Modul 04 by Budi Iteem

LKPP

MODUL

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT BINA PELATIHAN KOMPETENSI

Penyusunan HPS

LKPP

04.Penyusunan HPS TUJUAN UMUM

Mampu menyusun HPS

TUJUAN KHUSUS

a. Mampu menjelaskan Pengertian macam dan karakteristik HPS b. Memahami Referensi Penyusunan HPS c. Mampu membedakan tingkat kerumitan dalam penyusunan HPS (konstruksi, pengadaan barang, konsultansi dan lainnya) d. Melakukan praktik penyusunan HPS

UNIT KOMPETENSI KHUSUS TERKAIT

PP 02 Menyusun dokumen spesifikasi Barang/Jasa (belum termasuk) PP 03 Menyusun HPS Barang/Jasa

SUB PEMBAHASAN

a. Pengertian macam dan karakteristik HPS b. Referensi Penyusunan HPS c. Perbedaaan penyusunan HPS (konstruksi, pengadaan barang, konsultansi dan lainnya) d. Praktik penyusunan HPS

BAHAN BACAAN

4.1.

Pengertian macam dan karakteristik HPS

Pengertian HPS HPS/OE adalah perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahliaan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan Salah satu Tugas dan Wewenang PPK sesuai Perpres 54 Tahun 2010 adalah:  Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: 

Spesifikasi teknis barang/jasa;



Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan



Rancangan kontrak.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4.1

LKPP

Pentingnya kemampuan untuk menghitung HPS secara professional dituntut sesuai dengan perkembangan aturan pengadaan barang/jasa. Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 83 (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta; b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta; c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar; d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; f.

harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;

g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS; h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau i.

calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

HPS dalam Standar Kompetensi bagi PPK (LKPP 2010) 4.1. Mampu menjelaskan Pengertian macam dan karakteristik HPS 4.2. Memahami Referensi Penyusunan HPS 4.3. Mampu membedakan tingkat kerumitan dalam penyusunan HPS (konstruksi, pengadaan barang, konsultansi dan lainnya) 4.4. Melakukan praktik penyusunan HPS HPS dalam Kurikulum Pelatihan PBJ Tingkat Menengah (LKPP-2010) 

Pengertian macam dan karakteristik HPS



Referensi Penyusunan HPS



Perbedaaan penyusunan HPS (konstruksi, pengadaan barang, konsultansi dan lainnya)



Praktik penyusunan HPS

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4.2

LKPP

Tabel 4.1. Aturan terkait HPS dalam Perpres No 54 Tahun 2010 dalam Pasal 66 Aturan HPS Yang menetapkan HPS

Bunyi Pasal dalam Perpres 54 (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.

Yang mengumumkan HPS

(2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.

Kerahasiaan

(3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.

Batas akhir waktu penyusunan

(4) HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Penggunaan HPS

(5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

HPS tidak boleh digunakan menghitung kerugian negara

(6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.

Data-data untuk menyusun HPS

(7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4.3

LKPP

Aturan HPS

LKPP

Bunyi Pasal dalam Perpres 54 dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); h. norma indeks; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keuntungan dan overhead dimasukkan ke dalam HPS

4.2.

LKPP

(8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar.

Referensi Penyusunan HPS

The Art of Approximating Perkiraan biaya menurut adalah seni memperkirakan (the art of approximating) kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu (National Estimating Society-USA) Tabel 4.2. Klasifikasi Perkiraan Biaya menurut The American Association of Cost Engineering NO 1 2

3 4 5

KLASIFIKASI

KETERANGAN

Perkiraan Tingkat Ukuran (Order-of-magnitude estimate) (PERKIRAAN RASIO) berdasarkan pada informasi biaya serupa, Perkiraan Studi (PERKIRAAN FAKTORIAL) ketelitiannya tdk cukup utk pengganggaran tetapi dipakai sebagai sebuah pedoman selanjutnya, Perkiraan Pendahuluan (BUDGET AUTHORIZATION ESTIMATE atau SCOPE ESTIMATE) data cukup Perkiraan Definitif (PROJECT CONTROL ESTIMATE) memerlukan adanya cukup banyak data, Perkiraan Terinci, (FIRM ESTIMATE / CONTRACTORâ&#x20AC;&#x2122;S ESTIMATE) diturunkan dari spesifikasi lengkap, survey lapangan dan gambargambar disain rinci

KEMUNGKINAN KESALAHAN diatas + 30% sampai dengan + 30%

+ 20% + 10% + 5%

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4.4

LKPP

Biasanya dalam membuat usulan perencanaan suatu kegiatan, digunakan pendekatan mengikuti Teori Perkiraan Pendahuluan, biasanya dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu dan keterbatasan data. PERKIRAAN PENDAHULUAN  Dalam membuat perkiraan pendahuluan akan digunakan satu atau lebih dari beberapa perhitungan berikut ini: 

Indeks biaya (berdasar-waktu)



Faktor kapasitas-biaya



Perbandingan (Rasio)komponen



Biaya parameter



Indeks biaya (berdasar-waktu)

 Indeks ini akan selalu berubah.  Cenderung hanya tersedia untuk elemen komposit seperti indeks biaya konstruksi secara umum, Contoh: Sebuah proyek sanitasi mengandung konstruksi aerator Catatan biaya aktual tahun 2009: konstruksi aerator (disain & kapasitas sama) = Rp.45.000.000,Indeks biaya konstruksi th 2009 = 138 tahun 2011 diproyeksikan = 164 Maka: perkiraan biaya aerator di thn 2011 = Rp 45.000.000x(164/138) = Rp 53.500.000,Pendekatan Perkiraan Pendahuluan memiliki karekterisitik sebagai berikut 

Waktu, usaha sangat sedikit



Ketelitian

 20 – 30 %



Pendekatan

 dapat diterima untuk perkiraan biaya tahap penyaringan dan persiapan proyek.

 Faktor kapasitas-biaya  Bila faktor kapasitas-biaya tersedia, maka perubahan-perubahan dalam biaya sehubungan dengan perubahan dalam ukuran, lingkup atau kapasitas sebuah aset, atau proyek, dapat diekstrapolasi untuk suatu waktu tertentu. (Q2) perhitungan kapasitas-biaya: C2 =C1 -------(Q1) ▪ C2= perkiraan biaya sebuah fasilitas baru dengan kapasitas Q2 ▪ C1= biaya yang telah diketahui dari sebuah fasilitas serupa dgn kapasitas Q1 LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4.5

LKPP

▪  = faktor kapasitas biaya untuk proyek jenis ini   diturunkan secara empiris dari catatan masa lalu proyek sejenis  Pendekatan

bila sudah ada hubungan yang konsisten secara empiris antara biaya &



kapasitas aset. Untuk proyek bersifat  Ketelitian 

proses (instalasi / pengolahan air/air limbah)

 15%-20%

Perbandingan (Rasio) komponen

 Ekstrapolasi perkiraan biaya keseluruhan dari biaya komponen utama proyek. Rasio-rasio komponen cenderung khas pada masing-masing jenis proyek Contoh : perkiraan biaya start-up = persentase biaya total konstruksi biaya overhead = persentase dari biaya lainnya biaya pemeliharaan tahunan = persentase biaya awal konstruksi. 

Ketelitian

 10-20%



Pendekatan



pastikan bahwa proyek betul-betul serupa dengan proyek yang ada

catatan riwayat biayanya.  (jarang sekali pekerjaan lapangan (site) serupa, maka metoda ini tdk akan dpt diandalkan utk memperkirakan biaya pekerjaan lapangan) 

Biaya parameter

 Seluruh biaya-biaya proyek dihubungkan dgn sejumlah ukuran fisik, atau “parameter”, yg merefleksikan ukuran/lingkup proyek tsb.  Contoh: 

Luas lantai keseluruhan



Panjang meter lari pipa



Meter kubik kapasitas tanki



Liter air yang diolah

 Setiap pekerjaan dinyatakan sebagai harga satuan per unit parameter. 

harga pemasangan pipa = Rp.21.600,- per meter lari pipa



harga pek.struktur baja = Rp 95.000,- per m2 luas lantai.

 Informasi lalu ttg biaya diperlukan utk perkirakan nilai parameter.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4.6

LKPP

 Keuntungan  Perkiraan & anggaran dapat disiapkan jauh sebelum proyek tsb perlu didefinisikan secara rinci,  Membantu mengarahkan disain proyek & mengontrol biaya sejak dini. Setelah Kegiatan tersebut dilelangkan, biasanya pihak penyedia jasa akan membuat perkiraan biaya secara lebih mendetail untuk mengajukan penawaran harga, biasanya dengan menggunakan pendekatan Perkiraan Terinci. PERKIRAAN TERINCI Perkiraan terinci terdiri dari:  Biaya-biaya langsung  Biaya-biaya tidak langsung  Biaya-biaya tak terduga dan eskalasi  Bunga dan modal kerja Penyiapan perkiraan biaya terinci memerlukan kegiatan-kegiatan:  Perkiraan Operasional = proses menyusun total biaya kegiatan dgn memperhitungkan setiap operasi/aktifitas yg ditentukan dalam metoda kerja/program.  Hitung keperluan berbagai sumberdaya (3M) utk setiap operasi/kegiatan --> total kebutuhan setiap sumberdaya diketahui  Gunakan harga satuan (3M) --->hitung total biaya langsung. Langkah-langkah penting: a. Pemeriksaan metoda kerja (alokasi sumberdaya pd setiap kegiatan tertentu, output yg dihasilkan sumberdaya & pemilihan peralatan-apakah dpt digunakan utk jenis kegiatan yg berbeda & apakah cocok dgn peralatan lain yg ada) b. Program penggunaan sumberdaya kedepan (disusun dari rencana kerja atau histogram sumberdaya yg dihasilkan dari analisa jaringan) c. Resource leveling sumberdaya berdasarkan perkiraan total kebutuhan sumberdaya untuk sumberdaya tertentu dari skedul yg ada (menggeser puncak-puncak kebutuhan sumberdaya dgn mereskedul kegiatan) LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4.7

LKPP

d. Beri angka biaya pd setiap sumberdaya : Biaya tetap, yaitu biaya yg timbul pd suatu waktu tertentu; Proporsi volume, biaya yg berhubungan dgn vol tenaga kerja & material yg digunakan; Proporsi waktu, biaya berdasarkan durasi pemakaian (bukan durasi pekerjaan, misalnya sewa peralatan) e. Memperkirakan cash flow, kaitkan biaya thd jadwal pelaksanaan Penyiapan perkiraan biaya terinci memerlukan kegiatan-kegiatan:  Harga-harga Lelang  Biaya-biaya Berulang  Analisis ekspektasi  Perkiraan biaya yg terpisah

4.3. Perbedaaan penyusunan HPS (konstruksi, pengadaan barang, konsultansi dan lainnya) Terdapat perbedaan mendasar dalam cara menyusun HPS untuk pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang maupun untuk Jasa Konsultasi. PPK sebagai pihak yang menyusun HPS perlu memahami unsur-unsur penting dari komponen harga untuk masing-masing pengadaan di atas. Tabel 4.3. Unsur Penting dalam Penyusunan HPS Jenis Pengadaan

Unsur penting dalam penyusunan HPS

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

▪ ▪ ▪

Biaya : Harga Satuan Material, Alat dan Tenaga Kerja Mutu : Spesifikasi, Metode Konstruksi Waktu : Jadwal pelaksanaan, Masa Pemeliharaan

Pengadaan Jasa Konsultan

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Jenis Jasa Konsultansi (perencanaan, pengawasan, monitoring, survey, penelitian dll). Kualifikasi dan Kuantitas Tenaga Ahli Lama Penugasan Sistem Pelaporan Biaya Langsung Personil Biaya Langsung Non Personil

▪

Jenis dan Jumlah Barang

Pengadaan Barang

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4.8

LKPP

Jenis Pengadaan

LKPP

Unsur penting dalam penyusunan HPS ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Spesifikasi Biaya Pengiriman dan Distribusi Metode Pelaksanaan (instalasi) Testing dan Commisioning Biaya Pemeliharaan Garansi Training untuk penggunaan Suku cadang dan service

 Jenis Estimasi Harga Konstruksi  Estimasi harga-pasti (fixed-price) 

Metoda lumpsum (lumpsum estimate)



Metoda harga satuan (unit-price estimate)

 Estimasi harga-perkiraan (approximate estimate)  Jenis Estimasi Harga Konstruksi (1) Estimasi harga-pasti (fixed-price) a. Metoda lumpsum (lumpsum estimate) 

Metoda ini umumnya dilakukan bila jenis pekerjaan dan jumlahnya telah diketahui dandikenal benar. Kontraktor berani mengambil resiko. Bila ketidakpastian terjadi di lapangan, maka tingkat resiko yang dipikul kontraktor lebih besar. Keuntungan bagi owner adalah bahwa harga konstruksi diketahui dengan baik sehingga memudahkan untuk menentukan anggaran.

 Lanjutan b. Metoda harga satuan (unit-price estimate)  Metoda harga satuan biasanya berdasarkan harga satuan setiap jenis pekerjaan. Dalam penawaran juga dicantumkan juga estimasi jumlah setiap jenis pekerjaan untukmendapatkan total biaya yang mana volume jumlah hanya berdasarkan pada gambar rencana arsitektur yang belum tentu dijamin keakuratannya. Seperti halnya pacta cara estimasi lump sum, survey jumlah dibuat untuk setiap jenis penawaran. Biaya total proyek dihitung meliputi tenaga kerja, material, peralatan, sub-kontrator, overhead, markup, dsb.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4.9

LKPP

 Lanjutan (2) Estimasi harga-perkiraan (approximate estimate) Metoda ini didasarkan pacta perincian biaya dari proyek sebelumnya. Ada beberapa metoda yang termasuk kategori ini yaitu :  Harga per fungsi, metoda ini didasarkan pada estimasi biaya setiap jenis penggunaan  Harga luas, metoda ini menggunakan harga per luas lantai  Harga volume kubik, metoda ini didasarkan pada volume bangunan  Modular takeoff, metoda ini mengacu pada konsep modul dan kemudian dikalikan untuk seluruh proyek  Partial takeoff, metoda ini merupakan jumlah dari gabungan jenis-jenis pekerjaan yangdiperkirakan menggunakan harga satuan.  Harga satuan panel, metoda ini dilakukan dengan mengasumsikan harga satuan per luaslantai, keliling, dinding, atap, dan sebagainya  Harga parameter, metoda ini menggunakan harga satuan dari komponen bangunan yang berbeda seperti site work, pondasi, lantai, dinding, dan sebagainya.

4.4.

Praktik penyusunan HPS

4.4.1. Latihan Penyusunan HPS Konstruksi Diagram 4.1 Prinsip dasar tahapan pembuatan HPS Konstruksi

Harga Dasar Material

Harga Dasar Peralatan/Mesin

Harga Dasar Tenaga Kerja

Metode Konstruksi

Index (BPS, Lokasi)

Overhead dan Profit

Harga Satuan Pekerjaan

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 10

LKPP

Harga Satuan Pekerjaan 1

Harga Satuan Pekerjaan 2

Harga Satuan Pekerjaan 3

Harga Satuan Pekerjaan 4

Harga Satuan Pekerjaan 5

Harga Satuan Pekerjaan 6

LKPP

Sub Total Divisi Pekerjaan

Sub Total Divisi Pekerjaan 1

Sub Total Divisi Pekerjaan 2

Sub Total Divisi Pekerjaan 3

Sub Total Divisi Pekerjaan 4

Sub Total Divisi Pekerjaan 5

PPN 10%

Total HPS

Teknik Pembuatan HPS Konstruksi 1. Tentukan secara jelas jenis pekerjaan yang akan dibuat OE/HPS 2. Baca dan pahami seluruh dokumen pemilihan penyedia (dokumen lelang) 3. Memeriksa dan mempelajari kondisi lapangan (lokasi base camp/quarry) LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 11

LKPP

4. Menyusun uraian metoda kerja untuk masing-masing item pekerjaan dan metoda pelaksanaan untuk keseluruhan pekerjaan 5. Menghitung kebutuhan bahan/material sesuai spesifikasi teknis item pekerjaan 6. Menghitung output/produktivitas peralatan (asumsi jenis & kapasitas alat yang akan digunakan) 7. Menghitung produktivitas tenaga kerja 8. Menghitung biaya peralatan dan upah tenaga kerja 9. Menghitung harga bahan / material di tempat pekerjaan 10. Menghitung item analisa harga satuan item pekerjaan 11. Menghitung total biaya per divisi pekerjaan 12. Menghitung kebutuhan bahan/material sesuai spesifikasi teknis item pekerjaan 13. Menghitung biaya tidak langsung (overhead) dan keuntungan 14. Menyusun rekapitulasi biaya 15. Kumpulkan data dan informasi termutakhir terkait dengan : a. Daftar Isian Proyek (DIP)/Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) b. Analisis harga satuan (RAB) bersangkutan sewaktu pengajuan anggaran (DUP/DUK/RASK) c. Harga satuan dasar upah setempat d. Harga satuan dasar bahan dan sewa alat setempat e. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, asosiasi terkait, pabrikan, dan dari instansi berwenang serta sumber data yang dapat dipertanggung-jawabkan f.

Daftar biaya/tarif barang/jasa yang ditetapkan Pemerintah

g. Survey kondisi lapangan h. Harga satuan paket kontrak sejenis sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya (kalau ada) i.

Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/Engineers Estimate (EE)

Harga Satuan kontrak terdekat

k. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti : â&#x2013;Ş

Harga Satuan Umum dan Harga Satuan Jasa Konsultansi yang dikeluarkan Departemen Keuangan,

â&#x2013;Ş

Harga Satuan Pokok Kegiatan di tingkat pusat yang diterbitkan Departemen/LPND

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 12

LKPP

▪

LKPP

Harga Satuan Pokok Kegiatan di tingkat propinsi/kabupaten/kota yang diterbitkan pemda propinsi/kabupaten/kota

▪

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ,

Teknik Perhitungan HPS 1. Menetapkan harga satuan : analisa harga 2. Dihitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran/item barang, yaitu jumlah volume (pekerjaan/barang) x harga satuan 3. Dijumlah semua biaya untuk seluruh mata pembayaran/item barang dari pekerjaan/barang yang akan dilaksanakan/dipasok 4. Dihitung keuntungan x jumlah biaya untuk seluruh mata pembayaran/item barang 5. Dihitung PPN yaitu 10% 6. Besarnya HPS/OE (total harga pekerjaan) ialah jumlah biaya seluruh mata pembayaran/item barang + PPN 10% 4.4.2. Latihan Penyusunan HPS Pengadaan Barang ISTILAH DALAM PENYUSUNAN HPS PENGADAAN BARANG Dalam Klausul mengenai Harga Penawaran Lembar Data Pengadaan khusus untuk Pengadaan Barang dicantumkan penggunaan istilah pengiriman (delivery terms/trade terms) yang didasarkan kepada asal barang. Jika barang merupakan produksi dalam negeri maka kategori istilah pengiriman yang digunakan adalah EXW (ex works) dengan 3 (tiga) alternatif tempat pengiriman: eks pabrik / eks gudang / di lapangan (on stock). Jika barang merupakan barang impor maka kategori istilah pengiriman yang digunakan adalah salah satu, yaitu FOB (free on board) atau CIF (cost, insurance and freight). Penggunaan istilah pengiriman ini sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 Referensi ICC INCOTERMS International Chamber of Commerce, yang merupakan organisasi internasional dengan keanggotaan yang mendunia dan salah satunya adalah perwakilan dagang Indonesia, telah menerbitkan satu aturan perdagangan mengenai istilah-istilah pengiriman yang disebut “Incoterms”. Incoterms diterbitkan pertama kali pada tahun 1936 LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 13

LKPP

dan telah mengalami revisi beberapa kali dengan edisi terakhir adalah Incoterms 2000. Penjelasan mengenai istilah-istilah pengiriman dalam kolom ini mengacu kepada Incoterms 2000. Tabel 4.4. Penjelasan mengenai istilah Incoterm INCOTERM

KETERANGAN

EXW Ex Works (eks pabrik / eks gudang /di lapangan (on site stock)

FOB Free on Board (pelabuhan pengiriman)

CIF Cost Insurance and Freight (pelabuhan tujuan)

Istilah EXW merupakan istilah pengiriman yang memuat kewajiban penjual yang paling sedikit, dan membebankan semua biaya serta resiko kepada pembeli dalam hal pengambilan barang dari tempat penjual (pabrik/gudang/di lapangan). Jika para pihak menghendaki penjual untuk bertanggung jawab terhadap pemuatan barang dan biaya serta resiko terkait pada saat barang dipindahkan ke moda transportasi pembeli di tempat penjual maka hal ini harus dinyatakan secara tegas dan tertulis dalam kontrak. “Free on Board” berarti penjual telah mengirimkan barang ketika barang tersebut telah dinaikkan ke atas kapal (pass the ship’s rail) di pelabuhan pengiriman. Istilah ini sebaliknya berarti pembeli harus menanggung semua biaya dan resiko kehilangan atau kerusakan terhadap barang sejak titik pengiriman tersebut. Istilah FOB mensyaratkan penjual untuk melakukan custom clearance barang agar dapat diekspor dari pelabuhan pengiriman di luar negeri. Istilah ini hanya dapat dipergunakan jika barang diangkut melalui laut. “Cost Insurance and Freight” berarti penjual telah mengirimkan barang ketika barang tersebut telah dinaikkan ke atas kapal (pass the ship’s rail) di pelabuhan pengiriman. Penjual harus membayar biaya dan pengangkutan yang diperlukan untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan yang tercantum dalam kontrak TETAPI resiko kehilangan atau kerusakan terhadap barang dan setiap biaya tambahan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah waktu pengiriman dialihkan dari penjual kepada pembeli. Dengan CIF penjual juga harus menyediakan asuransi untuk resiko kehilangan atau kerusakan terhadap barang selama pengangkutan di laut. Oleh karena itu, penjual menutup kontrak asuransi dan membayar premi asuransi. Pembeli harus paham bahwa pengiriman secara CIF hanya mewajibkan penjual untuk memperoleh asuransi dengan perlindungan minimal. Jika pembeli ingin untuk mendapatkan perlindungan yang lebih besar maka pembeli harus bersepakat dengan penjual atau menyediakan sendiri asuransi tambahan. Istilah CIF mensyaratkan penjual untuk melakukan custom clearance barang

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 14

LKPP

INCOTERM

LKPP

KETERANGAN agar dapat diekspor dari pelabuhan pengiriman di luar negeri. Istilah ini hanya dapat dipergunakan jika barang diangkut melalui laut.

4.4.3. Latihan Penyusunan HPS Jasa Konsultan Teknik Perhitungan HPS Jasa Konsultasi Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: Tabel 4.5 Rujukan dalam penyusunan HPS Jasa Konsultan No. a. b. c.

Rujukan

Keterangan

informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan; daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

Perlu survey ke BPS setempat dan pusat (jika memungkinkan) ď&#x201A;ˇ Biliing Rate Inkindo 2010 ď&#x201A;ˇ SE Menteri PU Tahun 2007 (yang mungkin sudah direvisi kembali) Bisa untuk menghitung Biaya Non Personil, misalkan harga computer, sewa kendaraan, harga software, furniture dll. Bisa dilihat dari: Kontrak yang sudah dilakukan perusahaan tersebut, maupun kontrak lain yang sama jenis pekerjaannya yang dilakukan oleh perusahaan lain. Untuk mengitung adjustment terhadap harga satuan maupun billing rate tahun2 sebelumnya jika belum diterbitkan daftar biaya satuan terbaru. Diperlukan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang pernah memiliki kontrak pengadaan sejenis.

biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineerâ&#x20AC;&#x2122;s estimate); norma indeks; dan/atau

g. h. i.

informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Akan lebih mudah bagi PPK jika sudah ada EE yang dibuat oleh konsultan perencana yang professional. Untuk mengitung adjustment terhadap harga satuan maupun billing rate tahun2 sebelumnya jika belum diterbitkan daftar biaya satuan terbaru. Bisa juga dari survey pasar, dengan data pendukung, maupun survey via internet.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 15

LKPP

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Aspek lain yang perlu diperhatikan yaitu ketentuan perpajakan yang meliputi : 

PPN 10 %



PPH Final Jasa Konsultan



PPH 23



PPH 21

Untuk pengadaan jasa konsultan, HPS/OE terdiri dari dua komponen: 



Biaya Langsung Personil (remuneration): ▪ Tenaga Ahli ▪ Disiplin ilmu/tingkat pendidikan ▪ Pengalaman ▪ Komposisi dan jumlah ▪ Waktu Penugasan ▪ Tenaga Pendukung (Teknik dan Penunjang / Administr) ▪ Disiplin pekerja/ tingkat pendidikan ▪ Pengalaman ▪ Jumlah ▪ Waktu Penugasan Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost) : ▪ Biaya untuk mobilisasi ▪ Biaya kantor ▪ Sewa kantor ▪ Perlengkapan kantor ▪ Komunikasi kantor ▪ ATK, dll ▪ Biaya perumahan ▪ Sewa rumah ▪ Perlengkapan rumah ▪ Biaya kendaraan ▪ Sewa kendaraan ▪ Biaya perjalanan ▪ Tenaga ahli/pendukung ▪ Jumlah perjalanan ▪ Jangka waktu ▪ Biaya Laboratorium ▪ Biaya desiminasi/pertemuan ▪ Jumlah peserta ▪ Sewa tempat ▪ Jumlah waktu pertemuan ▪ Biaya pelaporan

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 16

LKPP

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

LKPP

Laporan pendahuluan Laporan antara Laporan draft akhir Laporan akhir Dokumentasi

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 17

LKPP

LAMPIRAN Salah satu Referensi Penyusunan HPS Pengadaan Jasa Konsultan

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 18

LKPP

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 19

LKPP

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 20

LKPP

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 21

LKPP

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 22

LKPP

Referensi Perhitungan Billing Rate INKINDO 2010 Link: http://inkindo.org/site/00-billing-rate-inkindo.zip

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 23

LKPP

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 24

LKPP

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 25

LKPP

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

4 . 26