Warta eproc edisi12

Semangat Transformasi untuk Kemenkeu yang Lebih Baik EDISI XII | 2014 warta eproc EDISI XII | 20 14

1

2

warta eproc EDISI XII | 20 14

Daftar Isi SALAM WARTA 04 WARTA UTAMA 05 Peran Penting e-Proc dalam Reformasi Birokrasi WARTA TOKOH 07 Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E. “Dukung Terus Transformasi Kelembagaan, Demi Kemenkeu yang Lebih Baik” WARTA OPINI

28 Akhir tahun 2014, Jumlah Instansi Kerjasama Pusat LPSE Capai 157 K/L/I WARTA KEGIATAN 31 Pusat LPSE Selenggarakan Rapat Koordinasi ULP Daerah tahun 2014 31 Sosialiasasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAPAN di Daerah 32 Pusat LPSE Sepakati SLA dengan LKPP

10 Transformasi Kelembagaan dan “Power Ranger” 11 Ingat Kata Rendy (Berbagai Tips Pengadaan Menghindari Temuan Berulang) WARTA INFO 12 Per 1 Desember Penghematan Anggaran Melalui eprocurement Capai 15,23%

32 Pusat LPSE Luncurkan Aplikasi SIMPeL 33 Sekali Lelang, 3 Pengadaan FAQ 34 Helpdesk Menjawab WARTA SEHAT

14 Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan

35 Akhir Tahun Menjelang, Saatnya Liburan

16

35 Selamatkan Diri Dari Kebosanan dari Tekanan Pekerjaan!

Penawaran Anda, Ciptakan Pengadaan Tepat Guna

18 Mengenal Lebih Dekat Kategorisasi Badang dan Jasa

WARTA TIPS 36 Komputer Lelet?? Big NO!!

WARTA KULINER

20 SIMPeL, Mudah Monitoringnya, Beragam Manfaatnya

37 Soto Pak Yus, Juaranya Soto Betawi

22 Syubhat, E-Procurement Versus Manual Procurement

37 Gudeg Bu Darmo Pelepas Rindu Makanan Khas Jogja

25 Tidak Semua Kewenangan PA dapat Dilimpahkan ke KPA 27 Perka 18/2014 : meminilaisasi Sengketa hukum dalam Pencantuman Daftar Hitam

WARTA WISATA 41 Museum Wayang Jakarta OM WARTO 43

warta eproc EDISI XII | 20 14

3

Salam Warta “Tidak ada yang tetap di dunia ini selain perubahan itu sendiri�.

(Heracleitos) Ungkapan ini cocok untuk menggambarkan perubahan yang dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tiada henti terus berbenah untuk mengimplementasikan dan mewujudkan nilai-nilai Kementerian Keuangan khususnya pada nilai yang kelima yaitu nilai Kesempurnaan. Jika sebelumnya, Kementerian Keuangan fokus untuk melaksanakan upaya perbaikan melalui reformasi birokrasi yang pada akhirnya menjadi ikon perbaikan tata kelola pemerintahan di Kementerian/ Lembaga/Instansi lainnya, sekarang waktunya untuk bergerak lebih maju melalui Transformasi Kelembagaan.

Tidak sedikit pegawai, walaupun itu pegawai Kementerian Keuangan, yang belum memahami seluk beluk transformasi kelembagaan. Maka, untuk mengulas lebih mendalam tentang Transformasi Kelembagaan khususnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, Warta e-proc pada edisi kali ini mengangkat Tema Utama mengenai Transformasi Kelembagaan.

Hal ini dimaksudkan agar arah Transformasi Kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa dapat dipahami oleh pembaca yang sekaligus menjadi sarana untuk mengkomunikasikan kepada para stakeholder pengadaan barang/jasa tentang upaya perbaikan yang akan dilakukan di bidang pengadaan.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa kebijakan atau perubahan apapun yang akan yang akan dilakukan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sangat bergantung pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa. Bagaimana mensinkronkan upaya perbaikan/perubahan pada Transformasi Kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh LKPP adalah menjadi titik krusial untuk mencapai keberhasilan Transformasi Kelembagaan

di bidang pengadaan barang/jasa.

Pada edisi ini, Warta E-Proc mengundang narasumber yang sudah menggeluti dan sekaligus sebagai pengawal terwujudnya target-target Transformasi Kelembagaan khususnya implementasinya di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yaitu Ibu Dini Kusumawati, Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Project Management Office (PMO) Transformasi Kelembagaan Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Pengalamannya dalam mengawal dan mengimplementasikan Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang di dalamnya termasuk mengawal capaian target inisiatif 5 yaitu pengadaan dan pengelolaan aset, akan sangat berguna untuk memahami lebih jauh tentang Transformasi Kelembagaan khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pada edisi kali ini, Warta E-Proc menyajikan bahasan tentang peraturan terkait pengadaan barang/jasa yang relatif baru dan perlu menjadi perhatian para pelaku pengadaan barang/ jasa serta implikasinya di lapangan, dengan harapan akan menambah wawasan pembaca dan menjadi perhatian dalam implementasinya di lapangan. Untuk edisi kali ini mengangkat peraturan tentang Black List dan Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran. Selain itu, ada kupasan terkait dengan hasil temuan auditor untuk menjadi perhatian pelaku pengadaan agar tidak terulang kembali dalan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa berikutnya.

Akhirnya segenap Tim Warta mengucapkan Selamat Tahun Baru 2015. Semoga di tahun 2015, kita bisa menciptakan perubahan demi hidup yang lebih baik.

www.lpse.depkeu.go.id

@LpseKemenkeu

LPSE Kementerian Keuangan

Alamat Redaksi: Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: (021) 3443009; (021) 3449230 pswt 6855.

Email : publikasikerjasama@gmail.com Laman : www.pusatlpse.kemenkeu.go.id

4

warta eproc EDISI XII | 20 14

TIM REDAKSI WARTA e-PROCUREMENT, Pemimpin Umum: Kepala Pusat LPSE. Pemimpin Redaksi: Luqman Joyo Kartono. Dewan Redaksi: Yulia Candra Kusumarini, Erwin, M. Lucky Akbar, Maria D. Andriana. Redaktur Pelaksana: Slamet Jumadi. Editor: Efi Firmani, Tri Widodo, Aida khoerunida. Penulis dan Reporter: Edi Purwanto, Raditya Yudha Perdana, Achmad Zaki Rifai, Veranita Sinaga, Billy Sangeroki, Dimas Noviantoro, Valliant Billy, Azwar, Wahyu Bagus, Aditya Wirananda, Aida Khoerunida, Aldy Anindita W., Syarif Hidayat, Meysza Monzana, indyashadi Satya K., Ferry Irwandi, Tri Widodo.

Layouter dan Designer: Wardah Adina, Wildan Farani, Syarif Hidayat.

WARTA UTAMA

Peran Penting E-Proc dalam Reformasi Birokrasi “Good leaders always bring about transformation... Bad leaders only maintain and preserve long standing mediocrity!� Israelmore Ayivor

S

ebagai lanjutan program reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan program Transformasi Kelembagaan (TK). Program TK merupakan tahap lanjutan reformasi birokrasi dan upaya penyempurnaan tata kelola internal Kemenkeu sebagai fondasi kuat guna memperbaiki struktur organisasi dan meningkatkan sistem administrasi serta kualitas layanan publik yang bermuara pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Transformasi Pengadaan Pengadaan barang/jasa pemerintah dan manajemen aset merupakan salah satu inisiatif dalam program TK. Dini Kusumawati, sebagai ketua Project Management Office (PMO) TK Sekretariat Jenderal, dalam wawancara dengan Tim Warta e-proc, mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa sangat penting dalam aktivitas organisasi. “Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadaan barang/jasa ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas organisasi. Setiap unit pasti membutuhkan pengadaan dan itu dilakukan secara berulang-ulang sepanjang tahun anggaran. Sehingga apabila tidak dilakukan standarisasi dan sistem yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, akan menguras begitu banyak SDM, waktu, dan tenaga�, ujarnya.

Semakin strategisnya peran pengadaan dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional instansi serta potensi penghematan yang dapat diperoleh melalui penataan proses pengadaan barang/jasa, adalah beberapa pertimbangan dimasukkannya pengadaan barang/jasa dalam inisiatif TK. Terdapat tiga sub inisiatif dalam inisiatif memperkuat pengadaan dan manajemen

aset yaitu Procurement Ownership, e-Catalogue dan Total Cost of Ownership (TCO) Procurement Ownership Latar belakang dari perlunya Procurement Ownership ini adalah bahwa sesuai dengan praktek umum pengadaan barang/jasa bahwa setiap barang/jasa mempunyai karakter yang berbeda sehingga perlu perlakuan yang berbeda dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah bahwa setelah memperhatikan praktek pengadaan selama ini, ditemukan adanya potensi untuk melakukan perbaikan proses pengadaan melalui sentralisasi pengadaan dengan memperhatikan kompleksitas pengadaan barang/ jasa serta potensi penghematan yang diperoleh melalui agregasi permintaan.

Procurement Ownership sendiri dapat diartikan sebagai penentuan penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang berkaitan dengan apakah pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan secara terpusat (sentralisasi) atau dilakukan secara terdesentralisasi.

Adapun tahapan yang perlu dilakukan sesuai dengan kebijakan TK adalah :(a) Menetapkan penanggung jawab pengadaan untuk semua barang/jasa yang dilaksanakan (b) Menetapkan daftar semua pengadaan barang/jasa yang dilakukan (c) Membagi barang/ jasa ke dalam empat kuadran pengadaan (d) Mendapatkan persetujuan atas pembagian kuadran pengadaan yang ditetapkan (e) Menetapkan proses pengadaan yang berbeda berdasarkan kerangka kuadran pengadaan Kuadran pengadaan membagi pengadaan barang/jasa menjadi empat kuadran berdasarkan nilai pengadaan

serta risiko barang/jasa tersebut terhadap operasional kegiatan organisai. Kuadran pengadaan barang tersebut adalah (a) Routine : pengadaan barang/jasa yang nilainya kecil dan punya risiko yang kecil terhadap operasional organisasi.

Untuk kuadran ini disarankan melalui proses e-Catalogue (b) Leverage : nilai pengadaan barang/jasa yang relatif besar namun mempunyai risiko yang kecil terhadap operasional organisasi. Proses pengadaan untuk kuadran ini disarankan dengan pengadaan secara terpusat untuk meningkatkan penghematan melalui agregate demand (c) Bottleneck/Critical : nilai pengadaan barang/jasa relatif kecil tetapi mempunyai risiko yang tinggi terhadap operasional organisasi. Proses yang disarankan juga kuadran ini adalah dengan melakukan kontrak jangka panjang untuk menjamin ketersediaan barang/jasa dan kelancaran operasional organisasi. (d) Strategic : mempunyai nilai yang relatif besar dan juga mempunyai risiko yang terhadap operasional organisasi. Proses yang disarankan juga untuk kuadran ini adalah dengan melakukan kontrak jangka panjang untuk menjamin ketersediaan barang/jasa dan kelancaran operasional organisasi.

E-Catalogue Latar belakang diperlukan e-Catalogue adalah bahwa setiap satuan kerja mempunyai model dan penyedia yang berbeda untuk barang-barang standar seperti laptop, komputer. Selain itu, harga untuk produk yang sama seringkali berbeda pada setiap satuan kerja dan untuk setiap pengadaan barang dilakukan proses pengadaan secara penuh dari awal sampai akhir melalui proses pemilihan penyedia barang/ jasa. Dengan penggunaan e-Catalogue diharapkan proses pengadaan menjadi lebih mudah dengan langsung membali warta eproc EDISI XII | 20 14

5

WARTA UTAMA

daftar yang tersedia tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa secara menyeluruh.

Adapun tahapan yang dilakukan untuk mengembangkan e-Catalogue yaitu (a) mengumpulkan daftar standar produk dan berbagai spesifikasi yang digunakan (b) mengembangkan standar spesifikasi dan model produk (c) mengembangkan katalog untuk model barang-barang elektronik (teknologi informasi) Program e-Catalogue ini sejalan dengan kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang saat ini sedang mengembangkan dan didorong untuk mengembangkan e-Catalogue karena melalui sistem ini penghematan dapat ditingkatkan serta proses pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan cepat.

Program pembangunan e-Catalogue di lingkungan Kementerian Keuangan harus sejalan dengan kebijakan di LKPP mengingat kebijakan e-Catalogue masih berada di LKPP. Untuk membangun serta menentukan prioritas barang/jasa yang dimasukkan dalam e-Catalogue, setiap intansi dapat mengusulkan kepada LKPP, barang/jasa yang ingin dimasukkan dalam e-Catalogue.

Selanjutnya LKPP akan mengkaji usulan tersebut berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan. Tahapan proses pembahasan usulan e-Catalogue digambarkan dalam gambar 1 Total Cost of Ownership (TCO) TCO dapat diartikan sebagai perkiraan

Gambar 1. Proses Pembahasan e-Catalogue

6

warta eproc EDISI XII | 20 14

semua biaya langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan sebuah aset selama siklus hidupnya.

Latar belakang diajukan inisiatif ini adalah seringkali biaya pengadaan dilihat hanya berdasarkan biaya nyata yang terlihat saja padahal biaya nyata tersebut tidak selalu menjadi yang paling substansial. Oleh karena itu, Kemenkeu perlu mengembangkan TCO model untuk memastikan bahwa biaya dan nilai dalam pengadaan barang/jasa dapat dioptimalkan selama masa guna barang/ jasa dimiliki.

Konsep TCO ini berdasarkan pada teori biaya transaksi (transaction cost theory) oleh Oliver E. Williamson, 1985. Analisis TCO awalnya dikembangkan oleh perusahaan riset Grup Gartner pada tahun 1987 untuk menentukan biaya untuk memiliki dan menggunakan komputer pribadi pada sebuah perusahaan.

Seringkali dalam pengadaan barang, kita kurang memperhatikan biaya secara keseluruhan atas perolehan barang tersebut sampai umur masa penggunaan sehingga analisa biayanya menjadi tidak komprehensif. Beberapa hal yang kurang menjadi perhatian misalnya biaya untuk perawatan yang tidak masuk dalam jaminan dari vendor, biaya karena spesifikasi yang berlebihan (over specification), biaya pengiriman atau pengiriman yang mendadak, biaya terkait dengan termin pembayaran, biaya karena tidak optimalnya pemanfaatan barang serta biaya-biaya administrasi lainnya.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meminimalkan TCO adalah dengan melakukan: a. Vendor management dengan melakukan konsolidasi dan menjajaki kemungkinan menggunakan penyedia baru; melakukan renegosiasi harga dan melakukan menajemen waktu pembayaran. b. Demand Management dengan menghilangkan pembelian yang tidak perlu. mendefinisikan kembali spesifikasi produk, menetapkan kembali kebijakan pengadaan serta mempertimbangkan kembali keputusan untuk membeli atau cukup melakukan sewa. c. Compliance Management dengan menetapkan penyedia yang disetujui dan menghilangkan kemungkinan kebocoran, memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi produk baru dan panduan proses pengadaan yang ditetapkan. d. Purchasing Process Redesign dengan mendorong sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi proses dan efisiensi pasar dan selanjutnya menggunakan proses pengadaan tersendiri untuk barang/jasa dengan kategori khusus.

Kesimpulan Jika dilihat dari uraian di atas, bahwa ujung dari perbaikan pengadaan barang jasa adalah untuk meminimalkan TCO. Salah satu caranya adalah melalui perbaikan proses dengan Procurement Ownership dan e-Catalogue. Dalam Procurement Ownership terdapat saran untuk proses pengadaan melalui pengadaan secara terpusat untuk meningkatkan penghematan sebagai hasil agregate demand. Berbeda dengan e-Catalogue yang disarankan dalam TK yang hanya diperuntukkan pembelian rutin yang nilainya kecil, e-Catalogue yang dibangun LKPP sudah memperhatikan agregate demand kementerian/lembaga yang lebih luas dalam menentukan harga dalam katalog. (vb)

Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

“Dukung Terus Transformasi Kelembagaan, Demi Kemenkeu Yang Lebih Baik” Mengawali karir di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 1 Maret 1999, wanita peraih gelar doktor dari Universitas Padjajaran ini mejabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Jabatan setingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Selain itu beliau juga ditunjuk sebagai ketua Project Management Office (PMO) Sekretariat Jenderal untuk Transformasi Kelembagaan.

Maka, pembahasan tentang tranformasi kelembagaan seperti menjadi “makanannya” sehari-hari. Di sela-sela kesibukannya, beliau menyempatkan berbagi waktu dengan Tim Warta untuk membahas lebih dalam mengenai filosofi dan visi transformasi kelembagaan khusunya menyangkut Transformasi Kelembagaan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang perlu diterapkan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berikut petikannya.

warta eproc EDISI XII | 20 14

7

WARTA TOKOH

Kemenkeu telah menerapkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Menurut pandangan Ibu, apa yang membedakan Transformasi Kelembagaan dengan Reformasi Birokrasi? Serta mau dibawa ke mana Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kemenkeu?

Pada prinsipnya, Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan bukanlah dua program yang berbeda. Transformasi Kelembagaan merupakan program lanjutan, untuk memperdalam program Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan baik agar lebih terorganisasi, komprehensif, konseptual, dan detail dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi, kinerja pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada stakeholders, serta sebagai upaya perwujudan good governance.

Sebagai salah satu dari bagian Program Transformasi Kelembagaan, Kemenkeu telah merumuskan dan menetapkan visi baru yaitu ‘Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’. Transformasi Kelembagaan Kemenkeu diarahkan untuk mencapai visi tersebut.

“Transformasi kelembagaan merupakan program lanjutan, untuk memperdalam program Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan baik.”

Menurut pandangan Ibu, apa latar belakang Transformasi Kelembagaan perlu dilakukan di Kemenkeu?

Rekam jejak ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dinilai luar biasa, terutama dalam upaya Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang melanda dunia. Beberapa lembaga pengamat perekonomian dunia menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris dan akan berada di bawah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil dan Rusia. Peluang tersebutlah yang ingin direalisasikan oleh Kemenkeu, sehingga melatarbelakangi dilakukannya Transformasi Kelembagaan.

Selain itu, Program Transformasi Kelembagaan merupakan jawaban atas tuntutan para stakeholders terhadap perbaikan kinerja dan pelayanan publik Kemenkeu yang semakin meningkat.

“Program Transformasi Kelembagaan merupakan jawaban atas tuntutan para stakeholders terhadap perbaikan kinerja dan pelayanan publik.”

Untuk lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen), hal-hal utama apa yang perlu dilakukan dan diperhatikan dalam rangka Transformasi Kelembagaan?

Dalam Program Transformasi Kelembagaan, Setjen mengelola 8 inisiatif strategis yang meliputi: 1. Memperkuat organisasi Kemenkeu; 2. Memfokuskan organisasi setjen;

8

warta eproc EDISI XII | 20 14

3. Merevitalisasi manajemen kinerja; 4. Menyelaraskan antara strategi, perencanaan, dan penganggaran melalui penganggaran berbasis kinerja; 5. Memperkuat pengadaan dan pengelolaan aset; 6. Memperkuat proses hukum; 7. Memperkuat Teknologi dan Informasi Keuangan; dan 8. Memperkuat SDM. Mengingat ouput 8 inisiatif dimaksud akan dipergunakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu dan membutuhkan masukan/dukungan dari seluruh unit eselon I, hal utama yang perlu diperhatikan oleh Project Management Office (PMO) Setjen adalah cara mengoordinasikan seluruh unit eselon I agar dapat bersinergi dan berjalan beriringan untuk mencapai tujuan bersama dan mensukseskan program Transformasi Kelembagaan yang sedang berjalan.

Berdasarkan implementasi Transformasi Kelembagaan yang sudah berjalan hampir satu tahun, menurut pandangan Ibu, kendala utama apa yang dapat mempengaruhi pencapaian target Transformasi Kelembagaan?

Saya lebih senang menyebut kendala dengan tantangan. Selama ini tantangan yang ditemui dalam pencapaian target Transformasi Kelembagaan adalah belum adanya payung hukum yang sesuai atas beberapa inisiatif baru yang digagas oleh Kemenkeu. Sedangkan untuk mengubah peraturan, apalagi yang levelnya undangundang, butuh effort yang luar biasa besar dan melibatkan banyak pihak serta waktu yang tidak sebentar. Selain itu, untuk inisiatif yang implementasinya membutuhkan endorsement dari instansi lain, dibutuhkan waktu untuk menyelaraskan paradigma dan memahamkan instansi terkait tentang urgensi implementasi inisiatif dimaksud.

WARTA TOKOH

Tantangan lainnya adalah instansi tersebut belum tentu dapat menerima dengan mudah inisiatif ini.

“Selama ini tantangan yang ditemui adalah belum adanya payung hukum yang sesuai atas beberapa inisiatif baru yang digagas oleh Kemenkeu.”

Sebagaimana Ibu ketahui, pengadaan barang/jasa menjadi salah satu inisiatif dalam Transformasi Kelembagaan.

Menurut pandangan Ibu, apa urgensi pengadaan barang/jasa dijadikan sebagai salah satu inisiatif dalam Transformasi Kelembagaan?

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadaan barang/jasa ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas organisasi. Setiap unit pasti membutuhkan pengadaan dan itu dilakukan secara berulang-ulang sepanjang tahun anggaran. Sehingga apabila tidak dilakukan standarisasi dan sistem yang memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, akan menguras begitu banyak SDM, waktu, dan tenaga.

Belum lagi jika dikaitkan dengan anggaran negara yang dipergunakan, harus dibuatkan sistem pengadaan barang/jasa yang dapat mengurangi kemungkinan kecurangan pihak-pihak yang terlibat, serta dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas. Sehingga bukanlah suatu kebetulan jika pengadaan barang/jasa ini kemudian dijadikan salah satu inisiatif Transformasi Kelembagaan.

Implementasi Transformasi Kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa banyak terkait dengan ketentuan yang dibuat oleh LKPP sehingga pencapaian target Transformasi Kelembagaan banyak tergantung dengan LKPP. Bagaimana menurut pandangan Ibu?

Organisasi memang tidak mungkin berjalan sendiri, itulah mengapa salah satu nilai Kemenkeu adalah ‘sinergi’.

Sinergi ini harus diartikan secara luas, tidak hanya dalam lingkup kecil organisasi atau internal Kemenkeu namun juga terkait dengan instansi lain serta seluruh stakeholder yang ada. Terkait pengadaan barang/jasa, salah satu instansi yang berperan besar dalam keberhasilan implementasinya adalah LKPP, maka Kemenkeu harus membangun sinergi yang sebaikbaiknya. Cara membangun sinergi ini bisa dengan berbagai cara, baik melalui tulisan (persuratan atau majalah seperti Warta e-Proc ini misalnya), atau dengan melibatkan secara langsung LKPP, baik diundang dalam rapat-rapat pembahasan maupun dimasukkan dalam tim pelaksana. Diharapkan dengan begitu, terjadi kesamaan pola pikir dan cara pandang bahwa inisiatif di bidang pengadaan barang/jasa itu memiliki dampak positif, sehingga layak diperjuangkan bersama-sama.

Menurut pandangan Ibu, sesuai dengan rekomendasi McKinsey, secara ringkas apa yang diharapkan dari Transformasi Kelembagaan terkait penguatan pengadaan dan pengelolaan aset?

Dalam Program Transformasi Kelembagaan salah satu tujuan yang diusung Setjen adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi proses, dimana proses pengadaan barang/ jasa termasuk didalamnya. Fokus dari inisiatif memperkuat pengadaan dan pengelolaan aset ada 3, yaitu: (1).

Secara sistematis menjelaskan terkait procurement ownership; (2). Membuat e-catalogue untuk seluruh produk-produk yang standar; dan (3). Menerapkan pendekatan Total Cost Ownership. Apabila ke-3 inisiatif tersebut dapat diselesaikan, diharapkan di masa yang akan datang, baik pengadaan, pengelolaan maupun pemanfaatan BMN dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel.

“Dalam Program Transformasi Kelembagaan salah satu tujuan yang diusung Setjen adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi proses, dimana proses pengadaan barang/jasa termasuk didalamnya.”

Apa pesan dan harapan Ibu kepada pembaca Warta E-proc, khususnya pegawai Kemenkeu agar dapat mensukseskan Transformasi Kelembagaan di Kemenkeu, khususnya dalam hal memperkuat pengadaan barang/jasa?

Setiap dari kita pasti mendambakan perubahan ke arah yang lebih baik, dan hal itulah yang sedang diupayakan dalam Program Transformasi Kelembagaan.

Namun, untuk sampai ke kondisi ideal yang diinginkan tersebut, jalannya pastilah tidak mudah. Mungkin akan ada beberapa kepentingan pribadi yang harus dikalahkan demi untuk mencapai kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan Kemenkeu pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Sebagaimana para pahlawan yang rela memberikan jiwanya demi kemerdekaan, kami mengharapkan kebesaran jiwa dari rekan-rekan sekalian untuk merelakan tenaga, waktu, keringat, dan bahkan ego pribadinya demi kelancaran pelaksanaan program Transformasi Kelembagaan ini.

Dukung terus Transformasi Kelembagaan, demi Kemenkeu yang lebih baik! (radit)

warta eproc EDISI XII | 20 14

9

WARTA OPINI

Transformasi Kelembagaan dan “Power Ranger”

A

ir hujan yang jatuh ke atap rumah menimbulkan bunyi gemercik di Minggu pagi.

Hujan membuat udara yang biasanya panas di Bekasi terasa sejuk. Dari sebuah rumah mungil bercat krem terdengar suara televisi (TV) yang disetel kencang.

Mungkin untuk menandingi suara hujan lebat.

Tampak seorang anak umur 7 tahun dan kedua orang tuanya sedang menonton TV. Mereka sedang menyaksikan serial Power Ranger. Di salah satu adegan, kelima tokoh utama yang merupakan manusia biasa, berubah menjadi ranger dan bertarung menandingi monster.

Si anak bertanya kepada ayahnya, “ Yah, kalau kita pakai baju power ranger, kita juga bisa kuat ya?”. Mendengar pertanyaan itu sang ayah tersenyum. Dia menjawab, “Baju power ranger itu hanya memberi kekuatan kepada mereka, jadi tidak bisa dipakai orang lain karena baju itu disiapkan khusus untuk masing– masing anggota ranger.”

Seperti halnya Power Ranger yang berubah, untuk menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga melakukan perubahan melalui reformasi birokrasi. Mulai dari pola pikir, penataan undang – undang, standar prosedur operasional, sumber daya manusia, kualitas layanan, dan pengawasan. Perubahan ini seperti Power Ranger yang berubah wujud memakai kostum saat akan bertarung dengan monster. Bertambahnya kekuatan Power Ranger, membuatnya dapat menandingi monster yang muncul. Dengan kekuatan Reformasi Birokrasi, Kemenkeu kini dapat merasakan hasilnya. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) jauh berkurang.

Penindakan terhadap pelaku KKN tegas dan jelas. Budaya antikorupsi dibangun.

10

warta eproc EDISI XII | 20 14

Kepercayaan dan tingkat kepusasan masyarakat jauh meningkat terhadap layanan Kemenkeu.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.01/2012, roadmap Reformasi Birokrasi dimulai tahun 2010 dan berakhir 2014. Menjelang berakhirnya program ini, tuntutan dan kondisi masyarakat berubah, harapan stakeholder terhadap performa dan pelayanan Kemenkeu meningkat. Untuk itu diperlukan formula baru untuk dapat memenuhi ekpektasi publik. Untuk memenuhi ekspektasi publik Kemenkeu perlu melakukan perubahan strategi.

Strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk implementasi transformasi kelembagaan (TK) yang merupakan kelanjutan dari reformasi birokasi.

Dalam kisah Power Ranger, monster yang hampir kalah berubah menjadi raksasa.

Power Ranger bersatu menjadi robot raksasa untuk menandingi monster itu. TK merupakan langkah perubahan Kemenkeu untuk menghadapi tantangan perubahan selanjutnya. Seperti Power Ranger, masing–masing unit harus siap untuk berubah dan bersatu. Bayangkan jika salah satu ranger tidak mau bertransformasi, hasilnya tidak akan lengkap dan sempurna.

Setiap fase transformasi menuntut komitmen dari seluruh elemen di

Gambar Oleh : Wildan Farani

Kemenkeu. Komitmen merupakan modal utama dan harus dijaga di setiap level.

Oleh karena itu, setiap unit di Kemenkeu harus tahu visi misi, langkah, dan manfaat TK. Jika perubahan hanya sebatas kewajiban, komitmen masing–masing pegawai tidak akan muncul. Transformasi tidak bisa dilakukan hanya dari satu titik.

Informasi mengenai TK harus disebarkan secara meluas agar para pegawai dapat memahami pentingnya TK, merasa memiliki andil, dan mempunyai harapan bahwa perubahan ini akan memberi kebaikan.

Transformasi kelembagaan jika tidak memperoleh dukungan seluruh pejabat/pegawai akan menimbulkan kritik, resistensi, penolakan, dan ketidakpatuhan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Hal ini akhirnya akan berujung pada kerugian investasi pada sistem dan instrumen, staf yang tidak termotivasi, inefisiensi pengaplikasian tugas dan proses yang baru, management kontrol berkurang, dan stagnasi dan keterbatasan kreasi dan inovasi.

Tak dapat dipungkiri bahwa resistensi akan selalu muncul dalam setiap perubahan. Tantangan keberhasilan TK ini adalah dapat menangani resistensi yang muncul. Manusia cenderung bertahan dalam habitat dan kebiasaannya. Untuk dapat meninggalkan kebiasaan lama, para pegawai harus termotivasi untuk berubah sehingga perubahan yang terjadi adalah “natural change”. Secara natural dan tanpa paksaan.

Cetak biru TK merepresentasikan langkah – langkah yang perlu diimplementasikan oleh Kemenkeu agar perubahan yang direncanakan on track dan tepat sasaran.

Keberhasilan TK memerlukan semangat juang, keberanian, dan penyempurnaan yang tepat dimasa mendatang. Kita semua menginginkan TK ini membuat Kemenkeu menjadi setangguh Power Ranger sehingga mampu mengalahkan segala tantangan dan memenuhi ekspektasi yang muncul di masyarakat. (edi)

WARTA OPINI

Ingat Kata Rendy (Berbagi Tips Pengadaan-Menghindari Temuan Berulang)

“

Yang lalu biarlah berlalu. Kenangan pahit tak perlu diingat – ingat lagi.

Terlalu menyakitkan mengingatmu”.

Kata – kata terdengar lirih dari Rendy.

Sambil berjalan menuju kantor, Rendy, seorang PNS Kementerian Keuangan yang baru saja ditinggalkan kekasihnya, terus menggumamkannya. Hubungan 8 tahun yang telah dijalin sejak kuliah akhirnya berakhir.

Berbeda dengan kisah asmaranya, nasib karir Rendy tak seburuk itu. Sebagai PNS yang ditugaskan sebagai anggota Pokja ULP, dia selalu giat belajar dan bekerja.

Meng-update peraturan baru adalah hal yang wajib baginya. Prinsipnya adalah selalu belajar dari pengalaman. Tidak harus pengalaman sendiri, pengalaman orang lain pun bisa jadi pembelajaran.

Pengalaman dan pengetahuan Rendy yang luas di bidang pengadaan, membuatnya sering dimintai pendapat, baik oleh pokja lain maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Satu hal yang menjadi perhatian Rendy adalah terkait dengan temuan auditor di bidang pengadaan. Dia merasa prihatin karena masalah tersebut masih menjadi momok bagi sebagian orang. Manajemen administrasi yang buruk dan kurangnya pengendalian sering menjadi penyebab temuan tersebut. Nah, agar pokja ULP dan PPK terhindar dari masalah ini, Rendy akan berbagi tips sebagai rambu – rambu dalam melaksanakan pengadaan setelah memperhatikan hasil temuan auditor dan seringnya terjadi temuan pada area tersebut. Untuk edisi kali ini, tips yang disampaikan adalah terkait dengan pekerjaan konstruksi sebagai berikut : Rambu–rambu dari Rendy untuk PPK: 1. Menyimpan dokumentasi hasil survei pasar untuk mendapatkan harga pasar setempat sebagai bahan untuk

Sumber Gambar : http://quicksoftwaretesting.com

menetapkan HPS. 2. Memastikan personil yang ada dalam dokumen kontrak sesuai dengan yang ada di lapangan 3. Memastikan pelaksana lapangan adalah pemenang lelang dan tak terjadi pinjam meminjam bendera perusahaan.

4. Memastikan seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak dan lampirannya (KAK).

5. Memastikan bahwa laporan konsultan pengawas untuk pekerjaan konstruksi sesuai dengan kondisi di lapangan dan dalam kontrak konsultan pengawas dicantumkan sanksi atas kelalaian pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam PP No.29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya pasal 59.

6. Memastikan bahwa untuk kontrak tahun jamak, pemberian uang muka kepada penyedia pekerjaan sesuai dengan Perpres 54/2010 Pasal 88 yaitu 20% dari kontrak tahun pertama atau 15% dari nilai kontrak keseluruhan.

7. Memastikan pembayaran prestasi pekerjaan sesuai dengan Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

8. Memastikan bahwa denda keterlambatan pekerjaan telah dikenakan sesuai ketentuan.

9. Memastikan penyedia jasa konsultan perencana menyampaikan laporan secara lengkap meliputi Laporan

Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir.

10. Memastikan bahwa spesifikasi hasil pekerjaan fisik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

11. Melakukan reviu atas hasil pekerjaan perencana dengan melibatkan pihak yang kompeten (pengelola teknis dan manajemen konstruksi) agar hasil pekerjaan jasa konsultan perencana dapat digunakan seluruhnya/aplikatif oleh pelaksana jasa konstruksi.

Rambu - rambu dari Rendy untuk Pokja ULP: 1. Memastikan kebenaran alamat calon penyedia yang tertera dalam dokumen kualifikasi.

2. Melakukan klarifikasi dan negosiasi harga dengan dasar yang memadai.

Demikianlah hasil pembelajaran yang didapat Rendy dari beberapa kasus yang dia pelajari. Semoga bermanfaat. (edy)

warta eproc EDISI XII | 20 14

11

Per 1 Desember Penghematan Anggaran melalui e-Procurement Capai 15.23% KETERANGAN *)

dan Kota Cirebon

• Kejaksaan Agung terdiri dari: Kantor Pusat (Badan Diklat, Biro Perlengkapan, Pusdaskrimti,); Kejaksaan Negeri Boroko, dan Sorong; Kejaksaan Tinggi Banten, Jambi, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

• SKPD Kalimantan Barat terdiri dari: POLDA Kalimantan Barat Bidang Kedokteran dan Kesehatan, dan LPMP Provinsi Kalimantan Barat

• SKPD Aceh terdiri dari: Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, dan Balai Pendidikan Dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati.

• SKPD Kepulauan Riau terdiri dari: Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

• SKPD Banten terdiri dari: KPU Provinsi Banten • SKPD Bengkulu terdiri dari: Badan Pusat Statistik Kab.Seluma, Kab.Mukomuko, Kab. Kepahiang dan Kab.Lebong.

• SKPD Jawa Barat terdiri dari: Kantor Pertanahan Kab. Bekasi, Kab. Bandung, Kab. Bogor, Kab. Cirebon, Kab. Purwakarta, Kota Bandung, Kota Bekasi,

12

warta eproc EDISI XII | 20 14

• SKPD Kalimantan Timur terdiri dari: Pengadilan Agama Nunukan, Tanjung Redeb dan Tanah Grogot

• SKPD Maluku terdiri dari: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku, Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, Politeknik Negeri

Ambon, Politeknik Perikanan Negeri Tual, dan Kopertis Wilayah XII • SKPD Papua terdiri dari: Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, dan Kodam XVII Cenderawasih • SKPD Riau terdiri dari: KPU Provinsi Riau, Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Riau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Satuan

Kerja Pengembangan LLASDP Riau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat • SKPD Sumatera Barat terdiri dari: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat • SKPD Sumatera Selatan terdiri dari: LPP RRI Palembang • SKPD Sulawesi Selatan terdiri dari: SKPD Sulawesi Selatan terdiri dari: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bulukumba, Kab. Jeneponto; Dinas Pertanian Kab. Jeneponto; Kantor Pertanahan Kab. Barru, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Sidrap, Kab. Soppeng, dan Kota Makassar.

warta eproc EDISI XII | 20 14

13

WARTA INFO Regulasi

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.01/2013 dan Nomor 36/KMK.01/2014)

K

ementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai melanjutkan langkah mewujudkan cita-cita menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel. Wujud langkah ini antara lain adalah dengan pelaksanaan program Transformasi Kelembagaan (TK) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/ KMK.01/2013 tentang Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Program TK dilaksanakan di seluruh unit eselon I Kemenkeu dan difokuskan pada lima unit eselon I, yang disebut sebagai Unit Eselon I Prioritas, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pelaksanaan program ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: 1. Penyusunan cetak biru Transformasi Kelembagaan; 2. Implementasi cetak biru Transformasi Kelembagaan.

Pada tanggal 5 Februari 2014, Kemenkeu menetapkan cetak biru Program TK melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/ KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program TK Kemenkeu Tahun 2014-2025. Cetak biru tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Cetak Biru TK memiliki 2 lampiran sebagai pedoman pelaksanaan TK Kemenkeu, yaitu: a. Lampiran I: Cetak biru TK Kemenkeu Tahun 2014-2015, dan b. Lampiran II: Manual Implementasi TK Kemenkeu Tahun 2014-2015

Pelaksanaan program cetak biru TK meliputi bidang organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang bersifat lintas unit eselon I dan/atau lintas kementerian negara/ lembaga. Oleh karena itu, program ini akan diselaraskan dengan perkembangan administrasi publik dan/atau tugas Kemenkeu sesuai dengan arahan Menteri Keuangan.

Salah satu pelaksanaan program TK adalah penyempurnaan visi Kemenkeu agar semakin sesuai dengan konteks negara Indonesia, singkat, menginspirasi, dan berorientasi pada outcome serta mencerminkan peralihan dari pola pikir lama yang berorientasi hanya kepada kepatuhan dan proses menjadi peran yang strategis.

Visi baru Kemenkeu adalah “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21�

Dengan visi yang baru ini, Kemenkeu memegang peran sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kemenkeu akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif. Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa Kemenkeu menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.

Kemenkeu dengan sepenuh hati menempatkan peran pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Hal ini mencerminkan aspirasi yang tinggi bahwa Kemenkeu bermaksud untuk mewujudkan hal tersebut melalui transformasi ini. Untuk mendukung visi yang baru tersebut, Kemenkeu juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik.

Misi baru bagi Kemenkeu adalah: a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum

14

warta eproc EDISI XII | 20 14

WARTA INFO Regulasi

yang ketat; b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Agar mudah mengomunikasikan visi dan misi yang baru, Kemenkeu telah merumuskan sebuah “slogan” yang berbunyi: “Penggerak utama ekonomi Indonesia di abad ke-21” Selain memperbarui visi dan misinya, langkah-langkah yang ditempuh Kemenkeu dalam pelaksanaan cetak biru TK adalah: 1. Revisi model operasional dan perampingan proses bisnis: a. Menggunakan otomatisasi dan digitalisasi untuk menggerakkan proses di abad ke-21 sehingga waktu pemrosesan lebih singkat serta meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan yang lebih tinggi. b. Menstandarisasi proses saat ini dan memperkenalkan praktik terbaik (best practice) internasional untuk meningkatkan efektivitas dan efiiesi proses end-to-end. c. Memastikan peran dan tanggung jawab digambarkan dengan jelas sepanjang proses end-to-end.

2. Perampingan struktur organisasi 3. Memperkuat mekanisme tata kelola: a. Revitalisasi manajemen kinerja

Mendesain ulang IKU-IKU agar menjadi lebih berorientasi pada tindakan, berfokus pada outcome, dan terukur b. Pemantapan komite penatakelola tingkat Kemenkeu

Sekumpulan komite penatakelola memandu keputusan strategis dan keputusan operasional utama yang mempengaruhi kinerja dan kesehatan Kementerian berdasarkan hubungan, peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan untuk komite-komite tersebut.

4. Pengembangan SDM secara menyeluruh

seluruh stakeholder terkait untuk menggerakkan perubahan dan mencapai terobosan nasional.

Implementasi cetak biru akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu 1. Fase jangka pendek (2013-2014) Inisiatif akan berfokus pada pembuktian hasil nyata untuk memperoleh izin dan momentum untuk mengimplementasikan perubahan dalam skala besar. Fase ini berfokus pada pelaksanaan inisiatif “beach-head” yang mungkin untuk dilaksanakan dan inisiatif transformasi nyata dengan dampak langsung pada para stakeholder utama.

Beberapa inisiatif program pilot juga akan dilaksanakan untuk “pengujian lapangan” dan menyempurnakan inisiatif untuk penerapan dalam skala besar.

2. Fase jangka menengah (2015-2019) Inisiatif akan berfokus pada penetapan keunggulan operasional dan layanan dalam skala besar, membangun momentum transformasi yang dimulai pada fase jangka pendek. Fase ini berfokus pada peningkatan skala reformasi di seluruh Kemenkeu (seluruh pegawai dan sendi customer service) serta seluruh Indonesia. Inisiatif transformasi yang sebelumnya dirintis pada fase jangka pendek dan telah dikembangkan serta disempurnakan akan diterapkan dalam skala besar. Fase ini merupakan “pusat” terjadinya transformasi dan akan menunjukkan awal dari dampak nyata dan berskala besar.

3. Fase jangka panjang (2020-2025) Inisiatif akan berfokus pada pelembagaan terobosan yang telah diciptakan. Fase ini akan berfokus pada mempertahankan dampak yang telah diciptakan dan melanjutkan perkembangan yang berkelanjutan, misalnya membawa sistem dan proses dari “sangat baik” menjadi “bestpractice”.

Memasuki tahun 2015, Kemenkeu siap memasuki fase berikutnya (fase jangka menengah). Belajar dari pengalaman dan kesuksesan penerapan fase jangka pendek, Kemenkeu terus berinisiatif dan berinovasi demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang terpercaya dan akuntabel.

Mari kita dukung implementasi program TK ini. (dimas)

5. Mempengaruhi pemangku kepentingan Untuk mewujudkan perubahan, seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses harus bekerja sama untuk mencapai dampak terintegrasi. Hal ini merupakan peluang bagi Kemenkeu agar lebih proaktif dalam mempengaruhi dan mengerahkan warta eproc EDISI XII | 20 14

15

WARTA INFO Penyedia

Penawaran Anda, Ciptakan Pengadaan Tepat Guna Analisa Alasan Penyedia Tidak Memasukkan Penawaran

K

egagalan pada pelelangan/seleksi merupakan hal yang sering kali terjadi dan menjadi salah satu perhatian utama dalam permasalahan pengadaan barang/jasa. Bagaimana tidak? Pengadaan yang gagal tentunya menyebabkan inefisiensi baik dari segi waktu maupun biaya, dan tentu saja hal tersebut berpengaruh pada efektivitas penyerapan anggaran pada instansi bersangkutan.

Indonesia dapat turut serta dalam suatu pelelangan. Mari kita identifikasi penyebab lainnya.

Berdasarkan data dari www.e-reporting. lpse.kemenkeu.go.id, terjadinya lelang ulang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, masih relatif tinggi. Apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Budaya mengirim dokumen penawaran di detik-detik terakhir sering sekali terjadi. Pada saat pelaksanaan lelang manual, panitia/kelompok kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan dapat memberi sedikit kelonggaran dalam penerimaan dokumen penawaran penyedia, serta peluang post bidding masih dimungkinkan. Beda halnya dengan pelaksanaan lelang via SPSE.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 83 pada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 salah satu kondisi Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) menyatakan Pelelangan/ Pemilihan Langsung gagal adalah apabila: “Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas” Faktanya, kasus lelang gagal sering terjadi karena tidak adanya penyedia barang/jasa yang mengikuti pelelangan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa sesuai aturan yang ada, minimal jumlah peserta yang memasukkan penawaran pada suatu pelelangan adalah 3 peserta, Apakah jumlah penyedia di suatu wilayah propinsi menjadi salah satu penyebabnya?Tentu saja tidak! Karena melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), penyedia barang/ jasa dari berbagai wilayah di seluruh

16

warta eproc EDISI XII | 20 14

Pasal 7 dalam Perpres 70 tahun 2012 menyebutkan bahwa : “Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh ULP/ Pejabat Pengadaan.”

SPSE menggunakan patokan waktu standar yaitu waktu server yang terdapat pada pojok kiri bawah halaman website.

Jika batas akhir jadwal pemasukan penawaran yang telah disusun pokja terlewat, secara otomatis dalam hitungan detik, sistem akan masuk ke tahap berikutnya, sehingga penyedia tidak dapat mengirimkan dokumen penawaran.

alokasi waktu pengiriman dokumen penawaran relatif terlalu cepat, apalagi saat pokja mensyaratkan Jaminan Penawaran sebagai salah satu syarat yang harus disertakan dalam dokumen penawaran tersebut.

Tak jarang, banyak penyedia yang belum paham dengan penggunaan aplikasi SPSE. Penyedia biasanya mendaftar di LPSE saat akan mengikuti suatu pelelangan dan tidak sedikit yang dilakukan secara terburu-buru karena batas akhir pemasukan penawaran akan habis. Sehingga banyak yang mengalami kegagalan saat pengiriman dokumen tersebut karena kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan SPSE. Penyebab lainnya timbul saat peserta harus mendaftar terlebih dahulu untuk melihat persyaratan pada dokumen pengadaan (men-download dokumen pengadaan). Tentunya sebelum peserta melakukan penawaran, ada baiknya untuk mempelajari semua persyaratan dan kebutuhan pokja secara terinci pada dokumen pengadaan.

Selain itu, budaya pengiriman dokumen penawaran pada waktu akhir juga sering menyebabkan kepadatan lalu lintas pengiriman dokumen antar penyedia, sehingga menyebabkan sulit masuknya dokumen penawaran tersebut ke dalam aplikasi SPSE.

Jika persyaratan tersebut tidak sesuai dengan bidang usaha atau persyaratan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri dinilai “kurang masuk akal” untuk penyedia, yang dilakukan penyedia selanjutnya adalah keluar dari arena pelelangan dengan cara tidak mengirimkan penawaran. Sehingga pada kasus ini, sering kita lihat, pelelangan dengan jumlah peserta yang lumayan banyak namun sedikit yang mengirimkan penawaran.

Kebiasaan pengiriman dokumen pada waktu akhir biasanya juga disebabkan

Tidak menutup kemungkinan masih terjadi adanya indikasi persekongkolan

WARTA INFO Penyedia file adalah 500Mb (setara dengan Âą250 file dokumen). Masukkan seluruh dokumen dalam satu folder dan simpan di Desktop komputer Anda. Usahakan tidak menggunakan flashdisk atau harddisk untuk menyimpan dokumen penawaran Anda tersebut.

2. Apendo merupakan aplikasi pengaman terpisah yang berfungsi untuk mengunci/meng-enkripsi dokumen penawaran Anda. Pastikan untuk mengunduh Apendo versi terbaru yang tersedia di SPSE. Sumber Gambar: http://www.appligent.com/

baik antara peserta dengan panitia atau peserta dengan peserta lainnya untuk menggagalkan lelang dan memenangkan salah satu peserta yang menjadi pemain tunggal pada lelang ulang tersebut.

Lalu bagaimana mengantisipasi kecenderungan hal tersebut terjadi?

1. Alokasi Jadwal Lelang yang Cukup Sesuai dengan paragraf ketiga tentang Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, jangka waktu sebagaimana tertuang dalam pasal 60 sampai dengan pasal 62 masih bersifat relatif dengan kalimat paling cepat, minimal, maksimal. Hal ini tidak ditetapkan secara pasti karena harus mengacu pada lingkup paket pekerjaan dan beban tugas pokja. Untuk itu, Pokja sebaiknya mengalokasikan waktu yang cukup dalam jadwal pelelangan.

Tidak ada alasan bagi pokja untuk meminimalkan waktu pemasukan selama bertentangan dengan bobot dan lingkup pekerjaan. Saat mengkaji ulang paket pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan ULP agar bisa lebih objektif dan akomodatif dalam mengidentifikasi dan menganalisa paket pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Tidak Mengirim Dokumen Penawaran di Akhir Waktu

Penyedia diharapkan dapat mengalokasikan waktunya dengan baik saat mengirimkan penawaran, sehingga tidak terburu-buru dan pada akhirnya mengalami kegagalan. Ada penyesuaian pada aplikasi SPSE agar penyedia dapat mempelajari dokumen pengadaan terlebih dahulu sebelum mendaftar paket lelang, sehingga pelaksanaan pengadaan tidak menjadi ajang ‘uji coba tombol’ bagi penyedia saja.

3. Menginformasikan lelang secara luas dan kepada penyedia-penyedia yang dianggap mampu Peluang persekongkolan juga dapat diantisipasi dengan cara menginformasikan secara luas terkait informasi pengumuman pengadaan tersebut dan menyeleksi setiap peserta yang mendaftar, salah satunya bisa melalui referensi penilaian penyedia pada aplikasi Vendor Manajemen Sistem (VMS) yang telah dikembangkan oleh LPSE Kementerian Keuangan.

Khusus bagi penyedia, berikut kami berikan tips untuk mempermudah proses mengunggah dokumen penawaran Anda: 1. Siapkan dokumen penawaran Anda sesuai dengan format yang ditentukan. Batas maksimum ukuran

3. Apendo hanya mengenkripsi folder dan bukan file. Anda tidak perlu mengkompres file penawaran dengan aplikasi lain seperti WinZip/WinRAR. 4. Ikuti langkah-langkah penggunaan Apendo yang telah tersedia dengan menekan tombol F1 pada komputer Anda. Atau hubungi LPSE terdekat untuk dipandu.

5. Cek terlebih dahulu seluruh data yang telah terenkripsi sebelum mengunggah dokumen.

6. Mengunggah ulang file penawaran membuat file yang telah diunggah sebelumnya terhapus secara otomatis.

Jika ingin melakukan revisi dokumen penawaran, Anda dapat mengirim file penawaran yang telah direvisi dengan menghapus seluruh dokumen hasil enkripsi dan kembali ke langkah nomor 1.

7. Pengiriman file penawaran menjelang akhir tahap pemasukan dokumen penawaran DAPAT MENGAKIBATKAN GAGAL UNGGAH. Gunakan waktu Anda sebaik-baiknya dalam mengirim dokumen.

Jika langkah-langkah di atas diikuti, Anda tidak akan menemui kesulitan dan yang paling penting adalah pengadaan dapat berjalan tepat guna dan efisien. Anda menang, Pokja senang! (vs)

warta eproc EDISI XII | 20 14

17

WARTA INFO Inovasi

Mengenal Lebih Dekat Kategorisasi Barang dan Jasa

utipan anonim di atas menggambarkan bahwa manusia itu adalah organisme yang unik dan memiliki kekhususan masingmasing. Setiap manusia memiliki sifat dan karakteristik yang unik sehingga untuk mengenal lebih jauh suatu individu dibutuhkan cara dan pendekatan yang berbeda. Jika salah dalam melakukan pendekatan maka berbagai permasalahan bisa muncul, mulai dari pertengkaran hingga perselisihan dapat terjadi.

dan jasa pun ternyata memiliki sifat dan karakteristiknya masing-masing. Seperti pada manusia, untuk meng-handle pengadaan barang dan jasa secara tepat ternyata memiliki strategi yang berbedabeda. Salah dalam memilih strategi pengadaan, ternyata dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan.

Permasalahan yang sering timbul antara lain mulai dari inefisiensi pada waktu dan biaya, hasil barang/jasa hasil lelang yang tidak optimal hingga terjadinya lelang gagal. Pemilihan strategi pengadaan yang tepat akan memudahkan dalam mencapai tujuan pengadaan yaitu 5T : tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga.

Berbicara soal sifat dan karakteristik, tidak hanya manusia saja yang memilikinya.

Dalam melakukan pengadaan, barang

Secara garis besar dalam melaksanakan pengadaan, sifat dari barang dan jasa dapat dikelompokkan melalui sebuah

“Sesungguhnya manusia itu diciptakan berbeda-beda dan unik dan setiap manusia itu adalah spesial�—anonim

K

Sumber gambar http://www.kbmanage.com/concept/kraljic-matrix-

18

warta eproc EDISI XII | 20 14

kuadran berdasarkan resiko persediaan (supply risk) dan harga dari barang/jasa tersebut (financial risk). Kuadran atau matriks tersebut bernama Kraljic Matrix sesuai dengan nama penciptanya Peter Kraljic (1983). Kraljic matriks sendiri sudah secara luas digunakan pada sektor swasta sebagai bagian dari strategi ketika melakukan pembelian dan merupakan bagian dari mitigasi risiko.

Dalam menentukan tinggi atau rendahnya supply risk dan financial risk pada Kraljic Matrix, terdapat beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan. Sebagaimana dikutip dari situs United States Postal Services, tinggi atau rendahnya financial risk sebuah barang/jasa didasarkan antara lain pada jumlah anggaran yang dihabiskan dalam rangka pemenuhan pembelian barang, persentase pembelian barang/ jasa terhadap total belanja, dan tingkat kritikalitas barang terhadap keberlangsungan suatu program/ kegiatan. Ketersediaan supplier atau penyedia dan karakteristik barang akan menentukan tinggi atau rendahnya supply risk suatu barang. Sebagai contoh untuk karakteristik barang adalah barang yang bersifat khusus atau custom tentu masuk dalam kategori supply risk tinggi, sementara barang yang mudah dijumpai di pasaran atau bukan barang dengan spesifikasi khusus maka supply risk-nya tergolong rendah.

Dari gambar di samping, setiap kuadran memiliki nama dan strategi pengadaan masing-masing. Mari kita bahas satu per satu mulai dari kuadran paling bawah dan sebelah kiri yaitu kuadran untuk routine product. Sesuai dengan posisinya, kuadran ini merupakan kuadran yang

WARTA INFO Inovasi

setiap pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat risiko supplier dan financial yang rendah. Disebut kuadran routine dikarenakan setiap pembelian yang termasuk kategori rutin atau selalu berulang akan masuk kuadran ini. Tujuan klasifikasi barang/jasa ke kuadran ini adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya redundancy atau keberulangan suatu pengadaan untuk barang/jasa yang sama dengan kuantitas yang rendah setiap tahunnya sehingga dapat lebih efisien dan efektif baik dari segi biaya dan waktu. Strategi pengadaan yang paling pas untuk kuadran ini adalah pembelian langsung melalui e-catalogue ataupun dapat juga dilakukan framework agreement atau kontrak payung terhadap suatu barang/jasa. Sebagai contoh barang/jasa yang masuk kuadran ini adalah pengadaan alat tulis kantor (ATK).

Menuju kuadran berikutnya adalah kuadran yang terletak di atas kuadran rutin yaitu kuadran leverage. Sesuai dengan posisinya, pada kuadran ini supply risk tergolong kecil dikarenakan penyedia yang bisa melaksanakan pengadaan ini tergolong banyak ataupun dikarenakan dari karakteristik barang/jasa yang non-customized alias mudah didapat di pasaran. Berbeda dengan supply risk yang rendah, untuk kuadran leverage pada posisi financial risk tergolong tinggi.

Strategi yang paling pas untuk kuadran ini adalah melalui pengadaan bersama ataupun melalui kontrak payung. Contoh pengadaan yang dapat masuk ke dalam kuadran ini adalah pengadaan jasa jaringan IT. Berlanjut ke kuadran berikutnya adalah kuadran bottleneck. Pada kuadran ini berkebalikan dengan kuadran leverage

yaitu financial risk tergolong rendah sementara supply risk-nya tinggi.

Umumnya barang/jasa yang berada pada kuadran ini merupakan barang/jasa yang bersifat customized atau memiliki spesifikasi tertentu namun dengan harga yang relatif rendah. Jika dilakukan analisis lebih lanjut, untuk kuadran ini nilai tawar penyedia tergolong tinggi dikarenakan terdapat keterbatasan dalam supplier yang mampu melaksanakan pengadaan ini. Selain keterbatasan jumlah supplier, spesifikasi barang yang khusus, tidak ada barang pengganti (substitusi), dan beberapa kekhususan penyedia menyebabkan pengadaan pada kuadran ini memiliki supply risk yang tinggi. Strategi pengadaannya sebaiknya dilaksanakan kontrak jangka panjang dengan penyedia sehingga akan mengikat supplier untuk menjamin ketersediaan barang/jasa. Contoh pengadaan yang dapat masuk ke kuadran ini adalah pengadaan alat-alat laboratorium.

Kuadran terakhir namun justru yang paling rawan dan beresiko adalah kuadran strategic/critical. Sesuai dengan nama kuadran yaitu critical (Indonesia: kritis), pada kuadran ini memiliki tingkat risiko dan harga yang tinggi namun di sisi lain pengadaan di kuadran ini akan sangat memengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Pada kuadran ini, barang/ jasa bersifat tidak standar/customized, jumlah penyedia sedikit, namun memiliki tingkat harga yang besar. Umumnya strategi pengadaan yang tepat untuk kuadran ini adalah dengan melakukan kontrak jangka panjang untuk penyedia barang/jasa serta strategic partnership atau membangun relasi jangka panjang.

Contoh pengadaan yang untuk kuadran ini adalah pengadaan jasa konsultansi internasional atau pengadaan konstruksi yang rumit.

Pengadaan barang/jasa yang tepat dalam pemilihan strateginya tidak hanya dapat meningkatkan kualitas dari barang/ jasa yang dihasilkan melainkan juga value for money atas belanja yang dilakukan.

Lebih jauh lagi, selain penerapan strategi pengadaan yang tepat, perlu juga dilakukan perubahan mindset untuk pengadaan. Pengadaan barang/jasa tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun mengingat semakin besarnya pembiayaan yang harus disediakan pemerintah untuk pembangunan dan di lain pihak, sumber daya penerimaan yang terbatas maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan optimalisasi anggaran negara.

Dengan adanya penerapan strategi dan perubahan mindset diharapkan tujuan pengadaan yaitu tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber, dan tepat harga dapat terpenuhi. (aldyaw)

warta eproc EDISI XII | 20 14

19

WARTA INFO Inovasi

SIMPeL, Mudah Monitoringnya, Beragam Manfaatnya

B

erawal dari keinginan untuk memudahkan monitoring pengadaan langsung di Kementerian Keuangan, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) membangun aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Langsung (SIMPeL). Aplikasi ini merupakan sistem yang dibangun untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik dan mengelola database hasil pengadaan langsung. Aplikasi yang dapat diakses di alamat URL www.simpel.lpse.kemenkeu. go.id ini, menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk penyusunan spending analysis, analisis standar biaya, laporan pelaksanaan pengadaan langsung, serta laporan manajerial lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pengguna aplikasi SIMPeL terdiri dari Admin Satuan Kerja (Satker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan penyedia barang/jasa dengan role masing-masing.

Seluruh pengguna harus memiliki e-mail yang valid untuk registrasi sekaligus aktivasi user tersebut.

Role Admin Satker 1. Memberi user ID dan password kepada Subadmin Satker serta para pengelola keuangan yang terlibat dalam pengadaan langsung. Subadmin Satker adalah subadmin Unit Eselon I di Kantor Pusat (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Sekretariat Badan).

Sedangkan pengelola keuangan adalah PPK, Pejabat Pengadaan, dan PPHP. 2. Memverifikasi penyedia.

Role PPK PPK memiliki kewenangan memonitor pengadaan langsung dengan bukti pembelian, kwitansi, dan Surat Perintah

20

warta eproc EDISI XII | 20 14

Kerja (SPK) sebagai bentuk perikatan dengan pihak ketiga. Untuk memantau proses pelaksanaan pengadaan langsung, PPK dapat melihat status pengadaan yang dilaksanakan melalui user PPK. Adapun status pengadaan meliputi: • Draft: paket pengadaan langsung yang belum dikirimkan PPK kepada Pejabat Pengadaan untuk selanjutnya diproses.

• Process: adalah paket pengadaan langsung yang sedang dalam proses pengerjaan/ sedang berjalan.

• Sent: paket pengadaan langsung yang sudah dikirimkan kepada Pejabat Pengadaan, namun belum diproses ke tahap pemilihan calon penyedia barang/jasa.

• Close: paket pengadaan langsung yang sudah terealisasi.

Dalam pembuatan paket pengadaan langsung, PPK melakukan perekaman data dan detil paket pekerjaan/rincian barang serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam perekaman tersebut, PPK mengisi Kode Kegiatan, Output, MAK/ Akun, dan Pagu Paket sesuai dengan sumber dana/DIPA. Selanjutnya, PPK merekam spesifikasi teknis dan HPS (include PPN). Untuk paket pengadaan langsung dengan SPK, bila pejabat pengadaan telah melakukan pemilihan penyedia, PPK membuat/mengisi SPK pada formulir yang ada dalam Aplikasi SIMPeL. Role Pejabat Pengadaan pada Aplikasi SIMPeL Role pejabat pengadaan meliputi: A. Pengadaan Langsung dengan SPK Pejabat Pengadaan memiliki kewenangan me-review HPS yang dikirim PPK, membuat jadwal/tahapan pengadaan langsung, mengirim undangan kepada calon penyedia berdasarkan

referensi yang ada, meng-input hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga, mengundang penyedia yang memenuhi syarat klarifikasi teknis dan negosiasi biaya, serta membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk dilaporkan/ dikirimkan kepada PPK. B. Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian atau Kwitansi Pejabat Pengadaan memiliki kewenangan untuk meng-input data referensi penyedia yang belum ada di database SIMPeL, meng-input data bukti pembelian atau kwitansi, merekam detil barang/pekerjaan, dan mengirimkan detil barang/pekerjaan kepada PPHP. Untuk input hasil negosiasi, pejabat pengadaan mengisi Form Hasil Negosiasi pada aplikasi SIMPeL Role PPHP PPHP memiliki kewenangan memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dan menginput hasilnya dalam Aplikasi SIMPeL. Role Penyedia Barang/Jasa Penyedia barang/jasa mempunyai kewenangan untuk: • Meng-input/meng-update data profil penyedia dan data kualifikasi penyedia; • Menghadiri undangan pengadaan langsung dari pejabat pengadaan; • Meng-input data dukung penawaran dan harga penawaran; • Menghadiri undangan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.

Untuk memahami secara lebih jelas aplikasi SIMPeL, Pusat LPSE mengadakan pelatihan secara rutin tiap hari Rabu untuk penyedia barang/jasa dan sesuai permintaan untuk pengelola pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar melalui Call Center (021) 2922 5922. (putu)

WARTA INFO

warta eproc EDISI XII | 20 14

21

WARTA INFO Sharing Session

Syubhat, E-Procurement Versus Manual Procurement

S

yubhat. Itulah kata yang kami pilih untuk menggambarkan ide yang akan penulis tuangkan dalam tulisan ini. Kata “syubhat” adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti keraguan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “syubhat” berarti keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang sesuatu.

Dalam ranah pembahasan agama Islam, kata ini biasa digunakan untuk menggambarkan tentang sesuatu yang dapat menimbulkan keraguan akan kehalalan atau keharaman sesuatu.

Apa kaitannya dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah? Marilah kita ikuti penjelasan berikut. Selamat membaca.

E-Procurement, Wajibkah?

Bagi sebagian besar kita yang bergelut di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , pastilah sudah tahu tentang model pengadaan secara elektronik.

Model ini biasa kita sebut dengan e-Procurement. Persisnya, menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Perpres 54 Tahun 2010) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengertian e-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sekarang pertanyaanya adalah wajibkah e-Procurement ini? Untuk menjawabnya, kita perlu merujuk ke sumber acuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Setelah mencoba membuka dan menelaah beberapa pasal yang terkait, ternyata kita tidak menemukan kata “wajib” untuk pelaksanaan e-Procurement

22

warta eproc EDISI XII | 20 14

ini. Artinya, Perpres tidak mengatur secara eksplisit (gamblang) kewajiban pelaksanaan pengadaan secara elektronik bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kalau begitu, kita boleh dong melaksanakan pengadaan secara manual (non e-Procurement)?

Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang ada pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), kita masih melihat menu pilihan “Cari Lelang Non E-Proc”. Silahkan membuka situs LPSE (misalnya www.lpse.depkeu.go.id/ eproc/) untuk membuktikannya. Berarti masih banyak panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang memilih untuk melelang paket pekerjaan dengan manual atau non e-Procurement. Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket– paket tersebut tidak hanya di bawah 200 juta, tetapi bahkan hingga milyaran rupiah. Berarti, boleh kan?

Tunggu dulu. Ternyata di perangkat aturan lainnya, kewajiban ini justru ada. Di mana itu? Presiden Republik Indonesia di tahun 2013 yang lalu telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Dalam butir 47 lampiran Inpres tersebut secara tegas disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-Procurement) wajib untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sebelumnya di tahun 2011, Presiden Republik Indonesia juga mengeluarkan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang salah satu isinya mewajibkan pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-Procurement) untuk 75%

dari paket pelelangan/pengadaan dari Kementerian/Lembaga dan 40% dari Pemerintah Daerah.

Kalau begitu, bagaimana dong? Memang ini membingungkan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dengan meminjam opini dari Khalid Mustafa dalam situsnya (www. khalidmustafa.info), kekuatan Perpres atau Inpres sepertinya “lemah” dan tidak ada konsekuensi hukum pidana atau perdata. Jika pun ada, sebuah paket pengadaan yang terbukti merugikan negara, maka undang-undang yang dipakai untuk menjeratnya adalah undang-undang lain yang relevan semisal undang-undang tindak pidana korupsi.

Sehingga, jika ada Pokja ULP yang memilih pengadaan non e-Procurement dan yakin bahwa seluruh tahapan prosedur pengadaan telah dilakukan secara baik dan benar, maka sah-sah saja.

Itu untuk sementara, saat ini, mungkin ke depan akan berubah lagi.

SPSE Untuk Transparansi, Benarkah?

Pertanyaan selanjutnya, mengapa harus menggunakan model non e-Procurement (manual) sementara ada sistem yang canggih yang telah dibangun seperti SPSE saat ini?

Bukankah tujuan dibangunnya SPSE ini adalah untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah? Bukankah SPSE ditujukan untuk transparansi pengadaan sehingga mampu meminimalisasi penyelewengan uang negara dan mempermudah pengawasannya? Jawabannya, ya, SPSE untuk itu semua.

Dari sinilah muncul syubhat dari sebagian kalangan yang mengatakan bahwa penerapan pengadaan secara elektronik

WARTA INFO Sharing Session pengadaan yang merupakan penyedia barang/jasa. Proses pelelangan dilakukan oleh para pihak yang secara hukum bersifat mandiri serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Hal ini untuk profesionalitas sesuai tugas dan fungsi masing–masing.

Peran pengawasan oleh masyarakat, wartawan, dan LSM tidak dilakukan pada seluruh proses pelelangan, tetapi hanya dibatasi pada item atau tahapan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Keterbukaan dan Informasi Publik (KIP).

Sumber Gambar: http://www.knowledge4innovation.eu/sites/default/files/procurement.jpg

saat ini masih banyak kelemahan dan lebih baik untuk kembali ke model manual seperti dulu. Alasan pokok mereka adalah tidak adanya transparansi.

Loh, kok?

Dalam salah satu berita yang ramai diberitakan berbagai media massa akhir tahun lalu tentang Pengadaan logistik Pemilu 2014 dengan nilai total bombastis sebesar Rp 3,24 triliun, beberapa pihak di antaranya Staf Ahli Pengadaan yang direkrut oleh Komisi Pemilihan Umum, mengklaim bahwa sistem e-Procurement pengadaan memiliki sejumlah kelemahan. Katanya, sistem ini tidak memungkinkan masyarakat, termasuk wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memantau proses lelang yang terjadi. Hal ini karena sistem hanya bisa diakses oleh panitia pengadaan dan peserta lelang saja.

Masyarakat umum hanya bisa melihat pengumuman lelang yang terbatas, sehingga penawaran yang masuk dalam sistem ini tidak bisa dipantau langsung

oleh publik. Dokumen penawaran dan kelengkapannya juga tidak bisa diakses langsung publik. Selain itu, pengadaan online masih bisa menimbulkan peluang penyalahgunaan, terutama oleh rekanan yang nakal, jika tidak diawasi dengan ketat. Demikianlah beberapa “syubhat” tentang penerapan SPSE dalam pengadaan barang dan jasa. Padahal, sejatinya, peluncuran sistem pelelangan elektronik ini sekali lagi untuk transparansi dan kemudahan pengawasan.

Perlu kita pahami, proses pelelangan adalah hanya salah satu rangkaian dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang melibatkan beberapa pihak dalam rantai prosesnya, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas untuk menyiapkan dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan (Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri/HPS, dan Rancangan Kontrak), Pokja ULP yang bertugas untuk memilih penyedia dan peserta

Bagaimana pemantauan dalam lelang manual (non e-procurement)?

Pengumuman untuk lelang manual dilakukan dengan papan pengumuman pada instansi pelaksana pengadaan atau pada media cetak dalam bentuk pengumuman di surat kabar.

Sudah cukup transparan kah? Ingat, keterbukaan atau transparansi lelang manual dibatasi oleh akses kepada papan pengumuman dan media cetak. Berarti, belum cukup transparan, kan?

Tahapan pelelangan pada lelang manual tertulis pada dokumen pengadaan.

Sekali lagi, ini hanya dapat diketahui dari calon penyedia yang mengambil dokumen ketika mendaftar dan apabila ada perubahan tahapan pelelangan maka Pokja ULP mengumumkannya hanya melalui papan pengumuman. Ini juga hanya dapat diakses oleh peserta pelelangan atau pengunjung yang bisa saja hanya “kebetulan” lewat melihat-lihat papan pengumuman. Jika tidak lewat, bagaimana bisa tahu?

Begitu pula, pengumuman pemenang pada lelang manual hanya dilaksanakan pada papan pengumuman yang memuat nama peserta yang menjadi pemenang dan 2 (dua) cadangan pemenang apabila ada. Peserta yang lain tidak dapat melihat siapa–siapa saja yang gugur pada tahapan pemilihan dan apa alasan penggugurannya.

warta eproc EDISI XII | 20 14

23

WARTA INFO Sharing Session

Bandingkan dengan sistem e-Procurement! Pengumuman pada lelang secara elektronik/e-Procurement selain (dapat) dilaksanakan melalui papan pengumuman instansi pelaksana pengadaan, juga dilaksanakan pada portal pengadaan melalui LPSE. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, pengumuman pelelangan yang dilakukan hari ini, pada saat yang sama sudah tersebar di dunia maya dan dapat diakses oleh siapapun (termasuk LSM/wartawan) tanpa perlu berlangganan surat kabar atau membelinya.

Apalagi, dengan adanya portal pengadaan nasional yang bisa diakses melalui http://inaproc.lkpp.go.id, maka pengumuman pelelangan seluruh Indonesia dapat diakses hanya dari satu portal ini tanpa harus mencari satu per satu melalui situs–situs LPSE di seluruh Indonesia. Dari portal ini, masyarakat dapat mencari pengumuman pelelangan yang dilaksanakan berdasarkan wilayah atau berdasarkan nama/judul paket pengadaannya. Tahapan atau jadwal pelelangan termasuk perubahannya pada e-Procurement bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa perlu mengikuti proses pelelangan, cukup bermodalkan akses internet saja.

Khusus untuk pengumuman pemenang lelang, sistem e-Procurement dapat menampilkan semua peserta yang mendaftar dan yang gugur pada tahapan evaluasi serta alasan penggugurannya.

Dari sini terlihat bahwa e-Procurement lebih transparan dalam mengumumkan hasil pemilihan penyedia karena dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan tempat dan waktu oleh masyarakat.

Hal ini dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melakukan pengontrolan pelaksanaan pengadaan oleh masyarakat secara terbuka.

Adapun “syubhat” bahwa sistem ini hanya bisa diakses panitia pengadaan dan peserta lelang, dapat kita katakan bahwa pelaksanaan pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan merupakan sebuah proses yang hanya

24

warta eproc EDISI XII | 20 14

dapat diikuti oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. Keterlibatan ini dibatasi juga berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing–masing agar tidak terjadi intervensi di luar batasan kewenangan. Ketentuan ini berlaku baik untuk manual maupun e-Procurement.

Pada lelang manual, yang dapat mengakses seluruh tahapan pengadaan hanyalah para pihak yang terlibat, seperti tahapan pelaksanaan penjelasan pekerjaan, tentu hanya dapat diikuti oleh peserta yang telah mendaftar. LSM dan wartawan tidak dapat mengikuti jalannya acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) karena bukan peserta pelelangan.

Begitu pula dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dan kualifikasi yang hanya dapat diikuti oleh Pokja ULP. Dengan e-Procurement, kewenangan ini diwujudkan dalam bentuk penggunaan level akses yang berbeda, misalnya user penyedia hanya dapat mengakses menu yang berhubungan dengan penyedia barang/jasa, Pokja ULP hanya dapat mengakses pemilihan penyedia, PPK hanya dapat mengakses menu yang merupakan tugas pokok PPK tanpa dapat mengintervensi evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP. Khusus auditor, juga diberikan login khusus untuk dapat memonitor jalannya pelaksanaan pemilihan penyedia.

“Syubhat” bahwa sistem e-Procurement itu rawan penyalahgunaan, maka kita katakan juga bahwa penyalahgunaan sebenarnya tidak bergantung kepada pemilihan metode pelelangan, melainkan kembali kepada manusia pelaksana pengadaan. Lelang elektronik maupun manual semuanya ada potensi penyelewengan, selama manusia terlibat di dalamnya. Namun, pelaksanaan lelang secara manual, lebih rentan disusupi dengan tindakan post-bidding, yaitu tindakan menambah, mengurangi atau mengubah dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Bentuk dokumen penawaran yang bersifat fisik dapat dengan mudah dihapus, dirobek, atau disisipkan oleh Pokja ULP jika ada “permainan” dengan

peserta pelelangan. Pelaksanaan secara elektronik justru mampu mencegah itu semua yaitu dengan disimpannya master file pada server yang dapat diakses oleh para pihak setelah pelelangan, termasuk auditor. Dari sistem ini, file yang diakses oleh Pokja ULP akan sama dengan yang dapat diakses oleh PPK atau auditor, sehingga apabila ada penyalahgunaan dengan cara post-bidding maka akan dapat ditemukan dengan cepat.

E-Procurement, Lebih Selamat Kita sepakat, tidak ada metode yang sempurna selama masih ada campur tangan manusia di dalamnya. Otomatisasi sistem pun tidak akan berpengaruh banyak selama pengontrolan masih berada di bawah manusia, karena sifat dasar manusia yang memang serba kekurangan. Sehingga yang perlu diperkuat saat ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kredibel dan profesional.

E-procurement hanyalah sebuah sistem dan tidak bisa menjamin proses pengadaan bersih dan bebas dari KKN, tetapi penulis yakin bahwa model e-Procurement masih menjadi model yang lebih aman, lebih selamat dari potensi dan kesempatan kejahatan. Semoga. (azwar)

WARTA INFO Sharing Session

Tidak Semua Kewenangan PA dapat Dilimpahkan Ke KPA

B

erbicara pengadaan barang/jasa, istilah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi hal yang lazim. Keduanya punya kewenangan yang hampir sama, karena pada dasarnya KPA punya kewenangan yang dilimpahkan dari PA. Namun, ada beberapa kewenangan PA yang tidak dapat dilimpahkan kepada KPA. Salah satunya adalah kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat (apabila KPA merangkap sebagai PPK atau Kepala ULP). Hal ini perlu menjadi perhatian karena terdapat kasus di lapangan bahwa KPA yang bertindak sebagai PPK merasa punya kewenangan menyelesaikan perselisihan antara dirinya sebagai PPK dengan ULP. Berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan dari PA kepada KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khusunya pada pasal 3 ayat (5) huruf a, hal tersebut tidak dibenarkan.

Berangkat dari persoalan diatas, tentunya para pelaku pengadaan barang/jasa perlu tahu lebih mendalam apa saja yang menjadi kewenangan PA dan KPA demi terciptanya pengadaan yang profesional dan akuntabel.

KEWENANGAN PA Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PA memiliki sebelas tugas dan kewenangan, yaitu: 1. menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP); 2. mengumumkan secara luas RUP minimal di website K/L/D/I;

3. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 4. menetapkan Pejabat Pengadaan; 5. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 6. menetapkan: a. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. mengawasi pelaksanaan anggaran; 8. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 10. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa; dan 11. menetapkan tim teknis dan/ atau menetapkan tim juri/tim ahli

untuk pelaksanaan pengadaan melalui Sayembara/Kontes (apabila diperlukan).

Selain sebelas kewenangan di atas, terdapat beberapa kewenangan PA yang disebutkan dalam pasal–pasal di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain: 1. memberikan sanksi pencantuman dalam daftar hitam pada paket kegiatan terkait sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (4) Perpres Nomor 70 Tahun 2012; 2. menyatakan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung gagal sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012; 3. menyetujui penggunaan metode Penunjukan Langsung, dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (6) Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

warta eproc EDISI XII | 20 14

25

WARTA INFO Sharing Session PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PA KEPADA KPA Kewenangan KPA disebutkan secara jelas dalam Pasal 10 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi: “KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.” Menurut Pasal 3 Perka LKPP No.1 Tahun 2014, PA dapat melimpahkan sebagian wewenang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA didasarkan atas pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi. Pelimpahan kewenangan PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi kepada KPA dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan PA dan pelimpahan kewenangan dari PA pada Pemerintah Daerah kepada KPA dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usulan PA. Namun ada beberapa kewenangan PA yang tidak dapat dilimpahkan ke KPA. Kewenangan PA yang Tidak Dapat Dilimpahkan kepada KPA Dalam Pasal 3 Perka LKPP No.1 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa tidak semua kewenangan PA dapat dilimpahkan kepada KPA. Kewenangan PA yang tidak dapat dilimpahkan kepada KPA, yaitu: 1. mengawasi pelaksanaan anggaran; 2. menetapkan: a. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

26

warta eproc EDISI XII | 20 14

Kewenangan PA yang Tidak Dapat Dilimpahkan kepada KPA Apabila KPA Merangkap Sebagai PPK atau Kepala ULP. Kewenangan PA yang tidak dapat dilimpahkan kepada KPA apabila KPA merangkap sebagai PPK atau Kepala ULP sesuai Pasal 3 ayat (5) Perka LKPP No.1 Tahun 2014, yaitu: 1. menyelesaikan perselisihan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan atau Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010; 2. memberikan sanksi pencantuman dalam daftar hitam pada paket kegiatan terkait sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 yang berbunyi: “Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.”

3. menyatakan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung gagal sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 ayat (3) Perpres 70 Tahun 2012 yang berbunyi: “PA/KPA menyatakan Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila: a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Kelompok Kerja ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum

dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; e. dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini; f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.”

4. menyetujui penggunaan metode Penunjukan Langsung, dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (6) Perpres 70 Tahun 2012 yang berbunyi: “Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan: a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda; b. menyangkut kepentingan/ keselamatan masyarakat; dan c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.”

Dengan mengetahui wewenang PA dan KPA secara jelas, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terkait kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. (aida)

WARTA INFO Sharing Session

Perka LKPP 18/2014: Meminimalisasi Sengketa Hukum dalam Penetapan Daftar Hitam

S

ejak tanggal 1 September 2014 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberlakukan Peraturan Kepala LKPP No.18 tahun 2014 (Perka LKPP 18/2014) tentang Daftar Hitam, menggantikan Perka LKPP No.7 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Salah satu perubahan mendasar perka ini adalah adanya kewajiban Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam penetapan sanksi daftar hitam. Lalu bagaimana jika APIP menolak memberi rekomendasi?

“Apabila PA/KPA yakin penyedia tersebut layak dimasukkan dalam daftar hitam, lanjutkan saja prosesnya sesuai Perka LKPP 18/2014. PA/KPA tidak perlu menunggu rekomendasi dari APIP,” jawab Emin Adhy Muhaemin, Direktur Advokasi dan Penyelesaian Masalah Wilayah II LKPP, saat ditanya salah satu peserta Rapat Kerja Nasional LKPP, Selasa, 18 November 2014.

“Dengan catatan, APIP harus membuat pernyataan secara tertulis menolak memberikan rekomendari atas penetapan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam” pungkas Emin.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perka ini adalah proses penetapan daftar hitam yang semula hanya empat tahap yaitu pengusulan, penetapan, pengiriman, dan pengumuman, menjadi delapan tahapan yaitu: 1. Pengusulan PPK/Pokja ULP/Pejabat pengadaan: • menemukan indikasi kecurangan • melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen

• klarifikasi ke penyedia • membuat berita acara • mengusulkan penetapan daftar hitam kepada PA/KPA 2. Pemberitahuan • PPK/Pokja ULP/Pejabat pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan daftar hitam kepada penyedia barang/jasa 3. Keberatan • Penyedia mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/ KPA maksimal lima hari sejak surat usulan diterima (dengan catatan APIP belum melakukan pemeriksaan dan klarifikasi) 4. Permintaan Rekomendasi • PA/KPA menyampaikan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam atau keberatan dari penyedia kepada APIP maksimal lima hari sejak surat diterima 5. Pemeriksaan Usulan • APIP memeriksa dan melakukan klarifikasi kepada PPK/Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan, penyedia, dan pihak lain maksimal 10 hari sejak surat usulan penetapan/keberatan diterima • APIP memberi rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi 6. Penetapan • Berdasarkan rekomendasi APIP, PA/ KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan usulan pencantuman sanksi dalam daftar hitam maksimal 5 hari sejak surat rekomendasi diterima • PA/KPA menyampaikan surat keputusan kepada penyedia dan PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan 7. Pencantuman/Pemasukan dalam daftar hitam • PA/KPA menyampaikan surat pencantuman/pemasukan daftar hitam kepada LKPP dengan

melampirkan surat keputusan dan dokumen pendukung 8. Pencantuman/Pemasukan dalam daftar Hitam Nasional • LKPP meneliti kelengkapan berkas surat keputusan • LKPP mencantumkan/memasukkan penyedia dalam daftar hitam nasional Penambahan proses penetapan daftar hitam tersebut memang menambah rentang waktu penetapan daftar hitam, namun di sisi lain lebih memperjelas tugas dan fungsi masing-masing pihak sehingga dapat meminimalisasi adanya sengketa hukum. PA/KPA hendaknya selalu berhati-hati dalam menetapkan daftar hitam sebab pembatalan atas penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam , sesuai dengan Perka LKPP No.18 Pasal 19, didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. (syarif)

warta eproc EDISI XII | 20 14

27

WARTA INFO Kerjasama

Akhir Tahun 2014, jumlah Instansi kerja sama Pusat LPSE Mencapai 157 K/L/I Akhir tahun 2014, sebanyak 157 Kementerian/Lembaga/Instansi telah bergabung dengan LPSE Kementerian Keuangan untuk penerapan e-Procurement dengan membentuk admin agency dan telah mendapatkan Pelatihan dan Asistansi.

Wilayah Jakarta (Pusat) 1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2. Komisi Yudisial (KY) 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI 5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 6. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 7. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 8. Sekretariat Negara 9. Biro Umum BPKP 10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 12. Lembaga Administrasi Negara RI (LAN) 13. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) 14. Kementerian BUMN 15. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI 16. Pengadilan Agama Jakarta Pusat 17. Pengadilan Agama Jakarta Utara 18. Kejaksaan Agung RI 19. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 20. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wilayah Aceh 1.

2.

3.

4.

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Aceh IAIN Ar-Raniry Aceh Kantor Badan SAR Aceh Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Wilayah Kepulauan Riau 1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

Penandatanganan Nota Kesepahaman Foto : Wildan Farani

4. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma 6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma 7. Sekretariat Daerah Kab. Seluma 8. Sekretariat DPRD Kab. Seluma 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma 10. Pengadilan Agama Curup 11. Kementerian Agama Kab.Seluma Bengkulu 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Seluma Bengkulu 13. Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Seluma 14. Pengadilan Agama Lebong

Wilayah Jambi 1. Kejaksaan Tinggi Jambi 2. Kejaksaan Negeri Muara Bungo

Wilayah Bengkulu 1. BPS Provinsi Bengkulu 2. Dinas Kesehatan Kab. Seluma 3. RSUD Tais Kab. Seluma

28

warta eproc EDISI XII | 20 14

Sumatera Barat 1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat

3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Wilayah Lampung

1. Stasiun KIPM Kelas I Lampung 2. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 3. Badan Pengawas Pemilu Propinsi Sumatera Barat

Wilayah Sumatera Selatan 1.

2.

3.

4.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan BPK Provinsi Sumatera Selatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Kantor Badan Kepegawaian Negara Sumatera Selatan

Wilayah Jawa Barat 1. Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna” Kementerian Sosial R.I 2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 3. Pengadilan Tinggi Bandung 4. Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat 5. Pengadilan Militer II-09 Bandung 6. Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) “ABIYOSO” Kementerian Sosial R.I 7. Balai Bahasa Bandung Kementerian Pendidikan Nasional R.I

WARTA INFO Kerjasama

8. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 9. Pengadilan Negeri Karawang 10. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

8.

9.

10.

11.

Wilayah Serang 1. Pengadilan Tinggi Agama Serang 2. Kejaksaan Tinggi Serang

12.

13.

Wilayah Yogyakarta 1. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta 2. Balai Taman Nasional Gunung Merapi 3. Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta 4. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kantor Perwakilan BPKP Yogyakarta

14.

Wilayah Jawa Timur

20.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur.

Pengadilan Militer III Madiun Polda Jatim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Timur Perwakilan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Universitas Wijaya Putra Surabaya BPN Kota Surabaya Universitas Katolik Darma Cendika

Wilayah Bali 1. BMKG Wilayah Bali 2. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem 3. Pengadilan Agama Gianyar 4. Pengadilan Agama Badung 5. RRI Singaraja 6. RRI Denpasar 7. Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

Bengkayang Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak Bappeda Kabupaten Bengkayang Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (04) Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (06/P2HP) Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (03) Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjung Pura Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Kelas I Entikong Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat Kejaksaan Negeri Pontianak Kejaksaan Negeri Putussibau

Wilayah Kalimantan Timur 1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan 3. Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan 4. Balai Karantina Kelas I Balikpapan 5. Pengadilan Agama Balikpapan 6. Pengadilan Agama Nunukan 7. Pengadilan Agama Tanjung Redeb 8. Kejaksaan Negeri Nunukan 9. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 10. Pengadilan Agama Tanah Grogot

Wilayah Kalimantan Tengah 1. Kejaksaan Tinggi Prop.Kalteng 2. Perwakilan BPKP Prop.Kalteng 3. Perwakilan BPK RI Kalteng

Wilayah Kalimantan Barat

Wilayah Sulawesi Tenggara

1. Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Barat 2. Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang 3. Stasiun Meteorologi Supadio 4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak 5. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat 6. Badan Pengelolaan Perbatasan Bengkayang 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara 2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wilayah Sulawesi Selatan 1.

2.

3.

4.

5.

Dinas Kesehatan Jeneponto SMAK Makassar RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar Dinas Pertanian Kab. Jeneponto Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto

6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab Jeneponto 7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto 8. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto 9. Akademi Pariwisata Makassar 10. Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar 11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Takalar 12. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kab. Takalar 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Bulukumba 14. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Daerah Kab. Takalar 15. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan

Wilayah Maluku 1. Universitas Pattimura 2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara 3. LPP RRI Tual 4. Politeknik Perikanan Negeri Tual 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tual 6. LPP RRI Ambon 7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku 8. Pengadilan Negeri Tual 9. Kejaksaan Tinggi Maluku 10. Kejaksaan Negeri Tual 11. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser 12. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai

Wilayah Maluku Utara 1. Stasiun Karantina Ikan,Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate

Wilayah Papua Barat 1. RRI Sorong 2. Kejaksaan Negeri Manokwari 3. Kejaksaan Negeri Sorong

Wilayah Papua 1. Badan Kepegawaian Negara Wilayah Papua 2. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Propinsi Papua 3. Pengadilan Negeri Jayapura 4. Pengadilan Agama Sentani

warta eproc EDISI XII | 20 14

29

WARTA WISATA

30

warta eproc EDISI XII | 20 14

WARTA KEGIATAN

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) Selenggarakan Rapat Koordinasi ULP Daerah Tahun 2014

B

ertempat di Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2014, Pusat LPSE menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah. Acara yang bertema “Bersama ULP Daerah kita wujudkan pengadaan yang profesional dan akuntabel� ini dibuka oleh Kepala Pusat LPSE dan dihadiri oleh 59 peserta dari 23 kelompok kerja (Pokja) ULP daerah.

Tujuan rakor ini adalah untuk menjalin

hubungan kerja sama dan komunikasi yang baik di antara personil Pokja ULP Daerah. Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Pusat LPSE mengharapkan agar perangkat ULP Daerah Kementerian Keuangan baik di pusat maupun di daerah dapat selalu berkoordinasi dengan baik dan bekerja sama dengan efektif untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan tugas pemilihan penyedia yang dihasilkan.

Rakor ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal kementerian Keuangan. Dalam

sambutannya Sekretaris Jenderal berpesan agar Pokja ULPD dapat menjadi katalisator perubahan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pokja bukan hanya berfungsi sebagai eksekutor tapi juga mampu menjadi transfomator perubahan yang diharapkan baik dari sisi perilaku maupun dari unsur budaya yang diharapkan guna diterapkan pada pengadaan barang/jasa pemerintah pada masing-masing wilayah kerjanya.

(Zaky)

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAPAN di daerah

D

alam rangka mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (SIMAPAN) di Kementerian Keuangan, sejak tanggal 11 November sampai dengan 12 Desember 2014, Pusat LPSE melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis SIMAPAN dibeberapa propinsi di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat semakin meningkatnya kebutuhan informasi pengadaan oleh stakeholder dan adanya amanat dalam menyempurnakan sistem pengadaan agar dapat memberikan informasi pengadaan yang lebih terpadu.

Sistem SIMAPAN merupakan sistem aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Pusat LPSE bekerja sama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek). SIMAPAN ini merupakan pengembangan dari aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) versi 2 yang diintegrasikan dengan sistem aplikasi Vendor Management System (VMS). SIMAPAN memuat 3 modul

Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek aplikasi SIMAPAN

yaitu modul RUP, Manajemen Vendor, dan Manajemen Kontrak. Diharapkan dengan kegiatan ini, setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan di daerah sudah dapat mengumumkan RUP masing-masing melalui aplikasi SIMAPAN untuk Tahun Anggaran 2015.

Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Maluku Utara, disamping dilaksanakan kegiatan sosialiasasi juga dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi e-procurement. Diharapkan dengan kegiatan monitoring ini, layanan LPSE daerah semakin meningkat. (Zaky)

Selain itu, pada beberapa propinsi yaitu Gorontalo, Sulawesi Tenggara, warta eproc EDISI XII | 20 14

31

WARTA KEGIATAN

LPSE Sepakati SLA Bersama LKPP

Pusat LPSE Luncurkan Aplikasi Simpel

D

alam rangka memperkenalkan aplikasi barunya, tanggal 5 November 2014, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melakukan Peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL).

Acara yang dilaksanakan di Aula Mezanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Jakarta ini dihadiri perwakilan unit Eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta. Acara ini dibuka dan diresmikan oleh Sekretaris Jenderal yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Purwiyanto. Dalam sambutannya Sekretaris Jenderal menyampaikan apresiasinya terhadap upaya LPSE untuk mewujudkan good governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penandatanganan SLA antara Pusat LPSE Kemenkeu dengan LKPP Foto : Wildan Farani

B

ertempat di Gedung Smesco Lantai 7, Jakarta Pusat tanggal 23 April 2014, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan penandatanganan Service Level Agreement (SLA). SLA ini bertujuan untuk memastikan pemahaman ruang lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab terkait layanan dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang e-procurement telah sesuai dengan kebutuhan pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Dalam penandatanganan SLA tersebut, Pusat LPSE diwakili oleh Kepala Pusat LPSE Moh. Hatta, sementara LKPP diwakili oleh Deputi Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Robin Asad Suryo.

SLA atau Kesepakatan Tingkat Layanan tersebut mengatur batasan kewenangan dan kewajiban LPSE Kementerian Keuangan dan LKPP dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan teknologi serta informasi pada sistem pengadaan secara elektronik, pemberian dukungan teknis, penanganan permasalahan dan peningkatan kapasitas, dan pemberian pelayanan dukungan teknis, penanganan permasalahan kepada pengguna SPSE. Dalam sambutannya, Deputi Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP berharap, SLA yang telah disepakati ini dapat menjadi acuan perbaikan layanan yang telah ada saat ini bagi seluruh pengguna SPSE. Senada dengan hal ini, Kepala Pusat LPSE mengatakan "Kerja sama dengan LKPP yang selama ini dibangun sudah sangat baik, kami berharap kerja sama ini dapat dikembangkan lagi, mengingat Pusat LPSE sedang membangun berbagai macam aplikasi penunjang fungsi pengadaan,� terangnya (Zaky)

32

warta eproc EDISI XII | 20 14

“Aplikasi ini merupakan hal yang baru dan penting di lingkungan Kemenkeu. Dengan SDM kita yang terbatas dan dengan tugas serta tantangan yang berkembang secara cepat, maka sinergi dan dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan aplikasi ini sangatlah diperlukan,� ujarnya.

Dengan implementasi sistem ini, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kualitas pelaporan, serta pengawasan pengadaan langsung melalui pendayagunaan TIK. SIMPeL sendiri merupakan sistem yang dibangun untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik dan mengelola database hasil pengadaan langsung, dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk penyusunan analisa standar biaya serta laporan manajerial lainnya. Aplikasi Simpel dapat diakses melalui laman www. simpel.lpse.kemenkeu.go.id (Zaky)

Pemukulan gong tanda peresmian Aplikasi SIMPeL oleh Bpk. Purwiyanto Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara yang didampingi oleh Moh. Hatta Kepala Pusat LPSE Foto : Kukuh Perdana

WARTA KEGIATAN

Sekali Lelang, 3 Pengadaan Ida Ernawati, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jatim II. PPK Kanwil DJP Jatim II, menyampaikan ucapan terima kasih kepada ULP Daerah Jawa Timur yang telah menginisiasi pengadaan bersama ini. “Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan – rekan Pokja ULP Daerah Jawa Timur yang telah membantu dalam pengadaan SPT Tahunan ini. Ini merupakan kali pertama kami melakukan pengadaan bersama.”

Foto bersama antara ULPD Prov Jatim dengan para PPK Foto : Wildan Farani

S

ekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Sekali lelang, tiga pengadaan terpenuhi. Pokja ULP Daerah Jawa Timur melakukan pengadaan bersama SPT Tahunan 2014 dan Formulir LPAD untuk Kanwil DJP Jawa Timur I, II dan III. Paket pengadaan yang biasanya dilakukan tiga kali dilakukan satu kali. Secara teori, hal ini memang sering dibahas, namun sangat jarang kita temui prakteknya. Paket pengadaan yang sering disebut pengadaan bersama ini dapat menjadi tambahan referensi bagi Pokja ULP yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pengadaan bersama.

I menyatakan bahwa keberhasialan pengadaan bersama ini tidak terlepas dari kondisi ekonomis di Surabaya yang relatif seragam. “Ini merupakan kali pertama Kanwil DJP Jatim I memakai jasa Pokja ULP. Terima Kasih telah sangat meringankan tugas dari Kanwil kami.

Mengenai lelang ini, kondisi ekonomis di Surabaya seragam jadi perbedaan harga tidak terlalu jauh. Jadi perlu dikaji untuk daerah yang secara geografis dan ekonomis beragam” ungkapnya.

Namun demikian Bagus Pamungkas, Fungsional Penelaah Keberatan. PPK Kanwil DJP Jatim III, menyatakan bahwa apakah pengadaan bersama ini hasilnya lebih hemat, perlu dikaji lebih lanjut.

“Hasil dari pengadaan bersama apakah lebih hemat daripada pelaksanaan lelang secara terpisah, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, tidak dapat disimpulkan dari satu contoh lelang. Saya berharap Produk dapat cepat sampai, tidak cacat, tepat kualitas, tepat kuantitas dan tepat waktu” pungkasnya. (Edy)

Pengadaan bersama melalui ULPD Jawa Timur ini dapat terlaksana tidak lepas dari peran para PPK yang telah memberikan persetujuan untuk menyatukan lelang.

Sehingga penandatanganan kontrak hasil pengadaan bersama dapat dilakukan pada Hari Selasa, Tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Kanwil DJP Jawa Timur II. Deni Hendana, Kepala Bidang KEP Kanwil DJP Jatim I. PPK Kanwil DJP Jatim

Penandatanganan Kontrak antara PPK dan Penyedia Foto : Wildan Farani

warta eproc EDISI XII | 20 14

33

FAQ

Helpdesk Menjawab Penyebab Lelang Ulang Dalam lelang secara elektronik, apa saja yang dapat membuat lelang gagal?

(Penyedia, Jakarta) Jawab: Penyebab pelelangan secara elektronik gagal antara lain: 1. Penyedia yang mendaftar kurang dari 3 untuk lelang, atau kurang dari 5 untuk seleksi umum; 2. Penyedia yang lulus kualifikasi kurang dari 3 untuk lelang prakualifikasi, atau kurang dari 5 untuk seleksi umum; 3. Penyedia yang masuk dalam daftar pendek kurang dari 3 untuk seleksi sederhana, atau kurang dari 5 untuk seleksi umum; 4. Jumlah peserta yang mengirimkan dokumen penawaran kurang dari 3; 5. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 6. Seluruh peserta yang diundang pembuktian kualifikasi sengaja tidak hadir; 7. Calon pemenang, pemenang cadangan 1, dan pemenang cadangan 2 mengundurkan diri; 8. Ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat dalam evaluasi penawaran; 9. Sanggahan peserta yang memasukkan penawaran dinyatakan benar; 10. Dugaan adanya KKN dan pelanggaran peraturan presiden dalam pelaksanaan lelang, dinyatakan benar; 11. Silahkan merujuk Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Perpres 70/2012) pasal 83 Tindak Lanjut Lelang Gagal Paket pengadaan kami di LPSE Kementerian Keuangan gagal karena peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3, apa yang seharusnya kami lakukan? (ULP, Kemenkeu) Jawab : Setelah pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, ULP (Unit Layanan Pengadaan)

34

warta eproc EDISI XII | 20 14

segera melakukan analisis/evaluasi penyebab lelang gagal, kemudian mengambil tindak lanjut yang tepat.

Tindak lanjut lelang gagal antara lain: 1. Melakukan evaluasi ulang, jika ternyata ada kesalahan saat melakukan evaluasi sebelumnya; 2. Mengulang lelang. Jika diperlukan memperbaiki dokumen pengadaan, baik ruang lingkup pekerjaan, nilai total Harga Perkiraan Sendiri, maupun spesifikasi teknis, dengan berkoordinasi dan persetujuan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); 3. Mengundang peserta lelang untuk memasukkan dokumen penawaran ulang; 4. Menghentikan proses pelelangan;

ketentuan: • hasil pekerjaan tidak dapat ditunda • menyangkut kepentingan/ keselamatan masyarakat • tidak cukup waktu untuk melakukan proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan Penyedia yang diterbitkan SPPBJ mengundurkan diri

Silahkan merujuk Perpres 70/2012 pasal 84 dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012

Dalam pelelangan, ULP telah menetapkan pemenang dan melaporkan hasilnya kepada PPK. Kemudian PPK segera menerbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) dan dikirimkan ke alamat penyedia yang ditunjuk, tetapi jika penyedia yang ditunjuk datang dan menyerahkan surat pengunduran diri, apa yang harus dilakukan, apakah lelang harus diulang atau bagaimana? (PPK, DJP)

Hanya satu peserta pelelangan ulang

Jawab:

Kami telah melakukan lelang ulang dalam LPSE, namun hanya ada satu peserta yang mendaftar dan mengirimkan penawaran, apakah proses lelang kami lanjutkan dengan manual penunjukan langsung atau bagaimana? (ULP, Kemenkeu)

Sesuai dengan pasal 85 Perpres 70/2012 dan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012, dijelaskan bahwa:

Jawab: Sesuai dengan ayat (5) pasal 84 Perpres 70/2012, jika dalam pelelangan/ seleksi ulang hanya ada 1 peserta yang memasukkan penawaran, tetap dilakukan seperti proses penunjukan langsung, maksudnya: • Tetap dilakukan evaluasi penawaran peserta dan pembuktian kualifikasi, jika lulus baru ditetapkan sebagai pemenang, jika tidak lulus lelang tersebut gagal; • Dilakukan negosiasi teknis & harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan • Proses lelang tetap dilakukan melalui aplikasi SPSE (Input hasil evaluasi penawaran, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, serta upload BA hasil lelang) Jika lelang ulang tersebut gagal, berdasarkan pasal 84 ayat (6), Pokja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, & akuntabilitas dengan

1. Jika alasan pengunduran diri dapat diterima secara obyektif, jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas negara; 2. Jika alasan pengunduran diri tidak dapat diterima, jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas negara, serta penyedia tersebut dikenakan sanksi dimasukkan daftar hitam; 3. Dapat dilakukan penunjukan pemenang kepada pemenang cadangan sesuai urutan peringkat, selama surat penawaran dan jaminan penawaran pemenang cadangan masih berlaku; 4. Apabila semua pemenang cadangan yang ditunjuk mengundurkan diri, pelelangan dinyatakan gagal oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapat laporan dari PPK. (Tri Widodo)

WARTA SEHAT

Akhir Tahun Menjelang, Saatnya Liburan!

B

agi sebagian orang, liburan sudah jadi ritual akhir tahun.

Kendati liburan adalah perkara senang-senang, bukan berarti tidak perlu perencanaan dan persiapan yang matang karena tak mustahil berubah jadi mimpi buruk yang menguras tabungan. Berikut kami suguhkan tips agar liburan sukses membuahkan kebahagiaan.

1. Tentukan Destinasi Vakansi Tentu hal yang paling penting dari semua ini adalah tujuan.

Tentukan tempat seperti apa yang anda harapkan dapat memberikan kesegaran. Referensi bisa bermunculan dari usulan orang-orang yang anda sertakan dalam liburan. Bisa juga dari berbagai media yang begitu terbuka. Tempat tujuan tentu mesti disesuaikan dengan orang-orang yang anda ajak serta dalam vakansi ini. Mendaki Jayawijaya, tentu tak akan menjadi pilihan ketika anda merencanakan liburan dengan anak-anak, bukan?

2. Tentukan Transportasi dan Akomodasi Setelah tempat tujuan ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan dengan cara apa anda mencapai tempat tujuan. Tersedia banyak moda transportasi yang dapat dipilih menyesuaikan tujuan anda. Kalau tujuan liburan anda merupakan tujuan utama wisatawan pada umumnya, pesan tiket sejak dini. Langkah ini mengantisipasi gagal liburan karena tak kebagian tiket. Selain persiapan transportasi, yang tak kalah penting berikutnya adalah akomodasi. Pesanlah tempat menginap yang sesuai dengan keinginan sejak dini.

3. Persiapkan Dana Hal yang krusial berikutnya adalah dana. Persiapkan dana yang anda perlukan untuk rencana liburan yang anda kehendaki.

Besar-kecilnya dana sangat tergantung pada persiapan di poin sebelumnya: destinasi, transportasi, akomodasi.

4. Persiapkan Fisik Persiapan terakhir ini adalah persiapan paling fundamental.

Persiapan di poin sebelumnya bisa sia-sia karena masalah kesehatan. Persiapkan kondisi fisik semaksimal mungkin.

Konsumsilah nutrisi yang cukup menjelang hari keberangkatan.

Bila perlu, konsumsi suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Selamatkan Diri dari Kebosanan dan Tekanan Pekerjaan!

P

adatnya pekerjaan tak jarang menghadirkan kebosanan, dan kebosanan tidak akan membuat pekerjaan kita menjadi cepat selesai atau selesai dengan empurna. Justru kebosanan yang terakumulasi akan memicu stress dan akan berimbas buruk pada pekerjaan kita. Berikut tips menghindari kebosanan ala Warta E-Proc: 1. Bergaul Cara paling awal adalah mengubah diri sendiri, yakni dengan bersikap terbuka dan berkomunikasi dengan rekan kerja lain.

Makin banyak berkomunikasi dengan rekan kerja lain, makin banyak pula beban di kepala yang turut larut. Seringkali tekanan muncul semata-mata karena kita enggan membuka diri.

2. Dekorasi Meja Kerja Tentunya selama kurang lebih delapan jam, sebagian besar waktu kerja kita habiskan di dalam kubikel. Untuk meminimalisasi suasana suntuk, cobalah menghias kubikel sesuai selera. Kita bisa tambahkan aksesori yang kita suka.

Boneka, foto keluarga, atau lukisan kecil bisa jadi alternatif penyejuk mata.

3. Dengarkan Musik Salah satu jurus yang dipercaya oleh sebagian besar orang untuk meminimalisasi stress adalah dengan mendengarkan musik. Pilihlah musik favorit anda, lalu luangkan 5-10 menit untuk menetralisasi tekanan di kepala.

4. Relaksasi Relaksasi merupakan hal sederhana dengan dampak yang cukup signifikan untuk mengurangi kebosanan dan tekanan.

Caranya pun bermacam-macam, sesuai selera masingmasing. Beberapa memilih napping (tidur sebentar), sebagian lagi memilih berjalan-jalan keliling ruangan ataupun meditasi.

Selain cara di atas, pola hidup sehat juga mempengaruhi tingkat kebosanan di kantor. Tidur cukup, banyak minum air putih, dan olahraga teratur adalah beberapa cara untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap tekanan pekerjaan. Selamat mencoba! (wrnd)

Itulah beberapa yang perlu dipersiapkan. Jangan lupa ambil cuti. Selamat mempersiapkan liburan dan semoga liburan anda menyenangkan! (wrnd) warta eproc EDISI XII | 20 14

35

WARTA TIPS

Komputer Lelet??

Big No!!!

P

ernah bermasalah dengan komputer lelet ketika bekerja atau mengerjakan tugas kuliah?

Tentunya sangat mengganggu. Selain menyita waktu, konsentrasi dan mood pun akan hancur. Sebagai pengguna komputer, kita harus pandai memelihara komputer agar komputer tetap bekerja dengan prima. Berikut tips mengatasi komputer lelet, mengalami gangguan, hang atau error: 1. Ketahui spesifikasi komputer Cari tahu spesifikasi komputer kita, khususnya ketika akan meng-install software atau aplikasi. Lakukan upgrade komputer secara berkala, terutama untuk ukuran RAM (Random Access Memory) yang masih di bawah 1 GB. 2. Bersihkan fisik komputer secara teratur Buka casing CPU lalu bersihkan debu/kotoran yang menempel pada mainboard, fan dan komponen hardware lainnya dengan menggunakan sikat halus dan vacum cleaner.

3. Install program yang diperlukan Apabila spesifikasi komputer yang dipunyai pas-pasan, gunakan aplikasi/ software alternatif yang berukuran kecil, seperti Open Office (membuka dan mengedit dokumen), Foxit Reader (membaca dokumen PDF), Opera Mini (browsing lebih cepat dan aman), 7 Zip (membuat dan membuka file kompresi), VLC Media Player (menjalankan file multimedia).

Sortir program yang diperlukan atau tidak. Uninstall program yang tidak diperlukan dengan cara klik Add/Remove Program di Control Panel.

4. Bersihkan komputer dari virus, spyware, dan malware Gunakan virus scanner, misalnya Norman Malware Cleaner. Install antivirus dan pastikan selalu update serta berhatihatilah saat menggunakan Flashdisk/ Memory Card.

36

warta eproc EDISI XII | 20 14

5. Atasi trouble pada harddisk a. Upgrade kapasitas harddisk dengan menambah atau mengganti harddisk. b. Jalankan Disk Defragmenter secara berkala dengan cara klik start – run – ketik: dfrg.msc. c. Hindarkan harddisk dari debu/kotoran, goncangan dan panas berlebih d. Perbaiki kerusakan harddisk dengan Tool Checkdisk untuk memastikan struktur file dan directory pada hardisk bebas dari error, dengan cara: • Open Windows Explorer, Klik kanan pada harddisk yang akan di scan, klik Properties, klik tab Tools, pilih Error Checking, klik Check Now. • Checklist Automatically fix file system errors dan Scan for and attempt recovery of bad sector.

Kemudian klik Start.

6. Disable windows services yang tidak digunakan

Turn off system restore dapat meningkatkan kecepatan windows dan mengoptimalkan kinerja antivirus ketika scanning. Cara mematikan system restore adalah: a. Windows xp Buka windows explorer – Klik kanan My Computer – Klik Properties – Klik tab System Restore – Checklist Turn off system restore – Klik ok. b. Windows 7 Buka windows explorer – Klik kanan Computer – Klik Properties – Klik System Protection pada menu sebelah kiri – Pada opsi Protection Setting, pilih drive yang akan dinonaktifkan kemudian klik Configure – Pada jendela yang muncul klik Turn Off System Protection dan klik OK – ulangi pada drive yang lain.

9. Bersihkan desktop

Beberapa service yang perlu dimatikan jika tidak dibutuhkan antara lain: FTP, Indexing Service, Remote Registry, Remote Access, Remote Desktop, Telnet, dan Automatic Update.

Bersihkan desktop dari shortcut dan file yang jarang/tidak terpakai. Buatlah folder baru untuk menyimpan file di desktop.

Gunakan wallpaper desktop yang tidak memakan banyak resource memory.

• Klik start – run – ketik: services.msc – klik ok.

• Double klik pada service yang tidak digunakan, pada pilihan start up type pilih disable lalu klik ok.

10. Pindahkan file besar ke harddisk eksternal

7. Nonaktifkan program yang berjalan otomatis saat windows startup.

Meminimalisasi program yang otomatis berjalan saat start up dapat mempercepat loading komputer saat dihidupkan.

Caranya dengan: • Klik start – klik run – Ketik msconfig – Tekan ENTER. • Pilih Tab Startup – Uncheck program yang akan dinonaktifkan – Klik ok. Jika semua program ingin dinonaktifkan klik Disable all.

8. Matikan system restore

Simpanlah file yang berukuran besar pada harddisk eksternal. Selain menghindari terjadinya komputer lelet, hal ini merupakan cara membuat cadangan file/ backup. Kemudian hapuslah file yang sudah tidak diperlukan lagi.

11. Bersihkan temporary file yang sudah membengkak Lokasi file tersebut ada di “C:\Documents and Settings\nama_user\Local Settings\ Temp” dan “C:\WINDOWS\Temp”. Cara membersihkannya adalah dengan menghapus file yang di kedua lokasi tersebut atau dengan menjalankan program Disk CleanUp Wizard dengan klik start – run – ketik: cleanmgr.

Semoga bermanfaat. (aida)

WARTA KULINER

Soto Pak Yus, Juaranya Soto Betawi

S

oto Betawi, siapa tak mengenal soto khas Jakarta ini? Mendengar namanya, langsung terbayang sebuah mangkok dengan kuah kental santan dengan potongan daging sapi, jeroan, kentang, potongan tomat segar, dan taburan bawang goreng.

Kali ini kami akan membawa Anda ke Soto Jakarta Pak Yus, tepatnya di bawah jalan rel layang Jl. Cut Nyak Dien Menteng,. Soto betawi ini tidak buka cabang, jadi jika Anda ingin mencicipi lezatnya soto Pak Yus, Anda harus datang langsung ke tempat ini.

Soto Betawi yang disajikan bersama nasi putih dan sepiring kecil sambal serta irisan jeruk nipis ini, sangatlah mengundang nafsu makan. Aroma kuah soto yang kental kecoklatan campuran

Semangkuk Soto Betawi Pak Yus Foto : Meysza Monzana

santan dan susu sapi, ditambah warna merah tomat segar, membuat soto ini semakin menggiurkan.

Pengunjung datang hilir mudik bergantian memadati tempat makan ini.

Sampai harus mengantri meja makan menunggu pengunjung lainnya selesai makan. “Apalagi kalau jam makan siang..� ujar salah satu pegawai.

“Soto Pak Yus ini emang juara, kuahnya yang kental pake susu bikin saya suka makan disini. Dagingnya juga gede-gede segede gapleh. Terus juga kadang suka ada suara kereta api lewat di atasnya bikin suasana makan jadi unik. Seringsering aja makan di sini.� komentar salah satu pelanggan.

Dibanding soto betawi lainnya, harga soto betawi ini relatif mahal. Anda harus merogoh kocek Rp 37.000 untuk menikmati semangkok soto betawi Pak Yus. Namun tak ada salahnya mencoba, karena citarasa soto ini sebanding dengan harganya. Soto Betawi Pak Yus buka setiap hari mulai dari jam 08.30 sampai jam 16.00. Datang dan cicipi soto betawi Pak Yus ini. Dijamin ketagihan dan ingin mencobanya lagi. (meysza)

Gudeg Bu Darmo Pelepas Rindu Masakan Khas Jogja

B

agi Anda pencinta wisata kuliner khas nusantara, pasti sudah tak asing lagi dengan gudeg. Makanan kuliner khas Jogja ini, menjadi incaran banyak orang karena rasanya yang lezat.

Makanan berbahan dasar nangka muda ini, direbus dengan bumbu dan santan sampai berwarna merah kecoklatan.

Biasanya gudeg ini dihidangkan bersama dengan sayur krecek, tahu dan tempe bacem, telor, dan opor ayam.

Sangat mudah menemukan tempat makan gudeg di setiap sudut kota Jogja.

Namun, di luar Jogja, mencari tempat makan gudeg butuh usaha lebih. Bagi Anda warga Jakarta yang rindu dengan masakan ini, tak perlu jauh-jauh datang ke Jogja karena ada Gudeg Yogya Bu Darmo. Bertempat di jalan Matraman Raya No. 60 dekat dengan Gramedia Matraman, dengan dekorasi rumah makan seperti saung-saung, Gudeg Bu

Darmo dengan mudah dapat kita temui.

Saat memasuki tempat makan ini, kita dapat langsung memilih menu yang terpampang di etalase kaca seperti sayur tumis, sayur tahu, atau sayur rumahan ala Jawa lainnya, dan tentu saja ada gudeg yang menjadi menu utamanya. Cita rasa Gudeg Bu Darmo ini memang nikmat karena bumbunya yang kuat meresap ke dalam telor, tahu, dan tempe bacemnya.

Begitu juga dengan kreceknya yang gurih dan nikmat tercampur dengan bumbu santannya. Gudeg basah khas Bu Darmo ini tidak terlalu manis seperti gudeg biasanya karena Bu Darmo mengganti rasa manisnya dengan santan khas Bu Darmo yang gurih. Racikan gudeg yang lengkap ditambah nasi yang pulen dan hangat, membuat pengunjung semakin lahap menyantapnya. Rasa nikmat gudep ini sangat pas ditutup dengan segelas es teh manis.

Masakan lainnya yang dihidangkan di Gudeg Bu Darmo ini antara lain Sate Kambing, Sop Kambing, Tongseng, Gado-gado, dan Mie Godog Jogja. Selain itu juga terdapat cemilan-cemilan ringan asal Jawa seperti bakpia, rengginang, dan krupuk krecek. Gudeg Bu Darmo buka setiap hari mulai pukul 07.00 sampai pukul 18.00. Jadi gudeg ini bisa menjadi pilihan anda untuk sarapan pagi ataupun makan siang saat istirahat jam kerja.

Tempat makan Gudeg Bu Darmo ini memang nyaman dan tidak gerah. Maka tidaklah heran banyak pengunjung yang datang makan di sini, tentunya karena rasa gudegnya yang juga enak. Harga satu porsi nasi gudeg dengan telor, tahu dan tempe bacem adalah Rp 18.000.

Dengan harga yang cukup terjangkau, Anda sudah bisa melepas rindu masakan khas Jogja ini. (meysza)

warta eproc EDISI XII | 20 14

37

WARTA WISATA

Museum Wayang Jakarta

Foto bersama antara ULPD Pemprov Jatim dengan para PPK Foto : Wildan Farani

A

nda Menyukai Kesenian wayang?

Atau anda termasuk orang yang menghargai nilai-nilai sebuah kebudayaan? Bila demikian maka anda harus berkunjung ke salah satu tempat wisata bernilai budaya di Jakarta yaitu museum wayang.

Museum Wayang merupakan salah satu objek wisata yang sayang dilewatkan begitu saja bila Anda berkunjung ke ibukota. Selain harga tiket yang terjangkau,hanya 10.000 Rupiah, Anda bisa memperoleh wawasan lebih tentang dunia perwayangan yang mulai terlupakan. Museum yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin pada 13 Agustus 1975 ini, menempati gedung yang pada zaman kolonial disebut de oude Bataviasche Museum atau Museum Batavia Lama yang terletak di kawasan Kota Tua. Saat memasuki gedung museum, kita akan disambut oleh sepasang “Ondelondel” yang merupakan kesenian tradisional betawi. Melangkah lebih jauh,ketika memasuki museum wayang akan terasa sekali bahwa kita dibawa ke sebuah tempat yang kontradiktif dengan hiruk pikuk kota Jakarta, tenang,damai dan begitu enak dipandang mata. Di tengah ruangan lantai dasar terdapat taman yang disebut Taman Museum

38

warta eproc EDISI XII | 20 14

Wayang. Di sini para pengunjung dapat menikmati beberapa prasasti peninggalan Belanda di antaranya Jan Pieterszoon Coen tahun 1634. Selain itu, terdapat Ruang Punakawan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti seminar, sarasehan, pergelaran, pertunjukan mini, dll. Di lantai bawah dekat pintu keluar, terdapat kios yang menjual beberapa cinderamata berupa wayang golek, wayang kulit, buku pewayangan, gantungan kunci, pajangan, dan aneka barang lainnya.

Saat ini Museum Wayang sedang melakukan ekspansi ke gedung baru di sebelahnya. Terlihat bangunan berdesain modern yang hampir selesai, yang dilengkapi dengan lift untuk memudahkan kaum difabel dan orang lanjut usia. Toilet tersedia gratis dan mempunyai kondisi yang bagus. Namun, sayang aliran airnya kecil dan masih banyak orang bebas merokok di ruang depan toilet yang berada dalam gedung museum ini.

Museum Wayang memiliki sekitar 5.147 koleksi. Koleksi ini terdiri dari beberapa perangkat wayang kulit, wayang golek, berbagai topeng, wayang kaca, wayang seng, lukisan, dan boneka-boneka dari luar negeri. Beberapa koleksi langka dari nusantara antara lain wayang

intan, wayang suket, wayang beber, dan wayang revolusi. Selain itu, ada boneka terkenal juga lho, yaitu si Unyil dan teman–temannya, yang sempat ditayangkan di TVRI tahun 80-an.

Tak hanya memajang wayang asli tanah air dari beberapa daerah seperti Sunda, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumatera, museum ini juga menghadirkan koleksi wayang dari mancanegara, seperti Malaysia, Suriname, Perancis, Kamboja, India, Amerika, Inggris, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, seluruh perlengkapan seputar ‘perwayangan’ juga dipajang di museum ini, mulai dari alat penerangan untuk wayang kulit, Lampu Blencong (untuk membuat bayangan di belakang layar), panggung pertunjukan dan panggung boneka, serta alat musik pengiring seperti gamelan, dll.

Untuk menarik minat pengunjung, pengelola museum telah menyiapkan sejumlah kegiatan seperti pertunjukan wayang, peragaan pembuatan wayang, peragaan karawitan, dan lomba mewarnai serta melukis wayang bagi pelajar. Para pengunjung dapat menikmati Pergelaran Wayang Golek setiap hari Minggu pekan ke-2 dan Pergelaran Wayang Kulit setiap hari Minggu pekan terakhir. Kedua pertunjukan tersebut dijadwalkan pukul 10.00 – 14.00 WIB. Untuk memastikan jadwal pertunjukan, Anda dapat menghubungi pengelola museum di nomor (021)62929560 atau (021) 6927289.

Wayang Indonesia sendiri telah diakui oleh PBB pada 7 November 2003 sebagai warisan dunia yang patut dilestarikan.

Jadi kalau dunia Internasional saja sudah mengakui, mengapa kita sebagai masyarakat Indonesia tidak ikut mengapresiasi? Salah satu cara mengapresiasinya adalah dengan berkunjung ke Museum Wayang.(Ferry I)

OMRTO A W

OM WARTO

oleh : Indyashadi Satya K.