Modul 1 Menerapkan prinsip dasar pengadaan by Budi Iteem

Modul 1

Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Pelatihan Pengadaan â&#x20AC;&#x201D; Tingkat Dasar

Proyek Modernisasi Pengadaan LKPP/MCA-I

Buku Pedoman Peserta Pelatihan 1

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Pelatihan Pengadaanâ&#x20AC;&#x201D;Tingkat Dasar Proyek Modernisasi Pengadaan LKPP/MCA-I Buku Petunjuk Fasilitator 2

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

DAFTAR ISI ► SELAMAT DATANG ...................................................................................................................................................................... 5 ► AGENDA MODUL .......................................................................................................................................................................... 7 ► TENTANG FASILITATOR............................................................................................................................................................... 9 ► ATURAN-ATURAN DASAR ........................................................................................................................................................ 13 ► GAMBARAN UMUM................................................................................................................................................................... 27 ► SESI 1: APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH? MENGAPA PENGADAAN PENTING? ........................................................................................................................................................................................ 41 ► SESI 2: PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ............................................................. 75 ► SESI 3: TRANSPARANSI .......................................................................................................................................................... 93 ► HARI KEDUA: PAPARKAN HAL YANG DIPELAJARI PADA HARI PERTAMA .................................................................... 113 ► SESI 4: AKUNTABILITAS......................................................................................................................................................... 117 ► SESI 5: KEADILAN................................................................................................................................................................... 141 ► HARI KETIGA: PAPARKAN HAL YANG DIPELAJARI PADA HARI KEDUA ......................................................................... 161 ► SESI 6: KOMPETISI ................................................................................................................................................................. 165 ► SESI 7: KEJUJURAN ................................................................................................................................................................ 189 ► KEGIATAN HARI PERTAMA.................................................................................................................................................... 209 ► KEGIATAN HARI KEDUA ......................................................................................................................................................... 217 ► KEGIATAN HARI KETIGA ........................................................................................................................................................ 225

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

► SELAMAT DATANG Selamat datang di Modul "Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan"! Terima kasih atas kehadiran Anda dalam pelatihan penting ini. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan suatu fungsi sektor pemerintah yang strategis dan merupakan suatu komponen dasar dalam tata kelola yang baik. Seperti negara-negara lain, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini diterapkan di Indonesia sangat rentan terhadap kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan kebocoran dana yang signifikan dan penurunan kualitas barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa. Proyek Modernisasi Pengadaan dirancang dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam melakukan penghematan pengeluaran pemerintah secara signifikan dengan tidak mengurangi - atau dengan meningkatkan - kualitas barang dan jasa yang diperoleh dari proses pengadaan. Proyek ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membangun jenjang karir bagi para pegawai negeri sipil bidang pengadaan, menciptakan peran dan struktur institusional yang memberikan kewenangan yang memadai bagi para profesional pengadaan untuk mengimplementasikan praktik pengadaan yang baik, dan memperkuat pengendalian seperti audit pengadaan dan keuangan untuk memastikan adanya peningkatan kinerja institusional. Modul ini dibagi ke dalam sesi-sesi pelatihan yang diadakan selama tiga hari; namun, lama pelatihan per hari dan per sesi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Modul ini diberikan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa:  Pembelajaran bersifat mandiri  Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan langsung dan sangat partisipatif  Pembelajaran dilakukan berdasarkan pengalaman (peserta pelatihan dan fasilitator saling belajar dari pengalaman satu sama lain)  Pelatihan mengalokasikan waktu untuk refleksi dan pemberian umpan balik yang bersifat korektif  Suasana saling menghormati tercipta antara fasilitator dan para peserta pelatihan Buku panduan ini disusun berdasarkan agenda harian pelatihan. Setiap bagian dimulai dengan pengenalan topik secara umum. Buku panduan ini juga menunjukkan perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap sesi pelatihan dan materi serta persiapan yang dibutuhkan.

► TUJUAN MODUL Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Anda akan dapat:   



Mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah dan menyebutkan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah Menyebutkan dan mendefinisikan lima prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah dan membahas pentingnya prinsip-prinsip tersebut Mengetahui dan memahami bagaimana menerapkan lima prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah (Transparansi, Akuntabilitas, Keadilan, Kompetisi, dan Kejujuran) dalam seluruh proses pengadaan Memahami pentingnya dan manfaat menerapkan prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah untuk membimbing pengelola pengadaan dalam pengambilan keputusan, dan penggunaan diskresi dan pertimbangan dalam proses pengadaan.

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

► AGENDA MODUL HARI PERTAMA Waktu

Topik

09:00 – 09:20

General Introduction and Facilitator Introductions - Gambaran Umum Tujuan Modul

09:20 – 10:15

Icebreaker - Memberi nama kelompok dan kegiatan membuat logo

10:15 – 10:30

Pengukuran Pengetahuan Pra Pelatihan

10:30 – 10:45

Rehat

10:45 – 11:05

Slide Gambaran Umum Program SDM MCA-I

11:05 – 12:00

Sesi 1: Apa yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa? Mengapa pengadaan penting?

12:00 – 13:00

Ishoma

13:00 – 13:15

Latihan Praktis - Menyebutkan Kata

13:15 – 13:45

Kegiatan - Mendesain baju kaus "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah.…"

13:45 – 14:30

Sesi 2: Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah

14:30 – 15:00

Kegiatan Praktis: Prinsip-prinsip pengadaan serta per-UU-an yang mendukungnya

15:00 – 15:15

Rehat

15:15 – 15:45

Sesi 3: Transparansi

15:45 – 16:15

Studi Kasus: Transparansi - Printer Plotter

16:15 – 16:30

Rangkuman & Foto Bersama

HARI KEDUA Waktu

Topik

09:00 – 09:10

Sambutan

09:10 – 09:40

Peserta membahas, merangkum dan memaparkan apa yang dipelajari pada hari pertama

09:40 – 10:30

Sesi 4: Akuntabilitas

10:30 – 10:45

Rehat

10:45 – 11:30

Studi Kasus: Akuntabilitas - Analisis Dampak Lingkungan

11:30 – 12:00

Curah Pendapat - Penerapan Akuntabilitas

12:00 – 13:00

Ishoma

13:00 – 13:45

Sesi 5: Keadilan

13:45 – 14:45

Latihan Praktis: Studi Kasus Keadilan dan Latihan Berbasis Skenario

14:45 – 15:00

Rehat

15:00 – 16:00

Rangkuman Hari Kedua Sesi Tanya Jawab

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

HARI KETIGA Waktu

Topik

09:00 – 09:10

Sambutan

09:10 – 09:40

Peserta membahas, merangkum dan memaparkan apa yang dipelajari pada hari kedua

09:40 – 10:40

Sesi 6: Kompetisi

10:40 – 10:55

Rehat

10:55 – 11:40

Studi Kasus: Kompetisi - Kementerian Kesehatan

11:40 – 13:15

Ishoma

13:15 – 13:35

Kegiatan - Prinsip apakah saya?

13:35 – 14:05

Sesi 7: Kejujuran

14:05 – 14:20

Rehat

14:20 – 14:50

Studi Kasus: Kejujuran - Instalasi Pengolahan Air

14:50 – 15:30

Kegiatan Uji Pengetahuan Interaktif - Kuis "Jeopardy"

15:30 – 15:45

Pengukuran Pengetahuan Pasca Pelatihan

15:45 – 16:30

Rangkuman - Kegiatan " Apabila Anda adalah Raja untuk Satu Hari" Penutup, Evaluasi Modul

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

â&#x2013;ş TENTANG FASILITATOR Kelompok Satu

MUHAMMAD NUR YAHYA Muhammad Nur Yahya memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa, Auditor, Konsultan Pajak, Penilai Properti & Bisnis dan Ahli Pelaporan Keberlanjutan, pada Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Pulik, Kantor Konsultan Pajak, Perusahaan Konsultan Manajemen & Pembangunan dan Proyek berskala Nasional dan Internasional. Sebagai Instruktur Pelatihan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar & Menengah dari LKPP dan pemegang International Certificate in Supply Chain Management dari ITC-WTO, Muhammad Nur Yahya berpengalaman dalam memberikan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan bagi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten. Muhammad Nur Yahya memiliki beberapa sertifikasi profesi serta menjadi anggota dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

MELISSA VANNOCKER Mellisa Vannocker telah bekerja untuk Pemerintah Federal Amerika Serikat selama 10 tahun sebagai contracting specialist dan senior consultant di sektor pemerintah dan swasta. Ia pernah bekerja di Departemen Pertahanan dan Organisasi Medis Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengelola pengadaan dan kontrak untuk Penelitian dan Pengembangan, Peralatan dan Jasa Medis, serta C4I (Command, Control, Computers, Communication dan Intelligence). Keahliannya mencakup bidang manajemen kontrak, pengadaan dan akuisisi.

Mellisa Vannocker telah memberikan bantuan penuh dalam seluruh proses akuisisi untuk pengadaan dengan nilai lebih dari 100 juta dollar. Ia bertanggung jawab untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri, Strategi dan Rencana Akuisisi, Pernyataan Kerja, Hari Industri, Petunjuk untuk Penawar, dan Kriteria Evaluasi. Selain itu, ia telah menuntaskan sekitar 50 pengadaan yang mencakup Riset Pasar, Dokumen Pengadaan, Analisis Harga, Negosiasi, serta Syarat dan Ketentuan. Ia telah berhasil mengelola lebih dari 100 kontrak Federal dengan nilai pengadaan yang beragam, mulai dari pengadaan sederhana hingga pengadaan yang bernilai 400 juta Dollar. 9

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kelompok Dua

MUHAMAD IDE AMBARDI Muhamad Ide Ambardi memiliki pengalaman kerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama lebih dari 9 tahun. Ia pernah bekerja sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ia juga pernah bekerja di Airnav Indonesia sebagai Senior Procurement Analyst. Sebelumnya, Ia juga berpengalaman sebagai Pelatih dalam Pelatihan Anti Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa di KPK dan Instruktur dalam Pelatihan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar di LKPP. Muhamad Ide Ambardi memiliki pengetahuan praktis tentang cara mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanpa korupsi. Ia juga turut andil dalam memberikan bantuan bagi unit layanan pengadaan di KPK untuk mendapatkan penghargaan National Procurement Award 2014 from LKPP for Pioneer Permanent of PSU Institutional and Human Resources.

KEITH FAWCETT Ketih Fawcett memiliki pengalaman bekerja lebih dari 17 tahun di bidang akuisisi dan kontrak pengadaan untuk Pemerintah Federal Amerika Serikat. Ia pernah memberikan pelatihan tentang kontrak dan keuangan di Harvard Business School, Pemerintah Federal Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Tiongkok. Ia juga memberikan pelatihan pada Kongres Dunia National Contract Management Association. Ketih Fawcet pernah terlibat dalam seluruh proses akuisisi untuk pekerjaan pengadaan dengan nilai sekitar 500 juta dollar. Dukungan yang ia berikan mencakup penyusunan Dokumen Permintaan Informasi, Dokumen Riset Pasar, Harga Perkiraan Sendiri, Strategi dan Rencana Akuisisi, Performance Work Statement (PWS), Rencana Penjaminan dan Pengawasan Mutu (Quality Assurance and Surveillance Plan/QASP), Petunjuk untuk Penawar, Kriteria Evaluasi, Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan bagian-bagian dalam Uniform Contract Format lainnya.

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kelompok Tiga

ARIEF HIDAJAT Arief Hidajat berpengalaman lebih dari 18 tahun di bidang manajemen rantai pasokan atau supply chain management dan 8 tahun daripadanya, ia menjalankan fungsi pengadaan di berbagai perusahaan multinasional mulai dari pelayaran internasional, freight forwarder, pabrikan kimia, pertambangan emas dan pabrikator gas dan minyak. Ia memiliki keahlian dalam membuat SOP, prosedur, menjalankan fungsi strategi pengadaan atau strategic sourcing methodology (SSM) dan administrasi kontrak payung.

Arief Hidajat pernah menjadi bagian dalam proyek pembuatan sistem konveyor batubara, konstruksi tambang emas, pemipaan dan menara mooring Exxon Mobile. Ia juga pernah menghadiri pelatihan pengangkutan internasional di Bangkok dan pelatihan metodologi strategi pengadaan di Shanghai.

SCOTT CALDWELL Scott Caldwell memiliki pengalaman kerja lebih dari sepuluh (10) tahun di bidang akuisisi dan kontrak pengadaan untuk Pemerintah Federal Amerika Serikat. Ia pernah memberikan dukungan strategic sourcing dan peningkatan pengadaan untuk pekerjaan pengadaan senilai 1,1 miliar Dollar. Dukungan ini berupa penyusunan paket pengadaan lengkap, dokumen due diligence dan riset pasar, independent government cost estimates (IGCE), analisis ekonomi, kepatuhan integritas pengadaan, laporan strategic sourcing, dan peningkatan organisasi. Scott Caldwell telah berhasil mengembangkan dan mengelola lebih dari 100 kontrak dan pengadaan untuk Pemerintah Federal â&#x20AC;&#x201C; dari pengadaan sederhana hingga pengadaan yang bernilai 1,5 miliar Dollar. Pengalamannya yang luas dalam hal kontrak mencakup bidang Teknologi Informasi (TI), sistem utama, konstruksi dan jasa di tingkat pemerintah federal, negara bagian dan daerah. Ia juga memiliki pengalaman luas dalam mengembangkan dokumen analisis business case untuk mendukung pengadaan dengan memanfaatkan informasi kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh melalui analisis biaya dan manfaat (cost benefit analysis).

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

► ATURAN-ATURAN DASAR Kami sangat senang Anda telah bergabung dengan kami dalam pelatihan ini. Perkenankan para instruktur untuk memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dari modul ini, dan memberikan informasi administratif.

1. Untuk mendapatkan sertifikat pelatihan, Anda harus: 

Memastikan untuk menandatangani daftar hadir setiap hari



Menghadiri semua sesi, tiba dan kembali dari rehat tepat waktu



Berpartisipasi dalam semua kegiatan pelatihan



Menyelesaikan Pengukuran Pengetahuan Pra dan Pasca Pelatihan



Mengisi Formulir Evaluasi Pelatihan

2. Semua peserta yang menghadiri semua sesi, terlibat, dan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan akan dinyatakan lulus 3. Hormati peserta lain dan para fasilitator 4. Ingat, kita hadir di sini untuk mempelajari keahlian dan cara “BERPIKIR” baru tentang pengadaan. Jadi bukalah pikiran Anda dan pusatkan perhatian pada bagaimana kita dapat membuat pengadaan barang/jasa menjadi lebih baik 5. Yang terpenting adalah nikmati pelatihan dan SELAMAT BELAJAR.

HARAP MATIKAN DERING TELEPON GENGGAM ANDA

Pelatihan Pengadaan – Tingkat Dasar

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 1

SELAMAT DATANG DI MODUL 1 Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Pelatihan Pengadaanâ&#x20AC;&#x201D;Tingkat Dasar

Proyek Modernisasi Pengadaan LKPP/MCA-I Pengembangan Sumber Daya Manusia

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ______________________________________________

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 2

Sambutan

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 3

Aturan Pelatihan 1.

Untuk mendapatkan sertifikat pelatihan Anda harus: • • • • •

Memastikan kehadiran Anda setiap hari Menghadiri semua sesi, datang dan kembali dari rehat tepat waktu Berpartisipasi dalam semua kegiatan pelatihan Menyelesaikan Pengukuran Pengetahuan Pra- dan Pasca-Pelatihan Melengkapi Lembar Evaluasi Pelatihan

Setiap peserta yang menghadiri semua sesi, terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan layak mendapat sertifikat

Tunjukan rasa hormat kepada sesama peserta dan fasilitator pelatihan

Ingat, kita hadir di sini untuk mempelajari keahlian dan cara “BERPIKIR” baru tentang pengadaan. Jadi bukalah pikiran Anda dan pusatkan perhatian pada bagaimana bersama-sama kita menjadikan pengadaan barang/jasa lebih baik

Yang terpenting adalah nikmati pelatihan ini dan selamat belajar!

Perhatikan tempat-tempat untuk merokok

Harap matikan dering telefon genggam Anda

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 4

Tujuan Pelatihan - Modul Di akhir pelatihan ini Anda akan dapat: â&#x20AC;˘

Mendefinisikan dan menyatakan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah

â&#x20AC;˘

Mengidentifikasi dan mendefinisikan kelima prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah dan membahas pentingnya kelima prinsip tersebut

â&#x20AC;˘

Mengetahui dan memahami cara menerapkan lima prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah (Transparansi, Akuntabilitas, Keadilan, Kompetisi, dan Kejujuran) dalam proses pengadaan

â&#x20AC;˘

Mengenali pentingnya dan manfaat prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah untuk membimbing pengelola pengadaan dalam pengambilan keputusan serta penggunaan diskresi dan penilaian dalam proses pengadaan barang/jasa

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 5

Agenda â&#x20AC;&#x201C; HARI PERTAMA

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 6

Agenda â&#x20AC;&#x201C; HARI KEDUA

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 7

Agenda â&#x20AC;&#x201C; HARI KETIGA

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 8

Perkenalan Fasilitator

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 9

Kegiatan Interaktif No. 1-0-1 Menamai Kelompok dan Menciptakan Logo

Lihat buku kegiatan pada bagian akhir buku pedoman ini

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 10

Pengukuran Pengetahuan Pra-Pelatihan

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 11

REHAT

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

â&#x2013;º GAMBARAN UMUM

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Sesi 1

Apa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Mengapa Pengadaan Penting?

Pelatihan Pengadaan â&#x20AC;&#x201C; Tingkat Dasar

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

► SESI 1: APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH? MENGAPA PENGADAAN PENTING? TUJUAN Di akhir sesi ini Anda akan dapat: 

Mendefinisikan pengadaan



Mengetahui dan memahami tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah



Mengenali peran dan tanggung jawab pengelola pengadaan



Mengidentifikasi para pemangku kepentingan serta kepentingan dan pengaruh mereka terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah



Membedakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan swasta



Menyatakan dampak pengadaan terhadap perekonomian

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH? Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah: 

proses untuk mendapatkan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa



untuk memenuhi kebutuhan masyarakat



atas nama pemerintah atau pemerintah



dengan menggunakan dana publik



otoritas instansi

sekaligus mengelola risiko bagi pemerintah

Memberikan kontrak dalam waktu yang tepat dan efektif dari segi biaya

Kepada penawar yang memenuhi syarat untuk menyediakan barang, pekerjaaan konstruksi dan jasa

Tujuan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai dengan prinsip, prosedur dan peraturan pengadaan

Pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang efektif dari segi biaya melalui pemberian kontrak (atau instrumen perjanjian lainnya) yang memuaskan pembeli dan penjual, serta sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip pengadaaan barang/jasa pemerintah, sekaligus menyeimbangkan risiko yang ditanggung oleh para pihak serta memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMBELIAN PEMERINTAH? Pembelian pemerintah dapat dibagi dalam tiga kategori umum, yaitu barang, pekerjaan konstruksi atau jasa. Pemerintah bertanggung jawab atas pembelian semua barang, pekerjaan konstruksi, jasa atau gabungan antara barang, pekerjaan konstruksi dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembelian ini mencakup semua yang dibutuhkan oleh pemerintah agar kegiatan masyarakat tetap berjalan dan dapat

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

berkisar dari pembelian kebutuhan kantor yang rutin dan sederhana hingga proyek infrastruktur publik yang rumit, misalnya pembangunan rumah sakit atau jalan raya demi kepentingan masyarakat. Barang, pekerjaan konstruksi dan jasa dibeli dari lembaga nonpemerintah (perusahaan, organisasi nirlaba, lembaga akademis) dan pemerintah membuat perjanjian resmi dengan para penjual ini untuk membeli barang, pekerjaan konstruksi atau jasa. Contoh-contoh barang, pekerjaan konstruksi dan jasa •Barang •Kebutuhan kantor •Peralatan medis •Peralatan TI •Jasa Konstruksi •Bangunan •Jembatan •Jalan •Bandara •Jasa •Layanan TI •Jasa rekayasa •Jasa keamanan

Barang merupakan produk fisik yang dibeli atau dibuat berdasarkan permintaan. Unsur jasa biasanya terdapat dalam pembelian barang, namun jasa tersebut merupakan tambahan dan berkaitan langsung dengan pembelian barang tersebut. Misalnya, suatu barang yang dibeli mungkin membutuhkan perakitan atau pemasangan, yang dapat dianggap sebagai jasa, namun jasa ini bukan pembelian utama. Contoh-contoh barang antara lain: peralatan medis, perlengkapan dan peralatan kantor, perabotan, peralatan teknologi dan informasi (TI), buku dan kendaraan.

Pekerjaan mengacu pada pekerjaan sipil yang mencakup pembangunan konstruksi baru, peningkatan dan renovasi semua jenis bangunan dan struktur. Pekerjaan sipil mencakup semua pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik, termasuk bangunan, jembatan, bendungan, jalan raya, jaringan listrik, bandara dll. Jasa merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan kontrak yang biasanya tidak menghasilkan aset fisik secara langsung. Jasa digolongkan menjadi jasa konsultansi dan jasa nonkonsultansi. Jasa konsultansi adalah jasa yang berkaitan dengan pemikiran dan hasilnya tidak terlalu bergantung pada penggunaan suatu alat. Sering disebut sebagai jasa penasihat. Contohnya antara lain: jasa manajemen proyek, jasa teknik, jasa keuangan, serta jasa pelatihan dan pengembangan profesi. Jasa nonkonsultansi merupakan jasa yang umumnya bergantung pada penggunaan peralatan atau metode khusus untuk meraih hasilnya. Contoh jasa nonkosultansi antara lain: jasa pengoperasian dan pemeliharaan, jasa perbaikan, jasa pemeliharaan utilitas, dan jasa survei.

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Berdasarkan tingkat kerumitan kebutuhan, pengadaan mungkin membutuhkan gabungan antara penyediaan barang, pekerjaan sipil dan jasa dalam satu atau beberapa kontrak.

Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa untuk pembangunan rumah sakit baru Kementerian Kesehatan memiliki kebutuhan untuk membangun rumah sakit baru di pulau Jawa. Oleh karena itu, Kemenkes perlu melakukan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa. Apa saja yang dapat digolongkan sebagai barang, pekerjaan konstruksi dan jasa dalam pengadaan ini?   

Alat kesehatan, ranjang, perabotan, dan peralatan kesehatan lainnya yang dibeli untuk rumah sakit dapat dianggap sebagai Barang Konstruksi bangunan rumah sakit tersebut dapat dianggap sebagai Pekerjaan Konstruksi Jasa mencakup jasa teknik atau jasa pengukuran tanah yang diperlukan untuk mengembangkan dan membangun rumah sakit

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pengelola pengadaan adalah pelaku utama dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengelola pengadaan bertanggung jawab atas hasil suatu pengadaan dan, pada akhirnya, atas cara penggunaan dana publik. Tanggung jawab pengelola pengadaan mencakup, namun tidak terbatas pada: 

Mengelola proses pengadaan guna memastikan pemberian kontrak atas pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa dalam waktu yang tepat dan efektif dari segi biaya.



Menerapkan dan menaati prinsip-prinsip pengadaan di seluruh proses pengadaan



Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengadaan



Melindungi kepentingan instansi pengadaan berdasarkan kontrak



Mengelola risiko dalam seluruh proses pengadaan



Melindungi instansi pengadaan dari kecurangan, pemborosan, atau penyalahgunaan



Merencanakan, menjadwalkan dan membuat prioritas untuk kegiatan pengadaan



Mengoptimalkan keberhasilan instansi pengadaan



Melakukan pengadaan dengan cara yang mendorong terciptanya persaingan terbuka

Kemampuan untuk memenuhi tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat merupakan hasil langsung yang diperoleh dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh pengelola pengadaan. Oleh sebab itu pengelola pengadaan harus sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip, kebijakan dan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam seluruh keputusan yang dibuat selama proses pengadaan.

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

LANGKAH-LANGKAH UTAMA DALAM PROSES PENGADAAN Identifikasi kebutuhan dan persyaratan Perencanaan pengadaan Penyusunan dokumen pengadaan, evaluasi dan pemilihan penyedia barang/jasa

Persiapan dan pemberian kontrak

Proses pengadaan membimbing tim pengadaan melalui langkah-langkah utama dan langkah tambahan yang penting untuk merencanakan dan membeli barang, pekerjaan konstruksi atau jasa yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ada banyak langkah dalam proses pengadaan yang masing-masing memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. Setiap skenario Pengakhiran kontrak pengadaan bersifat unik dengan waktu, sumber daya dan risiko yang terlibat sejak proses perencanaan suatu pengadaan bergantung pada kompleksitas kebutuhan yang diperlukan dan perkiraan nilai uang secara keseluruhan. Misalnya, besarnya upaya yang dilakukan untuk merencanakan pembangunan rumah sakit berbeda dengan upaya untuk membeli jasa kebersihan rutin untuk rumah sakit tersebut. Administrasi kontrak

Semua pengadaan yang kompetitif, apakah itu pengadaan yang sederhana dan rutin atau proyek pembangunan multifaset, akan mengikuti tahapan-tahapan umum yang sama, dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan berujung pada pengakhiran kontrak. Dalam tahapan tersebut ada beberapa kegiatan, poin-poin keputusan, dan persyaratan dokumentasi yang harus dipenuhi. Juga penting untuk dicatat bahwa beberapa kegiatan pengadaan dapat terjadi secara bersamaan Proses pengadaan dimulai ketika kebutuhan masyarakat dan persyaratannya diidentifikasi. Setelah itu, perencanaan pengadaan dapat dimulai. Sebuah langkah penting dalam tahap perencanaan adalah riset pasar, yang dapat mencakup identifikasi calon penawar yang kapabel dan berkualitas, serta penyusunan strategi pengadaan. Proses ini memandu tim pengadaan melalui penyusunan dokumen pengadaan, penerbitan dokumen pengadaan kepada publik, penerimaan proposal, evaluasi proposal dan pemberian kontrak, hingga pelaksanaan dan pengakhiran kontrak.

PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pemangku kepentingan adalah seseorang atau organisasi yang mungkin memiliki kepentingan atau terlibat dalam suatu pengadaan. Pemangku kepentingan mencakup setiap individu atau organisasi yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keputusan pengadaan, serta mereka yang baik secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh hasil pengadaan. Pemangku kepentingan dapat memiliki peran yang aktif atau pasif dalam proses pengadaan. Pemangku kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk, namun tidak terbatas pada:

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Entitas pengadaan

Penawar

Pengguna

Bagian Akun

Pengguna anggaran

Pakar teknis

Pengelola pengadaan

Auditor

Masyarakat umum

Manajer program

Pegawai

Organisasi profesi

Instansi regulasi pemerintah

Kelompok industri dan perdagangan

Pemerintah

Serikat buruh

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH VS SWASTA Baik pengadaan barang/jasa pemerintah maupun swasta bertujuan untuk membeli barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa guna memenuhi kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan. Perbedaan utama antara pengadaan barang/jasa pemerintah dan swasta terletak pada sumber pendanaan, kebutuhan agar transparan, dan konsep akses yang adil dalam persaingan. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pendanaan bersumber dari masyarakat dan seharusnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana ini diberikan kepada pemerintah oleh masyarakat dan organisasi melalui pajak, biaya, atau pungutan. Karena pemerintah menggunakan dana publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara transparan dalam hal pembelian dan menunjukkan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ada suatu konsep yang unik, yaitu konsep akses yang adil. Akses yang adil mengacu pada keterbukaan dalam persaingan. Konsep tentang akses yang adil memungkinkan semua pihak untuk memiliki akses yang sama dan tidak memihak untuk bersaing dalam suatu pengadaan.

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

PENERIMA MANFAAT DARI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Seluruh penduduk suatu negara dapat menjadi penerima manfaat dari sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, dan akan memanfaatkan keuntungan ini setiap hari. Utilitas, transportasi umum, jalan raya, sistem pendidikan, layanan dan fasilitas kesehatan semuanya adalah contoh hasil yang diperoleh dari pengadaan barang/jasa pemerintah Keadaan ekonomi suatu negara secara langsung dipengaruhi oleh pengadaan barang/jasa pemerintah. Barang, pekerjaan konstruksi dan jasa dibeli dari kalangan industri swasta yang menerima dana untuk pekerjaan yang dilakukannya atau untuk produk yang disediakannya. Dana yang diterima dapat digunakan untuk memperluas usaha yang sedang berjalan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain merangsang pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kerja, pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien juga dapat: 

Mencegah kecurangan, pemborosan dan penyalahgunaan dana publik



Meningkatkan pemerintah



Meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memperoleh nilai yang setara dengan uang yang dikeluarkan (nilai untuk uang)



Menyediakan lebih banyak sumber daya untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan di masa mendatang

kepercayaan

dan

penghargaan

masyarakat

terhadap

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

POIN-POIN PENTING

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses untuk mendapatkan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengelola risiko bagi pemerintah Pengadaan barang /jasa pemerintah bertujuan untuk memberikan kontrak pada waktu yang tepat dan efektif dari segi biaya kepada penawar yang memenuhi syarat untuk menyediakan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa sesuai dengan prinsip, prosedur dan proses pengadaan

Pengelola pengadaan adalah pelaku utama dalam proses pengadaan dan harus sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip, kebijakan, peraturan dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah

Pemangku kepentingan adalah seseorang atau organisasi yang mungkin memiliki kepentingan dalam suatu pengadaan, memengaruhi pengadaan, dan/atau secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh suatu pengadaan

Semua penduduk suatu negara merupakan calon penerima manfaat dari sistem pengadaan barang/jasa pemerintah

Perbedaan utama antara pengadaan barang/jasa pemerintah dan swasta terletak pada sumber pendanaan dan kemampuan untuk memberikan akses yang adil dalam persaingan

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 1

Sesi 1

Apa yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Mengapa Pengadaan Penting?

Proyek Modernisasi Pengadaan 1

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 2

Tujuan Di akhir sesi ini Anda akan dapat:

• Mendefinisikan pengadaan barang/jasa • Mengetahui dan memahami tujuan pengadaan barang/jasa pemeritah • Mengenali peran dan tanggung jawab pengelola pengadaan • Mengidentifikasi para pemangku kepentingan serta kepentingan dan

pengaruh mereka terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah • Membedakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan swasta

• Menyatakan dampak pengadaan barang/jasa terhadap perekonomian

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 3

Apa arti â&#x20AC;&#x153;pengadaan barang/jasa pemerintahâ&#x20AC;? bagi Anda?

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 4

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah… • proses untuk mendapatkan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa • untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas nama suatu otoritas pemerintah atau instansi pemerintah • menggunakan dana publik • sekaligus mengelola risiko bagi pemerintah

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 5

Apakah perbedaan antara barang, pekerjaan konstruksi dan jasa?

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 6

Barang • Produk fisik yang dibeli atau diproduksi berdasarkan permintaan • Umumnya mengandung unsur jasa, misalnya: ‒ Barang mungkin perlu dirakit atau dipasang ‒ Jasa tersebut berkaitan langsung dengan barang yang dibeli • Contoh barang: perlengkapan dan peralatan kantor, perabotan, peralatan teknologi dan informasi (TI), buku, kendaraan, perlengkapan medis dan komoditas lainnya 6

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 7

Pekerjaan konstruksi • Berhubungan dengan pekerjaan sipil – Pembangunan struktur baru (bangunan, jalan raya, jembatan, dll.) – Renovasi, perluasan, dan perbaikan struktur tersebut • Juga dapat mencakup: – Air dan sanitasi – Transportasi – Infrastruktur pembangkit listrik

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 8

Jasa â&#x20AC;˘ Dibagi menjadi jasa konsultansi dan jasa nonkonsultansi â&#x20AC;˘ Jasa mencakup setiap jenis kegiatan berdasarkan kontrak yang tidak secara langsung menghasilkan aset fisik

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 9

Tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah

Kepada penawar yang memenuhi syarat untuk menyediakan barang, pekerjaan konstruksi dan/atau jasa

Memberikan kontrak dalam waktu yang tepat dan efektif dari segi biaya

Sesuai dengan prinsip, prosedur dan peraturan pengadaan

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 10

Definisikan peran pengelola pengadaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 11

Peran pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah Pengelola pengadaan • Pelaku utama dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah • Harus sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsipprinsip, kebijakan, peraturan dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah Tanggung jawab mencakup : • Mengelola proses pengadaan untuk memastikan pemberian kontrak untuk penyediaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa pada waktu yang tepat dan efektif dari segi biaya • Menerapkan dan mematuhi prinsip-prinsip pengadaan di seluruh proses pengadaan • Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengadaan • Melindungi kepentingan instansi pemerintah berdasarkan kontrak • Mengelola risiko dalam seluruh proses pengadaan 11

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 12

Peran pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah (lanjutan) Tanggung jawab mencakup: • Melindungi instansi pengadaan dari kecurangan, pemborosan dan penyalahgunaan • Merencanakan, menjadwalkan, dan membuat prioritas untuk kegiatan pengadaan • Mengoptimalkan keberhasilan kegiatan pengadaan • Melakukan pengadaan yang mendorong terciptanya persaingan terbuka 12

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 13

Langkah-langkah utama dalam proses pengadaan Identifikasi kebutuhan dan persyaratannya Perencanaan pengadaan Penyusunan dokumen pengadaan, evaluasi dan pemilihan penyedia barang/jasa Persiapan dan penandatanganan kontrak

Administrasi kontrak Pengakhiran kontrak

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 14

Pemangku kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Pemangku kepentingan adalah seseorang atau institusi yang mungkin :

Memiliki kepentingan dan/atau terlibat dalam suatu pengadaan

Memengaruhi pengadaan

Terkena dampak pengadaan baik secara langsung maupun tidak langsung

Pemangku kepentingan dapat berperan aktif atau pasif dalam proses pengadaan 14

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 15

Pemangku kepentingan utama Calon pemangku kepentingan dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah termasuk, namun tidak terbatas pada: Entittas pengadaan

Penyedia barang/jasa

Pengguna

Bagian akun

Pengguna anggaran

Pakar teknis

Pengelola pengadaan

Auditor

Masyarakat umum

Manajer Program

Pegawai

Organisasi profesi

Instansi regulasi pemerintah

Kelompok industri dan perdagangan

Pemerintah

Serikat buruh

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 16

Penerima manfaat â&#x20AC;˘ Penduduk suatu negara merupakan calon penerima manfaat dari sistem pengadaan barang/jasa pemerintah â&#x20AC;˘ Utilitas umum, jalan dan jalan raya, transportasi umum, sistem pendidikan, layanan dan fasilitas kesehatan merupakan hasil-hasil pengadaan barang/jasa pemerintah

ANDA telah menikmati manfaat dari hasil kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Begitu juga semua orang! 16

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 17

Pengadaan barang/jasa pemerintah vs. swasta Pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan dana publik

Pemerintah bertanggung jawab untuk bertindak secara transparan dalam melakukan pembelian dan menunjukkan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan yang unik, yaitu memberikan akses yang adil melalui kompetisi penuh dan terbuka (lelang umum) Konsep tentang akses yang terbuka memungkinkan semua pihak untuk memiliki akses yang sama dan tidak memihak untuk bersaing dalam suatu pengadaan 17

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 18

Pengadaan Swasta vs. Pengadaan Pemerintah PENGADAAN SWASTA PENGADAAN PEMERINTAH • Fokus utamanya adalah manfaat • Difokuskan untuk sosial • Mendukung kegiatan menghasilkan laba KESAMAAN pemerintah & • Menunjang tujuan menyediakan Entitas pengadaan usaha dan menyediakan layanan masyarakat pemerintah dan jasa swasta pengadaan swasta • Didanai oleh publik • Didanai oleh pemilik dirancang untuk • Diatur oleh per-UU-an atau pemegang saham memperoleh barang, pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah • Diatur oleh aturan yang dan jasa. • Bertanggung jawab ditetapkan oleh terhadap pemerintah; organisasi swasta Kedua entitas tersebut mengikuti prinsip-prinsip • Bertanggung jawab harus bekerja sesuai yang ditetapkan dalam kepada manajemen dengan prinsip-prinsip pengadaan dan prosedur yang • Jumlah penyedia pemerintah; pegawai ditetapkan barang/jasa negeri. • Mendorong akses . yang dipilih yang adil bagi semua untuk bersaing hingga seluas mungkin

berdasarkan diskresi perusahaan tersebut

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 19

Dampak pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap perekonomian suatu negara Praktik-praktik penyediaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik dapat Merangsang pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri Menyediakan lapangan pekerjaan Mencegah kecurangan, pemborosan atau penyalahgunaan dana publik Meningkatkan kepercayaan dan penghargaan masyarakat terhadap pemerintah Meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mencapai nilai untuk uang

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 20

Poin-poin penting Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses untuk mendapatkan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengelola risiko bagi pemerintah Pengadaan barang /jasa pemerintah bertujuan untuk memberikan kontrak pada waktu yang tepat dan efektif dari segi biaya kepada penawar yang memenuhi syarat untuk menyediakan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa sesuai dengan prinsip, prosedur dan peraturan tentang pengadaan Pengelola pengadaan adalah pelaku utama dalam proses pengadaan dan harus sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip, kebijakan, peraturan dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah Pemangku kepentingan adalah seseorang atau organisasi yang mungkin memiliki kepentingan dalam suatu pengadaan, memengaruhi pengadaan, dan/atau secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh suatu pengadaan Semua penduduk suatu negara merupakan calon penerima manfaat dari sistem pengadaan barang/jasa pemerintah Perbedaan utama antara pengadaan barang/jasa pemerintah dan swasta terletak pada sumber pendanaan dan konsep tentang pemberian akses yang adil dalam persaingan 20

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 21

Terima kasih! Ada pertanyaan?

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 22

Kegiatan Interaktif No. 1-1-1 Latihan praktis â&#x20AC;&#x201C; Menyebutkan kata

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 23

Kegiatan Interaktif No. 1-1-2 Apa arti pengadaan barang/jasa pemerintah bagi Anda Latihan Baju Kaus

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Sesi 2

Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelatihan Pengadaan â&#x20AC;&#x201C; Tingkat Dasar

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

► SESI 2: PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TUJUAN Di akhir sesi ini, Anda akan dapat: 

Mendefinisikan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah



Memahami pentingnya pemerintah



Menyadari perlunya mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam etos kerja



Memahami cara menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa melalui peraturan, kebijakan, dan prosedur pengadaan

prinsip-prinsip

dasar

pengadaan

barang/jasa

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Transparansi

Akuntabilitas

Keadilan

Kompetisi

Kejujuran

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, prinsip-prinsip dasar membentuk landasan semua tindakan dan perilaku dalam pengadaan. Prinsip-prinsip ini memengaruhi perilaku pengelola pengadaan, membimbing pengelola pengadaan dalam pengambilan keputusan selama proses pengadaan, dan menjadi landasan untuk menaati peraturan dan perundang-undangan pengadaan barang/jasa. Prinsip-prinsip pengadaan ditujukan untuk menentukan standar praktik para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah, dan menetapkan tolok ukur dasar yang menopang para pengelola pengadaan dalam pengambilan keputusan dan memampukan mereka untuk menentukan apa yang benar dan yang salah. Prinsip-prinsip ini adalah tujuan peraturan dan perundang-undangan. Peraturan dan prosedur pengadaan mendorong penerapan prinsip-prinsip ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsipprinsip ini. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelola pengadaan harus: 

Memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa dengan jelas



Mengetahui cara menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam bertindak dan mengambil keputusan



Memastikan keputusan tidak hanya didasari oleh peraturan dan perundangundangan pengadaan barang/jasa, tetapi juga prinsip-prinsip dasar tersebut



Memahami hubungan antara prinsip-prinsip dasar tersebut dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku



Memahami penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kelima prinsip dasar pengadaan tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan, kompetisi, dan kejujuran. Prinsip-prinsip ini tidak terlepas satu sama lain dan konsepnya sering tumpang tindih dan dapat bersinggungan satu sama lain.

Transparansi: •Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang terbuka dan terlihat oleh masyarakat dengan akses terhadap informasi yang mudah dimengerti, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku Akuntabilitas: •Memikul tanggung jawab dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil •Menyadari adanya konsekuensi yang mungkin timbul dari penyimpangan dan kewajiban menjelaskan kepada lembaga pengawasan (dan publik) tentang konsekuensi tindakan yang diambil •Mematuhi peraturan dan perundang-undangan pengadaan barang/jasa •Menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa Keadilan: •Semua penawar yang berminat akan diperlakukan sama dan harus tunduk pada persyaratan yang sama •Proses pengadaan dan pengambilan keputusan dilakukan tanpa keberpihakan, prasangka atau bias- tanpa perlakuan istimewa •Terdapat prosedur untuk memastikan setiap penawaran/proposal diperlakukan adil dan sama Kompetisi: •Dua penawar atau lebih bersaing dalam proses pengadaan untuk mendapatkan pekerjaan •Prosedur pengadaan dirancang untuk mendorong kompetisi yang terbuka dan mencegah pembatasan kesempatan Kejujuran: •Bertindak dan berperilaku adil, benar, tulus, dan tanpa penipuan

PENTINGNYA PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Prinsip pengadaan barang/jasa membentuk kerangka kerja untuk mengelola kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah. Fungsinya adalah sebagai prinsip pedoman bagi pengelola pengadaan barang/jasa dalam proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, serta memberikan pengelola pengadaan kerangka kerja untuk menggunakan diskresi dan pertimbangan selama proses pengadaan. Keputusan dalam pengadaan tidak

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

hanya didasari oleh peraturan dan perundang-undangan pengadaan barang/jasa, tetapi juga prinsip-prinsip pengadaan ini. Hasil pengadaan tergantung pada kemampuan pengelola pengadaan dalam melaksanakan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bersamaan dengan peraturan dan perundang-undangan pengadaan barang/jasa. Perilaku pengelola pengadaan secara langsung berpengaruh pada hasil pengadaan barang/jasa pemerintah dan terutama pada pengeluaran dana publik.

MANFAAT DAN PENTINGNYA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengelola pengadaan dapat menciptakan lingkungan pengadaan yang lebih memadai dengan tersedianya informasi yang adil dan benar, proses yang transparan, terdapat orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakan yang ia ambil, berlangsungnya kompetisi, serta akses yang adil bagi penawar yang berminat untuk bersaing dalam pengadaan. Lingkungan pengadaan yang lebih memadai akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dan jumlah organisasi yang tertarik untuk berbisnis dengan pemerintah akan bertambah. Selain itu, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsipprinsip pengadaan dapat menarik minat dari penawar dengan kualifikasi dan kualitas yang lebih tinggi.

Mendorong pengelola pengadaan untuk bertanggung jawab atas tindakannya

Membantu menjamin proses pengadaan yang adil, efisien, dan efektif sehingga dana publik digunakan dengan optimal Meningkatkan minat berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui proses yang transparan Meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah Menyurutkan perilaku yang meningkatkan risiko terjadi kecurangan, dan KKN dalam proses pengadaan

Pengelola pengadaan barang/jasa harus selalu menerapkan semua prinsip pengadaan. Prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan, sehingga pelanggaran atas salah satu prinsip dapat menjadi pelanggaran atas beberapa prinsip lainnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada kalanya berdasarkan itikad baik pengelola pengadaan, prinsip pengadaan tidak dapat dipenuhi. Pengecualian penerapan prinsip pengadaan hanya dapat dilakukan berdasarkan itikad baik atau apabila terdapat pertentangan antar prinsip dan diperlukan trade-off (pengambilan keputusan dengan mengorbankan salah satu hal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik). Contoh yang baik misalnya penerapan pengecualian terhadap kompetisi yang menyeluruh dan terbuka sehingga salah satu prinsip pengadaan tidak dipenuhi, tetapi didasari oleh itikad baik dan didukung oleh peraturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang mengatur tentang pengecualian terhadap kompetisi yang menyeluruh dan terbuka. Pengecualian tersebut hanya dapat diterapkan atas alasan yang memadai dan harus dijustifikasi dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

POIN-POIN PENTING Peraturan dan perundang-undangan pengadaan •Mendorong penerapan prinsip-prinsip pengadaan dan tak terpisahkan dari prinsip-prinsip tersebut. Pengelola pengadaan barang/jasa harus •Memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa dengan jelas •Mengetahui cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam mengambil keputusan dan bertindak •Memahami hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dengan peraturan dan perundang-undangan dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan dan perundang-undangan Prinsip-prinsip pengadaan penting karena •Berfungsi sebagai prinsip pedoman bagi pengelola pengadaan selama proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan Penerapan prinsip-prinsip pengadaan •Memungkinkan penggunaan diskresi dan menjadi justifikasi pada saat mendokumentasikan keputusan yang diambil dalam pengadaan

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 1

Sesi 2

Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Proyek Modernisasi Pengadaan

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 2

Tujuan Di akhir sesi ini, Anda akan dapat: • Mendefinisikan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah • Memahami pentingnya prinsipprinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah • Menyadari perlunya mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam etos kerja • Memahami cara menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa melalui peraturan, kebijakan, dan prosedur pengadaan

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 3

Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, prinsip-prinsip dasar: membentuk landasan semua tindakan dan perilaku dalam pengadaan memengaruhi perilaku dan membimbing pengambilan keputusan selama proses pengadaan merupakan landasan pengembangan, penerapan, dan ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan pengadaan barang/jasa Pengelola pengadaan harus: â&#x20AC;˘ Memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa dengan jelas â&#x20AC;˘ Mengetahui cara menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam bertindak dan mengambil keputusan â&#x20AC;˘ Memastikan keputusan tidak hanya didasari oleh peraturan dan perundang-undangan pengadaan barang/jasa, tetapi juga prinsip-prinsip dasar tersebut â&#x20AC;˘ Memahami hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku â&#x20AC;˘ Memahami penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam peraturan dan perundangundangan yang berlaku 3

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 4

Lima prinsip dasar pengadaan barang/jasa Transparansi • Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang terbuka dan terlihat oleh masyarakat dengan akses terhadap informasi yang mudah dimengerti, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku • Informasi tersedia untuk semua pihak yang berminat dan mudah diakses secara tepat waktu

Akuntabilitas • Memikul tanggung jawab atas tindakan yang diambil • Menyadari adanya konsekuensi yang mungkin timbul dari penyimpangan dan kewajiban menjelaskan kepada lembaga pengawasan (dan publik) tentang konsekuensi tindakan yang diambil • Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil • Mematuhi peraturan dan perundang-undangan pengadaan barang/jasa • Menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa

Keadilan • Semua penawar yang berminat akan diperlakukan sama dan harus tunduk pada persyaratan yang sama • Proses pengadaan dan pengambilan keputusan dilakukan tanpa keberpihakan, prasangka atau bias- tanpa perlakuan istimewa • Terdapat prosedur untuk memastikan setiap penawaran/proposal diperlakukan adil dan sama

Kompetisi • Dua penawar atau lebih bersaing dalam proses pengadaan untuk mendapatkan pekerjaan • Dalam ekonomi pasar, pembeli (instansi pengadaan) diharapkan dapat memperoleh manfaat melalui kompetisi • Prosedur pengadaan dirancang untuk mendorong kompetisi yang terbuka dan mencegah pembatasan kesempatan

Kejujuran • Bertindak dan berperilaku adil, benar, tulus, dan tanpa penipuan 4

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 5

Pentingnya prinsip pengadaan barang/jasa Prinsip pengadaan barang/jasaâ&#x20AC;Ś

Membentuk kerangka kerja untuk mengelola kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah

Berfungsi sebagai prinsip pedoman bagi pengelola pengadaan barang/jasa dalam proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan

Menyurutkan praktik korupsi dan kecurangan

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 6

Pengaruh prinsip pengadaan barang/jasa terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah â&#x20AC;˘ Pemerintah Indonesia menghabiskan dana yang besar guna membeli barang/jasa untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan penting lainnya â&#x20AC;˘ Cara pemerintah menggunakan uangnya tergantung pada tindakan dan keputusan pengelola pengadaan yang ditopang oleh prinsip-prinsip tersebut

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 7

Manfaat penerapan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa Prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasaâ&#x20AC;Ś Mendorong pengelola pengadaan untuk bertanggung jawab atas tindakannya

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 8

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa Prinsip pengadaan membimbing pengelola pengadaan dalam proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan Transparansi

Keputusan yang melanggar satu prinsip pengadaan dapat melanggar beberapa prinsip pengadaan lainnya Prinsip pengadaan bertujuan untuk memberikan panduan tentang praktik pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional, dan menginformasikan para pemangku kepentingan (pejabat yang dipilih, pengelola, masyarakat, dll) tentang prinsip yang harus dipegang oleh para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kompetisi

Mengintegrasikan prinsip-prinsip pengadaan dalam etos kerja akan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah

Kejujuran

Hasil Pengadaan

Keadilan

Akuntabilitas

Dengan menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa, pengelola pengadaan mampu menggunakan diskresi dalam pengambilan keputusan dan menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar justifikasi untuk mendokumentasi keputusan dalam pengadaan barang/jasa

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 9

Poin-poin penting Peraturan dan per-UU-an pengadaan barang/jasa • Mendorong penerapan prinsip-prinsip pengadaan dan tak terpisahkan dari prinsip-prinsip tersebut.

Pengelola pengadaan barang/jasa harus • Memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa dengan jelas • Mengetahui cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam mengambil keputusan dan bertindak • Memahami hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dengan peraturan dan perundang-undangan dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan dan perundang-undangan

Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa penting karena • berfungsi sebagai prinsip pedoman bagi pengelola pengadaan selama proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan

Penerapan prinsip-prinsip pengadaan • memungkinkan penggunaan diskresi dan menjadi justifikasi pada saat mendokumentasikan keputusan yang diambil dalam pengadaan

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 10

Terima kasih! Ada pertanyaan?

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 11

Kegiatan Interaktif No. 1-2-1 Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan dan Perundang-undangan yang Mendukung Prinsip tersebut

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Sesi 3

Transparansi

Pelatihan Pengadaan â&#x20AC;&#x201C; Tingkat Dasar

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

► SESI 3: TRANSPARANSI TUJUAN Di akhir sesi ini Anda akan dapat: 

Mendefinisikan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah



Memahami petingnya peran transparansi dalam pengadaan barang/jasa



Mengenali penerapan transparansi dalam siklus pengadaan barang/jasa

APA YANG DIMAKSUD DENGAN TRANSPARANSI? Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi, proses, dan hubungan secara internal dalam entitas pengadaan, dan secara eksternal agar terlihat dan dapat diawasi oleh masyarakat. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi berarti: 

Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan dengan menggunakan proses yang terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.



Informasi tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan dan dapat diakses dengan mudah pada waktu yang tepat, kecuali ada alasan yang sahih untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu.

Transparansi adalah prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggabungkan Peraturan dan prosedur yang didefinisikan dengan baik serta terbuka agar dapat ditinjau dan diawasi oleh masyarakat

Proses dan dokumen pengadaan yang jelas dan terstandarisasi

Informasi yang tersedia secara terbuka, mudah diakses dan dikomunikasikan dengan jelas

MENGAPA TRANSPARANSI PENTING? Dampak Transparansi Transparansi adalah prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang dapat meningkatkan hasil-hasil •Di suatu negara penerima dana bantuan di Afrika, survei pengadaan bagi semua pemangku kepentingan. pelacakan pembelanjaan Dengan melihat cara instansi pemerintah berbisnis pemerintah menemukan bahwa hanya 20% dana yang pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan akan berasal dari donor untuk terdorong untuk bertindak etis dalam menjalankan program pendidikan benarbenar diterima oleh sekolahusaha dan menaati prinsip-prinsip pengadaan. sekolah. Melalui kampanye Transparansi berarti informasi tersedia bagi masyarakat informasi yang membuka transparansi tentang dan dapat diakses dengan mudah, sehingga membantu seberapa besar dana yang menemukan sejak dini setiap perlakuan yang tidak adil seharusnya diterima oleh dan tidak setara dalam proses pengadaan. Prinsip ini setiap sekolah dari kementerian, penyaluran meningkatkan pemahaman tentang pengadaan dana meningkat sampai lebih barang/jasa pemerintah secara menyeluruh, dari 80% mendorong masyarakat untuk memeriksa dengan •Diadaptasi dari : 2011 Annual seksama dokumen pengadaan, peraturan dan prosedur Statistical Report on United Nations Procurement yang diterbitkan, sehingga dapat menyempurnakan pengadaan atau proses pengadaan barang/jasa tertentu. Berbagi informasi dan proses yang terbuka menunjukkan komitmen untuk

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

bersikap adil dan jujur dalam penyelenggaran kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dan penggunaan dana publik. Transparansi penting diterapkan dalam seluruh proses pengadaan barang/jasa, dan apabila diterapkan, prinsip ini dapat: 

Memberikan wawasan mengenai pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa



Membentuk opini masyarakat dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah



Meningkatkan minat masyarakat untuk berbisnis dengan pemerintah



Menunjukkan bahwa pertimbangan yang adil diberikan kepada semua penawar yang memenuhi syarat dan semua proses diikuti.



Mendorong pihak-pihak yang berminat untuk berpartisipasi pada tahap-tahap kunci dalam proses pengadaan



Memberikan kesempatan untuk meninjau dan memperbaiki tindakan pengadaan apabila terjadi perselisihan



Mengurangi risiko penipuan, korupsi atau salah urus dana publik



Mendorong kompetisi dengan memberikan akses yang adil, sama, dan tepat waktu



Melindungi kepentingan keuangan

MENDORONG TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Menerapkan transparansi di seluruh proses pengadaan merupakan tanggung jawab ULP dan pengelola pengadaan. Berikut ini adalah contoh cara mendukung prinsip transparansi: 

Menyediakan peraturan dan prosedur yang terbuka untuk ditinjau oleh masyarakat: memberikan akses bagi masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa yang relevan yang wajib dipatuhi.



Mengembangkan proses dan dokumen pengadaan yang jelas dan terstandarisasi: menggunakan bahasa yang sederhana, tidak terlalu mempersulit persyaratan, menggunakan proses yang sesuai dengan jenis pengadaan dan tidak terlalu rumit



Informasi tentang pengadaan dikomunikasikan dengan jelas: dokumen penawaran harus mencantumkan faktor-faktor dan kriteria evaluasi untuk membuat keputusan terkait dengan pemberian kontrak



Menyediakan informasi dan dokumentasi penting tentang pengadaan bagi semua pihak yang berminat.



Mengembangkan dan menerapkan proses pengadaan yang adil



Mengikuti proses pengadaan seperti yang telah direncanakan dan didokumentasikan



Mendokumentasikan semua tindakan dan keputusan-keputusan penting yang dibuat selama proses pengadaan.



Menyediakan dokumen untuk kepentingan pemeriksaan.

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

INTEGRASI TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI Kemampuan untuk berbagi informasi dengan masyarakat meningkat pesat melalui pemanfaatan sistem teknologi. Teknologi memungkinkan berbagi informasi terjadi dengan cepat dan memudahkan akses terhadap khalayak luas. Langkah-langkah untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup pengembangan: ď&#x201A;§

Alat pelaporan berbasis jaringan yang memungkinkan data pengadaan diunggah, sehinga dapat dilihat oleh masyarakat (undangan lelang, dokumen pengadaan, informasi tentang pemberian kontrak)

ď&#x201A;§

Pengelola pengadaan atau penghubung komunikasi dengan individu atau institusi yang mencari informasi yang tidak tersedia di situs.

ď&#x201A;§

Syarat-syarat penggunaan dan kode etik untuk mendukung penggunaan informasi dan perilaku yang tepat.

AKSES TERHADAP INFORMASI Akses terhadap informasi yang dapat diandalkan adalah komponen kunci dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan. Berbagi informasi meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan hubungan bisnis antara pemerintah dan pihak-pihak yang berminat, serta memberikan perlindungan terhadap korupsi. Instansi pengadaan dapat meningkatkan transparansi dengan berbagi informasi mengenai kegiatan pengadaan dan proses yang terjadi dalam instansi tersebut, serta informasi yang relevan dengan peluang pengadaan yang ada. Contoh informasi yang bisa dibagi untuk meningkatkan transparansi dalam instansi pengadaan antara lain adalah: Laporan tahunan kegiatan pengadaan barang/jasa Laporan tahunan pengeluaran dana publik Kebijakan institusi, proses dan prosedur pengadaan serta setiap usulan tentang perubahan atau pembaruan Peluang pengadaan yang akan datang Draf dokumen pengadaan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat Dokumen pengadaan yang ada Aanwijzing atau kunjungan lapangan yang akan datang Mekanisme dan prosedur pengajuan sanggahan Informasi terkait dengan undangan untuk melakukan pemilihan langsung atau lelang terbatas

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

INFORMASI RAHASIA Meskipun transparansi merupakan prinsip pengadaan yang penting, pengelola pengadaan harus berhati-hati agar tidak mengungkapkan informasi yang sensitif. Informasi tersebut mencakup informasi yang apabila terungkap akan Contoh-contoh informasi rahasia mengancam persaingan yang adil di antara para calon penawar, menimbulkan kolusi, atau membahayakan •Informasi tentang hak milik atau informasi harga kepentingan pemerintah atau rakyat. Akibat yang ditimbulkan oleh pengungkapan informasi rahasia dapat termasuk, namun tidak terbatas pada  



Membahayakan proses pengadaan dan mengancam reputasi pemerintah Pembatalan dan/atau pengulangan proses pengadaan dan/atau penyusunan ulang dokumen pengadaan Gugatan hukum dari pihak yang mengalami kerugian

yang dimiliki oleh perusahaan yang berpartisipasi dalam suatu pengadaan •Informasi pengadaan yang berkaitan dengan militer dan keamanan •Rahasia Dagang •Anggota panel evaluasi pengadaan dan rincian evaluasi •Rincian evaluasi biaya atau harga

Misalnya, apabila pendekatan teknis yang diajukan oleh salah satu penawar terungkap kepada masyarakat, bagaimana dampaknya terhadap kemampuan penawar tersebut untuk bersaing pada pengadaan yang akan datang? Dalam hal ini, penerapan transparansi akan merugikan perusahaan penawar tersebut dan memberikan keuntungan bagi para pesaingnya di pasar yang sama dalam kompetisi pengadaan di masa yang akan datang. Pengungkapan informasi ini akan merusak bisnis perusahaan tersebut dan mengancam kompetisi di masa depan.

POIN-POIN PENTING 

Transparansi berarti: –

–

Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilaksanakan melalui proses yang terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku Informasi tersedia dan dapat diakses dengan mudah dan tepat waktu oleh semua penawar yang berminat



Transparansi mengurangi risiko terjadinya kecurangan, korupsi, atau salah kelola dana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.



Untuk mewujudkan transparansi, informasi yang terkait dengan pengadaan harus tersedia bagi semua penawar yang berminat.

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 1

Sesi 3

Transparansi

Proyek Modernisasi Pengadaan

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 2

Tujuan • Di akhir sesi ini Anda akan dapat: – Mendefinisikan transparansi dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah – Memahami pentingnya peran transparansi dalam pengadaan barang/jasa – Mengenali penerapan transparansi dalam siklus pengadaan 2

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 3

Transparansi Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, transparansi berarti:

â&#x20AC;˘ Pengadaan barang/jasa pemerintah sejauh mungkin harus dapat diterapkan, transparan dalam hal pelaksanaan, proses, kebijakan dan hubungannya dengan semua pihak yang berkepentingan, sekaligus menjamin perlindungan terhadap informasi rahasia â&#x20AC;˘ Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilakukan melalui proses yang terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan â&#x20AC;˘ Informasi tersedia bagi semua pihak yang berminat dan dapat diakses dengan mudah pada waktu yang tepat, kecuali ada alasan yang sahih dan berlandaskan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi tertentu 3

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 4

Transparansi (lanjutan) Transparansi adalah prinsip dasar dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggabungkan hal-hal berikut ini:

Peraturan dan prosedur yang didefinisiakn dengan baik yang terbuka untuk ditinjau dan diawasi oleh masyarakat

Proses dan dokumen pengadaan yang jelas dan terstandarisasi

Informasi pengadaan yang tersedia secara terbuka, mudah diakses dan dikomunikasikan dengan jelas

100

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 5

Pentingnya transparansi Memberikan wawasan mengenai pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Membentuk opini masyarakat dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Meningkatkan minat masyarakat untuk berbisnis dengan pemerintah Menunjukkan bahwa pertimbangan yang adil diberikan kepada semua penawar yang memenuhi syarat dan semua proses diikuti Mendorong pihak-pihak yang berminat untuk berpartisipasi pada tahaptahap kunci dalam proses pengadaan

Memberikan kesempatan untuk meninjau dan memperbaiki tindakan pengadaan apabila terjadi perselisihan Mengurangi risiko penipuan, korupsi atau salah urus dana publik Mendorong kompetisi dengan memberikan akses yang adil, sama, dan tepat waktu Melindungi kepentingan keuangan 5

101

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 6

Bagaimana mendorong transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Mengikuti proses yang telah direncanakan dan didokumentasikan, namun menggunakan diskresi

Menyediakan informasi dan dokumentasi pengadaan yang penting bagi semua pihak yang berminat

Metode untuk mendorong transparansi

Mengembangkan dan menerapkan proses pengadaan yang adil dan dapat diterapkan kembali

Mendokumentasikan semua tindakan dan keputusan penting yang diambil selama proses pengadaan

Menyediakan dokumen untuk dipeiksa 6

102

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 7

Apakah ada pengecualian dalam penerapan prinsip transparansi?

Dapatkah Anda memberi contoh alasan yang tepat berdasarkan per-UU-an yang mengharuskan suatu informasi dijaga kerahasiaannya?

103

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 8

Informasi Rahasia •

Pembatasan harus diterapkan dalam pengungkapan informasi rahasia

Contoh-contoh informasi rahasia

• Akibat membocorkan informasi rahasia antara lain – Membahayakan proses pengadaan dan mengancam reputasi pemerintah – Pembatalan dan penyusunan kembali dokumen pengadaan – Gugatan hukum dari pihak yang dirugikan

•

Informasi tentang hak milik atau struktur harga yang milik perusahaan atau seseorang yang berpartisipas dalam proses pengadaan

•

Rahasia dagang

•

Anggota panel evaluasi pengadaan

•

Rencana pemilihan penyedia barang/jasa Rincian evaluasi teknis

• •

Rincian evaluasi biaya atau harga

104

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 9

Seluruh proses pengadaan dan keputusan yang diambil di seluruh proses pengadaan harus didokumentasikan Sebutkan peraturan yang mewajibkan untuk mendokumentasikan seluruh tahap pengadaan .

105

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 10

Dampak transparansi â&#x20AC;˘ Di suatu negara penerima dana bantuan di Afrika, survei pembelanjaan pemerintah menunjukkan dana untuk program pendidikan yang diterima oleh sekolah-sekolah hanya sebesar 20% â&#x20AC;˘ Melalui kampanye informasi yang membuka transparansi tentang seberapa besar dana yang seharusnya diterima oleh setiap sekolah dari kementerian, penyaluran dana meningkat sampai lebih dari 80% (Diadaptasi dari: 2011 Annual Statistical Report on United Nations Procurement)

Dapatkah Anda memberi contoh dari pengalaman Anda?

106

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 11

Poin-poin penting Transparansi berarti â&#x20AC;˘ Kegiatan pengadaan direncanakan dan dilaksanakan melalui proses yang terbuka, terlihat oleh masyarakat, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku â&#x20AC;˘ Informasi tersedia dan dapat diakses dengan mudah dan tepat waktu oleh semua penawar yang berminat

Transparansi mengurangi risiko terjadinya kecurangan, korupsi, atau salah kelola dana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Untuk mewujudkan transparansi, informasi yang terkait dengan pengadaan harus tersedia bagi semua penawar yang berminat

107

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 12

Terima kasih! Ada pertanyaan?

108

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 13

Kegiatan Interaktif No. 1-3-1 Studi Kasus: Transparansi Printer Plotter

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

109

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 14

110

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 15

Kegiatan Interaktif No. 1-0-2 Rangkuman dan Foto Bersama

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

111

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

112

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

â&#x2013;º HARI KEDUA: PAPARKAN HAL YANG DIPELAJARI PADA HARI PERTAMA

Kegiatan Interaktif No. 2-0-1 Diskusikan apa yang dipelajari

pada Hari Pertama

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

113

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

114

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Sesi 4

Akuntabilitas

115

Pelatihan Pengadaan â&#x20AC;&#x201C; Tingkat Dasar

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

116

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

► SESI 4: AKUNTABILITAS TUJUAN Di akhir sesi ini, Anda akan dapat: 

Mendefinisikan akuntabilitas



Mendiskusikan pentingnya barang/jasa pemerintah



Mengetahui peran akuntabilitas



Memformulasikan tanggung jawab pengelola pengadaan yang akuntabel terhadap masyarakat dan para pemangku kepentingan



Mengidentifikasi dan memahami proses mewujudkan akuntabilitas



Menyadari pentingnya persetujuan, audit, mekanisme pemantauan dan pengendalian tindakan pengadaan

akuntabilitas

dalam

proses

pengadaan

AKUNTABILITAS DAN PENTINGNYA AKUNTABILITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Secara umum, akuntabilitas berarti setiap orang memikul tanggung jawab atas tindakan yang diambilnya. Berdasarkan definisi tersebut, akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berarti pengelola pengadaan: 

Mematuhi peraturan dan per-UU-an pengadaan barang/jasa



Menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan



menyadari konsekuensi yang mungkin timbul dari penyimpangan; dan



Diharapkan untuk menjelaskan dan menjustifikasi tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses dan hasil pengadaan barang/jasa

Pengelola pengadaan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan hasil dari pengambilan keputusan dan pertimbangan yang dilakukan selama proses pengadaan. Akuntabilitas menjamin kepentingan masyarakat diutamakan dan dilindungi selama seluruh proses pengadaaan barang/jasa dan dengan disertai dengan dokumentasi yang baik, pemangku kepentingan dapat menelusuri kembali siapa yang bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip yang terintegrasi dengan erat. Apabila diterapkan, kedua prinsip ini mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, pemborosan, atau penyalahgunaan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga dana publik digunakan secara bertanggung jawab.

MEMBANGUN DAN MENEGAKKAN AKUNTABILITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pengelola pengadaan dari berbagai instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa. Akuntabilitas dapat diwujudkan dengan terlebih dahulu memperjelas peran, tanggung jawab, dan tingkat wewenang yang dimiliki pejabat di bagian manajemen, anggaran, teknis, hukum, dan pengadaan barang/jasa. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa peran dalam proses

117

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

pengadaan, peraturan yang mengatur tindakan yang diambil, dan konsekuensi pelanggaran dapat dipahami dengan baik. Pemisahan tugas dan wewenang dalam jajaran pemerintahan berfungsi untuk mencegah seseorang atau sekelompok orang memiliki tingkat kontrol dan pengaruh yang tidak seimbang dalam suatu instansi. Pengadaan barang/jasa harus dijalankan sebagai bagian yang terpisah dan khusus dalam suatu instansi yang dikelola oleh para pengelola pengadaan yang terlatih untuk mengelola dan menjalankan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Akuntabilitas ditegakkan di seluruh tahapan proses pengadaan barang/jasa melalui: Pemisahan tugas Menetapkan peran yang terpisah dan khusus untuk para pengelola pengadaan

Pengawasan independen (audit) Mengizinkan lembaga eksternal untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, prosedur, dan proses pengadaan barang/jasa Sistem pengadaan, akuntansi, keuangan dan sistem bisnis lainnya Mencatat kegiatan dan transaksi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem audit trail dan sistem pencatatan tindakan pengadaan Peraturan, kebijakan, prosedur dan prinsip pengadaan Menentukan dan mempublikasikan metode untuk membuat, mencatat, memonitor, dan mengendalikan proses dan keputusan Sanksi Menetapkan dan mengenakan konsekuensi atau sanksi yang proporsional untuk pelanggaran atas pengadaan barang/jasa Sistem perbaikan Membuat sistem bagi penawar untuk melaporkan hal-hal yang mungkin menimbulkan kesalahan dalam sistem pengadaan barang/jasa

MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS Terkait dengan mekanisme institusional yang dijelaskan sebelumnya, ada banyak cara yang dapat digunakan pengelola pengadaan untuk menunjukkan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Metode yang mungkin paling penting dan yang dapat ditelusuri adalah dokumentasi. Pengelola pengadaan harus memelihara tingkat dokumentasi yang sepadan dengan skala, ruang lingkup, dan risiko setiap pengadaan barang/jasa. Mendokumentasikan tindakan dalam pengadaan barang/jasa termasuk menjelaskan dan menjustifikasi keputusan dalam barang/jasa secara tepat waktu dan menyeluruh Peraturan dan perundang-undangan pengadaan tidak mengatur diskresi untuk setiap kasus pengadaan yang dihadapi, sehingga pengelola pengadaan harus menafsirkan peraturan yang berlaku dan memutuskan bagaimana penerapan prinsip pengadaan. Dalam hal ini, pengelola pengadaan harus mendokumentasikan semua berkas pengadaan dengan opsi tindakan yang dipertimbangkan, alasan pengambilan keputusan, dan risiko

118

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

yang dapat timbul apabila diambil keputusan yang lain. Dengan demikian, akuntabilitas dapat ditegakkan. Kebijakan dokumentasi dan penyimpanan dokumen secara eksplisit harus ditetapkan dalam instansi pengadaan. Kebijakan dokumentasi harus sejalan dengan peraturan dan Kebutuhan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan Data Kebijakan tersebut juga harus Persetujuan analisis yang relevan pasar menentukan tingkat rincian dokumentasi dan penyimpanan catatan berdasarkan besar, ruang Kepatuhan Dokumentasi Strategi pada lingkup, dan kompleksitas pencatatan pengadaan proses pengadaan pengadaan barang/jasa. Catatan pengadaan pengadaan perlu disimpan karena Keputusan diperlukan untuk proses audit dan dan dasar Dokumen sanggahan. Selain itu, catatan pengambil Pengadaan an pengadaan juga dapat disimpan Data keputusan penawaran sebagai referensi untuk membantu /proposal perencanaan pengadaan yang akan dilakukan di kemudian hari. Proses pengadaan barang/jasa yang terstruktur dengan baik yang patuh pada prinsip akuntabilitas tidak hanya mendokumentasikan tindakan dan keputusan yang diambil, tetapi juga: ď&#x201A;§

menanggapi permohonan informasi yang sah dengan tepat waktu dan akurat

ď&#x201A;§

menggunakan kegiatan dan keputusan pengadaan barang/jasa yang terbuka untuk pengawasan yang wajar dan dapat menghadapi uji publik terkait dengan keadilan, kewajaran, dan nilai untuk uang.

ď&#x201A;§

mencantumkan ketentuan tentang penerapan akuntabilitas dalam dokumen pengadaan dan kontrak untuk diketahui oleh calon penawar

AKUNTABILITAS DAN PROSES SANGGAHAN PENAWARAN Sistem pengadaan yang menerapkan prinsip akuntabilitas mencakup proses yang tersedia bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi perbaikan apabila terdapat kemungkinan kesalahan. Proses penyelesaian perselisihan dan proses penyanggahan keputusan harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kepentingan finansial masyarakat dan hak penawar untuk mencari solusi perbaikan atau kompensasi yang efektif. Komponen penting dalam sistem perbaikan mencakup lembaga peninjauan independen yang diberikan wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan penyanggahan penawaran yang dipublikasikan. Dalam penyelesaian perselisihan dan sanggahan penawaran, lembaga peninjauan dan peraturan yang berlaku harus memberikan perlakuan yang adil dan tidak berpihak terhadap instansi pengadaan dan para penawar.

Untuk memastikan efektifitas peraturan sanggahan, peraturan tersebut harus: ď&#x201A;§

dicantumkan pada dokumen pengadaan yang didistribusikan kepada semua penawar yang berminat

119

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

ď&#x201A;§

memberikan kesempatan kepada penawar untuk menyampaikan sanggahan

ď&#x201A;§

menegakkan akuntabilitas

ď&#x201A;§

memberikan penjelasan kepada penawar yang gagal, apabila diminta, tentang mengapa penawaran atau proposal mereka ditolak atau tidak dipilih

ď&#x201A;§

membangun dan menjalankan proses untuk menangani protes yang diajukan

Untuk menjamin efektifitas proses ini, peraturan tersebut juga harus menetapkan bahwa penawar harus tunduk dan mematuhi peraturan tersebut pada saat mengajukan penawaran atau sanggahan sebelum berupaya untuk mencari solusi perbaikan di pengadilan atau proses hukum lainnya.

POIN-POIN PENTING Akuntabilitas berarti setiap orang memikul tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang ia ambil dalam proses pengadaan barang/jasa Membantu mencegah terjadinya kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan dana publik

Kurangnya akuntabilitas mengakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme Akuntabilitas adalah hasil dari proses yang terstruktur dengan baik yang mencakup mendokumentasikan keputusan dan tindakan, menyimpan dokumentasi, dan menyediakan dokumentasi tersebut apabila diminta

120

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 1

Kegiatan Interaktif No. 2-0-1 Diskusikan apa yang dipelajari pada Hari Pertama

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

121

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 2

Sesi 4

Akuntabilitas

Proyek Modernisasi Pengadaan

122

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 3

Tujuan Di akhir sesi ini, Anda akan dapat : • •

• •

Mendefinisikan akuntabilitas Mendiskusikan pentingnya akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah Mengetahui peran akuntabilitas Merumuskan tanggung jawab pengelola pengadaan yang akuntabel terhadap masyarakat dan para pemangku kepentingan Mengidentifikasi dan memahami proses mewujudkan akuntabilias Menyadari pentingnya persetujuan, audit, mekanisme pemantauan dan pengendalian tindakan pengadaan

123

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 4

Apa arti â&#x20AC;&#x153;Akuntabilitasâ&#x20AC;? dalam Pengadaan barang/jasa Pemerintah bagi Anda?

124

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 5

Akuntabilitas Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, akuntabilitas berarti setiap individu:

Memikul tanggung jawab atas tindakan yang diambil Menyadari kemungkinan konsekuensi yang timbul dari penyimpangan

Dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil Mematuhi peraturan dan per-UU-an pengadaan barang/jasa Menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa 5

125

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 6

Pentingnya Akuntabilitas Memperteguh pertanggungjawaban pengelola pengadaan dan pemangku kepentingan atas tindakan dan keputusan yang diambil Membantu mencegah terjadinya kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan dana publik Masyarakat lebih mempercayai dan menghormati proses pengadaan barang/jasa pemerintah Kurangnya akuntabilitas mengakibatkan korupsi, kolusi, dan nepotisme

126

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 7

Menegakkan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui mekanisme pemantauan, pengendalian, dan audit, misalnya:

Peraturan, Kebijakan, Prosedur dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Penerapan sistem pengadaan, akuntansi, keuangan, dan sistem bisnis lainnya Pemisahan tugas dan Pembentukan lembaga independen yang memonitor dan mengaudit unit layanan pengadaan

127

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 8

Dapatkah Anda menyebutkan peraturan pengadaan yang mendorong penerapan prinsip â&#x20AC;&#x153;akuntabilitas?â&#x20AC;?

128

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 9

Mewujudkan Akuntabilitas Akuntabilitas adalah hasil dari proses yang terstruktur dengan baik, mencakup: Mendokumentasikan tindakan dan keputusan Menyimpan catatan pengadaan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan pengadaan Menanggapi permohonan informasi yang sah dengan tepat waktu dan akurat

129

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 10

Mewujudkan Akuntabilitas (lanjutan) Melakukan pemisahan fungsi, tanggung jawab, dan tingkat wewenang

Melakukan pengawasan, pelaporan pengelolaan dan proses evaluasi yang sesuai

Menggunakan kegiatan dan keputusan pengadaan barang/jasa yang terbuka untuk pengawasan yang wajar dan dapat menghadapi uji publik terkait dengan keadilan, kewajaran, dan nilai untuk uang.

mencantumkan ketentuan tentang penerapan akuntabilitas dalam dokumen pengadaan dan kontrak untuk diketahui oleh calon penawar 10

130

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 11

Apa langkah yang diambil ULP Anda untuk menjamin akuntabilitas? Apa yang akan ANDA lakukan?

131

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 12

Akuntabilitas dan proses sanggahan •

Peraturan sanggahan penawaran dapat

– memberikan kesempatan kepada penawar untuk menyampaikan sanggahan – menegakkan akuntabilitas – memberikan penjelasan kepada penawar yang gagal, apabila diminta, tentang mengapa penawaran atau proposal mereka ditolak atau tidak dipilih – membangun dan menjalankan proses untuk menangani protes yang diajukan

•

Peraturan tentang sanggahan penawaran harus dicantumkan pada dokumen pengadaan yang didistribusikan kepada semua penawar yang berminat

•

Calon penawar harus tunduk dan mematuhi peraturan tersebut pada saat mengajukan penawaran atau sanggahan sebelum mengajukan tuntutan di pengadilan atau proses hukum lainnya 12

132

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 13

Poin-poin penting Akuntabilitas berarti setiap orang memikul tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya dalam proses pengadaan barang/jasa

Membantu mencegah terjadinya kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan dana publik

133

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 14

Terima kasih! Ada pertanyaan?

134

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 15

Kegiatan Interaktif No. 2-4-1 Studi Kasus: Akuntabilitas Analisis Dampak Lingkungan

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

135

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 16

136

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 17

Kegiatan Interaktif No. 2-4-2 Penerapan Akuntabilitas

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

137

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

138

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Sesi 5

Keadilan

139

Pelatihan Pengadaan â&#x20AC;&#x201C; Tingkat Dasar

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

140

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

► SESI 5: KEADILAN TUJUAN Di akhir sesi ini, Anda akan dapat: 

Mendefinisikan keadilan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah



Mengetahui dan memahami pentingnya keadilan dalam proses pengadaan



Mengenali permasalahan yang mungkin timbul terkait keadilan dalam proses pengadaan dan mengidentifikasi metode untuk mengurangi risiko dan mendorong keadilan dalam tahapan proses pengadaan

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KEADILAN? Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, keadilan berarti semua penawar mendapat perlakuan yang sama dari instansi pengadaan dan pengelola pengadaan dan tunduk pada persyaratan yang sama. Prinsip keadilan mendorong proses pengadaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa adanya keberpihakan, prasangka atau bias terhadap penawar tertentu dan memastikan bahwa semua penawar diperlakukan dengan setara.

MENGAPA KEADILAN PENTING?

•Mengurangi terjadinya bias •Mengelola atau menghilangkan konflik kepentingan yang ada atau timbul •Mengatasi keuntungan kompetitif yang tidak adil dan menyeimbangkan kondisi pengadaan bagi semua penawar yang berminat

•Menambah jumlah penawar yang memenuhi syarat •Menambah jumlah penawar yang berminat •Meningkatkan kompetisi •Meningkatkan kepercayaan terhadap proses pengadaan barang/jasa •Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Keadilan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menjamin semaksimal mungkin bahwa semua penawar yang berminat diperlakukan sama dan diberikan kesempatan dan persyaratan yang sama untuk mengajukan penawaran, mendapatkan, dan menyediakan pekerjaan berdasarkan pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip keadilan dapat membentuk kerangka kerja bagi pengelola pengadaan agar mampu menghadapi kondisi pengadaan seperti keberpihakan atau konflik kepentingan dan membuat metode pencegahan untuk mewujudkan kondisi pengadaan yang adil. Walaupun kondisi sekitar pengadaan di pasar tidak mungkin persis sama, prinsip keadilan membimbing pengelola pengadaan agar mampu mengenali dan menghadapi kondisi yang memberi keuntungan yang adil atau tidak adil kepada para penawar yang bersaing dan mengembangkan metode untuk mengatasi kondisi yang menimbulkan keuntungan yang tidak adil dengan tujuan menyeimbangkan kondisi pengadaan bagi semua penawar yang berminat. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, keadilan sangat penting karena keadilan mendorong perilaku yang berbentuk upaya mewujudkan kondisi pengadaan yang adil bagi semua penawar yang berminat. Dengan menaati prinsip keadilan, lingkungan pengadaan akan lebih memadai bagi para penawar yang berminat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

141

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

MEWUJUDKAN KEADILAN Ada beberapa inisiatif yang dapat diambil pengelola pengadaan untuk mewujudkan keadilan dalam proses pengadaan, misalnya membuat persyaratan yang tidak mengarah, Secara adil menerapkan dan menaati menerapkan dan menaati proses dan prosedur dan proses pengadaan prosedur pengadaan dengan adil, menyeleksi Menyeleksi penawar berdasarkan penawar yang memenangkan kontrak dengan kualifikasinya adil, mengidentifikasi dan mengurangi bias, dan mengungkapkan dan mengelola konflik Mengenali dan mengatasi Konflik kepentingan dengan tepat. Penerapan prinsip Kepentingan keadilan dapat membantu pengelola pengadaan membedakan antara adanya Mengurangi terjadinya bias keuntungan kompetitif yang adil dan yang tidak adil, dan membuat metode untuk menyeimbangkan kondisi pengadaan semaksimal mungkin. Membuat persyaratan yang tidak mengarah

Untuk mewujudkan keadilan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, persyaratan harus tidak mengarah dan hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan minimum pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila perincian persyaratannya dibuat dengan tidak semestinya, kesempatan bagi penawar lain selain penawar yang memenuhi persyaratan tersebut akan tertutup atau bahkan menunjukkan adanya keberpihakan yang tidak adil terhadap penawar atau nama merek tertentu. Keadilan dapat diwujudkan dengan secara adil menerapkan dan menaati prosedur dan proses pengadaan. Dengan demikian, semua penawar yang berminat diperlakukan setara dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang sama. Untuk mewujudkannya, pengelola pengadaan harus mengevaluasi dan menyeleksi para penawar berdasarkan kualifikasi dan penawaran yang mereka ajukan. Kualifikasi dan kriteria evaluasi dalam dokumen pengadaan harus tidak mengarah atau berpihak pada barang/jasa tertentu. Dengan memperlakukan semua penawar dengan sama melalui secara adil menerapkan dan menaati proses pengadaan, para penawar akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang sama dan memiliki kesempatan yang adil untuk memenangkan pekerjaan. Penting untuk diingat oleh pengelola pengadaan untuk dapat menggunakan diskresi dan pertimbangan yang baik. Tergantung situasinya, pengelola pengadaan dapat menyimpang dari proses yang direncanakan atau aturan selama tidak melanggar prinsip pengadaan. Misalnya, apabila terdapat dua penawaran dan salah satu penawar tidak menyertakan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan oleh dokumen pengadaan, apakah penawar tersebut menjadi gugur karena kesalahan administrasi? Tidak. Apabila Anda meminta penawar tersebut mengirimkan laporan keuangannya, apakah hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi penawar lainnya? Belum tentu. Dalam hal ini, menyimpang dari aturan tidak menimbulkan masalah karena dengan meminta dokumen administrasif, penawar tersebut tidak diberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil, prinsip pengadaan tidak dilanggar, dan didasarkan pertimbangan bisnis yang baik.

142

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Komponen penting untuk mewujudkan keadilan adalah mengenali dan mengurangi bias. Bias terdapat pada pikiran semua orang dan tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan. Bias dapat memengaruhi pembuatan persyaratan dan persyaratan dapat dibuat Bias dapat didefinisikan sebagai dengan tidak semestinya sehingga mengarah keberpihakan atau pada penawar tertentu. Apabila persyaratan ketidakberpihakan terhadap dibuat secara mengarah dengan tidak sesuatu dibandingkan sesuatu semestinya, penawar selain penawar yang yang lainnya memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat berpartisipasi dan prinsip keadilan dilanggar. Pengelola pengadaanlah yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mengurangi bias agar terbentuk kondisi pengadaan yang memadai bagi semua penawar. Salah satu contoh cara mengurangi bias adalah dengan membentuk tim pengadaan yang anggotanya memiliki latar belakang dan pengalaman kerja yang berbeda-beda. Melalui kegiatan usaha biasa dan kehidupan pribadi, konflik kepentingan baik antar organisasi maupun pribadi dapat timbul dari hubungan atau kegiatan lainnya. Konflik kepentingan dapat timbul secara internal dari anggota dalam tim pengadaan barang/jasa pemerintah atau secara eksternal dari organisasi yang berminat untuk berpartisipasi dalam pengadaan. Dalam pengadaan barang/jasa Konflik Kepentingan pemerintah, individu yang berpartisipasi dalam Keterlibatan dalam kegiatan lain pengadaan harus bertanggung jawab dan dapat menyebabkan seseorang/organisasi tidak dapat mengungkapkan adanya atau kemungkinan atau ternyata tidak dapat terjadinya konflik kepentingan. Apabila konflik bertindak dengan netral atau kepentingan tidak diungkapkan atau tidak diatasi, berpartisipasi secara objektif atau terjadi pelanggaran atas prinsip keadilan. Adanya memiliki keuntungan kompetitif yang tidak adil konflik kepentingan belum tentu berarti terjadi pelanggaran atas prinsip keadilan, tetapi dengan timbulnya konflik kepentingan, seseorang dapat beranggapan bahwa praktik pengadaan yang tidak adil akan terjadi. Oleh sebab itu, konflik kepentingan harus diungkapkan sehingga konflik kepentingan dapat diatasi dan mereka yang tidak dapat bertindak dengan netral sebaiknya tidak dilibatkan dalam kegiatan pengadaan. Inisiatif untuk mewujudkan keadilan terikat dengan hasil pengadaan yang positif. Misalnya, persyaratan yang tidak mengarah akan menambah jumlah penawar yang dapat memenuhi syarat sehingga dapat berpartisipasi dalam pengadaan yang dilakukan. Apabila proses pengadaan barang/jasa pemerintah dianggap adil dan persyaratannya dibuat supaya banyak penawar yang dapat memenuhi syarat, jumlah penawar yang ingin dan berminat untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah akan bertambah, sehingga terjadi peningkatan kompetisi, dan hasil pengadaan yang lebih baik dapat diperoleh. Penawar yang berkualifikasi tinggi dan kompeten juga akan tertarik untuk berpartisipati. Apabila terdapat sistem yang adil, perusahaan yang sebelumnya tidak berminat untuk berbisnis dengan pemerintah akan tertarik untuk berpartisipasi.

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PENGADAAN UNTUK MENDORONG KEADILAN Pengelola pengadaan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pengadaan yang memperlakukan semua penawar yang berminat secara adil dan tunduk pada persyaratan yang sama. Selain menerapkan metode untuk mewujudkan keadilan yang dibahas sebelumnya, pengelola pengadaan harus:

143

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan



Terbuka, adil, tidak berpihak, dan nondiskriminatif dalam semua tindakan dan keputusan yang diambil



Memperlakukan penawar dengan sama, tanpa diskriminasi, dan tidak membatasi persaingan dalam pasar



Menggunakan pertimbangan profesional yang baik dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan



Mengungkapkan adanya dan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan



Menyediakan informasi pengadaan bagi semua penawar yang berminat secara tepat waktu



Membedakan keuntungan kompetitif yang adil dan yang tidak adil – berupaya untuk meminimalkan keuntungan kompetitif yang tidak adil dan menyeimbangkan kondisi pengadaan bagi semua penawar yang berminat

POIN-POIN PENTING 

Keadilan berarti semua penawar yang berminat diperlakukan sama selama proses pengadaan barang/jasa



Keberpihakan terhadap penawar tertentu dan diskriminasi terhadap penawar lainnya mengakibatkan penyimpangan proses pengadaan barang/jasa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah



Pengambilan keputusan dan tindakan yang tidak berpihak sangat penting untuk menjamin terwujudnya keadilan



Pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengambilan keputusan harus dilakukan tanpa keberpihakan, prasangka, atau bias

144

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 1

Sesi 5

Keadilan

Proyek Modernisasi Pengadaan

145

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 2

Tujuan Di akhir sesi ini Anda akan dapat : â&#x20AC;˘ Mendefinisikan keadilan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah â&#x20AC;˘ Mengetahui dan memahami pentingnya keadilan dalam proses pengadaan â&#x20AC;˘ Mengenali permasalahan yang mungkin timbul terkait keadilan dalam proses pengadaan, dan mengidentifikasi metode untuk mendorong keadilan dalam tahapan proses pengadaan 2

146

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 3

Keadilan Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, keadilan berarti â&#x20AC;˘ Semua penawar yang berminat akan:

- diperlakukan sama - tunduk pada persyaratan yang sama â&#x20AC;˘ Proses pengadaan dan pengambilan keputusan dilakukan tanpa adanya keberpihakan, prasangka, atau bias â&#x20AC;˘ Terdapat prosedur untuk memastikan setiap penawaran/proposal diperlakukan adil dan setara

147

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 4

Pentingnya keadilan Keadilan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat :

• Mengurangi terjadinya bias • Mengelola atau menghilangkan konflik kepentingan yang ada atau timbul • Mengatasi keuntungan kompetitif yang • Menambah jumlah penawar yang memenuhi syarat tidak adil dan menyeimbangkan • Menambah jumlah penawar yang berminat kondisi pengadaan bagi semua • Meningkatkan kompetisi penawar yang berminat

• Meningkatkan kepercayaan terhadap proses pengadaan barang/jasa • Meningkatkan kepercayaan masyarakat

148

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 5

Mewujudkan keadilan Inisiatif

Tindakan

Kemungkinan Hasil

• Development of non-restrictive specifications • Adherence to procurement processes • Bidders selected only on the basis of their qualifications and the merit of their bids/proposals •

Membuat persyaratan yang jelas sesuai dengan kebutuhan minimum pemerintah

•

Menjalankan proses pengadaan sesuai sesuai dengan yang didokumentasikan Melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan

Membuat persyaratan yang tidak mengarah

• •

Menaati prosedur dan proses pengadaan

•

Menyeleksi penawar berdasarkan kualifikasi dan penawaran/proposal yang diajukan

•

• • • • • •

• Mengenali dan mengatasi konflik kepentingan

Membuat persyaratan dan kriteria evaluasi yang tidak mengarah

•

• Mengurangi bias •

Mewajibkan untuk mengungkapkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan Mengidentifikasi dan mengurangi risiko atau tidak mengikutsertakan pengelola pengadaan yang memiliki konflik kepentingan dalam pengadaan

•

Membentuk tim pengadaan yang anggotanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda Mengimplementasikan checks and 5 balances selama proses pengadaan

•

• •

Jumlah organisasi yang memenuhi syarat dan berpartisipasi bertambah Kompetisi meningkat Jumlah organisasi yang berminat untuk berpartisipasi bertambah Jumlah penawaran yang diterima bertambah Semua penawar diperlakukan sama dan adil selama proses pengadaan Pemilihan kontraktor yang menang dilakukan dengan adil Jumlah organisasi yang berminat untuk berpartisipasi bertambah Pemilihan penawar yang menang dilakukan dengan adil Berkurangnya risiko kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan dalam proses pengadaan Semua penawar diperlakukan dengan sama dan adil dalam proses pengadaan Pemilihan kontraktor yang menang dilakukan dengan adil

Berkurangnya risiko kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan dalam proses pengadaan Semua penawar diperlakukan dengan sama dan adil dalam proses pengadaan Pemilihan kontraktor yang menang dilakukan dengan adil

149

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 6

Apa perbedaan antara bias dan konflik kepentingan dalam pengadaan? Apa hubungan kedua hal tersebut dengan prinsip keadilan?

150

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 7

Skenario: Pada saat aanwijzing, seorang anggota pengadaan tidak sengaja memberikan informasi kepada salah satu penawar yang berminat tentang strategi pengadaan yang seharusnya tidak diberitahukan kepada masyarakat umum. Berikan contoh bagaimana anggota tim pengadaan tersebut dapat memperbaiki kesalahannya supaya tidak terjadi pelanggaran atas prinsip keadilan.

151

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 8

Apa perbedaan keuntungan kompetitif yang adil dan yang tidak adil? Berikan contoh.

152

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 9

Tanggung jawab pengelola pengadaan untuk mendorong keadilan • • • •

• •

Terbuka, adil, tidak berpihak, dan nondiskriminatif dalam semua tindakan dan keputusan yang diambil Memperlakukan penawar dengan sama, tanpa diskriminasi, dan tidak membatasi persaingan dalam pasar Menggunakan pertimbangan profesional yang baik dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan Mengungkapkan adanya dan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan Menyediakan informasi pengadaan bagi semua penawar yang berminat secara tepat waktu Membedakan keuntungan kompetitif yang adil dan yang tidak adil – berupaya untuk meminimalkan keuntungan kompetitif yang tidak adil dan menyeimbangkan kondisi pengadaan bagi semua penawar yang berminat 9

153

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 10

Poin-poin penting Keadilan berarti semua pihak yang berminat diperlakukan sama selama proses pengadaan barang/jasa

Keberpihakan terhadap penawar tertentu dan diskriminasi terhadap penawar lainnya mengakibatkan penyimpangan proses pengadaan barang/jasa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Pengambilan keputusan dan tindakan yang tidak berpihak sangat penting untuk menjamin terwujudnya keadilan Pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengambilan keputusan harus dilakukan tanpa keberpihakan, prasangka, atau bias 10

154

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 11

Terima kasih! Ada pertanyaan?

155

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 12

Kegiatan Interaktif No. 2-5-1 Studi Kasus Keadilan

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

156

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 13

157

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 14

Kegiatan Interaktif No. 2-5-2 Latihan berbasis Skenario

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

158

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 15

159

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 16

Kegiatan Interaktif No. 2-0-2 Hari Kedua â&#x20AC;&#x201C; Rangkuman

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

160

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

â&#x2013;º HARI KETIGA: PAPARKAN HAL YANG DIPELAJARI PADA HARI KEDUA

Kegiatan Interaktif No. 3-0-1 Membahas apa yang dipelajari pada Hari ke-2

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

161

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

162

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Sesi 6

Kompetisi

163

Pelatihan Pengadaan â&#x20AC;&#x201C; Tingkat Dasar

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

164

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

► SESI 6: KOMPETISI TUJUAN Di akhir sesi ini Anda akan dapat: 

Mendefinisikan kompetisi dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah.



Mengetahui dan memahami pentingnya dan manfaat menerapkan prinsip kompetisi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.



Mengidentfikasi metode untuk mendorong kompetisi.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KOMPETISI? Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, kompetisi berarti: 

Dua penawar atau lebih bersaing dalam proses pengadaan untuk mendapatkan pekerjaan.



Dalam ekonomi pasar, pembeli (instansi pengadaan) diharapkan untuk memperoleh manfaat melalui kompetisi yang terjadi di antara para penawar.



Prosedur pengadaan dirancang untuk mendorong kompetisi yang terbuka dan sedapat mungkin mencegah pembatasan kesempatan.

MENGAPA KOMPETISI PENTING DAN APA MANFAAT KOMPETISI? Kompetisi merupakan faktor kunci untuk mendapatkan solusi bernilai terbaik dalam setiap pengadaan, baik pengadaan barang/jasa pemerintah maupun swasta. Kompetisi di antara pihak yang berminat memengaruhi harga pasar dan akhirnya juga memengaruhi harga yang diusulkan dalam penawaran untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Penggunaan prosedur yang kompetitif menunjukkan niat pengelola pengadaan untuk bertanggung jawab atas pembelanjaan dana publik. Kompetisi didukung oleh aturan yang mendefinisikan persyaratan kompetisi dan prinsipprinsip pengadaan yang meningkatkan upaya-upaya untuk membuka peluang untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bagi perusahaan-perusahaan yang kapabel sebanyak-banyaknya. Terbukanya kesempatan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah bagi penawar yang berminat meningkatkan peluang bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya melalui penawaran solusi dengan harga yang lebih optimal atau kualitas yang lebih baik. Selain itu, kemungkinan untuk mendapatkan nilai terbaik untuk uang yang dikeluarkan terwujud. Ketika instansi pengadaan menerbitkan dokumen pengadaan yang mengurangi kompetisi, mereka tidak dapat membandingkan biaya produk dan kinerjanya. Mereka juga mungkin membayar lebih untuk atau menerima solusi yang kurang optimal, serta tidak memberikan akses yang adil terhadap kompetisi. Proses pengadaan bertujuan untuk menciptakan pengaturan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan industri, sedangkan penggunaan prosedur yang kompetitif dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Membuka akses terhadap pengadaan akan memberikan kesempatan kepada lebih banyak pihak yang berminat untuk mengajukan penawaran serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pemerintah untuk mencapai efisiensi dalam pengadaan. Kompetisi juga dapat menarik perusahaan-perusahaan yang lebih

165

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

berkualitas yang menawarkan solusi bermutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk industri, kesempatan untuk menyediakan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa kepada pemerintah memperluas basis pelanggan perusahaan dan peluang untuk menghasilkan penjualan. Saluran pasar tambahan ini akan menumbuhkan perusahaan lokal dan mendukung pertumbuhan kemakmuran ekonomi suatu negara. Masyarakat akan mendapatkan manfaat dari situasi ekonomi yang membaik, yang disertai dengan peningkatan kesempatan kerja dan metode lain untuk menghasilkan kemakmuran. Efisiensi yang terwujud dari meningkatnya persaingan akan memberikan tambahan dana publik, sehingga terjadi penghematan yang dapat menunjang pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya atau pengadaan di masa yang akan datang. Pada gilirannya, dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dan selanjutnya menumbuhkan perekonomian daerah melalui pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya.

MENDORONG KOMPETISI Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hambatan untuk memasuki pasar dapat dikurangi melalui penyusunan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang nonrestriktif. Iklan menjamin publisitas dan persaingan yang seluas-luasnya, memungkinkan organisasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga menjamin ketersediaan pilihan yang sebanyak-banyaknya. Metode untuk mendorong kompetisi meliputi: 

Mengumumkan persyaratan pengadaan kepada publik, sehingga tercipta persaingan yang sehat



Melakukan komunikasi secara teratur dan adil dengan pihak-pihak yang berminat dan memberikan akses yang adil terhadap informasi, sehingga memperkecil ambiguitas dan meciptakan kompetisi yang setara.



Mempublikasikan persyaratan yang jelas dan tidak ambigu yang tidak tampak mendukung merek, institusi, atau individu tertentu, yang berarti menerapkan prinsip keadilan.



Mempublikasikan kualifikasi dan kriteria evaluasi, yang memungkinkan penawar untuk memahami apa yang penting dalam proses pengambilan keputusan dan menyusun penawaran yang responsif.



Menggunakan metode pengadaan yang paling sesuai dengan situasi pengadaan dan persyaratannya.



Memanfaatkan kompetisi secara penuh dan terbuka sejauh yang dapat diterapkan apabila memungkinkan dan membantu keberhasilan pengadaan.

PENGADAAN NONKOMPETITIF Dalam situasi-situasi tertentu upaya dan sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan kompetitif secara penuh mungkin lebih besar daripada manfaat yang dihasilkannya bagi masyarakat. Pengecualian untuk tidak menerapkan kompetisi secara penuh harus didukung oleh alasan yang tepat, terdokumentasi dengan baik, dan hanya dilakukan dalam keadaan yang tidak wajar atau tidak layak untuk menerapkan kompetisi secara penuh dan terbuka. Kurangnya perencanaan yang tepat bukan alasan yang dapat dibenarkan untuk membatasi

166

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

kompetisi, dan penggunaan metode pengadaan nonkompetitif atau metode kompetitif terbatas harus ditekan sampai sekecil mungkin.

Pengelola pengadaan harus menerapkan diskresi dan penilaian yang baik ketika mengizinkan penggunaan metode nonkompetitif. Pengadaan nonkompetitif atau kompetitif terbatas dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi karena kurangnya tekanan untuk bersaing dari segi harga. Alasan yang dapat dibenarkan untuk tidak menggunakan metode kompetitif secara penuh dan terbuka harus mengatasi potensi dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan metode kompetisi. Misalnya, apakah akan terjadi penundaan jadwal, atau biaya tambahan yang saling bergantung sama lain apabila metode kompetitif digunakan? Sebelum metode nonkompetitif diterapkan, pengadaan harus melewati uji kewajaran, didokumentasikan denga baik, disetujui dan ditandatangani oleh otoritas yang tepat. Contoh-contoh keadaan ketika penggunaan metode nonkompetitif dapat dibenarkan antara lain: Melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan

Tanggap bencana atau tanggap darurat Hanya ada satu penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat

Keamanan nasional

â&#x20AC;˘ Jika menggunakan metode kompetitif akan menyebabkan duplikasi biaya yang tidak perlu dan manfaat kompetisi secara keseluruhan tidak akan tercapai â&#x20AC;˘Ada kebutuhan yang mendesak dan tidak ada waktu untuk menggunakan proses pengadaan yang kompetitif â&#x20AC;˘Barang atau jasa hanya tersedia dari satu penyedia dan tidak ada penyedia lain yang memenuhi syarat â&#x20AC;˘Pengumuman tentang kebutuhan pengadaan akan membahayakan keamanan nasional

POIN-POIN PENTING

Kompetisi berarti dua atau lebih penawar bersaing dalam pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan pekerjaan Kompetisi adalah faktor utama untuk memastikan bahwa pemerintah dan masyarakat menerima nilai terbaik untuk uang yang dikeluarkan Meskipun metode pengadaan nonkompetitif dapat memberikan manfaat dari segi kualitas, metode ini memberikan harga yang lebih mahal karena kurangnya tekanan untuk bersaing dari segi harga, dan seharusnya hanya digunakan dalam kasus-kasus tertentu dengan alasan yang didokumentasikan dengan baik.

167

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

168

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 1

Kegiatan Interaktif No. 3-0-1 Membahas apa yang dipelajari pada Hari ke-2

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

169

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 2

Sesi 6

Kompetisi

Proyek Modernisasi Pengadaan

170

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 3

Tujuan Di akhir sesi ini Anda akan dapat: â&#x20AC;˘ Mendefinisikan kompetisi dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah â&#x20AC;˘ Mengetahui dan memahami pentingnya dan manfaat menerapkan prinsip kompetisi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah â&#x20AC;˘ Mengidentifikasi metode untuk mendorong kompetisi 3

171

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 4

Kompetisi Dua penawar atau lebih bersaing dalam proses pengadaan untuk mendapatkan pekerjaan

Dalam ekonomi pasar, pembeli (instansi pengadaan) diharapkan dapat memperoleh manfaat melalui kompetisi Prosedur pengadaan dirancang untuk mendorong kompetisi yang terbuka dan sedapat mungkin mencegah pembatasan kesempatan

172

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 5

Siapa yang mendapatkan manfaat dari penerapan kompetisi? Bagaimana kompetisi bermanfaat untuk hasil pengadaan?

173

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 6

Pengadaan kompetitif bermanfaat bagi Pemerintah • Mendapatkan barang/jasa yang inovatif dengan biaya lebih rendah • Peningkatan kualitas dan kinerja • Penghematan dana publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat

Kalangan industri • Memperoleh kesempatan yang adil • Meraih keuntungan dari kontrak yang dimenangkan • Menumbuhkan perusahaan daerah

Masyarakat • Perbaikan infrastruktur • Perbaikan kondisi pasar swasta • Kesempatan kerja • Penggunaan dana publik yang bertanggung jawab • Penghematan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya • Memperkecil risiko terjadinya kecurangan, kolusi dan nepotisme

174

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 7

Pentingnya kompetisi • Kompetisi adalah faktor kunci untuk memastikan bahwa pemerintah dan masyarakat memperoleh nilai maksimum untuk uang yang dikeluarkannya (nilai untuk uang) • “Nilai untuk Uang” • Mendapatkan manfaat yang maksimum dengan mempertimbangkan unsur biaya dan non-biaya (misalnya kualitas) untuk menentukan nilai terbaik berdasarkan penyedia barang/jasa yang tersedia • Dapat diperoleh apabila penawar yang memenuhi syarat bebas untuk mengajukan penawaran terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dan pasar dipantau secara teratur • Tidak selalu berarti harga terendah 7

175

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 8

Pernahkah Anda menggunakan metode â&#x20AC;&#x153;nilai untuk uangâ&#x20AC;? untuk membeli barang untuk keperluan pribadi? Apa pertimbangan Anda untuk memilih barang tersebut?

176

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 9

Pentingnya kompetisi (lanjutan) • Mendorong penggunaan dana publik yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan • Meningkatkan kondisi instansi pengadaan • Meningkatkan jumlah penawar yang berminat • Kompetisi dapat berdampak positif bagi pasar – Mendorong inovasi – Harga yang kompetitif – Meningkatkan kualitas dan kinerja – Bebas memasuki pasar dan risiko kolusi berkurang 9

177

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 10

Mendorong kompetisi Mempublikasikan persyaratan pengadaan Melakukan komunikasi secara teratur dan adil dengan pihak-pihak yang berminat dan memberikan akses yang adil terhadap informasi

Mempublikasikan persyaratan yang jelas dan tidak ambigu yang tidak tampak mendukung merek, institusi, atau individu tertentu Mempublikasikan faktor-faktor dan kriteria evaluasi Menggunakan metode pengadaan yang paling sesuai dengan situasi pengadaan dan persyaratannya Apabila memungkinkan, kompetisi penuh dan terbuka harus diupayakan sejauh dapat diterapkan

Penggunaan metode nonkompetitif meskipun dibenarkan dalam situasi tertentu harus ditekan sampai sekecil mungkin 10

178

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 11

Pengadaan barang/jasa nonkompetitif • Meskipun dibenarkan dalam situasi tertentu, penggunaan metode nonkompetitif harus ditekan sampai sekecil mungkin • Pengadaan nonkompetitif dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi karena kurangnya persaingan harga • Pengelola pengadaan perlu menerapkan diskresi ketika mengizinkan penggunaan metode nonkompetitif • Contoh situasi yang dibenarkan untuk menggunakan metode nonkompetitif – – – –

Kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya Tanggap bencana atau tanggap darurat Hanya ada satu penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat Keamanan nasional

• Perlu dokumentasi tentang alasan penggunaan metode nonkompetitif dan persetujuan dari pihak yang berwenang

179

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 12

Dapatkah Anda menyebutkan pengecualian dalam per-UU-an Indonesia yang mengizinkan metode nonkompetitif? Proses apa yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengecualian tersebut (mis. persetujuan, dokumentasi, dsb.)?

Siapa yang dapat memberikan izin dan persetujuan atas pengecualian ini?

180

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 13

Poin-poin penting Kompetisi berarti dua atau lebih penawar bersaing dalam pengadaan barang/jasa

Kompetisi adalah faktor utama untuk memastikan bahwa pemerintah dan masyarakat menerima nilai maksimum untuk uang yang dikeluarkan Meskipun metode pengadaan nonkompetitif dapat memberikan manfaat dari segi kualitas, metode ini memberikan harga yang lebih mahal karena kurangnya tekanan untuk bersaing dari segi harga, dan seharusnya hanya digunakan dalam kasus-kasus tertentu dengan alasan yang didokumentasikan dengan baik. 13

181

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 14

Terima kasih Ada pertanyaan?

182

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 15

Kegiatan Interaktif No. 3-6-1 Studi Kasus: Kompetisi Kementerian Kesehatan

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

183

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 16

184

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 17

Kegiatan Interaktif No. 3-6-2 Pembangkit Semangat: Siapakah Saya

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda (gambar pada slide berikutnya)

185

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 18

Latihan: Pembangkit Semangat Kegiatan 3-6-2 | Waktu: 20 menit

Jika prinsip ini saya terapkan, apakah saya harus memastikan saya memberikan informasi yang sama kepada semua penawar?

Jika prinsip ini saya terapkanâ&#x20AC;Ś

Tidak

Jika prinsip ini saya terapkan, apakah peserta yang berminat berpartisipasi akan lebih maksimal?

Trans paransi

186

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Sesi 7

Kejujuran

187

Pelatihan Pengadaan â&#x20AC;&#x201C; Tingkat Dasar

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

188

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

► SESI 7: KEJUJURAN TUJUAN Di akhir sesi ini Anda akan dapat: 

Mendefinisikan kejujuran dalam konteks pengadaan



Memahami pentingnya menerapkan kejujuran dalam konteks pengadaan



Memahami tanggung jawab pengelola pengadaan untuk bertindak jujur

KEJUJURAN DAN PENTINGNYA KEJUJURAN Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, kejujuran berarti bertindak dan berperilaku adil, jujur, tulus, dan tanpa penipuan. Prinsip ini mengacu pada kejujuran dalam:

Proses Pengadaan

Informasi Pengadaan

Tindakan dan Keputusan tentang Pengadaan yang Diambil Individu dan Organisasi

Kejujuran adalah prinsip penting yang harus diterapkan di seluruh aspek pengadaan, dari kesahihan informasi yang diberikan kepada masyarakat hingga keputusan yang dibuat oleh individu dan organisasi. Pengelola pengadaan harus bertindak jujur dalam seluruh proses pengadaan. Tindakan yang tidak jujur setiap saat dapat merusak seluruh proses pengadaan, dan meningkatkan risiko terjadinya pengadaan yang tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur pengadaan (mis-procurement) atau timbulnya sanggahan dari penawar. Bersikap jujur dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan proses pengadaan yang dilakukannya, serta akan membantu membangun dan menjaga kepercayaan di antara pemerintah dan swasta. Sebaliknya, memberikan informasi yang tidak jujur atau keliru kepada masyarakat akan menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat terjadi, dan akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan mempertanyakan kesahihan dan keandalan informasi yang diberikan. Hal ini dapat mengurangi jumlah perusahaan yang memenuhi syarat dan bersedia untuk berbisnis dengan pemerintah. Selain itu, apabila informasi yang tidak jujur diberikan kepada pihak yang berminat dan informasi tersebut digunakan untuk menyusun penawaran, maka hal ini akan merusak seluruh proses pengadaan.

189

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

MENDORONG KEJUJURAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh instansi dan pengelola pengadaan untuk menunjukkan kejujuran selama proses pengadaan. Berikut adalah beberapa contoh cara mendorong kejujuran:

Kontrol manajemen dan mekanisme akuntabilitas yang efektif Memberdayakan para pegawai Proses yang transparan Kepatuhan terhadap peraturan, prinsip, dan prosedur pengadaan Menangani sanggahan yang disampaikan oleh para penawar dengan cara yang adil dan pada waktu yang tepat Memberdayakan masyarakat untuk memeriksa pengadaan Mengenali dan melaporkan perilaku yang tidak jujur Menetapkan dan mempublikasikan keijakan instansi terkait dengan perilaku etis dan etika dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Pelatihan untuk para pegawai Kebijakan nonretaliasi

KEJUJURAN PENGELOLA PENGADAAN Reputasi seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah bergantung pada kejujuran dan sikap pengelola pengadaan yang dapat dipercaya di semua tingkatan organisasi. Pengelola pengadaan harus bersikap jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan setiap saat. Adalah tanggung jawab pengelola pengadaan selama proses pengadaan untuk mewakili pemerintah dengan bersikap jujur, menjamin kejujuran dalam pengadaan, dan memastikan bahwa masyarakat dapat mempercayai proses dan keputusan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan.

POIN-POIN PENTING ď&#x201A;§

Kejujuran berarti bersikap dan berperilaku adil, jujur, tulus dan tanpa penipuan

ď&#x201A;§

Kejujuran dalam proses pengadaan memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan swasta

ď&#x201A;§

Metode untuk mendorong kejujuran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup penerapan kontrol manajemen yang efektif dan mendidik pengelola pengadadaan agar bertindak benar selama proses pengadaan

190

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 1

Sesi 7

KEJUJURAN

Proyek Modernisasi Pengadaan

191

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 2

Tujuan Di akhir sesi ini Anda akan dapat: â&#x20AC;˘ Mendefinisikan kejujuran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah â&#x20AC;˘ Mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan kejujuran dalam konteks pengadaan barang/jasa â&#x20AC;˘ Memahami tanggung jawab pengelola pengadaan untuk bertindak jujur 2

192

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 3

Kejujuran Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, kejujuran berarti

â&#x20AC;˘ Bertindak dan berperilaku adil, jujur, tulus dan tanpa penipuan Prinsip ini mengacu pada kejujuran dalam...

Informasi pengadaan

Proses pengadaan Tindakan dan keputusan seseorang dan tim pengadaan

193

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 4

Dapatkah Anda memberikan contoh bagaimana kejujuran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat mencegah korupsi dan membantu pencapaian hasil yang optimal?

194

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 5

Pentingnya kejujuran

Memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi

Memperbaiki pandangan masyarakat terhadap pemerintah dan proses pengadaan barang/jasa

Membangun dan menjaga kepercayaan antara pemerintah dan swasta

Memberikan hasil yang lebih baik dibanding tujuan pengadaan yang telah ditetapkan

195

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 6

Bagaimana kejujuran ditegakkan dalam institusi Anda?

196

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 7

Mendorong kejujuran Kontrol manajemen dan mekanisme akuntabilitas yang efektif Memberdayakan para pegawai Proses yang transparan Kepatuhan terhadap peraturan, prinsip, kebijakan dan prosedur

Menangani protes/sanggahan dengan adil dan pada waktu yang tepat Memberdayakan masyarakat untuk mengawasi pengadaan barang/jasa Mengenali dan melaporkan perilaku yang tidak jujur Menyusun dan mempublikasikan kebijakan institusional yang jelas tentang perilaku dan etika dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Pelatihan pegawai Kebijakan nonretaliasi 7

197

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 8

Apa arti kejujuran bagi Anda? Menurut Anda mengapa pengelola pengadaan harus jujur?

198

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 9

Kejujuran pengelola pengadaan • Pengelola pengadaan harus senantiasa jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawa dan dapat diandalkan • Sepanjang proses pengadaan, pengelola pengadaan bertanggung jawab untuk – Mewakili pemerintah – Menjamin kejujuran; dan – Menjamin kepercayaan masyarakat dan transparansi 9

199

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 10

Poin-poin penting Kejujuran adalah… • Bertindak dan berperilaku adil, jujur, tulus dan tanpa penipuan

Kejujuran dalam proses pengadaan • Memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan swasta

Metode untuk mendorong kejujuran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup • Penerapan kontrol manajemen yang efektif • Mendidik pengelola pengadaan agar bertindak benar selama proses pengadaan barang/jasa

200

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 11

Terima kasih! Ada pertanyaan?

201

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 12

Kegiatan Interaktif No. 3-7-1 Studi Kasus: Kejujuran Instalasi Pengolahan Air

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

202

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 13

203

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 14

Kegiatan Interaktif No. 3-7-2 Uji Pengetahuan Interaktif: Kuis â&#x20AC;&#x153;Jeopardyâ&#x20AC;?

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

204

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 15

Pengukuran Pengetahuan Pasca Pelatihan

205

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 16

Kegiatan Interaktif No. 3-0-2 Hari Ketiga â&#x20AC;&#x201C; Rangkuman Apabila Anda adalah Raja untuk Satu Hari

Lihat buku kegiatan di bagian akhir buku pedoman Anda

206

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Slide 17

207

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

208

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

► KEGIATAN HARI PERTAMA

Kegiatan No. 1-0-1 Hari 1 | Sesi 0 | Kegiatan 1

Pembangkit Semangat – Menamai Kelompok dan Membuat Logo Tujuan:  Melibatkan peserta dalam percakapan yang dinamis  Membantu peserta untuk saling mengenal  Membangun hubungan (networking) Petunjuk untuk Peserta: 1. Selama 5 menit, tulislah nama Anda pada ‘papan nama’ yang tersedia di atas meja, lalu hias dan warnai sesuai dengan keperibadian Anda 2. Sambil membuat ‘papan nama’ Anda, perkenalkan diri Anda dan ceritakan sedikit tentang pekerjaan dan pengalaman Anda sebagai pengelola pengadaan 3. Lalu, selama 10 menit, buatlah nama kelompok Anda secara bersama-sama dengan nama kelompok yang paling cocok untuk mewakili identitas dan pengalaman yang dimiliki setiap anggota dalam kelompok Anda. 4. Kemudian, selama 20 menit, rancang dan gambarlah logo kelompok Anda yang dapat mewakili nama dan pengalaman Anda pada flip chart. 5. Setelah itu, setiap kelompok akan memperkenalkan nama dan logonya kepada kelompok lainnya dengan menjelaskan nama dan logonya dengan singkat 6. Setelah selesai, nama dan logo terbaik akan ditentukan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Kelompok yang mendapatkan tepuk tangan paling meriah akan memenangkan hadiah

209

FACILITATORS’ GUIDE

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 1-1-1 Hari 1 | Sesi 1 | Kegiatan 1

Menyebutkan Kata Tujuan: ď&#x201A;§ Peserta mempertimbangkan secara seksama faktor-faktor apa saja yang dapat membentuk ULP yang baik Petunjuk untuk Peserta: Kegiatan A: 1. Dalam kelompok Anda, tulislah daftar kata dan frasa yang berkaitan dengan unit pengadaan yang berkinerja dengan baik dan jelaskan lebih lanjut mengapa kata atau frasa tersebut menggambarkan unit pengadaan yang berkinerja dengan baik Kegiatan B: 1. Dalam kelompok Anda, diskusikan, persiapkan, dan paparkan jawaban Anda ď&#x201A;§

Bagaimana tindakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat memengaruhi pasar dan ekonomi?

ď&#x201A;§

Apa dampak kebijakan pengadaan dan pengambilan keputusan pemerintah terhadap ekonomi

210

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 1-1-2 Hari 1 | Sesi 1 | Kegiatan 2

Mendesain Baju Kaus “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah….” Kemungkinan jawaban yang diberikan/poin-poin diskusi: 1. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik tidak dapat didefinisikan dengan satu kata saja. Pastikan peserta menjelaskan jawabannya dan menghubungkan jawaban mereka dengan prinsip pengadaan apabila memungkinkan. 2. Para peserta seharusnya saling berdiskusi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa ada banyak prinsip yang dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan dengan baik. Tujuan:  Peserta dapat menunjukkan pemahaman tentang aspek-aspek penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan hubungannya dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa Petunjuk untuk Peserta 1. Anda akan dibagikan baju kaus putih 2. Lengkapi kalimat “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah ______________” dengan satu kata atau frasa yang menurut Anda paling sesuai dengan menggunakan spidol 3. Jelaskan mengapa Anda memilih kata/frasa tersebut. Jika mungkin kaitkan dengan prinsip pengadaan. 4. Setelah mendesain, setiap kelompok akan berfoto bersama dengan mengenakan baju

kaus yang didesain

211

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 1-2-1 Hari 1 | Sesi 2 | Kegiatan 1

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan dan Perundang-undangan yang Mendukung Prinsip tersebut Tujuan:  Untuk mendiskusikan hubungan antara prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dengan peraturan dan per-UU-an yang berlaku.  Untuk mempertimbangkan secara mendalam konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa Petunjuk untuk Peserta: 1. Kelompok Anda akan mendapatkan kertas yang bertuliskan salah satu Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di atas meja 2. Berdasarkan Prinsip tersebut, diskusikan dan jawablah kedua pertanyaan berikut ini selama 15 menit dan tulis jawabannya pada flip chart. Gunakan PerPres sebagai pedoman.  Peraturan dan Perundang-undangan atau SOP apa yang Anda gunakan untuk mendukung penerapan Prinsip yang Anda diskusikan?  Jelaskan bagaimana hubungan peraturan dan per-UU-an dengan prinsip yang Anda diskusikan 

212

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 1-3-1 Hari 1 | Sesi 3 | Kegiatan 1

Studi Kasus – Transparansi – Printer Plotter Tujuan:  Agar peserta dapat memikirkan dengan seksama metode pemilihan yang ditetapkan dan mematuhinya dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa

Petunjuk untuk Peserta: 1. Dalam kelompok Anda, bacalah studi kasus berikut. 2. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut selama 10-15 menit: 

Berdasarkan informasi yang diberikan, Penawar mana yang menang dan mengapa?



Apakah Anda dapat mempertimbangkan preferensi printer oleh Ditjen Hubla?



Di masa mendatang, bagaimana Anda dapat merestrukturisasi metode pemilihan untuk mencakup preferensi teknis tersebut?

STUDI KASUS

ULP Anda mengadakan Pengadaan Barang/Jasa Sederhana dengan metode pemilihan lulus/tidak lulus untuk mendapatkan printer plotter khusus atas nama Departemen Pemetaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Dokumen lelang mencantumkan persyaratan teknis untuk printer dan pemeliharan dan perbaikan untuk dua tahun. Pada tanggal tenggat waktu, Anda menerima tiga (3) penawaran, Penawar A, B, dan C. Masing-masing

213

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Penawar menawarkan merek printer yang berbeda dan tim evaluasi teknis dari Ditjen Hubla menetapkan bahwa spesifikasi semua printer tersebut lulus kriteria teknis. Penawar C harganya paling rendah. Pada saat Anda mendokumentasikan hasilnya, salah satu evaluator dari Ditjen Hubla menelepon Anda dan berkata ia lebih suka printer Penawar B dengan alasan lebih mudah digunakan.

214

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 1-0-2 Hari 1 | Sesi 0 | Kegiatan 2

Rangkuman Hari Pertama & Foto Bersama Tujuan: ď&#x201A;§ Untuk mengingat apa yang dipelajari pada sesi 1, 2 & 3 ď&#x201A;§ Untuk berpikir dengan kritis tentang hubungan peraturan per-UU-an dengan prinsip pengadaan Petunjuk untuk Peserta: 1. Dalam kelompok, diskusikan 3 (tiga) hal yang paling menarik yang Anda pelajari. 2. Pastikan Anda menjelaskan mengapa ketiga hal tersebut menarik dan kaitkan dengan prinsip pengadaan apabila memungkinkan.

215

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

216

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

â&#x2013;ş KEGIATAN HARI KEDUA

Kegiatan No. 2-0-1 Hari 2 | Sesi 0 | Kegiatan 1

Diskusikan, Rangkum, Paparkan Tujuan: ď&#x201A;§ Mengetahui apa pendapat peserta tentang pelatihan hari pertama. ď&#x201A;§ Mengingat dan menyebutkan poin-poin penting pada Sesi 1,2, dan 3 Petunjuk untuk Peserta: Kegiatan A 1. Pada saat Anda masuk ruangan, Anda akan diberikan stiker 2. Tempel stiker Anda pada salah satu bagian flipchart yang dapat menggambarkan perasaan Anda terhadap Pelatihan pada Hari Pertama. Pilihannya: Senang, Senang tetapi Kewalahan, Masih Bingung, dan Tidak Yakin dengan Perasaan Saya Kegiatan B 1. Anda akan bekerja dalam kelompok 2. Dalam kelompok Anda persiapkan presentasi berdurasi lima menit untuk merangkum poin-poin penting yang Anda pelajari pada hari pertama 3. Ingatlah untuk mengaitkan jawaban Anda dengan prinsip pengadaan jika mungkin

217

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 2-4-1 Hari 2 | Sesi 4 | Kegiatan 1

Studi Kasus: Akuntabilitas – Analisis Dampak Lingkungan Tujuan:  Agar peserta mampu menghadapi situasi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila ada kesalahan pada dokumen teknis..  Agar peserta mampu memikirkan berbagai langkah yang dapat diambil apabila menemukan kesalahan dalam dokumen pengadaan. Petunjuk untuk Peserta: 1. Dalam kelompok Anda, bacalah studi kasus berikut. 2. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut selama 10-15 menit: 

Apakah Anda sebaiknya tetap meneruskan proses evaluasi? Mengapa?



Jelaskan dampak yang mungkin timbul dari kesalahan tersebut



Bagaimana Anda sebaiknya mendokumentasikan berkas Anda untuk menangani situasi ini?

STUDI KASUS

Anda menggunakan metode evaluasi kualitas dan harga untuk mengevaluasi penawaran untuk Analisis Dampak Lingkungan yang diajukan dalam Lelang Terbuka atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penawar harus memenuhi nilai teknis minimum supaya proposal harga yang diajukan dievaluasi. Panitia Lelang meninjau proposal teknis (kualitas) dan menemukan kesalahan yang sama pada ukuran luas obyek area yang dirujuk oleh semua penawar. Panitia membaca kembali dokumen teknis dalam dokumen lelang dan ternyata ada kesalahan signifikan dalam dokumentasi pemerintah tersebut.

218

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 2-4-2 Hari 2 | Sesi 4 | Kegiatan 2

Penerapan Prinsip Akuntabilitas Tujuan:  Mendiskusikan bagaimana prinsip akuntabilitas diterapkan dan ditegakkan di ULP peserta  Berbagi dan mendiskusikan apa yang menjadi perhatian besar dalam menerapkan prinsip akuntabilitas di ULP mereka Petunjuk untuk Peserta: 1. Dalam kelompok Anda, diskusikan pertanyaan berikut. Tulis jawabannya pada flipchart dan paparkan kepada kelompok lain. 

Apa yang telah Anda lakukan untuk menjamin penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pengadaan?



Apa yang menjadi perhatian terbesar Anda dalam menerapkan prinsip akuntabilitas di ULP Anda?

219

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 2-5-1 Hari 2 | Sesi 5 | Kegiatan 1

Studi Kasus Keadilan Tujuan:  Agar peserta mampu menerapkan prinsip pengadaan secara adil terhadap semua penawar  Agar peserta mampu menjustifikasikan keputusan yang mereka ambil walaupun ada pejabat tinggi yang meminta untuk mengambil tindakan yang sebaliknya Petunjuk untuk Peserta: 1. Dalam kelompok Anda, bacalah studi kasus yang diberikan. 2. Dalam 10-15 menit, jawablah pertanyaan berikut ini: 

Apakah ULP harus mematuhi permintaan dari bupati/walikota tersebut? Mengapa? Jelaskan alasan Anda.



Bagaimana ULP dapat mendukung tujuan bupati/walikota dalam membantu industri lokal tanpa melangar prinsip pengadaan?

STUDI KASUS Kementerian Perhubungan mengiklankan Lelang Terbuka untuk membangun jalan raya yang cukup besar melalui suatu kabupaten/kota yang besar dan ada beberapa perusahaan yang tertarik untuk mengajukan penawaran. Bupati/walikota kabupaten/kota tersebut meminta ULP untuk memberikan informasi detail Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada salah satu penawar yang berminat untuk mendapatkan kontrak tersebut. Bupati/walikota tersebut mengatakan penawar ini berbasis di kabupaten/kota yang akan dibangun jalan raya utama tersebut, sehingga penawar tersebut layak mendapatkan informasi dan bantuan tambahan di luar yang diberikan kepada penawar lainnya.

220

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 2-5-2 Hari 2 | Sesi 5 | Kegiatan 2

Latihan Berbasis Skenario Tujuan:  Agar peserta mampu mengidentifikasi bagaimana prinsip keadilan memengaruhi kegiatan dan keputusan dalam proses pengadaan barang/jasa.  Agar peserta mampu mengidentifikasi kemungkinan konsekuensi dari berperilaku tidak adil dalam proses pengadaan barang/jasa. Petunjuk untuk Peserta: 1. Bacalah dan pikirkan pertanyaan berikut dan diskusikan dalam kelompok hubungan antara pertanyaan berikut dengan prinsip keadilan: 

Bagaimana prinsip keadilan memengaruhi kegiatan dan keputusan dalam proses pengadaan barang/jasa?



Apa kemungkinan konsekuensi dari perilaku yang tidak adil dalam proses pengadaan barang/jasa?



Pada skenario berikut, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari tindakan yang diambil?

2. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini. 

Dalam hal apa tindakan Bapak Agus Salim melanggar prinsip keadilan?



Apa kemungkinan konsekuensi dari perilaku Bapak Agus Salim?



Apakah tindakannya melanggar prinsip-prinsip pengadaan lainnya?



Bagaimana kalau Bapak Agus Salim tidak memberikan dokumen tersebut kepada temannya sebelum dipublikasikan, melainkan memberitahukan temannya tentang kesempatan berpartisipasi setelah dokumen pengadaan dipublikasikan – Bagaimana tindakan ini mempromosikan atau melanggar prinsip pengadaan?

3. Persiapkan untuk memaparkan jawaban Anda.

221

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

SKENARIO Bapak Agus Salim adalah seorang pengelola pengadaan yang akan melakukan pembelian laptop baru untuk Kementerian Perhubungan. Sebagai bagian dari tim pengadaan, Bapak Agus Salim memiliki akses terhadap dokumen persyaratan dan dokumen pengadaan. Sebelum dokumen persyaratan dan dokumen pengadaan tersebut dipublikasikan, Bapak Agus Salim mengirimkan dokumen tersebut kepada temannya yang memiliki bisnis penjualan laptop yang mungkin berminat untuk mengajukan penawaran untuk pengadaan laptop tersebut.

222

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 2-0-2 Hari 2 | Sesi 0 | Kegiatan 2

Rangkuman Hari Kedua Tujuan: ď&#x201A;§ Mengingat yang dipelajari pada sesi 4 & 5. ď&#x201A;§ Berpikir kritis tentang bagaimana hubungan peraturan perundang-undangan dengan prinsip pengadaan Petunjuk untuk Peserta: 1. Fasilitator akan berkeliling membawa sekantong pertanyaan 2. Ambil satu pertanyaan; dalam kelompok Anda, diskusikan jawabannya selama 30 detik 3. Paparkan jawaban Anda.

223

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

224

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

â&#x2013;ş KEGIATAN HARI KETIGA

Kegiatan No. 3-0-1 Hari 3 | Sesi 0 | Kegiatan 1

Diskusikan, Rangkum, Paparkan Tujuan: ď&#x201A;§ Mengetahui apa pendapat peserta tentang pelatihan hari kedua. ď&#x201A;§ Mengingat dan menyebutkan poin-poin penting pada Sesi 4 & 5 Petunjuk untuk Peserta: Kegiatan A 1. Pada saat Anda masuk ruangan, Anda akan diberikan stiker 2. Tempel stiker Anda pada salah satu bagian flipchart yang dapat menggambarkan perasaan Anda terhadap Pelatihan pada Hari Kedua. Pilihannya: Senang, Senang tetapi Kewalahan, Masih Bingung, dan Tidak Yakin dengan Perasaan Saya Kegiatan B 1. Anda akan bekerja dalam kelompok 2. Dalam kelompok Anda persiapkan presentasi berdurasi lima menit untuk merangkum poin-poin penting yang Anda pelajari pada hari kedua 3. Ingatlah untuk mengaitkan jawaban Anda dengan prinsip pengadaan jika mungkin.

225

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 3-6-1 Hari 3 | Sesi 6 | Kegiatan 1

Studi kasus: Kompetisi – Kementerian Kesehatan Tujuan:  Agar peserta dapat berpikir secara kritis dan menerapkan pemahaman prinsip kompetisi dalam skenario pengadaan barang/jasa. Petunjuk untuk Peserta: 1. Dalam kelompok Anda, bacalah bagian pertama dari studi kasus berikut ini. 2. Dalam 10-15 menit, jawablah pertanyaan berikut:  Prinsip dan/atau prinsip-prinsip pengadaan apa yang dapat diterapkan menurut Anda? Jelaskan mengapa?  Bagaimana Anda menjelaskan keharusan melakukan kembali proses pelelangan secara terbuka atas suatu pekerjaan setelah berakhirnya kontrak sebelumnya kepada petugas dari Kementerian tersebut dan tindakan apa yang dapat Anda ambil untuk mengurangi risiko terhadap pengadaan?  Jelaskan bagaimana Anda mendokumentasikan berkas Anda. 

PERTANYAAN SKENARIO LANJUTAN

1. Jawablah pertanyaan berikut tentang skenario lanjutan. 

Apakah perusahaan yang sekarang memegang kontak memiliki keuntungan kompetitif dalam situasi tersebut? Apakah keuntungan ini adil atau tidak adil?



Apakah mereka harus didiskualifikasi (Jelaskan mengapa)? Jelaskan bagaimana Anda mendokumentasikan keputusan Anda dalam berkas pengadaan Anda.

226

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

STUDI KASUS Kementerian Kesehatan saat ini memiliki kontrak untuk layanan dukungan telepon help desk yang akan berakhir dalam 30 hari dan Kementerian masih memerlukan pelayanan tersebut; tetapi, petugas yang seharusnya menghubungi unit pengadaan Anda lupa menghubungi untuk memulai proses lelang. Petugas tersebut mendekati Anda untuk mendiskusikan

rencana

melanjutkan

penggunaan layanan tersebut dan Anda menyarankan untuk melakukan lelang terbuka untuk memaksimalkan kompetisi. Namun, petugas tersebut khawatir proses Lelang Terbuka memerlukan waktu terlalu lama dan dapat mengakibatkan adanya jeda dalam layanan yang diperlukan. Petugas tersebut mengatakan ruang lingkup layanan tersebut tidak berubah dan perusahaan yang saat ini telah memenangkan dua kompetisi sebelumnya. Menurutnya, kemungkinan besar perusahaan tersebut akan menang lagi, jadi akan lebih mudah dan cepat untuk melakukan proses penunjukan langsung daripada Lelang Terbuka, menimbang masa berlaku layanan tersebut hampir habis. SKENARIO LANJUTAN Anda memberikan perpanjangan kontrak selama 45 hari supaya layanan help desk tetap berlanjut selama Anda mengadakan Lelang Terbuka. Pada saat evaluasi penawaran, perusahaan yang saat ini memberikan layanan memberikan penawaran dengan harga yang jauh lebih rendah dari penawar lainnya. Perusahaan tersebut berencana tetap menggunakan pegawai help desk yang saat ini mereka pekerjakan, sehingga perusahaan tersebut tidak memasukkan biaya pelatihan pegawai dalam penawarannya. Penawar lainnya memasukkan biaya pelatihan pegawai untuk menjalankan prosedur help desk di Kemenkes.

227

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 3-6-2 Hari 3 | Sesi 6 | Kegiatan 2

Pembangkit Semangat: Siapakah Saya? Tujuan:  Agar peserta mampu mendefinisikan prinsip-prinsip pengadaan melalui kegiatan yang menantang dan menyenangkan Petunjuk untuk Peserta: 1. Fasilitator akan menempel satu kartu bertuliskan salah satu prinsip pengadaan di punggung Anda. 2. Anda harus menebak prinsip apa yang tertulis 3. Anda harus mengikuti aturan main berikut ini untuk mendapatkan petunjuk.  Hanya boleh bertanya pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak  Tidak boleh menyebutkan prinsip apa pun dalam pertanyaan.  Hanya boleh bertanya satu pertanyaan ke satu orang. Contoh pertanyaan/jawaban: Q: Jika prinsip ini saya terapkan, apakah peserta yang berminat berpartisipasi akan lebih maksimal? A: Ya Q: Apakah prinsip saya Kompetisi? Q: Jika prinsip ini saya terapkan, apakah saya harus memastikan saya memberikan informasi yang sama kepada semua penawar? A: Ya Q: Apakah prinsip saya keadilan?

228

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Catatan untuk peserta: Seperti yang telah kita pelajari, beberapa prinsip tumpang tindih. Pertanyaan yang Anda berikan mungkin jawabannya bisa lebih dari satu prinsip, jadi Anda harus sangat tepat dalam membuat pertanyaan Anda karena Anda hanya boleh memberi satu pertanyaan saja kepada satu orang. Pertimbangkanlah.

Jika prinsip ini saya terapkan, apakah saya harus memastikan saya memberikan informasi yang sama kepada semua penawar?

Trans paransi

Jika prinsip ini saya terapkanâ&#x20AC;Ś

229

Tidak

Jika prinsip ini saya terapkan, apakah peserta yang berminat berpartisipasi akan lebih maksimal? ?

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 3-7-1 Hari 3 | Sesi 7 | Kegiatan 1

Studi Kasus: Kejujuran – Instalasi Pengolahan Air Tujuan:  Agar peserta dapat berpikir secara kritis dan menerapkan pemahaman dan diskresi atas dasar prinsip kejujuran dalam proses pengadaan barang/jasa  Untuk mempersiapkan peserta dengan lebih baik untuk menghadapi skenario yang menantang yang dapat timbul dalam kegiatan pengadaan dari hari ke hari Petunjuk untuk Peserta: 1. Dalam kelompok Anda, bacalah studi kasus yang diberikan 2. Dalam 10-15 menit, jawablah pertanyaan berikut: 

Prinsip dan/atau prinsip-prinsip pengadaan apa yang dapat diterapkan menurut Anda? Jelaskan mengapa?



Jelaskan alasan perpanjangan tenggat waktu penawaran dan apakah tindakan tersebut benar?



Jelaskan bagaimana Anda mendokumentasi berkas Anda.

STUDI KASUS

Hari Jumat, 20 April, tenggat waktu pengajuan penawaran untuk instalasi pengolahan air yang bernilai tinggi. Lelang ini menggunakan proses prakualifikasi, berdasarkan petunjuk dalam dokumen pengadaan, penawaran dari empat perusahaan yang telah dimasukkan ke dalam

230

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

shortlist harus diterima pukul 1 siang hari itu. Anda dan ketua Panitia Lelang telah mengadakan rapat di ruang pertemuan yang ditetapkan pada saat jam menunjukkan pukul 1 siang. Pada saat tenggat waktu berakhir, Anda menerima tiga penawaran. Walaupun Anda mengharapkan ada satu penawaran lagi, Anda melanjutkan ke proses pembukaan penawaran. Sore harinya pukul 4 sore, Anda menerima telepon dari penawar yang tidak mengajukan penawaraan yang menjelaskan bahwa ia ditahan oleh polisi karena pelanggaran lalu lintas dalam perjalanannya mengantarkan dokumen penawaran. Penawar tersebut yakin polisi itu secara sengaja menahan dirinya untuk mempengaruhi proses pengadaan dan di hari berikutnya, Anda diinformasikan oleh polisi setempat bahwa polisi tersebut menahan penawar dengan tidak semestinya. Menimbang situasi tersebut, Anda memutuskan untuk membuka kembali periode Lelang supaya penawar yang terlambat tersebut dapat mengajukan penawaran.

231

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 3-7-2 Hari 3 | Sesi 7 | Kegiatan 2

Uji Pengetahuan Interaktif - Kuis "Jeopardy" Tujuan:  Untuk menguji dan meneguhkan pemahaman yang diperoleh melalui permainan yang menyenangkan dan menantang Petunjuk untuk peserta: 1. Di bagian awal, pembawa acara kuis, akan menunjuk kelompok secara untuk memilih satu kategori dan jumlah poinnya. 2. Untuk setiap kategori, bacakan ‘pertanyaan’ dengan jelas kepada peserta. 3. Kelompok yang pertama kali mengangkat kartu nomor mejanya akan ditunjuk untuk memberikan ‘jawaban’; Apabila benar, kelompok tersebut akan mendapatkan jumlah poinnya. Setiap kelompok hanya diberi waktu 30 detik untuk menjawab.

4. Hanya satu anggota kelompok yang menjadi juru bicara. Kelompok lain tidak boleh melontarkan jawaban mereka kecuali ditunjuk oleh pembawa acara. 5. Untuk memberikan ‘jawaban’ yang benar, ‘jawaban’ harus disampaikan dalam bentuk pertanyaan, misalnya, “Apa yang dimaksud dengan transparansi?” 6. Jika ‘jawaban’ salah atau waktu habis, kelompok berikutnya yang mengangkat kartu nomor mejanya akan diberikan kesempatan untuk menjawab. 7. Jika ada kelompok yang mendapatkan ‘daily double’ dari kategori yang dipilihnya, kelompok itu akan mempertaruhkan poinnya dan hanya kelompok itu saja yang boleh menjawab. 8. Di akhir kuis ini, setiap kelompok berkesempatan untuk mempertaruhkan jumlah poin mereka untuk babak ‘final jeopardy’. ‘Pertanyaan’ akan ditampilkan di layar dan setiap kelompok diberi 30 detik untuk menulis ‘jawaban’-nya masing-masing. Kelompok dengan ‘jawaban’ yang benar mendapatkan jumlah poin yang dipertaruhkan. 9. Kelompok yang mengumpulkan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah.

232

Modul 1: Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan

Kegiatan No. 3-0-2 Hari 3 | Sesi 0 | Kegiatan 2

Kegiatan Kelompok: Apabila Anda adalah Raja untuk Satu Hari Tujuan:  Melibatkan peserta dalam percakapan yang dinamis tentang apa yang telah mereka lakukan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di ULP mereka. Petunjuk untuk Peserta: 1. Dalam kelompok Anda, lakukan curah pendapat dan presentasikan topiK berikut ini: 

Apabila Anda adalah “Raja untuk Satu Hari”, apa yang akan Anda lakukan untuk menerapkan prinsipprinsip pengadaan barang/jasa di organisasi Anda?

233