Modul 06 by Budi Iteem

LKPP

MODUL

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT BINA PELATIHAN KOMPETENSI

Persiapan Pelaksanaan Kontrak

LKPP

06. Persiapan Pelaksanaan Kontrak TUJUAN UMUM

Memahami langkah-langkah Persiapan Kontrak

TUJUAN KHUSUS

a. Memahami Penunjukan Penyedia Barang dan jasa b. Menjelaskan persiapan kontrak

STANDAR KOMPETENSI KHUSUS TERKAIT

PP 17 Melakukan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

SUB PEMBAHASAN

a. Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (persiapan dokumen, BA) b. Persiapan Kontrak (Jaminan, SPMK, Persetujuan Mobilisasi, Program Mutu, Inspeksi lok kerja, Menerbitkan SP Uang Muka, Pembentukan tim teknis)

MK 01 Melakukan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

BAHAN SERAHAN

6.1.

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Apa yang dimaksud Penunjukan Penyedia Barang/Jasa? Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa adalah suatu tahapan awal dalam pelaksanaan pekerjaan setelah proses pelelangan atau swakelola, yang ditandai dengan diterbitkannya SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa). Untuk beberapa jenis pekerjaan, penerbitan SPPBJ ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak. Beberapa kegunaan SPPBJ ini bagi Penyedia Barang/Jasa antara lain: 

Sebagai dasar pengurusan penerbitan Jaminan Pelaksanaan



Sebagai dasar mempersiapkan kontrak



Sebagai dasar melakukan persiapan mobilisasi tim terkait dengan persiapan pelaksanaan



Sebagai dasar mencari pendanaan / kredit untuk pekerjaannya

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6.1

LKPP

Siapa yang berwenang menerbitkan SPPBJ? Wewenang penerbitan SPPBJ berada di tangan PPK (Perpres 54/2010 pasal 85)

Pra-syarat terbitnya SPPBJ: a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

Kapan jangka waktu penerbitan SPPBJ? 

Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.



Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.

Bagaimana jika Penyedia Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri? Sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010, maka: 

Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.



Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.



Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka: a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6.2

LKPP

Prosedur Penerbitan SPPBJ Masa Sanggah

SPPBJ

Max 6 hari

Kontrak

Max 14 hari

Gambar 6.1. Proses Penerbitan SPPBJ dan Kontrak sesuai Perpres 54 / 2010 Rincian ketentuan-ketentuan yang terkait dengan SPPBJ bisa dilihat dalam table di bawah ini: NO

ATURAN

KETERANGAN

Dasar Penerbitan

Ketentuan Penerbitan SPPBJ

Kewajiban menerima SPPBJ dan Sanksi Pengunduran diri

Pemenang Cadangan

Semua peserta mengundurkan diri

ULP menyampaikan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan: a) tidak ada sanggahan dari peserta; b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. Penyedia yang ditunjuk, wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; atau b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6.3

LKPP

ATURAN

KETERANGAN

Batas Waktu Penerbitan SPPBJ Batas Waktu Penerbitan SPPBJ Tembusan SPPBJ

Jaminan Pelaksanaan

Perbedaan Pendapat ULP dan PPK

Batas Waktu antara SPPBJ dengan Kontrak

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak (apabila diperlukan). Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Tabel 6.1. Ketentuan Penerbitan SPPBJ sesuai Perpres 54 / 2010

6.2.

Persiapan Kontrak

Apa yang dimaksud dengan Persiapan Kontrak? Persiapan kontrak yang dimaksud dalam modul ini adalah proses yang harus dipersiapkan oleh PPK dan Penyedia Jasa yang dimulai dari terbitnya SPPBJ sampai dengan dimulainya pelaksanaan Kontrak yang ditandai dengan penerbitan SPMK dan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Siapa yang berwenang dalam persiapan kontrak? Wewenang penuh pengendalian proses persiapan kontrak berada di tangan PPK. Dalam pelaksanaannya, PPK bisa dibantu oleh Tim Teknis, Staf PPK, Konsultan

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6.4

LKPP

Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan? Terdapat beberapa hal yang masuk dalam kategori kegiatan persiapan kontrak, berikut ini adalah kegiatankegiatan persiapan kontrak yang harus dikelola dengan baik oleh PPK:       

Jaminan SPMK Persetujuan Mobilisasi Program Mutu Inspeksi Lokasi Kerja Uang Muka Pembentukan Tim Teknis

Aturan terkait: Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pasal 86 (1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa untuk ditandatangani. (2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ. (4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6.5

LKPP

6.2.1. Jaminan Macam jaminan dalam PBJ, bisa dikelompokkan berdasarkan pengelola jaminan tersebut: 1. Jaminan yang dikelola ULP: Jaminan Penawaran 2. Jaminan yang dikelola PPK: Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan

6.2.1.a. Jaminan Pelaksanaan Prinsip dari jaminan pelaksanaan: -

Harus diterima oleh PPK sebelum ditandatanganinya Kontrak

Nilai Jaminan Pelaksanaan: o 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak; atau o 5 % (lima per seratus) dari nilai total HPS bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% HPS

Harus liquid (bisa dicairkan). Menurut Pasal 1 ayat 35 Perpres 54 / 2010, Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

Masa berlakunya meliputi masa pelaksanaan pekerjaan sampai selesai, bila tidak ada jaminan pemeliharaan tersendiri (misalkan di kontrak konstruksi yang berdasarkan FIDIC) maka masa lakunya harus termasuk juga masa pemeliharaan.

Pengelolaan Jaminan Pelaksanaan: -

Setelah diterbitkannya SPPBJ, pihak penyedia jasa memiliki landasan hukum untuk mulai memproses pengurusan Jaminan Pelaksanaan.

Penyedia Jasa menyerahkan dokumen Jaminan Pelaksanaan kepada PPK.

PPK wajib meneliti Surat Jaminan Pelaksaan tersebut dengan teliti, meliputi tanggal, masa laku, nilai jaminan, beneficiary, syarat pencairan jaminan, tanda tangan pejabat dari bank / asuransi penjamin dll. Jaminan yang salah isinya, bisa menyebabkan jaminan tersebut tidak bisa dicairkan meskipun jaminan tersebut asli.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6.6

LKPP

PPK wajib mengklarifikasi Jaminan Pelaksaaan tersebut secara tertulis kepada pihak penjamin (Bank atau Asuransi).

Setelah PPK menerima konfirmasi keabsahan Jaminan Pelaksanaan tersebut, maka kontrak bisa ditandatangani (dengan catatan anggaran telah tersedia dan mencukupi).

Copy dari Jaminan Pelaksanaan dilampirkan dalam Kontrak, sedangkan aslinya disimpan dalam tempat yang aman (misalkan safe deposit box di bank atau lemari besi di bendahara).

Jika penyedia jasa wan-prestasi maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan.

Bila Jaminan Pelaksanaan dicairkan, maka dananya disetor ke rekening Kas Negara.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi.

6.2.1.b. Jaminan Uang Muka Prinsip dari Jaminan Uang Muka: -

Harus diterima oleh PPK sebelum ditandatanganinya SP Uang Muka

Diterbitkan oleh Bank Umum Nasional (bukan BPR) atau Asuransi resmi yang terdaftar di Kementrian Keuangan.

Masa berlakunya dimulai dari jaminan tersebut diterbitkan sampai uang muka selesai dikembalikan melalui cicilan pengembalian uang muka.

Pengelolaan Jaminan Pelaksanaan: -

Jaminan Uang Muka hanya dipersyaratkan jika dalam pelaksanaan Kontrak terdapat kewajiban pembayaran uang muka dan penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka.

Nilai Jaminan Uang muka adalah senilai uang muka yang diberikan.

Setelah diterbitkannya SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak, pihak penyedia jasa memiliki landasan hukum untuk mulai memproses pengurusan Jaminan Uang Muka. LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6.7

LKPP

Penyedia Jasa menyerahkan dokumen Jaminan Uang Muka kepada PPK.

PPK wajib meneliti Surat Jaminan Uang Muka tersebut dengan teliti, meliputi tanggal, masa laku, nilai jaminan, beneficiary, syarat pencairan jaminan, tanda tangan pejabat dari bank / asuransi penjamin dll. Jaminan yang salah isinya, bisa menyebabkan jaminan tersebut tidak bisa dicairkan meskipun jaminan tersebut asli.

PPK wajib mengklarifikasi Jaminan Uang Muka tersebut secara tertulis kepada pihak penjamin (Bank atau Asuransi).

Setelah PPK menerima konfirmasi keabsahan Jaminan Uang Muka tersebut, maka SP Uang Muka bisa ditandatangani (dengan catatan anggaran telah tersedia dan mencukupi).

Copy dari Jaminan Pelaksanaan dilampirkan dalam Kontrak, sedangkan aslinya disimpan dalam tempat yang aman (misalkan safe deposit box di bank atau lemari besi di bendahara).

Jika penyedia jasa wan-prestasi dan diputuskan kontraknya maka Jaminan Uang Muka dicairkan dipotong senilai dan sisa uang muka yang belum dikembalikan oleh Penyedia Jasa disetor ke rekening Kas Negara.

6.2.1.c. Jaminan Pemeliharaan Prinsip dari Jaminan Uang Muka: -

Harus diterima oleh PPK sebelum ditandatanganinya SP Pembayaran 100 persen pekerjaan.

Diterbitkan oleh Bank Umum Nasional (bukan BPR) atau Asuransi resmi yang terdaftar di Kementrian Keuangan.

Masa berlakunya dimulai dari jaminan tersebut diterbitkan sampai masa pemeliharaan selesai, ditambah 2 minggu untuk pengurusan pencairan jaminan.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6.8

LKPP

Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan: -

Jaminan Uang Muka hanya dipersyaratkan jika dalam pelaksanaan Kontrak terdapat kewajiban pembayaran uang muka dan penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka.

Nilai Jaminan Uang muka adalah senilai uang muka yang diberikan.

Setelah diterbitkannya SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak, pihak penyedia jasa memiliki landasan hukum untuk mulai memproses pengurusan Jaminan Uang Muka.

Penyedia Jasa menyerahkan dokumen Jaminan Uang Muka kepada PPK.

PPK wajib mengklarifikasi Jaminan Uang Muka tersebut secara tertulis kepada pihak penjamin (Bank atau Asuransi).

Setelah PPK menerima konfirmasi keabsahan Jaminan Uang Muka tersebut, maka SP Uang Muka bisa ditandatangani (dengan catatan anggaran telah tersedia dan mencukupi).

Copy dari Jaminan Pelaksanaan dilampirkan dalam Kontrak, sedangkan aslinya disimpan dalam tempat yang aman (misalkan safe deposit box di bank atau lemari besi di bendahara).

6.2.2. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Yang menerbitkan: PPK Yang menerima: Penyedia Jasa / Kontraktor Ketentuan umum: 1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, PPK sudah harus menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Commencement of Work (COW).

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6.9

LKPP

2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan pekerjaan kontrak. 3. Sebelum diterbitkan SPMK, harus sudah dilaksanakan Serah Terima Lapangan, dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Lapangan ( Site Take Over ) bersama-sama dengan kontraktor, yang berisikan tentang serah terima lapangan dari Pihak BRR kepada Pihak Kontraktor. 4. Serah terima lapangan hendaknya diselenggarakan setelah permasalahan dengan Pemerintah Daerah/masyarakat setempat telah terselesaikan, misalnya tidak ada lagi masalah mengenai pembebasan tanah, masalah utilitas dan lain-lain. 5. Tanggal terbitnya SPMK adalah merupakan saat awal periode pelaksanaan konstruksi (construction period). 6. Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan penandatanganan kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

Tabel 6.2. Prosedur dan Keterkaitan antara SPMK dan SPL No 1

Pelaku/ Penanggung Jawab PPK

Kontraktor

Kegiatan 1 Menyelesaikan permasalahan dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat setempat,utilitas,pembebasan lahan dan lain-lain. 2 Meninjau kesiapan lapangan untuk diserahkan kepada Kontraktor. 3 Membuat surat keterangan atau ijin memasuki lokasi. 4 Menyusun Berita Acara Serah Terima Lapangan (Site Take Over) dan menandatanganinya bersama-sama denagn Kontraktor. 5. Menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 1. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Lapangan (Site Take Over). 2. Menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Rekaman (dokumentasi) SPMK SPL

SPL Penyerahan Lapangan)

(Surat

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6 . 10

LKPP

6.2.3. SPMK Apa yang dimaksud SPMK? Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat perintah dari PPK kepada Kontraktor agar pekerjaan dimulai sesuai dengan kontrak, dan dijadikan sebagai masa awal dari pelaksanaan pekerjaan dimulai. Dalam kontrak-kontrak internasional berbahasa Inggris, SPMK sering disebut Notice To Proceed atau Commencement of Work. Tanggal penerbitan SPMK menjadi dasar bagi dimulainya perhitungan hari pelaksanaan suatu kontrak. SPMK berbeda dengan SPK (Surat Perintah Kerja). Sesuai Perpres 54 Tahun 2010, untuk penunjukan langsung atau Pengadaan Langsung maka bentuk Kontraknya adalah SPK (semacam perjanjian sederhana), sementara SPMK yang dimaksud di sini adalah Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan setelah Kontrak ditandatangani. Siapa yang menerbitkan SPMK? Yang berwenang menerbitkan SPMK adalah PPK Siapa yang menerima SPMK Yang menerima SPMK adalah Penyedia Jasa Prinsip SPMK -

Menjadi awal dimulainya pekerjaan (menjadi dasar perhitungan masa pelaksanaan, menjadi dasar perhitungan untuk.

Klausul-klausul berkaitan dengan pelaksanaan kontrak mulai berlaku, maka di sini PPK harus berhati-hati dalam penerbitan SPMK.

PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan yang dibutuhkan kepada penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.

PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6 . 11

LKPP

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh penyedia.

Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

6.2.4. Persetujuan Mobilisasi Prinsip Persetujuan Mobilisasi -

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: (a) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; (b) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau (c) mendatangkan personil-personil.

Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Siapa yang menyetujui mobilisasi? Yang berwenang menyetujui mobilisasi adalah PPK

6.2.5. Program Mutu Apa yang dimaksud Program Mutu? Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang/jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam pemenuhan persyaratan yang ditentukan atau yang tersirat Istilah Program Mutu merupakan istilah baru yang diperkenalkan di Perpres 54 tahun 2010, melihat dari substansi yang terkandung di dalamnya, Program Mutu dapat disamakan dengan Rencana Mutu Kontrak yang sudah lama diterapkan di beberapa Kontrak berdasarkan Keppres 80 tahun 2003.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6 . 12

LKPP

Program Mutu atau Rencana Mutu Kontrak ( RMK) adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Penyedia Jasa merupakan jaminan mutu terhadap tahapan proses kegiatan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. Siapa yang menyusun Yang bertugas menyusun Program Mutu (kadang disebut RMK) adalah Penyedia Jasa Siapa yang menyetujui Yang menyetujui adalah PPK (sebelum disetujui perlu dibahas dulu dalam rapat untuk dilakukan beberapa penyesuaian yang dibutuhkan). Penyusunan Program Mutu 1) Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi : a) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b) organisasi kerja penyedia; c) jadwal pelaksanaan pekerjaan; d) prosedur pelaksanaan pekerjaan; e) prosedur instruksi kerja; dan f) pelaksana kerja. 2) Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

6.2.6. Inspeksi Lokasi Kerja (1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. (2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. (3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6 . 13

LKPP

6.2.7. Uang Muka Prinsip pembayaran Uang Muka -

Kontrak harus sudah ditandatangani

Terdapat klausul mengenai pembayaran uang muka di dalam kontrak

Penyedia Jasa mengajukan permohonan uang muka disertai rincian rencana penggunaan uang muka.

Penyedia Jasa menyampaikan Jaminan Uang Muka senilai Uang Muka yang diminta

Jumlah uang muka sesuai dengan kontrak (biasanya maksimal 20% dari nilai kontrak).

Rencana pengembalian Uang Muka harus diatur agar sebelum pekerjaan selesai, uang muka telah dikembalikan 100%.

Prosedur Pembayaran Uang muka a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk: 1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang. b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSMP) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan; f.

pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);

g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6 . 14

LKPP

6.2.8. Pembentukan Tim Teknis (Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak) Dasar pembentukan Tim Teknis (Panitia/Pejabat PenelitiPelaksanaan Kontrak) Pembentukan Tim Teknis ( terkadang disebut sebagai Panitia/Pejabat PenelitiPelaksanaan Kontrak) diperbolehkan dalam kaitannya dengan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 dalam Lampiran Perpres. Yang membentuk Tim Teknis Yang membentuk dan mengangkat Tim Teknis adalah PA/KPA atas usul PPK.

Tugas Tim Teknis -

Bersama-sama PPK dan Penyedia Jasa melakukan pemeriksaan lokasi bersama sebelum dimulainya pelaksanaan kontrak, jika ada hal-hal yang berbeda dengan kondisi saat penawaran dan kontrak, maka Tim Teknis bisa diminta untuk mengkaji usulan-usulan perubahan kontrak / addendum kontrak.

Melakukan kajian teknis jika ada klaim, pekerjaan tambah-kurang, variasi maupun usulan addendum kontrak.

LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

CONTOH SPPBJ CONTOH SPMK CONTOH PROGRAM MUTU FORMAT JAMINAN UANG MUKA FORMAT JAMINAN PELAKSANAAN FORMAT JAMINAN PEMELIHARAAN

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6 . 15

LKPP

FORMAT SPPBJ

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6 . 16

LKPP

FORMAT SPMK

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6 . 17

LKPP

FORMAT JAMINAN UANG MUKA (DARI BANK)

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6 . 18

LKPP

FORMAT JAMINAN PEMELIHARAAN (SBD LKPP)

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6 . 19

LKPP

LKPP | MODUL PELATIHAN PBJ PEMERINTAH UNTUK PPK

6 . 20