DARI KAMI Tim Redaksi MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
REDAKSI
Mrimu Bupolo
Pengarah I Bupati Buru Pengarah II Wakil Bupati Buru Penanggung Jawab Sekda Kab. Buru
Salam Jumpa Pembaca Setia, Assalumalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Pembaca yang terhormat kali in Mrimu Bupolo hadir kembali ditengah ruangan anda dengan sajian beragam tentang perkembangan terkini yang kami hadirkan dalam edisi XVIII. Mrimu sesuai dengan namanya yakni sebagai penyampai pesan wahana informasi Pemerintah Kabupaten Buru. Kepada segenap pembaca, maka dalam Mrimu edisi kali ini tersaji berita hasil wawancara dengan Bupati Buru tentang pembangunan kesehatan di Kabupaten Buru dan anggota DPRD Kab. Buru terkait dengan tapal batas yang selama ini menjadi permasalahan antara dua Kabupaten untuk segera di realisasikan sebagaimana yang tercantum dalam undangundang. Selain itu, redaksi juga menyajikan sejauh mana kantor pelayan terpadu satu pintu untuk membantu para investor dan masyarakat dapat memperoleh kemudahan pelayanan dalam pembuatan izinizin secara cepat. Pada bagian lain program bulan amal yang di gagas oleh Bupati Buru tentunya membawa dampak positif dan hasil bulan amal ini sudah di bagikan kepada yang membutuhkan. Program bulan amal ini yakni program berupa sumbangan dari para pejabat struktural semua eselon tanpa ditentukan besaran nilai sumbangan tersebut dan setiap bulannya, sumbangan yang terkumpul itu akan langsung diberikan kepada instansi terkait untuk menyalurkan sumbangan tersebut kepada masyarakat yang sangat membutuhkan sumbangan itu. Dalam edisi ini pula tersaji hangat berita tentang dialog Bupati Buru dengan para kelompok tani dalam mendengar keluahan seluruh petani dan warga masyarakat dataran Waeapo. Dalam pertemuan ini Bupati Buru Ramly Umasugi mengatakan, pemerintah Kabupaten Buru akan melakukan langkah-langkah kongrit untuk menyikapi persoalan petani dataran Waeapo diantaranya, pembatasan beras masuk dari luar kabupaten Buru, karena dengan tidak terbatasnya beras yang masuk ke Kabupaten Buru maka petani kita (Waeapo) sangat dirugikan. Semoga apa yang tersaji dalam Mrimu Bupolo Edisi XVIII ini, dapat memperkaya khasana pengetahuan anda khususnya seputar Perkembangan Kabupaten Buru terkini. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang kami miliki dan dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Kami tetap berharap informasi yang kami sajikan pada edisi XVIII ini dapat bermanfaat dan memperkaya referensi, pemahaman serta pengertian para pembaca sekalian. Segala kritik dan saran selalu kami harapkan demi kemajuan dan perkembangan buletin ini kedepan. Selamat Membaca‌!!!
Salam Redaksi
Koordinator Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Buru Ketua Kabag Humas & Protokol Wakil Ketua Umar Karepesina, SE Sekretaris Azis Tomia, S.STP Fotographer Rusli Belen Desaign Grafis Irfan Asarah, SE Faisal Tappa, S.STP Staf Redaksi Herry Setiyono, SE Sitra Hukul, S.Ip Husni Bugis, A.Md Hartini Marni Dumatubun Akbar Sanduan Supriyono Samiun Teapon Seny Hatala Alamat Redaksi Bagian Humas dan Protokol Jln. Danau Rana No. 1 - Namlea (97571) Kab. Buru - Maluku Telp. (0913) 21164
Redaksi Menerima Kiriman Artikel dan Berita Seputar Kabupaten Buru dari para pembaca e-mail : herrayfever98@gmail.com ivantalake@gmail.com Mobile : 0811471168 08114702123
DAFTAR ISI
Majalah MRIMU BUPOLO Edisi XVIII - Juni 2013
LENSA UTAMA
4-9
Pemerintah Kabupaten akan membantu para petani untuk mendapatkan pinjaman dari Bank serta memberikan bantuan lain yang memang dibutuhkan oleh para petani di kecamatan waeapo... - Beras lokal akan diberi kemasan biar menarik dan bersaing... 4-6 - Bupati Buru siap membeli beras petani waeapo... 7-9
10 - 19
FOKUS DAERAH
Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini pada prinsipnya, untuk memperjelas kewenangan otonom kepala daerah dalam memperjelas tata ruang pembangunan daerah... - Penyelesaian Tapal Batas... 10-13 - Wawancara Bupati Buru tentang Kesehatan... 14-15 - Kinerja Layanan PTSP... 16-19
24 - 35
GALERI FOTO
20 - 23
LENSA DAERAH
Desa Nafrua yang terletak jauh dari jalan aspal ini memang sebagai kendala untuk menuju desa tersebut,.. - Bantuan Bulan Amal telah diserahkan ke 17 TPQ/TPA... 24-26 - Terus menebar senyum dengan mengunjungi ujung batas... 27-29 - Komunitas sepeda gunung dan sepeda fixie kini melanda... 30-31 - Sepeda Santai dan Lomba Melukis Dinding berlangsung... 32-33 - Bupolo Ramadhan Fair 2013... 34-35
36 - 38
ARTIKEL
Birokrasi bertindak profesional terhadap publik. Berperan menjadi pelayan masyarakat (public servent). Dalam memberikan pelayanan ada transparansi biaya dan tidak terjadi pungutan liar. Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
3
FOKUS DAERAH
BERAS LOKAL
DATARAN WAEAPO TIDAK TERCEMAR Bahan Kimia
AKAN DIBERI KEMASAN BIAR MENARIK
Buletin
4 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
FOKUS DAERAH
S
aat seseorang ingin membeli sebuah produk, apa yang pertama kali dia lihat? Jawabannya adalah kemasan. Ya, kemasan merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran suatu produk. Tanpa pengemas, produkproduk tidak mungkin dapat menyebar bebas seperti sekarang ini. Kemasan adalah suatu benda yang digunakan untuk melindungi bahan supaya terhindar dari kerusakan dan pengaruh luar. Usaha ini dilakukan untuk melindungi bahan supaya manfaat bahan tersebut masih berfungsi s e h i n g g a menguntungkan bagi produsen maupun konsumennya. Contohnya dalam bidang pangan, makanan selalu dikemas sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan agar makanan itu dapat terjaga dan sampai ke tangan
konsumen dalam keadaan baik. Terdapat beberapa manfaat kemasan, diantaranya adalah : 1.
Mempertahankan produk tetap bersih
2.
Membantu suatu proses pengolahan
3.
Mengurangi bahan terbuang atau tercecer
4.
Mempertahankan nilai gizi
5.
Media informasi dan promosi
6.
Memudahkan transportasi
Terkait dengan kemansan tersebut kini Pemerintah Kabupaten Buru akan memprioritaskan p e r t a n i a n Kabupaten Buru terutama beras dengan membuat kemasan sendiri dan nama beras asli Buru. Pasalnya selama bertahuntahun Kabupaten Buru yang memiliki sawah ratusan hektar dan telah memproduksi beras lokal asli dataran Waeapo hingga kini belum meliki kemasan seperti di daerah l a i n . U n t u k kemasan beras lokal ini kata Wakil Bupati Buru Juhana Soedradjat, pemerintah Kabupaten Buru sudah bekerjasama dengan PT Indosarana untuk membuat kemasan produk beras Buru.
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
5
FOKUS DAERAH
BERAS LOKAL AKAN BERSAING Sedangkan tujuan pembuatan kemasan beras Buru lanjut Juhana yakni, beras Buru dapat dikenal luas oleh masyarakat Buru maupun yang ada diluar pulau Buru. Selain itu dengan adanya kemasan sendiri beras lokal Kabupaten Buru akan bisa bersaing dengan beras-beras dari luar Pulau Buru. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buru kata Juhana Soedradjat akan berupaya agar beras lokal Kabupaten Buru bisa diminati oleh masyarakat Kabupaten Buru tanpa adanya rasa takut akan isu pencemaran yang selama ini terdengar isu pencemaran dikalangan masyarakat. Pasalnya, beras buru sudah dinyatakan tidak tercemar oleh limbah bahan kimia. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Buru lanjut Juhana dengan pembatasan masuknya beras lain dari luar Kabupaten Buru. Pembatasan itu akan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan agen-agen beras yang ada di Kabupaten Buru agar bisa membatasi masuknya beras lain ke Kabupaten Buru sehingga beras lokal Buru dapat bersaing dipasaran. Soedrajat juga menyatakan semua langkah itu dilakukan agar program perintah Kabupaten Buru untuk menjadikan Kabupaten Buru sebagai Lumbung Pangan Nasional bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan. Wakil Bupati Buru juga mengarahkan petani untuk membangun satu lembaga yang tentunya terorganisir dengan baik guna menjadi tempat penampungan beras petani dan pemerintah Kabupaten Buru juga akan membangun koperasi PNS yang akan membeli beras lokal Kabupaten Buru dan akan dijual kepada para PNS Kabupaten Buru. Buletin
6 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
LENSA UTAMA
BUPATI BURU
Siap Membeli
BERAS
Petani Waeapo
W
aeapo- Akibat adanya tambang emas di desa Dava dan desa Wansait Kecamatan Waeapo, perkembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Buru mulai semakin meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan adanya berbagai produk dari luar yang sudah membanjiri Kabupaten Buru. Produk-produk itu mulai dari buah-buahan sampai dengan kebutuhan pokok seharihari seperti beras bermerek telah dipasarkan di daerah ini. Hal ini juga berdampak negatif kepada petani yang ada di dataran Waeapo, karena dengan adanya beras-beras yang berasal dari luar
Buru membuat beras hasil panen petani dataran waeapo tidak laku dipasaran. Dengan adanya kejadian tersebut, Bupati Buru Ramly I Umasugi bersama unsur Forpimda Kabupaten Buru melakukan dialog dengan kelompok tani dan masyarakat Waeapo di Areal Panen Raya Mako belum lama ini. Dialog Bupati Buru dengan para kelompok tani yang doigelar ini adalah mendengar keluahan seluruh petani dan warga masyarakat dataran Waeapo. Bupati Buru Ramly Umasugi dalam arahannya mengatakan, pemerintah Kabupaten Buru
akan melakukan langkah-langkah kongrit untuk menyikapi persoalan petani dataran Waeapo diantaranya, pembatasan beras masuk dari luar kabupaten Buru, karena dengan tidak terbatasnya beras yang masuk ke Kabupaten Buru maka petani kita (Waeapo) sangat dirugikan, hal ini ditandai dengan tidak lakunya beras petani waeapo dipasaran. � Kedepan Pemerintah Kabupaten Buru akan membeli beras-beras petani yang nantinya akan diperuntukan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Buru� jelas Ramly Umasugi.
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
7
LENSA UTAMA
Pemerintah Kabupaten akan membantu para petani untuk mendapatkan pinjaman dari bank serta memberikan bantuan lain yang memang dibutuhkan oleh para petani Kecamatan Waeapo, Lebih lanjut Bupati Buru menambahkan, terkait masalah tambang rakyat pemerintah sudah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perijinan pertambangan, sehingga kedepannya tidak lagi dibingungkan dengan status tambang yang ada digunung botak dan sekitarnya. Terkait masalah harga beras yang akan di beli oleh pemerintah, Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah dengan Kepala Dinas Pertanian untuk menentukan harga karena pada umumnya Bulog membeli dengan harga kisaran Rp. 6.600 namun untuk saat ini Bulog tidak berani membeli dengan alasan kwalitas beras petani Waeapo kurang baik. Akan tetapi dengan cepat Bupati Buru menangkap keluhan masyarakat tersebut dengan membeli beras-beras petani � tentunya nanti tidak akan merugikan petani � katanya. Pemerintah Kabupaten Akan Menekan Biaya Produksi Beras Yang Meningkat. Pemerintah Kabupaten Buru yang diwakili oleh Wakil Bupati Buru Juhana Soedrajat akan melakukan langkah cepat dalam mangatasi permasalahan yang di alami oleh para petani di Kecamatan Waeapo. Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten yaitu menekan biaya produksi beras dengan melayangkan surat kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kecamatan Waeapo agar melayani petani dengan harga subsidi. Buletin
8 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
LENSA UTAMA
Biaya produksi meningkat dari 1 Juta menjadi 3.5 Juta per hektar Juhana Soedradjat mengatakan kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, surat yang dikirim hari ini kemarin-red) yang ditujukan ke SPBU itu dilakukan untuk menekan biaya produksi beras yang meningkat dari Rp 1 juta menjadi Rp 3.5 juta per hektar di Kecamatan Waeapo. Pasalnya, dari penelusuran Pemerintah Kabupaten diketahui ada bebetapa faktor penyebab terjadinya kenaikan biaya produksi yakni BBM dan tenaga buruh. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kabupaten akan memberikan kupon kepada petani agar pecepatnya dilayani di SPBU dengan harga subsidi.Sementara untuk tenaga kerja, akan ada substansi denganmekanisme pertanian agar para tenaga buruh mau kembali bekerja d e n g a n b a i k . Selain itu, tambah Soedradjat, Pemerintah Kabupaten juga akan membantu para petani untuk mendapatkan pinjaman dari bank serta memberikan bantuan lain yang memang dibutuhkan oleh para petani Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru. Sementara untuk stok beras yang sementara ini banyak tertampung di Waeapo, Soedradjat menyatakan, stok beras tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Buru dan akan diusahakan beras tersebut dapat laku terjual dengan harga yang layak. Ketika disinggung mengenai pernyataan Bulog yang mengatakan kualitas beras Waeapo masih sangat rendah, Soedrajat menyatakan, itu juga merupakan tanggungjawab dari pihak Bulog. Kalau memang demikian, seharusnya Bulog bisa bersosialisasi kepada para petani bagaimana cara pengolahan dan pengeringan agar beras Waeapo memiliki mutu dan kualitas beras yang baik Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
9
FOKUS DAERAH
PENYELESAIAN TAPAL BATAS KABUPATEN BURU DENGAN KABUPATEN BURU SELATAN
B
erdasarkan pada UU nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buru jo UU nomor 6 tahun 2000 tentang perubahan atas UU nomor 46 tahun 1999 kemudian UU nomor 32 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku dan pedoman Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegadab batas daerah. Terkait dengan hal itu Bagian Pemerintahan Kabupaten Buru menggelar kegiatan Sosialisasi Percepatan Penyelsaian Tapal Batas wilayah Administrasi Antar Daerah berlangsung di aula kantor Bupati Buru belum lama ini. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini pada prinsipnya, untuk memperjelas kewenangan otonom kepala daerah dalam memperjelas tata ruang pembangunan daerah dan tercapainya suatu pemahaman yang sama dalam upaya mempercepat penyelesaian penegasan batas daerah sehingga akan terbangun political will yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Buru dengan para tokoh adat dan pemuka agama. Kegiatan yang dihadiri oleh unsur Forpimda Kabupaten Buru, para camat, kepala desa, anggota DPRD Kabupaten Buru komisi A dan perwakilan Kabupaten Buru Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Buru, Ramly Umasugi mengatakan, sebelum lahirnya UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang lebih menekankan kepada
A. AZIZ HENTIHU, SE
Sekretaris Komisi A DPRD Kab. Buru
DESA BATU KARANG DAN WAEHOTONG MASIH WILAYAH KAB. BURU otonomi yang luas, batas antar daerah merupakan hal yang belum dianggap penting bagi suatu daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan terkait pembagian keuangan negara secara mutlak dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau sentralisasi. Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan dari berbagai daerah yang menginginkan adanya pembagian keuangan antara Pempus dan Pemda yang jelas, maka diterbitkanlah UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah kemudian revisi dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Buletin
10 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
FOKUS DAERAH
Dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara Pempus dan Pemda yang kemudian banyak membawa pengaruh yang positif terhadap berbagai perubahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk didalamnya batas daerah. Dalam kegiatan sosialisasi itu juga, Bupati menegaskan, pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Buru menjunjung tinggi UU nomor 32 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku beserta lampiran petanya maupun seluruh kesepakatan yang telah dibangun selama ini yang merupakan acuan normatif dalam penentuan titik batas antara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.Tapal batas merupakan salah satu tolak ukur penting yang dijadikan eksistensi keberadaan suatu wilayah baik itu wilayah
negara maupun daerah administrasi yang tingkatannya lebih rendah yakni tapal batas baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa yang pada hakekatnya merupakan satu kesatuan utuh dari luas wilayah tersebut. Seperti halnya desa Batu Karang dan Waehotong yang menjadi permasalahan, karena 2 desa ini diklaim merupakan wilayah Kabupaten Buru Selatan. Untuk itu, menurut Wakil Komisi A DPRD Kabupaten Buru, Aziz Hentihu mengatakan, sesuai dengan strengness atau kekuatan, UU nomor 32 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku secara implisit dan eksplisit tidak menjelaskan Desa Batu Karang dan Waehotong masuk wilayah Kabupaten Buru Selatan. Lanjut Aziz, seperti yang diketahui bersama bahwa lampiran peta secara tegas dan nyata menggambarkan wilayah Waehotong dan Batu Karang merupakan cakupan wilayah Kabupaten Buru dan hal tersebut diperkuat pada bagian ketiga UU Pembentukan Kabupaten Buru Selatan yang mengatur tentang batas wilayah pada pasal 5 ayat 1 dan 2. "Permasalahan status kedua desa itu sudah pernah dibahas antara dua Kabupaten yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2012.
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
11
FOKUS DAERAH
Dalam pertemuan rapat fasilitasi penegasan batas daerah tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yakni, memfasilitasi pertemuan adat bagi para pemangku adat dari petuanan Kaeali, Waesama, Masarete, Leisela dan Fogi. Kemudian penegasan batas tetap mengacu pada UU nomor 32 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku serta penangguhan penerbitan kode wilayah bagi dua desa tersebut. Terjadinya permasalahan status dua desa itu dikarenakan beberapa kelemahan yakni kurangnya koordinasi dan komunikasi lintas sektoral baik ditataran eksekutif maupun antara eksekutif dan legislatif, keterlambatan identifikasi dan penyusunan laporan data wilayah khususnya dusun-dusun yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), kurangnya sosialisasi UU pembentukan Kabupaten Bursel khusunya peta lampiran bagi SKPD maupun instansi vertikal daerah sehingga masih banyak dari mereka masih memakai acuan peta wilayah yang lama, kurangnya perhatian Pemda berupa program, kegiatan dan infrastruktur pada desa-desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bursel dan Kabupaten Buru sampai sekarang belum resmi melakukan pemuktahiran data peta administrasi pemerintah yang mengacuh pada peta dasar dengan memperhatikan batas-batas wilayah sebagaimana diamantkan dalam UU pembentukan daerah", tandasnya.
Namun kata Hentihu, Kabupaten Buru masih memiliki peluang karena masih panjang proses penyerahan aset dan dokumen sehingga memungkinkan Pemkab Buru untuk menginventaris kembali asset dan dokumen khusunya yang berada pada kedua cakupan wilayah Waehotong dan Batu Karang untuk tidak diserahkan kepada Kabupaten Buru Selatan dan sesuai fakta hukum, maka kedua cakupan wilayah Waehotong dan Batu Karang menjadi cakupan wilayah Kabupaten Buru dan tidak menutup kemungkinan bahwa desa Balpetu dan Desa Waekeka juga dapat bergabung dengan Kabupaten Buru", paparnya.
Sedangkan Wael Mansyur kepada Mrimu Bupolo mengatakan, persoalan yang terjadi di pulau Buru terkait dengan tapal batas kedua wilayah antara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan tidak perlu di krusialkan, akan tetapi perlu dibangun komunikasi karena masyarakatnya adalah orang basudara dari pulau Buru. Pemekaran wilayah kata Wael adalah upaya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan yang cukup jauh dan setelah pemekaran tentunya ada tapal batas atau regentshaaf yang dipakai sebagai batas wilayah anatara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan. "Batas-batas tersebut sudah jelas yakni, regentshaaf Lisela, regentshaaf Tagalisa, regentshaaf Lilialy dan regentshaaf Kaeali masuk pada pemerintahan Kabupaten Buru. Sedangkan regentshaaf Masarete, regentshaaf Waesama, regentshaaf Fogi dan regentshaaf Amabaulau masuk pada wilayah Buru Selatan. Dalam rapat di kantor Gubernur Maluku telah disepakati bahwa, kedua wilayah ini disepakati telah membentuk team sharing cause yang telah di atur dalam undang-undang sebagai tindak lanjut dari penetapan tapal batas kedua wilayah ini. Penetapan tapal batas ini mudah-mudahan dapat diselesaikan sehingga tidak terjadi persoalan dan t i n g ga l d i l u r u s ka n b e rd a s a r ka n d e n ga n kesepakatan yang sudah dibuat", tandas Wael Mansyur .
Buletin
12 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
FOKUS DAERAH
PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BURU SESUAI PETA RBI DAN PETA TOPOGRAFI DENGAN MEMPERHATIKAN CAKUPAN WILAYAH BERDASARKAN UU 32/2008
Lampiran Peta Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
? Pulau Buru mempunyai luas daratan keseluruhan ± 8.712,88 Km² terbag menjadi 2 (dua) daerah otonom, Kabupaten Buru (induk) ± 4.932,32 m² dan Kabupaten Buru Selatan ± 3.780,56 m² logisnya Kabupaten Buru (induk) mempunyai cakupan wilayah daratan yang lebih luas dari Kabupaten Buru Selatan. (data diperoleh dari Bakorsurtanal c.q. Pusat Pemetaan Batas Wilayah/data GIS cakupan dan luas wilayah)
Cakupan wilayah Kabupaten Buru sama dengan cakupan pada Peta Lampiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabup aten Buru Selatan di Provinsi Maluku. (Sesuai data GIS cakupan dan luas wilayah yang diterbitkan oleh Bakorsurtanal c.q. Badan Pusat Pemetaan Batas Wilayah sebagai anggota Pokja DPOD, Anggota Panja pembahasan UU pembentukan daerah dan sebagai fasilitator penyedia peta wilayah daerah otonom. (PP Nomor 78 Tahun 2007)
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
13
FOKUS DAERAH
PETIKAN
WAWANCARA
K
abupaten Buru mulai dari terbentuknya hingga saat ini terus berupaya memenuhi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan peningkatan tersebut adalah kesiapan sarana serta prasarana sebagai salah satu penunjang pelayanan kesehatan di daerah ini. Untuk lebih jauh mengetahui hal tersebut belum lama ini Mrimu Bupolo mewawancarai orang nomor satu di Kabupaten Buru di ruang kerjanya.
WAWANCARA
Mrimu Bupolo : Bagaimana Kesiapan Daerah dalam rangka pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) termasuk didalamnya, Infrastruktur, Sarana Prasarana dan SDM ? Bupati Buru : Infrastuktur yang telah tersedia saat ini dalam proses pembangunan antara lain, memperluas akses pelayanan kesehatan melalui pembangunan RSU Tipe C, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes. Perluasan akses informasi melalui penyediaan jaringan komunikasi sampai di tingkat desa serta pembangunan jalan, jembatan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Sedangkan sarana dan prasarana antara lain, penyediaan kendaraan operasional kegiatan pelayanan kesehatan seperti mobil ambulans untuk Puskesmas, kendaraan roda dua bagi bidan di desa, Perawat di Pustu dan Juru Imunisasi serta Pusling Laut bagi Puskesmas / Desa yang sulit dijangkau dengan transportasi darat. Penyediaan mesin Genset bagi Pustu dan Polindes. Penyediaan Alat Kesehatan dan Obat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan. Sementara dalam bidang sumber daya manusia (SDM) yakni, pemenuhan kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis melalui program kerja sama dengan Universitas Hasanuddin, Universitas Gajah Mada dan Universitas Diponegoro. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di kabupaten sampai ke wilayah terpencil, melalui Pendidikan Dokter, Keperawatan dan Kebidanan. Mrimu Bupolo : Bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian Millenium Develoment Golfs (MDG's) khususnya penurunan Gizi Buruk, AKI dan AKB, apakah ada terobosan Inovatif ? Bupati Buru : Program inovatif yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan terkait pencapaian MDG's yaitu penurunan Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, dan Angka Kematian Bayi adalah : Pemberdayaan masyaraskat melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP IBU) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBSM), Peningkatan Kapasitas Tenaga kesehatan dalam
Buletin
14 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
FOKUS DAERAH dalam pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) serta Pelayanan Safari KB Kesehatan ke desa fokus. Sedangkan Program inovatif yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait pemberantasan penyakit menular yaitu TBC, Malaria dan HIV antara lain : Pemberdayaan masyarakat untuk penemuan kasus malaria melalui pembentukan kader Participatory Learning And Action (PLA Malaria) di desa. Pembentukan Klinik Konseling dan Test HIV (Voluntary Conseling and Testing HIV AIDS (VCT HIV AIDS) bagi kelompok Resiko Tinggi di kafe, karaoke, dan fasilitas akomodasi di kabupaten Buru. Penjaringan penderita HIV melalui mobile VCT HIV AIDS. Penjaringan penderita dan pengobatan TBC melalui kegiatan Penjaringan Penderita TBC Berbasis Masyarakat. Mrimu Bupolo : Bagaimana upaya Yang Dilakukan untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten ? Bupati Buru : Langkah wajar tanpa pengecualian sudah kami laksanakan sejak beberapa tahun yang lalu dan kami serius walaupun disetiap daerah ada kendalakendala, akan tetapi tindak lanjut sudah dilakukan dengan melibatkan SKPD terkait serta pihak yang berkompeten dalam hal ini untuk mencapai wajar tanpa pengecualian.
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
15
FOKUS DAERAH
PETIKAN WAWANCARA
Kinerja Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) (provinsi,kabupaten dan kota) memiliki kinerja layanan yang terukur (mencapai tingkat kesempurnaan layanan tertentu), pemerintah memberikan kriteria sebagaimana tolok ukur yang telah ditetapkan. Standar kualifikasi perlu diberlakukan terhadap seluruh PTSP untuk memperoleh standar Nasional PTSP yang meliputi aspek sumber daya manusia, tempat, sarana dan prasarana, media informasi, mekanisme kerja yang efektif, layanan pengaduan serta keberadaan SPIPISE. Dengan kualifikasi tersebut, seluruh PTSP di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memiliki standar minimal yang wajib dipenuhi yang tentunya selaras dengan t o l o k u k u r ya n g t e l a h ditetapkan Pemerintah. Melalui standar kualifikasi yang ditetapkan, Pemerintah menjadikan PTSP memiliki 4 kategori kualifikasi, yakni Bintang 4, Bintang 3, Bintang 2 dan Bintang 1. Penyelenggara PTSP yang lembaganya tidak memenuhi standar kualifikasi yang telah d i te t a p ka n Pe m e r i n t a h tersebut, digolongkan sebagai PTSP NonPenanaman Modal. Terhadap PTSP yang tidak memenuhi
WAWANCARA
P
emerintah mendorong pendirian kantor PTSP untuk membantu investor memperoleh kemudahan layanan secara cepat. Ke s e d e rh a n a a n , ke r i n ga n a n d a n kemudahan layanan yang diinginkan pemerintah terhadap keberadaan PTSP, termasuk dalam memberikan: 1. Layanan semua jenis perizinan penanaman modal (termasuk penanaman modal dengan skema kerja sama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha) sampai investor dapat merealisasikan proyek investasinya; 2. Layanan non-perizinan penanaman modal (termasuk penanaman modal dengan skema kerja sama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha) yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi penanaman modal; 3. Layanan pengaduan masyarakat tentang hambatan pelayanan PTSP penanaman modal; 4. Layanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal. Supaya seluruh PTSP nasional
Untuk mengetahui lebih jelas PTSP Kabupaten Buru berikut wawancara Mrimu Bupolo dengan Kepala Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru Gatot Sumarto diruang kerjanya. Mrimu Bupolo : Sampai sejauh mana selama ini fungsi dari PTSP ( Pelayanan terpadu Satu Pintu ) ini ? Gatot : Fungsi PTSP sendiri yakni bagaimana memproses izin secepat mungkin untuk dunia usaha yang akan mengurus izin tersebut sesuai dengan SPP yang kita punyai itu maksimal tiga (3) hari dan pelayanan yang di berikan oleh PTSP benar-benar adalah pelayan satu pintu. Sementara pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat selama ini, seperti yang di informasikan kepada kami itu adalah harus pelayanan terpadu satu pintu. Akan tetapi yang terjadi selama ini tidak melalui satu pintu dan ini merupakan kendala bagi kami. Keinginan dari dinas teknis ini belum sepenuhnya memberikan kewenangan kami, sehingga apa yang kami harapkan untuk semua terutama staf teknis belum terlaksana di kantor kami, padahal kami sudah berusaha menyurati melalui Asisten yakni Asisten III yang membidangi masalah ini. Untuk yang ke dua keterbatasan kami adalah kantor yang belum representatif seperti kantor yang diinginkan oleh KTSP itu sendiri. Insya Allah untuk ke depan nanti Bupati Buru akan menyetujui sebuah kantor yang representatif sehingga pelayanan maksimal kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Buletin
16 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
FOKUS DAERAH Mungkin ada keluhan dari masyarakat tentang pelayan dari pembuatan izin-izin ini ? Gatot : Mungkin masyarakat banyak mengeluh tentang proses alur perizinan ini sedikit meyulitkan mereka harus ke dinas-dinas teknis padahal isyarat PTSP ini adalah memberikan pelayanan satu pintu untuk mempercepat proses perizinan itu sendiri. Jadi masyarakat tidak ke Dinas perindag, Dinas Tata Kota, Lingkungan Hidup maupun Dinas Pendapatan dan semua staf teknis dari intansi terkait bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat di sini dan apabila ada yang sifatnya teknis/urgent maka staf teknis tersebut kembali ke instansi masing-masing untuk tinjau lokasi. Contohnya Badan Lingkungan Hidup harus meninjau lokasi untuk pemberian izin layak atau tidak untuk diberikan ijin dan Dinas Tata Kota dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara yang sifatnya administrasi itu paling tidak dari tenaga teknis harus kembali membuat atau memberikan rekomendasi teknis yang seharusnya bukan menjadi kewenangan kami dari dinas-dinas tersebut. Untuk satu hari berapa izin yang dikeluarkan oleh KTSP ? Gatot : Kalau untuk pelayanan kantor kami minimal izin yang di keluarkan 20 lebih perizinan yakni izin dasar seperti yang di keluarkan rekomendasi oleh Disperindag adalah izin SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) dan TDP ( Tanda Daftar Perusahaan ), kita sendiri KTSP mengeluarkan Surat Izin Tempat Usaha ( SITU) kemudian dari Badan Lingkungan Hidup mengeluarkan HO atau ijin lingkungan dan apabila ada izin prinsip harus melalui mekanisme dimana Bapak Bupati Buru mengeluarkan rekomendasi dengan dilihat dari dinas teknis layak atau tidak untuk diberikan izin seperti izin timbun berlaku untuk SPBU, APMS, Cafe dan sebagainya ini merupakan ijin prinsip harus mempunyai kekuatan hukum yang tinggi dan harus melalui Bapak Bupati Buru. Setelah Bupati Buru mengeluarkan
PTSP tingkat provinsi berkualifikasi Bintang 4 memiliki kinerja layanan: 1. Melayani perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE; 2. Menerima dan melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang lebih luas d a r i ku a l i f i ka s i B i n t a n g 3 ya n g merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi; PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 3 memiliki kinerja layanan: 1. Melayani perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE; 2. Menerima dan melaksanakan pelimpahan urusan pemerintah di bidang penanaman modal tertentu yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi; PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 2 memiliki kinerja layanan: 1. Melayani perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE; 2. Menerima bimbingan pelaksanaan kewenangan pelayanan yang merupakan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah; PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 1 memiliki kinerja layanan: 1. Melayani perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE; PTSP tingkat kabupaten/kota yang berkualifikasi Bintang 4 memiliki kinerja layanan: 1. Melayani perizinan dan nonperizinan yang sudah menjadi kewenangannya dengan berbasis SPIPISE; 2. Menerima dan melaksanakan penugasan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang lebih luas dari kualifikasi bintang 3 yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi; PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 3 memiliki kinerja layanan: 1. Melayani perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE; 2. Menerima dan melaksanakan
penugasan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi; PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 2 memiliki kinerja layanan: 1. Melayani perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE; 2. Menerima bimbingan pelaksanaan kewenangan pelayanan yang merupakan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi; PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 1 memiliki kinerja layanan: 1. Melayani perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE; Sejalan dengan keberadaan PTSP Nasional serta kewenangan memproses perizinan, maka kewenangan melayani permohonan fasilitas fiskal dan nonfiskal juga mengikutinya. Penanam modal yang membutuhkan layanan fasilitas fiskal dan non-fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah dapat mengajukan ke PTSP BKPM. Kepada investor yang membutuhkan layanan i n s e n t i f d a e ra h d a n ke m u d a h a n penanaman modal daerah lainnya dapat mengajukan ke PTSP yang berwenang di masing-masing daerah. Dalam soal penyeragaman kinerja layanan, seluruh PTSP Nasional harus menggunakan mekanisme front office (FO) danback office (BO). Investor juga berhak mengajukan permohonan perizinan dan non-perizinan penanaman modal secara manual maupun lewat SPIPISE ke seluruh PTSP Nasional sesuai dengan tingkat kewenangannya. K i n e r j a l a ya n a n P T S P N a s i o n a l menggunakan standar waktu pemrosesan. Layanan penerbitan perizinan dan non-perizinan harus mampu diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Waktu pemrosesan itu tentunya dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. Namun jangka waktu penerbitan perizinan dan non-perizinan yang terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan,
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
17
FOKUS DAERAH B a g a i m a n a u n t u k p el a y a n ke p a d a masyarakat ke depannya nanti sesuai d e n ga n h a ra p a n m a s ya ra ka t ya n g mengurus perijinan ? Gatot : Saya mengharapkan dinas-dinas teknis dapat memberikan atau menyampaikan namanama pegawai dinas teknis dari masingmasing instansi teknis untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan membantu mempermudah masyarakat dalam mengurus perijinan seperti surat yang sudah dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Sementara dalam surat Menteri Dalam Negeri sejak bulan Agustus tahun 2012 mengisyaratkan bahwa, dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha yang kondusif di daerah, perlu di upayakan percepatan penerbitan izin dan Non izin berusaha di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini di minta perhatian akan hal-hal diantaranya, untuk mempercepat pelimpahan kewenangan dan penandatangan seluruh perizinan dan non perizinan berusaha di daerah kepada lembaga PTSP dan tidak ada lagi penerbitan izin dan non izin berusaha di daerah yang di proses dan ditandatangani oleh Gubernur , Bupati , Walikota maupun SKPD teknis terkait.
PARATURAN BUPATI BURU NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI BURU KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BURU OBYEK PERIZINAN Pendelegasian Kkewenangan Penandataganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah, meliputi: 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Izin Usaha Industri (IUI) 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. Tanda Daftar Industri (TDI) 5. Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) 6. Izin Usaha Perdagangan Bahan Bakar 7. Tanda Daftar Gudang (TDG) 8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 9. Izin Gangguan Tempat Usaha (HO / SITU) 10. Izin Usaha Pariwisata 11. Izin Usaha Hotel 12. Perizinan Penggunaan Ketel Uap / Minyak Untuk Setiap Ketel 13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 14. Izin Usaha Salon Kecantikan 15. Izin Pendirian Balai Pengobatan 16. Izin Praktek Bidan / Perawat 17. Izin Pendirian Apotik 18. Izin Pendirian Optik 19. Izin Depot Air Minum isi Ulang 20. Izin Trayek Angkutan Pedesaan 21. Izin Trayek Angkutan kota Dalam Ibu Kota Kabupaten 22. Izin Trayek Angkutan Khusus Dalam Wilayah Kabupaten 23. Izin Trayek AngkutanPerbatasan 24. Izin Penyelenggaraan Radio 25. Izin Penyiaran Televisi Kabel Rumah 26. Izin Usaha Pembekelan Kendaraan Umum 27. Izin Pemasangan Reklame
Buletin
18 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
FOKUS DAERAH 28. 29. 30 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39 40 41 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
Izin Penyebaran Pembenihan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Izin Usaha Kursus Izin Usaha Perternakan Izin Usaha Pemotongan Hewan Izin Usaha Rumpon / Rakit Izin Usaha Penangkapan Ikan Izin Usaha Budidaya Perikanan dan Kelautan Izin Usaha Pengumpulan Hasil Perikanan dan Kelautan Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan Izin Usaha Penangkapan Ikan (IUPI) Izin Usaha Jasa Konstruksi Izin Produksi Pengolahan Hasil Peternakan Izin Penjualan VCD / DVD Izin Kost-kostan Izin Prinsip Izin Lokasi Izin Timbun Izin Tanda Daftar Keagenan (ITDK) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (IURHU) Tanda Daftar Kepariwisataan (TDUK) meliputi: a. Usaha Hotel dan Penginapan b. Usaha Restoran, RU, ah makan, Tempat Makan dan Boga c. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum d. Usaha Perjalanan dan Wisata e. Usaha Obyek Wisata Izin Usaha Tempat Khusus Parkir Milik Swasta Izin Penyelenggaraan Reklame Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Izin Usaha Lokasi Pedagang Kaki Lima (ILPKL) Surat Izin Usaha Minuman Tempat Beralkohaol (SITU-MB) Izin Usaha Kafe (IUK) Izin Usaha Bar (IUB) Izin Usaha Bahan Bakar –Minyak Tanah (IUBB-MT) Izin Pengecer Bahan Bakar Minyak- Premium dan Solar (IP-BBM) Izin Usaha APMS Izin Usaha Perdagangan Bahan Bakar Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Izin Penjualan Daging Izin Juruh Bor Air Bawah Tanah
65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.
Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah Izin Usaha Konter HP dan Warung Internet Izin Usaha Rental Mobil Izin Dealer Kendaraan Bermotor Izin Praktek Tukang Gigi Izin Pendirian Toko Obat Izin Pengobatan Tradisional Izin produksi Makanan dan Minuman (IPMM) Izin Penyimpanan Seementara Limbah B3 (IPSL-B3) Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota (IPL-B3-SK) Izin Praktek Apoteker (SIP APOTEKER) Izin Tenaga Kefarmasian (SIKTK) Izin tepat Penyucian Kendaraan Bermotor Izin Operasi Angkutan Taksi Yang Melayani Wilayah Dalam Kabupaten Izin Operasi Angkutan Taksi Yang Melayani Wilayah Operasi Lebih Dari Satu Kabupaten 82. Izin Operasi Angkutan Lingkungan 83. Izin Isidentil
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
19
GALERI FOTO
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Buru
Kontingen LASQI Kab. Buru Meraih Juara Umum Pada Festival Seni Qasidah Tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Namlea - Kabupaten Buru
Karnaval Anak - Anak Dalam Rangka Hardiknas
Penyerahan LKPJ Kepada DPRD Kab. Buru
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Di Masjid AlBuruuj
Gelar Kesiapan Pasukan Pada Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Maluku
Pemberian Cenderamata Dalam Acara Pisah Sambut Kapolres Buru
GALERI FOTO
Pembukaan Sepak Bola HUT Kabaressi
Karnaval Dalam Rangka Peringatan HARDIKNAS 2013
Suasana Ujian Nasiona Tingkat SMU Sederajat
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Buru
Kunjungan Kerja Kapolda Maluku Di Kab. Buru
Kondisi jalan menuju Desa Nafrua yang belum di aspal
Wakil Bupati Buru Membuka Sampul UN Tingkat SMU Sederajat
Kunjungan Kerja Bupati Buru beserta rombongan di Desa Nafrua, Kec. Lolongguba
NAMLEA FUN BIKE 2013
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Buru
LUKIS DINDING 2013
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Buru
LENSA DAERAH
untuk
Mensejahterakan Masyarakat Kabupaten Buru
Bantuan Bulan Amal Telah Diserahkan Untuk 17 TPQ/TPA
BUPATI BURU
CANANGKAN BULAN AMAL
Buletin
24 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
LENSA DAERAH Untuk mensejahterakan Masyarakat Kabupaten Buru, Bupati Buru, Ramli Umasugi mencanangkan program kemanusian yang dinamakan program bulan amal di sela-sela HUT Tim Penggerak (TP) PKK ke 41 di aula kantor Bupati Buru di Namlea belum lama ini. Bupati Buru Ramly Umasugi mengatakan, akan mencanangkan program bulan amal yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Buru tanpa pandang bulu untuk meminimalisir tingkat kemiskinan di daerah ini. Menurut Bupati Buru, dirinya akan membuat program bulan amal itu dengan cara sumbangan dari pejabat struktural mulai dari eselon terendah sampai eselon tertinggi dan sumbangan tersebut tidak bersifat wajib dan mengikat, melainkan sumbangan itu bersifat sukarela dan tidak ditentukan jumlahnya. Dikatakan program bulan amal ini sangat positif yakni program itu berupa sumbangan dari para pejabat struktural semua eselon tanpa ditentukan besaran nilai sumbangan tersebut. dan setiap
b u l a n nya , s u m b a n g a n ya n g terkumpul itu akan langsung diberikan kepada instansi terkait untuk menyalurkan sumbangan tersebut kepada masyarakat yang sangat membutuhkan sumbangan itu.
“ berbagi rejeki dengan orang yang tidak mampu �
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
25
LENSA DAERAH "Contohnya satu bulan pertama sumbangan tersebut akan diberikan kepada siswa yang berprestasi namun ekonomi keluarganya tergolong kurang, maka sumbangan yang terkumpul dari kantong pribadi semua pejabat eselon pada seluruh SKPD di Kabupaten Buru itu akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan untuk menyalurkannya kepada ya n g m e m b u t u h k a n . Selain dibidang pendidikan, sumbangan setiap bulan itu akan diberikan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan baik terkait masalah kesehatan, masyarakat pertanian, perikanan dan lain-lain. Ini merupakan hal murni kemanusiaan tidak ada unsur politik ataupun kepentingan didalam program tersebut. hal itu semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. program tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk mengetuk hati setiap pejabat maupun orang yang mampu untuk berbagi rejeki dengan orang yang tidak mampu", ungkap Ramly Umasugi. Program ini lanjut Bupati Buru, tidak menutup kemungkinan untuk siapa saja yang ingin membantu masyarakat yang kurang mampu, karena sumbangan itu bukan bersifat mengikat atau wajib namun sukarela dari hati setiap penyumbang dan program bulan amal ini
akan berkelanjutan. "Program bulan amal ini akan dimulai bulan April hingga seterusnya dan jika program ini berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan dibentuk badan pengurus sumbangan tersebut agar dapat terealisasi dengan baik. Untuk itu, pemberian bantuan itu akan dilakukan secara terbuka dan transparan serta akan diekspose agar setiap penyumbang tahu dengan jelas kemana sumbangannya disalurkan", tegas Bupati Buru. Realisasi dari bulan amal ini telah diserahkan oleh Bupati Buru Ramly Umasugi kepada 17 TPQ/TPA yang ada di Kabupaten Buru pada acara buka puasa bersama pada bulan ramadhan lalu.
Buletin
26 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
LENSA DAERAH
TERUS MENEBAR SENYUM DENGAN MENGUNJUNGI UJUNG BATAS
M
asyarakat desa Nafrua kecamatan Lolongguba merupakan masyarakat adat yang tinggal di daerah ketinggian Modan Mohe. Dalam bahasa adat Modan Mohe artinya Atap Langit karena letaknya di atas gunung dan sulit dijangkau dengan kendaraan biasa. Untuk mengunjungi desa Nafrua dan dusun-dusun di sekitarnya Bupati Buru beserta rombongan dianataranya, Ketua DPRD Kabupaten Buru Maksin Bugis,
Dandim 1506 Namlea Letkol. Inf. Kadek dan Kapolres Buru harus menggunakan kendaraan dengan penggerak empat (4) roda atau Four Wheel Drive. Kendaraan Four Wheel Drive (4WD) memang dirancang khusus untuk jalan yang berlumpur dan berbatu-batu (Off Road)
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
27
LENSA DAERAH
Desa Nafrua yang terletak jauh dari jalan aspal ini memang sebagai kendala untuk menuju desa tersebut, betapa tidak karena jalannya yang masih tanah dan berbatu sangat berat dilewati kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Apalagi jika turun hujan maka jalan ini sulit untuk dilewati dengan tekstur tanah yang berlumpur dan beberapa jembatan masih menggunakan jembatan kayu apa adanya buatan masyarakat sendiri sehingga mudah runtuh apabila sudah terlalu lama. Untuk itu dengan kunjungan Bupati Buru Ramly Umasugi ke desa Nafrua, dusun Waengapan, dusun Wantipuli dan di pusatkan di dusun Maesayang mendapat perhatian serius dari masyarakat yang mendiami dataran Modan Mohe ini. Masyarakat adat lewat beberapa kepala Soa ketika berdialog dengan Bupati Buru masingmasing dusun menginginkan agar segera memperhatikan mereka seperti perbaikan jalan, kebutuhan akan sarana air bersih dan pembangunan gedung sekolah. “Kami mohon kepada bapak Bupati Buru untuk memperhatikan kami sebagai masyarakat adat yang jauh dari ibukota kabupaten, untuk segera Bapak Bupati Buru memperbaiki jalan utama yang menuju desa kami, agar kami bisa lancar dalam transportasi dari dan menuju desa/dusun kami. Kami juga berharap kepada Bapak Bupati Buru untuk membuat sumber air bersih, karena selama ini kami mengambil air bersih jauh dari pemukiman yakni, sejauh 2 kilometer dan pembangunan sekolah yang ada di daerah kami, karena selama ini belum ada gedung sekolah untuk belajar anak-anak kami�, kata salah satu kepala Soa. Buletin
28 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
LENSA DAERAH
Menanggapi keinginan masyarakat adat ini Bupati Buru Ramly Umasugi mengatakan, pemerintah Kabupaten Buru akan segera membangun jalan dan jembatan dan pembangunan jalan dan jembatan sudah ada anggarannya pada tahun 2013 ini. Sedangkan untuk pengadaan air bersih yang di butuhkan oleh masyarakat adat kata Ramly Umasugi akan segera memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru untuk mengatasi masalah air bersih. “Sedangkan untuk pembangunan sekolah agar anak-anak adat bisa sekolah, beta sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru agar segera membangun sebuah gedung sekolah. Kebetulan kepala Dinas PK Kabupaten Buru hadir dalam pertemuan ini dan mengisyaratkan akan membangun gedung sekolah yang sangat di dambakan bagi
anak-anak disini�, tandas Ramly Umasugi. "Pemerintah Kabupaten Buru juga menginginkan tidak ada lagi anak-anak adat yang tidak sekolah, jadi semuanya harus sekolah supaya pintar agar kelak nanti bisa membangun desanya sendiri. Masyarakat juga harus bersyukur atas rejeki yang diberikan berupa tambang emas dan beta
lihat dari Namlea hingga sampai kesini rumah-rumah masyarakat sudah terlihat bagus semua rumah rata-rata pembangunannya dari batu. Saya juga merasa senang melihat masyarakat adat sudah bisa maju seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju ini", tandas Bupati Buru.
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
29
LENSA DAERAH
KOMUNITAS PENGGILA SEPEDA GUNUNG DAN SEPEDA FIXIE KINI MELANDA NAMLEA
NAMLEA FUN BIKE 2013
S
ebagian warga Namlea kini sudah mulai menggemari sepeda gunung dan sepeda fixie. Kegiatan sepeda santai dengan menggunakan sepeda gunung dan sepeda fixie bisa dijumpai setiap sore atau setiap hari Minggu pagi di sudut-sudut jalan raya kota Namlea. Para penghobi sepeda gunung dan sepeda fixie ini mulai dari beragam usia, baik dari kalangan pejabat, pengusaha dan pelajar hampir setiap harinya terlihat dijalan dengan sepeda. Mereka lebih memilih
berolah raga santai dengan bersepeda di jalan ketimbang sekedar mencari keringat disamping olah raga lainnya. Bahkan di setiap toko sepeda yang ada di kota Namlea di serbu penghobi sepeda ini hanya ingin mencari aksesoris bahkan ada yang membeli sepeda. Aapabila persediaan stok sepeda atau aksesoris sudah tidak ada, maka penghobi sepeda ini harus mencari ke luar pulau Buru untuk menyalurkan hobinya tersebut. Husen Fatsey salah satu pemilik
toko yang ada di daerah ini juga menjual beragam jenis sepeda, kepada Mrimu Bupolo, dirinya mengaku cukup kewalahan melayani peminat sepeda gunung. Kebanyakan stok pesanan langsung habis terjual, ungkap Fatsey. Pada umumnya sepeda yang dipesan langsung dari Jakarta sudah dipesan oleh pembelinya dari jauh-jauh hari, Fatsey yang juga penggemar sepeda santai ini mengaku kalau olah raga dengan bersepeda tentunya memiliki kesenangan-
Buletin
30 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
LENSA DAERAH
“ BERSAMA KITA SEHAT DENGAN BERSEPEDA” tersendiri bagi kebugaran fisik tubuh. Karena itu saat ini olah raga yang mulai membuat demam warga di kota Namlea itu sudah merambah sampai di kalangan masyarakat , khususnya pada tingkat anak-anak usia sekolah. Demam olah raga sepeda santai masyarakat di Kabupaten Buru ini, tentunya memberikan prospek yang cukup baik dalam pencanangan hidup sehat oleh pemerintah daerah setempat. Bahkan di daerah yang juga penghasil tambang emas saat ini, kini sudah terbentuk beberapa club atau komunitas sepeda. Kata Chen Fatsey, dampak positifnya dari terbentuk club sepeda santai di Namlea maka timbul kesadaran warga untuk merubah pola hidup sehat dengan berolah raga tentunya dengan mengayuh sepeda. “Saya rasa olah raga apa saja tentunya tujuannya untuk kebugaran tubuh agar terhindar dari segala penyakit dan bisa juga untuk menurunkan berat badan serta membakar lemak dalam tubuh. Apalagi untuk kebugaran tubuh manusia. Karena itu, olah raga sepeda merupakan olah raga ringan yang bisa membakar kalori dalam tubuh tanpa harus mengeluarkan tenaga terlalu banyak seperti berlari dan sejenis olah raga lainnya,”kata Chen disela-sela sepeda sore bersama komunitasnya. Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
31
LENSA DAERAH
SEPEDA SANTAI DAN LOMBA MELUKIS DINDING
BERLANGSUNG MERIAH
S
epeda santai atau di kenal dengan "Fun Bike" merupakan olah raga bersepeda kini mulai digemari anak-anak hingga orang dewasa yang ada di kota Namlea sekitarnya. Olah raga bersepada ini biasanya mereka lakukan setiap sore hari atau pada hari-hari libur untuk sekedar mencari keringat dan tentunya berolah raga. Untuk memeriahkan sepeda santai ini pemerintah Kabupaten Buru menggelar Fun Bike dan lomba melukis dinding berlangsung di jalan Pendidikan kota Namlea beberapa waktu lalu. Kegiatan sepeda santai ini juga dalam rangka menuju Kabupaten Buru sehat dan bersih. Ratusan penggemar sepeda baik anakanak maupun orang dewasa sejak pagi hari sudah memadati jalan Pendidikan kota Namlea untuk mengikuti sepeda santai yang digelar pemerintah Kabupaten Buru. Selain sepeda santai juga digelar senam bersama dan lomba melukis dinding di sekitar jalan Pendidikan yakni didinding atau tembok gudang millik Tuya salah satu pengusaha di daerah ini. Pada kesempatan i n i B u p a t i B u r u R a m ly U m a s u g i
mengatakan, moment sepeda santai dan senam bersama adalah menuju Kabupaten Buru bersih dan sehat. Sedangkan pelepasan bendera start untuk sepeda santai dilepas oleh Nyonya Sukmawati Umasugi dengan melintasi jalur Nametek, Pasar Inpres Namlea, Pelabuhan lama, tanjakan Namlea, BTN Dermaga, belok
kanan lewat Tugu Pemekaran dan kembali ke jalan Pendidikan. Sementara peserta lomba melukis dinding juga banyak diminati baik dari kalangan pelajar maupun peserta umum dan panitia menyediakan semua keperluan melukis seperti cat tembok dan kwas cat untuk melukis.
Buletin
32 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
LENSA DAERAH
Melalui media dinding yang berukuran 2 x 3 meter para peserta lomba lukis menorehkan ide mereka masing-masing, ada yang melukis tentang lingkungan bersih, pesona alam Buru, pendidikan, pembangunan dan grafiti dengan menggunakan cat biasa dan cat semprot. Setelah lukisan sudah jadi nampak kepuasan hati mereka melihat hasil karyanya sendiri di dinding sepanjang jalan Pendidikan, bahkan para penonton sempat lewat dan melihat mengabadikan dirinya dengan berfoto menggunakan kamera ponsel dengan latar belakang hasil karya lukisan yang dihasilkan generasi muda daerah ini. Untuk hadiah pemenang pihak panitia menyediakan berupa laptop, emas 5 gram bersertifikasi internasional dan uang serta undian doorprize berupa mesin cuci dan televisi LED 32 inchi.
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
33
LENSA DAERAH
BUPOLO RAMADHAN 2013 FAIR
G
una menyemarakkan bulan suci ramadhan di kota Namlea, Dinas Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Buru menggelar serangkaian kegiatan yang dipadukan dalam acara akbar yang bertajuk 'Bupolo Ramadhan Fair 2013'. Kegiatan 'Bupolo Ramadhan Fair 2013' ini sekaligus memeriahkan Hari Koperasi Indonesia ke 66 tahun dengan melibatkan ratusan Pedagang KecIl Menengah yang nantinya menjadi binaan Dinas koperasi UKM Buru. Selain itu dalam rangka memeriahkan kegiatan dimaksud, serangkaian kegiatan yang disuguhkan panitia diantaranya Festival Ramadhan, Pazar Murah dan Pasar Rakyat. Kegiatan pazar murah didukung langsung oleh Sekretariat Kopri Kabupaten Buru. Sedangkan kegiatan festival ramadhan diprakarsai oleh BKPRMI Buru yang dirangkaikan kegiatan pasar rakyat dari
Dinas Koperasi UKM Buru. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buru Efendy Rada yang ditemui Kabar Timur disela-sela persiapan dilokasi lapangan pattimura namlea, Kamis (11/7), mengatakan tujuan utama pelaksanaan Bupolo Ramadhan Fair 2013 yang didalamnya dirangkaikan dengan 'Pasar Rakyat' adalah untuk memeriahkan Hari Koperasi Indonesia ke 66. Dirinya mengaku sangat optimis kegiatan tersebut dapat memberi dampak positif bagi keberlangsungan sejumlah PKL yang dilibatkan dalam pasar rakyat nantinya pula bakal menjadi binaan Dinas Koperasi Buru. Kepada Kabar Timur, Kamis (11/7) sore, Ketua Panitia Pelaksana Bupolo Ramadhan Fair 2013 Eksan Alkatiri mengatakan terlaksananya kegiatan akbar tersebut panitia juga mendapat dukungan sponsor ship dari beberapa pihak, diantaranya Bupati Buru Ramly Ibrahim Umasugi, Kepala PLN Ranting Namlea Ramly Malawat, Dinas Koperasi dan UKM Buru.
Buletin
34 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
LENSA DAERAH
BRF 2013
Selain itu beberapa pihak yang turut berpartisipasi dalam dukungan baik moril dan materil diantaranya Bank Maluku dan jajaran perbankan lainnya, instansi pemerintah, para pengusaha, dan toko Rider. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, kata Alkatiri, adalah untuk memotifasi masyarakat di kabupaten Buru, terutama bakat-bakat seni yang dimiliki kalangan generasi muda dapat diarahkan pada kegiatan yang positif. "Insyah Allah, kegiatan ini dapat berlangsung meriah dan sukses. Yang terpenting bagi kami kegiatan ini juga dapat memberikan hiburan religius bagi seluruh lapisan masyarakat,"demikian ungkap Eksan Alkatiri. Sementara itu acara festival ramadhan yang memperebutkan piala bergilir dan hadiah menarik lainnya, meliputi lomba lagu sahur, hadrat/awat, dan parade beduk. Sedangkan pesertanya yang sudah terdaftar dalam event tersebut berasal dari beberapa wilayah seKabupaten Buru. BUPATI CANANGKAN BRF JADI AGENDA TAHUNAN Bupati Buru Ramly Ibrahim Umasugi S.Pi, MM., mencanangkan kegiatan Pasar Rakyat yang dipadukan dalam Bupolo Ramadhan Fair menjadi agenda tahunan oleh Pemerintah Kabupaten Buru. Penegasan tersebut diungkapkan Bupati
Buru saat membuka secara resmi kegiatan Bupolo Ramadhan Fair 2013, Senin (15/7) lalu, di Lapangan Pattimura Namlea. Menurut Umasugi, dirinya sangat yakin b i l a ke g i a t a n p a s a r ra k ya t ya n g d i l a ks a n a ka n g u n a m e m e r i a h ka n kegiatan Bupolo Ramadhan Fair di Namlea, dapat dikemas secara baik, maka secara otomatis dapat menyerap seluruh pelaku bisnis di Kabupaten Buru, bahkan dari luar Kabupaten Buru. Dikatakan dalam kaitan dengan pelaksanaan BRF 2013 yang mana telah melibatkan sebanyak 100 pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kota namlea, bupati berharap kiranya kegiatan seperti ini dapat membantu peningkatan pendapatan yang lebih memadai bagi setiap pelaku usahan kecil menegah. Pasalnya seluruh PKL yang selama ini kurang mendapat perhatian dan kurang tertata dengan baik, sehingga kerapkali menimbulkan kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan. Karena itu diperlukan penataan sejumlah PKL yang selama ini tersebar di beberapa ruas jalan dan emperan-emperan pertokoan, sehingga terkesan tidak tertata dan kurang tertib. Dengan begitu ke depannya akan dilakukan pembinaan secara teratur oleh beberapa dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
Kendati demikian, kata Umasugi, hal positif yang dapat dipertik dari kegiatan BRF 2013 ini, dapat memicu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam setiap tahunnya, bila kegiatan seperti ini dapat dilangsungkan dalam agenda pembangunan di daerah. Belum lagi bila BRF ke depannya ditetap sebagai agenda kegiatan tahunan oleh Pemda Buru, dan dipusatkan pada satu lokasi yang strategis dan dapat dikelola secara baik, maka dapat memancing pelaku bisnis dari luar daerah untuk ikut berpartisipasi, dan tentunya akan pula terserap pendapatan bagi Kabupaten Buru. Karena itu, dengan dilaksanakannya kegiatan BRF 2013 oleh Dinas Koperasi dan UKM, Korpri Setda Buru yang juga bekerjasama dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Buru, Bupati Buru Ramly Umasugi turut menyatakan rasa terima kasihnya serta memberikan perhargaan yang setinggi-tingginya bagi seluruh PKL yang telah berpartisipasi guna memeriahkan acara dimaksud. Usai membuka kegiatan BRF 2013, bupati yang juga didampingi jajaran Muspida dan para SKPD, juga menyempatkan waktu untuk meninjau langsung seluruh stand-stand yang menjajakan berbagai macan jualan. Bupati tampak terkesimak dengan beragam jualan yang dijajakan para PKL yang menempati stand-stand mereka. Bahkan tidak sedikit sejumlah barang jualan milik pedagang dibeli langsung oleh orang nomor satu di Kabupaten Buru itu.
Suasana BRF 2013
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
35
ARTIKEL
Penerapan Good Governance & Inovasi Daerah Berbasis Keluarga Bagian 4,5,6&7 (terakhir dari dua Bagian)
Oleh : Syafuan Rozi Soebhan Periset Pusat Penelitian Politik, LIPI Jakarta k e r j a y a n g j a u h . Pengalaman di Belanda, unik juga, pemerintah di sana memberlakukan semua Kesejahteraan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. flat dengan sistem sewa yang terjangkau bagi warga kota dan ada pekerja sosial Sales Patriae Suprame Lex: (Cicero) yang memantau kelayakan penghuni dan Bagian 4 perawatannya. Sehingga tidak ada kaum a.4. Pengadaan Rumah Massal Ramah miskin yang menjadi manusia kardus, Keluarga manusia kolong jembatan atau manusia Kita belum bisa bangga menjadi gerobak seperti di negeri kita. bangsa Indonesia, selama kita masih melihat a.5. Dana Pensiun untuk Manula: ada rakyat Indonesia berumah kardus, Salah satu alasan orang menjadi berumah di gerobak dorong, menjadi orang pegawai negeri, pegawai swasta atau orang penghuni kolong jembatan atau ada yang kantoran karena berharap bisa mendapatkan terkapar kedinginan di emperan toko karena pensiun. Sudah saatnya agar para petani, t i d a k m e m i l i k i r u m a h . nelayan, pekerja, supir pun mendapatkan Untuk itu diperlukan kebijakan atau Perda pensiun di hari tuanya. Untuk itu pemerintah pengadaan rumah susun ke atas yang dan DPR/DPRD/DPD perlu membuat terjangkau sewa atau harganya. Di sekitar kebijakan dana pensiun nasional. Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia b. Kebijakan Pelatihan dan Peneluran telah dibangun rumah susun yang begitu Ilmu yang Bermanfaat: besar dan tinggi megalahkan hotel di Inovasi pemerintahan yang sekitarnya. Bangunan tersebut untuk dilakukan raja Ubud Anak Agung Tjokorde menampun g warga kota agar d e k a t dengan tempat k er jan y a. Sehingga diharaplan b i s a dengan mendatangkan guru dan para mengurangi kemacetan jalan dari pinggiran seniman yang mengajarkan para petani dan ke pusat kota. Untuk Indonesia ke depan, pemuda pengangguran untuk memilki setiap kota perlu dirancang agar setiap ketrampilan melukis, membuat perhiasan perkantoran atau tempat usaha dan cendra mata telah membuka lapangan menyedeiakan tempat tinggal (apartemen, usaha baru bagi warga Ubud, Gianyar dan asrama, kondominuim, flat) bagi Bali Selatan umumnya. karyawannya c. Permodalan dan Keberlanjutan Sehingga Perda Apartemen Usaha: Karyawan diharapkan mengurangi Seperti sapu lidi yang tak berati kemacetan lalu lintas, akibat orang bila sendirian, maka model arisan adalah berbondong-bondong dari rumah ke tempat
alternatif permodalan bagi kalangan menengah bawah untuk memulai usaha. Arisan bisa diombinasikan antara uang, alat atau pengadaan bangunan tempat usaha secara bergiliran perbulan. Jika ada tempat usaha yang disewa dari pihak lain, ada baiknya juga dirancang sistem bagi hasil berdasarkan prosentasi penjualan. Untuk itu dibuat kasir bersama, sehingga ada transparansi tentang jumlah pemasukan atau kelesuan usaha. Sehingga ketika untung dibagi bersama, ketika “buntung� atau rugi, usahapun tidak mati karena resiko dikelola bersama. d. Kemitraan Strategis dan Pemasaran Budaya: Untuk pemasaran produk kerajinan, misalnya di Bali Selatan dibangun pasar Sukawati dan beberapa pasar seni lainnya. Ada pengepul yang menjadi mediator dengan pembeli dari luar sehingga setiap produk mengalir dengan para pembelinya. Pemasaran budaya lewat Festi v a l berka l a deng a n perin gatan hari ulang tahun pura, perayaan adat, membuat Bali Selatan menjadi ramai untuk dikunjungi para pelancong. Pemasaran akan terkait dengan keunikan suatu tempat. Di Mexico ada festival perang tomat ketika panen melimpah, sehingga buah tomat dibeli pengunjung untuk aktifitas perangperangan. Di Jepang ada hari Boneka, sehingga pengarajin boneka mendapat pasar yang lumayan. Untuk daerah di Indonesia yang mau maju, perlu mendisain festival
Buletin
36 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
ARTIKEL festival berkala dengan tema-tema kreatif perlu dirancang. Ketika ada keramaian disitu tercipta pasar dan kemajuan ekonomi. 4. Pelibatan Masyarakat, Mengajak Keluarga Perlu ada agenda bersama untuk mendorong perubahan. Kebijakan publik berupa Undang-undang, perda atau semacamnya merupakan pendorong munculnya kegiatan dan langkah kongkret. Keluarga adalah lingkungan terdekat bagi setiap manusia. Politik, pemerintahan dan keluarga adalah bagian yang harus bersinergi dan berkolaborasi. Untuk itu agenda adopsi kebijakan yang melibatkan keluarga perlu dirancang lebih rinci dan terjadwal. Perekonomian dan Perpolitikan berbasis Keluarga menjadikan keluarga sebagai produsen sekaligus konsumen yang akan saling berinteraksi satu sama lain. Ada peluang kerja ditumbuhkan dan ada sikap demokratis partisipatip diberikan ruang. Pergiliran & perguliran dana dan kesempatan merupakan wacana demokratis yang harus tertanam kuat sejak kecil di keluarga. 5. Mendesain Infrastruktur & Perubahan Terukur di Daerah-daerah Negeri kita perlu fokus membangun mental dan jiwa anak negerinya, antara lain lewat program dan kampanye: a. Budaya Membaca dan Eksperimental sejak dini Untuk mempercepat kemajuan tradisi membaca perlu dikembangkan seluas mungkin. Begitu juga tradisi penerjemahan ilmu pengetahuan dan teknologi dari bahasa asing ke bahasa sendiri akan mempercepat inovasi dan kreativitas tambahan. Untuk itu perlu dibuat sistem pendukung bagi p e m b e l a j a ra n ya n g m e ny e d i a ka n kesempatan uji coba dan praktik nyata. Anggaran pendidikan dan penelitian perlu diperjuangkan peningkatannya dari waktu ke waktu agar makin banyak penemu lahir dari kalangan bangsa kita sendiri. Perlindungan dan penghargaan hak cipta pun perlu mendapat tempat yang khusus mulai saat ini. b. Reformasi Birokrasi & Mendisiplinkan Keluarga: Reformasi birokrasi menyangkut perubahan struktur dan kultur pegawai negeri. Hal ini akan tumbuh baik jika sejak kecil kita mendapatkan asuhan sosialisasi tentang profesi dan tanggung jawab. Dalam menyusun arah dan model reformasi pelayanan publik pada tubuh bangsa ini, kita perlu memperhitungkan terjadinya perubahan lingkungan kerja sejak ditengah keluarga dan kecenderungan dinamika sosial ekonomi masyarakat yang cenderung universal. kita perlu membangun birokrasi
yang berkultur dan struktur rasionalegaliter, bukan irasional-hirarkis. Caranya dengan pelatihan dan iklan layanan m a sya ra kat d i m e d i a p e rs u nt u k menghargai penggunaan nalar sehat. Perlunya memiliki semangat pioner, bukan memelihara budaya minta petunjuk dari atasan. Perlu dibiasakan mencari cara-cara baru yang praktis untuk pelayanan publik, inisiatif, antisipatif dan proaktif, cerdas membaca keadaan kebutuhan publik, memandang semua orang sederajat di muka hukum, menghargai prinsip kesederajatan kemanusian, setiap orang yang berurusan diperlakukan dengan sama pentingnya. Birokrasi yang propartisipanoutonomus bukan komando-hirarkis. Birokrasi Indonesia ke depan perlu mendukung dan melakukan peran pemberdayaan dan memerdekakan masyarakat untuk berkarya dan berkreatifitas. Perlu dikurangi kadar pengawasan dan represi terhadap hak ekspresi masyarakat. Perlu ditinggalkan cara-cara penguasaan masyarakat lewat kooptasi kelembagaan dan dihindari sikap dominasi. Birokrasi bertindak profesional terhadap publik. Berperan menjadi pelayan masyarakat (public servent). Dalam memberikan pelayanan ada transparansi biaya dan tidak terjadi pungutan liar. PNS perlu memberikan informasi, transparansi, dan peringatan dini (early warning system) dari potensi berbagai kerugian, sebagai hak masyarakat dan pelayan publik bisa dimintai pertanggungjawabannya (public accountibility), lewat dengar pendapat (hearing) dengan legislatif atau kelompok kepentingan yang datang. Melakukan pemberdayaan publik dan mendukung terbangunnya proses demokratisasi. Birokrasi enterprenership yang perlu dibangun adalah institusi yang saling bersaing antar bagian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melayani publik secara kompetitif, bukan minta dilayani atau membebani masyarakat dengan pungutan liar, salah urus, dan ketidakpedulian. Birokrasi yang melakukan rekruitmen sumber daya manusianya melalui seleksi fit and proper test, bukan mengangkat staf atau pimpinan karena alasan kolusi dan nepotisme. Birokrasi yang memberikan reward merit system (memberikan penghargaan dan imbalan gaji sesuai pencapaian prestasi) bukan spoil system (hubungan kerja yang kolutif, diskriminatif dan kurang mendidik, pola reward dan punishment kurang berjalan). Birokrasi yang bersikap netralitas politik, tidak diskriminatif, tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan partai politik tertentu. Dalam praktiknya di negara dunia ketiga termasuk Indonesia cenderung
memiliki sifat patron-client yang kental, ciri hirarkis birokrasi Weber dengan sendirinya mendapat tempat. Kondisi tersebut berdampak mematikan inisiatif masyarakat dan kreatifitas PNS-sendiri. Akibatnya kualitas pelayanan masyarakat menjadi tidak efisien, karena harus memenuhi syarat yang begitu panjang dan lama dari atasan INDONESIA MENUJU BIROKRASI ENTERPRENUR Dalam model birokrasi enterprenur, pemerintah dan birokrasi hanya mengarahkan, bukan mengurus semua bidang, melakukan pemberdayaan masyarakat, saling bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik, digerakkan oleh misi yang ditetapkan oleh negara bukan aturan yang dibuat sendiri, menghasilkan pendanaan bukan menunggu atau menghabiskan anggaran, kalau mampu memupuk dana untuk dipergunakan kesejahteraan anggota dan khalayak banyak. Karena itu misi dan kerja birokrasi jenis ini dikendalikan oleh warga negara pembayar pajak. Ia juga perlu memperhitungkan tabungan yang bisa dialokasikan kapan saja diperlukan secara tepat guna. Prinsipnya adalah mencegah daripada mengobati. Semangatnya, melakukan kerja kelompok bukan kerja individu (single-fighte dan si anak emas) dan perilakunya memperhatikan kemauan pasar atau publik. Jajak pendapat dan penelitian lapangan tentang apa yang ingin dilakukan atau tidak dilakukan oleh birokrasi menurut representasi publik menjadi suatu keniscayaan untuk dilakukan. Jika birokrasi gemuk maka anggaran rutin untuk gaji akan membesar, tapi nominal yang dibawa pulang kecil selanjutnya akan ada upaya untuk melakukan pungli (rent-seeker) dengan seribu satu macam cara dan alasan. Padahal urusan masyarakat dan pasar tersebut akan lebih cepat, efisien dan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa memerlukan campur tangan berlebihan dari birokrasi. Berikut ini paradigma baru atau model yang ditawarkan untuk b i ro k ra s i I n d o n e s i a m a s a d e p a n . Sasarannya agar Indonesia mampu keluar dari terulangnya gejala pembusukan politik dan melanjutkan penerapan agenda demokratisasi yang sedang dibangun. Contoh birokrasi yang terlalu hirarkis, terlihat ketika ada kebiasaan kerja bahwa setiap hal atau pekerjaan harus menunggu petunjuk, perintah dan persetujuan dari atasan. Akibatnya kreatifitas, inisiatif dan sikap kemandirian birokrasi menjadi berkurang. Kualitas pelayanan birokrasi dinilai buruk, lama,
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
37
Artikel
ARTIKEL
lama, berbelit-belit. Pada saat bencana banjir di Jakarta tahun 1997, sudah tiga hari berjalan pasukan marinir dan amphibi tidak bergerak karena tidak diminta oleh otoritas birokrasi sipil dalam rangka perbantuan dan BKO (Bawah Kendali Operasi). Hal itu berbeda sekali dengan pihak swasta yang bisa memberikan pelayanan cepat dan tepat. Dunia swasta sudah terbiasa, Jika tidak begitu, swasta khawatir akan ditinggalkan oleh pelanggan. Ada hal lain yang perlu dicermati berkaitan reformasi birokrasi yaitu tentang berapa jumlah yang proporsional suatu jaringan birokrasi di suatu negara atau daerah. Sebelum adanya kebijakan zero growth, berkecendrungan jumlah personilnya dibuat membesar untuk menampung pencari kerja dan para kader politiknya. Keadaan itu menunjukkan gejala overbureaucratic, jumlah personal tidak sebanding dengan beban kerja birokrasi yang sebenarnya. Birokrasi yang membesar ini jika tidak dibatasi peran dan fungsinya maka dengan sendirinya akan “mengurusi� dan memaksa masuk semua bidang kemasyarakatan menjadi urusannya, yang semestinya bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. HAK MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK J i ka p e r b i n ca n ga n te nta n g kepentingan publik (anggaran untuk penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, perumahan, logistik, energi dll.) di DPR/DPRD/DPD dirahasiakan, dan menjadi rahasia negara, dimana lagi rumah kebersamaan untuk pulang, datang dan merasa bersama ada tersisa. Jika hal tersebut sering terjadi maka rasa saling percaya dan toleransi akan menurun antara rakyat, wakil dan pemimpin politik bangsa ini. Jika ada kebersamaan dan komunikasi yang baik maka keluarga akan mendapat i m b a s ny a . M a sy a ra ka t a ka n m e n d a p at b u a h nya . Dalam suatu situasi negara transisi yang masyarakatnya ingin menuju keadaan yang lebih demokratis, rasional, egaliter, makmur, maju berkembang, amat diperlukan adanya 'semangat untuk mau berubah' untuk memperbaiki keadaan, yaitu dengan membuka
hati kita semua untuk mau pelan tapi pasti melakukan transparansi dan memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang menjadi haknya. Ini maknanya menyediakan alokasi pendanaan,
m e l a ku ka n ge ra ka n p e n e r j e m a h a n terseleksi dari dan ke bahasa asing, nasional dan daerah nusantara.
Birokrasi bertindak profesional terhadap publik. Berperan menjadi pelayan masyarakat (public servent). Dalam memberikan pelayanan ada transparansi biaya dan tidak terjadi pungutan liar. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk menghidupkan ruang publik yang lebih lebar bagi masyarakat, untuk mengakses informasi publik di abad
informasi ini. Seperti layaknya sang ikan yang butuh air untuk hidup, publik juga perlu informasi untuk berkembang dan maju. Information, knowledges, and sciences are power. Ikan memerlukan air yang berkualitas jernih dan dalam jumlah yang cukup, masyarakat memerlukan kepastian, kejelasan, penguatan dan pendampingan yang bisa terjadi bila ada transparansi dan kepastian hukum yang akan mengaturnya. Penutup Partai politik dan para politisi kita di legislatif, di waktu mendatang perlu membuat laporan kemajuan kepada pemilihnya tentang apa yang telah dilakukan selama seratus hari dan seribu hari misalnya. Itu semacam kontrak sosial. Partai perlu membuat dan memberikan kaset atau booklet tentang apa yang telah dijanjikan Partai Republik terhadap pemilihnya setelah seratus hari. Mekanisme seperti itu akan menuntut anggota parpol yang menjadi wakil pemilih. Orang Parpol itu akan lebih banyak bekerja dan bersentuhan dengan konstituennya, karena apabila tidak dilakukan, pemilih bisa menarik kepercayaan dan dukungannya saat itu dan pada pemilu berikutnya. Partai Politik masa lalu bisa digambarkan sebagai penggerak 'demokrasi prosedural', belum menghela 'demokrasi substansial'. Ada yang berkeyakinan bahwa persyaratan suatu negara untuk disebut demokratis, jika memiliki Parpol, padahal ada ahli yang mengatakan syarat demokrasi bukan hanya hadirnya partai, tetapi lebih jauh lagi peran apa yang telah dimainkan secara substansial oleh intitusi politik tersebut. Pemilu akan merubah siapa yang akan memimpin negara ini. Pemilu akan menghasilkan siapa yang akan mewakili masyarakat untuk membuatkan undang-undang dan membuat anggaran negara yang sesuai dengan kepentingan publik kita. Itu kan antara lain substansi perlunya kehadiran suatu partai politik dalam suatu negara.
Buletin
38 MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
H
Tips Photography Untuk Pemula
obi fotografi, untuk umumnya orang, dikerjakan hanya menyalurkan kesenangan belaka. Serta biasanya juga amat sedikit penghobi fotografi yang lantas memperdalam pengetahuan atau ketrampilan memotretnya. Mereka cukup senang dengan sebatas mendokumentasikan apa pun object yang menarik dengan apa adanya. Nah, untuk sharing, berikut beberapa tips fotografi untuk pemula yang saya peroleh dari pengalaman yang semoga saja ada faedahnya buat anda yang pemula.
Lapor Pa’
Ragam
Menantang Matahari Di antara pantangan untuk fotografer yaitu memotret object dalam posisi menantang matahari. Barangkali tips fotografi untuk pemula sejenis ini pernah anda dengar. Tetapi tidak ada salahnya untuk sebatas mengingatkan bahwa membidik object dengan posisi kamera menghadap matahari memiliki kandungan banyak kelemahan. Salah satunya object tampak gelap, hingga saat dilihat hasilnya juga cuma berbentuk warna hitam. Manfaat kamera tidak ubahnya dengan mata kita. Bila kita dengan mata telanjang saja tidak dapat menatap matahari, begitupun dengan posisi kamera waktu memotret menghadap matahari. Disamping itu, terpaan cahaya ultraviolet dari matahari yang mengenai lensa kamera kurun waktu relatif lama juga bisa mengakibatkan rusaknya kamera. Karena itu Anda sebaiknya jauhi menantang matahari. Namun jika bila anda telah cukup pandai untuk bikin dampak spesifik dari cahaya matahari, mungkin saja hal itu dapat dikerjakan. Garis Horisontal Tips fotografi untuk pemula yang lain yaitu memperhatikan garis horisiontal waktu memotret. Garis horizontal, ada juga yang menyebut dengan arti garis khatulistiwa, merupakan garis yang terbentuk pada kamera dengan titik sedang object. Garis ini penting di perhatikan waktu memotret supaya akhirnya tampak seimbang. Dikarenakan itu waktu memotret, pastilah terlebih dulu posisi anda tidak lebih rendah atau lebih tinggi daripada object yang dapat anda potret. Komposisi horizontal sejenis ini umumnya dikenal didunia arsitektur sebagai titik perspektif. Dengan dua titik yang horizontal ini, maka object dapat tampak seara seimbang serta seimbang. Jika kita memotret dalam posisi lebih rendah dari titik object, maka kita sudah meletakkan object sebagai suatu hal yang besar, agung, mewah, serta semakin besar. Sebaliknya, waktu kita mengambil photo dengan posisi lebih tinggi dari object, maka sebenarnya kita sudah meletakkan object sebagai suatu hal yang lebih rendah, hina, kecil, serta beragam nilai yang yang sejenisnya. Sesuatu rumah yang kita photo dari atas menara, maka rumah dapat tampak kecil serta tidak ternilai. Karena itu, pertimbangkan posisi sebelum saat memotret karena dapat membuahkan pencitraan serta juga penafsiran yang tidak sama, walau obyeknya sama. Itulah beberapa tips fotografi untuk pemula yang relative sederhana dan semoga bermanfaat.
628219967xxx BURU bpk bupati buru yg terhormat utk menstabilkan harga BBM khusus minyak tnh ditingkat p e n g e c e r, B P K B U PAT I s e g e r a menerbitkan HET ( hrg ecer tertinggi) 628239990xxxx BURU Lpor pak, gmna ch listrik d dtaran waeapo padam sbagian yg sbgian menyla sdah hmpir 2 mnggu ini knpa tdak ad tndakan dari pemerntah setempat tlong pak 628229013xxxx BURU tata-klola lembga perkantoran kurg trtib dan kurg brwibawa, perlu bxk study banding k kabupaten2 maju d indonesia.. 628124790xxxx BURU pa bupati yg sy muliakan n hormati. TLNG jua, lia PTT/HONOR yg pamls krja n msk kntr tlng pecat dong jua. Spya dong pung gaji tu. . . Bs ksh par PNS 628124792xxxx BURU pengadaan tanaman jeruk yg dilakukan oleh dinas terkait sangatlah baik, namun sayangnya pengadaan tersebut juga harus diikuti dgn penyuluhan/pengawasan 628134378xxxx buru. pak bupati masa tiket msuk pantai jiku merasa 10 ribu sdngkn d tketx cuma 2 ribu.. nnti pantix jdi jiku meresah bukn merasa lagi. tolong d tndak lanjuti 62857175XXXX BURU KITA SANGAT PRIHATIN KEPADA MASYARAKAT K E PA D A P T. S A H H YA N G S A R I KARENA BIBIT PADI YANG DIBERIKAN SANGAT JELEK KADANG TIDAK TUMBUH. UNTUK PEMERITAH HARUS CEK DULU. 628134259xxxx BURU Ass,. Wr. Wb. Kami a.n masyrkt kec. Airbuaya meminta kpd bpk Bupati Buru agar tarif angkt trayek Namla-Airbuaya scepatx d tetapkan krn masy sangt resah
Ingin Menyampaikan Pesan?
KETIK BURU (SPASI) PESAN ANDA
KIRIM KE :
9386
Tarif 500,-/SMS (Untuk Semua Operator)
Buletin
MRIMU BUPOLO Edisi XVIII Juni 2013
Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buru
www.burukab.go.id
39