau diidentifikasi. Akan lebih mudah melakukan perencanaan atau langkah antisipasi terhadap risiko atau ancaman yang dapat teridentifikasi atau terukur. Sebaliknya sangat sulit melakukan perencanaan terhadap risiko atau ancaman yang tidak kelihatan.

Ketika melakukan identifikasi dan pengukuran risiko, pihak pemberi pekerjaan maupun kontraktor harus memperhatikan aspek positif dan negatif dari risiko tersebut.

Begitu risiko telah diukur perlu diatur kepada siapa tanggung jawab risiko tersebut diserahkan.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai metode untuk menetapkan alokasi resiko adalah mengukur pihak mana yang memiliki kemampuan lebih dalam mengendalikan dan mengatasi risiko tersebut.

34

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

Salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai metode untuk menetapkan alokasi risiko dari adalah mengukur pihak mana yang memiliki kemampuan lebih dalam mengendalikan dan mengatasi risiko tersebut.

Apabila pemberi pekerjaan memang tidak siap dan tidak sanggup menanggung risiko tertentu, maka hal tersebut harus tertuang dalam kontrak yang telah disepakati kedua pihak. Begitupun kontraktor yang mengikuti tender proyek harus menyatakan bahwa mereka siap untuk menerima aturan kebijakan tersebut, dan menyertakan biaya risiko tersebut dalam harga yang mereka tetapkan.

Pada beberapa kasus, kontraktor yang bersedia menanggung risiko yang cukup berat biasanya akan memasang harga tinggi, sebagai kompensasi atas risiko tersebut.

Namun terkadang harga yang ditawarkan kontraktor justru lebih tinggi dibanding jika risiko tersebut diambil oleh pemberi pekerjaan. Untuk itu perlu pengukuran yang tepat terhadap penetapan harga kontraktor.

Penting untuk diingat bahwa penetapan alokasi risiko dalam kontrak hendaknya dilakukan dengan sederhana, jelas dan mudah dimengerti,khususnya terkait pengaturan kontrak, aturan hukum yang digunakan dalam kontrak, dokumen teknis seperti gambar dan spesifikasi.

Pada prinsipnya Red Book FIDIC memang telah menjadi acuan umum sebagai referensi standar kontrak dari kegiatan perencanaan maupun penyusunan kontrak proyek konstruksi. Namun secara alami setiap proyek memiliki karakteristik yang berbeda, dan hampir tidak ada satupun proyek yang sama atau serupa. Untuk itu sebelum menyusun kontrak, alangkah pentingnya sebuah penelusuran dan penelitian mendalam terhadap proyek yang akan dikerjakan, karakteriktik, target, pembiayaan, risiko dan tantangannya. Sumber : Bunni, Nael.G (2005).The Fidic Forms of Contract [K]

PERSPEKTIF

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

35

P E R S P E K TPI FE R S P E K T I F PERSPEKTIF

MENCOBA MEMAHAMI

CONFLICT OF INTEREST O LEH Na n a n g Pr i yat n a , S E , C FE

Suatu malam, khalifah Umar bin Abdul Aziz kedatangan utusan yang datang dari daerah. Khalifah menerima utusan tersebut di rumahnya.

Setelah mempersilakan duduk, kemudian khalifah bertanya tentang kondisi di daerah tersebut. Selang beberapa lama, utusan tadi menanyakan kondisi khalifah dan keluarganya. Kemudian khalifah mematikan lilin yang terang dan menggantinya dengan lampu yang redup. Sehingga utusan tadi menjadi bertanya-tanya. “ Wahai hamba Allah, lilin yang kumatikan itu adalah harta Allah, harta umat. Ketika aku bertanya kepadamu tentang urusan mereka maka lilin itu dinyalakan demi kemaslahatan mereka. Begitu kamu membelokkan pembicaraan tentang keluarga dan keadaanku, maka aku pun mematikan lilin milik umat�.

36

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

PERSPEKTIF

S

eperti kita ketahui, kisah diatas adalah tentang seorang pemimpin yang tidak ingin mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik, sebagaimana dalam regulasi yang ada saat ini terdapat beberapa istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan, mendefinisikan atau menguraikan pengertian dari conflict of interest. Ada yang menggunakan istilah Benturan Kepentingan, Pertentangan Kepentingan atau Konflik Kepentingan (selanjutnya akan digunakan istilah benturan kepentingan).

Peraturan perundangan yang menyitir istilah benturan kepentingan biasanya berhubungan dengan pedoman/ aturan perilaku, code of conduct, kode etik suatu lembaga/organisasi. Beberapa contoh peraturan tersebut misalnya: • Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai negeri Sipil, pada Pasal 11 huruf c; menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. • Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 5 Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai, pada Pasal 2; Kode Etik Pegawai Komisi bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Komisi serta menghindarkan segala benturan Pegawai Komisi. • Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, pada Pasal 9 ayat (1) huruf d; menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menghindari terjadinya benturan kepentingan. • Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaiman telah dirubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 6 huruf e dan Pasal 19 ayat (4); menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/ Jasa.

Dari beberapa peraturan dimaksud tidak cukup banyak yang menjelaskan pengertian dari benturan kepentingan, tetapi secara umum pengertiannya seperti yang tercantum dalam penjelasan peraturan BPK No. 2/2011 di atas, yaitu: Yang dimaksud dengan benturan kepentingan yaitu suatu kegiatan yang dihadapkan dalam dua hal yang saling berkepentingan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak misalnya pemeriksaan yang dilakukan terhadap teman, dan/atau keluarga semenda.

Penjelasan yang cukup panjang mungkin ada di Perpres 70 Tahun 2012 yang menjelaskan para pihak mana saja yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Hanya saja dalam penjelasan Perpres 70/2012, sudah tidak mencantumkan kategori hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, sebagai pihak yang terafiliasi dikaitkan dengan benturan kepentingan. Kenapa ya?

Bisa jadi, definisi mengenai benturan kepentingan yang dikembangkan oleh The Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD) dapat mewakili semua pengertian yang ada, yaitu: Suatu benturan kepentingan meliputi suatu benturan antara kewajiban publik dan kepentingan privat dari seorang pegawai publik, dimana pegawai publik tersebut mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban publik dan tanggungjawabnya.

Penjelasan tentang elemen benturan kepentingan dapat dilihat dalam Pedoman Managing Conflict of Interest in the Public Sector yang disusun oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC) New South Wales dan Crime and Misconduct Commission (CMC) Queensland.

Kepentingan Pribadi Suatu kepentingan mempunyai arti segala hal yang dapat memberikan impact kepada seseorang atau organisasi. Istilah

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

37

P E R S P E K TPI FE R S P E K T I F

kepentingan pribadi tidak hanya bersifat personal, profesional atau bisnis yang kita miliki saja, tetapi juga kepentingan yang dimiliki pihak lain yang ada kaitannya dengan kita sebagai pribadi. Keterkaitan ini bisa jadi meliputi hubungan kekeluargaan, teman, saingan atau bahkan musuh. Walaupun masih harus ditentukan apakah keterkaitan atau hubungan tersebut berdampak menguntungkan atau merugikan kita, tetapi sudah jelas bahwa kita memiliki kepentingan pribadi dalam berhubungan dengan orangorang seperti itu.

Dengan demikian, kepentingan pribadi adalah kepentingan yang dapat memberikan manfaat atau mudharat kepada kita sebagai individu, atau kepada pihak lain yang kita inginkan manfaat atau mudharat itu menimpanya. Pada banyak kebijakan pengelolaan benturan kepentingan, terdapat dua kelompok benturan kepentingan, yaitu pecuniary dan non-pecuniary.

Kepentingan pecuniary, meliputi adanya kerugian atau keuntungan finansial yang actual atau potential. Uang tidak perlu berpindah tangan agar suatu kepentingan dapat dikatakan pecuniary. Seseorang memiliki kepentingan pecuniary jika mereka (atau keluarga atau teman dekat) memiliki properti, saham, memiliki jabatan di perusahaan peserta tender proyek pemerintah, atau menerima manfaat (seperti kelonggaran, diskon, hadiah atau keramahan) dari sumbersumber tertentu.

Kepentingan non-pecuniary tidak berhubungan dengan keuangan. Ia bisa saja muncul dari adanya hubungan personal atau kekeluargaan, atau melibatkan kegiatan olah raga, sosial dan budaya. Benturan ini termasuk segala hal yang terkait dengan kecenderungan untuk menguntungkan atau merugikan pihak lain sebagai akibat adanya pertemanan, permusuhan, atau keterlibatan personal lainnya dengan orang atau kelompok lain.

Kepentingan pribadi tidak terbatas pada kepentingan pecuniary atau terhadap kepentingan yang akan memberikan keuntungan pribadi atau membantu menghindari kerugian pribadi. Tetapi juga meliputi semua kegiatan dan kepentingan sosial dan profesional (non-pecuniary).

38

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

Istilah kepentingan pribadi tidak hanya bersifat personal, profesional atau bisnis yang kita miliki saja, tetapi juga kepentingan yang dimiliki pihak lain yang ada kitannya dengan kita sebagai pribadi. Keterkaitan ini bisa jadi meliputi hubungan kekeluargaan, teman, saingan atau bahkan musuh.

Sebagai contoh, seorang pegawai publik yang juga anggota sebuah club, atau memiliki keterkaitan atau asosiasi dengan individu atau kelompok, termasuk keluarga dan teman.

Beberapa jenis hubungan seperti ini dapat menjadi sumber timbulnya kepentingan yang bisa berbenturan dengan kepentingan publik pada situasi tertentu.

Mungkin kita mempunyai pendapat sendiri tentang hubungan-hubungan kepentingan tersebut, baik berupa prasangka ataupun sikap, yang menjadi pertimbangan kita pada saat melaksanakan kewajiban publik kita. Yang perlu dicatat, jika value personal bisa mempengaruhi kewajiban publik seseorang, maka hal itu akan menggiring kita kepada adanya benturan kepentingan.

Kewajiban Publik Setiap pegawai sektor publik mempunyai kewajiban untuk selalu menempatkan

PERSPEKTIF

Foto : ANTARA - WAHYU PUTRO A

kepentingan publik di atas kepentingan pribadi/privat mereka ketika melaksanakan kewajiban publiknya.

Prinsip tersebut berlaku bagi semua orang yang bekerja untuk pemerintah, yang berkewajiban untuk menyampaikan program dan pelayanan/jasa pemerintah, tanpa mempertimbangkan kompensasi yang ia terima. Termasuk ke dalam kelompok pegawai publik ini adalah pegawai di pemerintah pusat dan daerah, anggota dari badan/lembaga negara dan komisi, anggota dewan, staf dari universitas negeri, tenaga kerja lepas atau kontrak, demikian juga konsultan dan sukarelawan.

Kepentingan publik dapat didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat secara luas.

Hal ini bukan berarti sebagai jumlah dari kepentingan orang-orang, atau kepentingan

kelompok tertentu, tetapi merupakan kepentingan kolektif masyarakat secara keseluruhan.

Menentukan kepentingan publik untuk situasi tertentu akan kompleks bahkan mungkin problematik, tapi dalam praktiknya, pada pelaksanaan kewajiban dayto-day, pegawai publik dapat melaksanakan kewajiban publiknya dengan mengutamakan kepentingan publik secara proper dengan cara, antara lain: • Melaksanakan kewajiban publiknya secara penuh dan efektif; • Melaksanakan kewajiban publiknya dengan berpedoman pada standar etika yang telah ditetapkan; • Mengidentifikasi benturan kepentingan yang actual, perceived atau potential yang ada di lingkungannya dan menjamin

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

39

P E R S P E K TPI FE R S P E K T I F

bahwa permasalahan tersebut akan dikelola dengan efektif.

Secara umum value dan prinsip yang ditemukan di berbagai negara untuk menjelaskan pengertian dari kewajiban publik hampir serupa. Yang menjadi landasan dari value dan prinsip tersebut adalah konsep bahwa pegawai publik berkewajiban untuk selalu menempatkan kepentingan publik di atas setiap kepentingan pribadi/privat.

Pegawai sektor publik diharapkan untuk: • Membatasi tingkat kemungkinan kepentingan pribadi dapat dikompromikan, atau kelihatannya dapat dikompromikan, ketika melaksanakan kewajiban publiknya; • Abstain dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya atau kelompoknya; • Hindari tindakan pribadi yang dapat menimbulkan kentungan pribadi, berdasarkan informasi internal yang ia miliki; • Tidak menggunakan jabatannya atau fasilitas negara untuk urusan pribadi; • Menjamin bahwa tidak akan ada anggapan bahwa mereka menerima benefit yang tidak wajar yang dapat mempengaruhi performa dari kewajiban publiknya.

Mengenali dan mengelola benturan kepentingan akan membantu pegawai publik sehingga dapat melaksanakan kewajiban publiknya untuk kepentingan publik. Konsekuensinya, sangat penting bagi masyarakat untuk dapat membedakan antara peran publik dan privat para pegawai publik.

Untuk alasan ini, organisasi sektor publik harus dapat menjamin bahwa pegawai mereka memahami batasan dan kewajiban dari peran mereka dan etika yang berlaku.

Penutup Suatu benturan kepentingan dapat muncul dari seseorang yang menghindarkan dirinya dari kerugian pribadi, seperti juga ketika menerima keuntungan pribadi, baik berupa finansial atau lainnya. Benturan kepentingan dapat berbentuk actual, perceived atau potential.

40

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

Adanya persepsi bahwa benturan kepentingan tidak dikelola secara tepat dapat menurunkan derajat keyakinan terhadap integritas dari pegawai publik dan organisasinya secara umum.

•

Benturan kepentingan yang actual melibatkan suatu konflik yang langsung antara kewajiban seorang pegawai publik dan tanggungjawabnya dengan kepentingan pribadinya; • Benturan kepentingan yang perceived terjadi ketika kepentingan pribadi seorang pegawai publik dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban yang bersangkutan, walaupun belum tentu bisa mempengaruhi; • Benturan kepentingan yang potential muncul ketika seorang pegawai publik yang memiliki kepentingan privat yang dapat menimbulkan konflik dengan kewajiban publik yang bersangkutan di masa mendatang.

Memahami dan mendefinisikan perbedaan antara benturan kepentingan yang actual, perceived dan potential membantu kita ketika benturan tersebut terjadi untuk menentukan pendekatan manajemen mana yang paling tepat, yang akan dipergunakan untuk mengelola benturan kepentingan tersebut.

Penting untuk mengenali bahwa pengelolaan yang tidak proper terhadap benturan kepentingan yang perceived, akan

PERSPEKTIF

Foto : ANTARA - WAHYU PUTRO A

memberikan dampak yang sama ketika kita juga tidak mengelola dengan baik benturan kepentingan yang actual. Faktor kritikal yang sebenarnya adalah bahwa pegawai publik tidak hanya harus berperilaku etis, tetapi juga dia harus terlihat berperilaku etis.

Organisasi sektor publik juga harus menjamin bahwa benturan kepentingan yang ada telah dikelola secara transparan dan akuntabel. Adanya persepsi bahwa benturan kepentingan tidak dikelola secara tepat dapat menurunkan derajat keyakinan terhadap integritas dari pegawai publik dan organisasinya secara umum.

Mengelola benturan kepentingan secara benar akan memberikan berbagai manfaat bagi organisasi sektor publik. Pertama, berkurangnya kesempatan untuk korupsi atau perilaku menyimpang. Kedua, dengan adanya prosedur dan kebijakan yang efektif untuk identifikasi, pengungkapan dan mengelola benturan kepentingan berarti bahwa tuduhan-tuduhan dapat ditelusuri secara lebih mudah dan efisien. Ketiga, organisasi dapat menunjukkan komitmennya terhadap good governance dengan penindakan suatu isu yang biasanya terkait dengan korupsi atau perilaku menyimpang.

Kegagalan untuk mengidentifikasi, mengumumkan dan mengelola benturan kepentingan secara benar biasanya menjadi titik awal timbulnya korupsi dan perilaku menyimpang, itulah mengapa mengelola benturan kepentingan merupakan strategi pencegahan korupsi yang penting.[K]

Bahan bacaan 1.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

2.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 5 Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai;

3.

Peraturan BPK RI No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;

4.

Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaiman telah dirubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5.

Managing Conflict of Interest in the Public Sector yang disusun oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC) New South Wales dan Crime and Misconduct Commission (CMC) Queensland;

6.

Umar bin Abdul Aziz dan Lilin Negara by rizkipradana. blogspot.com.

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

41

INOVASI

LPSE Kota Bandung

KEMBANGKAN BIMRS

SEBAGAI SISTEM PENGELOLAAN DAERAH YANG BERINTEGRASI UPT LPSE Kota Bandung yang berada di bawah Bappeda sudah terbentuk sejak tahun 2008 lalu. UPT LPSE Kota Bandung mengembangkan Bandung Intergrated Resources management System (BIMRS) yang merupakan sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktivitas birokrasi hulu sampai dengan hilir (dalam konteks belanja) dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah.

42

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

INOVASI

M

enurut Kepala UPT LPSE Kota Bandung Srie Dhiandini, BIRMS dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintah yang antara lain mengelola sistem perencanaan pembangunan kota dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dalam BIRMS sistem terdapat proses perencanaan pembangunan Kota Bandung yang terdiri dari proses penyusunan RPJDP, RPJMD, Renstra, Renja SKPD dan RKPD. Untuk proses hulu terdiri dari proses perencanaan pembangunan berupa electronic revenue, output yang dihasilkan adalah laporan pendapatan Kota Bandung. Electronic city planning, yakni output yang dihasilkan adalah dokumen RKPD (hasil musrenbang), KUA dan PPAS. Sedangkan Electronic budgeting, output yang dihasilkan adalah dokumen RKA. Untuk proses hilir terdiri dari pengelolaan keuangan daerah berupa: Electronic Project Planning, output yang dihasilkan adalah rincian paket pekerjaan setalah DPA disahkan. Electronic Procurement, output yang dihasilkan dokumen pengadaan barang/jasa.

Electronic Contract, output yang dihasilkan kontrak dan proses pengadaan langsung.

Electronic Progress, output yang dihasilkan adalah dokumen kemajuan pekerjaan (fisik dan keuangan). Electronic Project Performance, output yang dihasilkan penilaiaan kinerja (SKPD, Pengguna Anggaran, PPK dan Rekanan). Sedangkan Electronic Asset, output yang dihasilkan adalah pencatatan aset dari belanja modal belanja langsung tahun berjalan.

“Prinsip dasar dalam perencanaan sistem BIRMS adalah mendesain sebuah sistem manajemen perencanaan, pengelolaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi anggaran secara terintegrasi antar SKPD, dengan basis elektronik,” kata Srie.

Sistem BIRMS ini diharapkan dapat menjadi motor utama dalam peningkatan kinerja anggran serta diharapkan dapat membawa perubahan “mind set” dan budaya kerja yang mendasar di lingkungan pemerintah daerah.

Sehingga dapat bermanfaat dalam mewujudkan transparansi, efektivitas dan efiseiensi dalam pengelolaan APBD serta meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik.

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

43

INOVASI

Prinsip dasar dalam perencanaan sistem BIRMS adalah mendesain sebuah sistem manajemen perencanaan, pengelolaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi anggaran secara terintegrasi antar SKPD, dengan basis elektronik Srie Dhiandini K ep a l a UP T L P SE K o t a Band ung

44

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

Sedangkan tujuan utama dari seluruh sistem BIRMS ini adalah untuk mempermudah Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam mengambil kebijakan anggaran dan memantau seluruh penyeleggaraan pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. “Juga untuk mempermudah penyusunan pertanggung jawaban Walikota Bandung yang akurat, akuntabel dan transparan,” tutur Srie.

Sasaran BIRMS adalah tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelengara operasionalisasi BIRMS di seluruh instansi pemerintah Kota Bandung.

Terwujudnya keterpaduan operasionalisasi BIRMS, lancarnya komunikasi dan kemudahan dalam operasinaliasi, tercapainya efektifitas dan efisiensi dan terwujudnya pemanfatan teknologi informasi.

BIRMS bermanfaat untuk terwujudnya percepatan pemerintahan elektronik (e-Government). Pemanfaatan operasionaliasi BIRMS akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. “BIRMS juga bermanfaat guna mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi proses pertanggung jawaban anggaran yang akuntabel di lingkungan instansi pemerintah Kota Bandung,” kata Srie.

[K]

INOVASI

MANCANEGARA

E-procurement DI INDIA Sistem terbuka yang melindungi bangsa

A

pa yang terbayang di benak Anda begitu mendengar kata: India? Bisa jadi Taj Mahal atau Bollywood. Keduanya memang menjadi ikonik negara Mahatma Gandhi. Tak banyak yang tahu, India menjadi satusatunya daratan tempat hidup raja padang rumput Singa dan raja hutan Macan.

Secara ekonomi, India kini menempati posisi kesembilan di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB), sementara dari keseimbangan kemampuan berbelanja negara tersebut menempati posisi ketiga di dunia.

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

45

MANCANEGARA MANCANEGARA

po s is i kese m b i la n d i d un i a India kini menempati posisi kesembilan di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB), sementara dari keseimbangan kemampuan berbelanja negara tersebut menempati posisi ketiga di dunia.

Foto : INDIA-INFRASTRUCTURE-PRIVATEEQUITY

Meski demikian, dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,1 miliar jiwa, luas wilayah dan distribusi kesejahteraan yang belum merata menempatkan salah satu anggota BRICS ini ada di posisi negara dengan pemasukan ekonomi dalam kelas menengah ke bawah.

Untuk mempercepat roda pembangunan, keunggulan di bidang teknologi informasi membuat pemerintah India mencanangkan The National e-Governance Plan (NeGP) sejak 18 Mei 2006 yang diharapkan membuat pelayanan pemerintah lebih efektif dan efisien.

Tender proyek-proyek pemerintah 46

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

ditawarkan melalui sistem elektronik atau Government Procurement (e-GP) masuk dalam salah satu 27 mode misi proyek (Mission Mode Projects/MMPs).

Pemerintah India menghitung, dalam setahun proyek pemerintah mencapai US$156 billion atau sekitar 12-14% dari total PDB India yang mencapai US$1.217 miliar membuat proses tender yang efektif, efisien, harga terbaik dan transparan menjadi tuntutan utama di seluruh negara bagian India.

Uniknya, tekanan dimulainya tender elektronik justru dilakukan oleh swasta yaitu melalui penyedia jasa sistem tender elektronik Commercial One (C1) milik pebisnis Vivek Agarwal yang menjalin kerjasama e-procurement dengan pemerintah negara bagian Andhra Pradesh(GoAP) pada 2003.

Awalnya, e-procurement di GoAP dipandang sebelah mata. Maklum hingga 2004 hanya tercatat 11 tender tapi ‘kenikmatan’ yang ditawarkan e-procurement membuat pengumuman tender milik pemerintah GoAP melesat. Pada akhir 2005, tercatat 6500 tender!

MANCANEGARA

Fakta ini membuat pemerintah India sadar perlunya tender elektronik. “Awalnya, e-procurement itu bukan bagian dari proyek mission mode seperti yang dibayangkan oleh kantor perdana menteri.

Tapi setelah keberhasilan awal kami, kami mendekati sekretaris kabinet, yang memberi restu, dan itu adalah bagaimana e-procurement menjadi bagian dari rencana e-governance nasional,� ujar Agarwal.

Agarwal berhasil meyakinkan pemerintah India bahwa ketika sistem tender elektronik diberlakukan memanipulasi tender menjadi tidak memungkinkan yang artinya wabah korupsi yang sempat menjangkiti India akan berkurang.

Korupsi di India memang sesubur pertumbuhan penduduk negara itu. Perdana Menteri Rajiv Gandhi semasa hidupnya bahkan sampai mengatakan hanya 15% dana pembangunan yang mencapai sasaran, sisanya hilang dalam kebocoran sistemik.

Potensi memerangi korupsi ini yang membuat janda Rajiv Gandhi, Sonia yang menjadi pemimpin Kongres Nasional India (INC) dan seharusnya berhak atas jabatan Perdana Menteri hasil Pemilu 2004 menekan pemerintah untuk mengadopsi e-procurement.

Sejak 2004, India di bawah pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh menetapkan mulai Januari 2005 sistem e-procurement diterapkan secara nasional.

Salah satu hal yang membuat pemerintah India begitu bersemangat mendukung e-procurement karena sistem ini selain meminimalisasi kemungkinan manipulasi, efisiensi dapat ditingkatkan. Jika sebelumnya untuk sebuah tender proyek pemerintah membutuhkan waktu hingga enam bulan, dengan tender elektronik pemenang dapat diketahui hanya dalam tempo 15 hari.

Meski demikian, tak sedikit waktu yang dibutuhkan pemerintah India untuk merapikan seluruh sistem e-procurement mereka secara nasional. Karena butuh waktu sekitar enam tahun hingga pemerintah India berhasil membangun Portal Pusat Penawaran Umum (Central Public Procurement Portal/CPP Portal) yang beralamat di http://eprocure.gov. in/cppp/ yang ditangani secara langsung oleh

pusat informasi nasional (National Informatics Centre/NIC).

Dalam portal ini, serupa portal milik Indonesia, inaproc.lkpp.go.id disediakan informasi bagaimana cara untuk dapat memanfaatkan portal ini seperti mengetahui informasi lelang hingga bagaimana mengikuti lelang yang diminati. Mulai dari proyek infrastruktur hingga proyek kapal selam tempur!

Menariknya proses e-procurement di India secara sadar tetap memperhatikan prinsip ajaran Gandhi yaitu swadeshi atau memenuhi kebutuhan sendiri atau juga bisa diartikan usaha positif memajukan industri dalam negeri.

Untuk itu dalam setiap penawaran dicantumkan ketentuan yang melindungi industri lokal dan mendukung pertumbuhan industri kecil mulai dari aturan minimal konten lokal, perlakuan istimewa kepada India usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan unit usaha desa (KVEs), fasilitas preferensi harga 5-15% untuk industri skala kecil (SSIS).

Bahkan untuk beberapa proyek juga terdapat ketentuan-ketentuan istimewa yang diberikan kepada UMKM dan KVEs, usaha sektor publik, kelompok perempuan, kasta, suku dan kelompok minoritas lainnya.

Tentu saja, sistem ini menuai pujian dan kecaman. Pujian diberikan karena India teguh atas komitmen prinsip Swadesi yang melindungi pengusaha dan usaha lokal, di sisi lain kecaman datang karena dengan aturan tersebut memperkecil celah masuknya pemain asing yang berlindung di balik baju liberalisme.

Di luar kebijakan pemerintah pusat, sejumlah pemerintah daerah India tak mau kalah untuk menyediakan portal lelang dengana menggandeng Times Internet Limited salah satu penyedia jasa layanan portal bagi koran terbesar di negara tersebut, India Times.

Kerjasama tersebut menghasilkan sebuah micro site beralamat di www.tenders. indiatimes.com yang tak hanya menyediakan informasi adanya proyek-proyek di seluruh India, sejumlah proyek di pelosok dunia yang digarap pemborong India ikut ditawarkan. [ K] EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

47

TA N YA J A W A B TA N YA

Tanya Blacklist Assalamulaikum Wr. Wb Saya ingin bertanya, apakah Black List Lokal (Surat/ Daftar Black List yang diterbitkan oleh dinas atau Pemerintah Propinsi/ Kota/ Kabupaten setempat, tetapi tidak ditayangkan di Web Resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan) bisa diberlakukan?

Apakah POKJA ULP dapat menggugurkan perusahaan yang mengikuti pelelangan secara pasca-kualifikasi maupun pra-kualifikasi pada dinas atau Propinsi/Kota/Kabupaten, dengan alasan bahwa perusahaan termasuk dalam black list yang dibuat oleh dinas atau pemerintah propinsi /kota/ kabupaten?

Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pengadaan barang/jasa pemerintah, silakan kirimkan ke alamat email: konsultasi@ lkpp.go.id atau melalui fax ke no. 021-7996033.

48

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

Faris Fanani

JAWAB Waalaikumsalam Wr.Wb Bapak Faris, Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas penyedia Barang/Jasa dan /atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan ikut serta dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PB/JP) di seluruh Kementerian/Lembaga/Satker Perangkat Daerah/ Institusi lainnya. LKPP bertugas untuk mengumumkan penetapan sanksi Daftar Hitam tersebut melalui Portal Pengadaan Nasional.

Dalam pelaksanaan PBJP, Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 19 Perpres No 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Oleh karena itu, apabila POKJA ULP menemukan penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud dalam ketentuan tersebut maka terhadap Penyedia Barang/ Jasa tersebut dapat digugurkan/ tidak berhak mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian /Lembaga/Satker Perangkat Daerah/Institusi setempat

TA N YA J A W A B TA N YA Foto : BLOGSPOT

Pemutusan Kontrak Sepihak Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait bagaimana PPK menilai suatu penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya.

1. Untuk kontrak yang ditandatangani pada tanggal 5 Juli 2012, mengacu pada regulasi manakah permasalahan sanksi terhadap penyedia barang/jasa pemerintah?

2. Masih dalam kontrak yang sama, dalam hal apakah PPK dan Konsultan pengawas meragukan suatu penyedia tidak bisa menyelesaikan sisa pekerjaan? Apalagi sisa pekerjaan tersebut sebesar 13% dalam waktu 50 hari kalender.

3. Saya masih keberatan atas tindakan pemutusan kontrak yang dilakukan PPK secara sepihak. Apakah mungkin seseorang yang tidak punya dan tidak mempunyai pengetahuan luas tentang Pengadaan Barang/Jasa dapat dijadikan PPK atau KPA, bukankah dia akan menjadi sewenang-wenang?

Aswin Rizky

JAWAB Yth. Pak Aswin Rizky Berikut jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan bapak : 1. Mengingat Perpres 70 tahun 2012 diundangkan tanggal 1 Agustus 2012 dan apabila penandatangan kontrak pekerjaan dimaksud dilakukan tanggal 5 Juli 2012 maka pedoman dalam pelaksanaan kontrak mengacu pada ketentuan dalam Perpres 54 tahun 2010.

2. Dalam hal PPK dan Konsultan Pengawas meragukan suatu Penyedia tidak bisa menyelesaikan sisa pekerjaan seperti yang anda maksud, adalah apabila berdasarkan Justifikasi Teknis yang memadai Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan 13 % sisa pekerjaan. Oleh karena itu , PPK harus memiliki pertimbangan yang layak berdasarkan Justifikasi yang memadai untuk memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan apabila melewati Jangka Waktu Kontrak.

3. Syarat untuk menjadi PPK harus memenuhi Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 54 tahun 2010 serta perubahannya.

Apabila seseorang telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam ketentuan tersebut maka orang tersebut dapat ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Terkait penyedia barang/jasa keberatan terhadap tindakan yang diambil oleh PPK dalam pelaksanaan Kontrak maka hal tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Perpres no. 54 Tahun 2010 atau perubahannya.

TA N YA

Kebijakan Penyelesaian Pekerjaan Melewati Tahun Anggaran Salam Sejahtera, Saya ingin bertanya, apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang berakhir sampai dengan tanggal 14 Desember dikarenakan terjadinya pemogokan massal karyawan di perusahaan penyedia tersebut.

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

49

TA N YA J A W A B

Foto : ANTARA

mengacu pada Bab V angka 28 uraian Pedoman Penyusunan APBD TA 2013 Permendagri Nomor 37/2013, sepanjang kebijakan DPA lanjutan pada pelaksanaan pengadaan tersebut telah ditetapkan.

TA N YA

Permasalahan Kontrak

Berdasarkan kondisi tersebut mohon pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang penerapan kebijakan penyelesaian pekerjaan hingga melewati tahun anggaran melalui DPA lanjutan.

Danang Widodo

JAWAB Bapak Danang, apabila pemogokan massal karyawan yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan merupakan kejadian diluar kendali penyedia, maka PPK dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam adendum kontrak.

Perpanjangan waktu pekerjaan yang akan diberikan PPK tergantung pada lamanya gangguan/berhentinya pekerjaan akibat pemogokan massal karyawan.

Dengan pertimbangan efektifitas pekerjaan, perpanjangan waktu pelaksanaan yang melampaui tahun anggaran dapat dilakukan dengan mekanisme penganggaran yang

50

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

Assalamualaikum, Ingin bertanya kepada LKPP terkait permasalahan Kontrak, jadi lewat KPPN uang senilai sisa pekerjaan telah dibayarkan kepada penyedia dengan dasar jaminan/garansi bank senilai pekerjaan yang belum diselesaikan.

Dalam pelaksanaannya sampai tanggal 31 Desember 2012 penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan pihak KPPN tanggal 9 Januari 2013 mengajukan klaim terhadap jaminan garansi Bank dengan dasar surat KPA yang menyatakan wanprestasi pada pihak penyedia, namun pihak Bank belum dapat mencairkan dana tersebut karena batas waktu terakhir klaim sampai dengan 30 Januari 2013. Dan pihak Penyedia tetap melaksanakan sisa pekerjaan dimaksud dan merencanakan barang akan tiba pada tanggal 26 Januari 2013. Dengan dasar hal tersebut mohon solusi dan saran untuk penyelesaian masalah tersebut.

Astuti Wulandari

JAWAB Yth Ibu Astuti Mekanisme Tata Cara pembayaran yang pelaksanaan pekerjaannya sampai dengan 31 Desember / akhir tahun anggaran dapat mempedomani PMK no.25 tahun 2012 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37 tahun 2012 apabila sumber pendanaan Pengadaan Barang/Jasa dari APBN.

TA N YA J A W A B

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

51

JALAN-JALAN

Kepulauan Derawan:

Surga Para Penyelam Foto : WIKIPEDIA

Lokasinya yang berada di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.

Kepulauan Derawan menjadi obyek wisata favorit baru bagi para pecinta pantai dan laut, dan terutama bagi para penyelam.

T

idak susah untuk sampai ke Derawan. Jika Anda berangkat dari Jakarta, Anda hanya perlu naik pesawat dari Sukarno-Hatta menuju Bandara Sepinggan Balikpapan untuk transit. Dari Sepinggan, Anda harus berganti pesawat. Anda bisa menggunakan pesawat Kalstar berpenumpang 40 orang menuju Bandara Kalimarau Berau. Dari bandara anda bisa menyewa mobil yang akan membawa anda ke Tanjung Berau, daratan terakhir sebelum menyeberang ke Pulau Derawan.

Kepulauan Derawan bisa dibilang cukup unik jika dibandingkan dengan obyek wisata kepulauan yang lain. Kepulauan ini mempunyai beberapa pulau yang layak 52

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

dikunjungi dengan keunikannya masing masing. Empat pulau paling terkenal adalah Pulau Derawan, Pulau Maratua, Pulau Kakaban, dan Pulau Sangalaki. Pulau Derawan dengan luas 44,6 Hektar ini biasanya menjadi tempat tujuan utama dan tempat menginap para wisatawan.

Derawan mempunyai beberapa resort besar, yang terbesar adalah Resort Bumi Manimbora Interbuana. Selain resort, buat para pelancong berbudget cekak, bisa tinggal di rumah penduduk yang memang disewakan, dengan harga yang lebih murah.

Pantai di Pulau Derawan cukup bersih untuk aktivitas berenang, diving, atau snorkeling. Di beberapa resort pun tersedia jetty (jembatan yang menjorok ke laut) yang bisa digunakan

JALAN-JALAN

oleh wisatawan untuk bersantai dan mengobrol.

Jika Anda berwisata ke Kepulauan Derawan, wajib mengunjungi pulau-pulau yang lain. Salah satunya adalah Pulau Maratua.

Bisa dikatakan, Maratua adalah pulau paling indah di antara pulau-pulau yang lain. Pulau ini berbentuk U (tapal kuda). Selain resort, yang menarik dari Maratua adalah air lautnya yang masih jernih, berwarna biru kristal.

Maratua sangat cocok bagi para pelancong penggila diving. Keunikan dari pulau ini adalah pemandangan laut yang indah dan bisa menjadi tempat bersantai.

Setelah menghabiskan waktu di Maratua, pelancong bisa beranjak ke Pulau Kakaban.

Pulau ini tak kalah unik. Konon, Kakaban adalah pulau yang terbentuk oleh aktivitas transgresi purba, sehingga air laut terperangkap di dalam pulau dan menjadi danau purba.

Hewan-hewan yang terjebak di danau purba itu pun berevolusi, menyesuaikan diri dengan habitatnya, salah satunya adalah ubur-ubur tanpa sengat. Para pelancong diperbolehkan untuk menyelam atau snorkeling di dalam danau itu, mereka bisa menyentuh ubur-ubur tersebut tanpa takut tersengat. Di dunia hanya ada dua komunitas ubur-ubur tanpa sengat, di Kakaban dan di Filipina.

Dari Kakaban, Anda bisa singgah ke Pulau Sangalaki. Pulau ini punya ciri khas tersendiri, yaitu sebagai tempat konservasi penyu. Sangalaki menjadi pulau tempat singgah Penyu untuk bertelur. Setelah bertelur, biasanya penyu meninggalkan telurnya untuk beberapa lama. Nah, ketika telur itu ditinggalkan, beberapa aktivis pelestarian penyu, melakukan konservasi terhadap telur-telur penyu itu, sehingga mereka bisa menetas dan tetap hidup. Para pelancong bisa melihat ‘kandang’ telur penyu itu. Sayangnya Sangalaki bukan pulau yang cocok untuk aktivitas diving dan snorkeling.

Walaupun, Anda bisa melakukannya setelah menjauh dari pulau beberapa ratus meter.

Selain empat pulau besar itu, jika beruntung, pelancong bisa singgah ke pulau Singgalau yang lokasinya sangat dekat dengan Pulau Derawan. Mengapa, hanya jika anda beruntung? Karena pulau pasir ini hanya bisa disinggahi jika air laut surut. Jika air pasang, pulau ini tenggelam. Singgalau tidak besar, kita bisa melihat tepi pulau dari ujung pulau yang lain. Biasanya, para pelancong singgah di pulau ini sore hari, untuk bercengkerama, dan menyaksikan matahari tenggelam di Pulau Kalimantan. Tertarik jalan-jalan ke Derawan?

Apa lagi yang Anda tunggu? [K]

Foto : FLICKR

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

53

S E H AT

u t k a W n a k t a a f Man r o t n a K i d g n a g seng Dengan raga Berolah Terkadang kesibukan di kantor membuat Anda melupakan olah raga yang sangat penting demi menjaga tubuh Anda dalam situasi tetap fit.

Pasokan nutrisi saja ternyata tidak cukup untuk menjamin tubuh Anda agar tetap dalam keadaan sehat dan bugar.

Semua itu harus diimbangi oleh olah raga yang cukup.

U

ntuk Anda yang tergolong orang sibuk seperti pebisnis, mahasiswa, profesional dan tidak memiliki banyak waktu untuk olah raga, berikut tips olah raga bagi Anda: Sediakan waktu untuk berjalan, jika Anda memiliki sedikit waktu, cukup sisihkan waktu Anda sekitar 10-15 menit untuk berjalan setelah istirahat makan siang. Anda dapat berjalan keliling kantor atau sekedar 54

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

Foto : BLOGSPOT

mengunjungi teman Anda di divisi lain. Hal ini akan memberikan manfaat yang cukup berarti bagi Anda. Setidaknya Anda dapat sedikit merasakan kesegaran setelah bekerja dari pagi.

Lupakan gym, dibutuhkan waktu dan uang lebih untuk berkunjung ke gym. Anda dapat menggantinya dengan olah raga pagi sekitar 15 menit di pekarangan rumah sebelum Anda bersiap untuk beraktivitas. Hal ini merupakan cara yang paling santai untuk melepas lelah setelah hari yang menegangkan kemarin, apalagi jika Anda bermukim di daerah dengan pemandangan yang indah. Tentu hal ini dapat membuat Anda merasa lebih segar.

Jangan gunakan eskalator atau lift, jika kantor Anda dilengkapi oleh eskalator atau lift cobalah untuk tidak menggunakannya.

Dengan menaiki tangga manual, diharapkan Anda dapat membakar kalori dalam tubuh Anda. Walaupun tidak sebaik olahraga di pagi hari, hal ini cukup membantu Anda yang tergolong orang sibuk.

Olahraga dapat dilakukan di mana dan kapan saja, termasuk bagi Anda yang selalu sibuk dengan tugas kantor. Beberapa olahraga kecil dapat dilakukan di meja kantor, karena duduk terlalu lama di depan komputer akan membuat semua otot tegang dan nyeri pada

S E H AT

leher ataupun punggung. Untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa olahraga yang dapat dilakukan di kantor.

Pertama, mulailah dengan melakukan pemanasan, dengan cara tetap duduk di kursi dan lakukan perenggangan pada jari. Buatlah gerakan melingkar pada pegelangan tangan dan kaki, lanjutkan dengan peregangan otot dan leher dengan menariknya ke arah dada secara perlahan Kedua, bahu merupakan daerah yang selalu mengalami nyeri, banyak gerakan untuk melakukan olahraga kecil untuk mencegahnya saat di kantor. Salah satunya dengan duduk tegak dan angkat pundak ke arah atas hingga mendekati telinga dan tahan 3-5 detik, turunkan secara perlahan hingga kembali ke posisi semula. Ulangi gerakan ini 3-4 kali.

Ketiga, olahraga kecil ini berguna untuk merenggangkan otot paha dan betis, caranya duduk tegak pada bagian ujung kursi dan angkat kaki kanan ke permukaan lantai dan tahan hingga beberapa saat. Ulangi gerakan pada kaki kiri Anda.

Keempat, sama halnya dengan lompat tali, namun di kantor Anda dapat melakukannya dengan tetap duduk di kursi, angkat kedua kaki secara bersamaan seolah melakukan lompatan. Olahraga ini berfungsi untuk melatih otot kaki agar tidak kaku.

Kelima, Ini termasuk olahraga kecil yang mudah dilakukan di kantor. Anda cukup berdiri kemudian duduk dan berdiri lagi, lakukan gerakan ini selama 30 menit yang berguna untuk melatih keseimbangan tubuh.

Selain itu, jika Anda mempunyai waktu senggang di kantor, Anda juga bisa melakukan beberapa pilihan olahraga lain yang berguna untuk kegugaran tubuh, sekaligus menjaga stamina Anda.

1. Yoga Tujuan dari yoga adalah untuk menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi dan mengembalikan keseimbangan dan fleksibilitas. Anda dapat melakukan banyak pose di atas kursi kantor Anda.

Coba kepakkan lengan atas seperti elang atau duduk dengan tangan ke atas membentuk gunung dan perlahan bawa tangan Anda ke pusat jantung. Tidak ada aturan bahwa Anda harus berada di atas lantai dalam melakukan yoga atau olahraga. Tidak peduli apapun jenis olahraga yang Anda suka, apakah kardio atau yoga, karena olahraga bisa dilakukan dengan cara apapun sesuai kemampuan Anda.

2. Push up Anda dapat mencoba beberapa jenis push up dengan menggunakan meja Anda sebagai tumpuan. Ini lebih mudah dibandingkan tradisional push-up dan dapat dengan mudah dilakukan dalam waktu kurang dari satu menit. Jadi Anda dengan posisi push up tapi dengan tumpuan tangan di meja, jadi posisi tubuh Anda tidak terlalu berbaring datar tapi agak sedikit miring. Latihan ini juga akan membuat Anda tidak mengantuk.

3. Latihan bola Ini bukan berarti Anda akan bermain sepak bola di kantor, namun kunci olahraga yang baik dilengkapi dengan diet sehat. Tapi, cara ini cukup berbeda anda bisa mengganti atau menambahkan bola pada kursi kerja anda untuk olahrga sambil duduk yang bisa membantu memperbaiki postur tubuh Anda dan bahkan meningkatkan aktivitas neuromuskuler (peningkatan kinerja otot dalam jaringan tubuh).

4. Bertumpu pada kursi Anda tidak perlu membawa peralatan olahraga ke kantor. Cukup duduk tegak di kursi, memegang perut Anda, dan perlahanlahan angkat satu kaki secara horizontal (sekitar 90 derajat dari lantai). Ulangi gerakan ini hingga tiga kali. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. [K]

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

55

TOKOH BANGSA

HABIBIE :

PEMIMPIN YANG TERLAMPAU CEPAT “Ini, waktu itu ada yang tertinggal!” kata Habibie saat menyodorkan sebuah kotak berisi dua jam mewah kepada Sumohadi. Sumohadi buru-buru kembali menyodorkan kotak tersebut “Oh, ini, ini, ini tidak tertinggal. Ini memang buat bapak.”

“

Ya tapi Saya tidak bisa menerima!” ujar Habibie. “Kenapa pak?” Oh, emh memang ini belum, tidak seberapa,” jawab Sumohadi. “Ehm pak Hadi, jika Anda ingin mengikuti sesuatu, Anda bisa mengajukan saja proposal.

Kalau Anda mau ikut proyek. Ya, Anda bisa ikut tender! That’s how it is! That’s procedure!” ujar Habibie tegas.

Dramatisasi adegan dalam film Habibie dan Ainun yang diperankan Reza Rahadian dan Hanung Bramantyo tersebut menggambarkan dengan baik bagaimana sebuah proses tender atau lelang seharusnya menjadi sebuah proses yang dipatuhi dalam proyek-proyek 56

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Terkonsentrasinya kepemilikan negara di dalam BUMN ini menjadikannya memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan badan usaha yang lain.

Sudah sepatutnya BUMN memiliki kinerja dan pengelolaan yang baik terkait fungsinya untuk melayani masyarakat. Dalam

TOKOH BANGSA

(MBB) dan meninggalkan istrinya, Ainun berserta kedua anaknya.

Namun, menurut Habibie, membangun pesawat dan berbakti pada negeri adalah janjinya pada sang istri dan dirinya. Maka, pada usia 38 tahun dia pulang ke Tanah Air. Perlahan dibangunnya IPTN menjadi sebuah industri besar.

“Saat itu kondisi keuangan negara kita memang sedang dalam kondisi terbaik. Kas negara sangat sehat. Untuk itu saya berpikir untuk melakukan sejumlah lompatan. Yang semuanya disetujui Presiden Soeharto,” kenangnya.

Hubungan Soeharto dan Habibie Foto : BLOGSPOT

hal ini, peran Good Corporate Governance untuk memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya menjadi begitu penting. Tidak hanya bagi BUMN yang sudah go public, namun juga bagi seluruh BUMN yang menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia.

Tidak sekali saya bertemu Habibie.

Dia selalu ramah menjawab pertanyaan.

Ingatannya masih kuat terhadap detail peristiwa. Namun, matanya selalu meredup setiap kali saya menyinggung perihal PT. Dirgantara Indonesia (DI) yang dulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Maklum, bagi Habibie industri pesawat

...sebuah proses tender atau lelang seharusnya menjadi sebuah proses yang dipatuhi dalam proyek-proyek pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)... terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara itu tak ubahnya dirinya sendiri. Ada janji bagi dirinya, istri tercintanya dan tentu saja bangsanya.

PT. DI adalah salah satu dari sepuluh BUMN strategis, perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. DI berdiri pada 26 April 1976 dengan nama PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Nama Nurtanio disematkan sebagai penghormatan bagi Nurtanio Pringgoadisuryo, perintis industri pesawat dalam negeri.

Habibie pulang, setelah Presiden Soeharto mengirim bos Pertamina, Ibnu Sutowo ke Hamburg, Jerman Barat pada akhir tahun 1973 untuk membujuk Habibie kembali ke Tanah Air. Sebuah pertaruhan! Karena artinya dia melepaskan jabatannya sebagai Vice President dan Direktur Teknologi di industri pesawat terbesar Messerschmitt Boelkow Blohm Gmbh

memang sangat dekat. Bahkan boleh disebut ayah dan anak. Pertemuan pertama kali Habibie dengan Soeharto terjadi pada 1950 ketika Habibie berumur 14 tahun. Saat itu, Soeharto (Letnan Kolonel) ke Makasar dalam operasi pemberantasan pemberontakan DI/ TII pimpinan Kahar Muzakkar.

Letkol Soeharto tinggal berseberangan dengan rumah keluarga Alwi Abdul Jalil Habibie. Karena ibunda Habibie merupakan orang Jawa, maka Soeharto pun diterima sangat baik oleh keluarga Habibie.

Bahkan, Soeharto turut hadir ketika ayahanda Habibie meninggal. Soeharto pun menjadi “mak comblang” pernikahan adik Habibie dengan anak buah (prajurit) Letkol Soeharto. Kedekatan Soeharto-Habibie terus berlanjut meskipun Soeharto telah kembali ke Pulau Jawa setelah berhasil memberantas pemberontakan di Indonesia Timur.

Atas restu Soeharto, tahun 1980-an, EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

57

REFLEKSI

n 2 5 0 pt d i

Tahun 2003, empat tahun setelah Habibie meletakkan jabatan. Dia bersedia menyehatkan PT. DI. Syarat yang diajukan cukup unik. Dia meminta 5% golden share dalam PT. DI. Jika dikabulkan, Habibie menjanjikan privatisasi sebagaimana dimaksud UU BUMN. Foto : INDOFLYERS.NET MAHENDRA EKARANDA

Habibie memiliki visi melakukan ekspansi teknologi, skala kapasitas produksi dan peningkatan ragam produksi (lines of production). Hal ini tak lepas dari kemampuan keuangan pemerintah saat itu sebagai imbas rejeki minyak di akhir 1970-an.

IPTN melakukan loncatan seri produk yang cepat diikuti oleh peningkatan investasi yang signifikan, mulai dengan seri NC 212 beranjak dengan cepat ke seri CN 235 dan akhirnya ke seri N 250. “Kita memang sangat agresif. Karena itu diperlukan mengejar ketertinggalan.”

Namun tuntutan percepatan teknologi dan peningkatan skala produksi membuat IPTN sebagai perusahan padat teknologi yang secara alamiah seharusnya perusahaan padat modal terpaksa menyerap banyak tenaga kerja sehingga menjadi industri padat karya.

Semula baik-baik saja. Tak ada yang menduga, usai percaya diri bangsa Indonesia melompat saat N250 terbang perdana pada 10 Agustus 1995, krisis moneter melanda sementara IPTN masih menunggu syarat sertifikasi dari Federal Aviation Administration (FAA).

Menurut Habibie syarat sertifikasi lumrah diterapkan untuk memproteksi industri masing-masing negara. Beberapa sertifikasi yang umum diperlukan oleh perusahaan barang modal antara lain adalah sertifikasi American Society of Mechanical Engineers (ASME), Health Safety Environment (HSE), International Organization for Standardization (ISO), American National Standards Institute (ANSI) dan lain-lain.

Krisis moneter semakin berlanjut, ditambah jerat utang IMF, IPTN terpaksa ditutup karena cash flow dari penjualan dua seri sebelumnya belum mencapai skala ekonomisnya, IPTN sudah ditutup akhirnya seri N 250 terpaksa ditunda karena kekurangan modal kerja. Keputusan pemerintah dalam 58

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

tekanan asing tentu menimbulkan beragam persoalan seperti PHK, pemasaran, rendahnya utilisasi kapasitas terpasang, hingga tata kelola perusahaan.

Sebagai sebuah gambaran. Pada akhir 1990-an, karyawan IPTN mencapai sekitar 16.000 dan sejak diputuskan direvitalisasi harus memberhentikan karyawan hingga tersisa tinggal 4.000 karyawan.

Tahun 2003, empat tahun setelah Habibie meletakkan jabatan. Dia bersedia menyehatkan PT. DI. Syarat yang diajukan cukup unik. Dia meminta 5% golden share dalam PT. DI. Jika dikabulkan, Habibie menjanjikan privatisasi sebagaimana dimaksud UU BUMN. Menurutnya saham tersebut adalah sebagai legitimasi dan perisai agar, ‘’Jangan di tengah-tengah, saya digeser secara politis.

Saham itu tidak dibenarkan untuk dijual.

Lagi pula, saya memang tidak mencari uang dari kepemilikan saham itu. Tapi, bersamaan dengan saham itu, saya memiliki hak veto atas PTDI. Artinya, saya tidak bisa diganggu, apalagi secara politik. Jadi, saya bisa bekerja secara profesional.’’

Sayang pemerintah saat itu, Megawati Soekarnoputri yang gemar menjual sejumlah aset menolak. Barulah di saat pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, PT.DI mendapat suntikan dana. Salah satu yang terbesar adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 1,4 triliun yang cair pada akhir 2012.

Dana tersebut kemudian digunakan untuk peremajaan alat dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Apapun yang terjadi saya tidak pernah menyesal. Mungkin saat itu saya terlalu cepat bagi yang lain. Saya bertanggung jawab atas seluruh tindakan saya,” ujar Habibie tegas sembari tersenyum. [K]

RESENSI RESENSI FILM

REFLEKSI

Sang Kiai: Sepenggal Kisah Hidup Pendiri Nahdlatul Ulama

Foto : RAPIFILM

F

ilm Sang Kiai merupakan proyek ambisius Rapi Film dengan menggandeng sutradara pop Rako Prijanto. Mungkin, jika kita melihat portofolio film yang sudah pernah dibuat oleh Rako, mungkin sangat berbeda jauh dengan genre biografi KH Hasyim Asy’ari tersebut. Sebelumnya Rako telah menyutradari Ungu Violet (2005), D’Bijis (2007), Merah Itu Cinta (2007), dan beberapa film metropop lainnya. Membesut Sang Kiai mungkin menjadi sesuatu yang cukup menantang bagi Rako, dia harus mengubah gaya penceritaan pop yang ringan menjadi sebuah cerita yang lebih serius.

Film Sang Kiai dibuka dengan adegan penangkapan KH Hasyim Asy’ari, kepala pesantren Tebu Ireng, karena menolak upacara Sekerei (penghormatan kepada matahari) oleh Jepang. Matahari dianggap sebagai dewa oleh tentara Jepang yang waktu itu menjajah Indonesia. Jelas, KH Hasyim Asy’ari menolak penghormatan kepada matahari, karena hal itu bertentangan dengan ajaran Islam.

Jepang marah, dan menjebloskan KH Hasyim Asy’ari ke dalam penjara. Para putra KH

Hasyim Asy’ari, Wahid Hasyim, Yusuf Hasyim, dan Karim Hasyim berusaha membebaskan ayahandanya, namun gagal, bahkan Hasyim Asy’ari dipindahkan ke beberapa tempat.

Kemudian, cerita bergulir dengan bebasnya pimpinan pesantren Tebu Ireng tersebut. Sebagai salah satu tokoh Islam, KH Hasyim Asy’ari pun membangun kekuatan untuk melawan penjajahan Jepang. Uniknya, dia tidak melawan penjajah dengan bambu runcing dan bedil, melainkan lewat jalur diplomasi. Dengan begitu, KH Hasyim Asy’ari bisa berjuang untuk kemerdekaan Indonesia melalui pemikiran dan ajar-ajarannya.

Sebagai salah satu film biopik, sebenarnya sangat menarik mengangkat perjalanan hidup salah satu tokoh nasional Indonesia ini. Rako pun bisa membawa suasana tahun Sutradara Rako Prijanto Pemeran

Ikranegara,

Christine Hakim, Agus Kuncoro, Adipati Dolken

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

59

RESENSI FILM

60 60

||

EDISI EDISI04 04 JAN JAN- -APRIL APRIL2013 2013

Penekanan cerita yang seharusnya menggali hidup KH Hasyim Asy’ari terdistraksi oleh munculnya Harun yang terlalu berlebihan.

Karakter Harun seperti menjadi kendaraan bagi Rako untuk mengakomodasi sisi romansa dalam film. apresiasi lebih baik. Ditambah lagi, Adipati Dolken gagal menghidupkan karakter Harun, di tengah hebatnya akting Ikranegara, Christine Hakim, dan Agus Kuncoro.

Lepas dari segala kelemahan yang ada di film tersebut, Sang Kiai bisa menjadi salah satu film Indonesia paling bagus tahun ini, di tengah film domestik lain yang kualitas ceritanya sangat buruk. Sang Kiai bisa menjadi acuan dari para sutradara muda Indonesia untuk membuat film dengan kualitas cerita yang cukup baik. Seperti halnya film-film Indonesia yang lain seperti Sang Pencerah, Laskar Pelangi, dan Sang Penari. [K]

Foto : RAPFILMS

1940-an tampak nyata dengan setting yang bisa dibilang sempurna. Ini merupakan satu lompatan besar bagi karir penyutradaraan Rako. Namun, jika anda ingin lebih mengenal sosok KH Hasyim Asy’ari, mungkin akan sedikit kecewa. Sebab, di paruh kedua, film ini mulai kehilangan fokus ketika mengangkat karakter Harun yang diperankan oleh Adipati Dolken.

Harun adalah tokoh fiktif yang mungkin sengaja dimunculkan sebagai daya tarik para penonton muda.

Meskipun sukses menarik penonton muda, namun kehadiran Harun malah membuat karakter KH Hasyim Asy’ari sendiri tidak berkembang maksimal. Penekanan cerita yang seharusnya menggali hidup KH Hasyim Asy’ari terdistraksi oleh munculnya Harun yang terlalu berlebihan. Karakter Harun seperti menjadi kendaraan bagi Rako untuk mengakomodasi sisi romansa dalam film. Sebenarnya, dengan penempatan tokoh Harun secara proporsional tanpa menggeser fokus perjalanan hidup KH Hasyim Asy’ari, film ini bisa mendapatkan

REFLEKSI

Foto : STEVELAUBE.COM

NEVER BURN YOUR BRIDGES! “Never Burn Your Bridges� berasal dari kisah seorang jendral yang membuat jembatan besar untuk mencapai wilayah musuh.

Agar para serdadu berperang maksimal, maka usai jembatan itu dilewati, maka jembatan dibakar sehingga para serdadu bertempur sampai titik darah penghabisan sebab tidak ada lagi kata pulang. Benarkah? kita memang bukan bicara soal jembatan tetapi soal merawat hubungan.

Pesan kita kali ini cukup bermakna.

Janganlah kita membakar jembatan yang pernah kita lewati. Atau dengan kata lain, jangan kita merusak suatu hubungan yang pernah kita bangun. Mungkin jembatan itu pernah mengantar Anda ke suatu titik tertentu hidup Anda, tetapi janganlah Anda membakarnya. Anda tidak pernah tahu, suatu ketika, Anda akan membutuhkannya lagi.

Sebut saja pengalaman dua orang, Alex dan Wani. Saat bekerja di suatu perusahaan nasional terkemuka di Indonesia, Alex bekerja dengan gigih. Ia pun sangat dipercaya. Suatu ketika, Alex memutuskan untuk melanjutkan studinya. Namun, hubungan dengan pimpinannya dulu tetap dijaga. Akhirnya, ketika Alex selesai kuliah, justru Alex diminta untuk memimpin perusahaannya di kota

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

61

REFLEKSI

di luar negeri dimana Alex menyelesaikan studinya. Inilah berkat ketekunan Alex menjaga hubungan dengan perusahaannya terdahulu.

Kisah yang lain terjadi dengan Wani.

Wani adalah wanita yang cemerlang dan hebat. Ia bekerja di sebuah grup perusahaan terkemuka di Indonesia. Kapasitas dan kemampuan kerjanya luar biasa. Karirnya melonjak. Hingga akhirnya, Wani di’bajak’ oleh kompetitor. Sayang, Wani tidak berterima kasih pada perusahaan lamanya.

Wani sering mengatakan hal yang negatif tentang perusahaannya yang dulu. Setelah bertahun-tahun, ternyata perusahaan Wani diakuisisi oleh group perusahaan Wani bekerja sebelumnya. Bisa diduga Wani dipaksa untuk berhenti.

Begitulah perbedaan sikap antara Alex dan Wani, yang ternyata berujung pada masa depan mereka. Alex menjaga hubungannya dengan perusahaan dan orang yang telah membesarkannya. Sementara Wani, bersikap negatif. Dengan kata lain, Alex masih merawat jembatan yang dilewatinya, sementara Wani membakar jembatan yang telah dilewatinya.

Itulah kesalahannya Wani.

Mengapa Jangan Bakar Jembatan?

Hidup itu masih terus bergerak.

Mungkin saja suatu jembatan telah membawa dan mengantar kita ke suatu tahapan hidup kita yang berikutnya, tetapi salah besar, jika lantaran kita merasa tidak memerlukan suatu jembatan lagi, lantas kita mulai memusuhi jembatan yang pernah membawa diri kita.

Inilah beberapa alasan mengapa tidak bijaksana bagi kita untuk membakar jembatan yang pernah mengantar kita.

Pertama, kita tidak pernah bisa meramalkan masa depan. Setelah kita melewati suatu jembatan, mungkin kita merasa tidak membutuhkannya lagi saat ini.

Tetapi, kita tidak pernah tahu apakah kita akan memerlukan jembatan itu di masa depan kita nanti. Karena itulah, selalu bijaksana jika setelah melewati suatu jembatan, jangan kita bakar. Mari kita tetap merawatnya.

Kedua, jangan pernah menciptakan musuh. Ada sebuah pepatah bagus yang

62

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

Jangan pernah membakar jembatanmu. Bahkan jangan mencoret-coretinya.

Jadi, ketika kamu keluar, selalu lakukanlah dengan penghargaan dan terima kasih mengatakan, “Seribu teman tak pernah cukup, satu musuh terlalu banyak!�. Pepatah ini mengatakan tidak ada baiknya kita membakar jembatan yang pernah menjadi pengantar kehidupan kita. Jembatan itu bisa berupa organisasi ataupun orang.

Ketiga, ketika membakar jembatan Anda, Anda juga mencela diri Anda sendiri.

Tanpa sadar, tatkala menunjukkan kejelekkan perusahaan, orang ataupun tempat yang pernah Anda lewati, Anda sebenarnya justru sedang menunjukkan kesalahan dan kebodohan Anda sendiri yang dulunya memutuskan untuk melewati jembatan tersebut!

Bersyukurlah!

Intinya, tunjukkanlah kita bisa lebih baik dengan sikap terima kasih kita. Mungkin saja, jembatan yang pernah Anda lewati tersebut tidaklah menyenangkan. Bisa jadi jembatan itu berupa atasan yang menyebalkan, tempat kerja yang memuakkan. Ingatlah tidak ada yang sempurna. Tetapi, kalau kita lihat ke belakang. Apapun yang kita raih dan capai hingga saat ini, mungkin saja tidak bisa tercapai tanpa adanya jembatan tersebut.

Jadi, belajarlah untuk bersyukur dan berterima kasih. inilah tanda kebesaran jiwa yang luar biasa. (Gigih Pribadi S.I.Kom) [K]

Kirey dan Dibel

T E N D E R I T U G A M PA N G

SERTA

OH GITU TERNYATA MUDAH YA UNTUK INFORMASI BISA MENCARI DIMANA?

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013

63

Baca Majalah

KREDIBEL

di Wayang Force

DOWNLOAD Sekarang Juga

64

EDISI 04

|

JAN - APRIL 2013 h t t p:/ / www.way angforce.com