Kredibel edisi 7 by Budi Iteem

EDISI 07 | MEI-JULI 2016

MAJALAH PENGADAAN INDONESIA

E-KATALOG:

Perkembangan, Kendala, dan Inovasi

FOKUS

Inovasi Piloting Project Comcat di Pemprov DKI Jakarta

REGULASI

MANCANEGARA

Revisi Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing

Mengulas KONEPS di Korea Selatan

Diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | www.lkpp.go.id

DAFTAR ISI MAJALAH KREDIBEL EDISI 07/2016

04 KILAS & PERISTIWA 09

13 TOKOH: Ali Sadikin 24 FOKUS: Katalogisasi Produk Pacu Keterbukaan Harga 26 MEDIA WATCH 27 AWARD

28 PERSPEKTIF: Sekilas Tentang Ekosistem Pengadaan 36 INOVASI: Uji Coba Sistem Comcat 44 TANYA JAWAB

40 09 FOKUS: Pentingnya Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa PBJ oleh LKPP 18 FOKUS UTAMA: E-Katalog, Perkembangan, Kendala, dan Inovasi 32 FOKUS: COMCAT: Katalog untuk Pekerjaan Konstruksi 40 MANCANEGARA: Mengulas KONEPS di Korea Selatan

KREDIBEL edisi 7 | 2016

48 JALAN-JALAN: Negeri Kimchi (Korea Selatan) dan Ternate 51 INFO SEHAT: Berolahraga Di Sela Aktivitas 52 INSPIRATIF: Guru Besar Infrastruktur Indonesia, Prof. DR. Ir. Wiratman Wangsadinata 56 REFLEKSI: Utang Budi: Berbuatlah yang Terbaik 58 RESENSI 61 REGULASI: Revisi Peraturan Kepala LKPP No. 4 Tahun 2015 tentang E-Purchasing 1

SURAT PEMBACA

Oksah Keebendrip dari KPU Kota Padang Panjang menulis: Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa saya berakhir bulan Mei 2015, sementara Perka LKPP terbit tanggal 23 Oktober 2015. Apakah pemberlakuan sertifikat untuk seumur hidup berlaku atau tidak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Yth. Bapak Oksah Keebendrip. Dengan berlakunya Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015, sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/LKPP dengan kategori L2, L4, maupun L5 serta sertifikat keahlian PBJP—yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya—tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan seumur hidup. Dengan demikian, sertifikat Bapak telah berstatus aktif kembali. Adapun Bapak berkewajiban untuk mengisi dan memutakhirkan informasi pada akun log book Bapak sebagai bahan acuan kami dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan mutu pemegang sertifikat. Terima kasih.

Mr. Sani Nugraha (Sales Administration Coordinator) menulis: Yth. Helpdesk LKPP. Mohon dapat dibantu, kami ingin melakukan proses pendaftaran e-katalog. Kami masih awam sekali dan butuh penjelasan singkat dan mudah untuk langsung diterapkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Yth. Bapak Sani. Saat ini, setiap penyedia dituntut aktif untuk terus memantau kalender penawaran yang diumumkan LKPP. Mulai tanggal 1 April 2016, LKPP hanya akan memproses dokumen penawaran untuk jenis produk yang telah dibuka masa penawarannya. Hal ini merupakan kebijakan baru LKPP yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2016. Sementara itu, penyedia barang/jasa yang berminat memasukkan produknya ke dalam e-katalog harus menyampaikan usulannya kepada K/L/D/I yang akan menggunakan barang/jasa tersebut. Terima kasih.

Adi Purnomo (karyabahari17@gmail.com) menulis: Kepada yth, LKPP. Saya mau tanya, kenapa CV Karya Bahari hanya bisa log-in di LPSE Sulawesi Tenggara (tempat awal pendaftaran), tetapi tidak bisa log-in di tempat lainnya? Mohon bantuannya. Yth. Bapak Adi Purnomo. Untuk dapat melakukan pendaftaran lelang ataupun log-in pada LPSE lain, akun Bapak harus teragregasi terlebih dahulu ke dalam data penyedia nasional. Agregasi itu dapat Bapak lakukan pada saat log-in dengan mengarahkan kursor pada tautan “Agregasi Data Penyedia”.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

Dari Redaksi LKPP Konsisten Dalam Menciptakan Aturan Main Pengadaan yang Transparan, Efektif, dan Efisien. Alhamdulillah majalah KREDIBEL edisi ke-7 hadir kembali di tangan para pembaca khususnya untuk para pelaku pengadaan, penyedia, kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, dan masyarakat pada umumnya. Edisi kali ini mema parkan perkembangan terbaru dari sistem e-katalog. Dari sejak digulirkannya aplikasi ini di penghujung tahun 2012 hingga kemudian dijalankan tahun 2013 terbukti telah sangat membantu sistem pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Indonesia. Tidak luput pula dari kekurangan, e-katalog terus bertransformasi mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Inovasi, kendala, dan sekelumit update-nya bisa pembaca simak di rubrik “Fokus Utama”. Kondisi pasar global yang dimulai sejak akhir tahun lalu, menuntut semua pihak untuk berbenah agar tidak tergerus di negeri sendiri. Oleh karena itu, ketahanan infrastruktur aturan, inovasi sistem, dan aplikasi yang bertujuan mendukung jalannya pembangunan nasional perlu diciptakan. Dalam hal ini, LKPP juga memperhatikan kebutuhan UKM agar memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengadaan. Dengan demikian, tidak ada lagi persepsi aturan pengadaan yang tidak menyokong kemajuan UKM dan pengusaha lokal. Salah satu inovasi yang saat ini siap dijalankan adalah competitive Catalogue. Sebuah metode pengadaan yang memungkinkan penetapan pemenang lelang, khususnya lelang di sektor konstruksi, dilakukan secara terkomputerisasi dan dalam waktu yang sangat singkat. Diujicobakan pertama kali di DKI Jakarta dan apabila terbukti efektif akan diaplikasikan di kota-kota lainnya di Indonesia. Seluruh inovasi, perbaikan, serta pematangan aturan di LKPP bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam urusan pengadaan barang/jasa. Bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani, tetapi bukan berarti mustahil untuk diterapkan. Oleh sebab itu, saran dan masukan yang membangun dari seluruh pihak sangat diharapkan demi menemukan rumusan aturan yang tepat berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Tetap optimis! Hormat kami,

KREDIBEL

EDISI 07/2016 DITERBITKAN OLEH LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompleks Rasuna Epicentrum Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan DKI Jakarta 12940 www.lkpp.go.id PELINDUNG Agus Prabowo REDAKTUR AHLI Robin Asad Suryo Sarah Sadiqa Dharma Nursani Ikak G. Patriastomo PEMIMPIN UMUM R. Fendy Dharma Saputra PEMIMPIN REDAKSI Selamet Budiharto REDAKSI Resa Anggriani Makkiyah Farizqi Taufan Juli Pramono Ajeng Widi Hapsari M. Adji Dwi Hapsoro Enggar Teguh Apriyanto Fotografer Tim Humas LKPP

Selamet Budiharto Pemimpin Redaksi

KREDIBEL edisi 7 | 2016

KILAS PERISTIWA

Aturan KPBU dapat Mengubah Pola Manajemen Pemerintah

Adapun, jenis pekerjaan infrastruktur KPBU antara lain, yaitu infrastruktur ekonomi dan infra struktur sosial. Adapun infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.

LKPP Kembangkan Model Pembinaan SDM yang Prospektif 26 Februari 2016 | Berita Jakarta—Kepala LKPP Agus Prabowo memberikan pemahaman kepada para pegawai LKPP tentang filosofi dan latar belakang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Agus mengatakan, dasar hukum pelaksanaan KPBU adalah Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan terkait lainnya. Beliau menambahkan, aturan KPBU sudah diterapkan di lapangan dan akan mengubah pola manajemen pemerintah. Agus memberikan contoh pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur, seperti kerja sama Pemda DKI dengan jasa operator TransJakarta. Ongkos perjalanan TransJakarta sebe narnya adalah sebesar Rp12.000. Tetapi, dengan penerapan KPBU, masyarakat cukup membayar Rp3.500 dan sisanya dibiayai pemerintah untuk operator. Hal ini menguntungkan masyarakat karena membayar lebih murah. “Kerja sama ini diwujudkan dengan kontrak jangka panjang antara pihak swasta dengan entitas pemerintah, untuk penyediaan layanan publik dan/ atau infrastruktur publik dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Komponennya ada empat. Pertama, di mana pendanaannya; yang kedua, berapa lama jadinya dan perjanjiannya; yang ketiga, apa delivery-nya, output-nya sama input-nya; dan yang keempat, risikonya,” paparnya.

15 Maret 2016 | Berita Makassar—Peningkatan SDM pengadaan yang pro fesional dan berkompetensi terus didorong LKPP guna menciptakan efektivitas pelaksanaan pengadaan. Pembenahan terhadap sistem kelembagaan pun telah membuahkan hasil, di antaranya peningkatan standar tingkat kematangan ULP dan optimalisasi ujian ser tifikasi berbasis komputer.

Menurut Dharma, perlu kerja keras dan dukung an dari seluruh insan pengadaan dalam menghar monisasi aturan kelembagaan, sistem karier, peng hargaan, dan kompetensi pengelola PBJ. Di sisi lain, penciptaan sistem informasi pengelolaan SDM pengadaan yang terintegrasi, optimalisasi terhadap unit-unit pengadaan, serta penjaminan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi yang berkualitas juga perlu terus dikerjakan. “Jadi ini PR-nya kami (LKPP) di tahun 2016 dan tentunya mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk mem bangun ini,” kata Dharma dalam acara bertema Sosial isasi Kebijakan Sertifikasi PBJP, di Makassar.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

KILAS PERISTIWA

Dharma juga mengharapkan penerapan sistem karier pejabat fungsional pengadaan dilakukan secara beretika. Menurutnya, proses promosi dan kenaikan jenjang karier harus tetap memegang teguh prinsip integritas dan tetap mengacu pada kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Pengadaan 3.650 Kapal Bantuan KKP Senilai 4 Triliun Lewat e-Katalog LKPP

memberi ruang kepada penyedia untuk tertarik ikut lelang,” ujarnya. Hal yang tidak kalah penting adalah desain kontrak bagi para pihak yang terlibat. Bentuk per ikatan kontrak ini dapat berupa penetapan waktu pengiriman, metode pembayaran, maupun meka nisme penyelesaian sengketa. Setelah itu, LKPP akan segera mengundang para penyedia. Dalam mendesain kapal-kapal ini, KKP bersama dengan tim pun telah mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi laut dari masing-masing daerah. Saat ini, KKP telah menyiapkan 5 tipe ukuran kapal, yaitu 3 GT (gross tonnage), 5 GT, 10 GT, 20 GT, dan 30 GT. Adapun besaran anggaran yang disiapkan KKP untuk pengadaan kapal ini mencapai 4 triliun rupiah.

Pengadaan Nasional: Berdayakan Pelaku Usaha dan Produk dalam Negeri 16 Maret 2016 | Berita Jakarta—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkoordinasi bersama LKPP melakukan pembahasan terkait rencana e-katalog kapal untuk koperasi nela yan yang rencananya akan direalisasikan tahun ini. Kepala LKPP Agus Prabowo mengharapkan penyiapan katalog kapal dapat dilakukan dengan rapih. Menurutnya, rincian spesifikasi kapal, perlu dibuat secara terukur, tidak multitafsir, dan jelas. Hal ini nantinya akan menjadi alat ukur dalam mempertimbangkan katalog produk kapal. “Jadi kapalnya kapal jenis apa, ukurannya bera pa, bahannya apa, mesinnya seperti apa, sistem na vigasinya, (atau) warnanya seperti apa kalau perlu,” tegas Agus. Agus juga menyinggung pentingnya penetapan harga perkiraan sendiri (HPS). Penentuan HPS ini harus mempertimbangkan standar harga yang wajar dan tetap rasional. “Sebaiknya harga ini tidak terlalu pelit, juga jangan sampai terlalu tinggi, tapi cukup

KREDIBEL edisi 7 | 2016

08 April 2016 | Berita Jakarta—LKPP terus mendorong peningkatan kemi traan dengan penyedia barang/jasa serta pengusaha kecil dan menengah dalam negeri untuk membangun ketahanan industri strategis nasional. Dengan dukungan kebijakan dari pemerintah, pelaku usaha dalam negeri diberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan basis usahanya. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Ke bijakan LKPP Robin Asad Suryo menjelaskan bahwa regulasi pengadaan telah disusun untuk mendukung penguatan pelaku usaha dalam negeri. Penetapan kebijakan ihwal tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), pembatasan keikutsertaan perusahaan asing

KILAS PERISTIWA

dalam pengadaan barang dan jasa, serta pemberian persyaratan atas pembiayaan pengadaan yang berasal dari dana pinjaman maupun hibah pun secara konkret menjadi bentuk keberpihakan pemerintah dalam memaksimalkan pertumbuhan dunia usaha di Indonesia. Menurut Robin, pelaku usaha—sebagai agen pembangunan—memiliki peran besar dalam perce patan pembangunan di berbagai daerah. “Agar ekonomi kita bisa tumbuh, agar aktivitas sosial bisa berjalan dengan baik tentunya kita mem butuhkan sekali infrastruktur sehingga peran Bapak/ Ibu di sini sangat strategis sebagai salah satu agen pembangunan,” ujarnya.

Sofyan Djalil Dukung Harmonisasi Peraturan yang Terkait Pengadaan

pengadaan dan model pengawasan pelaksanaan, Sofyan juga menaruh perhatian terhadap mekanisme perencanaan, pembagian pekerjaan, serta mekanisme rantai pasok pengadaan. “Karena seharusnya best practice itu kan kita adopt,” ujarnya. Sementara itu, Kepala LKPP Agus Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini LKPP juga telah me ngerjakan revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Namun demikian, Agus menekankan pentingnya revisi peraturan ini dibarengi dengan harmonisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan ekosistem pengadaan. “Kami sudah siap perpres itu direvisi, tapi nggak ada gunanya merevisi perpres pengadaan kalau aturan keuangan/anggaran tidak diubah dulu,” kata Agus.

LKPP Dampingi AirNav Indonesia untuk Modernisasi Pengadaan 15 April 2016 | Berita Jakarta—LKPP dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau AirNav Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama untuk mela kukan modernisasi sistem pengadaan barang/jasa.

15 April 2016 | Berita Jakarta—Kepala Bappenas/Menteri PPN Sofyan Djalil mendukung penuh harmonisasi peraturan guna menciptakan ekosistem pengadaan yang kondusif. Dalam hal ini, Sofyan mengaku bersemangat mem bantu LKPP untuk mengoordinasikan ihwal harmo nisasi peraturan dengan kementerian dan lembaga yang terkait. “Bapak sampaikan wishes Bapak, apa yang bisa saya lakukan, selama itu untuk kepentingan bersama, kita jadikan target ini 2016 selesai masalah,” ujarnya. Terkait dengan regulasi di bidang pengadaan, Sofyan menyampaikan bahwa ada beberapa regulasi dari lembaga, seperti ADB, World Bank, dan JICA yang dapat dijadikan bahan percontohan. Selain sistem

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala LKPP, Agus Prabowo dan Direktur Utama AirNav Indonesia, Bambang Tjahjono di kantor LKPP pada Rabu (13/04).

KREDIBEL edisi 7 | 2016

KILAS PERISTIWA

Dalam kerja sama tersebut, LKPP akan mendam pingi AirNav Indonesia dalam menyusun kebijakan dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, pe ngembangan serta pemanfaatan sistem pengadaan barang dan/atau jasa, serta analisis kebutuhan orga nisasi pengadaan barang dan/atau jasa. Selain itu, LKPP juga akan terlibat dalam pening katan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan melalui pelatihan dan sertifikasi, serta melakukan pendampingan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa. Perjanjian ini memiliki jangka waktu selama dua tahun sejak perjanjian ditanda tangani.

63 Penyedia Tanda Tangani Kontrak Katalog Obat Nasional

formulasi, kemasan teknis, rencana kebutuhan obat (RKO), serta penentuan besaran HPS berdasarkan regional. Adapun tugas LKPP lebih pada tata cara dan metode pemilihan yang digunakan dalam proses lelang. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah obat yang dinyatakan gagal sebanyak 44 obat dari 257 paket obat generik, dan sebanyak 57 obat dari 175 paket obat dagang. Hasil dari proses lelang ini diperoleh 203 item obat generik yang dimenangkan oleh 39 penyedia dan 118 item obat nama dagang yang dimenang kan oleh 41 penyedia. Satu penyedia dapat me menangkan lebih dari satu item obat generik atau obat nama dagang. Namun demikian, masih terdapat 11 item obat generik dan 3 item obat nama dagang yang harus dilakukan evaluasi ulang berdasarkan sanggahan. Apabila tidak ada sanggahan, akan dilakukan adendum kontrak ataupun pembuatan kontrak katalog baru kepada penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang.

15 ULP Bergabung Dalam Proyek Percontohan Fase 2 15 April 2016 | Berita Jakarta—63 pemenang lelang katalog obat nasio nal hadir di LKPP pada Jumat (08/04) untuk me nandatangani kontrak penyedia katalog. Lelang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat tahun 2016 berdasarkan estimasi kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan obat tahun 2016 oleh Kementerian Kesehatan. Dari Rencana Kebutuhan Obat (RKO) tersebut, ditindaklanjuti dengan proses lelang obat, sehingga obat yang telah memenuhi kriteria RKO tersebut dapat tayang di e-katalog. Selama proses lelang tersebut, LKPP berkoor dinasi dengan Kementerian Kesehatan, terutama dari sisi teknis. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan berkewenangan dalam menetapkan jenis obat,

KREDIBEL edisi 7 | 2016

21 April 2016 | Berita Jakarta—15 Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah dari 15 K/L/D/I hadir menan datangani Nota Kesepahaman dengan Lembaga

KILAS PERISTIWA

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan Fase 2, Kamis (14/04) di Jakarta. Penandatanganan ini adalah salah satu langkah LKPP untuk terus mendorong dan mengembangkan Unit Layanan Pengadaan melalui Program Modern isasi Pengadaan. ULP yang terpilih adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Ke uangan, Kementerian Perhubungan, Prov. Sulawesi Tenggara, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, Kab. Sumbawa, Kab. Gresik, Kab. Lombok Tengah, Kab. Ogan Kemering Ilir, Kab. Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Jayapura, Kota Bandung, dan Kota Kediri. 15 ULP Percontohan ini terpilih untuk mendapatkan pembinaan di bidang kelembagaan, tata laksana, pembinaan SDM, dan teknis penga daan. Program percontohan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi ULP lain di Indonesia sebagai unit yang permanen, independen, profesional, dan berintegritas. Program ULP Percontohan merupakan salah satu komponen dari Program Modernisasi Pengadaan hasil kerja sama LKPP dengan Millenium Challange Account-Indonesia (MCA-I). Pada tahap pertama telah terpilih 29 ULP di K/L/D/I tahun 2013. Program ini memasuki tahap kedua dengan memfasilitasi 15 ULP tambahan untuk dijadikan ULP Percontohan periode 2016-2018.

Usulan Produk Katalog Lewat Pemerintah 21 April 2016 | Berita Jakarta—LKPP menerapkan mekanisme baru pemrosesan usulan maupun permintaan katalogisasi produk e-katalog melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengusulan Barang/ Jasa untuk Katalog Elektronik.

Edaran yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2016 itu merupakan upaya LKPP dalam menyeimbangkan jumlah permintaan dan usulan yang masuk. Melalui edaran tersebut, LKPP hanya akan memproses usulan katalog yang berasal dari K/L/D/I. Kepala LKPP Agus Prabowo mengungkapkan, jumlah permintaan katalogisasi produk dari penyedia jauh lebih besar dibandingkan jumlah usulan yang diterima dari instansi terkait. Hal ini menyebabkan ketimpangan permintaan dan penawaran usulan produk.

Melalui mekanisme usulan yang baru, Agus mengharapkan adanya peningkatan efektivitas sekaligus optimalisasi penyusunan e-katalog. Berdasarkan data statistik transaksi berjalan pada tahun ini, hanya 12% dari keseluruhan produk e-katalog yang dibeli pemerintah. Artinya, jumlah produk yang ditransaksikan pemerintah masih belum merepresentasikan kondisi yang ideal jika dibandingkan dengan jumlah produk yang telah masuk di dalam e-katalog. Meskipun demikian, Agus menekankan bahwa persentase pembelian produk e-katalog bukanlah yang terpenting. Menurutnya, membangun keterbukaan harga dan spesifikasi lebih diperlukan dalam mempercepat katalogisasi yang transparan dan akuntabel.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

FOKUS

Pentingnya Pembentukan Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ oleh LKPP Adanya sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan sepertinya tak bisa dielakkan. Sering kali sengketa-sengketa tersebut cukup rumit dan membutuhkan waktu lama dalam penanganannya. Hal ini mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LPSPBJP).

etya Budi Arijanta, Direktur Penanganan Perma salahan Hukum LKPP menjelaskan ihwal pem bentukan LPSPBJP adalah semakin banyaknya sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik itu sengketa sebelum kontrak maupun sengketa setelah kontrak. Dalam penanganan sengketa sebelum kontrak, sudah ada mekanisme yang disebut mekanisme sanggah, jika belum terselesaikan bisa dilanjutkan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Sementara itu, penyelesaian sengketa yang terjadi setelah penan datanganan kontrak dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu jalur pengadilan atau jalur di luar pengadilan. Untuk jalur pengadilan ada yang namanya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Adapun untuk penyelesaian sengketa luar jalur pengadilan dilakukan dengan cara musyawarah, mediasi sampai arbitrase. Praktik di lapangan menunjukkan kedua mekanisme

KREDIBEL edisi 7 | 2016

Setya Budi Arijanta © humas LKPP

FOKUS

tersebut (jalur pengadilan dan luar pengadilan) banyak sekali mendapat keluhan dari pihak-pihak yang bersengketa terkait mahalnya biaya dan lamanya waktu penyelesaian sengketa. Bahkan, tidak sedikit sengketa yang tidak dapat dieksekusi oleh BANI. Setya memberikan contoh pada sengketa kepemilikan TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) yang prosesnya sangat lama dan tak kunjung selesai, padahal di BANI putusannya sudah final. Berangkat dari banyaknya keluhan terkait ma hal nya biaya dan lamanya proses penyelesaian sengketa, khususnya untuk sengketa kontrak penga daan. LKPP pun berinisiatif membuat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu suatu mekanisme penye lesaian sengketa di luar jalur pengadilan maupun arbitrase yang pelaksanaannya tetap mengacu pada perundang-undangan. Idealnya layanan ini berbentuk sebuah Badan. Namun, sementara ini masih dalam bentuk layanan yang dilakukan oleh direktorat BPH-LKPP. Adapun pelaksanaan layanan ini masih ditangani oleh Direktorat BPH-LKPP meskipun idealnya layanan ini berada di bawah kewenangan badan khusus. Layanan ini gratis dan SOP-nya lebih cepat dari pengadilan dan lebih cepat dari BANI. Tagline-nya lebih cepat, lebih murah dan bisa dieksekusi. Sebelum ada layanan ini, lanjut Setya, LKPP pun sudah sering menangani sengketa kontrak pengadaan meskipun belum memiliki hukum tetap. Dengan adanya layanan ini, LKPP bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA), sehingga putusannya bisa dilaporkan ke MA untuk selanjutnya dieksekusi. Tidak hanya sebatas itu saja, LKPP pun mendapat dukungan penuh dari MA berupa penyediaan tenaga pengadaan untuk pelatihan panitera. Pelaksanaan layanan ini, sebetulnya, ditujukan untuk mengurai perkara di bidang pengadaan yang masuk ke ranah pengadilan. Hal ini sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung, yaitu pemutusan perkara secara cepat. Menurut Setya, ada beberapa masalah yang sering terjadi dalam sengketa kontrak pengadaan

antara lain pemutusan kontrak, pemerintah yang tidak mau membayar, pemberian sanksi blacklist, aturan denda, serta pembayaran penyesuaian harga. Perlu digarisbawahi, layanan ini bukan hanya menyelesaikan sengketa, melainkan juga mencakup pemberian pendapat hukum, di mana proses ini tidak perlu sidang karena sifatnya hanya memberikan pendapat hukum.

Berangkat dari banyaknya keluhan terkait mahalnya biaya dan lamanya proses penyelesaian sengketa, khususnya sengketa kontrak pengadaan, LKPP berinisiatif membuat satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan di luar BANI (arbitrase) yang sudah diizinkan oleh undang-undang dengan membentuk Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Layanan ini mulai di-launching pada Mei 2016. Ruang lingkup yang ditangani dalam layanan ini adalah jika sudah tanda tangan kontrak kemudian bersengketa. Menurut Setya, pada 2015 tercatat ada 5.030 kasus yang ditangani LKPP di luar advokasi dan konsultasi. Layanan ini tidak sampai ke ranah tender, yang menurut Setya, masih banyak terjadi. Salah satu manfaat utama dari layanan ini adalah membantu pemerintah untuk menyelesaikan seng keta dengan gratis, cepat, dan bisa dieksekusi. Selain manfaat tersebut, layanan ini juga membantu penyedia dalam memberikan kepastian. Ada bebebarapa kasus ketika beberapa pihak bersikap tidak sportif. Meskipun kalah, mereka tetap tidak mau membayar. Setya juga mengungkapkan bahwa sempat timbul kekhawatiran kalau LKPP tidak bisa bersikap independen. Namun, hal tersebut terbantahkan oleh kinerja LKPP yang sampai saat ini masih dipercaya. “Kalau BPK salah, ya kita nyatakan

KREDIBEL edisi 7 | 2016

FOKUS

salah. Kalau penyedia salah, ya kita nyatakan salah,” ungkap Setya. Dia juga menambahkan, LKPP akan tetap bersikap netral meskipun program ini dibiayai dari APBN. “LKPP tidak membela pemerintah jika salah satu pihak yang bersengketa tersebut adalah pemerintah,” tegasnya. Salah satu prinsip yang dilakukan LKPP dalam menangani sengketa adalah bagaimana agar proyek yang sedang berjalan dan terkena kasus, tetap berjalan dan kontraknya tidak diberhentikan. Agar tetap netral, arbitrer dari layanan ini harus melalui proses seleksi terlebih dahulu, terdiri dari beberapa elemen, antara lain akademisi, LKPP, dan swasta. Syarat utamanya, mereka harus tahu dan paham tentang pengadaan. Menurut Setya, kelemahan di BANI dan PN adalah hakim, pengacara, dan jaksanya kurang memahami pengadaan sehingga proses persidangan berjalan lama dan terlalu banyak membahas hal-hal di luar konteks. “Kalau hakim, jaksa, dan pengacaranya paham mengenai pengadaan, paling lama sidang dilakukan 2 jam,” tutur Setya. Dalam satu kasus penyelesaian cepat, arbitrer (hakim) ditentukan oleh kedua belah pihak (pihak tergugat dan pihak penggugat) dan LKPP. Jadi, total ada tiga hakim. Hal ini mengacu ke BANI, tapi bedanya kalau di LKPP semua biaya operasional selama penyelesaian sengketa dibiayai oleh LKPP, sedangkan di BANI pihak-pihak yang bersengketa harus membayar sendiri! Tentu saja hal ini memberatkan mereka (pihak yang bersengketa) yang tidak memiliki banyak uang. Keluhan seperti

KREDIBEL edisi 7 | 2016

ini juga datang dari BPK karena pemerintah (dalam hal ini BPK) tidak memiliki banyak anggaran ketika harus membayar sengketa di BANI. Menurut data LKPP tahun 2015, dari sekian banyak sengketa pengadaan barang dan jasa yang ada, hanya 10% kasus yang diperkarakan. Padahal, tercatat ada sekitar 1.620 kasus sanggahan, 1.510 pengaduan, 777 sengketa pelaksanaan kontrak, dan 251 kasus daftar hitam. Jumlah tersebut sangatlah besar dan disinyalir akan menyusahkan BPS PBJP dalam menangani kasus-kasus yang ada. Tentu saja hal ini perlu diantisipasi dengan mekanisme penanganan kasus yang tepat dan efisien. Salah satu mekanisme yang dilakukan untuk mengantisipasinya adalah dengan membuat skema pemeriksaaan yang dilakukan di tiap-tiap daerah dan provinsi, tidak dilakukan di pusat (Jakarta), dari LKPP yang mobile ke tiap provinsi tersebut. Begitupun dengan proses persidangan, dilakukan di daerah tempat berlangsungnya sengketa. “Jika terdapat sengketa pengadaan di Medan, proses pemeriksaan dan persidangannya pun dilakukan di Medan,” papar Setya memberikan contoh. Untuk mengurangi kasus, LKPP memberikan peran kepada Direktorat Advokasi Wilayah I dan 2. Mereka berperan sebagai mediator dalam proses mediasi. “Jika bisa diselesaikan dalam proses mediasi, sengketa tersebut tidak perlu diteruskan ke LKPP, kecuali untuk kasus-kasus sengketa yang sifatnya multitafsir dan benar-benar harus diteliti,” lanjut Setya. Begitupun dengan kasuskasus sederhana, cukup dilakukan dengan sistem

FOKUS

pemutusan perkara cepat. Korespondensi antara pihak penggugat dan tergugat bisa dilakukan melalui sistem online yang sudah disiapkan oleh LKPP. Jadi mereka cukup teleconference saja tanpa harus bertemu face to face,” tutur Setya. Kegiatan konsultasi pun bisa dilakukan via email surat (pos/ faks.) bahkan SMS dan telepon. Setya juga mengakui kalau dirinya sering menerima SMS maupun telepon dari pihak-pihak yang bersengketa hanya untuk konsultasi. Bahkan, lanjut Setya, LKPP pun sering kali menyelenggarakan bimbingan teknis di daerah berdasarkan permintaan dan usulan K/L/D/I.

Tidak bisa dipungkiri bahwa LKPP harus menyikapi permintaan konsultasi dan pendampingan dari ribuan ULP, LPSE dan PPK/pimpro se-Indonesia yang menyandarkan harapannya kepada LKPP agar mereka tidak terjerat masalah hukum ataupun tertimpa kriminalisasi pengadaan.

Indonesia memiliki 34 pemerintah provinsi, 412 pemerintah kabupaten, 93 pemerintah kota, 34 kementerian, 30 lembaga non-kementerian, 119 BUMN, dan 9 lembaga negara. Semuanya secara teknis harus tunduk pada peraturan yang dibuat LKPP dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah. Tentunya hal ini menuntut LKPP dalam hal kesiapan, baik SDM maupun struktur serta fondasi hukumnya. Untuk menyikapi masalah ini, LKPP menerapkan Crowd Management System dengan memanfaatkan semua stakeholder untuk membantu LKPP. Caranya adalah dengan menyeleksi pendamping lelang yang bisa diambil dari unsur mana saja (PNS, pegawai Pemda, pegawai BUMN, atau swasta) asalkan

memenuhi kompetensi sebagai pendamping untuk mendukung LKPP. “Jadi LKPP tidak usah merekrut pegawai baru. Dengan crowd management system akan lahir pendamping-pendamping yang mendukung LKPP, dan mereka menerima honor dari pekerjaannya sebagai pendamping tersebut.” tutur Setya. Setelah dinyatakan lulus seleksi kompetensi, mereka akan di-training untuk peningkatan kapa sitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa LKPP harus me nyikapi permintaan konsultasi dan pendampingan dari ULP, LPSE, dan PPK se-Indonesia yang menyandarkan harapannya kepada LKPP agar mereka tidak terjerat masalah hukum ataupun tertimpa kriminalisasi pengadaan. Hal ini tentu saja harus disikapi dengan bijak dan tepat oleh LKPP agar pelayanan yang diberikan bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan dari semua pihak. Dengan adanya agen-agen di daerah-daerah, mereka bisa melakukan konsultasi tanpa harus ke LKPP melainkan cukup melalui agen-agen di daerah-daerah tersebut. Adanya database tanya-jawab kasus juga cukup membantu menyelesaikan permasalahan ini. “Database ini berguna untuk melihat apakah kasus serupa pernah ada sebelumnya. Jika pernah ada, apa solusinya, kalau tidak ada di database, baru bisa tanya ke agen kita. Kalau masih belum puas dengan agen, baru bisa tanya ke kita.” papar Setya. Di akhir keterangannya, Setya menyampaikan meskipun sistem layanan dari LKPP ini murah dan cepat, tetap saja berperkara dan bersengketa itu menguras energi. Seumpama memperebutkan kambing, tapi biayanya sebesar sapi. Jadi yang paling aman, ya jangan sampai bermasalah.

Setya Budi Arijanta Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP

KREDIBEL edisi 7 | 2016

TOKOH

GUBERNUR KOPPIG:

ALI SADIKIN Ali Sadikin ©Hans Peters/Anefo

iapa Gubernur Jakarta terbaik sepanjang sejarah? Pertanyaan ini tentu bukan per tanyaan yang mudah dijawab untuk kita yang hidup di era sekarang. Namun, bagi mereka yang mengalami hidup di Jakarta tahun 60-70 an mungkin sebagian besar akan dengan mudah menyebut satu nama, Ali Sadikin. Bang Ali, begitu beliau disapa, adalah sosok Gubernur Jakarta yang namanya masih harum dan dikenang sampai sekarang. Betapa tidak, Jakarta yang sejak zaman penjajahan hanyalah sebuah kota dengan permasalahan yang kompleks dan kehi

KREDIBEL edisi 7 | 2016

dupan masyarakat yang masih sederhana, di era kepemimpinannya menjelma menjadi sebuah kota metropolitan yang pembangunannya masih bisa dirasakan dan terus berlanjut hingga saat ini. Berlatar belakang militer, pria kelahiran 7 Juli 1927 dikenal sebagai pemimpin yang tegas pada masanya. Namun di balik ketegasannya tersebut masyarakat Jakarta sangat menyukai sosoknya. Saat pidato pelantikan, Bung Karno mengatakan, “Ada yang ditakuti dari Ali Sadikin itu. Apa? Ali Sadikin itu orang yang keras. Dalam bahasa Belanda ada yang menyebutnya een koppige vent, koppig ... Saya

TOKOH

kira dalam hal mengurus Kota Jakarta Raya ini baik juga een beetje koppigheid (sedikit keras kepala),” kata Bung Karno dikutip dari buku Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977, karangan Ramadhan K.H.

Bang Ali telah memberikan beberapa sumbangsih masterpiece pembangunan untuk DKI Jakarta, dan kini masih dijadikan destinasi wisata Jakarta. seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, dan Pekan Raya Jakarta. Sejak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta ta hun 1966, Bang Ali banyak memberikan sumbangsih demi perubahan ibu kota melalui proyek-proyek pembangunan hasil buah pemikirannya. Proyek pembangunan fasilitas umum yang kini masih dijadikan destinasi wisata Jakarta seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, dan Pekan Raya Jakarta adalah sebagian kecil dari beberapa masterpiece pada masa kepemimpinannya. Bahkan Bang Ali pun ikut andil dan berperan besar menggagas dibuatnya miniatur Indonesia (Taman Mini Indonesia Indah) bersama Ibu Tien Soeharto. Bang Ali juga peduli terhadap keberlangsungan kekayaan budaya Indonesia dengan mendirikan beberapa museum seperti Museum Fatahillah, Museum Tekstil, dan Museum Wayang. Kegiatan-kegiatan kepemudaan pun tak luput dari perhatian Bang Ali dengan dibangunnya gelanggang mahasiswa dan gelanggang remaja. Di antara berbagai sepak terjangnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, proyek MHT (Muhammad Husni Thamrin) bisa dibilang yang paling fenomenal. Proyek ini dibangun dalam rangka memperbaiki penataan pemukiman kumuh Jakarta. Pada 1969, sebanyak 60% (sedikitnya 3 juta jiwa) dari 4,8 juta penduduk Jakarta hidup di pemukiman kumuh.

Pada masa itu, paradigma terhadap kampung yang semula dianggap bermasalah, akhirnya memiliki jalan keluarnya. Saat itu, kita mengenal turner dengan urban sebagai solusi (urban as solution), sebuah pendekatan yang melibatkan komunitas, sehingga model pembangunan ini dikenal sebagai pembangunan partisipatif. Dianggap berhasil, proyek MHT ini berkembang dari 1969 sampai 1999. Badanbadan internasional, seperti Bank Dunia dan UN Habitat, menilainya sebagai proyek yang berhasil memperbaiki kualitas lingkungan kumuh dan kualitas hidup penghuninya dengan biaya rendah. Namun di balik semua kiprahnya yang dinilai baik, tidak sedikit kebijakan-kebijakan Bang Ali yang malah menuai kontroversi. Sejarah mencatat, dialah yang pertama kali melegalkan perjudian di Jakarta dengan memungut pajak dari hasil judi tersebut untuk pembangunan kota, serta membangun kompleks lokalisasi pelacuran yang berlokasi di Kramat Tunggak, termasuk pula ikut andil mengembangkan hiburan malam dengan berbagai klab malam. Namun, waktu itu Bang Ali mengungkapkan bahwa bukan tanpa alasan dirinya mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversial tersebut. Seperti perjudian misalnya, menurutnya, daripada masyarakat meng hamburhamburkan uangnya pergi ke Macau untuk berjudi, lebih baik dia memfasilitasi kegiatan tersebut. Dengan demikian uang para penjudi itu tidak lari ke luar negeri, tapi digunakan untuk pembangunan Jakarta. Terhadap mereka yang kontra atas kebijakannya ini, Bang Ali pernah mengeluarkan pernyataan, “Jika masih ingin tinggal di Jakarta, silakan beli helikopter, karena jalan-jalan di Jakarta dibangun dengan pajak judi.” Meskipun telah menduduki jabatan strategis di pemerintahan, menjadi Gubernur DKI Jakarta dianggap oleh Bang Ali sebagai pencapaian terting ginya. Dia menilai rencana dan cita-citanya bisa langsung diwujudkan saat sedang menjabat sebagai gubernur. Seperti kita ketahui, sebelum menjadi gubernur, dia pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Darat, Menteri Perhubungan Laut dan Menteri Koordinator Kom partemen

KREDIBEL edisi 7 | 2016

TOKOH

Maritim/Menteri Perhubungan Laut di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dia menilai jabatan menteri adalah jabatan yang tidak bisa langsung merealisasikan rencana dan gagasannya secara langsung karena terkait dana yang bersumber dari pusat. Jika dana tidak ada, berarti gagasan tersebut tidak bisa diwujudkan. Berbeda halnya dengan gubernur, dia memiliki gagasan, mencari dana sendiri, dan bisa langsung mewujudkannya. Pejabat terjun langsung ke masyarakat mungkin baru belakangan ini kita kenal dengan istilah blusukan. Namun sejatinya, Bang Ali sudah melakukan itu saat menjadi gubernur. Dia pernah dua hari keliling Jakarta naik bus kota berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Dari situ dia menyadari betapa runyamnya masalah transportasi ibu kota yang memang belum memiliki sistem. Lantas Bang Ali pun menciptakan sistem terminal yang keberadaannya masih bisa dinikmati oleh sebagian besar warga Jakarta sampai saat ini. Terminal Blok M, Cililitan, Pulogadung, dan Grogol adalah beberapa hasil karyanya dalam menata sistem transportasi ibu kota. Menangani Ibu Kota menurut Bang Ali, perlu penanganan serius dan berkelanjutan. Namun, hal ini tidak berarti seorang gubernur harus menjabat hingga dua kali masa jabatan. Yang penting, menurutnya, harus ada program jangka panjang, misalnya untuk 20 tahun. Selain itu, pengganti gubernur yang menjabat itu nantinya tidak sok-sok-an dengan terus menggagas idenya sendiri, seolah-olah ide gubernur lama itu salah dan hanya dia sendiri yang punya ide yang benar. Mereka harus meneruskan program itu. Membina kota itu bukan membina keluarga yang bisa beberapa tahun saja. Di tingkat nasional pun sebetulnya juga harus ada program jangka panjang. Sehingga siapa pun yang jadi presiden mempunyai pegangan. Masalah yang ada sekarang ini adalah tidak adanya program jangka panjang berskala nasional. Program pembangunan jangka panjang praktis hancur setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak tahun 1997. Perumusan program jangka panjang masih terus diupayakan dan masih menjadi wacana yang belum sampai pada solusi.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

Taman Ismail Marzuki

Proyek Senen

Dulu Bang Ali menjabat Gubernur DKI Jakarta sampai dua periode (1966-1977). Satu tahun per tama digunakan untuk menentukan dasar-da sar pembangunan. Baru pada tahun kedua bisa men jalankan visi, misi, dan program yang telah dibuat.

TOKOH

Bandara Kemayoran 1970

Dukuh Atas 1971

Kebetulan pada saat itu dirinya tidak terbawa intensitas politik nasional, jadi bisa berkonsentrasi pada program. Tokoh-tokoh politik nasional sendiri saat itu perhatiannya sibuk menjatuhkan Soekarno dari kursi presiden.

Tanggal 5 Juli 1977, Sidang Paripurna Istimewa DPRD di Balai Sidang Senayan dilakukan untuk mengakhiri tugasnya sekaligus perpisahan masa kepemimpinannnya. Bang Ali saat itu masih berusia 49 tahun. Di luar gedung, saat acara sidang paripurna itu berlangsung, ribuan warga Jakarta menunggu seraya menitikan air mata. Tua, muda, lelaki, perempuan, pengusaha, tukang becak, dan pedagang kaki lima yang pernah digusurnya tumpah ruah di halaman Balai Sidang. Usai acara, mereka melambaikan tangan dan mendekat kepada pemimpinnya dengan perasaan bangga, haru, dan sejuta luapan emosi kecintaannya kepada Bang Ali. Pun di balai kota, suasana serupa tak kalah dramatisnya. Di luar pagar masyarakat Jakarta berduyun-duyun dan di halaman Balaikota, para pegawai Pemda DKI yang datang dari semua perangÂ kat dinasnya berbaris berdesakan untuk melepas masa tugasnya. Padahal mereka, pegawai Pemda DKI ini sering kali dihadapkan sikap keras dan disiplin dari atasan mereka. Namun, mereka mengerti semua itu dilakukan semata-mata untuk perbaikan Kota Jakarta yang bebas dari Korupsi, Kolusi, maupun Nepotisme, dan melayani warganya dengan amanah. Saat ini, pemandangan haru melepas salah satu pemimpin di Indonesia sudah tak pernah lagi kita jumpai. Yang kerap terjadi malah penahanan oleh KPK akibat dugaan korupsi selama menjabat. Pada akhir masa jabatannya, dia meninggalkan uang di kas daerah sebesar 89,5 miliar rupiah. Juga jalan-jalan yang mulus, penambahan ratusan sarana pendidikan dan kesehatan, terminal bus, dan pasar. Ali Sadikin juga mewariskan sejumlah bangunan penting seperti TamanÂ Ismail Marzuki bagi para seniman, dan sebuah gelanggang mahasiswa di daerah Kuningan. Kemudian pada 1978 bersama beberapa tokoh politik saat itu, menerbitkan petisi mengkritik pemerintahan Presiden Soeharto yang kemudian dikenal dengan petisi 50. Sampai akhir hayatnya, Bang Ali tetap dikenal sebagai sosok keras (Koppige Vent), terpancar pula lewat perjuangannya melawan segala penyakit yang dideritanya saat menginjak usia lanjut. Beliau tutup usia di Singapura pada 20 Mei 2008.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

LKPP

KREDIBEL REDIBEL edisi 7 | 2016

FOKUS

E-KATALOG: PERKEMBANGAN, KENDALA, DAN INOVASI Dilihat dari jumlah dan variannya, produk-produk di e-katalog mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pertama kali diperkenalkan tahun 2012 dengan hanya memuat puluhan produk kendaraan bermotor roda empat, kini jumlahnya melebihi 60 ribu produk dengan nilai transaksi lebih dari 76 triliun. Angka ini dipercaya akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan belanja pemerintah

eiring perkembangannya, sejumlah tantangan dihadapi oleh LKPP. Terbatasnya sumber daya manusia untuk memproses katalog serta isu miring mengenai matinya usaha kecil dihadapi dengan bijak. Sejumlah langkah diambil, di antaranya adalah mendesentralisasikan proses katalog, melakukan pembaruan sistem serta menyaring penyedia yang tepat, termasuk menjaring UMKM untuk masuk dalam sistem katalog daerah. Berikut ini adalah kutipan wawancara majalah KREDIBEL dengan Emin Adhy Muhaemin selaku Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan, katalog elektronik (e-katalog) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Barang-barang yang tersedia di katalog dapat dibeli oleh pemerintah secara langsung melalui e-purchasing. Pemerintah dapat membeli barang kebutuhan yang tersedia di katalog tanpa lelang dan mempercepat proses pengadaan.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

FOKUS

Emin Adhy Muhaemin © humas LKPP

Agar dapat tayang di sistem katalog, barang/ jasa tersebut harus mendapat usulan, baik itu dari pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga/ institusi. Usulan juga bisa datang dari para penyedia barang/jasa yang tertarik untuk menjual barangnya ke pemerintah.

KENDALA Hanya saja, di kemudian hari, usulan penyedia barang/ jasa yang masuk ke katalog jumlahnya lebih banyak ketimbang instansi terkait. Hal ini menyebabkan ketimpangan permintaan dan pe na waran. Selain itu, produk yang tayang di katalog ternyata tidak serta merta dibeli oleh pemerintah, padahal sering kali proses untuk tayang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Data transaksi berjalan tahun ini menyebutkan, hanya 12% dari keseluruhan produk e-katalog yang dibeli pemerintah.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

Kendala lainnya adalah mekanisme proses masuknya penyedia dan produknya ke dalam katalog. Selama ini, terdapat dua skema yang diatur, yaitu melalui proses lelang atau proses negosiasi. Dalam proses lelang, pemenangnya hanya ada satu, walaupun penyedia yang mengajukan penawaran banyak. Emin menyebutkan, sebagian besar produk yang masuk katalog dilakukan melalui proses negosiasi. Berdasarkan data dari 2015 sampai dengan April 2016 jumlah usulan atau penawaran terdapat 331 dokumen. Satu dokumen usulan atau penawaran dari penyedia bisa berisi 5, 10, bahkan sampai 100 dan 200 varian. “Usulan-usulan tersebut pun perlu dikaji terlebih dulu kelayakannya. Sehingga apabila dokumen penawaran yang harus dinegosiasikan terlalu banyak, otomatis akan menambah waktu tunggu bagi penyedia agar produknya tayang di katalog,“ tuturnya.

FOKUS

Untuk mengatasi kendala masa tunggu yang cukup memakan waktu ini, kementerian dan lembaga yang mengusulkan dilibatkan dalam proses negosiasi dengan menjadi anggota tim pokja katalog. Diharapkan, karena mengetahui teknis kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli, proses tayang di katalog akan berjalan cepat dan sesuai jadwal. Namun demikian, dengan skema itupun ternyata masih belum sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Hal ini menjadi catatan penting dalam perbaikan sistem e-katalog ke depannya. Dari seluruh kategori produk, katalog obat memiliki permasalahan yang cukup beragam. Di beberapa daerah, masih terdapat kendala akses e-purchasing obat bagi beberapa industri farmasi dan Satker. Oleh karena itu, saat ini LKPP sedang membangun sistem dengan menambah kapasitas dan mengubah aplikasi katalog obat dari versi 2 menjadi versi 3. Sesuai dengan Permenkes 63 Tahun 2014, jika terdapat kendala pada pengadaan secara elektronik (e-purchasing), pemesanan obat dapat dilakukan secara manual langsung (e-mail) kepada industri farmasi penyedia. Perubahan itu berdampak langsung, pengaduan para pengguna e-katalog terhadap industri farmasi terus berkurang. Pada kurun tahun 2013-2014, ada 13 industri farmasi yang diadukan. Namun, jumlahnya berkurang drastis menjadi hanya 4 pada 2015. Beberapa permasalahan dan kendala yang sering dihadapi oleh Unit Kerja pengguna e-katalog obat di antaranya, yaitu: 1. Jika terdapat beberapa item obat yang belum tercantum dalam e-katalog se hing ga Satker (K/L/D/I) tidak dapat melakukan pengadaan. Solusinya ialah sesuai dengan Permenkes 63 Tahun 2014 dalam hal obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik obat, proses pengadaan dapat mengikuti metode lainnya sebagaimana diatur da lam Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan peraturan turunannya.

2. Apabila penyedia obat telah over supply, satuan kerja harus meminta surat kepada industri farmasi yang menyatakan bah wa produknya sudah over supply, sehingga pengadaan dapat dila ku kan sesuai Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan peraturan turunannya. 3. Apabila terdapat permasalahan, penye dia tidak melayani pemesanan manual berdasarkan e-katalog sesuai dengan Permenkes 63 Tahun 2014, RS Swasta dan Apotik dapat melakukan peme sanan secara manual dengan langsung meng hubungi industri farmasi peme nang e-katalog dan segera menginfor masikan kepada Tim Penanganan Keluh an (e_katalog@kemkes.go.id).

Selain permasalahan tersebut, LKPP juga pernah mendapat gugatan uji materiil dari Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) pada 2013. Dalam gugatannya, Gakeslab meminta Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang e-purchasing agar dicabut karena diduga akan melahirkan peraturan monopoli (e-katalog) yang berpotensi memuluskan korupsi karena pengadaan tidak lagi melalui tender, tetapi langsung membeli ke pabrik. Hal ini dirasa akan mematikan usaha kecil. Namun Putusan Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut. Dalam putusan Nomor 71P/

KREDIBEL edisi 7 | 2016

FOKUS

HUM/2013 menyebutkan, berdasarkan fakta hukum, MA berkesimpulan Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2012 Tentang E-purchasing tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. MA juga berpendapat, apabila langkah tersebut dicabut akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional dan merugikan keuangan negara serta pelayanan publik. Hal ini karena akan menghentikan proses pengadaan barang/ jasa pemerintah dan berpotensi merugikan negara sekurang-kurangnya 80 triliun rupiah apabila tidak dilaksanakan melalui e-tendering dan e-purchasing. Selain itu, ketiadaan katalog obat dan alat kesehatan dapat menghambat implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan. Di pihak lain, masih ada anggapan bahwa katalog LKPP akan didominasi oleh produk-produk impor. Nyatanya, anggapan tersebut terbantahkan. Pemprov DKI Jakarta setidaknya sudah membuk tikan hal tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam beberapa kali kesempatan menyatakan, katalog LKPP sangat membantu tumbuh berkembangnya produksi dalam negeri karena memfasilitasi perusahaan dalam negeri. Basuki mengklaim, dirinya telah membeli produk dalam negeri, seperti karoseri, alat kesehatan, lampu penerangan jalan, kendati ada pilihan produk luar negeri di katalog.

SANKSI Dari tantangan dan kendala yang dialami, LKPP terus berbenah. Regulasi yang sudah ada pun diperbarui untuk mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan. Sebagai pengganti, dibuatlah Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015. Dalam peraturan baru tersebut sejumlah sanksi juga diperjelas. Di pasal 18 ayat (2) disebutkan, Penyedia Barang/ Jasa bisa dikenakan sanksi apabila; tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui e-purchasing; tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-purchasing tanpa disertai alasan yang dapat diterima; harga

KREDIBEL edisi 7 | 2016

Barang/Jasa melalui proses e-purchasing lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan e-katalog. Apabila penyedia barang/jasa tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui e-purchasing dan tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-purchasing tanpa disertai alasan yang dapat diterima, penyedia barang/jasa akan mendapat peringatan tertulis (SP1, SP2). Dan apabila SP 1 dan SP2 tidak ditindaklanjuti, penyedia barang/jasa dikenakan denda 5% dari total nilai pesanan/ transaksi. Jika pembayaran denda tidak dilaksanakan, melaporkan kepada LKPP agar

FOKUS

penyedia barang/jasa dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing sampai dengan penyedia barang/jasa membayar denda. Apabila harga barang/jasa melalui proses e-purchasing lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama penyedia barang/jasa dikenakan denda 5 (lima) kali lipat dari selisih nilai transaksi; Jika pembayaran denda tidak dilaksanakan melaporkan kepada LKPP agar penyedia barang/jasa dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing sampai penyedia barang/jasa membayar denda.

Proses pemilihan hingga verifikasi agar dapat tayang di katalog dilakukan oleh pokja ULP yang bersangkutan. Sementara proses tayang tetap berada di situs katalog LKPP.

INOVASI LKPP tidak dapat bekerja sendiri dalam mengemÂ bangkan katalog. Kondisi geografis yang majemuk adalah salah satu hal yang membuat kebutuhan produk katalog tidak seragam. Permintaan katalog semakin banyak, sementara sumber daya manusia di LKPP sangat terbatas. Untuk itu, LKPP berencana mendesentralisasikan proses katalog, melalui katalog daerah, katalog sektoral, dan Competitive catalogue (Comcat). Khusus untuk Comcat, uji coba aplikasi ini akan dilakukan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejauh ini, rencana peluncuran aplikasi Comcat disambut positif oleh banyak pihak. Apabila berhasil diaplikasikan, sistem ini akan segera diadopsi di daerah lain. Untuk layanan katalog daerah, LKPP sudah menunjuk empat pemerintah daerah sebagai percontohan, yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Badung. Penunjukan tersebut dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara kepala daerah bersangkutan dengan kepala LKPP. Nantinya, ULP pemerintah daerah yang terÂ pilih akan menentukan produk apa saja yang pantas untuk dikategorikan sebagai katalog daerah.

Penandatanganan MOU Katalog Daerah antara Gubernur Gorontalo dan Kepala LKPP

Selain itu, saat ini juga sedang digagas tentang katalog sektoral untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat di sebuah kementerian atau lembaga. Sejumlah ULP akan ditunjuk sebagai pilot project. Dalam waktu dekat, LKPP juga akan merilis pembaruan sistem katalog ke dalam versi 4. Beberapa fitur sudah disiapkan, di antaranya fitur harga pembanding dan ketersediaan stok. Di versi 4 ini nantinya, informasi stok barang yang dimiliki penyedia akan berkurang secara otomatis ketika terjadi pembelian. Sistem ini juga diharapkan mampu memberikan konfirmasi kepada pembeli terkait informasi ketersediaan produk. Nantinya, juga akan dikembangkan informasi yang memuat referensi mengenai produk, termasuk di dalamnya memuat peringkat dan review dari konsumen sebelumnya untuk tiap-tiap produk. Mirip e-commerce publik seperti Bukalapak, Tokopedia, Amazon, dan Ebay. Khusus untuk produk obat, Emin memberikan penjelasan bahwa produk obat boleh dibeli oleh rumah sakit swasta selama rumah sakit tersebut menjalankan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

KREDIBEL edisi 7 | 2016

FOKUS

PELUANG UKM Bagaimana dengan nasib UKM? Adakah langkah kongkret dari LKPP untuk memberdayakan pengusaha kecil? Dalam kesempatan ini, Emin mengatakan bahwa saat ini UKM sebenarnya bisa mempunyai online shop yang kemudian diagregasikan ke LKPP. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, LKPP juga akan meluncurkan katalog daerah yang memprioritaskan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masyarakat. UKM nantinya bakal memenuhi kebutuhan pemerintah daerah setempat sehingga diharapkan mampu membangun ekonomi lokal. Ini sebuah peluang bagi UKM karena keterbatasan modal dan kemampuan ketersediaannya sehingga hanya di area lokal saja, misalnya UKM di Kendari, awalnya melayani kebutuhan di Kendari, tetapi mungkin suatu saat akan berkembang melayani pembeli nasional â&#x20AC;&#x153;Yang diusung proses pengadaan pemerintah melalui katalog itu harus cepat, mudah, dan efisien. Strategi di awal pengadaan menggandeng hulu, industri, pabrikan, dan lain-lain. Selama ini Pemda usulannya melalui pusat. Apabila memÂ butuhkan barang jasa diusulkan ke LKPP sehingga dari segi waktu lebih lama, kalau difasilitasi melalui katalog daerah akan lebih cepat,â&#x20AC;? terang Emin. ULP di daerah dapat berdiskusi dengan dinas terkait rencana kebutuhan barang untuk masuk ke dalam katalog. Melalui rencana tersebut, UKM akan

KREDIBEL edisi 7 | 2016

terukur kesanggupannya untuk melayani daerah mana saja sesuai kapasitas produksinya. Untuk saat ini, UKM belum bisa dipaksa ke level nasional. Sistem pembayaran pemerintah adalah pembayaran di belakang, apakah dengan permintaan yang begitu banyak UKM mampu terus berproduksi untuk memenuhi kebutuhan seluruh dinas di Indonesia, misalnya? Tentunya akan sulit, maka akan lebih baik jika bermain di tingkat daerah, kata Emin. Menyangkut produk-produk apa saja yang bisa dilayani oleh UKM di e-katalog daerah, tentu bisa sama dengan produk yang non-UKM. Namun, kelebihan UKM ada di aspek layanan. Kalau bicara industri, pabrikan, misalnya, setelah layanan kontrak dan barang dikirim, hubungan pun selesai. UKM diharapkan bisa memiliki layanan lebih seperti di instalasi, dan pelatihan untuk pengguna. Kedepannya e-katalog LKPP akan menjadi sebuah e-marketplace, tempat LKPP menentukan syarat. Siapa pun boleh ikut agar perkembangan produknya menjadi lebih masif. Melalui dukungan crowd management, optimalisasi pemanfaatan e-katalog dari yang sebelumnya hanya untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menjadi lebih luas lagi sehingga target 1 juta katalog yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dapat tercapai dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, Tutup Emin.

Emin Adhy Muhaemin Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP

FOKUS

Katalogisasi Produk Pacu Keterbukaan Harga

enerapan e-katalog dalam mendukung belanja pemerintah semakin memberikan keuntungan, terutama dalam hal mendorong terbentuknya harga pasar. Kenyatanya, upaya pembedahan struktur harga serta mekanisme pengecekan silang (cross check) dalam alur katalogisasi produk berhasil memunculkan selisih harga yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan harga. Lalu, bagaimana e –katalog mampu menjadi instrumen dalam mengoreksi harga pasar? Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa menjelaskan bahwa perumusan struktur harga produk e-katalog selalu dilakukan secara hati-hati. Bahkan, pokja katalog sering kali diharuskan melakukan pengecekan secara berlapis untuk mendapatkan formulasi harga yang tepat. Hal ini sangat diperlukan, terutama untuk memproses permintaan katalogisasi produk-produk yang ditransaksikan secara riil, tetapi informasi hanganya tidak terbuka, seperti mikroskop elektro dan MR-I. “Kalau barangnya impor, kita periksa PIB-nya. PIB-nya tidak yakin, kita tanya lagi kepada para ahlinya; kepada rumah sakit-rumah sakit yang mungkin sudah membelinya. Jadi, hanya untuk mengcross check suatu harga itu metode yang digunakan bisa macam-macam dan ini memang adalah satusatunya cara agar kita yakin harga itu adalah harga yang tepat,” ujar Sarah saat memberikan paparan

dalam acara Peluncuran dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Katalog Daerah, Jumat (17/06) di kantor LKPP, Jakarta. Dengan melakukan analisis terhadap buktibukti pembelian, seperti invoice dan Pajak Impor Barang (PIB), penaksiran harga pada saat negosiasi dapat dilakukan lebih akurat. Melalui analisis ini pula, informasi struktur harga akan menjadi lebih terbuka. Apalagi, jika hal ini dibandingkan dengan mekanisme lelang yang justru cenderung menutup akses terhadap data-data pembelian. “Ketika alat kesehatan itu transaksinya riil, ada— tapi harganya tidak pernah kita yakini benar—maka katalog menjadi salah satu cara untuk memperbaiki harga tersebut. Kenapa? Karena proses katalog itu dilakukan, khususnya dengan harga, menggunakan begitu banyak metode cross check,” lanjutnya. Sarah mengakui bahwa penaksiran harga berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti pembelian tidak melulu mendapatkan harga penawaran terendah (rock bottom price). Oleh sebab itu, lanjutnya, metode pengecekan silang diperlukan agar terjadi koreksi harga. “Tidak pernah ada proses yang langsung mendapat istilahnya rock bottom price; ada mekanisme yang memang begitu. Tapi, untuk meyakini harga sebenarnya perlu dilakukan cross check, yang hasilnya bisa dipakai untuk melakukan market correction atau perbaikan harga,” tutup Sarah.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

MEDIA WATCH

LKPP Minta Pemda Tidak Terjebak Politik Uang Dalam Pengadaan Kamis, 14 April 2016 - 19:20 WIB

Jakarta, Bisnis.com—Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) meminta pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Pemimpin di daerah harus menun jukkan dukungan politik dan pengawasan yang tinggi dalam mengeksekusi pengadaan barang dan jasa. Ketua LKPP Agus Prabowo mengatakan kepala daerah sebaiknya tidak terjebak dalam politik uang sehingga anggaran yang dimiliki dialokasikan un tuk pembangunan yang efisien. Saat ini, ada 40% daerah yang telah melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog sehingga lebih transparan. “Pengadaan bukan wacana, ini proses meng ubah uang rakyat menjadi barang dan jasa untuk pembangunan ekonomi,” tegas Agus Prabowo.

Menteri Basuki Dukung Program Percepatan Lelang LKPP Jum’at, 15 April 2016 - 12:15 WIB

Jakarta, Bisnis.com—Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengapresiasi langkah Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam mendukung percepatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa. Dari total anggaran 80 triliun rupiah, pihaknya telah berhasil membelanjakan 26 triliun rupiah pada awal tahun. Saat ini, Kementerian PUPR tengah melelang proyek infrastruktur sumber daya air dan bina marga di LKPP sebesar 9 triliun rupiah. “Kami mengevaluasi APBN kita tambah dua kali lipat kenapa pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh selaras dengan itu. Jadi pengadaan barang dan jasa harus sudah mulai akhir tahun,” ujarnya.

LKPP dan Lembaga Pengadaan Publik Korsel Tingkatkan Kerja Sama Sabtu, 02 April 2016 - 10:55 WIB

Jakarta, detikfinance—Untuk menindaklanjuti perjan jian (MoU) peningkatan kerja sama di bidang pengadaan yang telah ditandatangani sebelumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan pertemuan bilateral dengan Public

Procurement Service Korea Selatan di Kintex. Selain membahas kebijakan dalam mengoptimalkan kata logisasi produk, kedua belah pihak menyepakati diadakannya transfer teknologi melalui pertukaran profesional di bidang IT. “Pada tahun ini ada dua area yang akan dikembangkan dalam hal transfer teknologi di bidang pengadaan barang dan jasa, yaitu policy development dan IT development. Kita sepakat untuk mengirimkan IT profesional yang dimiliki LKPP dan PPS Korea untuk saling belajar sistem yang dimiliki masing-masing,” ujar Kepala LKPP Agus Prabowo, di Seoul, Korea Selatan, Sabtu (2/4/2016). Menurut Agus, pasar pengadaan di Indonesia me miliki potensi yang besar dalam mendukung pening katan perekonomian di Indonesia. Apalagi, hal ini merupakan suatu peluang bagi para pengusaha asing untuk turut membantu menguatkan pasar domestik Indonesia. Dengan demikian, iklim usaha akan semakin tumbuh dan pasar di Indonesia pun akan semakin berdaya saing.

Katalog Elektronik Permudah Pemantauan Ketersediaan Obat Minggu, 10 April 2016 - 19:41 WIB

Jakarta, Kompas.com—Daftar obat dalam formularium na sional yang masuk e-katalog telah mencapai 90 persen. Hal itu diharapkan bisa memudahkan pemantauan ketersediaan obat sekaligus memperkecil risiko kelangkaan produk farmasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional. “Dari sekitar 900 jenis obat dalam formularium nasional, 806 obat di antaranya sudah masuk e-katalog,” kata Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang. Hal itu dikatakan seusai penandatanganan kontrak katalog obat bersama industri farmasi dan distributor obat, Jumat (8/4), di Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta. Sistem katalog elektronik dinilai membuat penga daan obat menjadi lebih transparan sehingga ke tersediaan dan keterjangkauan obat dapat diawasi. Dalam mekanisme katalog elektronik, setiap instansi pemerintah sektor kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, wajib membeli obat melalui katalog di laman internet Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

KREDIBEL edisi 7 | 2016

AWARDS

LKPP Masuk Zona Hijau Kepatuhan Tinggi Jakarta—LKPP termasuk salah satu dari sedikit lembaga pemerintah yang memperoleh predikat “Zona Hijau” atau berkategori kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik. Penghargaan Zona Hijau Kepatuhan Tinggi diserahkan oleh Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana kepada Kepala LKPP Agus Prabowo, di Jakarta, Rabu (16/12). Unit layanan LKPP yang menjadi sampel penelitian Ombudsman RI adalah Direktorat Serti fikasi Profesi dengan pelayanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar dan mendapat skor rata-rata 96. Program kepatuhan merupakan rangkaian kegiatan kajian yang dilakukan Ombudsman RI dalam mengidentifikasi tingkat kepatuhan Pemerintah Pusat (K/L) dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi komponen standar pelayanan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kinerja LKPP Meningkat Jakarta—Kinerja LKPP dilaporkan meningkat dari tahun lalu. Hasil itu diperoleh dari penilaian hasil evaluasi kinerja kementerian atau lembaga, serta pemerintah provinsi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Berdasarkan hasil evaluasi, nilai kinerja LKPP meningkat dari predikat CC tahun lalu menjadi predikat B dengan skor 60,84 tahun ini. Laporan hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandy kepada Sekretaris Utama LKPP Salusra Widya, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12). Penilaian tersebut dapat menunjukan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil penggunaan anggaran di masing-masing instansi.

Website LKPP Masuk Nominasi Anugerah Media Humas 2015 Bandung—Website LKPP meraih nominasi pelayanan informasi melalui internet dalam ajang Anugerah Media Humas 2015. Website LKPP menarik perhatian juri karena sifat tampilannya yang minimalis dan slick sehingga mudah dipahami. Selain itu, website LKPP dinilai selalu melakukan pembaruan konten secara berkala dan dinamis, serta memanfaatkan fitur interaksi melalui media sosial. Pemenang kategori ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, PT PLN, dan Universitas Brawijaya.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

PERSPEKTIF

Sekilas tentang Ekosistem Pengadaan Ketika menemani anak saya belajar ilmu pengetahuan alam, saya tidak sengaja menemukan definisi ekosistem, yang disebut tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan. Di dalamnya terdapat beberapa penjelasan terkait ekosistem yang pada intinya menceritakan halhal berikut.

▶▶ Ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alam, yaitu hutan, danau, laut, dan padang pasir. Adapun contoh ekosistem buatan yaitu sawah, waduk, kolam, dan akuarium. ▶▶ Pada sebuah ekosistem terdapat banyak komponen. Komponen-komponen ekosistem, antara lain komponen biotik sebagai produsen atau konsumen, pengurai, dan komponen abiotik. ▶▶ Terdapat berbagai jenis hubungan (simbiosis) antara makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain dalam hal makan dan dimakan yang disebut rantai makanan. ▶▶ Apabila terjadi gangguan terhadap lingkungan atau terjadi ketidakharmonisan dalam komponen ekosistem, makhluk hidup di dalamnya akan terganggu dan menghasilkan ekosistem yang tidak sehat. Apabila terjadi ekosistem yang tidak sehat, dapat terjadi bencana, seperti longsor, banjir, atau kebakaran hutan.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

PERSPEKTIF

Setelah menemani anak belajar dan membaca buku IPA tersebut, saya teringat dengan istilah ekosistem pengadaan yang pertama kali diperkenalkan oleh Kepala LKPP Agus Prabowo di tahun 2015. Kala itu, ia diminta Presiden Jokowi untuk memberikan masukan terkait percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ia memperkenalkan ekosistem pengadaan. Apa itu Ekosistem Pengadaan? Menurutnya ekosistem pengadaan meliputi peraturan, pengang garan, organisasi, audit, dan hal-hal terkait lainnya. Secara lengkap, di dalam ekosistem pengadaan terdapat tujuh komponen, yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Perencanaan pengadaan. Penganggaran. Organisasi. Aturan pembayaran dan perpajakan. Audit dan penegakan hukum. Insentif. Masalah lainnya.

Beliau menyoroti tentang ekosistem pengadaan ini karena melihat hubungan antara para penghuni ekosistem yang meliputi tujuh komponen tadi. Padahal pengadaan merupakan kun ci dari penye rapan anggaran. Ketidakharmonisan di dalam ekosistem ini berdam pak pada ter gang gunya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, agar proses pengadaan berjalan tanpa hambatan, ekosis tem pengadaan harus segera dibenahi.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

Dari definisi ekosistem dalam pelajaran IPA, dapat dianalogikan Ekosistem Pengadaan adalah tempat keanekaragaman komunitas pengadaan dan lingkungannya yang saling berinteraksi atau berhubungan timbal balik untuk menjalankan fungsi pengadaan. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik yang di dalam ekosistem pengadaan dapat dianalogikan sebagai komponen pengadaan dan non-pengadaan yang saling berinteraksi agar “rantai makanan”—dalam hal ini penyerapan anggaran— dapat terus berjalan sesuai harapan. Ekosistem yang baik adalah ekosistem yang di dalamnya terjadi interaksi harmonis dan seimbang antara komponen-komponen biotik dan abiotik. Tujuan akhir dari keseimbangan ekosistem adalah terciptanya keselerasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Peranan antar komponen biotik dan abiotik tersebut diperlukan dalam rangka mencapai suatu keseimbangan ekosistem. Begitu pula dalam ekosistem pengadaan, agar fungsi pengadaan dapat berjalan dengan baik, seluruh komponen dalam ekosistem pengadaan harus berinteraksi secara harmonis, seimbang, dan bersinergi satu dengan lainnya. Peranan LKPP selaku komponen utama dalam ekosistem pengadaan yang berperan sebagai “produsen” regulasi/ aturan terkait pengadaan membutuhkan dukungan komponen lainnya yaitu kementerian/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas,

PERSPEKTIF

dan Pekerjaan Umum untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang baik. Begitu pula dukungan dari penegak hukum seperti polisi, jaksa dan auditor, tak ketinggalan swasta dan masyarakat untuk menciptakan iklim dan suasana yang menyenangkan dan responsif terhadap kebutuhan perubahan yang cepat di dalam ekosistem pengadaan. Seperti makhluk hidup sebagai komponen biotik dalam suatu ekosistem yang berbagi sinar matahari, makanan, oksigen, air, ruang gerak, dan energi lainnya, para pihak dalam komponen pengadaan juga saling berbagi, berinteraksi, atau berhubungan dengan komponen lingkungan pengaÂdaan untuk menjalankan fungsi pengadaan. KomÂ ponen pengadaan seperti PA/KPA, PPK, Pokja (ULP)/Pejabat Pengadaan, PPHP, PPTK, dan tentunya LKPP, diharapkan dapat berinteraksi dan berhubungan timbal balik satu dengan lainnya agar dapat melakukan perencanaan pengadaan seperti menyiapkan dan membuat rencana pengadaan, spesifikasi dan harga perkiraan sebelum dimulainya tahun anggaran baru agar eksekusi pengadaan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan. Begitu pula hubungan dengan komponen pengadaan atau lingkungan pengadaan, seperti dengan keuangan, APIP, pemeriksa eksternal, dan

aparat penegak hukum. Misalnya PPK berhubungan dengan bagian keuangan terkait sumber anggaran dan cara pencairannya, K/L/D/I berinteraksi dengan Kemendagri atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB)Â terkait dengan tata kelola organisasi Unit Layanan Pengadaan, dan berkoordinasi dengan Pengawas internal atau eksternal juga APH terkait kinerja dan audit pengadaan. Agar fungsi pengadaan dapat berjalan dengan baik, seluruh komponen dalam ekosistem pengadaan harus berinteraksi secara harmonis, seimbang, dan bersinergi satu dengan lainnya. Namun dalam kenyataannya, sekarang ini masih terjadi interaksi antar para penghuni ekosistem pengadaan yang tidak harmonis. Misalnya aturan penganggaran yang masih mengacu pada skema tahun tunggal (single year) yang dalam kebutuhannya bisa saja terjadi penyelenggaraan paket tahun jamak atau pekerjaan yang melewati tahun anggaran berjalan, belum jelasnya pengorganisasian (seperti kewenangan dan tugas PPK dan PPTK serta organisai ULP) di pemerintah pusat dan daerah, aturan pembayaran dan perpajakan yang belum sesuai dengan tren penggunaan e-commerce, serta audit dan penegakan hukum yang cenderung menjadi kriminalisasi. Hal ini menyebabkan kesulitan dan ketakutan dalam eksekusi paket pengadaan yang secara langsung akan terkait dengan penyerapan anggaran, Untuk itu, perlu dilakukan harmonisasi aturan di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan-RB dan BPK/BPKP agar aturan dalam pengadaan dapat dilaksanakan tanpa ada rasa takut dan kesulitan untuk eksekusinya. Aturan pengadaan harus didukung dengan aturan lainnya yang terkait dengan lingkungan pengadaan agar interaksi untuk menjalankan fungsi pengadaan dapat berjalan harmonis.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

PERSPEKTIF

Hubungan timbal balik antar komponen penga daan dengan lingkungannya juga belum menjadi suatu hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Masih banyak interaksi simbiosis parasitisme yang merugikan salah satu pihak, ataupun hanya sekedar hubungan simbiosis komensalisme, yaitu tidak berpengaruh terhadap satu dengan yang lainnya karena kurangnya kesadaran terhadap hasil signifikan dari proses pengadaan yang baik. Di dalam dunia pengadaan barang/jasa, perlu dibangun hubungan simbiosis mutualisme, melalui interaksi atau hubungan timbal balik yang berlandaskan prinsip-prinsip pengadaan sehingga tujuan dari pengadaan tercapai dan antar pihak saling diuntungkan. Tidak ada satu komunitas, baik komponen pengadaan maupun lingkungan pengadaan yang merasa dirugikan. Misalnya para pihak dalam pengadaan didukung dengan aturan keuangan yang mengatur reward (dan punishment) yang jelas terhadap kinerja pengadaan, agar penghematan yang besar hasil dari proses pengadaan yang baik dapat dirasakan keuntungannya oleh semua pihak. Organisasi dan tata kelola para ahli pengadaan juga perlu diatur dengan harmonis, agar konsep pengadaan diserahkan kepada ahlinya (yaitu Jabatan Fungsional Pe nge lola Pengadaan) da pat diterapkan, sehingga hasil pengadaan dapat dinikmati oleh semua komunitas dalam ekosistem pengadaan. Ekosistem yang tidak seimbang dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau longsor pada ekosistem sungai atau hutan yang dapat me rugikan kehidupan umat

KREDIBEL edisi 7 | 2016

manusia. Begitu pula ketidakseimbangan dalam ekosistem pengadaan akan dapat menghambat proses pembangunan dan kelancaran pemerin tahan, baik lokal maupun nasional. Untuk itu, konsep ekosistem pengadaan yang harmonis harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait, agar dapat membantu roda ekonomi bangsa kembali bergerak secara maksimal. Ditulis oleh:

Heldi Yudiyatna (www.heldi.net) & Erika Magdalena PNS pada Direktorat Pelatihan Kompetensi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Purchase

FOKUS

COMCAT: Katalog untuk Pekerjaan Konstruksi

KREDIBEL edisi 7 | 2016

FOKUS

ompetitive Catalogue (Comcat) adalah aplikasi katalog lokal berbasis daring yang digunakan untuk mendukung pelelangan pekerjaan konstruksi sederhana secara tersistem. Penerapan aplikasi Comcat ini hanya berlaku pada lingkup regional yang terbatas, karena kebutuhan akan pekerjaan konstruksi, harga material, serta komponen biaya material yang berbeda pada masing-masing daerah. Mekanisme kerja Comcat, pada dasarnya, membutuhkan input komponen harga atas seluruh material dan biaya yang timbul dalam suatu pekerjaan konstruksi. Jika analisis harga satuan telah muncul di sistem, pihak penyedia baru dapat mengajukan penawaran harga dengan mengacu pada kisaran harga yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem Comcat akan menjalankan proses perhitungan dengan mengacu pada semua data yang telah dimasukkan secara terkomputerisasi, akurat, dan teruji. Lalu timbul pertanyaan, apabila sistem ini dapat diterapkan dalam proyek-proyek yang sederhana, misalnya perbaikan jalan, trotoar, dan pemasangan lampu jalan, mengapa tidak demikian dengan pekerjaan yang besar? Pekerjaan konstruksi berskala besar tidak disarankan menggunakan aplikasi Comcat karena pekerjaan infrastruktur ini sangat tergantung pada metodologi pembangunannya. Setiap proyek konstruksi memiliki metode analisis harga satuan yang berbeda-beda. Skema pengerjaannya pun dapat bervariasi dan sangat tergantung pada metode pelaksanaan pekerjaannya. Selain itu, pekerjaan konstruksi berskala besar memiliki komponen material yang kompleks dan sangat sulit untuk distandarkan.

Penyedia Terpilih Terkait dengan penetapan putusan pemenang lelang, Comcat dapat melakukan filter secara otomatis berdasarkan spesifikasi penyedia, di

KREDIBEL edisi 7 | 2016

antaranya kepemilikan tenaga ahli, alat-alat penunjang pekerjaan, kondisi keuangan, serta status penyedia. Semua itu dapat bekerja karena sistem Comcat telah menyimpan profil penyedia di dalam database. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP Emin Adhi Muhaemin mengatakan, semua penyedia bisa berkompetisi melalui Comcat apabila mereka telah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Adapun penyedia yang ingin masuk ke dalam aplikasi Comcat harus memiliki akun LPSE yang juga telah didaftarkan di BPBJ (ULP Pemda DKI). Untuk dapat terdaftar dan mendapatkan akun LPSE, kompetensi dan track record penyedia akan dinilai serta diseleksi terlebih dahulu. “Melalui sistem ini, LKPP dituntut untuk mela kukan quick win. Comcat diharapkan mampu menampilkan produk barang/jasa dari penyedia yang kredibel, harga yang kompetitif, dan tentu saja kualitas yang baik, “ tutur Emin. Saat ini, desain awal Comcat masih diperuntuk kan untuk Pemprov DKI Jakarta. Namun, kedepan nya aplikasi ini dapat digunakan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. “Khusus untuk pilot project Comcat di DKI Jakarta, Gubernur Basuki Tjahaya Purnama berharap pekerjaan konstruksi di lingkungan DKI Jakarta dapat dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai kualitas dan track record yang bagus,“ terang Emin. Ketua Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda menyatakan, Pemprov DKI percaya diri menjadi pilot project penerapan Comcat. Dia juga menegaskan menegaskan bahwa pihaknya tetap melakukan proses verifikasi terutama terhadap para penyedia yang masuk dalam sistem Comcat. “Yang paling penting adalah modul ini bisa dipercaya dan sangat cocok diterapkan di Jakarta,” ujarnya kepada tim KREDIBEL. Menurutnya lagi, sistem ini dinilai sudah cukup mengakomodasi kebutuhan user. Bahkan dari sisi

FOKUS

manfaat, sistem ini bisa merevolusi pengadaan barang/jasa pemerintah. Hanya saja, sistem ini juga harus siap secara teknis saat digunakan. â&#x20AC;&#x153;(Paket lelang) di DKI ini jumlahnya luar biasa banyak, bisa cepat sekali pergerakannya, tinggal sistemnya siap atau tidak, jangan sampai kedodoran,â&#x20AC;&#x153; ujar Blessmiyanda.

Pada dasarnya, Comcat membutuhkan input komponen harga atas seluruh material dan biaya yang timbul dalam suatu pekerjaan konstruksi. Jika analisis harga satuan telah muncul di sistem, pihak penyedia baru dapat mengajukan penawaran harga dengan mengacu pada kisaran harga yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Pada prinsipnya, aplikasi Comcat ini sudah siap untuk digunakan di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Saat ini tinggal menunggu dukungan regulasi berupa Peraturan Kepala LKPP dan peraturan kepala daerahâ&#x20AC;&#x201D;seperti keputusan penetapan harga material, harga sewa alat, dan harga satuan tenaga dari kepala instansi. Di samping itu, tata cara penggunaan Comcat juga perlu disosialisasikan kepada penyedia untuk membangun kesiapan mereka. Sebagai bagian dari persiapan, aplikasi ini telah disimulasikan secara internal oleh Pemprov DKI Jakarta, LKPP, dan Dinas Bina Marga. Tidak bisa dimungkiri, Comcat ini merupakan suatu inovasi percepatan pelaksanaan lelang. Kalau lelang konvensional membutuhkan waktu berbulanbulan, penetapan pemenang lelang melalui aplikasi Comcat ini justru dapat dilakukan hanya dalam hitungan jam. Rencananya, aplikasi Comcat ini akan diintegrasikan dengan e-katalog.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

LKPP

KREDIBEL REDIBEL edisi 7 | 2016

INOVASI

UJI COBA SISTEM COMCAT Pemprov DKI Jakarta ditunjuk menjadi pilot project dalam penerapan aplikasi Competitive Catalogue (Comcat) yang dikeluarkan oleh LKPP. Inovasi ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pelelangan menjadi lebih efektif, efisien, dan minus kecurangan. Jika berhasil, sistem ini akan digunakan di daerah lain. Selaras dengan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang menyambut baik rencana dijadikannya DKI sebagai pilot project untuk sistem ini. Pasalnya, katanya, tidak semua orang menyukai sistem e-katalog mengingat transparansi yang dimiliki oleh sistem ini yang mempersempit kemungkinan ruang gerak para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut juga diamini oleh Ketua Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, Blessmiyanda yang merupakan salah satu dari 13 asesor penilai pengadaan barang terbaik di Indonesia. Berikut ini adalah kutipan wawancara KREDIBEL dengan beliau seputar penerapan perdana sistem Comcat di DKI Jakarta.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

INOVASI

Load pelelangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mencapai 13.000 paket pada 2016. Jumlah ini sangatlah besar. Oleh karena itu, harus dikerjakan dengan cepat dan efisien agar sesuai perencanaan dan target. Namun, jumlah yang besar kadang membuka penyimpangan dan kesalahan. Masalah ini dapat menyebabkan penyerapan tidak optimal dan target sulit tercapai. Memang masih terdapat kendala yang dihadapi dalam membuka peluang yang setara antara penyedia skala kecil dengan pengusaha besar. Penyedia usaha kecil tidak mungkin bisa bersaing dengan penyedia usaha besar jika tidak adanya pembaharuan dan inovasi dalam proses lelang ini. “Banyak sekali manipulasi terhadap data vendor management system, di mana di situ ada penyedia dan seterusnya. Ini merupakan masalah pokok yang dihadapi Pemprov DKI dan sampai saat ini masih terus dicarikan solusi yang efektif.” Untuk itulah, Pemprov DKI Jakarta bersedia menjadi pilot project dalam penerapan sistem aplikasi bernama Competitive Catalogue (ComCat) yang digagas oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini mirip e-katalog tapi bukan berben tuk barang melainkan kontraktor. Nantinya, sistem Comcat dapat digunakan sebagai pekerjaan kon truksi yang sifatnya sederhana. Aplikasi ini mudah digunakan dengan dukungan penyedia yang ada di

KREDIBEL edisi 7 | 2016

DKI Jakarta dan tepercaya serta terverifikasi karena dapat memilih penyedia hanya dalam hitungan jam. “Yang paling penting adalah modul ini bisa dipercaya dan sangat cocok diterapkan di Jakarta,” ujar Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), Blessmiyanda.

Nantinya, sistem comcat (competitive catalogue) ini dapat digunakan sebagai pekerjaan kontruksi yang sifatnya sederhana. Aplikasi ini mudah digunakan dengan dukungan penyedia yang ada di DKI Jakarta dan tepercaya serta terverifikasi karena dapat memilih penyedia hanya dalam hitungan jam.

Blessmiyanda meyakini, penggunaan Comcat dapat menghemat belanja Pemprov DKI Jakarta tahun ini hingga 20%. Sebelumnya, tanpa meng gunakan Comcat, DKI mampu menghemat hingga 12% pada 2015. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang hanya 7,6%. Berdasarkan hasil lelang cepat yang merupakan awal mula sistem Comcat, tahun 2015 nilai lelang

INOVASI

berada di kisaran angka 5 triliun, dan pada bulan April 2016 angkanya sudah mencapai 2,9 triliun. Target Pemprov DKI Jakarta adalah mencapai angka 9 triliun pada bulan Mei 2016. BPPBJ DKI Jakarta hingga akhir Agustus telah merampungkan 490 paket lelang. Sementara total jumlah paket lelang yang masuk mencapai 4.062 paket. Dari paket lelang yang selesai, rinciannya sebanyak 122 paket di Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) Balai Kota, 50 paket UPPBJ Jakarta Pusat, 54 paket UPPBJ Jakarta Utara, 65 paket UPPBJ Jakarta Barat, 115 paket UPPBJ Jakarta Selatan, 81 paket UPPBJ Jakarta Timur, dan 3 paket UPPBJ Kepulauan Seribu.

Kedepannya, usaha-usaha kecil khususnya dalam bidang konstruksi akan dibuatkan e-katalog juga sehingga mereka tidak perlu melakukan lelang, tapi cukup melalui katalog. Dengan demikian, Comcat ini diharapkan bisa melindungi usahausaha kecil sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat lokal. Sementara sebanyak 2.440 paket masih dalam kajian Rencana Umum Pengadaan (RUP), 1.563 paket masuk Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan 1.345 paket telah memasuki proses lelang. Untuk bisa mencapai target, seluruh pengelola pengadaan UPBBJ sudah diperintahkan agar me lakukan lelang cepat khususnya untuk lelang yang sifatnya tipikal, sederhana, prototipe, dan yang memiliki penyedia serta pembelinya banyak. Blessmiyanda mengakui, pada awalnya, tidak sedikit dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang kurang yakin atau bahkan menentang peng gunaan sistem Comcat. Namun, seiring ber jalan nya waktu hampir semua lini bersedia menerapkan aplikasi ini.

Salah satu keunggulan sistem Comcat adalah mampu memilih penyedia atau kontraktor dalam waktu yang sangat singkat karena memang tujuan diterapkannya sistem ini pada pekerjaan sederhana, seperti trotoar, perbaikan jalan, perbaikan turap, dan sebagainya. Jika menggunakan prosedur yang sudah ada saat ini, prosesnya bisa berhari-hari. Adapun dengan sistem baru, yaitu Comcat bisa mendapatkan kontraktor hanya dalam bilangan waktu yang sangat singkat karena memang semua informasi sudah diatur menggunakan sistem. Saat aplikasi tersebut dibuka, sudah terdapat harga dan bahkan bisa memutuskan siapa pemenangnya. Transparansi, sistemnya dibantu oleh Asian Development Bank, Pemprov DKI saat ini masih menunggu regulasi untuk mulai menyiapkannya. Blessmiyanda menegaskan bahwa pihaknya tetap melakukan proses scanning terutama terhadap para penyedia melalui vendor management system. Hal ini berarti semua vendor yang masuk dalam daftar harus melalui proses verifikasi lebih dalam. Meskipun beberapa pihak mengkhawatirkan akan adanya penyedia dan para kontraktor “abalabal” yang banyak andil dalam cara kerja sistem ini, Blessmiyanda menolak anggapan tersebut. Penyelewengan dapat dilakukan siapa saja, baik penyedia kecil maupun besar bahkan profesional sekalipun. Di situlah pentingnya controller dan evaluasi agar tetap dilakukan dengan ketat sebelum nama atau produk mereka masuk ke dalam sistem. “Misalnya ada perusahaan yang menang cepat (quick win), sah-sah saja. Tapi, kita cek dulu apakah dia masuk dalam daftar hitam (black list), kebiasaan, perilaku, track record, semuanya kita cek,” lanjut Blessmiyanda. Jika dilihat dari kacamata pengguna (user), sistem ini dinilai sudah cukup mengakomodasi ke butuhan user. Begitupun jika dilihat dari aspek manfaat, sistem ini bisa merevolusi pengadaan barang dan jasa. Hanya saja, kenyamanan user serta banyaknya manfaat yang didapat haruslah diimbangi dengan kesiapan sistem Comcat ini sendiri secara teknis. Proyek-proyek di DKI Jakarta jumlahnya bisa

KREDIBEL edisi 7 | 2016

INOVASI

dikatakan cukup banyak dengan pergerakan yang juga sangat cepat. Perlu disiapkan sistem yang memadai sehingga dapat mengimbangi alur kerja di Pemprov DKI. Fokus utama pembangunan di DKI Jakarta saat ini adalah mengacu kepada tiga elemen prioritas yang diikuti oleh tiga elemen penting lainnya. Tiga elemen prioritas meliputi pembangunan perumahan rakyat (rumah susun), pendidikan (gedung sekolah), dan kesehatan. Lalu, tiga elemen berikutnya adalah banjir, jalan raya (lalu lintas), dan transportasi. Enam program besar itu dilelang dengan nilai anggaran total mencapai 9 triliun rupiah. Dalam pengerjaannya tentu saja terbuka bagi penyedia, baik besar maupun kecil. Hanya saja perlu dievaluasi lagi kesiapan dan kredibilitasnya. Kedepannya, usaha-usaha kecil khususnya daÂ lam bidang konstruksi akan dibuatkan e-katalog juga sehingga mereka tidak perlu melakukan lelang, tapi cukup melalui katalog. Dengan demikian, Comcat ini diharapkan bisa melindungi usaha-usaha

KREDIBEL edisi 7 | 2016

kecil sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat lokal. Kita tidak harus selalu bergantung pada barang-barang impor atau pengusaha-pengÂ usaha yang terafiliasi dengan industri di luar negeri. Jika ini berhasil, tentu saja menjadi salah satu wujud kekuatan anak bangsa. Para penyedia berskala kecil ini nanti juga secara paralel harus diedukasi kesiapannya dalam memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem. Misalnya kesiapan yang paling krusial adalah ketersediaan barang dan juga sistem pembayaran. Apabila persyaratan terpenuhi, walaupun masuk UKM atau penyedia berskala kecil dan menengah, mereka dapat berpartisipasi dalam proses lelang cepat ini. Meski masih berbentuk model, Comcat sudah cukup tersosialisasikan di lingÂ kungan UPPBJ. Menurut Blessmiyanda, jika payung hukumnya sudah siap, sistem ini secara aplikasi bisa segera dijalankan.

MANCANEGARA

Mengulas kOnePs di Korea Selatan Kemajuan suatu negara tercermin dari pesatnya perkembangan pembangunan di segala sektor. Tentu saja hal tersebut akan melibatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai penunjangnya. Pembentukan sistem yang efisien menjadi hal yang sangat krusial sehingga inovasi serta strategi pun dibentuk demi kelancaran aktivitas pengadaan. Salah satu sistem yang dibentuk adalah e-Procurement yang bukan hanya telah diterapkan secara konsisten di Indonesia, tetapi juga di Korea Selatan. 40

KREDIBEL edisi 7 | 2016

MANCANEGARA

Pembangunan Ekonomi Korea Selatan Saat ini peran Korea Selatan dalam perdagangan dunia sangat diperhitungkan. Pada Januari sampai November 2014 total perdagangan Korea Selatan sebesar 1.005,1 miliar dolar atau naik 2,26 % dibandingkan tahun 2013 pada periode yang sama yang tercatat sebesar 982,9 miliar dolar. Negaranegara tujuan ekspor terbesar Korea Selatan adalah China, Amerika Serikat, dan Jepang (laporan ITPC Busan Korea Selatan, 2014). Peningkatan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapitanya dari tahun 1960 sampai 2012 mengalami kenaikan sekitar 14,6 kali lipat. Hal ini merupakan lompatan terbesar yang pernah dicapai dalam pembangunan ekonomi suatu negara di dunia sampai saat ini. Korea Selatan juga telah jadi negara termaju di dunia dalam hal infrastruktur teknologi. Sejak tahun 2000, seluruh masyarakat Korea Selatan telah menikmati jaringan internet 100 MB/detik, siaran televisi interaktif definisi tinggi teknologi komunikasi 4G. Industri-industri Korea sekarang adalah otomotif, semikonduktor, elektronik, pem buatan kapal-kapal dan baja. Korea juga dengan intens mengembangkan industri-industri strategis masa depan seperti nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi, robotika, dan teknologi ruang angkasa. Korea Selatan juga memiliki hubungan bila teral yang produktif dengan negara-negara lain khususnya Indonesia. Berkaitan dengan sistem pengadaan barang dan jasa, baru-baru ini diadakan pertemuan antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dengan Public Procurement Service Korea Selatan di Kintex, demi menindaklanjuti MoU yang telah disepakati sebelumnya. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mengadakan transfer teknologi melalui pertukaran profesional di bidang IT. Angka statistik menunjukkan bahwa perkem bangan teknologi Korea Selatan, yang ditunjang

KREDIBEL edisi 7 | 2016

dengan strategi, transfer teknologi, dan komersialisasi teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini cukup beralasan, sebab pe me rintah Korea Selatan menyediakan dana dalam jumlah besar untuk investasi pada riset dan pengembangan (research and development/R&D).

Penerapan e-Procurement E-Procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan e-Procurement, peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya, serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melaku kan pertanggungjawaban keuangan. Hal ter sebut dikarenakan sistem elektronik tersebut mendapatkan sertifikasi secara internasional (Jasin, Zulaiha, Rachman, & Ariati, 2007). Korea Selatan telah sukses menerapkan e-Procurement ini. Di Korea Selatan, e-Procurement dikenal dengan Korea On-line E-Procurement System (KONEPS). KONEPS ini mulai diterapkan sejak tahun 2002. Sistem KONEPS di Korea sudah terintegrasi dengan baik, terbukti dengan banyaknya penghargaan internasional yang diberikan kepada KONEPS. Tiga tahun sejak diterapkan, KONEPS telah mendapatkan penghargaan the best practice in procurement by the U.N. Penerapan e-Procurement di Korea Selatan didasari atas dua alasan, yaitu pertama, pengadaan pemerintah yang ditandai dengan kertas ber orientasi prosedur, pekerjaan padat karya, dan proses yang rumit. Hal tersebut tentu menyebabkan kurang efisiensi, transparansi rendah, dan kualitas layanan yang buruk. Kedua, lingkungan pengadaan yang berubah seiring kemajuan yang semakin cepat membuat transaksi komersial menjadi lebih mudah dilakukan secara daring, dan lebih menekankan pada layanan pelanggan dan transparansi bisnis.

MANCANEGARA

Cikal Bakal KONEPS Di Korea Selatan, lembaga yang mewadahi pela yanan e-Procurement adalah Public Procurement Service (PPS). Public Procurement Service merupakan pusat procuring agency di Korea Selatan. Layanan pengadaan umum (PPS) didirikan sejak tanggal 17 Januari 1949 di bawah kantor perdana menteri dan saat ini memiliki 935 karyawan. Saat awal pembentukannya, lembaga ini bernama Provisional Office of Foreign Supply (POFS) yang bertanggung jawab dalam mengelola persediaan bantuan luar negeri. POFS dikonsolidasikan dengan kantor pengadaan luar negeri (the Office of Foreign Procurement), dan selanjutnya menjadi kantor pasokan asing. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1961, lembaga ini diperluas dari lembaga pengadaan procurement domestik menjadi agen procuring pusat. Sejak saat itu, barang-barang yang diperlukan untuk malaksanakan program-program pembangunan ekonomi pemerintah diperoleh dalam jumlah yang banyak tanpa hambatan. Lembaga Ini juga telah menggunakan sumber daya keuangan yang terbatas dengan cara yang efisien. Lembaga ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi Korea dengan waktu yang cepat dalam dekade terakhir. Pada tahun 1967, PPS menambahkan fungsi baru, yaitu menstabilkan pasokan dan permintaan, serta harga bahan baku asing utama dan kebutuhan dasar. Dengan fungsi-fungsi ini, PPS mampu untuk menstabilkan perekonomian nasional selama krisis sumber daya internasional pada akhir 1970-an dan selama krisis mata uang Asia 1997. PPS juga merupakan tempat pembelian barang dan jasa, dan kontrak proyek-proyek konstruksi untuk pusat dan pemerintah daerah yang bernilai lebih dari $42,000 dan proyek-proyek konstruksi kontrak senilai lebih dari 2,5 juta dolar. Apabila kontrak kurang dari jumlah ini dilakukan secara independen oleh masing-masing organisasi publik.

Salah satu peran PPS adalah mengoperasikan sistem e-Procurement yang digunakan oleh semua organisasi pemerintah. PPS telah menetapkan standar umum prosedur e-Procurement, dan menye diakan informasi penting tentang pengadaan ter masuk produk, harga, pemasok, dan pelanggan. Banyaknya pengerjaan proyek konstruksi dan pekerjaan sipil di Korea mencapai 91 triliun won selama tahun 2013. Sektor Publik sebesar 36 triliun won (39,6%), dan sektor swasta 55 triliun won (60,4%). Pada 2013, pengerjaan kontrak publik yang dibuat oleh PPS mencapai 15 triliun won, yaitu mewakili 16,5% dari total konstruksi dan pekerjaan sipil di Korea, serta 41,7% dari total kontrak pekerjaan umum (Value-Creating Procurement Service Provider PPS: May, 2014).

Perkembangan Korea On-line E-Procurement System (KONEPS) Public Procurement Service (PPS) Korea Selatan mendirikan Korea On-line E-Procurement Sys tem (KONEPS). KONEPS merupakan sistem e-Procurement terintegrasi yang memberikan kon tri busi besar terhadap efisiensi, efektivitas dan integritas pengadaan publik di Korea. Sistem online ini juga memungkinkan proses yang nyaman dan cepat untuk seluruh prosedur administratif terkait pengadaan publik, meliputi pengajuan harga, kon trak, pembayaran, dan penyampaian produk. Infor masi pengadaan, meliputi penerimaan permintaan pembelian (purchase request) dan pengumuman pelelangan kepada publik, pemenangan kontrak dan status kontrak, disediakan secara online, se hingga menjamin keadilan dan transparansi dari seluruh transaksi. Melalui adopsi bentuk standar dan interkoneksi dengan sistem elektronik lainnya, KONEPS

KREDIBEL edisi 7 | 2016

MANCANEGARA

menghasilkan penghematan administrasi sekitar 8 miliar rupiah per tahun, dengan lebih dari 80% penghematan ini diperoleh dari peserta sektor swasta. Pelaksanaan KONEPS ini terpusat pada satu sistem yang dikelola oleh PPS. Prosedur e-Procurement melalui KONEPS ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengadaan untuk masyarakat lokal dan pengadaan untuk masyarakat luar Korea Selatan. Jadi, peserta pengadaan barang dan jasa tidak hanya bisa diikuti oleh masyarakat lokal Korea Selatan saja, tetapi juga seluruh masyarakat di dunia. Pengadaan untuk masyarakat luar Korea Selatan ini bertujuan untuk memperoleh barang-barang dari luar negeri yang dibutuhkan oleh Pemerintah Korea Selatan. Sistem Primerly KONEPS adalah sistem sentrali足 sasi atau terpusat, tetapi badan-badan umum daerah dan perusahaan publik dapat menggunakan juga melakukan pengadaan langsung dalam menggunakan sistem Koneps sehingga tidak perlu

KREDIBEL edisi 7 | 2016

melalui pusat. Baik lembaga umum pusat maupun daerah serta perusahaan publik memiliki kewajiban yang berbeda dalam hal menggunakan KONEPS. Hal ini ditegaskan pula oleh Mr. Chung Yangho selaku administrator Public Procurement Service Korea. Dalam perkembangannya saat ini, sistem KONEPS sedang mengerjakan beberapa hal teknis dalam rangka optimalisasi. Mengingat KONEPS adalah sistem yang besar maka harus dipastikan dapat berfungsi dengan baik dan efektif. Korea Selatan telah terbukti berhasil dalam me足足 nerapkan strategi pembangunannya hingga mendunia berkat etos kerja dan cara berpikir mereka yang tetap fokus, inovatif, dan terbuka. Tak lupa pengembangan sumber daya manusia-nya melalui sistem pendidikan yang maju dan didukung penuh oleh pemerintahannya. Faktor-faktor tersebut men足 jadi cerminan Indonesia agar bersedia berkaca dan mengikuti jejak kesuksesan negeri Ginseng, Korea Selatan hingga Indonesia mampu menjadi negara yang diperhitungkan di era pasar persaingan global.

Tahun ini direktorat kami memiliki agenda kegiatan dalam rangka

tanya meningkatkan pendidikan nasional, yaitu memenuhi serta melengkapi fasilitas laboratorium yang rencananya akan dilaksanakan di 17 sekolah di 17 provinsi. Mengingat jangkauan lokasi yang tersebar luas, juga beberapa kendala teknis yang mungkin akan kami hadapi, ada beberapa hal yang kami perlu tanyakan. â&#x20AC;˘ Apakah mungkin dilakukan pelelangan dengan pengelompokan wilayah Barat, Tengah, dan Timur terkait dengan pengiriman barang serta efisiensi biaya? â&#x20AC;˘ Apakah dimungkinkan dalam satu kelompok terdiri atas dua jenis pekerjaan karena ada sekolah yang memerlukan pembangunan fisik laboratorium dari awal dan ada yang hanya memerlukan renovasi gedung yang sudah ada? â&#x20AC;˘ Kegiatan tersebut terdiri atas dua pengadaan, yaitu pembangunan fisik dan pengadaan barang. Bagaimanakah teknis pengadaannya? Sebelum pelelangan dilakukan, pengguna anggaran perlu melakukan

jawab pemaketan barang/jasa yang tepat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya. Pemecahan paket harus berdasarkan alasan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien dan efektif. Pemaketan untuk pengadaan barang yang memiliki sifat dan jenis yang sama pada waktu yang sama dan kelompok belanja yang sama dapat dilakukan secara sekaligus. Namun demikian pemecahan paket juga dapat dilakukan karena perbedaan target penyedia, baik karena perbedaan lokasi penerima/ pengguna barang yang cukup signifikan, maupun karena perbedaan waktu pemakaian barang/jasa tersebut dan sepanjang tidak dilakukan untuk menghindari pelelangan. Dengan demikian, maka: Pemaketan untuk pengadaan barang yang sama dapat dilakukan berdasarkan pengelompokan tujuan pengiriman;

KREDIBEL edisi 7 | 2016

TANYA JAWAB

Dalam satu kelompok dimungkinkan terdapat dua jenis pekerjaan konstruksi dalam bentuk pembangunan dari awal dan renovasi, mengingat bahwa sifat dan jenis kedua pekerjaan tersebut sama; Untuk pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang, disarankan di lakukan pemaketan terpisah, mengingat sifat dan jenis pekerjaan yang berbeda.

tanya

jawab

Kami dari pokja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) di salah satu kementerian. Salah satu paket pengadaan yang kami lelangkan setiap tahunnya adalah pengadaan bahan makanan. Dalam dokumen lelang, kami memberikan persyaratan bagi para penyedia untuk “Melampirkan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Sub-Bidang Bahan Pangan”. Sertifikat tersebut dibutuhkan untuk membuktikan bahwa penyedia berkompeten pada bidang pekerjaan bahan pangan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah Pokja sudah dikategorikan menambah per syaratan sehingga bertentangan dengan aturan yang ada? Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya; Sertifikat Kompetensi dimaksud dapat ditetapkan sebagai persyaratan dalam Dokumen Pengadaan yang merupakan salah satu persyaratan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau pemberian Sertifikat Kompetensi sudah berlaku secara umum sebagai bentuk pengakuan kemampuan dari lembaga yang berwenang terhadap kompetensi penyedia barang/jasa. Dengan demikian, pencantuman persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pemenuhan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

TANYA JAWAB

Kami dari instansi pemerintahan daerah dalam waktu dekat berencana untuk tanya berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON). Untuk itu, dibutuhkan sarana-sarana pendukung, seperti peralatan latihan dan tanding sesuai yang diusulkan oleh masing-masing pengurus besar (PB) cabang olahraga. Kami mohon penjelasan menyangkut beberapa hal, berikut ini: • Apakah dalam Dokumen Pengadaan dapat mencantumkan merek peralatan sesuai yang digunakan oleh atlet yang bersangkutan mengingat bahwa atlet olahraga sangat familier dengan kualitas serta kelebihan dari merek-merek tertentu tersebut, dan kemungkinan juga akan berpengaruh terhadap prestasi atlet yang bersangkutan? • Apabila tidak diperkenankan mencantumkan merek, apakah dapat menggunakan kata “setara” atau “sekualitas”? Penetapan spesifikasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan

jawab pada kebutuhan minimal yang diperlukan oleh para pengguna. Dengan

memperhatikan penjelasan Saudara, bilamana berdasarkan identifikasi kebutuhan alat olahraga, diperlukan merek-merek tertentu yang familier dengan para atlet untuk mencapai prestasi yang sudah ditargetkan maka penyebutan merek dalam Dokumen Pengadaan dapat dilakukan. Pengguna Anggaran dan jajarannya harus memastikan bahwa harga peralatan dimaksud wajar dan sesuai harga pasar yang sehat dan terbuka.

Kami saat ini sedang melaksanakan proses pembangunan fasilitas gedung

tanya pertemuan dan telah sepakat menandatangani kontrak dengan salah satu

penyedia pekerjaan konstruksi. Setelah pekerjaan mencapai kemajuan 30%, ternyata penyedia tersebut dikenakan daftar hitam atau blacklist di salah satu kementerian karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan telah ditayangkan di portal Inaproc.lkpp.go.id. Apakah saya harus melakukan pemutusan kontrak ataukah pekerjaan dapat saya lanjutkan hingga selesai?

KREDIBEL edisi 7 | 2016

TANYA JAWAB

jawab

Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada Penjelasan Pasal 124 Ayat 1 disebutkan bahwa, â&#x20AC;&#x153;Pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (non retro-aktif). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.â&#x20AC;? Penetapan daftar hitam berdasarkan tanggal penetapan daftar hitam yang dikeluarkan oleh PA/KPA, bukan tanggal penayangan di portal pengadaan nasional (Inaproc.lkpp.go.id). Mengacu pada ketentuan tersebut, bila penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tanggal penetapan daftar hitam, serta kinerja penyedia sampai saat ini tidak bermasalah dan masih sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka Saudara dapat melanjutkan pelaksanaan pekerjaan hingga selesai sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pengadaan barang/jasa pemerintah, silakan kirimkan ke portal: konsultasi.lkpp.go.id

KREDIBEL edisi 7 | 2016

JalanJalan

JALAN KE NEGERI KIM N CHI LA A J Korea Selatan atau kerap dikenal sebagai negeri Kimchi ini memiliki banyak pilihan wisata baik alam, kuliner,

maupun belanja. Beberapa tempat yang wajib Anda

sambangi ketika berkunjung antara lain adalah Pulau

Jeju. Beragam tempat wisata dapat dinikmati di sini, salah satunya adalah Seopjikoji, sebuah tanjung di pantai yang terkenal dengan nuansa romantis dan

ketenangannya. Tempat ini sering digunakan sebagai

lokasi syuting ﬁlm layar lebar ataupun drama Korea.

Di tanjung ini, Anda bisa menikmati pemandangan bunga Canola berwarna kuning yang dipadukan cerahnya biru laut dan langit. Keindahan Pulau Jeju juga bisa dinikmati melalui Seongsan

Ilchulbong, atau disebut juga sebagai “Sunrise

Peak”. Lokasinya terletak di pesisir timur Pulau

Jeju dan memiliki pemandangan yang luar biasa

terutama saat matahari terbit yang tampak indah

jika dilihat dari puncaknya.

Adapun Yang Dong Traditional Village, sebuah desa di Korsel yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Desa tradisional ini mencerminkan budaya dan bangunan khas konfusianisme aristokrat dari Dinasti Joseon. Setidaknya terdapat sekitar 500 orang yang masih tinggal di sini, bahkan beberapa rumah ada yang berusia lebih dari 200 tahun. Anda yang penasaran dengan indahnya bunga sakura, harus menyempatkan diri ke Stasiun KyeongWha Jinhe. Sebuah distrik di Changwon City, di tepi tenggara Korea. Jinhe juga sudah terkenal sejak lama sebagai penyelenggara festival bunga sakura

terbesar setiap tahunnya. Yang membuat stasiun ini menarik adalah, di sepanjang sisi kanan dan kiri trek kereta ditumbuhi pohon-pohon sakura yang cantik. Jangan pula terlewat untuk menyambangi Myeongdong, salah satu pusat belanja yang sangat terkenal di Korea Selatan. Fashion yang disediakan di sini adalah fashion ala K-Pop yang terkenal dan sedang tren. Untuk pernak-pernik indah ala Korea Selatan dapat diperoleh di Pasar Namdaemun. Lokasinya sangat dekat dengan jantung Kota Seoul (City Hall).

KREDIBEL edisi 7 | 2016

LKPP

Jangan lupa mampir ke Hongdae, sebuah kawasan yang terletak di Kota Seoul, Korea Selatan, berada di dekat Universitas Hongik. Kawasan ini dikenal dengan seni urban (urban art), musik indie, kafe, resto, dan hiburan malamnya. Selain itu,

KREDIBEL edisi 7 | 2016

kawasan Hongdae juga sering menghadirkan festival seni jalanan, seni pertunjukan dan konser musik oleh musisi indie. Jelajahi pula sejarah Korea Selatan di Istana Gyeongbokgung. Istana utama selama Dinasti Joseon berkuasa (1392-1910). Ini merupakan salah satu dari lima istana di Seoul. Istana ini menyimpan sejarah selama lebih dari 500 tahun. Dibangun oleh raja pendiri Dinasti Joseon, Lee Seong-Gye, pada tahun 1395 ketika ibu kota negara dipindahkan dari Gyeseong ke Seoul. Negara Ginseng ini juga terbukti paling berhasil dalam penerapan e-Gov. Sebagai negara yang unggul dalam sektor teknologi informasi dan pengadaan barang/jasa secara elektronik, Korea juga menjadi salah satu acuan LKPP dalam mengembangkan sistem pengadaan elektronik. Jadi, apalagi yang membuat Anda menunda perjalanan ke Korea Selatan!Â

JALAN-JALAN

Pesona Pulau Rempah, TERNATE Untuk urusan pesona bumi, alam, dan pantai, menjelajahi Indonesia tidak akan ada habisnya. Anda akan terus dibuat kagum dan dikejutkan atas betapa kayanya negara kita ini dengan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

nda akan terpesona di Ternate, buktikan saja dengan menikmati eksotisme Pantai Sulamadaha. Pantai ini terletak di Desa Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dengan air lautnya yang jernih, Tak perlu bersusah payah Anda mampu melihat dasar laut dengan jelas. Bagi yang memiliki kegemaran snorkeling dan diving maka menelusuri Telaganita Point di area pantai ini akan menyuguhkan kesan tersendiri bagi pengalaman wisata bahari Anda. Jika beruntung, Anda bisa menjadi bagian dari Festival Teluk Jailolo yang diselenggarakan setahun sekali. Selain itu, ada juga Festival Legu Gam yang diselenggarakan oleh Kesultanan Ternate. Beberapa seni budaya khas Maluku Utara yang sudah cukup terkenal di antaranya adalah Tari Cakalele yang melibatkan setidaknya tiga puluh orang penari lakilaki dan perempuan. Anda penggemar batu akik? Maka Anda perlu tahu bahwa batu mulia ini berasal dari daerahÂ Maluku Utara. Sebenarnya nama Bacan bukan berasal dari nama daerah penghasil batu Bacan, yaitu Pulau Kasiruta. Asal mula nama Bacan sendiri diambil dari nama pulau tempat diperdagangkannya batu akik tersebut. Batu bacan merupakan batu perhiasan penting pada masa Kesultanan Bacan, Jailolo, Tidore dan Ternate. Batu akik bacan ini tak kurang memiliki

sembilan jenis warna, di antaranya adalahÂ warna cokelat, merah, putih bening, merah, dan putih susu kuning tua. Di Ternate juga terdapat kawasan wisata yang berisi kumpulan batu-batu besar berwarna hitam. Kawasan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena menyajikan pemandangan yang unik. Semua batu hitam tersebut adalah hasil muntahan Gunung Gamalama pada 1673. Penduduk menyebutnya dengan kawasan Batu Angus. Wisata kuliner yang memikat bisa dinikmati pada malam hari dengan mengunjungi kawasan Tapak. Di sini, Anda bisa mencicipi Pisang Mulut Bebek, jenis pisang khas daerah ini. Uniknya, pisang ini dihidangkan dengan sambal tore, sambal khas Ternate yang dicampur dengan ikan asin sebagai pelengkap cocolannya. Jika masih ada waktu, sempatkan pula untuk menikmati pesona Danau Tolire yang berada di bawah kaki Gunung Gamalama, gunung api tertinggi di Maluku Utara. Danau yang menyerupai loyang raksasa ini memiliki air tawar yang menjadi tempat tinggal berbagai macam ikan. Konon tersimpan harta karun peninggalan Kesultanan Ternate di dalamnya walau belum pernah ada pernyataan resmi dari instansi pemerintah terkait rumor harta karun tersebut.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

SEHAT

S A T I V I T K A A L LAHRAGA DI SE

BERO

ermasalahan gaya hidup kaum urban masa kini adalah rendahnya kepedulian akan pentingnya olahraga demi menjaga tubuh agar tetap bugar dan sehat. Kurangnya waktu luang merupakan salah satu faktor penyebab jarangnya aktivitas olahraga dilakukan. Padahal dengan berolahraga banyak sekali manfaat bagi tubuh di antaranya untuk membangun imunitas dan regenerasi sel. Sebenarnya olahraga dapat dilakukan di mana–pun dan kapan pun, bahkan saat jam kantor dengan menggunakan kursi kerja. Peralatan sederhana itu sudah memadai bagi Anda untuk melakukan olahraga agar terhindar dari ketegangan otot atau nyeri pada bagian leher serta punggung akibat terlalu banyak duduk. Gerakan-gerakan olahraga sederhana yang bisa Anda aplikasikan di antaranya adalah sebagai berikut.

• Warm Up Pemanasan sangat penting sebagai awal gerakan olahraga. Anda bisa mulai dengan melakukan peregangan pada jemari dengan posisi tetap duduk di kursi, kemudian buatlah gerakan melingkar pada pergelangan tangan dan kaki, lanjutkan dengan peregangan otot leher dengan menariknya ke arah dada dengan perlahan.

• Side Neck Stretches Latihan ini berfungsi untuk meregangkan otot leher dan terhindar dari nyeri leher akibat duduk terlalu lama. Caranya, duduk tegak, miringkan leher ke arah pundak secara perlahan, dan tahan selama 10 detik. Lakukan dengan posisi tubuh tegak.

• Shoulder Shrug Bahu merupakan daerah yang sering kali mengalami nyeri saat Anda melakukan aktivitas. Contoh gerakan untuk mencegah nyeri bahu adalah, duduk tegak, angkat pundak ke arah atas hingga mendekati telinga, dan tahan selama 3-5 detik, turunkan kembali pundak ke posisi normal, ulangi 3-4 kali.

• Chair Sit To Stand Gerakan ini sangat sederhana, cukup berdiri kemudian duduk, dan berdiri lagi, lakukan selama 30 menit. Gerakan ini baik untuk melatih keseimbangan tubuh Anda.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

• Back Side-Stretch Latihan ini dapat membantu mengurangi rasa pegal di bagian punggung akibat duduk terlalu lama. Caranya, duduk tegak lalu angkat kedua tangan lurus ke atas dengan kedua telapak tangan saling berkaitan. Miringkan tubuh ke arah kiri dan kanan secara perlahan untuk melakukan peregangan otot bagian punggung.

• Middle Back Stretch Gerakan ini merupakan latihan yang baik untuk melatih bahu dan lengan secara bersamaan, sehingga terhindar dari kram atau kesemutan. Caranya, duduk tegak, pegang siku kiri dengan tangan kanan, lalu gerakkan dan dorong siku kiri ke arah pundak kanan. Tahan selama 5 detik dan ulangi untuk siku sebelah kanan.

• Back And Leg Curl Untuk meregangkan otot lutut dan paha Anda bisa melakukan gerakan ini. Caranya, saat duduk di kursi, pegang kaki kanan di bagian depan betis, lalu angkat kaki tersebut sembari ditekuk. Posisikan tubuh sedikit membungkuk ke arah depan dan dekatkan hidung ke arah lutut. Nah, jadi tidak ada lagi alasan bagi Anda untuk tidak berolahraga karena sibuk. Lakukan ge rak an tersebut di sela aktifitas Anda dan rasakan per ubahannya.

INSPIRATIF

GURU BESAR INFRASTRUKTUR INDONESIA: PROF. DR. Ir.

WIRATMAN WANGSADINATA

ak pernah puas belajar dan berkarya adalah kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan sosok Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata. Lahir di Jakarta tahun 1935 dan lulus sebagai Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1960. Setelah lulus dari ITB, dia langsung menjadi tenaga pengajar di Jurusan Teknik Sipil ITB sambil mengambil gelar Doktor. Gelar tersebut diperolehnya tahun 1992 dalam bidang Rekayasa Struktur dengan predikat Cum Laude. Pada 1995 sampai 2004, dia menjadi Guru Besar di Jurusan Teknik Sipil ITB dan sekaligus menjadi Guru Besar Emeritus di Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara sejak tahun 2005. Wiratman kemudian diangkat menjadi anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dari tahun 2003 sampai tahun 2006.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

INSPIRATIF

Sebagai salah satu putra terbaik bangsa, karyanya tersebar di hampir penjuru bumi pertiwi, khususnya di bidang infrastruktur, kontruksi, engineering, dan kewirausahaan. Wiratman mulai mengembangkanÂ kariernya sebagai Insinyur Perencana dalam pembangunan jalan-jalan dan jembatan sejak tahun 1960 sampai tahun 1965. Dedikasinya yang tinggi terhadap bangsa dibuktikan melalui karyakaryanya, antara lain Gedung Wisma Nusantara, Wisma Dharmala, Bakrie Tower dan Duku Atas Tunnel di Jakarta, Jembatan Ampera di Palembang, Jembatan Rajamandala di Bandung, Restorasi Candi Borobudur di Magelang, serta Keuliling Dam di Aceh. Tak ketinggalan pula rancangannya untuk Hotel Four Seasons Residential Apartments, Mal Ciputra, dan Hotel Aryaduta. Penyuka Fisika dan Matematika ini juga merancang Pembangkit Listrik Tenaga Air Mrica, Banjarnegara, PLTA Merangin, PLTA Kusan, Pembangkit Gresik, Telecommunication Tower, dan

KREDIBEL edisi 7 | 2016

Menara Jakarta yang rencananya akan menjadi menara tertinggi di dunia dengan ketinggian 558 meter. Sebagai pendiri dan direktur utama PT. Wiratman & Associates Multidisiplinary Consultant, dia turut andil dalam perencanaan dan supervisi ribuan proyek konstruksi, mulai dari jembatan, bendungan, jalan, hingga gedung-gedung tinggi. Dengan keahlian yang sangat multidisipliner, Wiratman pantas menyandang gelar: ahli beton, ahli gempa, ahli jembatan, dan ahli gedung tinggi. Predikat yang tidak sembarang orang mampu meraihnya. Selama ini, dia pun telah menulis lebih dari 200 makalah teknik yang dipresentasikan dalam berbagai konferensi nasional maupun internasional. Puluhan penghargaan yang mengapresiasi kerja keras dan inovasinya menambah sederet prestasi yang dimilikinya. Wiratman telah mendapatkan sekitar empat belas penghargaan baik nasional maupun internasional atas jasa-jasanya. Sebut saja penghargaan karya konstruksi 2003, penghargaan Adhicipta Rekayasa untuk Teknik Sipil dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), ASEAN Achievement Award dari ASEAN Forum, dan penghargaan lainnya.

INSPIRATIF

Proyek restorasi Candi Borobudur yang menjadi cikal bakal Balai Konservasi Borobudur, terlaksana pada 1973 sampai 1983.

Dia juga memegang paten dalam pembuatan terowongan Sistem Antareja. Sertifikat Insinyur Profesional Utama (IPU) dari PII dan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) telah pula disandangnya. Wiratman adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah perjalanan bangsa, termasuk ketika Presiden RI yang pertama, Ir. Soekarno mencanangkan proyek nation and character building dengan mempercepat pembangunan kota modern dan proyek-proyek mercusuar agar rakyat Indonesia memiliki harga diri dan kebanggaan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dia juga ditunjuk menjadi konsultan pada Proyek Pemugaran Candi Borobudur yang disponsori oleh UNESCO pada 1973 sampai tahun 1983. Dalam proyek tersebut, Wiratman melakukan perhitungan secara cermat untuk penataan candi

agar tetap tahan gempa hingga ratusan tahun. Dia juga melengkapi dengan perhitungan tingkattingkat risiko gempa di lokasi Candi Borobudur yang didasarkan pada hasil Probabilistic Seismic Hazard Analysis berdasarkan data statistik kegempaan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dari sumber-sumber gempa dalam radius 500 km dari lokasi Candi. Wiratman memang memiliki peran sangat penÂ ting dalam menghadirkan Ilmu Teknik Gempa di Indonesia. Dia juga merupakan orang yang pertama kali memasukkan pengaruh gempa dalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia sebagai faktor mutlak dalam perencanaan gedung tinggi. Pelajaran formal mengenai teknik gempa perÂ tama kali diperoleh Wiratman pada 1969, saat dia ditugaskan Kementerian PU untuk mengikuti teaching seminar di Skopje, Yugoslavia dengan tema

KREDIBEL edisi 7 | 2016

INSPIRATIF

Inter-regional Seminar on Low Cost Construction Resistant to Earthquakes and Hurricanes. Berbekal tiga tahun pengalaman terlibat dalam pembangunan Wisma Nusantara, sebagai seorang dosen Teknik Sipil, Wiratman kemudian mengusulkan kepada ketua Jurusan Teknik Sipil ITB yang pada masa itu dijabat Ir. Kadarman Harsokusumo agar Jurusan Teknik Sipil ITB mengadakan mata kuliah Teknik Gempa. Hal tersebut dipandangnya perlu dilakukan di Indonesia, khususnya di ITB mengingat kondisi geografis Indonesia yang berada di atas empat lempeng tektonik aktif, yaitu Indo Australia, Pasifik, Eurasia, dan Filipina yang menyebabkan frekuensi terjadinya bencana gempa sangat tinggi.

Wiratman merupakan orang yang pertama kali memasukkan pengaruh gempa dalam Peraturan Beton Bertulang Indonesia sebagai faktor mutlak dalam perencanaan gedung tinggi. Berbekal keahlian dalam ilmu beton dan teknik gempa, Wiratman terlibat dalam pembangunan berbagai proyek monumental pertama di Indonesia, khususnya gedung bertingkat banyak ataupun tinggi. Pengetahuan Wiratman dalam merencanakan gedung tinggi diperolehnya dari pengalaman memeriksa pekerjaan perencanaan para insinyur Jepang. Pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 70an, Jakarta sedang giat-giatnya membangun. Ali Sadikin, gubernur saat itu membentuk Tim Penasihat Arsitektur Kota (TPAK), Tim Penasihat Konstruksi Bangunan (TPKB) dan Tim Penasihat Instalasi Bangunan (TPIB). Tim-tim tersebut ditempatkan di bawah Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (sekarang Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan) tempat Wiratman dipilih sebagai Wakil Ketua Tim Penasehat Konstruksi Bangunan. Wiratman banyak mengembangkan dan menerapkan ilmunya antara lain dengan menemukan

KREDIBEL edisi 7 | 2016

teori baru yang menyederhanakan analisis struktur gedung tinggi terhadap pengaruh seperti struktur gedung ATD Plaza, memperkenalkan soldier piles untuk pertama kalinya pada pembangunan basement di Gedung Niaga Tower, dan penggunaan beton pratekan di Wisma Dharmala juga pracetak di Niaga Tower hingga inovasi struktur pada dinding berliuk di Jakarta Bakrie Tower. Karirnya sebagai ahli jembatan dimulai sejak tahun 1960. Karya-karya jembatan dan jalannya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Keterlibatannya dalam proyek jembatan dan jalan ditekuninya sejak dia lulus ITB. Setelah itu, dia terlibat sebagai ahli dalam merencanakan sejumlah jalan dan jembatan di seluruh Indonesia seperti Jembatan Ciliwung di Jl. MT Haryono yang merupakan bagian dari proyek Asian Games, jalan dan jembatan dari Cawang ke Semanggi, Jembatan Way Lela di Ambon, Maluku. Pada tahunâ&#x20AC;&#x201C;tahun berikutnya, Wiratman masih terlibat di berbagai proyek pembangunan jembatan, di tengah kesibukannya dalam proyek-proyek yang membutuhkan keahliannya di bidang beton, gempa, dan gedung tinggi. Beberapa di antaranya yaitu, Jembatan Ancol pada ruas jalan tol Tanjung PriokPluit yang dibangun tahun 1994 dan Jembatan Rajamandala tahun 1995. Terkait keahlian di bidang jembatan, Wiratman masih menyimpan impian terbesarnya, yaitu membangun Jembatan Selat Sunda. Jembatan yang ditaksir bernilai ratusan triliun ini akan membentang sepanjang 29 km dari Anyer hingga Bakauheuni, yang akan terdiri dari dua jembatan gantung ultra panjang, masing-masing dengan bentang tengah 2.200 meter dan bentang samping 800 meter, sisanya merupakan jembatan beton. Jembatan Selat Sunda merupakan pengembangan dari konsep Tri Nusa Bima Sakti yang dicetuskan Profesor Sedyatmo di ITB dalam suatu orasi ilmiah tahun 60-an. Melalui konsep ini, Sedyatmo bermimpi menjadikan Jawa, Sumatera, dan Bali sebagai kesatuan ekonomi di masa depan, walau tampaknya proyek ini sudah dibatalkan oleh Pemerintahan Jokowi dengan alasan bertentangan dengan visi kemaritiman.

Refleksi

Utang Budi: Berbuatlah yang Terbaik Oleh: Herry Nurdi

Sering kali kita mendengar, utang yang tak terbalaskan. Betapa pun besar nilai yang sudah diberikan, utang ini tetap tak tertutupi. Namanya utang budi.

bu menjadi kata yang paling banyak disebut dalam perkara ini. Utang kita kepada ibunda, dalam bentuk utang budi, tak akan pernah selesai kita cukupi. Meski sebenarnya ibunda, tak akan pernah menganggap apa yang dilakukannya adalah budi yang harus dibalas oleh anaknya. Utang budi yang sering kita abaikan adalah utang budi kita pada tanah air, pada bangsa negara, pada masyarakat, pada semua yang berjasa tanpa tanda. Tanah air, bumi tempat kita berpijak, langit yang menaungi, udara yang kita hirup sehari-hari, adalah budi alam yang tak pernah terbalaskan.Â Dalai Lama suatu ketika pernah berkata, â&#x20AC;&#x153;Kebahagiaan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Dia ada yang mengusahakan atau kita mendapatkan sesuatu yang diusahakan orang.â&#x20AC;? Kalau kita selamat di perjalanan, saat mengendarai kendaraan, itu bukan saja karena kita berhati-hati, tapi juga karena ada orang lain berhati-hati pula. Karena itu, kita kerap marah ketika ada seseorang serampangan mengendarai kendaraan, karena bisa saja menimbulkan kecelakaan pada orang yang telah berhati-hati. Maka

KREDIBEL edisi 7 | 2016

Refleksi

cara kita membalas budi pada para budiman yang telah berhati-hati adalah dengan cara berhati-hati pula. Our happiness are not ready-made, its from our and others action. Kita berutang budi pada tanah, air, laut, dan udara. Dan kita nyaris lupa membayar budinya. Tanah, air, laut, dan udara, bukan sesuatu yang kita miliki, tapi semuanya adalah sesuatu yang harus kita wariskan. Cara dan budi baik yang harus kita lakukan adalah menjaganya, merawat, dan meneruskan. Perdana menteri yang pernah dimiliki Indonesia, Mohammad Natsir pernah berkata, tentang utang budi dan balas budi. Bukan dalam konteks sesuatu yang harus dikerjakan agar seseorang menjadi berutang. Tapi sesuatu yang dikerjakan, agar semua menikmati dan saling mewariskan. â&#x20AC;&#x153;Andai semua orang menanam benih tanpa harus berharap kapan akan menuai, setiap tahun kita akan panen raya.â&#x20AC;? Jika semua orang berlomba-lomba memberikan yang terbaik dari yang bisa dilakukannya, hasil yang terbaik akan melimpah di semua lini kehidupan kita. Dan hasil-hasil yang baik ini, akan terus bertambah dan menjadi warisan serta â&#x20AC;&#x153;dana abadiâ&#x20AC;? untuk umat manusia. Thailand sudah menetapkan sebuah tagline untuk negaranya dengan slogan, The Kitchen of the World. Artinya, Thailand akan menjadi dapur dunia tempat semua makanan berasal dan didistribusikan. Dan kurang lebih Thailand cukup berhasil, karena negara ini menjadi negara pemasok beras terbesar di dunia.Â Malaysia menetapkan dirinya sebagai The Truly Asia. Negara ini mengemas diri menjadi wajah dan cermin tentang Asia yang sesungguhnya. Maka tak heran jika Malaysia menikmati jumlah wisatawan yang jauh lebih besar dari Indonesia. Malaysia mencatat lebih dari 25 juta wisatawan dunia berkunjung ke negaranya, tiga kali lipat dari jumlah yang mampu diraih Indonesia. Kenapa? Karena Malaysia berupaya membalas budi alam yang mereka miliki dengan menampilkan sebaikbaiknya usaha. Bahkan, kode penerbangan yang dimiliki oleh Malaysia Air dengan dua huruf MH, mereka terjemahkan dengan Malaysia Hospitality. Sementara China pernah memakai kalimat, China Dreams! Kini seluruh dunia mengetahui, China benar-benar hendak mewujudkan mimpi-mimpinya. Terlalu banyak utang budi kita pada Indonesia. Terlalu besar budi baik Indonesia untuk kita. Bukan pada pemerintahan dan rezim kita membayarnya. Tapi kepada manusia-manusia Indonesia kita harus mencicil kredit yang tak pernah surut dengan cara berbuat terbaik di dalamnya. Pada tanah air dan tumpah darah kita harus memberikan balas budi yang paling prima. Sebagai manusia Indonesia. Sebagai orang-orang yang tahu utang budi dan balas jasa. Indonesia tidak pernah menghitung apa yang diberikan untuk kita sebagai utang yang harus dibayar. Tapi, kita yang harus mengerti, budi baik yang kita lakukan adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Untuk masa depan. Untuk mereka yang kelak akan mengingat nama orang-orang tuanya dengan buncah bangga di dada dan jiwa.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

RESENSI FILM

a t s e m e S h i a er M a d n a n A Mimpi MARS, sebuah Film produksi Multi Buana Kreasindo dan bekerja sama dengan Leica Production mengisahkan tentang perjuangan seorang ibu bernama Tupon dalam membesarkan anak perempuannya, Sekar Palupi, di tengah keterbatasan yang ia miliki. Film ini berlatar belakang kehidupan keras yang penuh derita di Gunung Kidul. Meski buta huruf, Tupon sang ibu selalu me na namkan arti pentingnya pendidikan kepada anak perempuannya, Palupi. Dia ingin anak perem puannya sukses dan menjadi bintang yang ber sinar paling terang pada malam hari, mengalahkan cahaya bintang yang lain di sekitarnya. Sang ibu menyebutnya Lintang Lantip yaitu sebutan lain dari Planet Mars. Tiap kali melongok langit itu, Palupi yang masih kecil selalu merengek minta diajak ke Lintang Lantip. “Aku mau ke Lintang Lantip, Mbok.” Setiap kali pula Tupon menjawab, jika Palupi mau ke sana caranya adalah dengan sekolah yang rajin. Film inspiratif dan mengedepankan pendidikan ini juga mengingatkan kita akan perjuangan serta pengorbanan ibu yang senantiasa mengupayakan hal terbaik untuk buah hatinya. Selain di Indonesia, Film Mars juga mengambil lokasi syuting di Perpustakaan Bodleian, yang berlokasi di Broad Street, Oxford-London. Perpus takaan ini pernah menjadi tempat syuting film Harry Potter

untuk Hoghwatrs Interior, bagian dalam Sekolah Hogwarts. Gedung perpustakaan ini dibangun tahun 1602. Film yang tayang pada 5 Mei 2016 ini didukung aktor dan aktris, seperti Kinaryosih, Acha Septriasa, Jajang C. Noor, dan Teuku Rifnu Wikana. “Film ini diharapkan mampu memberikan hiburan sekaligus edukasi untuk masyarakat Indonesia,” kata Andy Shafik Produser Film Mars. Film nasional semacam ini layak diberikan dukungan, sehingga Anda wajib meluangkan waktu untuk menontonnya. Judul Movie : MARS Tayang : 04 Mei 2016 Genre : Drama Sutradara : Sahrul Gibran Produksi : Multi Buana Kreasindo Penulis : John DeRantau Rating : R 13+ Durasi : - minutes Casts : Kinaryosih, Acha septriasa, Chelsea, Jajang C. Noor, Teuku Rifnu Wikana

KREDIBEL edisi 7 | 2016

RESENSI BUKU

PULANG Penulis Tebal Penerbit Harga

: Tere Liye : 404 Halaman : Republika : Rp71.500,-

“Aku tahu sekarang, lebih banyak luka di hati bapakku dibanding di tubuhnya. Juga mamakku, lebih banyak tangis di hati Mamak dibanding di matanya.” Sebuah kisah tentang perjalanan pulang, melalui pertarungan demi pertarungan, untuk memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit. Novel beralur maju mundur ini terus mengajak pembaca menikmati keseruan cerita. Pertarungan demi pertarungan yang mengesankan. Juga perihal ekspansi Keluarga Tong yang perlahan merangkak naik level dari penguasa shadow economy tingkat provinsi menjadi penguasa shadow economy nasional bahkan internasional. Selalu ada intrik menarik di dalamnya. Hingga di satu titik, saat Keluarga Tong di puncak kejayaan, pengkhianat muncul. Siapakah pengkhianat itu? Berhasilkah ia melumat kekuasaan Keluarga Tong? Lalu, apa maksud “pulang” dalam novel ini? Temukan jawab an nya dalam novel apik karya penulis non fiksi yang telah terbukti kepiawaiannya mengaduk-aduk emosi pembaca, Tere Liye.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

#88 Love Life vol. 2 Penulis : Diana Rikasari Ilustrator : Dinda Puspitasari Tebal : 140 Halaman Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama Harga : Rp88.000,-

Fashion blogger sekaligus celebgram (celebrity instagram) ini sebelumnya telah menuangkan kar ya tulisnya lewat judul serupa, #88 Love Life Vol. 1. Kali ini, Diana kembali mencoba mengulang kesuksesannya lewat buku dengan membuat quotes yang semakin banyak dan menarik dibandingkan buku #88 Love Life yang pertama. Ilustrasinya pun menarik perhatian pembacanya dengan warna-warna yang cerah cenderung feminim. Buku yang berwarna pink tua ini ternyata tidak hanya memuat quotes yang happy saja, tetapi juga menampilkan quotes untuk mengatasi kesedihan, kegagalan, kekhawatiran, dan perubahan dalam hidup seperti yang tertulis di belakang buku ini:

“consisting of 88 quotes and stories on love and life, this book offers a happy approach on overcoming sadness, failures, worries and changes in life — all written in a light and easy manner. expect more good energy and more eye-pleasing illustrations that will brighten up your mind and day. the goal of this book? to make you smile”.

RESENSI BUKU

Grow Your Sales! Wow Your Service

Pada akhir 2015, secara resmi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan. Banyak di antara kita yang masih bingung dan merasa terancam pada perubahan terbaru ini. Lalu, bagaimana sikap Anda? Bila dicermati, sebenarnya masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan. Hanya marketeers (pemasar) yang cerdas dalam mengamati situasi, berpikir dengan cermat, dan berani mengambil tindakanlah yang dapat memanfaatkan momentum. Dalam buku ini, pembahasan terbagi menjadi tiga bagian Penulis : Hermawan utama. Pertama adalah WHY yang membahas tren yang berlaku Kartajaya di masyarakat, yaitu Online-Style-H2H. Kedua adalah WHAT yang Tebal : 270 Halaman membahas mentalitas yang perlu dimiliki seorang marketeers Penerbit : Gramedia yaitu entrepreneurship, creativity, dan productivity. Terakhir adalah Pustaka Utama HOW yang merupakan cara menghadapinya. Bagian ini terbagi Harga : Rp78.000,menjadi dua bagian besar, yaitu Grow Your Sales dan WOW Your Service. Semua ini agar marketeers menjadi semakin WOW!

Rudy,

Kisah Masa Muda Sang Visioner Rudy adalah buku biografi perjalanan hidup Presiden RI ketiga, BJ Habibie pada masa mudanya. Tak banyak yang tahu jika sebenarnya BJ Habibie (yang akrab dengan panggilan Rudy) mengalami ketakutan dan trauma tersendiri terhadap pesawat. Buku ini juga mengangkat peran seorang ibu dalam membentuk Rudy menjadi BJ Habibie yang dengan penuh keyakinan mengejar impiannya ke Jerman, walau banyak kendala yang Penulis : Gina S. Noer : 262 Halaman dihadapi saat itu. Tebal Di usianya Penerbit : Bentang & yang belia, BJ THC Mandiri Habibie juga ter Harga : Rp68.000,-

nyata mengalami bul lyng berkaitan dengan fisiknya. Diungkapkan pula di buku ini nama wanita yang pernah dekat dengan beliau selain Ibu Ainun. Wanita ini pernah mengisi harihari BJ Habibie muda di Jerman. Layaknya remaja kebanyakan, BJ Habibie juga ternyata suka jahil dan melucu. Beliau juga banyak memiliki sahabat, di antaranya Ken Leharu, sahabat karibnya sejak SMA hingga Aachen, Jerman Barat. Terinspirasi dari buku ini, Rudy juga sudah ditayangkan di layar lebar dengan Hanung Bramantyo selaku sutradaranya dan Reza Rahadian yang memerankan sosok BJ Habibie.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

REGULASI

Revisi Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan peraturan terbaru pengganti Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing. Ada tiga ide mendasar mengapa Perka 14/2015 harus segera diubah. Pertama, Sistem katalogisasi secara terpusat tidak dapat mengakomodasi kebutuhan K/L/D/I yang terlalu banyak. Sentralisasi proses katalog dinilai tidak efektif mengingat semakin banyaknya produk yang harus diseleksi. Bayangkan saja, jika pemerintah daerah atau kementerian/lembaga ingin mengusulkan suatu produk ke dalam katalog, proses persetujuan proÂ dukÂ nya harus atas persetujuan LKPP. Selain itu, belum tentu produk tersebut akan dimanfaatkan di daerah atau instansi lain. Di sini, LKPP membagi katalog menjadi katalog nasional yang dikelola

KREDIBEL edisi 7 | 2016

langsung oleh LKPP, katalog daerah, untuk pemerintah daerah dan katalog sektoral untuk lingkungan kementerian/lembaga. Pemberian kewenangan kepada pemda untuk membuat katalog daerah dinilai merupakan langkah tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nantinya, pemerintah daerah yang akan menentukan produknya, termasuk juga berwenang atas proses pemilihannya, tanpa harus ada persetujuan dari LKPP. Hal itu juga berlaku untuk proses katalog sektoral. Walaupun demikian, LKPP tetap berperan meski hanya dalam lingkup pembinaan dan penayangan saja.

REGULASI

Lalu muncul pertanyaan, siapa yang menjadi aktor dalam pembuatan katalog sektoral dan katalog daerah? Jawabannya adalah ULP kementerian dan ULP pemda. ULP kementerian dan ULP pemda ber hak berperan aktif mengelola katalog karena mereka dinilai berkompeten, teruji integritasnya, dan penga lamannya pun sudah mumpuni, hanya perlu ditambah pengetahuan untuk pembuatan katalog. Dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki entitas yang sudah ada tersebut, diyakini akan jauh lebih mudah dibanding dengan harus membentuk entitas baru.

Kedua, memperjelas kriteria barang dan penye dia yang masuk dan terlibat ke dalam sistem katalog. Secara garis besar, kriteria barang/jasa yang

masuk ke dalam katalog di antaranya adalah sudah tersedia dan terkompetisikan di pasar, dibutuhkan oleh K/L/D/I dan kebutuhannya berulang. Terdapat usulan lain seperti bersifat strategis dengan mem pertimbangan pemberdayaan produk UKM dan barang yang memiliki SNI. Namun hal ini masih menjadi pembahasan di tingkat atas. Untuk kriteria penyedia, LKPP akan membaginya sesuai dengan lingkup katalog yang akan diikuti, apakah itu katalog nasional, sektoral, atau daerah.

Ketiga, adalah memerinci mengenai metode untuk pemilihan penyedia. Terdapat lima metode pemilihan yang diatur. Kelima hal tersebut, yaitu

KREDIBEL edisi 7 | 2016

REGULASI

lelang, lelang dengan negosiasi, non-lelang dengan negosiasi, non-lelang tanpa negosiasi dan Comcat. Adapun tahapan pemilihan penyedia yang bervariasi dapat dijadikan panduan untuk membuat katalog sektoral oleh pokja di kementerian/lembaga maupun katalog daerah oleh setiap pokja di masingmasing pemerintahan daerah. Terkait dengan kebutuhan akan praktik pengaÂ wasan, LKPP berencana memasukkan klausul ihwal kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-purchasing ke dalam peraturan kepala yang baru. Melalui penerbitan peraturan ini, diharapkan nantiÂ nya penyedia dapat lebih patuh pada kontrak yang telah disepakati. Selain itu, penetapan harga yang diajukan penyedia pun dapat tetap terkontrol sesuai dengan kewajaran harga pasar.

Harga Produk dan Negosiasi Prosedur pembelian produk melalui e-katalog sektoral maupun e-katalog daerah mirip dengan prosedur pembelian melalui e-katalog nasional. Hanya saja, komoditas produk yang dijual pada kedua jenis turunan e-katalog itu sangat tergantung pada kebutuhan instansi pengelola.

KREDIBEL edisi 7 | 2016

Dalam melakukan pembelian produk, fasilitas dalam e-katalog sektoral ataupun e-katalog daerah masih tetap memungkinkan K/L/D/I untuk melakukan negosiasi harga. Meskipun demikian, fitur negosiasi ini baru muncul di sistem jika suatu produk memiliki harga yang dapat dirundingkan (negotiable price). Adanya fitur negosiasi ini akan membantu konsumen dalam memastikan kewajaran harga melalui komunikasi dua arah. Selain itu, pemberian potongan harga yang terkait dengan promosi atau pembelian dalam jumlah banyak pun dapat pula difasilitasi melalui fitur ini. Di sisi lain, transaksi pengadaan melalui negosiasi harga tidak dapat diberlakukan jika suatu produk masuk dalam kategori fixed price. Walaupun bersifat fixed price, penetapan besaran harga ini sebenarnya telah melalui tahap pembedahan struktur harga, kompetisi harga, bahkan negosiasi pada saat pemilihan penyedia. Contoh produk yang memiliki harga tetap, di antaranya obat dan item yang tercantum dalam Database Competitive Catalogue.

KREY & DIBEL

BAGI ANDA YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT PBJ

KREDIBEL REDIBEL edisi 7 | 2016

KREY & DIBEL

LOG BOOK

Ilustrasi : Adjie Dwihapsoro Mau nanya... Ilustrasi kalau ingin membuat sertifikat PBJ baru Mau rusak/ nanya... karena kalau ingin hilang, lapor ke membuat siapa ya?sertifikat PBJ baru karena rusak/ hilang, lapor ke siapa ya?

Halo, Krey!

Halo, Dibel!

Log Book saja!

Halo, Dibel!

Log Book saja!

Kamu bisa saja bercanda, Bel. Log Book (Buku Kerja) itu sebuah layanan khusus para pemegang sertifikat PBJ dimana kita bisa mengajukan Kamu bisa saja bercanda, Bel. pembuatan sertifikat baru. Log Book (Buku Kerja) itu Dengan syarat harus mensebuah layanan khusus para daftar terlebih dahulu ke : pemegang sertifikat PBJ sertifikasi.lkpp.go.id/ dimana kita bisa mengajukan logbook2 pembuatan sertifikat baru. Dengan syarat harus mendaftar terlebih dahulu ke : sertifikasi.lkpp.go.id/ logbook2

Log Book? Saya ngak kenal tuh... Memang kamu kenal, Log Book? Krey? Saya ngak kenal tuh... Memang kamu kenal, Krey?

Nggak kok. Hanya bertanya saja boleh, kan?

Nggak kok. Hanya bertanya saja boleh, kan? Ow, baiklah...

Ow, baiklah...

KREDIBEL edisi 7 | 2016

LOG BOOK

: Adjie Dwihapsoro

Memangnya kamu sudah lulus ujian sertifikasi PBJ? Memangnya kamu sudah lulus ujian sertifikasi PBJ?

Kabar kembira untuk anda. Kini, sertifikat PBJ berlaku seumur hidup berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015. Bagi yang kembira belum lulus ujian Kabar untuk anda. sertifikasi, tetapPBJ semangat Kini, sertifikat berlaku meraih PBJ ya! seumursertifikat hidup berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015. Bagi yang belum lulus ujian sertifikasi, tetap semangat meraih sertifikat PBJ ya!

LKPP

KREDIBEL REDIBEL edisi 7 | 2016