BULETIN BAWASLU RI Februari 2014 by Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.

AWASLU B BULETIN

EDISI 02, FEBRUARI 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

SIAGA SATU PEMILU

Bawaslu Perketat Pengawasan Semua Lini Bawaslu Ingatkan KPU Soal Kerawanan Logistik

Bawaslu Tuntaskan Pembentukan Panwaslu Luar Negeri

Mengawal Pesta Demokrasi 2014

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

kementerian tersebut melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran AWASLU Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L). Tujuannya adalah mendapatkan gambaran anggaran kementrian tersebut, terutama soal penggunaan dana hibah dan bansos. Pengawasan terhadap dana SIAGA SATU PEMILU hibah dan bansos, merupakan Bawaslu Perketat salah satu bagian tugas Bawaslu Pengawasan Semua Lini untuk menciptakan pemilu yang fair. Semua pihak berkompetisi dengan sumber daya masing-masing dan legal, dan bukan berasal dari anggaran negara. Pemilu yang fair akan menciptakan persaingan yang sehat dan berintegritas. Demikian sedikit cerita pengawasan Bawaslu di bulan Februari, tepatnya 2 (dua) bulan sebelum puncak Pemilu 2014, pada 9 April mendatang. Semoga bermanfaat. Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu di Indonesia.

Dana bantuan sosial (bansos) dan hibah merupakan dana taktis yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga negara untuk meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya dana semacam ini bisa menjadi alat bagi oknum pejabat dan dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya. Indonesia Budget Center (IBC) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi adanya peningkatan dana bantuan sosial dan hibah pada Kementerian/Lembaga serta dinas di tingkat pusat dan daerah menjelang pemilu 2014. Sebagai lembaga yang mengawasi jalannya tahapan pemilu, Bawaslu lebih berkewajiban untuk mengawasi unsur penyelewengan dana tersebut dalam rangka pemilu. Pada awalnya, peningkatan dana bansos dan hibah tersebut memang bukan urusan Bawaslu. Namun, indikasi yang muncul penggunaan dana bansos untuk diselewengkan demi pemenangan terhadap pemilu membuat Bawaslu pun harus turun tangan untuk mengawasinya penggunaannya. Pengawasan terhadap penggunaan dana hibah dan bansos oleh Bawaslu dilakukan dengan pendekatan persuasif serta preventif terhadap 10 Kementerian yang secara kebetulan menterinya menjadi calon anggota legislatif. Bawaslu juga meminta agar

BULETIN

Bawaslu Ingatkan KPU Soal Kerawanan Logistik

EDISI 02, FEBRUARI 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu Tuntaskan Pembentukan Panwaslu Luar Negeri

Mengawal Pesta Demokrasi 2014

Salam Awas

Daftar isi:

BADAN

UM SI IK INDO

A S L U

Divisi Update Divisi Pengawasan

Bawaslu Ingatkan KPU Soal Kerawanan Logistik ........................... 15 Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Tuntaskan Pembentukan Panwaslu Luar Negeri.. 16 Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Mencari Celah Penegakkan Hukum Kampanye di Luar Jadwal ............................................................................................................ 18 Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Dukung Pengawasan Pemilu, Tiga Lembaga Teken MoU dengan Bawaslu ....................................................................................... 19 Sudut Pandang Tokoh Bangsa Mendukung Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ...................................................................................... 20 Demokrasi dan Islam ............................................................................ 21 Sosiologi Masyarakat dalam Konteks Pemilu 2014 ................. 22 Ekspose Daerah ............................................................................................ 23 Glosari Kepemiluan ...................................................................................... 24 Galeri ........................................................................................................ 26 - 28

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

AS PEMIL AW IH A NG

Dari Redaksi ................................................................................................... 2 Laporan Utama Siaga Satu Pemilu, Bawaslu Perketat Pengawasan Semua Lini ... 3 Opini Mengawal Pesta Demokrasi 2014 ......................................................... 6 Sorotan Bawaslu RI dan DPR Aceh Sepakat Soal Bawaslu Aceh ...... 8 Investigasi Setiap Tahun Parpol Dapat Dana Pemerintah ........................... 10 Dana Saksi Parpol Hampir Pasti Batal ............................................ 11 Bawaslu Terkini Bawaslu Siapkan Strategi Khusus Antisipasi Kecurangan Hari H............................................................................................................ 12 Info Bawaslu Jelang Pemilu, Komnas HAM Inginkan Komunikasi yang Intensif dengan Bawaslu ................................................................... 13 Profil Ramlan Surbakti ......................................................................................... 14

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Penanggung jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Ferdinand ET Sirait, Pakerti Luhur, Ak, Rahmawati, SE, M.Si, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Hendru, Irwan; Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Siaga Satu Pemilu

Bawaslu Perketat Pengawasan Semua Lini

Dalam beberapa puluh hari lagi, pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan. Pesta demokrasi terbesar di negara demokrasi terbesar akan menyedot perhatian nasional dan dunia. Namun, patut diwaspadai akan muncul beragam pelanggaran, baik pelanggaran yang sifatnya ringan hingga pelanggaran yang terstruktur, masif dan sistematis.

M. ZAIN

ejak awal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diberikan beban untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil (luber dan jurdil), memandang perlunya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu. â&#x20AC;&#x153;Bawaslu tidak bisa sendiri untuk memastikan pemilu berlangsung dengan baik. Keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan, karena pengawasan pemilu tanpa peran masyarakat, sia-sia saja,â&#x20AC;? kata Koordinator Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu, Nasrullah. Memperkuat lini Sosialisasi, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk. Belajar dari pengalaman pemilu lalu, masyarakat kurang terlibat aktif dalam pemilu, baik secara penyelenggaraan maupun pengawasan. Masyarakat hanya dijadikan â&#x20AC;&#x2DC;objekâ&#x20AC;&#x2122; pemilu, padahal keberadaan mereka sangat signifikan dan strategis untuk menentukan

kualitas dalam pemilu. Atas dasar itulah, peran aktif masyarakat pada pemilu 2014 harus diperkuat sejak awal. Bawaslu bahkan mencanangkan program-program berbasis keterlibatan masyarakat sejak awal periode baru kepemimpinan 2012. Program-program tersebut melibatkan berbagai macam organisasi kemasyarakatan baik yang berasaskan nasional, lokal, agama, dan kesukuan, perguruan tinggi, dan sekolah, melalui pelatihan dan rapat koordinasi antara stakeholders dan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Program Bawaslu tersebut berupaya memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Brainstorming semacam ini akan membentuk pola pikir masyarakat agar peduli dengan pemilu, di tengah badai keapatisan dan apriori terhadap pemilu. Untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengawasi pemilu, maka kesadaran tersebut sangat diperlukan. Selain itu, juga dijelaskan bahwa masyarakat tidak hanya memberikan suara

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Sambungan: .... pada hari pemungutan suara, tetapi juga masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan agar suaranya tidak dicurangi. Selain memastikan suaranya, pengawasan aktif masyarakat juga dapat dilakukan dengan melaporkan jika terjadi praktikpraktik kecurangan dalam pemilu. Selama ini masyarakat cenderung takut dan malas untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Pasalnya, dengan melaporkan pelanggaran, waktu mereka akan tersita untuk proses penangangan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Proses penangangannya juga mirip-mirip dengan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisan. Masyarakat juga enggan untuk melapor dikarenakan sering mendapat intimidasi - diduga dari pihak yang akan dilaporkan - berupa ancaman dan teror. Atas dasar itu, mereka akhirnya menutupi pelanggaran yang diketahuinya, dengan mempertimbangkan keselamatan diri dan keluarganya. Mengambil pengalaman tersebut, Bawaslu mencoba berbagai cara untuk memudahkan dan mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Metode paling populer yang digunakan adalah menjadikan laporan masyarakat sebagai temuan Bawaslu sendiri. Dengan cara itu, pelapor tidak perlu repotrepot untuk memberikan klarifikasi atau terintimidasi, sebab yang akan menjadi pelapornya adalah Bawaslu itu sendiri. Peta Kerawanan dan Early Warning System Dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu, Bawaslu selalu mengedepankan upaya preventifikasi. Untuk itulah Bawaslu secara bertahap membangun Manajemen Peringatan Dini Kerawanan Pemilu yang diharapkan mampu menghasilkan Peta Kerawanan Pemilu, Indeks Kerawanan Pemilu, dan sampai dengan terbangunnya Early Warning System Kerawanan Pemilu. Sebagai langkah awal dalam menentukan Peta Kerawanan Pemilu, Bawaslu melakukan kajian untuk menilai potensi kerawanan Pemilu terhadap 510 (lima ratus sepuluh) kabupaten/kota di Indo-

nesia. Potensi kerawanan ini difokuskan berdasarkan pelaksanaan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan yakni Pendaftaran dan Pemutakhiran Daftar Pemilih, Logistik, Kampanye, serta Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam konteks internal, peta kerawanan yang telah dihasilkan ini akan menjadi panduan dalam penentuan kebijakan untuk menetapkan metode dan strategi pengawasan berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan. Di lain pihak, adanya peta potensi kerawanan ini diharapkan mampu meningkatkan awareness seluruh stakeholders dalam melakukan pengawasan partisipatif. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu akan lebih optimal sehingga mampu menghasilkan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Untuk menentukan potensi kerawanan dalam tahapan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu menggunakan metode perbandingan antara jumlah pemilih dengan jumlah penduduk di sebuah kabupaten/kota. Model perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan data DPT KPU dengan data kependudukan BPS yang merupakan benchmark dalam menentukan tingkat kewajaran. Ditentukan bahwa tingkat kewajaran perbandingan antara jumlah pemilih dengan jumlah penduduk di daerah-daerah perkotaan (urban) sebesar 73 % dan di daerah pedesaan (rural) sebesar 68%. Selanjutnya ditentukan ambang batas proyeksi yakni : 1. Apabila lebih dari 40% kecamatan di sebuah kabupaten/kota berada di atas ambang batas kewajaran dinyatakan sebagai daerah yang sangat rawan 2. Apabila 20% - 40% kecamatan di sebuah kabupaten/kota berada di atas ambang batas kewajaran dinyatakan sebagai daerah yang rawan. 3. Apabila kurang dari 20% kecamatan di sebuah kabupaten/kota berada di atas ambang batas kewajaran dinyatakan sebagai daerah yang aman. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, ditemukan bahwa sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) kabupaten/

kota masuk dalam kategori sangat rawan, 51 (lima puluh satu) rawan dan 290 (dua ratus sembilan puluh) aman. Dalam tahapan kampanye ditentukan dengan menilai potensi terjadinya money politics yang diukur dengan menggunakan metode perbandingan antara jumlah penduduk miskin di Desil III dengan jumlah pemilih di sebuah kabupaten/kota. Selanjutnya ditentukan ambang batas proyeksi sebagai berikut : 1. Apabila penduduk miskin lebih dari 30% dari jumlah pemilih di sebuah kabupaten/kota, dinyatakan sebagai daerah yang sangat rawan 2. Apabila penduduk miskin sebanyak 10% - 30% dari jumlah di sebuah kabupaten/kota, dinyatakan sebagai daerah yang rawan. 3. Apabila kurang dari 10% kecamatan di sebuah kabupaten/kota berada di atas ambang batas kewajaran dinyatakan sebagai daerah yang aman. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, ditemukan bahwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) kabupaten/kota masuk dalam kategori sangat rawan, 268 (dua ratus enam puluh delapan) rawan dan 208 (dua ratus delapan) aman. Sedangkan potensi kerawanan dalam tahapan logistik ditentukan dengan menilai tingkat aksesibilitas sebuah kabupaten/kota dan aspek produksi. Namun pada saat kajian dilakukan, KPU belum mengumumkan perusahaan pemenang tender pengadaan, sehingga pada saat awal ini masih menggunakan pendekatan aksesibilitas saja. Untuk mengukur tingkat aksesibiltas sebuah daerah dilakukan dengan melakukan perbandingan antara bobot kondisi alam dengan jarak tempuh kumulatif . Kondisi alam daerah bergunung atau kepulauan lebih sulit dari pada daerah landai perkotaan. Jarak tempuh kumulatif adalah total jarak (akumulatif) yang harus ditempuh untuk mengirim logistik dari ibukota kabupaten ke ibukota-ibukota kecamatan (logikanya jumlah kecamatan yang banyak di kabupaten yang luas membutuhkan waktu lebih banyak dibanding dengan luas kabupaten yang sempit dengan sedikit kecamatan). Kemudian kedua aspek distribusi diberi bobot sebagai berikut :

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

1. Bobot kondisi alam (kontur) sebesar 70%, 2. Sedangkan jarak kumulatif diberi bobot sebesar 30%. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, ditemukan bahwa sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) kabupaten/kota masuk dalam kategori sangat rawan, 304 (tiga ratus empat) rawan dan 97 (sembilan puluh tujuh) aman. Potensi kerawanan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara ditentukan dari “dampak elektoral” yaitu “proporsi jumlah pemilih fiktif potensial terhadap harga kursi murni di sebuah daerah pemilihan”. • Jumlah pemilih fiktif potensial adalah selisih rasio pemilih (DPT) terhadap jumlah penduduk (DAK) dengan ambang kewajaran (73% wilayah urbanisasi 68% wilayah non-urbanisasi) • Harga kursi murni adalah jumlah kursi yang diperebutkan di sebuah Daerah Pemilihan dibagi dengan BPP Murni (Bilangan Pembagi Murni). Sedangkan BPP Murni dihitung dengan prediksi dengan tingkat partisipasi, suara tidak sah (untuk sementara menggunakan angka-angka historis Pileg 2009, akan di-update dengan survei terbaru yang akan dilakukan Bawaslu), dan prediksi suara hangus (suara partai yang tidak lolos Parlimentiary Threshold pada Pileg 2014 berdasarkan survei-survei elektoral sebesar 1012%). Selanjutnya ditentukan ambang batas proyeksi sebagai berikut : 1. Apabila dampak elektoral melebih 15% maka dianggap sangat rawan, artinya ada potensi 15% suara untuk meraih sebuah kursi dipengaruhi oleh penggelembungan suara, sebuah kursi yang seharusnya jatuh kepada partai A berpindah ke partai B. 2. Apabila dampak elektoral melebih 5%-15% maka dianggap rawan. 3. Apabila kurang dari 5% dianggap aman. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, ditemukan bahwa sebanyak 92 (sembilan puluh dua) kabupaten/kota masuk dalam kategori sangat rawan, 30 (tiga

puluh) rawan dan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) aman. Sementara itu, dalam rangka penguatan regulasi lewat Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), saat ini Bawaslu sedang menyelesaikan beberapa peraturan yang akan digunakan sebagai pedoman saat tahapan dimulai. Salah satu fokus Perbawaslu adalah mengatur tentang kerja pengawasan bagi Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN). Dalam rangka penindakan pelanggaran, selain memperbaiki kinerja penindakan pelanggaran dari segi internal, Bawaslu juga sedang meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Peningkatan peran Sentra Gakkumdu yang selama ini dijalankan ternyata belum maksimal dan optimal. Padahal sejak diluncurkan pada 2013 lalu lewat penandatanganan Nota Kesepahaman Sentra Gakkumdu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan berpandangan akan membuat perbedaan dengan pola penanganan Sentra Gakkumdu pada Pemilu lalu. Pada Pemilu 2009 lalu, banyak kasus pidana pemilu yang mentah begitu saja di tahapan penyidikan alias tidak diproses. Hal tersebut terjadi akibat tidak adanya kesepahaman antara tiga elemen penegak hukum tersebut. Salah satu bentuk penanganan Sentra Gakkumdu yang belum optimal adalah soal penanganan iklan politik yang diduga

kampanye pemilu di berbagai media penyiaran. Dari kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, ada indikasi pelanggaran pidana pemilu dalam iklan tersebut, karena merupakan kampanye di luar jadwal. Namun, kasus tersebut dihentikan oleh Kepolisian dengan alasan tidak memenuhi cukup bukti untuk dijadikan pidana pemilu. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan Kapolri dan jajarannya terkait dengan mandegnya kasus-kasus pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu. Kami berupaya terus untuk meningkatkan pemahaman soal pidana pemilu, termasuk unsur-unsur dalam kampanye yang masih jadi perdebatan,” tutur Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Endang Wihdatiningtyas. Sekarang, masyarakat Indonesia tinggal melihat realisasi dari peningkatan kerjasama tersebut. Apakah kepolisian dan kejaksaan dapat bersinergi dengan baik dengan Bawaslu dan memahami bahwa penafsiran terkait unsur-unsur dalam pemilu, lebih baik dipercayakan kepada penyelenggara pemilu, dan bukan merupakan penilaian dari satu pihak saja. Dengan begitu, apa yang diharapkan masyarakat, yakni penegakan hukum pemilu yang benar-benar bisa memberikan rasa keadilan dapat terwujud. Karena hanya dengan itu, maka masyarakat akan kembali percaya, bahwa demokrasi di negeri ini masih memberikan harapan dan cahaya yang berarti untuk pembangunan bangsa. [FS/dari berbagai sumber]

Opini

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Mengawal Pesta Demokrasi 2014 Oleh : Ahmad Ali Imron* Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 sudah semakin dekat. Pengawasan dan pemantauan perlu terus ditingkatkan dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas dan bebas dari pelanggaran atau kecurangan. Suara masyarakat bukan hanya sekedar memenuhi syarat demokratis, tetapi sebagai bentuk penegasan eksistensi diri dalam ranah publik. Lebih penting lagi, masyarakat harus tampil melakukan kontrol dan pengawasan terhadap berbagai praktik kecurangan yang menggerogoti nilai demokrasi. Pemilu maupun Pemilukada harus dikembalikan pada filosofi dasarnya dalam menguatkan kedaulatan publik. Menjadikan aspirasi publik sebagai sentral perhatian dan meminimalisasi peran elit politik. Pemilu yang berkualitas bukan hanya menghamburkan banyak biaya, tetapi penyadaran politik dan keharusan untuk memilih secara independen menjadi faktor utama Pemilu berkualitas. Memaksimalkan perannya sebagai pemilik sah kedaulatan negeri ini. Praktik pelanggaran Pemilu seperti money politic dapat menghancurkan masa depan negara ini karena praktik tersebut akan cukup menguras keuangan suatu partai atau perorangan yang mencalonkan diri pada Pemilu, setelah terpilih di Pemilu akan memicu niat untuk tindakÂ korupsi.Â Calon pemimpin yang melakuan money politic tentu tidak berlaku jujur sehingga sebagai masyarakat yang cerdas jangan mau dipimpin oleh seseorang yang budi pekertinya tidak baik. â&#x20AC;&#x153;Sadarilah apabila kita salah memilih pemimpin akan berakibat fatal karena dapat menyengsarakan rakyatnya. Maka dari itu, pemerintah dengan para stake holder harus mengadakan sosialisasi Pemilu yang bersih dan bebas politik uang kepada masyarakat luas agar tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara langsung meningkat. Perlu keseriusan dalam penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat dengan penanaman nilai yang aman, damai, jujur dan kondusif dalam memilih.

Tidak kalah pentingnya jika kita mau terlibat dalam mengawal setiap proses Pemilu, karena tidak mungkin hanya diserahkan kepada Bawaslu/Panwaslu dan KPU/KPUD yang jumlahnya sangat terbatas. Penyelenggara pemilu belum tentu bisa mengontrol gerak dan manuver rakyat Indonesia dengan jumlahnya yang cukup besar dan wilayah yang begitu luas. Secara formal memang pada dasarnya pengawasan agenda lima tahunan ini merupakan tanggung jawab penuh yang harus dilakukan oleh pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu). Akan tetapi sejatinya masyarakat juga mempunyai kewajiban penuh untuk turut serta andil dalam mensukseskan agenda akbar tersebut. Karena bagimanapun juga agenda dalam Pemilu 2014 ini akan menentukan masa depan Indonesia serta nasib rakyatnya selama lima tahun ke depan. Tidak kalah pentingnya peran masingmasing tim sukses untuk tetap menjaga dan mengikuti setiap prosedur Pemilu secara konsisten. Menjaga harmonisasi sosial dan mengedepankan prosedur hukum dalam setiap sengketa Pemilu yang terjadi. Agar hasilnya dapat memuaskan berbagai kalangan dan memiliki legitimasi kuat dalam melahirkan pemimpin yang cerdas dan berwibawa. Pemimpin yang bisa membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Paling tidak bisa menyelesaikan sebagian dari sekian banyaknya masalah di Indonesia yang belum rampung sampai saat ini. Cerdas Memilih Penyelenggaraan Pemilu tentu sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena hal tersebut merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat dan juga sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Selain itu, Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik secara langsung. Suatu keniscayaan bagi rakyat Indonesia untuk selalu cerdas memilih dan memilah calon legislator maupun presiden demi menentukan masa depan rakyat Indonesia dan

mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, pemilih harus menggunakan hak pilihnya dengan cerdas. Memilih dengan cerdas, berarti memilih dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani. Memilih dengan akal sehat, berarti kita memilih dengan menggunakan penilaian yang objektif, tanpa dipengaruhi oleh faktor uang, hubungan kekerabatan, suku, daerah, agama, dan sebagainya. Memilih dengan hati nurani, berarti kita harus melihat dengan hati nurani kita, siapa sebenarnya calon yang akan kita pilih, bagaimana kualitas moralnya, kualitas intelektual dan leadershipnya serta ketrampilan profesional yang dimilikinya. Ada 4 (empat) cara memilih dengan cerdas dan berkualitas; Pertama, kenali calonnya. Sebelum menentukan pilihan, sebaiknya pemilih mengenal dan mengetahui riwayat hidup calon dan partai politik yang mengusungnya. Pengenalan riwayat hidup calon tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam masyarakat, dan juga pribadi yang bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari bersama-sama dengan masyarakat. Kedua, ketahui visi, misi dan programnya. Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian seorang calon yang ingin dicapai ketika â&#x20AC;&#x153;menjadiâ&#x20AC;?. Misi merupakan lanjutan dari visi. Pada dasarnya, misi merupakan alasan mendasar eksistensi dari visi. Misi biasanya sudah mengarahkan secara tegas calon menuju suatu tujuan yang secara teknis dapat dijabarkan ke dalam program-program. Program merupakan penterjemahan secara teknis dari visi dan misi yang ditawarkan oleh para calon kepada pemilih dan masyarakat. Biasanya para calon mengemas program tersebut sedemikian bagusnya, sehingga program-program mereka terlihat sempurna dan menjanjikan masa depan yang lebih baik kepada para pemilih dan masyarakat. Oleh karena itu, para pemilih dan masyarakat harus cerdas dan cermat dalam menilai program

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

yang ditawarkan oleh para calon. Ketiga, pastikan pilihannya. Mendekati hari pemungutan suara, para pemilih seharusnya mengenali surat suara yang akan dipergunakan dalam Pileg atau Pilpres. Surat suara ini berisi nama, nomor urut dan lambang partai (untuk Pileg) dan foto calon presiden dan wakilnya (untuk Pilpres). Para pemilih dalam menentukan pilihannya memberikan tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat 1 (satu) pasangan calon yang berisi nomor urut, atau foto, atau nama calon. Apabila calon sudah dikenalnya, sepakat visi, misi dan programnya tetapi pada saat pemungutan suara tidak dipastikan pilihannya dengan mencoblosnya maka tidak ada gunanya alias sia-sia. Karena itu, kalau kita mengambil sikap abstain (golput), meskipun ini juga bagian dari hak warga negara, berarti kita telah mempersilahkan diri “disandera” selama lima tahun oleh pemimpin yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Namun demikian, kita juga harus bisa memahami jalan berpikir beberapa kalangan yang memutuskan untuk “tidak memilih”. Keempat, awasi kinerjanya!. Proses demokrasi tidak berhenti sampai dengan terpilihnya wakil di legislatif maupun eksekutif, melainkan harus lebih luas dan mendalam, termasuk menyangkut apakah kepemimpinan politik-pemerintahan yang terpilih bisa berororientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Pemilu bisa dianggap “gagal” apabila kepemimpinan politikpemerintahan yang terbangun justru merepresentasikan kepentingan segelitir elite politik (oligarkis) yang berkuasa. Oleh karena itu, Pemilu memungkinkan rakyatnya memilih pemimpin mereka secara langsung yang harus diikuti oleh perluasan voice, akses dan kontrol masyarakat untuk terlibat secara partisipatoris dalam proses-proses kebijakan. Kita berharap Pemilu Tahun 2014 ini berjalan sukses dan berkualitas sesuai dengan asas bebas, langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia. Semoga! * Staff Biro H2PI Setjen Bawaslu RI

Opini

Trend Swing Voters

Masih Ada di Pemilu 2014

wing voters (suara mengambang) diprediksi masih akan terjadi pada Pemilu 2014 mendatang. Partai politik masih gundah gulana untuk menebak kemana arah swing voters agar bisa mendapatkan suara mereka dan berpengaruh besar pada perolehan suara. Tidak bisa dipungkiri swing voters seketika bisa mengangkat parpol namun seketika juga menjatuhkan partai tersebut. Pada tahun 1999, salah satu kontribusi kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah besarnya suara swing voters. Saat itu, swing voters memilih PDI-P, karena partai ini (dahulu PDI) merupakan salah satu partai oposisi yang termasuk keras dalam melawan digdaya Partai Golkar di era Orde Baru. Masyarakat melihat PDI-P merupakan partai yang ‘dizalimi’, sedangkan Golkar yang ‘menzalimi’. Akibatnya, suara PDI-P meningkat tajam, sedangkan suara Golkar sebaliknya. Sedangkan pada Pemilu tahun 2004, kembali berkontribusi pada melejitnya suara Golkar, dan memenangkan partai berlambang pohon beringin tersebut. Pada saat itu, swing voters melihat ada-nya transformasi Golkar pada era Orde Baru ke era Reformasi, dari partai otoriter ke partai yang lebih demokratis. Namun, pada Pemilu 2009, kembali terjadi perubahan perolehan suara. Partai Demokrat sebagai partai baru, menjadi pemenang pada Pemilu 2009. Kemenangan tersebut, tidak dapat dipungkiri juga diakibatkan oleh signifikannya suara swing voters yang menilai kinerja Presiden SBY yang juga menjadi leader di partai berlambang mercy tersebut. Dalam penelitian yang disampaikan oleh Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC), perilaku swing voters lah yang menyebabkan, setiap pemilu ada pemenang yang berbeda. Swing Voters adalah perilaku pemilih yang berubah atau berpindah pilihan partai atau calon dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Menurut Direktur Eksekutif SMRC Grace Natalie, suara swing voters tidak akan pernah terbagi secara sama, linear, dan proporsional pada masing-masing parpol. Swing voters terjadi karena tingkat rasionalitas pemilih yang semakin meningkat, apalagi menjelang Pemilu. Selama 5 (lima) tahun kepemimpinan parpol pemenang pemilu, swing voters cenderung akan melihat kinerja partai tersebut. Pilihan mereka pada lima tahun mendatang, itu sangat tergantung pada keberhasilan kinerja yang dihasilkan dan dijanjikan sesuai dengan visi dan misi partai. Perubahan signifikan pada swing voters, menurut SMRC terjadi hanya pada partaipartai besar saja. Pada Pemilu 1999 ke pemilu 2004 yang paling banyak mengalami perubahan adalah PDIP (15.5%). Sedangkan untuk partai-partai menengah dan kecil, perubahan suara akibat swing voters tidak terlalu besar. Jadi pilihan swing voters dipastikan tidak akan sama dari waktu ke waktu. Hal ini berbeda dengan loyalis partai, yang tetap akan memilih partai tersebut, seburuk dan sebagus apapun kinerja yang telah dilakukannya. Pemilih dengan label swing voters dipastikan tidak akan menjadi anggota partai politik tertentu. Mereka bisa dikategorikan sebagai pemilih yang rasional, yang lebih terbuka terhadap semua partai dan ideologinya. Sementara itu, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memprediksi bahwa peningkatan pemilih rasional pada Pemilu 2014 sangat mungkin terjadi. Menurut dia, pemilih sudah semakin kritis terhadap peserta pemilu dan calon anggota legislatifnya. Dia mengungkapkan bahwa, saat ini makin kritis dan rasionalnya masyarakat karena adanya akses informasi yang semakin terbuka dan mudah dijangkau. “Sosok politisi dan peserta pemilu akan sangat mudah diawasi lewat media, karena teknologi yang semakin canggih,” pungkasnya. [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Bawaslu RI dan DPR Aceh Sepakat Soal Bawaslu Aceh

DOK. HUMAS

Pertemuan Bawaslu dengan DPR Aceh, di Gedung Bawaslu, Jakarta, (17/2) SETELAH melalui proses panjang polemik keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh, Bawaslu RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh hari Senin (16/2), bertemu di kantor Bawaslu RI Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, guna mencari titik temu menyelesaikan polemik tersebut. Para pihak menyadari bahwa tahapan Pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 harus diawasi dengan baik guna menghindari kecurangan dan gugatan peserta Pemilu. Karenanya, Bawaslu Aceh sebagai lembaga yang berwenang mengawasi Pemilu sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, sesegera mungkin dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan normal. Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan pihaknya dapat menyepakati jumlah anggota Bawaslu Aceh berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi 3 + 2,

yakni anggota Bawaslu Aceh saat ini sebanyak 3 orang (versi Bawaslu RI) ditambah 2 orang yang akan diseleksi oleh DPRA. Pertimbangannya, bila rekruitmen anggota Bawaslu Aceh dimulai dari awal maka akan menimbulkan persoalan-persoalan baru terkait pengawasan tahapan Pemilu 2014 mengingat Pemilu 9 April 2014 tersisa kurang dari 2 (dua) bulan lagi. “Solusi terbaik adalah 3 plus 2, yang 3 sudah bekerja ditambah 2 orang yang akan diusulkan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh,” kata Muhammad saat memimpin pembahasan Bawaslu Aceh dan Panwaslu kabupaten/kota se Aceh dengan Tim Pemerintahan Aceh yang terdiri dari DPRA dan Pemerintah Aceh, Kendati Bawaslu RI menyepakati penambahan jumlah anggota Bawaslu Aceh menjadi 5 (lima) orang, hal ini bukan tanpa masalah sebab akan berimplikasi pada penambahan anggaran gaji untuk 2 (dua) anggota Bawaslu Aceh. Penamba-

han 2 (dua) orang ini belum dianggarkan dalam APBN tahun 2014 karena tidak memiliki dasar hukum. Untuk mendapatkan solusi, Pimpinan Bawaslu RI bersama perwakilan Pemerintahan Aceh sepakat menghadap Mendagri dan Menkopolkam sehingga Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan sebagai dasar untuk penambahan anggaran 2 (dua) orang anggota Bawaslu Aceh. “Dalam waktu dekat, kita akan bersama-sama menghadap menteri, kalau perlu menghadap presiden supaya tambahan dua orang ini bisa didanai pemerintah,” ujar Muhammad. Sementara itu, juru bicara Pemerintahan Aceh, Nurzahri dan Asisten I Pemerintah Aceh Iskandar A. Gani mewakili Gubernur Aceh dan DPRA menyambut baik persetujuan Bawaslu RI tentang jumlah anggota Bawaslu Aceh sebanyak 5 orang. Terkait hal teknis mengenai dasar hukum, masa jabatan dan kewenangan rekruitmen akan dibicarakan lebih lanjut dengan Bawaslu RI.

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

“Akan lebih bagus kita mendorong Mendagri dan Menkopolhumkam untuk membicarakan hal ini. Kita juga perlu pegangan hukum agar tindakan kita juga tidak bermasalah dengan hukum,” kata Nurzahri saat audiensi dengan Pimpinan Bawaslu RI, Senin (16/2) lalu. Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan sebelum bertemu dengan Mendagri, Menkopolhumkam dan Menkeu maka Bawaslu dan Pemerintahan Aceh sudah harus satu suara terkait teknis dan mekanisme penambahan 2 (dua) anggota Bawaslu Aceh “Terhadap hal-hal teknis yang bisa menimbulkan perbedaan, kita selesaikan dulu disini sebelum ke menteri. Biar nanti tidak mentah pembicaraannya,” ujarnya. Gugatan Mahkamah Konstitusi Ihwal polemik Bawaslu RI dengan Pemerintahan Aceh bermula dari perbedaan tafsir undang-undang. Pemerintahan Aceh berpegang pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terutama pada pasal 60 yang menyatakan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh beranggotakan 5 (lima) orang yang di usulkan DPRA/DPRK. Sementara Bawaslu RI berpegang pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu khususnya pasal 72 yang menyebutkan anggota Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 orang dan berlaku di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Berpegang pada UU Nomor 15 Tahun 2011, Bawaslu RI memulai rekruitmen calon anggota Bawaslu Aceh meski dibayang-bayangi penolakan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA. Setelah melalui uji kelayakan, terpilihlah 3 (tiga) anggota Bawaslu Aceh periode 2013-2018 atas nama Asqalani S.Th, MH, DR Muklir S.Sos, SH, MAP dan Zuraida Alwi S.Pd, M.Pd yang dilantik Ketua Bawaslu DR Muhammad tanggal 15 April 2013. Namun dalam perjalanannya, keberadaan anggota Bawaslu Aceh tetap mendapatkan penolakan dari Pemerintah Aceh dan DPRA. Kendatipun dalam pasal 60, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berpegang bahwa Panwaslu provinsi/kabupaten/kota bersifat ad-hoc dan harus dipilih oleh Pemerintahan Aceh. Sementara

”

Terhadap hal-hal teknis yang bisa menimbulkan perbedaan, kita selesaikan dulu disini sebelum ke menteri. Biar nanti tidak mentah pembicaraannya

”

dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011, Panwaslu provinsi berubah nama menjadi Bawaslu Provinsi dan bersifat definitif karena anggotanya dipilih selama 5 (lima) tahun sekali. Sedangkan Panwaslu kabupaten/kota bersifat ad-hoc. Kendati demikian, Pemerintah Aceh dan DPRA tetap berpegang pada Undangundang Nomor 11 Tahun 2006. Mereka tetap menolak keberadaan Bawaslu Provinsi versi Bawaslu RI. Bentuk penolakan tersebut ditunjukkan dengan penarikan fasilitas Kantor Bawaslu Aceh dan pegawai Sekretariat Bawaslu yang pernah dipinjamkan Pemerintah Aceh beberapa waktu lalu. Karena berlarut-larutnya persoalan Bawaslu Aceh, Bawaslu RI pada bulan Juni 2013 mengajukan pemohonan sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna mendapatkan kepastian hukum, undang-undang mana yang akan dipakai dalam pembentukan Bawaslu Aceh. Namun sidang pleno terbuka Mahkamah Konstitusi yang dihadiri delapan hakim konstitusi dan pemohon, menyatakan menolak permohonan SKLN. Alasannya, objek perkara (objectum litis) dalam perkara tersebut bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon (Bawaslu), sehingga bukan kewenangan MK untuk memutusnya. “Menurut Mahkamah, kewenangan yang menjadi objectum litis permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu UU 15/2011, sehingga bukan merupakan objectum litis dalam SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK,” ungkap Wakil Ketua MK Arief Hidayat, dalam Sidang

Pengucapan Putusan Nomor 3/SKLNXI/2013 tersebut di Ruang Sidang Pleno MK. MK memberi catatan terkait persoalan ini. Menurut MK, terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat objectum litis dan subjectum litis, permasalahan kewenangan pembentukan Bawaslu Provinsi, yakni Bawaslu Aceh, adalah permasalahan yang sangat penting untuk segera diselesaikan karena hal tersebut memiliki pengaruh yang besar pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 mendatang. “Karenanya, menurut Mahkamah, pemohon dan para termohon harus memusyawarahkan penyelesaian masalah tersebut dalam rangka segera terbentuknya Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu kabupaten/Kota dengan menggunakan pendekatan penyelesaian konflik norma sesuai dengan prinsip-prinsip dalam berhukum. Apabila tidak mencapai kesepakatan, pemohon dapat melakukan upaya hukum lain yang tersedia seperti permohonan pengujian undang-undang,” kata Arief. Pimpinan Bawaslu RI Muhammad, Nelson Simanjuntak dan Endang Wihdatiningtyas sempat menyayangkan lambatnya putusan SKLN di MK bila hasilnya menyatakan MK tidak dapat memutuskan SKLN tersebut. Menurut mereka sekiranya putusan MK tersebut dapat diputuskan menjelang akhir tahun 2013 lalu, maka polemik Bawaslu Aceh akan lebih cepat selesai. Terhadap putusan MK, Ketua Bawaslu Aceh, Asqalani mengatakan sejauh belum adanya keputusan lain dari Bawaslu RI, pihaknya masih tetap melanjutkan tugastugas pengawasan pemilu di Aceh sesuai amanah Undang-undang Nomor 15/2011. Terlebih, katanya, dalam amar putusan MK itu tidak membicarakan soal legalitas pembentukan Bawaslu di Aceh sehingga Bawaslu Aceh beranggapan tugas-tugas pengawasan masih terus dapat dijalankan. Dikatakan, pihaknya menyadari jika dalam pembentukan Bawaslu Aceh masih ada perbedaan pandangan antara DPRA dengan Bawaslu RI tentang lembaga mana yang berhak membentuk Bawaslu di Aceh. “Kita berharap dan mendorong apa yang disarankan MK agar adanya musyawarah. Kita sangat apresiasi dan kita dorong agar ini bisa dikomunikasikan kembali. Kami sebatas pelaksana tugas dari Bawaslu Pusat,” ujarnya. [RS/AHI)

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Setiap Tahun Parpol Dapat Dana Pemerintah

ahukah anda, setiap tahun partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Karenanya ketika usulan saksi parpol di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilu 2014 didanai pemerintah, banyak menuai penolakan keras baik dari kalangan pengamat politik, politisi parpol hingga masyarakat. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 2 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam PP nomor 83 tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 26 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan. Pemberian bantuan keuangan Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Ada tiga macam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, yaitu: (1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik di tingkat pusat bagi yang mendapat kursi di DPR. (2) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi bagi yang mendapat kursi di DPRD provinsi. (3) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/ kota diberikan kepada partai politik di kabupaten/kota bagi yang mendapat kursi di DPRD kabupaten/kota. Cara perhitungan bantuan keuangan untuk parpol sesuai ketentuan tersebut sebagai berikut: Bantuan Parpol Tingkat Pusat Sebelum masuk pada perhitungan berapa besar parpol di tingkat pusat mendapatkan bantuan keuangan negara, pertama harus menentukan nilai bantuan per suara terlebih dahulu, dengan cara; “Jumlah bantuan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum”. Setelah itu, baru bisa diketahui besaran jumlah bantuan keuangan yang yang dialokasikan APBN setiap tahun untuk partai politik, dengan cara; “Jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara”. Selanjutnya dapat diketahui besaran bantuan keuangan yang akan diterima oleh setiap partai politik, dengan cara; “Jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara”. Simulasi Perhitungan: Pada Pemilu Tahun 2009; Jumlah Kursi di DPR Tahun 2004

adalah 555 Kursi; bantuan untuk Partai Politik perkursi berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2005 dihargai Rp.21.000.000,-/ Kursi. Jadi, bantuan untuk seluruh Parpol pada Tahun 2009 berarti Rp.11.550.000.000,- Sedangkan Suara Sah Pada Pemilu 2004 sebesar 113.462.414 suara dan suara sah pada Pemilu 2009 sebesar 104.095.847 suara. Pemenang Pemilu tahun 2009 dengan jumlah perolehan suara tertinggi adalah Partai Demokrat yang memperoleh 21.703.137 suara atau 20,85%. Diketahui: Alokasi Bantuan Parpol dalam APBN Tahun 2009 = Rp.11.550.000.000,Suara Sah Pemilu 2004 = 113.462.414 suara Suara Sah Pemilu 2009 = 104.095.847 suara Suara Partai Demokrat 2009 = 21.703.137 suara [1] Setelah mengetahui jumlah bantuan APBN untuk Partai Politik Tahun Anggaran 2009 dan Suara Sah Pada Pemilu 2004, bisa mengetahui nilai bantuan persuara, yakni 11.550.000.000/113.462.414 = 102. Jadi nilai bantuan persuaranya Rp.102,[2] Jumlah bantuan keuangan yang yang dialokasikan APBN setiap tahunnya untuk partai politik, 104.095.847 x 102 = Rp.10.617.776.394,[3] Jumlah bantuan keuangan yang akan diterima oleh setiap partai politik, contohnya partai Demokrat yang mendapatkan suara terbanyak, yakni: 21.703.137 x 102 = Rp. 2.213.719.974,Bantuan Tingkat Provinsi Tata cara penghitungan bantuan kepada partai politik dari APBD Provinsi, tidak jauh berbeda dengan Tingkat Pusat hanya saja disesuaikan dengan level provinsi, seperti jumlah kursi di DPRD, dan Jumlah suara sah Pemilu 2004 dan 2009 Tingkat Provinsi, yakni: 1. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi adalah jumlah bantuan APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum; 2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Provinsi setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara; dan 3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Provinsi setiap tahun kepada masing-masing partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara. Bantuan Tingkat Kabupaten/Kota 1. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari APBD kabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBD

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya Contoh Jumlah Bantuan Partai Politik Yang Lolos pada Pemilu 2009 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil No Partai Nama Partai Kursi Perolehan Suara Jumlah Bantuan Pemilu DPRD kabupaten/kota periode sebel1 Partai Hati Nurani Rakyat 18 3.922.870 400.132.740 umnya berdasarkan penghitungan suara yang 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 26 4.646.406 473.933.412 8 Partai Keadilan Sejahtera 57 8.206.955 837.109.410 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum; 9 Partai Amanat Nasional 43 6.254.580 637.967.160 2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang di13 Partai Kebangkitan Bangsa 27 5.146.122 524.904.444 alokasikan dalam APBD kabupaten/kota se23 Partai Golongan Karya 107 15.037.757 1.533.851.214 tiap tahun untuk partai politik adalah jumlah 24 Partai Persatuan Pembangunan 37 5.533.214 564.387.828 28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 95 14.600.091 1.489.209.282 perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan 31 Partai Demokrat 150 21.703.137 2.213.719.974 dengan nilai bantuan persuara sebagaimana Jumlah: 560 85.051.132 8.675.215.464 dimaksud pada huruf a; dan 3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD kabuJadi, bantuan yang diberikan oleh Negara melalui APBN kepada parpol setiap tahunnya adalah Rp.8.675.215.464,-(HM/fitra) paten/kota setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik juan Bantuan Keuangan Partai Politik, Verifikasi Kelengkapan hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai banAdministrasi Partai Politik, Mekanisme Penyaluran Bantuan tuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a. Tentunya bantuan keuangan untuk parpol tidak serta-merta Keuangan Kepada Partai Politik, Aturan Penggunaan Bantuan diberikan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Ada Keuangan Partai Politik, dan Laporan Pertanggungjawaban beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku; seperti, Penga- Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.(HM)

Dana Saksi Parpol Hampir Pasti Batal Pembahasan peraturan Presiden tentang saksi partai politik hampir dipastikan dibatalkan Kementerian Dalam Negeri pasalnya tidak satupun kementrian atau lembaga negara bersedia menjadi tempat ‘titipan’ kucuran dana yang akan disalurkan kepada saksi partai politik peserta Pemilu 2014. Badan Pengawas Pemilu RI yang semula diminta Kemendagri, mengelola dana saksi parpol telah mengambil sikap tidak akan menerima titipan dana tersebut. Semula rancangan peraturan presiden (Perpres) saksi parpol akan menjadi satu dengan mitra pengawas pemilu lapangan (PPL) yang diusulkan Bawaslu RI kepada pemerintah. Total dana yang diusulkan pemerintah untuk saksi parpol sekitar Rp 654,9 miliar untuk Pileg dan Pilpres. Namun pasca usulan saksi parpol didanai pemerintah mencuat ke permukaan dan banyak mendapatkan tentangan termasuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka usulan tersebut urung dilanjutkan pemerintah. Berdasarkan sumber Bawaslu, dalam dokumen rancangan Perpres draft tanggal 15 Januari 2014 masih tertulis “Rancangan Perpres Nomor......Tahun 2014 tentang Pembentukan Mitra Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Saksi Partai Politik di setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014. Namun dalam draft tertanggal 24 Januari 2014, kalimat “saksi partai politik” telah di coret. Terkait dihapusnya kalimat saksi par-

pol dalam rancangan Perpres maka berimplikasi pada tertundanya usulan anggaran untuk mitra PPL. Saat ini rancangan Perpres tersebut masih berada di Kementrian Dalam Negeri. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, usulan anggaran dana saksi parpol itu bukan berasal dari inisiatif Bawaslu melainkan dari pemerintah sendiri. Dia menilai keberadaan saksi parpol memang penting untuk ikut mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, namun hal itu bukan merupakan kebutuhan Bawaslu. “Pertemuan terakhir di Kantor Menko Polhukam, kesimpulannya di poin empat mengatakan terkait pembahasan dana saksi parpol itu ditunda menunggu pembahasan lanjutan. Tidak mungkin Bawaslu menginisiasi pertemuan itu karena diusulkan oleh Kemenko Polhukam,” kata Muhammad kepada wartawan di sela-sela acara Rakornas Pemantapan Pemilu 2014 yang di gagas Kemendagri di Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Selasa (11/2). Lebih lanjut Muhammad mengemukakan, tidak ada satu alasan kuat bagi Bawaslu RI menerima titipan dana saksi parpol melalui rekening Bawaslu. Justru bila Bawaslu RI menerima titipan dana saksi parpol pada Pemilu 2014 dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk pada citra lembaga Bawaslu. Sementara itu Mendagri Gamawan Fauzi tidak menampik usulan dana saksi parpol tidak dilanjutkan dalam pembahasan

rancangan Perpres. Alasannya, pemerintah perlu mendapat persetujuan parpol peserta Pemilu 2014 dan ada lembaga pemerintah yang bersedia mengucurkan anggaran dana saksi parpol tersebut. “Saya sudah sampaikan dua hal penting, yaitu harus ada kepastian bahwa parpol peserta Pemilu setuju dan harus ada lembaga yang bersedia menerima dan menjalankan,” kata Mendagri Gamawan Fauzi kepada wartawan usai membuka Rakornas Pemantapan Pemilu Pemantapan Pemilu 2014 di Jakarta. Kemendagri telah menyurati Bawaslu terkait dana saksi parpol untuk meminta Bawaslu memastikan dan menjamin seluruh parpol peserta Pemilu 2014 menyetujui saksi parpol didanai pemerintah dan sekaligus meminta Bawaslu untuk menjadi lembaga penyalur dana saksi parpol tersebut. “Makanya saya serahkan saja ke lembaga penyelenggara Pemilu, kalau tidak disampaikan ke kami dan tidak ada yang mau bertanggung jawab ya tidak akan kami berikan,” kata Gamawan. Kemendagri sebelumnya telah membahas persoalan dana saksi parpol secara internal dan pemerintah tetap pada pendirian awal bahwa bilamana partai tidak sepakat, maka kemendagri tidak akan merekomendasikan untuk dana parpol itu. Kalau tidak ada lembaga yang bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan uang yang akan dibantu itu, saya tidak akan merekomendasi. Artinya tidak ada uang,” ujarnya.[RS/HM]

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Masyarakat Permisif Politik Uang

Bawaslu Siapkan Strategi (Khusus) Antisipasi Kecurangan Hari H “Semakin tinggi party id atau kedekatan seseorang terhadap sebuah partai, maka tingkat toleransi terhadap politik uang juga cenderung menurun”

ahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 9 April 2014 merupakan proses penentuan hidup dan mati peserta pemilu. Oleh karena itu, pada tahapan ini juga potensi pelanggaran dan kecurangan diprediksi akan banyak terjadi. Oknum-oknum yang terlibat, bisa jadi bukan hanya dari peserta Pemilu tetapi juga penyelenggara pemilu bahkan masyarakat sebagai pemilih. Kecenderungan kecurangan tersebut, bukan isapan jempol belaka. Berdasarkan berbagai pengalaman dalam Pemilu 2009 dan Pemilu Kada, praktik kecurangan yang terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) sangat beragam jenisnya, mulai dari yang main belakang sampai yang kelihatan dengan kentara di depan mata. Tidak dapat dipungkiri caleg dan parpol butuh suara, apapun pasti dilakukan untuk mendapatkannya. Tidak sampai di situ, sebelumnya, para peserta pemilu juga akan berupaya ‘menggoda’ pemilih pada masa tenang. Godaan tersebut bisa berupa uang tunai, sembako, voucher, ataupun barang-barang kebutuhan lainnya. Padahal, pada waktu tersebut, peserta pemilu sudah dilarang untuk mempengaruhi para pemilih, apalagi melakukan praktik politik uang. “Peserta pemilu dan caleg seperti ini, sebenarnya sudah tidak layak untuk menjadi wakil rakyat di parlemen nanti. Orang-orang semacam ini merupakan bibit baru koruptor di masa mendatang,” pesan Pimpinan Bawaslu Nasrullah. Ia menganalogikan bahwa para pemilih yang terlibat dalam praktik politik uang, juga ikut bertanggung jawab me-

lenggangkan ia menuju parlemen. Sehingga, nantinya kalo ia terlibat dalam kasus korupsi, maka si pemilih tidak berhak menyalahkan apalagi memaki, karena ia pun sudah terlibat dalam praktik semacam ini. Ketua Bawaslu Muhammad, pernah mengatakan dalam sebuah diskusi, bahwa ia menemukan spanduk di sebuah daerah yang menyatakan menerima politik uang dengan tangan terbuka. Spanduk yang terpampang besar di tengah kota tersebut, membuatnya berpikir sudah sedemikian parah tingkat permisifitas masyarakat terhadap money politics. “Sedih saya membaca spanduk tersebut. Namun, inilah kenyataan yang harus dihadapi, bahwa sebagian masyarakat kita menganggap politik uang sebagai hal yang wajar,” tuturnya. Hal serupa disampaikan oleh lembaga survey Indikator Politik Indonesia. Sikap toleran publik terhadap politik uang dalam pemilu dinilai sudah pada level mengancam demokrasi Indonesia. Berdasarkan hasil survey sebanyak 41,5 persen responden menilai politik uang sebagai hal yang wajar. Sebanyak 57,9 persen mengaku tidak bisa menerima politik uang dan 0,5 persen tidak menjawab. Survei itu dilakukan dengan mengambil populasi di 39 daerah pemilihan (dapil). Tiap dapil diambil 400 responden. Wawancara dilakukan pada SeptemberOktober 2013. Burhanuddin meyakini responden yang diambil mewakili seluruh populasi. Dari 41,5 persen responden yang mengaku bisa menerima politik uang, In-

dikator lalu menanyakan kepada mereka apakah akan menerima uang atau barang yang diberikan. Hasilnya, sebanyak 55,7 persen mengaku akan menerima, namun memilih calon berdasarkan hati nuraninya. Lalu, sebanyak 28,7 persen mengaku akan menerima dan memilih calon yang memberikan uang/barang. Sebanyak 10,3 persen akan menerima, namun memilih calon yang memberi uang lebih baik. Hanya 4,3 persen yang mengaku tidak akan menerima pemberian dan 1 persen tidak menjawab. Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa variabel penting yang mendorong semakin meningkatnya tingkat toleransi masyarakat terhadap money politics adalah rendahnya tingkat party id (kedekatan dengan parpol) pemilih yang menunjukkan trend menurun dan mengkhawatirkan. “Semakin tinggi party id atau kedekatan seseorang terhadap sebuah partai, maka tingkat toleransi terhadap politik uang juga cenderung menurun,” tuturnya. Ia juga berharap menyerukan agar parpol-parpol segera berbenah diri guna meningkatkan party id atau kedekatan secara pskologis dengan para pemilih. Hal ini akan berimbas dengan biaya politik yang dapat ditekan apabila pemilih merasa dekat dengan partai tersebut sesuai dengan hasil temuan survey kali ini. Lebih lanjut, berdasarkan temuan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu Kada juga ditemukan bahwa politik uang dapat dilakukan dengan berbagai modus. Dalam istilah yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu yakni, politik uang pra bayar dan pasca bayar. Politik uang dengan pra bayar, sudah mulai ditinggalkan oleh para pelaku, karena banyak pemilih yang ternyata tidak memberikan hak pilihnya kepada calon yang memberikan. Hal tersebut diketahui setelah hasil penghitungan suara yang ternyata tidak signifikan dengan uang yang digelontorkan. [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Jelang Pemilu, Komnas HAM Inginkan Komunikasi yang Intensif dengan Bawaslu

Pertemuan Bawaslu dengan Komnas HAM

omnas HAM berkewajiban memastikan hak politik warga negara terpenuhi dan berencana melakukan pemantauan Pemilu, oleh karena itu Komnas HAM menginginkan komunikasi yang intensif antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal tersebut dikatakan Komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat dalam kunjungannya bersama rombongan antara lain Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah, Natalius Pigai, Ansori Sinungan dan Maneger Nasution ke Bawaslu, Senin (3/2). Kunjungan tersebut diterima langsung Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak, Tim Asistensi Bawaslu, Saparuddin dan Kepala Bagian Humas dan Antar Lembaga, Hengky Pramono. “Komnas HAM tupoksinya terkait dengan penegakkan HAM maka pemantauan yang dilakukan Komnas HAM lebih berwarna, lebih sensitif pada pemenuhan hak asasi. Pemantauan yang akan dilakukan Komnas HAM agak berbeda dengan yang dilakukan Bawaslu atau pemantau lainnya. Kami mengambil fokus pada vulnerable vooters atau pemilih yang rentan yaitu orang-orang ada dipenjara, kelompok masyarakat yang tereksekusi yang banyak dikurangi hak-haknya, saudara kita eks tahanan politik (tapol), minoritas agama/suku, masyarakat di pengungsian, masyarakat yang berada di lokasi lokasi yang terpen-

cil, masyarakat dengan kebutuhan khusus,” jelas Imdadun. Imdadun menambahkan Komnas HAM ingin memihak kelompok yang paling lemah dan apakah kelompok yang rentan ini sudah terlayani dengan baik atau belum. “Inilah yang akan dilakukan Komnas HAM dalam berkontribusi dalam Pemilu, yaitu Pemilu zona merah, yang diramalkan akan muncul kerawanan dan ketegangan. Komnas HAM berkonsentrasi bagaimana agar Pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai. Komnas HAM berharap agar Pemilu dilaksanakan sebaik-baiknya,” terangnya. Terkait jaminan akan tidak terjadi kecurangan, Imdadun Rahmat menjelaskan dalam diskusi antara Komnas HAM dengan sejumlah masyarakat, terungkap bahwa manipulasi suara adalah puncak dari pelanggaran HAM politik warga negara, oleh karena itu masyarakat berharap agar komnas HAM mengeluarkan peryataan bahwa manipulasi suara harus disikapi dengan serius. Proses Pemilu yang kita perjuangkan dengan susah payah tidak ada artinya bila ada manipulasi suara tersebut. Sementara itu Komisioner Komnas HAM, Roichatul menyatakan bahwa Komnas HAM memang diminta untuk mengawasi Pemilu agar berjalan secara fair dan tidak ada diskriminasi, dan universal, adanya kesetaraan yaitu one person, one vote, one value (satu pemilih, satu suara, satu nilai). Selanjutnya Komisioner Komnas

CHRISTINA KARTIKAWATI

HAM, Natalius Pigai menambahkan Komnas HAM ingin menjalin kemitraan dengan Bawaslu dan mendukung Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu, Muhammad, bersama Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak menyambut baik usulan menjalin komunikasi intensif antara Bawaslu dengan Komnas HAM. Ketua Bawaslu, Muhammad menjelaskan, saat ini Bawaslu sudah mempunyai program pengawasan partisipatif yang dikenal dengan gerakan sejuta relawan pengawas Pemilu. Selain itu, kata Muhammad, Bawaslu sudah menanda tangani MoU dengan lembaga negara yang mempunyai fungsi sama di bidang pengawasan. Khusus pada hari H pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 April 2014, Bawaslu memperkuat pengawasan dengan membentuk mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Bawaslu akan menempatkan dua orang mitra PPL di setiap tempat pemungutan suara (TPS). “Banyak pihak meminta Bawaslu agar “care” terhadap persoalan Pemilu, terutama terkait daftar pemilih. Karena itu, Bawaslu ingin memastikan, warga negara yang memenuhi syarat, wajib diperjuangkan untuk ikut memilih. Langkah nyata yang dilakukan adalah membuat kesepahaman bersama, karena tantangan Pemilu sekarang ini sudah berbeda dengan Pemilu 2009,” tandas Muhammad.[CK]

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Ramlan Surbakti

Pemilu Masih Ada Harapan Masyarakat Indonesia berharap banyak pada Pemilu 2014 mendatang. Walaupun kesuksesan Pemilu 1955 mungkin belum dapat terwujud, namun diharapkan Pemilu 2014 menjadi titik balik kualitas pemilu yang terus menurun secara kualitas dari periode ke periode. Namun, sebagian pihak skeptis itu bisa terwujud.

Ahli Kepemiluan Ramlan Surbakti mengatakan, pada hakikatnya Pemilu 2014 mendatang masih akan memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia. Pemilu itu baik, jadi untuk mencapainya harus dengan cara yang baik juga. Pemilu yang baik, ialah persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu. “Persaingan yang bebas dan adil, ialah semua kontestan mendapat suara dengan cara-cara politik. Politik itu bukan cara kasar atau jual beli suara, tetapi cara dialogis untuk menarik minat rakyat. Jadi rak-yat memilih karena kesadaran, bukan karena paksaan apalagi iming-iming uang,” tuturnya. Ramlan menyebutkan, ada beberapa kondisi transaksional yang kerap terjadi dalam Pemilu. Pertama, petahana menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye dirinya. Kedua, ketidak patuhan peserta terhadap peraturan terkait dana kampanye. Ketiga, media massa cetak dan elektronik tidak secara objektif dan berimbang dalam iklan dan pemberitaan. Keempat, semua peserta pemilu menjelek-jelekan partai lain tanpa dasar. Terkait dengan penggunaan sumber daya negara, biasanya pe-tahana atau caleg yang menjadi pejabat negara melakukan manipulasi fiskal sebelum pemilu atau kebijakan komposisi pengeluaran untuk kepentingan kampanye. “Dana bansos dan dana optimalisasi ini bisa jadi misinya adalah politik transaksional,” pungkas Guru Besar Unair Surabaya itu. Perlu diketahui, dalam kontestasi Pemilu, pengeluaran parpol lebih besar dari penerimaan. Darimana anggaran diperoleh untuk menutupinya? Salah satunya berasal dari anggaran negara yang bersifat illegal. “Jika di Eropa Barat, memang partai secara resmi mendapat dana dari negara. Beda di Indonesia, anggaran negara didapat dengan cara yang illegal,” paparnya. Dana besar yang digelontorkan oleh partai politik, tutur Ramlan, digunakan dalam transaksi dengan calon dengan pemilih. Calon punya uang, pemilih punya suara. Ia mencontohkan, dalam pada kasus yang terjadi di Bali, dimana ada kesepakatan dengan calon tertentu, dengan imbalan yang sudah disepakati. “Tetapi yang terjadi, ada kepala banjar yang mencoblos 40 surat suara sekaligus. Kesepakatan dipersilakan, namun soal pilihan seharusnya diberikan langsung kepada masing-masing pemilih,” tambah Ramlan. Tidak semua pemilih mata duitan. Jika calon yang hendak dipilih memang bagus, maka diberi uang pun mereka tidak akan mau. Namun, yang terjadi banyak calon yang tidak dikenal track recordnya akibatnya, mereka lebih memilih menerima uangnya. Ada juga transaksi yang terjadi antara sesama peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Peserta pemilu yang mencari kekuasaan akan membeli suara calon yang tidak berpeluang. Hal ini diamini oleh Penyelenggara Pemilu. “Begitu juga dengan petugas KPPS. Gaji mereka sangat kecil. Jika ada yang dapat membayar lebih daripada gaji mereka sekarang maka otomatis akan masuk angin,” tuturnya. [FS]

Prof. Ramlan Surbakti

MERDEKA.COM

Nama

Ramlan Surbakti

Lahir

Tanjung Morawa Sumatera Utara, 20 Juni 1953

Isteri

Drs Psi Veronika Suprapti, MS E

Anak

Dua orang

Pendidikan

Riwayat Pekerjaan

1. Fakultas Sospol Universitas Gajah Mada, Jurusan Ilmu Pemerintahan. 2. Departemen Ilmu Politik Ohio University Athens, Ohio Amerika Serikat 3. Departemen Ilmu Politik dengan Spesilisasi Perbandingan Politik, Filsafat Politik dan Local Politik Northen Illonis University, DeKalb Illonis, Amerika Serikat. :

1. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, (1978) 2. Dosen Program Pasca Sarjana Unair, (1992) 3. Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah, (1994) 4. Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Jombang, (2000) 5. Perintis Jurusan Ilmu Politik pada Fisip Unair, (1981) 6. Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisip Unair, (1982-1981) 7. Kepala Laboratorium Masalah Politik Fisip Unair, (1997) 8. Ketua Program Studi Program Magister ilmuilmu Sosial Program Pasca Sarjana Unair, (19931999) 9. Ketua Program Study Program Doktor ilmu-ilmu Sosial, Program Pasca Sarjana Unair, (1999) 10. Anggota Panitia Pengawasan Pemilu Pusat (Panwaslu pusat), (1999) 11. Anggota Tim 7 Depdagri yang mempersiapkan RUU Parpol, RUU Pemilu, RUU Susduk dan RUU Pemda, (1998-1999) 12. Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2004, (2001-2004)

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Divisi Pengawasan

Gunung Kelud Meletus

Bawaslu Ingatkan KPU Soal Kerawanan Logistik

FOTO: trikfotografi.com

Peristiwa meletusnya Gunung Kelud di Kediri pada 13 Februari 2014, ternyata berdampak juga pada pelaksanaan Pemilu mendatang. Pasalnya, beberapa daerah di sekitar Gunung Kelud merupakan tempat pembuatan logistik Pemilu 2014.

asca meletusnya Gunung Kelud, Bawaslu menerjunkan tim dari Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran untuk menelusuri proses pembuatan logistik pemilu di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah sentral yang memproduksi logistik pemilu. Karena tersiar kabar, bahwa aktivitas ekonomi di dua daerah tersebut terganggu. Untuk informasi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memproduksi logistik untuk 25 provinsi dan 52 daerah pemilihan dewan perwakilan rakyat (DPR). Oleh karena itu, dengan

meletusnya Gunung Kelud, dapat dipastikan proses pembuatan logistik pasti juga akan terhambat. “Dampak terburuknya, maka alat-alat logistik seperti surat suara, kotak suara, tinta, dan lain-lain bisa terlambat dari jadwal yang telah ditentukan dan menyebabkan penyelenggaraan pemilu bisa tertunda,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan Daniel Zuchron, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/2). Menurut Daniel, bencana meletusnya Gunung Kelud, Jawa Timur memang kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun, seharusnya KPU memiliki persiapan yang matang jika ada kendala dalam pembuatan logistik dalam pemilu. Jika tidak, tambah Daniel, KPU sedang berada dalam kesulitan saat ini. Dampak buruknya, KPU dan perusahaan pembuat logistik akan bekerja ekstra cepat untuk memproses kebutuhan logistik pemilu, tanpa memperhatikan kualitas logistik. Atau lebih parahnya, KPU bisa saja menunda pelaksanaan pemungutan suara pada 9 April mendatang, dengan alasan bencana yang mengakibatkan logistik tertunda. Dari info yang didapatkan oleh Bawaslu, bahwa produksi terhadap logistik pemilu oleh beberapa perusahaan yang terkena imbas dari meletusnya Gunung Kelud untuk sementara terhenti. Padahal, target perusahaan tersebut untuk menyelesaikan semua logistik adalah pada 20 Maret 2014 mendatang. “Kami khawatir jika tidak segera diambil langkah strategis maka hal kejadian ini bisa menimbulkan keterlambatan logistik pemilu. Untuk itu, kami akan terus berkoordinasi dengan KPU,” tegas Daniel. Sementara itu, menurut informasi yang beredar, KPU sedang mempertimbangkan penundaan pemilu jika terjadi keterlambatan dalam produksi logistik, karena dalam Undang-Undang pun memperbolehkan dengan alasan bencana. Namun, KPU tetap optimis bahwa perusahaan yang sudah ditunjuk dapat memenuhi target produksi yang jatuh pada 20 Maret mendatang. [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Divisi Organisasi dan SDM

Bawaslu Tuntaskan Pembentukan Pengawas Pemilu Luar Negeri Keberadaan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilu dalam perhelatan Pemilu 2014. Jumlah WNI yang mencapai 2.025.000 orang sesuai daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum hingga 15 Januari 2014, harus dijamin dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan masa depan Indonesia dalam Pemilu 2014.

al ini juga yang membuat Bawaslu secara bertahap merampungkan pembentukan dan pelantikan Pengawas Pemilu Luar Negeri di 29 (dua puluh sembilan) negara perwakilan beberapa waktu lalu. Jumlah ini sebenarnya belum ideal dibandingkan dengan sebaran domisili WNI di luar negeri yang mencapai 130 negara. Namun amanat Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 dan Perbawaslu Nomor 15 tahun 2013, Pengawas Pemilu Luar Negeri di bentuk di setiap negara yang memiliki perwakilan RI dengan jumlah pemilih diatas 5.000 orang. Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, idealnya pengawas Pemilu luar negeri dibentuk sejak tahapan Pemilu 2014 dimulai yakni akhir Desember 2012 lalu. Namun karena keterbatasan anggaran dan persoalan teknis lainnya, Bawaslu baru dapat menuntaskan pembentukan dan pelantikannya secara bertahap pada Desember 2013. Pasca pelantikan seluruh anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, Bawaslu bersama Pokja Pengawas Pemilu Luar negeri Kementrian Luar Negeri menggelar rapat pembahasan pola komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu, Kemlu dengan Pengawas Pemilu Luar Negeri di Jakarta, selama tiga hari, mulai tanggal 17 sampai

PELANTIKAN PANWASLU LUAR NEGERI

tanggal 19 Febuari 2014. Pada kesempatan itu juga digunakan untuk mensosialisasikan aturan main Pemilu dengan cara teleconference dengan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas saat sosialisasi menjelaskan, dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu di luar negeri, Pengawas Pemilu Luar Negeri akan diminta memberikan data, informasi, dan laporan kepada Bawaslu terkait hasil pengawasan terhadap proses dan tahapan Pemilu 2014 di luar negeri. Data, informasi, dan laporan tersebut perlu dikelola dengan baik melalui media komunikasi yang efektif, sehingga laporan hasil pengawasan dari luar negeri dan tindak lanjutnya tidak mengalami kendala karena faktor jarak lintas negara. Menurut Endang, di antara sesama anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri dari negara yang berbeda juga perlu berkomunikasi, terutama untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan di dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu, menangani dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di masing-masing negara. Pola komunikasi di antara mereka tentu saja bersifat terbuka. Sementara itu, ketika Pengawas Pemilu Luar Negeri memberikan data, informasi, dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu

DOK. HUMAS

kepada Bawaslu, maka pola komunikasinya ada yang terbuka dan sebagian lagi tertutup. “Saya berharap pengawas Pemilu luar negeri dapat bekerja dengan baik meskipun komunikasi menjadi lebih terbatas dibandingkan kondisi di dalam negeri,” ujar Endang Pemilu Lebih Awal Sementara itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara untuk legislatif di luar negeri akan dilaksanakan lebih dulu yakni antara tanggal 30 maret 2014 sampai tanggal 6 April 2014. Hal ini antara lain mempertimbangkan hari libur maupun kondisi cuaca di setiap negara juga berbeda. Namun untuk penghitungan suara tetap dilaksanakan serentak di dalam negeri pada tanggal 9 April 2014. “Yang akan menggelar Pemilu 30 Maret adalah Hongkong, Beijing, dan Brasil,” kata Ferry kepada wartawan di KPU. Mengenai teknis pemungutan suara akan dilakukan dengan cara mendatangi Tempat Pemungutan Suara di perwakilan Indonesia di luar negeri dan melalui pos bagi pemilih yang jaraknya jauh dengan kantor perwakilan luar negeri. Terhadap persoalan administrasi untuk pengawas Pemilu luar negeri,

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Divisi Organisasi dan SDM

ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI (Panwas LN) PERWAKILAN NAMA Panwas LN

PERWAKILAN

NAMA Panwas LN

PERWAKILAN NAMA Panwas LN

EROPA

Dubai

Johanes Bosco Indra Wirawan (Ketua)

Singapura

London

Panusunan Simanjuntak

Slamet Sumaryadi

I Dewa Gede Putra Negara

Adityo

Yuliana Kurniasari

Lucky Nurafiatin

Fira Hermawati Den Haag

Jeddah

Ahmad Hambali Maskum

Syamsul Jamal Mali

Ahmad Hudaiby Galihkusumah (Ketua)

Doha

Sri Nur Indrati Debus

AMERIKA

Muhammad Yasar Bandar Seri Begawan

Yadie Riyadi

Farini Anwar Ahmad Yuliana

Hamzah Radjab (ketua) Rusdiyanto

AUSTRALIA

Dedy Fazriansyah

Dadang Hermawan

Sydney

Eddy Sugandy

Muhamad Carlos Patriawan

Suwandi

Ahmad Difinubun

Rina Priyani

Andang Sunarto

Misbach Djamil

Kuching

Slmanjaya

Perth

Widyawati Husin Muhidin Wasid Muhammad Amin BN Appa

Angga Hendrayana

Dicky Fajar Maulana Melbourne

Ardiansyah Syahrom

Ridwan Fakih

Siam P. Nugraha Siti Rusman

Sugeng Supriadi

Bagus Nugroho

Lucky Fathria Jatnika

TIMOR LESTE

Masitoh BT Pandi Emang

Ady Arkono

Dili

Zed Salim Kuddah

Winda Mandasari

Samsari Hatipe

Ahmad Zakin bin Sawabehi

Ola Lema Paulus

Solehudin Kokasih Nur

Ikhsan Tarmizi

Tawau

Dede Sujatna Syahri Sakidin

Asmui Munir Johor Bahru

Ewa Chandra Wirawati Manuputhy

Riyadh

Mohammad Irfan Saleh Taipei

Irawan Subagio Kota Kinabalu

Vanny Priscilla Takaendengan Mohammad Arief Imam Hidayat

Hanapi Aliyas

Tidar Rachmadi

Muscat

Chairul Hudaya (Ketua)

Khairul Hamzah bin M. Rusdi Erlinda Fitriawati

Asri Julianti Hafizah Larasati

Tokyo

Dwi Susanto

TIMUR TENGAH

Kuwait

Seoul

Riza Wibawa ASIA

Kinibowo Indriyo Sukmono

Leo Djoenaidy Tamtomo

Abu Dhabi

Abdul Hamid Albertus Retnanto

Kuala Lumpur

Daisy Loho

San Fransisco

Abdul Razak Benu Hidayat

Adi Nur Cahyono

Los Angeles

Hongkong

Saleh Maryono Karyadi

Roselinda Adriana/Ketua

New York

Achmad Fahmi Yasir Al Sanani

Ida Anna Riaurika Pattinam

Budi Wahyu Rianto Frankfurt

Setyadi Ongkowidjaja

Penang

Taufik Firnandi

Ferdinand Murni Hamundu

Achmad Chafidz Mas Sahid

Fauzi

Maximilianus Bala

Fariez Tachsin Sandy Surya Sanwatri

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenlu Bambang Antarikso mengatakan, perwakilan RI di luar negeri menunjuk Sekretaris Pengawas Pemilu Luar Negeri yang bertugas sebagai penata keuangan

dan kerumah tanggaan. Sifat tugasnya non-substantif pada pengawasan Pemilu, melainkan lebih kepada administrasi misalnya membantu Pengawas Pemilu Luar Negeri terkait dengan surat-menyurat.

“Ia juga membantu proses komunikasi resmi antara Kantor Perwakilan RI di luar negeri dengan Kemenlu di Jakarta, dan penggunaan fasilitas yang ada di Kantor Perwakilan RI,” kata Bambang (rs/ck)

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Mencari Celah Penegakkan Hukum

Kampanye di Luar Jadwal

ugaan pidana pemilu karena melakukan kampanye di luar jadwal. Itulah kira-kira yang diteriakkan oleh Bawaslu terhadap beberapa partai politik yang melakukan iklan politik di televisi. Namun, apa daya rekomendasi tersebut dimentahkan kepolisian dengan alasan tidak memenuhi unsur kampanye yang dipermasalahkan. Tidak akan ada habisnya untuk membahas perdebatan tentang unsur kampanye yang diperdebatkan antara Bawaslu dan Kepolisian. Namun, yang lebih penting, bagaimana keresahan masyarakat terhadap iklan partai politik yang dianggap belum waktunya tersebut dapat dihentikan, atau minimal diminimalisasi. Maraknya iklan partai politik di lembaga penyiaran membuat gugus tugas (task force) harus mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) empat lembaga Bawaslu, KPU, KPI, dan KIP tentang Moratorium Iklan Partai Politik di Lembaga penyiaran. Hal tersebut didukung oleh Komisi I DPR RI yang membidangi soal penyiaran. Menurutnya, penghentian iklan partai politik lewat moratorium merupakan langkah strategis yang harus diam-

JIBI PHOTO

bil oleh gugus tugas. Lewat moratorium ini, Komisi I DPR berharap partai politik dapat menahan diri untuk tidak beriklan sebelum waktunya yakni 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014. SKB yang ditandatangi pada akhir Februari tersebut, walaupun terkesan terlambat, mau tidak mau harus diterbitkan. Gagasan tersebut merupakan bentuk terobosan hukum untuk menegakkan hukum pemilu untuk kampanye di luar jadwal, setelah pendekatan dengan hukum pidana menemui jalan buntu. Dalam sosialisasinya, Ketua Bawaslu, Muhammad mengultimatum parpol yang tidak mengindahkan Kesepakatan tersebut. SKB yang memuat sembilan poin itu untuk menghentikan segala bentuk iklan kampanye parpol di media elektronik. Partai politik, kata Muhammad, wajib mematuhi kesepatan tersebut. Jika tidak, maka Bawaslu berjanji akan mempublikasikan kepada masyarakat terkait sikap parpol yang tidak mentaati hal itu. “Kami akan mencari waktu yang tepat untuk segera merilis kepada masyarakat Indonesia terhadap parpol yang membangkang terhadap SKB ini,” ujarnya. Menurut Muhammad, melalui SKB ini diharapkan parpol dapat menahan diri dari berbagai macam bentuk iklan di me-

dia massa, sebelum masa kampanye terbuka. Dengan begitu, maka akan tercipta suasana politik yang kondusif. Meskipun dinilai sudah terlambat, namun SKB tersebut diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk menekan berbagai bentuk iklan politik yang bermunculan di media elektonik. SKB tersebut bukan sebagai alat untuk menghukum parpol dan lembaga penyiaran, melainkan alat pencegahan terhadap berbagai bentuk iklan politik yang sudah meresahkan masyarakat. “Kami (gugus tugas,-red) tidak ingin menghukum atau membatasi lembaga penyiaran maupun parpol, tetapi lebih pada koridor pencegahan,” tambah Muhammad. Sementara itu, Ketua KPI, Judhariksawan mengatakan, lembaga penyiaran merupakan lembaga publik yang menggunakan spektrum publik, dan harus bertanggung jawab kepada publik. “Kami menghimbau agar lembaga penyiaran lebih memberikan porsi iklan layanan masyarakat (ILM) sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan begitu, lembaga penyiaran telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada publik,” ungkapnya. [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga

Dukung Pengawasan Pemilu, Tiga Organisasi Teken MoU dengan Bawaslu H imbauan Bawaslu untuk mengajak masyarakat berpartisipasi seluas-luasnya mengawasi proses dan tahapan Pemilu 2014 ditanggapi positif oleh tiga organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jakarta, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), dan Pengurus Pusat Nasyiatul Asyiyah. Bawaslu pun menyambut komitmen tiga organisasi ini melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), di Jakarta, Selasa (18/2). Ketua Umum PP Nasyiatul Asyiyah, Norma Sari dalam sambutan usai penandatanganan MoU menilai kerjasama PP Nasyiatul Asyiyah dengan Bawaslu sangatlah penting, mengingat Bawaslu mempunyai peran strategis ke depan dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia melalui pengawasan Pemilu. Ia pun optimis dengan MoU ini, maka kerjasama yang dibangun akan membuahkan hasil positif. “Saya melihat tidak perlu ada yang dirisaukan pada Pemilu 2014 nanti, dan itu tergambar dalam MoU ini. Jadi apa yang dirisaukan oleh sebagian pihak tentang Pemilu yang suram, belum tentu benar adanya,” kata Norma. Norma menilai, Bawaslu merupakan lembaga negara yang cepat tanggap. Hal tersebut terbukti, ketika organisasi yang dipimpinnya ingin bekerjasama. Dalam waktu hitungan hari, Bawaslu sudah mempersiapkan MoU dan segala persiapannya. “Respon Bawaslu sangat cepat dan positif. Jadi, apa yang harus diragukan lagi,” tambahnya. Nasyiatul Asyiyah merupakan salah satu lembaga otonom Muhammadiyah. Organisasi yang berlambang padi ini, berdiri secara resmi 83 tahun silam, tepatnya pada 1931. PP Nasyiatul Asyiyah sudah memiliki cabang wilayah dan ranting di 32 Provinsi (kecuali Papua Barat), hampir seluruh Kabupaten/Kota, dan sebagian Kecamatan dan Desa di Indonesia. Artinya secara massif, kata Norma, Nasyiatul Asyiyah memiliki jumlah massa yang cukup banyak, dan sering melaku-

FALCAO SILABAN

Foto Bersama Ketua dan Pimpinan Bawaslu dengan Ketua AJI Jakarta, Ketua Umum PP Nasyiatul Asyiyah, dan Ketua Umum PB HMI

kan pemantauan mandiri pada Pemilu. Untuk itu, pihaknya akan menginformasikan MoU dengan Bawaslu kepada seluruh kadernya didaerah sehingga dapat membantu pelaksanaan pengawasan Pemilu. Sementara itu, Ketua Umum PB HMI, Arif Rosyid Hasan memberikan apresiasi terhadap Bawaslu yang melibatkan generasi muda dalam rangka pengawasan Pemilu ke depan. Pihaknya, mengaku siap berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dengan sejumlah kader di seluruh Indonesia. “Jumlah anggota HMI ada sekitar 450 ribu orang. Dengan jumlah tersebut, kami akan bergerak dan ikut menyukseskan Pemilu 2014,” katanya. Hal senada juga diungkapkan Ketua AJI Jakarta, Idris Umar. Bahkan, pihaknya sudah meluncurkan program ‘matamassa’ yang berguna dan mendukung pengawasan Pemilu secara online. Aplikasi yang diakses melalui situs www. matamassa.org ini menampilkan fitur-fitur yang digunakan untuk mendukung tugas dan kinerja jajaran pengawas Pemilu. “Laporan masyarakat dapat secara cepat disampaikan pada situs ini. Dengan

kerjasama ini, maka kami akan meneruskan dan menyampaikannya kepada Bawaslu untuk diambil langkah-langkah berikutnya,” tambah Umar. Ketua Bawaslu, Muhammad, menyambut baik komitmen para pimpinan organisasi yang telah dituangkan dalam MoU itu, apalagi ketiga organisasi tersebut merupakan organisasi yang digerakkan oleh orang-orang muda. Menurutnya, orang-orang muda harus menunjukkan kemampuan dan kekuatannya, karena kepemimpinan bangsa ini ke depan berada di tangan mereka. “Kita sebagai orang-orang muda harus menunjukkan kemampuan kita. Biarkanlah orang-orang tua mempercayakan negara ini, dan memberikan kesempatan kepada kaum muda, karena pada dasarnya kami mampu,” kata Muhammad. Muhammad berharap, penandatanganan MoU yang baru saja dilakukan, bukan sekedar acara seremoni saja. “Jangan berhenti pada acara ini saja, tetapi harus ada kegiatan yang ditindaklanjuti secara nyata dalam bentuk kerjasama,” ujarnya. (FS)

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Tokoh Bangsa Mendukung Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapat dukungan penuh dari berbagai tokoh bangsa. Mereka bahkan menganggap gerakan tersebut menjadi sangat penting untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari praktik-praktik politik transaksional.

ukungan sejumlah tokoh bangsa itu terungkap dalam sarasehan nasional “Menyelamatkan Bangsa dari Politik Transaksional pada Pemilu 2014” yang diselenggarakan oleh Bawaslu di Jakarta, Rabu (22/1). Tokoh bangsa yang hadir dalam sarasehan tersebut antara lain, Azyumardi Azra, Ramlan Surbakti, Ahmad Sobari, Romo Benny Susetyo, Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, I Nyoman Udayana, dan Bhikku Dhammakaro. “Kami juga akan membentuk relawan-relawan untuk membantu

pengawasan Pemilu. Sepulang dari sini, kami akan mensosialisasikan ke seluruh Indonesia, bagaimana agar Pemilu 2014 sukses,” ujar Tokoh Hindu, I Nyoman Udayana. I Nyoman Udayana mengakui, semua elemen bangsa perlu mengambil bagian untuk terlibat aktif dalam rangka terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil. Semua tokoh bangsa yang ada di negeri ini harus bersatu dan bergerak bersamasama dengan atau tanpa permintaan dari Bawaslu, untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu 2014. Hal senada diungkapkan Romo Benny Susetyo. Menurutnya, Pemilu 2014 yang berkualitas masih ada harapan. Optimisme itu bisa terwujud, apabila ada pergerakan dari kalangan masyarakat kelas menengah yang jumlahnya sangat signifikan.

Masyarakat kelas menegah, kata Benny, harus diberikan edukasi secara tepat dengan memberikan pemahaman terhadap pilihan yang cerdas dan visioner. Dengan jumlah yang signifikan, nantinya mereka akan menentukan terpilihnya orang-orang yang tepat. “Jika hasil pilihan yang lalu telah gagal memperbaiki bangsa ini, maka kita harus mencari pemimpin baru, yang jujur, berintegritas, dan berkomitmen. Hal itu dilakukan dengan mencari rekam jejaknya. Jika ingin merubah bangsa ini, kita harus berani memutus mata rantai politik transaksional,” tutur Benny. Sementara itu, Cendikiawan Muslim, Azyumardi Azra mengatakan, walaupun terkesan sulit untuk menyelesaikan masalah politik transaksional, namun Bawaslu dapat bekerja lebih keras untuk setidaknya menyelamatkan Pemilu. Pasalnya, politik transaksional sudah mengakar, dan membutuhkan kerja keras semua elemen bangsa dalam waktu yang tidak sebentar. “Kita memang pesimis politik transaksional bisa hilang dari Pemilu 2014, karena berakar dari masalah-masalah yang mendalam. Target Bawaslu yang realistis, Bawaslu menyelamatkan Pemilu dengan meningkatkan partisipasi pemilih di dalam turut mengawasi proses dan tahapan Pemilu,” tegas mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah tersebut. [FS]

Benny Susetyo, AA Yewangoe, dan Azyumardi Azra

FOTO-FOTO: GOOGLE.COM

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Demokrasi dan Islam Wacana Liberalisme dan Implikasi Sosial-Politiknya bagi Indonesia Oleh : Al Chaidar (Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh) Bagian Kedua

Menanggapi gagasan brilian Giddens dalam konteks masyarakat Barat itu, Profesor Chibli Mallat, ahli politik Lebanon, mengatakan konsepsi “jalan ketiga” Anthony Giddens sebagai konsepsi politik yang baru. Namun Giddens dinilai telah mengabaikan negara-negara non-Barat, khususnya negara-negara Muslim. Sejak dasawarsa 1970-an dan 1980-an, slogan “jalan ketiga” Giddens itu sudah berkumandang di negara-negara Muslim. Revolusi Iranlah yang mencanangkannya dengan menegaskan bahwa “jalan ketiga” adalah Islam, yang sistem kemasyarakatan bukan model Barat (kanan) atau model Soviet (kiri), tidak Blok Barat maupun Blok Timur (la syarqiyah la gharbiyah). Profesor Mallat mencatat, dalam sejarah abad ke-XX, “jalan ketiga” adalah nama lain dari Nazisme Jerman dan Fasisme Italia, yang mencoba memberi alternatif baru terhadap ideologi komunisme (Uni Soviet) dan kapitalisme (AS). Mallat kemudian mengusulkan agar para penganut “jalan ketiga” lebih menekankan nilai-nilai peradaban yang mampu menghilangkan berbagai ketimpangan struktural. Dengan menyimak gagasan Giddens dan tanggapan Mallat itu, saya kira, ada baiknya para inteligensia Muslim kini harus mencermati “jalan ketiga” yang kontekstual dengan Indonesia, di mana pluralitas (kemajemukan) sangatlah sarat kompleksitas. Tentang Islam dalam hubungannya dengan “jalan ketiga” Giddens itu, saya ingin meminjam diskursus Bernard Lewis yang menyatakan bahwa Islam yang lebih awal di era Cordova Spanyol, sangatlah toleran. Saya kira, di Indonesia Islam yang lebih awal itu datang dengan jalan damai melalui perdagangan. Dan sebagaimana di zaman Islam Cordova Spanyol, di Indonesia pun Islam awal ini ternyata cenderung lebih toleran dibanding Islam yang lebih belakangan. Pada masa Islam awal itu, banyak pergaulan sosial yang berlangsung dengan lancar antara kaum Muslim, Kristen, Hin-

du, Buddha dan Cina. Meskipun menganut agama-agama yang berbeda, mereka membentuk sebuah masyarakat yang beradab, di mana perkawanan antarpribadi, kemitraan dalam bisnis, hubungan guru-murid dalam kehidupan ilmu pengetahuan, dan bentukbentuk lain kegiatan bersama berlangsung normal dan bahkan sangat umum. Kerja sama kultural ini, seperti dicatat Anthony Reid, tampak dalam banyak cara orang-orang Islam, Hindu-Budha dan Kristen menjalankan kehidupan dan kebudayaan. Bahkan di era pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan, kaum pluralis ini berjuang dalam spirit Sumpah Pemuda. Dan sampai era demokrasi parlementer Bung Karno pada 1950-an, kaum Muslim dan non-Muslim itu hidup dalam suasana penuh peradaban, saling hormat, dan saling mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni budaya. Tidak ada sedikit pun diskriminasi, karena pembangunan bangsa dan karakternya (nation and character building) berjalan wajar. Karena itu, masalah pluralisme adalah masalah bagaimana kaum Muslim mengadaptasikan diri mereka dengan dunia modern, yang sampai kurun 1950-an itu dijamin oleh konstitusi. Pada kurun waktu itu Islam menghormati pluralitas dan menghargai kultur masyarakat yang ada. Semangat pluralisme dikembangkan dan toleransi ditegakkan dengan kasanah intelektual yang diperkaya. Akan tetapi, di bawah Orde Baru Soeharto, semua itu mengalami keretakan: state building (pembangunan negara) telah melebihi dan menghancurkan nation building (pembangunan bangsa). Negara kian represif dan hegemonik, melibas masyarakat di seluruh etnis, kelas, dan lapisan. Politik belah bambu dan regimentasi Orde Baru Soeharto meluluhlantakkan spirit kebangsaan dan kemanusiaan. Karena itu, para intelektual dan elite islam harus mencari jalan keluar dari krisiskrisis sosial, ekonomi, politik dan ideologi dewasa ini, agar reformasi tidak mengalami stagnasi, agar bangsa ini tidak mengalami

disintegrasi. Giddens menyebut politik “jalan ketiga” dengan menekankan “tak ada hak tanpa tanggung jawab”. Di dalam Islam era Rasululah, “tak ada hak tanpa tanggung jawab” itu teraksentuasikan dalam Piagam Madinah, yang menjamin kebebasan, persamaan dan keadilan. Di era Islam Cordova, Spanyol, spirit dan konsepsi “Piagam Madinah” itu kemudian menjadikan mereka komunitas yang pluralistik, kosmopolit dan universal, sehingga mereka bersedia belajar dan menerima segala yang bernilai dari pengalaman-pengalaman komunitas lain. Dalam konteks Indonesia era Presiden Abdurrahman Wahid ini, selain sumber non-Islam, maka Islam seyogyanya menjadi sumber inspirasi dan nilai untuk membentuk good governance dan supremasi hukum, yang merupakan suatu keharusan. Ini signifikan untuk mewujudkan apa yang disebut Anthony Giddens sebagai politik “jalan ketiga”, yang menekankan nilai-nilai peradaban untuk menghapuskan struktur ketimpangan. Tegaknya negara hukum dan terwujudnya good governance ini akan melandasi tegaknya demokrasi, politik emansipatoris dan keadilan sosial guna menjamin pluralitas (kemajemukan) yang kini dalam kerawanan. Sebagai sebuah sistem (politik) yang bersifat partisipatif, yang mengesahkan persamaan hak di antara sesama manusia, maka demokrasi mungkin merupakan struktur “terbaik” yang pernah ada. Dan tidaklah mengherankan jika pengalaman dan eksperimen demokrasi di zaman Yunani kuno itu menjadi model ideal bagi para pemikir dan teoritikus politik di zaman modern ini. Dalam hal ini keragaman agama, budaya merupakan kekayaan yang harus dibangun dan dijadikan modal untuk menata kembali NKRI agar pada masa mendatang mampu menjadikan para pemimpin terpilih menjadi figur yang mampu mempengaruhi rakyatnya untuk bersamasama membangun daerah dan Negara yang ideal bagi masyarkatnya. ***

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Sosiologi Masyarakat dalam Konteks Pemilu 2014

ntuk mewujudkan Pemilu tahun 2014 yang bersih, jujur, adil berkualitas dan akuntabel, pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan sosiologi kemasyarakatan, sebagaimana lazimnya masyarakat berkepemiluan merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat dengan penuh kesadaran ikut berpartisipasi melaksanakan hak suaranya untuk menjadi pemilih dan ikut serta memilih ketika berlangsungnya pesta demokrasi, artinya masyarakat secara individu harus memastikan dirinya ikut memilih tanpa meninggalkan haknya sebagai warga masyarakat sebagai pemilih. Perubahan paradigma berpikir masyarakat tidak mudah terfokasi dalam menentukan siapa calon pemimpin pada masa mendatang, merupakan dampak dari pada kemajuan teknologi informasi dan kemajuan pendidikan masyarakat yang mereka peroleh melalui proses pendidikan, keterbukaan informasi kepada publik merupakan sebuah jawaban bahwa informasi kepada publik perlu digalakkan, dan sangat tinggi nilainya sebab hal tersebut merupakan media pendidikan secara menyeluruh, dengan demikian calon pemimpin rakyat juga dituntut ke-

Oleh : Rahmawati* mampuannya sebagai lidership pada masa depan, kecendrungan masyarakat dalam menetukan pilihan yang didasari dari informasi kemudian dijadikan dasar dalam menentukan pilihan, disinilah terletak kreatifitas berfikir masyarakat. Kondisi tersebut telah membuktikan dan memberi sebuah jawaban bahwa saat ini masyarakat cukup cerdas dalam menentukan pilihannya terhadap orangorang yang akan memimpin Republik yang kita cintai ini. Walau demikian bukan tidak ada kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelangggaran yang dapat mengakibatkan dan berdampak negatif terhadap kemurnian hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD/DPRK, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kehadiran Bawaslu sebagai Lembaga Penyelenggara sekaligus Pengawas Pemilu yang bertujuan memberi kenyamanan agar masyarakat dapat menikmati proses demokrasi. Kepercayaan terhadap Lembaga Negara tersebut telah mengalami pergeseran yang dipicu oleh perubahan sosiologi masyarakat di Indonesia merupakan sebuah dinamika baru bagi kemajuan berpikir masyarakat, hal ini terjadi karena masyarakat sudah mendapat

jawaban, melihat dan menilai sendiri pemimpin-pemimpin yang terdahulu, dalam memimpin Daerah dan Negara artinya pendidikan kepemiluan dan karakteritik seorang pemimpin seperti apa yang mereka inginkan mereka lebih cerdas dalam menentukan siapa yang berhak dipilih dan siapa yang tidak berhak untuk dipilih. Dengan kualitas pendidikan tentang kepemiluan bagi masyarakat yang semakin membaik, Bawaslu beserta jajarannya meminta dan menghimbau agar masyarakat lebih cerdas lagi dalam menyikapi setiap individu yang ingin melakukan tindakan-tindakan dengan maksud melanggar dan memanipulasi hasil Pemilu yaitu dengan melaporkan apabila melihat, menemukan dan mendapatkan bukti seseorang melakukan pelanggaran Pemilu. Dengan demikian Pemilu dengan partisipasi pengawasan oleh masyarakat merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Bawaslu, terawasinya dan tercegahnya jumlah pelanggaran dan jumlah temuan pada saat penyelenggaran Pemilu. *** *Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi Setjen Bawaslu RI

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Bawaslu DIY Pastikan Rekruitmen Relawan Pengawas Pemilu Dapat Jaga Integritas Pelaksanaan Pemilu 2014 Yogyakarta, Bawaslu – Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yokyakarta (DIY) Muhammad Najib memastikan agar tujuan memperkenalkan gerakan sejuta relawan pengawas pemilu dapar menjaga Integritas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Oleh karena itu untuk menjaga integritas pemilu mekanisme kerja relawan serta alur laporan dan cara kerja instrumen pelaporan yang terindikasi pelanggaran pemilu dapat dindaklajuti,” Ujarnya pada saat memberikan materi tentang recruitment dan pengelolaan relawan pengawas pemilu guna mendukung keberhasilan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Kantor Bawaslu, Jl. Nyi Ageng Nis 544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta, Jumat (28/2) Menurutnya Najib, untuk membangun kesamaan persepsi dan peningkatan kapasitas pemahaman dan ketrampilan dalam rekrutmen dan pengelolaan relawan pengawas pemilu, Bawaslu D.I.Y melakukan koordinasi pengawasan pemilu tersebut dilakukan dengan secara masif dan fokus pada materi tentang rekruitment dan pengelolaan relawan pengawas pemilu bertujuan menjadi tolak ukur Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di D.I.Y. “Sarana membangun sinergisitas dan kesamaan persepsi dalam meningkatan kapasitas pemahaman bersama serta ketrampilan rekrutmen pengelolaan relawan

pengawas pemilu Bawaslu oleh karena itu, Bawaslu DIY menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemilu,” ujarnya Pada kesempatan tersebut Ketua Bawaslu D.I.Y Mohammad Najib selaku narasumber melakukan simulasi terkait kendala yang dihadapi dalam merekrut relawan dan mencari solusi atas masalah agar target bisa tercapai. Kemudian pada sesi kedua disampaikan pula identifikasi potensi kerawanan pada tahapan kampanye, masa tenang dan pungut hitung. Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral (moral force) menjadi gerakan sosial (social movement). Istilah Sejuta Relawan bukanlah menunjukkan jumlah, namun betapa besar dan massifnya gerakan ini. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan. Sementara itu, Komisioner Bawaslu DIY, Bagus Sarwono menjelaskan, ada dua pendekatan dalam recruitment relawan, yakni pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Recruitmen relawan dengan pendekatan struktural dilakukan sebagaima-

na kebijakan Bawaslu RI bahwa setiap anggota Panwascam dan PPL minimal harus merekrut relawan dari warga setempat di mana pengawas pemilu tersebut tinggal. Masing-masing minimal lima orang relawan. Pendekatan ini diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan relawan berbasis TPS setempat, sehingga keberadaan relawan akan bisa dijamin terpenuhinya kebutuhan relawan untuk mengawasi pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS. “Sedangkan rekrutmen relawan dengan pendekatan kultural menjadi porsi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota. Bawaslu Provinsi bertugas merekrut relawan berbasis perguruan tinggi dan organisasi sosial kemasyarakatan. Panwaslu Kabupaten/Kota bertugas merekrut relawan berbasis SMA/sederajat. Secara berjenjang Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota bertugas untuk melakukan supervisi dan monitoring atas rekrutmen relawan, manajemen data serta pengelolaan relawan di lembaga pengawas pemilu level bawahnya,” ujarnya. Sebagai informasi rakor ini diikuti oleh 25 orang terdiri dari Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, satu orang staf Panwaslu Kabupaten/Kota yang mengelola data relawan pengawas pemilu dan lima orang Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu Bawaslu DIY. (www.bawasluDIY. go.id/HW)

Bawaslu NTB Usut Pelanggaran Partai Gerindra Mataram, Bawaslu NTB - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB merekomendasikan pihak kepolisian agar mengusut dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Partai Gerindra. Partai yang berlambang kepala burung garuda tersebut diduga melakukan kampanye terbuka dilapangan Desa Risa, Kabupaten Bima. Divisi Pengawasan Bawaslu NTB Bambang Karyono mengatakan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan caleg DPRD provinsi NTB.

“Terkait keterlibatan caleg DPRD partai Gerindra kami sudak lakukan klarifikasi dan identifikasi,” ujarnya Menurutnya, dari hasil klarifikasi dan kajian yang sudah dilakuakan oleh Bawaslu NTB, ia mengakatan terkait dugaan keterlibatan caleg DPRD provinsi NTB dengan adanya indikasi pelanggaran pidana pemilu oleh Partai Gerindra pihaknya sudah merekomendasikan kepada kepolisian setempat. Karyono mengungkapkan, proses klarifikasi tersebut telah dilaku-

kan terhadap sejumlah pengurus Partai Gerindra,Panitia pelaksana, termasuk Caleg yang kampanye itu. Dugaan pelanggaran Pemilu itu juga menjadi salah satu materi pembicaraan dalam rapat dengan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. “Panwas sudah mengantisifasi kegiatan tersebut dengan berkordinasi dengan pihak kepolisian. Namun acara itu tetap berlangsung tanpa dapat dicegah,” pungkasnya. (www.bawasluNTB.go.id/ HW)

Glosari Pemilu

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Political Quotes “Integritas tanpa pengetahuan adalah lemah dan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa integritas adalah berbahaya dan mengerikan”. . ― Samuel Johnson

“Almarhum harusnya didoakan masuk surga, bukan dimasukkan dalam DPT”. Masyukurudin Hafidz (JPPR).

ISTILAH-ISTILAH DALAM KEPEMILUAN BPP DPR: Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu.

Partai Oposisi: Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasa. Referendum: Disebut juga jajak pendapat, yakni pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan (politik). Pada sebuah referendum, biasanya orang-orang yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil refendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota kaum eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat tersebut. Di beberapa negara tertentu seperti Belanda, referendum tidak mengikat.

Calon Independen: Sering juga disebut calon perseorangan, adalah seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik. Calon independen dikenal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Unikameral : Sistem perlemen yang hanya terdiri dari satu kamar/satu kesatuan.

Etika Politik: Tata aturan atau kaidah yang harus diperhatikan dalam berpolitik. Misalnya, sebuah partai politik ketika sedang kampanye tidak boleh menjelek- jelekkan/menjatuhkan partai politik atau tokoh lain.

Verifikasi Parpol: Suatu proses tahap akhir penyeleksian yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum terhadap semua calon peserta pemilu sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu.

Golput: Golongan Putih, Sebutan untuk kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang ada.

Voting: Proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dan pemenangnya ditentukan dengan suara terbanyak. (AI, berbagai sumber)

Incumbent: Orang yang sedang memegang jabatan (bupati, walikota, gubernur, presiden) yang ikut pemilihan agar dipilih kembali pada jabatan itu. Kampanye Hitam: Disebut juga Black Campaign, kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu negatif dan tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa. Masa Tenang: Rentang waktu ketika peserta pemilu dilarang melakukan kampanye. Media massa juga dilarang menyiarkan kampanye dalam bentuk apapun yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

IRWAN

ToT kelompok kerja nasional sejuta relawan pengawas Pemilu, Jakarta, 7 Februari 2014

Anekdot Pemilu

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Cerimor (Cerita Humor)

Menanyakan Kejujuran Politikus

Rombangan bus politikus berkunjung kedaerah terpencil untuk kampanye Pilkada. Jalan menuju daerah berliku-liku dan penuh jurang. Setelah mengadakan kampanye rombongan tersebut pulang ke kota namun naas, ditengah jalan mobil tersebut masuk jurang. Beberapa penduduk segera menolong mereka dengan menguburkan para penumpang bus ditempat itu juga. Sehari kemudian polisi datang ketempat kejadian lalu menanyakan ke para penduduk setempat. Polisi: “Kemarin ada kecelakaan bus rombongan politikus, bagaimana dengan penumpangnya, apakah masih ada yang hidup?” Penduduk: “Iya kemarin sih ada beberapa penumpang yang merintih: ‘tolooong saya pak, saya masih hiduuup.’” Polisi: “Lalu kemana penumpang yang hidup itu sekarang?”

Penduduk: “Sudah kita kubur, Bapak kan tau sendiri kejujuran politikus. Bilangnya A tapi nyatanya B. Paling mereka kemarin ngaku hidup, padahal sih sebenarnya sudah mati. Jadi kita kubur saja!”

Alamat Email Pejabat Ini kisah nyata. Ada seorang pejabat tinggi di suatu daerah di Indonesia sedang diwawancarai wartawan, Wartawan : “Bapak punya email?” Mungkin pejabat itu ga tau apa itu email terus jawabnya... Pejabat : “Dulu ada sih. Tapi sudah saya jual...”

Pembenaran Artikel Editor Sebuah Surat Kabar Editor sebuah koran dituntut untuk minta maaf oleh anggota Parlemen karena artikel yang dimuat berjudul “SETENGAH ANGGOTA PARLEMEN KORUPSI”.

Benarlah, di edisi berikutnya sang editor minta maaf dengan mengganti judul artikelnya dengan “SETENGAH ANGGOTA PARLEMEN TIDAK KORUPSI”

Cara Membedakan TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat Ada 2 orang sahabat sedang mengobrolobrol sejenak, Anto : “Eh, loe kan tahu ya bangsanya militer gitu, loe kan sering baca majalah militer, lu tahu ga ciri-ciri yang paling gampang diliat TNI angkatan udara, laut dan darat.” Fakhri: “Itu mah gampang, coba aja orang itu lu tolong kalo dia jawab ‘Terima kasih yang setinggi-tingginya’ berarti dia angkatan udara, kalo ‘Terima kasih yang sedalam-dalamnya’ berarti angkatan laut, kalo ‘Terima Kasih yang seluas-luasnya’ berarti angkatan darat…” Anto: “????” [AI/www.ketawa.com]

Muhtar

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Sejuta Relawan Pengawas Pemilu

Pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi se-Indonesia mengunjungi Stan Pendaftaran Relawan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Pameran Political Party Expo Rock The Vote Indonesia, yang diselenggarakan oleh CEPP FISIP Universitas Indonesia, 9 Februari 2014 di Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat.

Pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi se-Indonesia antusias mendaftar sebagai Relawan Pengawas Pemilu 2014, pada Pameran Political Party Expo Rock The Vote Indonesia, yang diselenggarakan oleh CEPP FISIP Universitas Indonesia, 9 Februari 2014 di Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat.

erakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan gerakan moral untuk meningkatkan partisipasi terutama bagi pemilih pemula. Gerakan ini juga bertujuan menekan angka politik uang yang kemungkinan besar masih akan terjadi pada Pemilu 2014. Relawan Pengawas Pemilu nantinya akan dibekali metode-metode untuk melakukan pengawasan pemilu, memberikan informasi dan menyampaikan laporan pelanggaran pemilu. Gerakan ini rencananya akan diikuti oleh mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran gerakan ini dapat melalui website www.bawaslu.go.id dan kantor pengawas pemilu terdekat. Sampai akhir Februari ini, telah terdaftar sebanyak 500 ribu lebih relawan. FOTO-FOTO: HUMAS BAWASLU RI

Ketua Bawaslu, Muhammad dan Dirjen Kesbangpol, Tanribali Lamo, serta aktivis LSM â&#x20AC;&#x2DC;Rock The Voteâ&#x20AC;&#x2122; Indonesia berfoto bersama dalam Pameran Political Party Expo Rock The Vote Indonesia, yang diselenggarakan oleh CEPP FISIP Universitas Indonesia, 9 Februari 2014 di Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat.

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

Nota Kesepahaman Bersama

WISNU

Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua KPI Pusat Judhariksawan dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono menandatangani Surat Kesepahaman Bersama, di Jakarta, 28 Februari 2014 tentang Moratorium Iklan Partai Politik di Lembaga Penyiaran.

aradigma Bawaslu yang mengajak masyarakat berpartisipasi seluas-luasnya untuk ikut mengawasi proses dan tahapan Pemilu 2014 ditanggapi positif oleh tiga organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jakarta, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), dan Pengurus Pusat Nasyiatul Asyiyah. Bawaslu pun menyambut komitmen tiga organisasi ini melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), di Jakarta, Selasa (18/2). Selain itu Bawaslu bersama KPU, KPI, dan KIP juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Tentang Kepatuhan Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Melalui Media Penyiaran.

FALCAO SILABAN

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah melakukan salam komando dengan Ketua Umum PB HMI, Arif Rosyid Hasan seusai penandatanganan MoU tentang Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu dengan PB HMI.

FALCAO SILABAN

Ketua Bawaslu, Muhammad dan Ketua Umum PP Nasyiatul Asyiyah, Norma Sari menandatangani MoU tentang Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu dengan PP Nasyiatul Aisyiah.

FALCAO SILABAN

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas disaksikan Ketua Bawaslu, Muhammad menerima Kaos Mata Massa dari Ketua AJI Jakarta, Idris Umar seusai penandatanganan MoU tentang Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu dengan AJI Jakarta.

BULETIN BAWASLU, EDISI 02, FEBRUARI 2014

P S EMI A W L A IH G A N

FALCAO SILABAN

Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Wakil Ketua KPI, Iddy Muzzayad dalam rapat Gugus Tugas (Task Force) Pengawasan Iklan Kampanye Pemilu. Dalam rapat tersebut dihasilkan tentang beberapa poin yang melarang iklan politik di lembaga penyiaran sebelum masa kampanye terbuka.

BADAN

FALCAO SILABAN

Ketua Bawaslu, Muhammad berbincang dengan Kapolri, Jend. Pol. Sutarman dalam rangka meningkatkan koordinasi mengenai Sentra Gakkumdu. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak.

A S L U

N O IK IND

ALI IMRON

Para undangan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu Legislatif 2014, yang terdiri dari Ketua Lembaga Tinggi Negara, Ketua Komisi/Lembaga Negara dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang diselenggaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta Convention Center, 11 Februari 2014.

CHRISTINA KARTIKA

Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas dan Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak menerima kunjungan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Gedung Bawaslu, Jl. MH. Thamrin no. 14 Jakarta.

HENDRU W

Antisipasi gangguan keamanan pada pelaksanaan Pemilu 2014, Kepolisian mengadakan Simulasi Pengamanan Pemilu 2014 di kawasan Kantor Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin 14 Jakarta Pusat. Bawaslu dianggap sebagai salah satu obyek vital dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, selain KPU, Komplek MPR/DPR RI Senayan dan Mahkamah Konstitusi. Simulasi tersebut melibatkan 1.600 personil Kepolisian.

ANDHIKA

Komisioner KPK, Adnan Pandu Praja memberikan Drop Box Pelaporan Gratifikasi kepada Ketua Bawaslu, Muhammad disela-sela acara Rakornas Pengawasan Tahapan Pemilu Legislatif 2014 di Jakarta, 10-12 Februari lalu.