Modul 3 persiapan pengadaan barang jasa pemerintah bagian ii

3

MODUL

2010 3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

MODUL

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama

Kembali ke Halaman Utama

LKPP

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISI Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Tujuan Umum Tujuan Khusus

2 3 3 4 4

A. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi A.1 Prakualifikasi A.2 Pascakualifikasi

5 6 7

B. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan B.1 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya B.2 Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi B.3 Jadwal Pengadaan

8 13 13 13

C. Penyusunan Dokumen Pengadaan C.1 Dokumen Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya C.1.1 Dokumen Kualifikasi C.1.2 Dokumen Pemilihan C.2 Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi

C.2.1 Dokumen Kualifikasi C.2.2 Dokumen Pemilihan

20 20 20 20 22 22 22

D. Harga Perhitungan Sendiri D.1 HPS Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya D.2 HPS Jasa Konsultansi

24 24 26

E. Jaminan Pengadaan dan Sertifikat Garansi E.1 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa E.2 Sertifikat Garansi

27 27 39

F. Latihan Kelompok dan Tes

30

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR gambar Gambar 1

Penilaian Kualifikasi dalam Rangkaian Proses Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

7

DAFTAR tabel Tabel 1 Tabel 2

Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7

Tabel 8

Tabel 9

Tabel 10

Tabel 11

Tabel 12

Tabel 13

Tabel 14

Tabel 15 Tabel 16

Tabel 17

Tabel 18 Tabel 19 Tabel 20

Penggunaan Metode Penilaian Kualifikasi Untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 6 Penggunaan Sistem Pengadaan Untuk Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 9 Penggunaan Sistem Pengadaan Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsutansi 10 Karakteristik Barang dan SIstem Pemilihan Penyedia yang Digunakan 10 Karakteristik Pekerjaan Konstruksi dan SIstem Pemilihan Penyedia yang Digunakan 11 Karakteristik Jasa Lainnya dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan 11 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan 12 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan 12 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya Metode Pelelangan Umum yang Digunakan 13 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya Metode Kontes/ Sayembara, Pengadaan Langsung dan Penunjukkan Langsung untuk Penanganan Darurat

14 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya Metode Kontes/ Sayembara, Pengadaan Langsung dan Penunjukkan Langsung Bukan Penanganan Darurat

14 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Umum 15 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dan Penunjukkan Langsung untuk Penanganan Darurat

16 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dan Penunjukkan Langsung Bukan Penanganan Darurat, Pengadaan Langsung, Sayembara dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan 17 Jadwal Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Seleksi Umum dengan Prakualifikasi 18 Jadwal Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Seleksi Umum dengan Pascakualifikasi 18 Jadwal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan 19 Jadwal Seleksi Sederhana dengan Prakualifikasi 19 Data dan Informasi sebagai Dasar Menyusun HPS 25 Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa 27

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

TUJUAN UMUM Setelah modul selesai diajarkan, diharapkan peserta mampu memahami persiapan pengadaan barang/jasa di Indonesia, mulai tahap pemilihan metode evaluasi, penyusunan jadwal, pemilihan kontrak, evaluasi HPS, ketentuan jaminan pengadaan dan garansi

TUJUAN KHUSUS Setelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu memahami proses persiapan yang harus dilakukan meliputi : 1.

Memahami pemilihan metode evaluasi 2.

Memahami tatacara penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan 3.

Memahami pemilihan jenis kontrak 4.

Memahami Proses Penyusunan Dokumen Pengadaan 5.

Memahami evaluasi penyusunan HPS 6.

Memahami Ketentuan Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi 7.

Melaksanakan evaluasi HPS dan revisi HPS dengan latihan kelompok

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

A. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi

B. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

C. Penyusunan Dokumen Pengadaan

D. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

E. Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi

F. Latihan Kelompok dan Tes

A. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Output yang Dihasilkan pada Tahap Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Output pada proses pemilihan metode penilaian kualifikasi adalah Ketetapan Metode Penilaian Kualifikasi yang akan digunakan pada proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.

Langkah-langkah Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. Tersedia 2 (dua) alternatif metode kualifikasi, yaitu prakualifikasi dan paskakualifikasi. Pemilihan salah satu metode tergantung pada: 1. Jenis dan karakteristik barang/jasa 2. Metode pemilihan penyedia barang/jasa yang digunakan Tabel 1 pada halaman berikut dapat dilihat penggunaan metode penilaian kualifikasi pada proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memilih salah satu alternatif metode penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut : 1. Metode pemilihan penyedia barang/jasa sudah ditetapkan terlebih dahulu.

2. Mengenali karakteristik barang/jasa yang diadakan.

3. Memilih metode penilaian kualifikasi yang sesuai dengan tabel 1 di bawah ini.

“ Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa�

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 1 Penggunaan Metode Penilaian Kualifikasi untuk Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Metode Penilaian Kualifikasi Yang Harus Digunakan Barang/Jasa

Metode Pemilihan Penyedia Yang Digunakan

Prakualifikasi

Pascakualifikasi

Pelelangan umum Pelelangan sederhana Penunjukan langsung Pengadaan langsung Kontes Pelelangan umum Pelelangan terbatas Pemilihan langsung Penunjukan langsung Pengadaan langsung Pelelangan umum Pelelangan sederhana Penunjukan langsung Pengadaan langsung Sayembara Seleksi Umum Seleksi Sederhana Penunjukan langsung Pengadaan langsung Sayembara Seleksi Umum Seleksi Sederhana Penunjukan langsung Pengadaan langsung Sayembara

Digunakan (Kompleks) Digunakan (Kecuali darurat) Digunakan (Kompleks) Digunakan Digunakan (Kecuali Darurat) Digunakan (Kompleks) Digunakan (Kecuali darurat) Digunakan Digunakan Digunakan (Kecuali Darurat) -

Digunakan (Tidak Kompleks) Digunakan Digunakan (Tidak Kompleks) Tidak Digunakan Digunakan Digunakan (Tidak Kompleks) Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan -

Barang

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Lainnya

Jasa konsultansi - Badan usaha

Jasa konsultansi Perorangan

A.1 Prakualifikasi

A.1 Prakualifikasi

A.2 Pascakualifikasi

P

rakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Kriteria dalam menggunakan metode prakualifikasi dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

A.2 Pascakualifikasi A.1 Prakualifikasi

A.2 Pascakualifikasi

P

ascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap penawaran administrasi dan teknis. Dokumen kualifikasi dimasukkan bersama-sama dengan dokumen penawaran. Kriteria dalam menggunakan metode pascakualifikasi dapat dilihat pada tabel 1 di atas. Tahapan penilaian kualifikasi di antara seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa dijelaskan melalui gambar yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.

Pengumuman pascakualifikasi

Pemasukan dokumen kualifikasi dan pemilihan

Proses evaluasi penawaran

Evaluasi kualifikasi untuk penyedia yang lolos evaluasi penawaran

Pembuktian kualifikasi

Gambar 1 Penilaian Kualifikasi dalam Rangkaian Proses Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

A. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi

B. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

C. Penyusunan Dokumen Pengadaan

D. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

E. Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi

F. Latihan Kelompok dan Tes

B. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

P

enyusunan tahapan dan jadwal pengadaan yang akan diuraikan pada bab ini lebih tepat disebut sebagai Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Tetap menggunakan judul di atas dengan maksud untuk menyesuaikan dengan judul yang tertera pada Lampiran II, III, IVa, IVb, dan V pada Perpres 54/2010. Lebih tepat disebut “tahapan dan jadwal pemilihan penyedia� karena yang diuraikan adalah langkah awal berupa Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa sampai dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Penanggung Jawab Berdasarkan pasal 59 ayat (1) ULP/Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan jadwal pengadaan. Penyusunan jadwal didasarkan pada tahapan pengadaan yang diatur pada pasal 57 dan 58. Penyusunan tahapan pengadaan didasarkan pada pemilihan dan penetapan sistem pengadaan yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Output yang Dihasilkan pada Tahap Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/jasa Keluaran dari proses penyusunan ini adalah Ketetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan yang kemudian dituangkan dalam dokumen pengadaan sebagai acuan pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Langkah-langkah Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/jasa Langkah-langkah yang harus dilakukan menyusun tahapan dan jadwal adalah sebagai berikut : 1. Mengenali karakteristik barang/jasa yang diadakan.

2. Sistem Pengadaan sudah ditetapkan yang meliputi penetapan metode : a. Pemilihan Penyedia Barang b. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran c. Metode Evaluasi Penawaran d. Metode Penilaian Kualifikasi Apabila masing-masing metode dalam sistem pengadaan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sudah ditetapkan, maka akan didapatkan 11 alternatif sistem pengadaan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya seperti yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Sedangkan pengadaan jasa konsultansi, akan didapatkan 10 alternatif sistem pengadaan. seperti yang dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

3. Berdasarkan karakteristik/jenis barang/jasa yang akan diadakan, dapat dipilih dan ditetapkan sistem pengadaan yang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini, yaitu : a. Tabel 4 Karakteristik Barang dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan b. Tabel 5 Karakteristik Pekerjaan Konstruksidan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan c. Tabel 6 Karakteristik Jasa Lainnya dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan d. Tabel 7 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan e. Tabel 8 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Perseorangan dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan 4. Sistem pengadaan yang sudah dipilih dan ditetapkan, selanjut Memilih Tahapan yang sesuai dengan sistem pengadaan yang sudah dipilih dan ditetapkan. Pedoman dalam memilih tahapan yang sesuai diatur pada pasal 57 dan pasal 58. Pada tabel 9, 10 dan 11 disajikan tahapan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi dapat dilihat pada tabel 12, 13 dan 14.

5. Untuk menentukan jadwal dapat dilihat pada tabel 15, 16, 17, dan 18.

Tabel 2 Penggunaan Sistem Pengadaan Untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Nomor

Sistem Pengadaan

Barang

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Lainnya

1.

Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur Pelelangan Umum prakualifikasi dua sampul dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis Pelelangan Umum prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Pelelangan Sederhana pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur Pelelangan Terbatas prakualifikasi dua tahap dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Pemilihan Langsung pascakualifikasi satu sampul dengan sistem gugur Penunjukan langsung penanganan darurat Penunjukan langsung non penanganan darurat Pengadaan langsung Kontes Sayembara

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

-

√

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

√ √ √

√

√

√

√

√

√ √ -

√ -

√ √

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 3 Penggunaan Sistem Pengadaan Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Nomor

Metode Pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha

Jasa Konsultansi Perorangan

1.

2.

Seleksi Umum Metode evaluasi kualitas, metode dua sampul Seleksi Umum Metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul Seleksi Umum Metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, metode 1 (satu) sampul.

Seleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampul Seleksi sederhana metode evaluasi kualitas satu sampul Penunjukan Langsung Satu Sampul untuk penanganan darurat.

Penunjukan Langsung Satu Sampul bukan penanganan darurat.

Pengadaan Langsung Sayembara

√ √

-

√

-

√

-

√ √ √ √

√ √ √ √ √ √

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tabel 4 Karakteristik Barang dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan Karakteristik Barang • Barang bersifat tidak kompleks • Barang bersifat kompleks • Barang memerlukan evaluasi teknis yang mendalam • Barang bersifat kompleks • Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain penerapan teknologi yang berbeda • Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) • Barang tidak kompleks • Keadaan tertentu • Barang khusus (Perpres 54 tahun 2010 pasal 38 ayat 4,5) • Nilainya tidak lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) • Barang kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Dilaksanakan oleh badan usaha kecil/mikro/ koperasi kecil /perseorangan • Barang tidak memiliki harga pasar • Harga barang tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan

10

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan Pelelangan umum secara pasca-kualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.

Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampuldan evaluasi sistem gugur.

Pelaksanaan pengadaan barang melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat.

Pelaksanaan pengadaan barang melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.

Pelaksanaan pengadaan barang melalui pengadaan langsung.

Kontes

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 5 Karakteristik Pekerjaan Konstruksidan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan Karakteristik Pekerjaan Konstruksi • • • • • • • •

• • •

Bukan pekerjaan kompleks Spesifikasi teknis jelas Standar harga telah ditetapkan pemerintah Pekerjaan kompleks mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain penerapan teknologi yang berbeda Pekerjaan kompleks Penyedia diyakini terbatas Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Pekerjaan konstruksi tidak kompleks Keadaan tertentu Pekerjaan Konstruksi khusus (Perpres 54 tahun 2010 pasal 38 ayat 4,5)

• Nilainya tidak lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) • Pekerjaan konstruksi kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Dilaksanakan oleh usaha kecil

Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.

Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Pelelangan terbatas.

Pemilihan langsung secara prakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.

Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat.

Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.

Pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi melalui pengadaan langsung

Tabel 6 Karakteristik Jasa Lainnya dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan Karakteristik Jasa Lainnya • Jasa lainnya tidak bersifat kompleks • Spesifikasi teknis jelas • Standar harga ditetapkan pemerintah • Jasa lainnya bersifat kompleks • Membutuhkan evaluasi teknis mendalam tanpa dipengaruhi oleh harga • Jasa lainnya bersifat kompleks • mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain penerapan teknologi yang berbeda • Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) • Jasa lainya tidak kompleks • Keadaan tertentu • Jasa Lainnya khusus (Perpres 54 tahun 2010 pasal 38 ayat 4,5) • Nilainya tidak lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Dilaksanakan oleh usaha kecil • Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.

Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat

Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui pengadaan langsung

Sayembara

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 7 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk BadanUsaha dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha • • • • • • • • • • • •

Pekerjaan kompleks Diperlukan evaluasi mendalam Teknologi tinggi Lingkup pekerjaan sulit Pekerjaan kompleks Diperlukan evaluasi mendalam Pekerjaan dengan ruang lingkup, keluaran, waktu penugasan dapat ditetapkan Sederhana Standar harganya telah ditetapkan Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Jasa konsultansi tidak kompleks Keadaan tertentu (Perpres 54 tahun 2010 pasal 44)

• Merupakan kebutuhan operasional • Nilai maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) • merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan • tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan Seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul.

Seleksi umum metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul.

Seleksi umum metode evaluasi biaya terendah satu sampul.

Seleksi sederhana metode evaluasi biaya terendah/pagu Anggaran satu sampul.

Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.

Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.

Pengadaan langsung.

Sayembara.

Tabel 8 Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan dan Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan Karakteristik Jasa Konsultansi Berbentuk Perseorangan • •

• •

Bersifat kompleks Nilainya tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Jasa konsultansi tidak kompleks Keadaan tertentu (Perpres 54 tahun 2010 pasal 44)

• Merupakan kebutuhan operasional • Nilai maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) • merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan • tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan

12

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sistem Pemilihan Penyedia yang Digunakan • Seleksi umum metode evaluasi kualitas satu sampul • Seleksi sederhana metode evaluasi kualitas satu sampul.

• Penunjukan langsung untuk penanganan darurat.

• Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.

• Pengadaan langsung.

• Sayembara.

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

B.1 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

B.2 Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

B.1 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Untuk tahapan pemilihan penyedia barang/jasa yang harus dilakukan terhadap alternatif sistem pengadaan yang dipilih dapat dilihat pada tabel 9, 10 dan 11.

B.2 Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Untuk tahapan pemilihan penyedia barang/jasa yang harus dilakukan terhadap alternatif sistem pengadaan yang dipilih dapat dilihat pada tabel 12, 13 dan 14.

B.3 Jadwal Pengadaan B.3 Jadwal Pengadaan

Ketentuan untuk menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa disajikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada Tabel 15, 16, 17, dan 18. Pengaturan jadwal diluar ketentuan seperti yang disajikan dalam tabel tersebut diserahkan sepenuhnya kepada ULP/Pejabat Pengadaan.

Tabel 9 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya Metode Pelelangan Umum

Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode dua sampul Sistem nilai/penilaian biaya selama umur ekonomis

Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode dua tahap;atau Pelelangan Terbatas, metode dua tahap pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Pelelangan Umum Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Sistem gugur

Barang/Jasa Lainnya

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

1) pengumuma n pra kua l i fi ka s i ;

1) pengumuma n pra kua l i fi ka s i ;

1) pengumuma n;

2) penda fta ra n da n penga mbi l a n Dokumen Kua l i fi ka s i ;2) penda fta ra n da n penga mbi l a n Dokumen Kua l i fi ka s i ;2) penda fta ra n da n penga mbi l a n Dokumen Penga da a n; 3) pema s uka n da n eva l ua s i Dokumen Kua l i fi ka s i ; 4) pembukti a n kua l i fi ka s i da n pembua ta n Beri ta Aca ra Pembukti a n Kua l i fi ka s i ; 5) peneta pa n ha s i l kua l i fi ka s i ;

3) pema s uka n da n eva l ua s i Dokumen Kua l i fi ka s i ;

3) pemberi a n penjel a s a n;

4) pembukti a n kua l i fi ka s i ;

4) pema s uka n Dokumen Pena wa ra n;

5) peneta pa n ha s i l kua l i fi ka s i ;

5) pembuka a n Dokumen Pena wa ra n;

6) pengumuma n ha s i l kua l i fi ka s i ;

6) pengumuma n ha s i l kua l i fi ka s i ;

6) eva l ua s i pena wa ra n;

7) s a ngga ha n kua l i fi ka s i ;

7) s a ngga ha n kua l i fi ka s i ;

7) eva l ua s i kua l i fi ka s i ;

8) unda nga n;

8) unda nga n;

8) pembukti a n kua l i fi ka s i ;

9) penga mbi l a n Dokumen Pemi l i ha n;

9) penga mbi l a n Dokumen Pemi l i ha n;

9) pembua ta n Beri ta Aca ra Ha s i l Pel el a nga n;

10) pemberi a n penjel a s a n;

10) pemberi a n penjel a s a n;

10) peneta pa n pemena ng;

11) pema s uka n Dokumen Pena wa ra n;

11) pema s uka n Dokumen Pena wa ra n ta ha p I;

11) pengumuma n pemena ng;

12) pembuka a n Dokumen Pena wa ra n s a mpul I;

12) pembuka a n Dokumen Pena wa ra n ta ha p I;

12) s a ngga ha n;

13) eva l ua s i Dokumen Pena wa ra n s a mpul I; 14) pemberi ta hua n/pengumuma n pes erta ya ng l ul us eva l ua s i s a mpul I;

13) eva l ua s i Dokumen Pena wa ra n ta ha p I;

13) s a ngga ha n ba ndi ng (a pa bi l a di perl uka n); da n

14) peneta pa n pes erta ya ng l ul us eva l ua s i ta ha p I;

14) penunjuka n Penyedi a Ba ra ng/Ja s a .

15) pembuka a n Dokumen Pena wa ra n s a mpul II;

15) pemberi ta hua n/pengumuma n pes erta ya ng l ul us eva l ua s i ta ha p I;

16) eva l ua s i Dokumen Pena wa ra n s a mpul II;

16) pema s uka n Dokumen Pena wa ra n ta ha p II;

17) pembua ta n Beri ta Aca ra Ha s i l Pel el a nga n;

17) pembuka a n Dokumen Pena wa ra n ta ha p II;

18) peneta pa n pemena ng;

18) eva l ua s i Dokumen Pena wa ra n ta ha p II;

19) pengumuma n pemena ng;

19) pembua ta n Beri ta Aca ra Ha s i l Pel el a nga n;

20) s a ngga ha n;

20) peneta pa n pemena ng;

21) s a ngga ha n ba ndi ng (a pa bi l a di perl uka n); da n

21) pengumuma n pemena ng;

22) penunjuka n Penyedi a Ba ra ng/Ja s a .

22) s a ngga ha n; 23) s a ngga ha n ba ndi ng (a pa bi l a di perl uka n); da n 24) penunjuka n Penyedi a Ba ra ng/Ja s a .

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

13

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 10 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dengan Metode Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat

Pelelangan sederhana untuk barang/jasa lainnya Pemilihan langsung untuk pekerjaan konstruksi a . pengumuma n;

b. penda fta ra n da n penga mbi l a n Dokumen Penga da a n;

Penunjukan langsung untuk penanganan darurat Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada: 1) Penyedi a terdeka t ya ng s eda ng mel a ks a na ka n pekerja a n s ejeni s ; a ta u 2) Penyedi a l a i n ya ng di ni l a i ma mpu da n memenuhi kua l i fi ka s i untuk mel a ks a na ka n pekerja a n ters ebut, bi l a ti da k a da Penyedi a s eba ga i ma na di ma ks ud pa da a ngka 1).

Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan 1) opna me pekerja a n di l a pa nga n; 2) peneta pa n jeni s , s pes i fi ka s i tekni s da n vol ume pekerja a n, s erta wa ktu penyel es a i a n pekerja a n;

c. pemberi a n penjel a s a n;

3) penyus una n Dokumen Penga da a n;

d. pema s uka n Dokumen Pena wa ra n;

4) penyus una n da n peneta pa n HPS; 5) penya mpa i a n Dokumen Penga da a n kepa da Penyedi a Ba ra ng/Pekerja a n Kons truks i /Ja s a La i nnya ; 6) penya mpa i a n Dokumen Pena wa ra n;

e. pembuka a n Dokumen Pena wa ra n; f. eva l ua s i pena wa ra n; g. eva l ua s i kua l i fi ka s i ;

7) pembuka a n Dokumen Pena wa ra n; 8) kl a ri fi ka s i da n negos i a s i tekni s s erta ha rga ; 9) penyus una n Beri ta Aca ra Ha s i l Penunjuka n La ngs ung; 10) peneta pa n Penyedi a Ba ra ng/Pekerja a n Kons truks i /Ja s a La i nnya ; 11) pengumuma n Penyedi a Ba ra ng/Pekerja a n Kons truks i /Ja s a La i nnya ; da n 12) Penunjuka n Penyedi a Ba ra ng/Ja s a .

h. pembukti a n kua l i fi ka s i ; i . pembua ta n Beri ta Aca ra Ha s i l Pel el a nga n; j. peneta pa n pemena ng;

k. pengumuma n pemena ng; l . s a ngga ha n; m. s a ngga ha n ba ndi ng (a pa bi l a di perl uka n); da n n. penunjuka n Penyedi a Ba ra ng/Ja s a .

Tabel 11 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dengan Metode Kontes/Sayembara, Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Bukan Penanganan Darurat

Penunjukan Langsung bukan penanganan darurat Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya a . unda nga n kepa da pes erta terpi l i h di l a mpi ri Dokumen Penga da a n; b. pema s uka n Dokumen Kua l i fi ka s i ; c. eva l ua s i kua l i fi ka s i ;

Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya a . s urvei ha rga pa s a r denga n ca ra memba ndi ngka n mi ni ma l da ri 2 (dua ) Penyedi a Ba ra ng/Pekerja a n Kons truks i /Ja s a La i nnya ya ng berbeda ; b. memba ndi ngka n ha rga pena wa ra n denga n HPS; da n c. kl a ri fi ka s i tekni s da n negos i a s i ha rga /bi a ya .

Kontes/Sayembara Barang/Jasa lainnya

a . pengumuma n; b. penda fta ra n da n penga mbi l a n Dokumen Kontes / Sa yemba ra ; c. pemberi a n penjel a s a n;

d. pemberi a n penjel a s a n;

d. pema s uka n propos a l ;

e. pema s uka n Dokumen Pena wa ra n; f. eva l ua s i pena wa ra n s erta kl a ri fi ka s i da n negos i a s i tekni s da n ha rga ;

h. pengumuma n pemena ng; da n

e. pembuka a n propos a l ; f. pemeri ks a a n a dmi ni s tra s i da n peni l a i a n propos a l tekni s ; g. pembua ta n Beri ta Aca ra Ha s i l Kontes /Sa yemba ra ; h. peneta pa n pemena ng;

i . penunjuka n Penyedi a Ba ra ng/Ja s a .

i . pengumuma n pemena ng; da n

g. peneta pa n pemena ng;

j. penunjuka n pemena ng.

14

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 12 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Dengan Metode Seleksi Umum -Metode evaluasi kualitas -Metode dua sampul

-Metode evaluasi kualitas dan biaya, -Metode dua sampul

-Metode evaluasi biaya terendah, -Metode 1 (satu) sampul

1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pengambilan Dokumen Pemilihan; 11) pemberian penjelasan; 12) pemasukan Dokumen Penawaran;

1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pengambilan Dokumen Pemilihan; 11) pemberian penjelasan; 12) pemasukan Dokumen Penawaran;

13) pembukaan dokumen sampul I;

13) pembukaan dokumen sampul I;

14) evaluasi dokumen sampul I; 15) penetapan peringkat teknis;

14) evaluasi dokumen sampul I; 15) penetapan peringkat teknis;

16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 17) sanggahan;

16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 17) undangan pembukaan dokumen sampul II; 18) pembukaan dan evaluasi sampul II;

1) pengumuman prakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktian kualifikasi; 6) penetapan hasil kualifikasi; 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi; 8) sanggahan kualifikasi; 9) undangan; 10) pemberian penjelasan; 11) pemasukan Dokumen Penawaran; 12) pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik; 13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya; 14) penetapan pemenang; 15) pemberitahuan/pengumuman pemenang; 16) sanggahan;

18) sanggahan banding (apabila diperlukan); 19) undangan pembukaan dokumen sampul II; 20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 21) undangan klarifikasi dan negosiasi; 22) klarifikasi dan negosiasi; 23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan 24) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

17) sanggahan banding (apabila diperlukan); 18) undangan klarifikasi dan negosiasi; 19) klarifikasi dan negosiasi;

19) penetapan pemenang; 20) pemberitahuan/pengumuman pemenang; 21) sanggahan;

20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan 21) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi

22) sanggahan banding (apabila diperlukan); 23) undangan klarifikasi dan negosiasi; 24) klarifikasi dan negosiasi; 25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan 26) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

15

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 13 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Dengan Menggunakan Metode Seleksi Sederhana dan Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat -Metode Seleksi Sederhana -Metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, -Metode 1 (satu) sampul a . pengumuma n pra kua l i fi ka s i ;

b. penda fta ra n da n penga mbi l a n Dokumen Kua l i fi ka s i ;

Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada: 1) Penyedi a Ja s a Kons ul ta ns i terdeka t ya ng s eda ng mel a ks a na ka n pekerja a n s ejeni s di l oka s i pena nga na n da rura t; a ta u 2) Penyedi a Ja s a Kons ul ta ns i l a i n ya ng di ni l a i ma mpu da n memenuhi kua l i fi ka s i untuk mel a ks a na ka n pekerja a n ters ebut, bi l a ti da k a da Penyedi a Ja s a Kons ul ta ns i s eba ga i ma na di ma ks ud pa da a ngka 1).

c. pemberi a n penjel a s a n (a pa bi l a di perl uka n); d. pema s uka n da n eva l ua s i Dokumen Kua l i fi ka s i ; e. pembukti a n kua l i fi ka s i ;

Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan 1) opna me pekerja a n di l a pa nga n;

2) peneta pa n rua ng l i ngkup, juml a h da n kua l i fi ka s i tena ga a hl i s erta wa ktu penyel es a i a n pekerja a n; 3) penyus una n Dokumen Penga da a n; 4) penyus una n da n peneta pa n HPS; 5) penya mpa i a n Dokumen Penga da a n;

f. peneta pa n ha s i l kua l i fi ka s i ;

6) penya mpa i a n Dokumen Pena wa ra n;

g. pemberi ta hua n/pengumuma n ha s i l kua l i fi ka s i ; h. s a ngga ha n kua l i fi ka s i ;

7) pembuka a n da n eva l ua s i Dokumen Pena wa ra n; 8) kl a ri fi ka s i da n negos i a s i ; 9) penyus una n Beri ta Aca ra Ha s i l Penunjuka n La ngs ung; 10) peneta pa n penyedi a Ja s a Kons ul ta ns i ;

i . unda nga n; j. pemberi a n penjel a s a n; k. pema s uka n Dokumen Pena wa ra n;

11) pengumuma n Penyedi a Ja s a Kons ul ta ns i ; da n

l . pembuka a n Dokumen Pena wa ra n s erta koreks i a ri tma ti k;

12) penunjuka n Penyedi a Ja s a Kons ul ta ns i ..

m. eva l ua s i a dmi ni s tra s i , tekni s da n bi a ya ; n. peneta pa n pemena ng; o. pemberi ta hua n/pengumuma n pemena ng; p. s a ngga ha n; q. s a ngga ha n ba ndi ng (a pa bi l a di perl uka n); r. unda nga n kl a ri fi ka s i da n negos i a s i ; s . kl a ri fi ka s i da n negos i a s i ; t. pembua ta n Beri ta Aca ra Ha s i l Sel eks i ; da n u. penunjuka n Penyedi a Ja s a Kons ul ta ns i .

16

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 14 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Dengan Metode Penunjukan Langsung Bukan Penanganan Darurat, Pengadaan Langsung, Sayembara, dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan

Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat

Metode Pengadaan Langsung

Metode Sayembara

Seleksi Umum metode evaluasi kualitas satu sampul

Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul

Jasa Konsultansi Perorangan dan Badan Usaha

Jasa Konsultansi Perorangan dan Badan Usaha

Jasa Konsultansi Perorangan dan Badan Usaha

Jasa Konsultansi Perorangan

Jasa Konsultansi Perorangan

a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;

survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi

Pengumuman Sayembara

Pengumuman Pascakualifikasi

“Pengumuman Pascakualifikasi (dilakukan minimal 3 hari)�

membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan biaya Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK; PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian

Pemberian Penjelasan

Pemberian Penjelasan

Pemberian Penjelasan

Pemasukan Proposal

Pemasukan Dokumen Penawaran

Pemasukan Dokumen Penawaran

Pembukaan Proposal

Pembukaan Dokumen Penawaran

Pembukaan Dokumen Penawaran

Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Penilaian Proposal Teknis Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS) Penetapan pemenang Sayembara

Evaluasi Penawaran

Evaluasi Penawaran

Evaluasi Kualifikasi

Evaluasi Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi

Pengumuman pemenang Sayembara Penunjukan Pemenang Sayembara Surat Perjanjian

Pembuatan Berita Acara Hasil

Pembuatan Berita Acara Hasil

Evaluasi

Evaluasi

Penetapan pemenang

Penetapan pemenang

Pengumuman pemenang

Pengumuman pemenang

Sanggahan

Sanggahan

Sanggahan Banding

Sanggahan Banding

Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)

Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.

b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;

c. pemberian penjelasan;

d. pemasukan Dokumen Penawaran;

e. pembukaan dan evaluasi penawaran; f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung; h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi; i. pengumuman; j. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

17

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 15 Jadwal Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Seleksi Umum dengan Prakualifikasi AKTIVITAS Penayangan pengumuman prakualifikasi Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi

KETERANGAN JADWAL Minimal 7 (tujuh) hari kerja Dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi Minimal 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman Batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi kualifikasi Masa sanggah terhadap hasil kualifikasi Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi Undangan lelang/seleksi kepada peserta disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah yang lulus kualifikasi Dilakukan sejak dikeluarkannya undangan lelang/seleksi sampai dengan 1 Pengambilan Dokumen Pemilihan (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan Pemberian penjelasan lelang/seleksi Dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan Pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah Barang/Jasa (SPPBJ) sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Barang/Jasa (SPPBJ) Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Penandatanganan Kontrak Paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya SPPBJ

Tabel 16 Jadwal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan Pascakualifikasi AKTIVITAS Penayangan pengumuman lelang/seleksi Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan)

KETERANGAN JADWAL Minimal 7 (tujuh) hari kerja; Dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran

Dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/ seleksi Pemasukan Dokumen Penawaran Dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan; Minimal 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan Batas akhir pemasukan Dokumen waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai Penawaran dengan jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan Mempertimbangkan Evaluasi penawaran 1) waktu yang diperlukan; atau 2) jenis dan kompleksitas pekerjaan Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi Penerbitan SPPBJ apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding Pemberian penjelasan

Penerbitan SPPBJ

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

Penandatanganan Kontrak

Paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya SPPBJ

18

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 17 Jadwal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan AKTIVITAS Penayangan pengumuman Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan Pemberian penjelasan

KETERANGAN JADWAL Minimal 3 (tiga) hari kerja; Dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman

Dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi sederhana perorangan dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja sederhana perorangan setelah menerima jawaban sanggahan; Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada Penerbitan SPPBJ sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding; Pemasukan Dokumen Penawaran

Penerbitan SPPBJ

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

Penandatanganan Kontrak

Paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya SPPBJ

Tabel 18 Jadwal Seleksi Sederhana dengan Prakualifikasi AKTIVITAS Penayangan pengumuman prakualifikasi Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi

KETERANGAN JADWAL Paling kurang 3 (tiga) hari kerja Dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi Paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan Batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi pengumuman kualifikasi Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi Masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding Undangan kepada peserta yang masuk Disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah atau daftar pendek setelah selesainya masalah sanggah Pengambilan Dokumen Pemilihan Pemberian penjelasan Pemasukan Dokumen Penawaran

Masa sanggah terhadap hasil seleksi

Penerbitan SPPBJ

Dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi Dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan Paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding

Penerbitan SPPBJ

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

Penandatanganan Kontrak

Paling lambat 14 hari setelah diterbitkannya SPPBJ

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

19

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

A. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi

B. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

C. Penyusunan Dokumen Pengadaan

D. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

E. Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi

F. Latihan Kelompok dan Tes

C. Penyusunan Dokumen Pengadaan

D

okumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. ULP/pejabat pengadaan menyusun dokumen pengadaan barang/jasa yang terdiri atas: a. Dokumen kualifikasi; dan b. Dokumen pemilihan Dokumen Pengadaan ini sudah distandarisasikan melalui melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document). Peraturan ini beserta lampirannya dapat diunduh melalui www.lkpp.go.id.

C.1 Dokumen Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya C.1 Dokumen Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya C.2 Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi

C.1.1 Dokumen Kualifikasi

D

okumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/ Pejabat Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; Dokumen kualifikasi untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya meliputi: a. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi b. Formulir isian kualifikasi c. Instruksi kepada peserta kualifikasi d. Lembar data kualifikasi e. Pakta integritas; dan f. Tata cara evaluasi kualifikasi Untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Pemilihan C.1.2 Dokumen Pemilihan

“ULP/pejabat pengadaan menyusun dokumen pengadaan barang/jasa yang terdiri atas Dokumen kualifikasi; dan Dokumen pemilihan�

20

Dokumen pemilihan untuk pelelangan, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung terdiri dari: a. Undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/jasa b. Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

c. Rancangan kontrak 1) Surat perjanjian 2) Syarat-syarat umum kontrak 3) Syarat-syarat khusus kontrak 4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak d. Daftar kuantitas dan harga; e. Spesifikasi teknis KAK dan atau gambar f. Surat bentuk penawaran g. Bentuk jaminan h. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi

aan

gad

en en P

Dokumen

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Dokumen kontes/sayembara disusun bersama oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Tim Juri/Tim Ahli serta ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kontes/ sayembara. Isi dan kelengkapan dokumen kontes/sayembara meliputi: a. Pengumuman; b. Instruksi kepada peserta; c. Syarat-syarat peserta; d. Tahapan proses dan tata cara penilaian; e. Rancangan surat perjanjian; dan f. Keterangan lain yang diperlukan.

Dalam pengumuman pascakualifikasi atau surat undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut: a. Tempat, tanggal, hari dan waktu untuk memperoleh Dokumen Pengadaan (pascakualifikasi) atau Dokumen Pemilihan (prakualifikasi); b. Tempat, tanggal, hari dan waktu pemberian penjelasan mengenai Dokumen Pemilihan; c. Tempat, tanggal, hari dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; d. Alamat tujuan pengiriman Dokumen Penawaran; e. Jadwal pelaksanaan Pengadaan sampai dengan penetapan penyedia; dan f. Keterangan lainnya yang diperlukan.

Instruksi Kepada Peserta Pengadaan paling sedikit memuat : a. Umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan dan peninjauan lokasi kerja (apabila diperlukan); b. Isi, penjelasan isi dan perubahan isi Dokumen Pemilihan; c. Persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat Jaminan Penawaran, bentuk penawaran dan penandatanganan surat penawaran; d. Metode pemasukan Dokumen Penawaran, batas akhir pemasukan penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk; e. Prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan,klarifikasi Dokumen Penawaran, pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran, koreksi aritmatik (apabila diperlukan), metode evaluasi penawaran serta penilaian preferensi harga; dan LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

21

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

f. Kriteria penetapan pemenang, hak dan kewajiban ULP/Pejabat Pengadaan untuk menerima atau menolak penawaran, syarat penandatanganan Kontrak dan surat Jaminan Pelaksanaan.

C.2 Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi C.1 Dokumen Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

C.2.1 Dokumen kualifikasi

C.2 Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi

a. b. c.

D d. e. f.

okumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/ Pejabat Pengadaan dan penyedia untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Isi Dokumen Kualifikasi meliputi: Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; Formulir isian kualifikasi; Instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi; Lembar data kualifikasi; Pakta integritas; dan Tata cara evaluasi kualifikasi.

Untuk seleksi dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Pemilihan.

C.2.2 Dokumen pemilihan

“ Dokumen Pengadaan ini sudah distandarisasikan melalui melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)�

22

Dokumen Pemilihan Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung, dan Pengadaan Langsung, sekurang-kurangnya memuat: a. Pengumuman pascakualfikasi; b. Instruksi Kepada Peserta; c. Kerangka Acuan Kerja (KAK); d. Rancangan Kontrak, terdiri dari: 1) pokok perjanjian; 2) syarat-syarat umum Kontrak; 3) syarat-syarat khusus Kontrak; 4) dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. e. Bentuk Surat Penawaran; dan f. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

Dokumen Sayembara adalah dokumen yang disusun bersama oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan tim juri/tim ahli, serta ditetapkan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sayembara. Isi dan kelengkapan Dokumen Sayembara meliputi: a. Pengumuman; b. Instruksi Kepada Peserta; c. Syarat-syarat peserta;

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

d. Tahapan proses dan tata cara penilaian; e. Rancangan surat perjanjian pengadaan; dan f. Keterangan lain yang diperlukan.

Dalam pengumuman pascakualifikasi dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai berikut: a. Tempat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan; b. Tempat, tanggal, hari, dan batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran; c. Alamat tujuan pengiriman Dokumen Penawaran; d. Jadwal pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi sampai dengan penetapan Penyedia; dan e. Keterangan lainnya yang diperlukan.

Instruksi Kepada Peserta sekurang-kurangnya memuat: 1. Umum yang terdiri: 1) Lingkup pekerjaan; 2) Sumber dana; 3) Persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan jasa konsultansi; 4) Jumlah Dokumen Penawaran yang disampaikan; dan 5) Peninjauan lokasi kerja (jika diperlukan).

2. Isi, penjelasan isi, dan perubahan isi Dokumen Pemilihan; 3. Persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran; 4. Penulisan harga penawaran; 5. Mata uang penawaran dan cara pembayaran; 6. Masa berlaku penawaran; 7. Usulan penawaran alternatif (jika diperlukan); 8. Bentuk penawaran; 9. Penandatanganan surat penawaran; 10. Metode pemasukan Dokumen Penawaran; 11. Batas akhir waktu pemasukan penawaran; 12. Perlakuan terhadap penawaran yang terlambat serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk; 13. Prosedur pembukaan penawaran; 14. Kerahasiaan dan larangan; 15. Klarifikasi Dokumen Penawaran; 16. Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran; 17. Koreksi aritmatik (jika diperlukan); 18. Metode evaluasi penawaran; 19. Kriteria penetapan pemenang pengadaan jasa konsultansi; 20. Hak dan kewajiban ULP/Pejabat Pengadaan untuk menerima dan menolak penawaran; dan 21. Syarat penandatanganan Kontrak.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

23

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

A. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi

B. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

C. Penyusunan Dokumen Pengadaan

D. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

E. Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi

F. Latihan Kelompok dan Tes

D. Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Ketentuan umum mengenai HPS: a. Disusun dan ditetapkan oleh PPK sebagai bagian dari rencana pelaksanaan pengadaan, kecuali untuk kontes/sayembara, Tim Juri/Tim Ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS b. ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS sesuai ketetapan PPK c. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia d. HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran e. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara f. PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa kecuali untuk kontes/sayembara. g. Riwayat HPS harus didokumentasikan dengan baik Sedangkan untuk penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan. Data-data dan informasi yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun HPS dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini.

D.1 HPS Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya D.1 HPS Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya D.2 HPS Jasa Konsultansi

HPS digunakan sebagai: a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode pagu anggaran; c. Dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung; d. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; e. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS. HPS disusun dengan memperhitungkan: a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan b. keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas per seratus) tidak termasuk pajak.

24

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 19 Data dan Informasi Sebagai Dasar Menyusun HPS No

Data/Informasi

Non Konsultansi

Konsultansi

1

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, bagi yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate) Norma indeks Informasi lain yang dapat dipertanggung-jawabkan

√

√

2 3 4 5 6 7 8 9

√ √ √

_

√

√

√

√

√

√

√ √ √

√ √ √

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

25

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

D.2 HPS Jasa Konsultansi D.1 HPS Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya D.2 HPS Jasa Konsultansi

26

Ketentuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai berikut: a. PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan. b. Dalam penyusunan HPS, PPK memperhatikan dan memahami KAK dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan, menguasai informasi/ kondisi lapangan dan lingkungan di lokasi pekerjaan, serta memahami alternatif metodologi pelaksanaan pekerjaan. c. HPS digunakan sebagai : 1) Acuan/alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; 2) Dasar untuk negosiasi harga. d. HPS jasa konsultansi terdiri dari komponen: 1) Biaya Langsung Personil (Remuneration); 2) Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost); dan 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). e. Biaya Langsung Personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar (basic salary) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi. f. Biaya Langsung Personil telah memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, dan biaya–biaya kompensasi lainnya. g. Biaya Langsung Personil dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut : SBOM = SBOB/4,1 SBOH = (SBOB/22) x 1,1 SBOJ = (SBOH/8) x 1,3 Dimana : SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu SBOH = Satuan Biaya Orang Hari SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam h. Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/ lokakarya, dan lain-lain. i. Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

A. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi

B. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

C. Penyusunan Dokumen Pengadaan

D. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

E. Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi

F. Latihan Kelompok dan Tes

E. Jaminan Pengadaan dan Sertifikat Garansi E.1 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa E.1 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa E.2 Sertifikat Garansi

S

urat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

Penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan kepada pengguna barang/ jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan/kontrak pengadaan barang/jasa.

Jaminan atas pengadaan barang/jasa terdiri atas: a. Jaminan penawaran b. Jaminan pelaksanaan c. Jaminan uang muka d. Jaminan pemeliharaan e. Jaminan sanggahan banding Penjelasan mengenai jenis-jenis jaminan tersebut dapat dilihat pada tabel 20.

“Jaminan atas pengadaan barang/jasa terdiri atas: > Jaminan penawaran, > Jaminan pelaksanaan > Jaminan uang muka > Jaminan pemeliharaan > Jaminan sanggahan banding�

Informasi lain tentang jaminan pengadaan barang/jasa: a. Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. b. ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima. c. Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan. d. Perusahaan Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan. e. Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

27

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

Tabel 20 Jaminan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Kondisi penyerahan Saat memasukkan penawaran

Pengembalian jaminan Keterangan lain Setelah PPK menerima tidak diperlukan pada metode Jaminan jaminan pelaksanaan untuk pengadaan dengan penunjukan penawaran penandatanganan kontrak langsung, pengadaan langsung, dan kontes/sayembara -Diberikan kepada penyedia -Untuk nilai penawaran -penyerahan Barang/Jasa Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak barang/pekerjaan terkoreksi antara 80% Lainnya dan Sertifikat tanggal Kontrak sampai serah terima konstruksi untuk kontrak (delapan puluh perseratus) Garansi Barang/Jasa Lainnya atau serah terima bernilai di atas Rp sampai dengan 100% pertama Pekerjaan Konstruksi 100.000.000,00 (seratus perseratus) dari -penyerahan Jaminan nilai total HPS, Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% -Dapat diberikan kepada Pelaksanaan adalah sebesar (lima perseratus) dari nilai penyedia jasa lainnya untuk 5% (lima perseratus) dari Kontrak khusus bagi kontrak bernilai di atas Rp nilai Kontrak; Penyedia Pekerjaan Jaminan 100.000.000,00 Konstruksi/Jasa Lainnya. pelaksanaan -Untuk nilai penawaran -Diberikan setelah terkoreksi dibawah 80% diterbitkannya SPPBJ dan (delapan puluh perseratus) sebelum penandatanganan dari nilai total HPS, besarnya kontrak pengadaan Jaminan Pelaksanaan 5% barang/pekerjaan (lima perseratus) dari nilai konstruksi/jasa lainnya total HPS.

Kondisi penyerahan Setelah melakukan Jaminan uang penerimaan uang muka muka Setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% Jaminan pemeliharaan

Jaminan sanggahan banding

28

Nilai jaminan 1-3% dari HPS

Nilai jaminan Senilai uang muka yang diterima 5% dari nilai kontrak

Pengembalian jaminan Diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran dikembalikan setelah 14 hari kerja masa pemeliharaan selesai

Keterangan lain

-Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.

-Jaminan Pemeliharaan atau retensi besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya -Apabila mengajukan Jaminan Sanggahan Banding -Apabila sanggahan banding Sanggahan menghentikan proses 0 sanggahan banding dinyatakan benar, jaminan lelang atau seleksi ditetapkan sebesar 2 /00 kepada Menteri/ Pimpinan (dua perseribu) dari nilai sanggahan banding Lembaga/ Kepala Daerah/ total HPS atau paling tinggi dikembalikan kepada Pimpinan Institusi penyanggah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

-Jaminan Sanggahan -Apabila sanggahan banding Banding berlaku dinyatakan salah, jaminan 20 (dua puluh) hari kerja sanggahan banding disita sejak pengajuan Sanggahan dan diserahkan ke kas Banding negara/daerah

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

E.2 Sertifikat Garansi E.1 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa E.2 Sertifikat Garansi

• Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi.

• Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak • Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

29

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

A. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi

B. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan

C. Penyusunan Dokumen Pengadaan

D. Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

E. Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi

F. Latihan Kelompok dan Tes

F. Latihan Kelompok dan Tes Latihan kelompok dan tes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instruktur

Kembali ke Halaman Utama

30

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

3

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGIAN II

LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

31