Modul 6 pelaksanaan pengadaan jasa lainnya

6 MODUL

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama

Kembali ke Halaman Utama

MODUL

2010 6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

LKPP

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR ISI Daftar Isi Daftar Gambar Tujuan Umum Tujuan Khusus

2 3 4 4

A. Pendahuluan

5

B. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana 7 B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi

Sistem Gugur 9 B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi

Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 11 B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem Nilai

dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 13 B.4 Pelelangan Sederhana 15 C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung 16 C.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Untuk

Penanganan Darurat 16 C.2 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Bukan

Untuk Penanganan Darurat 17 C.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan Langsung 17 D. Sayembara

20

E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya

23

F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak F.1 Menyusun Kontrak F.1.1 Surat Perjanjian atau Kontrak F.1.2 Surat Perintah Kerja F.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak

24 24 24 27 28

G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan G.1 Pelaporan G.2 Penyerahan Pekerjaan

29 29 30

H. Latihan Kelompok dan Tes

32

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DAFTAR gambar Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Lelang Umum dan Lelang Sederhana 8 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Penunjukan Langsung 18 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Pengadaan Langsung 19 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Sayembara 20

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

TUJUAN UMUM

Memahami pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya.

TUJUAN KHUSUS Setelah modul ini selesai diajarkan diharapkan peserta mampu : 1. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan pelelangan umum.

2. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan pelelangan sederhana.

3. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan penunjukan langsung dan pengadaan langsung.

4. Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem sayembara.

5. Memahami tatacara pemilihan penyedia jasa lainnya dengan latihan kelompok untuk melakukan koreksi beberapa prosedur.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

A. Pendahuluan

B. Pelelangan

C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung

D. Sayembara

E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya

E.Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan

H. Latihan Kelompok dan Tes

A. PENDAHULUAN

P

ada modul ini menguraikan tata cara pelaksanaan sistem pengadaan (metode pemilihan penyedia, metode kualifikasi, metode penyampaian dokumen dan metode evaluasi penawaran) yang digunakan untuk proses pemilihan penyedia, khusus untuk Penyedia Jasa Lainnya.

Pada Modul Persiapan sudah dijelaskan bagaimana memilih dan menetapkan sistem pengadaan melalui penyedia barang/jasa. Untuk mengingatkan kembali bahwa JASA LAINNYA adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

Contoh-contoh yang termasuk Jasa Lainnya adalah sebagai berikut : 1. Jasa boga (catering service); 2. Jasa layanan kebersihan (cleaning service); 3. Jasa penyedia tenaga kerja; 4. Jasa asuransi, perbankan dan keuangan; 5. Jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, kependudukan; 6. Jasa penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan; 7. Jasa percetakan dan penjilidan; 8. Jasa pemeliharaan/perbaikan; 9. Jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi; 10. Jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian 11. Barang; 12. Jasa penjahitan/konveksi; 13. Jasa impor/ekspor; 14. Jasa penulisan dan penerjemahan; 15. Jasa penyewaan; 16. Jasa penyelaman; LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

17. Jasa akomodasi; 18. Jasa angkutan penumpang; 19. Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan; 20. Jasa penyelenggaraan acara (event organizer); 21. Jasa pengamanan; 22. Jasa layanan internet; 23. Jasa pos dan telekomunikasi; 24. Jasa pengelolaan aset.

Sedangkan sistem pengadaan yang dapat digunakan untuk pemilihan penyedia barang adalah sebagai berikut : 1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.

2. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

3. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

4. Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.

5. Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung untuk penanganan darurat.

6. Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.

7. Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya melalui pengadaan langsung.

8. Sayembara.

Tata cara pelaksanaan masing-masing sistem pengadaan tersebut akan diuraikan satu persatu pada bab-bab berikut ini.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

A. Pendahuluan

B. Pelelangan

C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung

D. Sayembara

E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya

E.Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan

H. Latihan Kelompok dan Tes

B. Pelelangan

P

elelangan umum dan pelelangan sederhana diuraikan pada bab sama karena di antara keduanya ada beberapa langkah yang sama. Langkah-langkah Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana digambarkan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 1, dimana Gambar 1 tersebut menggambarkan langkah-langkah untuk sistem pengadaaan sebagai berikut : 1. Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.

2. Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

3. Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

4. Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

1

4

2

3

1: Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur 2: Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis 3:Pelelangan umum prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis 4: Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampu dan evaluasi sistem gugur

Mulai

Mulai

Pengumuman Pascakualifikasi

Pengumuman Prakualifikasi

. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Pendaftaran Pengambilan Dokumen Kualifikasi

Pemasukan Dokumen Penawaran

Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)

Pemberian Penjelasan

Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)

Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)

Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Pemasukan Dokumen Penawaran

Pembuktian Kualifikasi

Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)

Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)

Penetapan Pemenang

Pembukaan Dokumen Penawaran

Penetapan Hasil Kualifikasi

Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Sampul I

Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I

Pengumuman Pemenang

Evaluasi Penawaran

Pengumuman Hasil Kualifikasi

Pembukaan Dokumen Sampul II (Harga)

Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I

Sanggahan

Evaluasi Kualifikasi

Sanggahan Kualifikasi

Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (Harga)

Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)

Sanggahan Banding

Pembuktian Kualifikasi

Undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi

Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pengambilan Dokumen Pemilihan

Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)

2

3

1 2 3 4

Selesai

Pemberian Penjelasan

Gambar 1 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Lelang Umum dan Lelang

Sederhana

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan

Evaluasi Sistem Gugur B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur

B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

B.4 Pelelangan Sederhana

P

elelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur terdiri dari sejumlah tahapan yaitu :

1. Pengumuman pascakualifikasi.

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan.

3. Pemberian penjelasan.

4. Pemasukan dokumen penawaran.

5. Pembukaan dokumen penawaran.

6. Evaluasi penawaran.

7. Evaluasi kualifikasi.

8. Pembuktian kualifikasi.

9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

10. Penetapan pemenang.

11. Pengumuman pemenang.

12. Sanggahan.

13. Sanggahan banding.

14. Penunjukan penyedia barang/jasa.

Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu : 1.

2.

3.

Proses kualifikasi.

Terdiri dari langkah 1,7, dan, 8.

Proses penawaran dan evaluasi penawaran.

Terdiri dari langkah 2,3,4,5, dan 6.

Proses penentuan pemenang.

Terdiri dari langkah 10, 11, 12, 13, dan 14.

Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini HAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.

Hal-hal yang berbeda adalah : 1. Langkah 6 Evaluasi Penawaran Persyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4, sub-bab B.1. Pelelangan Umum Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, Langkah 6 butir 9.c.ii) yang harus dipenuhi untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya yang menggunakan sistem ini,

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

disamping syarat teknis seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan persyaratan berikut : Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);

2. Langkah 7 Evaluasi Kualifikasi Hal yang berbeda lainnya adalah pada persyaratan penilaian kualifikasi. Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya, persyaratan lain untuk lulus kualifikasi adalah sebagai berikut : a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan. b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan c. Untuk usaha non-kecil memiliki KD minimal untuk usaha yang sejenis dan kompleksitas yang setara pada 10 tahun terakhir, yaitu KD = 3 x NPt. Tata cara perhitungan sama dengan tata cara menghitung KD pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. d. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan dengan tata cara perhitungan sama dengan tata cara menghitung SKP pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaan yang sama.

10

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi

Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur

B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

B.4 Pelelangan Sederhana

P

elelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis terdiri dari sejumlah tahapan sebagai berikut :

1. Pengumuman prakualifikasi.

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.

3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.

4. Pembuktian kualifikasi.

5. Penetapan hasil kualifikasi.

6. Pengumuman hasil kualifikasi.

7. Sanggahan kualifikasi.

8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi.

9. Pengambilan dokumen pemilihan.

10. Pemberian penjelasan.

11. Pemasukan dokumen penawaran.

12. Pembukaan dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).

13. Evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).

14. Pemberitahuan/pengumuman kepada peserta yang lulus evaluasi sampul I. 15. Pembukaan dokumen sampul II (harga).

16. Evaluasi dokumen penawaran sampul II (harga).

17. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

18. Penetapan pemenang.

19. Pengumuman pemenang.

20. Sanggahan.

21. Sanggahan banding.

22. Penunjukan penyedia barang/jasa.

Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu : 1. Proses kualifikasi.

Terdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada bab Pemilihan Penilaian Kualifikasi Pengadaan di modul II. 2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.

Terdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 16.

3. Proses penentuan pemenang.

Terdiri dari langkah 17 sampai dengan langkah 22. Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini HAMPIR SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Hal-hal yang berbeda adalah : 1. Langkah 3 Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.

Hal yang berbeda adalah persyaratan penilaian kualifikasi. Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya, disamping syarat kualifikasi seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan persyaratan kualifikasi berikut ini : a. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan. b. Menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilakukan c. Untuk usaha non-kecil memiliki KD minimal dengan ketentuan dan tata cara perhitungan sama seperti menghitung KD pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. d. Mempunyai Sisa Kemampuan Pekerjaan (SKP) = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan dengan tata cara perhitungan sama dengan taca cara menghitung SKP pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

2. Langkah 13 Evaluasi dokumen penawaran sampul I (administrasi dan teknis).

Persyaratan penawaran yang memenuhi syarat teknis (lihat Modul 4, sub-bab B.2. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur, Langkah 13 butir 4.e.) yang harus dipenuhi untuk Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya yang menggunakan sistem ini, disamping syarat teknis seperti pada pemilihan penyedia barang, ditambahkan persyaratan berikut : a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; b. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan); Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia barang dengan sistem pengadaan yang sama.

12

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dan Evaluasi Sistem

Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur

B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

B.4 Pelelangan Sederhana

P

elelangan umum dengan sistem pengadaan ini pada dasarnya sama dengan pelelangan umum metode dua sampul. Perbedaannya, pada sistem dua sampul baik sampul I maupun sampul II diserahkan secara bersama-sama. Sedangkan pada metode dua tahap, sampul II diserahkan setelah evaluasi Tahap I (sampul I) sudah ada hasilnya dan yang boleh menyampaikan sampul II (penawaran harga) adalah peserta yang lulus pada tahap I dan diundang untuk memasukan dokumen sampul II. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Pengumuman prakualifikasi.

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi.

3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi.

4. Pembuktian kualifikasi.

5. Penetapan hasil kualifikasi.

6. Pengumuman hasil kualifikasi.

7. Sanggahan kualifikasi.

8. Undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi.

9. Pengambilan dokumen pemilihan.

10. Pemberian penjelasan.

11. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).

12. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).

13. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis).

14. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I. 15. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I. 16. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).

17. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).

18. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga).

19. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

20. Penetapan pemenang.

21. Pengumuman pemenang.

22. Sanggahan.

23. Sanggahan banding.

24. Penunjukan penyedia barang/jasa.

Langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian besar yaitu: 1. Proses kualifikasi.

Terdiri dari langkah 1 sampai dengan langkah 8. Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada bab Pemilihan Penilaian

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

13

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

Kualifikasi Pengadaan di modul II. 2. Proses penawaran dan evaluasi penawaran.

Terdiri dari langkah 9 sampai dengan langkah 18.

3. Proses penentuan pemenang.

Terdiri dari langkah 19 sampai dengan langkah 24. Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah yang telah dijelaskan pada pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur.

Langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA (MODUL INI Bab B.2) dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Perbedaannya adalah pada sistem ini ditambahkan langkah : 1. Penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I setelah evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis. Ketentuan dan tata cara langkah ini sama dengan langkah pada Pemilihan Penyedia Barang (MODUL 4, Bab B.3. Langkah 14) dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

2. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga) setelah langkah pemberitahuan/pengumuman kepada peserta yang lulus evaluasi tahap I. Ketentuan dan tata cara langkah ini sama dengan langkah pada Pemilihan Penyedia Barang (MODUL 4, Bab B.3. Langkah 16) dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua tahap dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Selebihnya sama dengan pelaksanaan pada pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

14

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

B.4 Pelelangan Sederhana

B.1 Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur

B.2 Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

B.3 Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

P

roses pelaksanaan Pelelangan Sederhana SAMA DENGAN proses pelaksanaan Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi dengan metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur (lihat Gambar 1) KECUALI waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE dan KD tidak diberlakukan.

Pelelangan umum Pasca Kualifikasi Sistem Gugur

=

Pelelangan Sederhana

Ingat..Waktu Pengumuman bisa 3 hari saja !!!

B.4 Pelelangan Sederhana

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

15

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

A. Pendahuluan

B. Pelelangan

C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung

D. Sayembara

E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya

E.Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan

H. Latihan Kelompok dan Tes

C. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung

C.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan

Langsung Untuk Penanganan Darurat C.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat

L

angkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem penunjukan langsung untuk penanganan darurat. Untuk mengingatkan kembali, proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut yang ada pada halaman 18 dari modul ini.

C.2 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat C.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan Langsung

16

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

C.2 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung

Bukan Untuk Penanganan Darurat C.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat C.2 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat

S

ama dengan untuk penanganan darurat di atas, langkah-langkah pelaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya dengan sistem pengadaan ini SAMA DENGAN langkah-langkah PEMILIHAN PENYEDIA BARANG (lihat MODUL 4) dengan sistem penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat. Untuk mengingatkan kembali, proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2 yang ditampilkan pada halaman 18 dari modul 6 ini.

C.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan Langsung

C.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan Langsung C.1 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat

P

elaksanaan pemilihan penyedia jasa lainnya melalui Pengadaan langsung dijelaskan secara diagram yang dapat dilihat pada gambar 3 yang kami tampilkan pada halaman 19 dalam modul ini.

C.2 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat C.3 Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan Langsung

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

17

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

1

1. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat

Mulai

2. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat

Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia (apabila diperlukan);

2 Mulai

PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia membahas jenis, spesifikasi teknis , volume pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan;

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan Dokumen Pengadaan sesuai hasil pembahasan ;

ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut

Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;

1

2

Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, ULP/Pejabat Pengadaan mengundang penyedia lain ;

ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yang memuat : (1) nama dan alamat penyedia; (2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi; (3) Nomor Pokok Wajib Pajak; (4) unsur-unsur yang dievaluasi; (5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan (6) tanggal dibuatnya berita acara.

Penyedia yang diundang memasukkan Dokumen Kualifikasi .

PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan;

ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi ; ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi seperti pada Pelelangan Umum

Dokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia;

ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi

ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;

Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis dan harga kepada ULP/Pejabat Pengadaan.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan indikasi penyimpangan prosedur dan/atau KKN;

ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran dan melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga;

PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses Kontrak/SPK.

Selesai

Gambar 2 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Penunjukan Langsung

18

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

Mulai

Pengadaan mencari informasi terkait PejabatPejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan pekerjaan Jasa Lainnya hargamedia melalui media Jasa Lainnya dan hargadan melalui elektronik elektronik maupun non elektronik maupun non-elektronik; Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari2 (dua) sumber informasi yang berbeda

PejabatPengadaan Pengadaan mengundang penyedia yang Pejabat mengundangcalon calon penyedia yang diyakinimampu mampu untuk untuk menyampaikan diyakini menyampaikanpenawaran penawaran administrasi,teknis, teknis dan administrasi, dan harga harga; Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan /atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan ;

Penyedia Penyediayang yangdiundang diundangmenyampaikan menyampaikan penawaran penawaran administrasi, teknis, dan dan harga harga secara secara langsung langsung sesuai administrasi, teknis, jadwal yang yang telah telah ditentukan ditentukan dalam ; jadwal dalam undangan undangan

Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan melakukan teknis , danuntuk negosiasi harga klarifikasi teknisklarifikasi dan negosiasi harga mendapatkan untuk mendapatkan harga yang wajar ;negosiasi harga yang wajar, negosiasi dilakukan berdasarkan HPS dilakukan berdasarkan HPS; Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang ; Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari : (1) nama peserta; (2) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi ; (3) unsur-unsur yang dievaluasi; (4) keterangan lain yang dianggap perlu ; dan (5) tanggal dibuatnya Berita Acara.

Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK;

PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan : (1) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa kuitansi; atau (2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

Selesai

Gambar 3 Langkah Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Pengadaan Langsung

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

19

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

B. Pelelangan

A. Pendahuluan

C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung

D. Sayembara

E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya

E.Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan

H. Latihan Kelompok dan Tes

D. Sayembara

P

emilihan penyedia jasa lainnya dengan menggunakan metode sayembara diuraikan dalam bentuk gambar seperti yang dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.

Mulai

Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan pekerjaan Jasadan Lainnya harga melalui media Jasa Lainnya hargadan melalui media elektronik elektronik maupun non elektronik maupun non-elektronik; Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari2 (dua) sumber informasi yang berbeda

Pejabat PejabatPengadaan Pengadaanmengundang mengundang calon calonpenyedia penyedia yang yang diyakini mampu untuk menyampaikan diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran, penawaran administrasi,teknis, teknis dan dan harga; harga administrasi, Undangan gambar Undangandilampiri dilampiri spesifikasi spesifikasiteknis teknisdan/atau dan /atau gambar serta lain yang yang menggambarkan menggambarkan sertadokumen-dokumen dokumen-dokumen lain pekerjaan yang ; jenis pekerjaan yang dibutuhkan dibutuhkan Penyedia Penyediayang yangdiundang diundangmenyampaikan menyampaikan penawaran penawaran administrasi, teknis, teknis, dan dan harga harga secara secara langsung langsung sesuai jadwal yang yang telah telah ditentukan ditentukan dalam undangan ; jadwal undangan

Pejabat Pengadaan membuka , mengevaluasi, Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan melakukan klarifikasi teknis , danuntuk negosiasi harga klarifikasi teknis dan negosiasi harga mendapatkan untuk mendapatkan harga yang wajar ;negosiasi harga yang wajar, negosiasi dilakukan berdasarkan HPS dilakukan berdasarkan HPS; Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang ; Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari : (1) nama peserta; (2) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi ; (3) unsur-unsur yang dievaluasi; (4) keterangan lain yang dianggap perlu ; dan (5) tanggal dibuatnya Berita Acara.

Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK;

PPK melakukan perjanjian dandan mendapatkan buktibukti PPK melakukan perjanjian mendapatkan perjanjian dengan ketentuan : perjanjian dengan ketentuan : (1) Pengadaan Langsung yangyang bernilai sampaisampai dengan (1)untuk untuk Pengadaan Langsung bernilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kuitansi; dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta berupa rupiah) berupa atau kuitansi; atau (2) Pengadaan Langsung yangyang bernilai sampaisampai dengan (2)untuk untuk Pengadaan Langsung bernilai Rp, 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) berupa) berupa Surat dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah Surat Perintah Perintah KerjaKerja (SPK).

Selesai

Gambar 4 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Menggunakan Metode Sayembara

20

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

Penjelasan langkah tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pengumuman Sayembara 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Sayembara 3. Pemberian Penjelasan Ketiga tahapan di atas memiliki langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah pada tahapan pemilihan penyedia barang dengan menggunakan metode kontes.

4. Pemasukan Proposal 1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan proposal harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Sayembara.

2) Pemasukan Proposal yang berisi persyaratan administrasi, proposal teknis dilakukan pada tempat, hari, tanggal, dan waktu sesuai yangditentukan dalam pengumuman.

3) Peserta sayembara dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) proposal.

4) Dokumen proposal terdiri persyaratan administrasi, dan proposal teknis : a. Persyaratan administrasi meliputi : • Proposal ; • Salinan kartu indentitas untuk perorangan/kelompok, akte pendirian badan usaha, atau

surat keputusan pembentukan lembaga atau surat identitas lainnya ; dan • Salinan NPWP. b. Proposal teknis, berisi : • Rancangan pekerjaan yang disayembarakan ; • Keterangan tentang spesifikasi dan metode pembuatan/pelaksanaannya.

5) Proposal disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari proposal asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai“ASLI” dan “REKAMAN”.

6) Semua proposal dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis“Proposal Sayembara”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta,serta disampaikan kepada ULP/Pejabat Pengadaan.

7) Peserta menyampaikan langsung proposal kepada ULP/PejabatPengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan.

8) Peserta dapat menyampaikan proposal melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP/Pejabat Pengadaan sebelum batasakhir pemasukan proposal dan segala risiko keterlambatan dankerusakan menjadi risiko peserta.

9) Dalam hal proposal disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat ULP/Pejabat Pengadaan 10) Untuk proposal penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman : a. ULP/Pejabat Pengadaan mencatat waktu dan tanggal penerimaan proposal pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak ; dan b. Apabila diterima terlambat, proposal tidak diikutkan dalam sayembara.

11) ULP/Pejabat Pengadaan membuat tanda terima proposal.

12) ULP/Pejabat Pengadaan menolak semua proposal yang masuk setelah batas akhir pemasukan proposal.

13) Berbeda dengan cara pelelangan, pada metode sayembara proposal yang telah diterima, TIDAK DAPAT ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh peserta sayembara setelah batas akhir pemasukan proposal.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

21

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

14) Pada batas akhir pemasukan proposal, salah satu anggota pokjaULP/Pejabat Pengadaan menutup daftar tanda terima proposal denganmencoret tepat dibawah daftar peserta sayembara terakhir sertamembubuhkan tanda tangan.

15) ULP/Pejabat Pengadaan menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan proposal telah ditutup, menolak proposal yang terlambat dan/atau tambahan proposal, kemudian dilanjutkan dengan rapatpembukaan proposal.

16) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah tempat dan batas akhir pemasukan proposal, kecuali terjadi keadaan kahar di lokasi pemasukan proposal.

17) Perubahan batas akhir pemasukan proposal karena terjadi keadaan kahar dituangkan dalam Adendum Dokumen Sayembara dandisampaikan kepada seluruh peserta.

5. Pembukaan Proposal 1) Pembukaan proposal pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan proposal.

2) ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh menggugurkan proposal pada waktu pembukaan kecuali untuk peserta yang terlambat menyampaikan proposal.

3) Setelah pembukaan proposal, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Sayembara.

6. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Penilaian Proposal Teknis 7. Pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara (BAHS) 8. Penetapan Pemenang Sayembara 9. Pengumuman Pemenang Sayembara Keempat tahapan di atas (6, 7, 8, dan 9) memiliki langkah-langkah yang sama dengan langkah-langkah pada tahapan pemilihan penyedia barang dengan menggunakan metode kontes.

10. Penunjukan Pemenang Sayembara 1) PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang Sayembara (SPPS).

2) Dalam hal peserta sayembara yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang (mengundurkan diri), maka Hak Cipta peserta tersebut menjadi hak negara dan kepada peserta tersebut tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk apapun.

3) SPPS harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang.

4) Salah satu tembusan dari SPPS disampaikan sekurang-kurangnya kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan.

11. Surat Perjanjian Surat perjanjian ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPS.

22

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

A. Pendahuluan

B. Pelelangan

C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung

D. Sayembara

E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya

E.Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan

H. Latihan Kelompok dan Tes

E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya

K

ewenangan untuk menyatakan dan menetapkan Pelelangan Gagal beserta ketentuan-ketentuannya SAMA DENGAN ketentuan yang ada pada Pemilihan Penyedia Barang pada MODUL 4.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

23

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

A. Pendahuluan

B. Pelelangan

C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung

D. Sayembara

E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya

E.Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan

H. Latihan Kelompok dan Tes

F. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak F.1 Menyusun Kontrak F.1 Menyusun Kontrak

F.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak

B

entuk-bentuk perjanjian atau dalam Perpres 54/2010 disebut sebagai bukti perjanjian terdiri dari 4 (empat) jenis dan hal ini sudah dijelaskan pada Modul 2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1. Ketentuan-ketentuan dalam menyusun kontrak dapat dilihat pada Modul 2 tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan tentang isi atau materi yang harus tertuang dalam kontrak.

F.1.1 Surat Perjanjian atau Kontrak Isi Surat Perjanjian atau Kontrak untuk pengadaan pekerjaan konstruksi hampir sama dengan isi kontrak pada pengadaan barang. Perbedaannya terletak pada syarat-syarat umum kontrak.

Bagian-bagian dari kontrak terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu : a. Pokok Perjanjian, sama dengan Pokok Perjanjian pada Kontrak Pengadaan Barang. b. Syarat-syarat Umum Kontrak Syarat-syarat umum kontrak secara rinci (termasuk isi kontrak dan bagian-bagian lain dari kontrak) dapat dilihat pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Berikut merupakan ringkasan dari materi syaratsyarat umum kontrak, yaitu :

24

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

1)

2)

Definisi Uraian definisi dan istilah yang digunakan dalam kontrak.

Penerapan Menguraikan ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam Kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak.

3) Standar (Untuk Barang/Jasa Lainnya) Menguraikan ketentuan Barang yang disediakan oleh penyedia harus sesuai dengan standar dalam spesifikasi teknis.

4) Asal Material/Bahan dan/atau Jasa (untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya) Ketentuan tentang asal usul material/bahan dan/atau jasa yang digunakan.

5) Pengepakan (untuk Barang/bila diperlukan untuk Jasa Lainnya) Ketentuan bagaimana penyedia harus melakukan pengepakan.

6) Pengiriman (untuk Barang/jasa lainnya) Ketentuan mengenai pengiriman Barang yang harus dilakukan penyedia.

7) Transportasi (untuk barang/jasa lainnya) Ketentuan mengenai transportasi yang harus digunakan.

8) Pemeriksaan dan Pengujian (untuk barang/jasa lainnya) Ketentuan tentang hak PPK untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian dengan tata cara tertentu.

9) Layanan Tambahan (untuk barang/jasa lainnya) Ketentuan mengenai penyedia untuk melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan.

10) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi Ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak.

11) Hak Kekayaan Intelektual Ketentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk menjamin tidak akan ada permasalahan HKI yang timbul.

12) Jaminan Ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia.

13) Asuransi Ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak penyedia.

14) Pembayaran Ketentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan.

15) Harga Ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK. 16) Personil (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan mengenai PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil atau tenaga ahli.

17) Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan mengenai PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

18) Penemuan-penemuan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan mengenai bila ditemukan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

25

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

19) Kompensasi (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan mengenai kompensasi yang dapat diberikan kepada penyedia bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia. dalam hal tertentu yang bukan disebabkan kesalahan penyedia.

20) Penangguhan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketetentuan dan tata cara penangguhan hak pembayaran apabila penyedia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.

21) Hari Kerja (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan hari kerja, jam kerja dan waktu cuti bagi tenaga kerja dan tenaga ahli yang terlibat.

22) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan bahwa penyedia wajib memberikan pedoman untuk cara mengoperasikan dan merawat hasil pekerjaan konstruksi.

23) Penyesuaian Harga (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya) Ketentuan mengenai harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

24) Perubahan Kontrak Ketentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan.

25) Hak dan Kewajiban Para Pihak Ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak.

26) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Ketentuan tentang jadwal rinci pelaksanaan pekerjaan.

27) Pengawasan dan Pemeriksaan Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

28) Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Ketentuan bila terjadi keterlambatan pekerjaan.

29) Keadaan Kahar Ketentuan mengenai keadaan kahar yang meliputi pengenaan sanksi dan perubahan kontrak serta tindakan yang diambil untuk mengatasi keadaan kahar.

30) Itikad Baik Menguraikan bahwa dalam pelaksanaan kontrak, para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya.

31) Pemutusan Kontrak Ketentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan.

32) Penyelesaian Perselisihan Ketentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa.

33) Bahasa dan Hukum Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan hukum yang digunakan dalam Kontrak.

34) Perpajakan Ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.

35) Korespondensi Ketentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dan alamat tujuan para pihak.

26

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

36) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil Ketentuan dalam melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil. c. Syarat-syarat Khusus Kontrak Ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau penjelasan dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum Kontrak. d. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak, yaitu : 1) SPPBJ ; 2) Dokumen Penawaran ; 3) Spesifikasi umum ; 4) Spesifikasi khusus ; 5) Gambar-gambar brosur ; 6) Adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) ; 7) Daftar kuantitas dan harga ; 8) Jaminan Pelaksanaan ; dan 9) Dokumen lainnya yang diperlukan.

F.1.2 Surat Perintah Kerja Isi Surat Perintah Kerja pada dasarnya sama dengan isi Perjanjian atau Kontrak yang isinya sama dengan SPK untuk pengadaan barang.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

27

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

F.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak

F.1 Menyusun Kontrak

F.2 Persiapan Pelaksanaan Kontrak

S

etelah surat perjanjian ditandatangani PPK dan penyedia barang/ jasa, selanjutnya PPK melakukan langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan kontrak. Langkah-langkah yang harus dilakukan PPK untuk persiapan sebelum pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.

Membuat Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK) Menyusun program mutu Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak Melakukan Mobilisasi Melakukan pemeriksaan bersama Melakukan inspeksi pabrikasi Pembayaran uang muka.

Langkah-langkah tersebut sama dengan langkah-langkah persiapan pelaksanaan kontrak pada pengadaan pekerjaan konstruksi. Bedanya, pada pengadaan jasa lainnya ditambahkan langkah melakukan inspeksi pabrikasi, yaitu : 1. PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi peralatan khusus.

2. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai ketentuan dalam Kontrak.

3. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

28

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

A. Pendahuluan

B. Pelelangan

C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung

D. Sayembara

E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya

E.Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan

H. Latihan Kelompok dan Tes

G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan G.1 Pelaporan G.1 Pelaporan

G.2 Penyerahan Pekerjaan

S

istem pelaporan dan tata cara pelaporan sama dengan pelaporan pada pengadaan barang melalui penyedia barang (Lihat Modul 4).

Hal yang membedakan adalah laporan hasil pekerjaan. Pada Pekerjaan Jasa Lainnya adalah sebagai berikut : • Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

• Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan.

• Laporan berisi : 1. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 2. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 3. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 4. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 5. Faktor-faktor berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; 6. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

• Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. • Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan, PPK membuat fotofoto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

29

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

G.2 Penyerahan Pekerjaan G.1 Pelaporan

G.2 Penyerahan Pekerjaan

P

ada dasarnya proses serah terima pekerjaan jasa lainnya sama dengan proses serah terima barang, yaitu dilakukan secara bertahap :

1. Provisional Hand Over (PHO), yaitu proses serah terima pekerjaan berupa pekerjaan jasa lainnya dari Penyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan.

2. Final Hand Over (FHO), yaitu proses serah terima pekerjaan jasa lainnya dari Penyedia kepada Panitia Penerima Pekerjaan setelah masa pemeliharaan.

3. Serah terima barang dari PPK kepada Kuasa Pengguna dengan tata cara dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Proses penyerahan pekerjaan jasa lainnya dari penyedia jasa lainnya kepada pengguna jasa lainnya sebagai tanda telah selesainya pekerjaan penyedia jasa lainnya dilakukan melalui Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan akan memeriksa/ menguji apakah jasa lainnya telah selesai dan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak. Apabila hasil pemeriksaan/pengujian telah diterima maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Apabila pada tahapan ini diperlukan keahlian teknis khusus untuk memeriksa/menguji barang, maka dapat dibentuk tim/tenaga ahli yang akan ditetapkan oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Langkah-langkah dalam proses serah terima untuk pekerjaan jasa lainnya adalah sebagai berikut : 1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

4. PPK menerima penyerahan pekerjaan atau penyerahan pertama pekerjaan (yang memerlukan masa pemeliharaan) setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

5. Apabila dilakukan penyerahan pertama pekerjaan, maka :

30

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

a.

b.

c.

d.

e.

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak,

sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan; Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan; PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

31

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

A. Pendahuluan

B. Pelelangan

C. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung

D. Sayembara

E. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya

E.Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak

H. Latihan Kelompok dan Tes

H. Latihan Kelompok dan Tes Latihan kelompok dan tes akan disampaikan dan dipandu oleh narasumber/instruktur

Kembali ke Halaman Utama

32

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

G. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan

MODUL

6

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA

LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

33