BULETIN BAWASLU RI Januari 2014

AWASLU B BULETIN

EDISI 01, JANUARI 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pemerintah dan DPR Sepakat Mitra PPL di Pemilu 2014 Politisasi Sara Masih Akan Terjadi di Pemilu 2014?

Bawaslu Minta Bantuan KPK Terkait Dana Kampanye

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Kemajemukan Bangsa Memperindah Tahun Politik

bagi Pemilu.

Sedangkan secara historis, Pemilu di Indonesia merupakan Pemilu ke AWASLU 4 sejak era reformasi bergulir. Sejak itu juga, tidak ada kekuasaan yang mutlak (absolute) alias setiap Pemilu menghasilkan pemenang yang berbeda. Jadi, secara historis diprediksi pemenang Pemilu 2014 tidak akan bisa ditebak (unpredictable).

Pemerintah dan DPR Sepakat Namun, semua kemajemukan Mitra PPL di Pemilu 2014 tersebut merupakan khasanah bangPolitisasi Sara Masih Bawaslu Minta sa dan memperindah demokrasi di Akan Terjadi di Bantuan KPK Pemilu 2014?

Terkait Dana Kampanye Indonesia. Bangsa lain pun mengakui rumitnya sistem Pemilu kita. Sistem yang rumit tersebut adalah bentuk dari akomodasi terhadap berbagai kepentingan dan manajemen konflik.

Dari fakta tersebut, maka sebagai bangsa kita harus berpikir kembali untuk bersikap apatis pada Pemilu. Fakta tersebut harusnya menjadi pemicu kita, untuk menampilkan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Bangsa lain saja mau belajar pada demokrasi di Indonesia, mengapa kita tidak?

Selamat datang kembali para pembaca Buletin Bawaslu. Pada awal tahun politik ini kembali kami hadir sebagai media referensi bagi para pembaca yang membutuhkan informasi terkait pengawasan Pemilu di Indonesia.

Mencermati tahun politik 2014, Indonesia kini sudah semakin dekat dengan pesta demokrasi terbesar di negara demokrasi terbesar. Pemilu di Indonesia tidak hanya akan diamati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, tetapi juga masyarakat dunia secara keseluruhan, semua mata akan tertuju pesta tersebut.

Sebagai negara demokrasi terbesar, sangat wajar jika Indonesia menjadi perhatian dunia, terutama negara-negara demokrasi pada umumnya. Mereka ingin melihat bagaimana Indonesia menjalankan demokrasi lewat Pemilu, sementara banyak keragaman yang ada di Indonesia.

Secara sosiologis Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis masyarakat, suku, budaya dan adat istiadat. Dari sini tergambarkan, pilihan masyarakat akan berbeda-beda, sehingga ideologi yang ditawarkan juga akan berbeda-beda. Ada partai yang mengusung nasionalisme, religius dan sebagainya.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Hingga saat ini, kemudahan akses transportasi di beberapa daerah masih terkendala, dan jadi tantangan tersendiri

B

BULETIN

EDISI 01, JANUARI 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Salam Awas Daftar isi:

BADAN

UM

UM SI IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

A

RE

A

-

Profil Yusfitriadi Sang Generator Relawan Pengawas Pemilu ...................................... 14 Divisi Update Divisi Pengawasan Bawaslu Gelar Rakernis Pengawasan Pemilu Legislatif 2014 .... 15 Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Rekrut CPNS Pertama ......................................................... 16 Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Unsur Kumulatif Kampanye Terus Jadi Perdebatan ............. 18 Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Politisasi Media, Bukan Jaminan Menang Pemilu .................. 19 Sudut Pandang Pentingnya Transparansi Dana Kampanye ................................. 20 Demokrasi dan Islam ............................................................................ 21 Ekspose Daerah ............................................................................................ 22 Glosari Kepemiluan ...................................................................................... 24 Galeri ................................................................................................................ 25

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

AS PEMIL AW IH A NG

N

PE

Dari Redaksi ................................................................................................... 2 Laporan Utama Pemerintah dan DPR Sepakat Mitra PPL di Pemilu 2014 ............... 3 Opini Bawaslu Menuju Pemilu Indonesia yang Luber dan Jurdil ........... 6 Sorotan Gelinding Dana Saksi Parpol ............................................................... 8 Politisasi Sara Masih Akan Terjadi di Pemilu 2014? ............... 9 Investigasi Tim KPK Datangi Bawaslu Terkait Gratifikasi ........................... 10 Bawaslu Minta Bantuan KPK Terkait Dana Kampanye ......... 11 Bawaslu Terkini JPPR Laporkan Dana Kampanye ........................................................... 12 Info Bawaslu Sekjen Bawaslu Bendahara Harus Tertib Menyusun Laporan Keuangan .. 13

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Penanggung jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Pakerti Luhur, Ak, Rahmawati, SE, M.Si, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Hendru, Irwan; Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Jalan Panjang Mitra PPL

Pemerintah dan DPR Sepakat Mitra PPL di Pemilu 2014

Salah satu penyebab Bawaslu pada periode lalu dianggap sebagai ‘macan ompong’ karena pengawasan yang tidak maksimal, saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Penyebabnya, organ Bawaslu di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hanya ada satu orang, sedangkan jumlah TPS bisa mencapai puluhan.

K

ondisi seperti ini dialami oleh Bawaslu sejak berdirinya pada April 2008 lalu yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Tidak hanya itu, UU tersebut juga memberikan kewenangan Bawaslu sekadar rekomendasi yang tidak wajib diikuti oleh KPU. Akibatnya, jadilah Bawaslu bak macan ompong dalam melakukan pengawasan Pemilu.

Percaya atau tidak kondisi Bawaslu yang seperti ini semakin buruk dengan pendapat-pendapat para pengamat yang menilai Bawaslu tidak ada gunanya dalam hal mengawasi. Bawaslu hanya dianggap membuang-buang uang negara dan output yang dihasilkan dinilai tidak sesuai.

Benar saja, pasca pelaksanaannya, Pemilu 2009 dicap sebagai Pemilu paling buruk di era reformasi (setidaknya menurut beberapa pengamat Pemilu).

Kualitas Pemilu mulai dari caleg, daftar

3

pemilih tetap (DPT), hingga pemungutan suara, dianggap tidak memiliki legitimasi bahkan cenderung manipulatif. Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas citra buruk Pemilu.

Praktik jual beli suara terjadi hampir di seluruh daerah. Diduga, oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjual dan memanipulasi suara dengan imbalan yang diperoleh dari peserta Pemilu. Ini terjadi, akibat tidak adanya pengawasan baik oleh Pengawas Pemilu maupun oleh saksi-saksi dari peserta Pemilu.

Pada akhir tahun 2011, sejumlah isu pun mencuat. Salah satu yang sangat santer, Bawaslu akan dibubarkan melalui legislasi yang baru (baca: UU No. 15 Tahun 2011). Wacana yang menguat di DPR tersebut, tidak sepenuhnya diamini oleh semua anggota DPR alias masih ada ang-

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Sambungan: Pemerintah .... gota DPR yang menolak wacana tersebut.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya Bawaslu pun tidak jadi dibubarkan, dan bahkan diperkuat dalam beberapa kewenangan. Salah satunya adalah jumlah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang berjumlah 1-5 orang per desa/kelurahan.

Walaupun bertambah, jumlah ini dianggap tidak terlalu signifikan karena belum mencapai jumlah yang ideal yakni satu PPL untuk setiap TPS. Tidak mau dianggap sebagai macan ompong (lagi), Bawaslu periode 20122017 yang dinakhodai Muhammad mulai berpikir keras, agar pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dapat terawasi dengan baik. Dengan paradigma mengutamakan pencegahan daripada penindakan pelanggaran, Bawaslu berupaya untuk mengikutsertakan semakin banyak orang untuk mengawasi TPS. Berdasarkan pengalaman buruk tersebut, Bawaslu menggadang-gadang ide untuk menambah jumlah pengawas di tiap TPS, dengan dinamakan mitra PPL. Ide ini sebenarnya bukan ide baru, karena dari beberapa pengalaman Pemilu Kada, banyak Pengawas Pemilu yang menginisiasi mitra PPL untuk mengawasi TPS. Hasilnya cukup efektif. TPS yang terawasi oleh mitra PPL lebih sedikit jumlah pelanggaran yang terjadi dibandingkan dengan TPS yang tidak terawasi. Dari

pengalaman ini maka dapat diasumsikan semakin banyak yang mengawasi TPS maka jumlah pelanggaran yang terjadi akan semakin sedikit.

Terganjal Hukum Dalam UU No. 15 tentang Penyelenggara Pemilu, Mitra PPL memang tidak diakomodasi. Oleh karena itu, sempat terpikir ide ini sangat kecil peluangnya untuk direalisasikan, karena dasar hukumnya tidak ada. Dari segi kewenangan dan anggaran maka Mitra PPL akan dengan mudah dimentahkan.

Apalagi untuk membentuk Mitra PPL dibutuhkan dana yang cukup besar. Jika satu orang saja diakomdasi di TPS dengan honor Rp 100 ribu, maka negara diperkirakan harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 400 miliar rupiah. Jumlah yang fantastis, dan pasti membuat DPR dan Pemerintah berpikir dua kali untuk menyetujuinya.

Selain itu, Mitra PPL pasti akan terganjal peran dan kewenangan yang tidak diatur dalam UU. Keberadaan mereka akan dipertanyakan oleh berbagai pihak. Jikalaupun kewenangan dan perannya ada, maka bisa dipastikan tidak akan sekuat PPL yang menjadi organ ‘resmi’ Bawaslu. Intinya, bisa saja keberadaan Mitra PPL dianggap sia-sia.

Benang merahnya, bisa kita bayang-

FOTO-FOTO: M. ZAIN

Pemungutan Suara Ulang di Maluku Utara

4

kan ketika Mitra PPL yang tidak memiliki kewenangan besar tapi dibiayai dengan dana yang cukup besar. Semua pihak pasti juga akan menolak ide ini, terutama pemerintah dan DPR karena tidak mau dianggap memboroskan anggaran negara untuk hasil yang tidak signifikan.

Namun, Bawaslu bersikeras bahwa Mitra PPL ini sangat diperlukan untuk mengawasi tiap TPS. Bawaslu selalu menceritakan pengalaman kelam di masa lampau, praktik-praktik manipulasi suara terjadi tanpa adanya pengawasan. Gambaran tersebut selalu menjadi dilema tersendiri bagi DPR RI, karena pada dasarnya DPR merupakan partai politik yang memiliki kepentingan suara mereka tidak dicurangi.

Perlu benar-benar meyakinkan Anggota DPR, melalui Komisi II DPR tentang pentingnya pengawasan di setiap TPS. Salah satu ide Bawaslu saat itu, adalah mengganti fungsi linmas yang sebanyak dua orang di masing-masing TPS menjadi Mitra PPL, yang fungsi keduanya agak sedikit berbeda.

Bawaslu juga menjelaskan bahwa pentingnya pengawas Pemilu di tingkat TPS adalah memastikan formulir C1KWK dapat diperoleh. Jika tidak ada pengawas Pemilu, maka percuma saja UU mengamanatkan bahwa formulir tersebut juga harus diberikan kepada Pengawas Pemilu.

Hingga pada akhirnya DPR RI pun menyetujui ide Bawaslu agar setiap TPS dapat terawasi dengan baik. Artinya , partai politik mulai berpikir tentang pentingnya pengawasan Pemilu di setiap TPS. Persetujuan DPR tersebut tertuang dalam dukungan rencana anggaran yang diusulkan oleh Bawaslu, dan diajukan dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, hingga akhirnya ditetapkan oleh Banggar untuk diserahkan kepada Kementerian Keuangan.

Namun, apa yang sudah dibahas Bawaslu dan disetujui oleh DPR belum tentu sejalan dengan pemahaman pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ketidakpahaman tersebut menggambarkan ketidakpekaan Kemenkeu soal anggaran mitra PPL. Dalam suratnya, Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan bahwa, ang-

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

garan untuk Mitra PPL tidak dapat dipertimbangkan alias tidak diberikan anggaran untuk program itu.

Pernyataan tersebut tentu saja membuat, Bawaslu sedikit geram dan kembali harus melakukan lobi via DPR dan Kementerian Dalam Negeri.

Pada awal tahun 2014, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto akhirnya mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan dengan Kemendagri, Bawaslu dan KPU. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pentingnya dana Mitra PPL. Setelah itu, dilakukan pertemuan kedua yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan tersebut menyepakati untuk ‘memperjuangkan’ anggaran Mitra PPL ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika, Presiden menyetujuinya, maka tidak ada lagi alasan bagi Menkeu tidak mempertimbangkan anggaran Mitra PPL. “Dalam pertemuan dengan Presiden, kami akan membahas soal Mitra PPL. Namun, saya membutuhkan argumen yang kuat termasuk dukungan dari semua pihak, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi.

Perpres sebagai Dasar Pasca pertemuan tersebut, komunikasi dengan Presiden dilaksanakan oleh Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkopolhukam Djoko Suyanto. Pada intinya presiden menyetujui jika pemerintah mendukung dengan memberikan alokasi anggaran untuk Mitra PPL. Presiden pun memaklumi sikap Menteri Keuangan yang

tidak dapat mempertimbangkan anggaran untuk Mitra PPL untuk dilaksanakan karena tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, ia meminta agar dibuat terobosan sebagai dasar hukum agar Kementerian Keuangan dapat memberikan alokasi anggaran untuk Mitra PPL. Dasar hukum yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang keberadaan Mitra PPL.Kementerian Keuangan pun bersifat terbuka andaisaja, Perppres tersebut nantinya sudah diundangkan, untuk segera direalisasikan anggarannya.

Saat ini pembahasan Perpres terkait Mitra PPL sedang dibahas di Kementerian Dalam Negeri. Perpres tersebut nantinya juga akan mengakomodasi semua kepentingan dalam pembentukan Mitra PPL, sedangkan, terkait tugas dan kewenangannya akan diformulasikan oleh Bawaslu.

Bawaslu rencananya akan melaksanakan perekrutan dan bimbingan teknis terhadap Mitra PPL pada Februari 2014.

Ada sekitar 545.000 TPS, yang masingmasing akan diawasi oleh dua orang Mitra PPL. Artinya, ada sekitar 1.000.000 Mitra PPL yang akan direkrut oleh Bawaslu.

Namun, seiring dengan perkembangan

5

tersebut, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa meminta secara tegas kepada Bawaslu untuk memiliki mekanisme agar Mitra PPL yang direkrut nantinya benar-benar bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Apakah cukup dalam waktu yang singkat untuk merekrut Mitra PPL sebanyak itu?

Pertanyaan besar itu sempat dilontarkan oleh sebagian besar Anggota Komisi II DPR RI. Mereka meragukan itu dapat terwujud dengan baik, mengingat pelaksanaan Pemilu tinggal beberapa bulan saja.

“Soal independensi dan netralitas Mitra PPL juga menjadi sorotan, karena khawatir Mitra PPL ini akan ditunggangi oleh beberapa kepentingan politik,” tutur Agun.

Namun, Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa masalah perekrutan Mitra PPL, sudah dipertimbangkan untuk mengambil dari Relawan Pengawas Pemilu yang sudah terdaftar. Relawan Pengawas Pemilu sendiri merupakan program Bawaslu yang merupakan gerakan moral dengan target atau sasaran pemilih pemula. [FS]

Opini

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Bawaslu Menuju Pemilu Indonesia yang Luber dan Jurdil Oleh : Rahmawati*

B

adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia, kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada pengawasan Pemilu dengan fokus kegiatan kepada penyelenggaraan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan Pemilu bersih, Jujur, adil, berkualitas dan akuntabel. Dimana dalam proses penyelenggaraannya diharapkan tidak ditemukan pelanggaraan-pelanggaran yang dapat menodai citacita reformasi. Dalam konteks ini kehadiran Bawaslu sebagai Lembaga atau pengambil keputusan untuk dan atas nama orang banyak dengan mengemban tanggungjawab terhadap hasil Pemilu, dimana dalam pelaksanaannya dapat memastikan bahwa Pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar diawasi dengan baik, supaya hasilnyapun benar-benar merupakan hasil pelaksanaan demokrasi yang bersih dan akuntabel.

Mengapa Pemilu diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diawasi? Pertanyaan tersebut tentu memerlukan jawaban yang memang mampu menuntaskan apa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan Pemilu. Sering ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dengan sengaja dilakukan oleh oknum-oknum yang bekerja bukan oleh individu yang berintegritas untuk melanggar hasil Pemilu itu sendiri, oleh sebab itu, Bawaslu harus berkemampuan memberi kepercayaan kepada masyarakat dan memastikan bahwa Pemilu yang sedang berlangsung tahapan demi tahapan telah mendapat pengawasan oleh para Pengawas Pemilu Lapangan maupun pengawasan terpadu yang dilakukan oleh mahasiswa, media massa, dan kelompok Organisasi Kemasyarakatan secara menyeluruh dengan penuh kesadaran dan dengan suka rela ikut menjadi pengawas Pemilu.

Tugas ini tidaklah mudah disebabkan oknum pelanggar hasil Pemilu akan selalu mencari jalan dan celah agar mereka mampu mewujudkan ambisi orang-orang atau calon yang diusungkan untuk dimenangkan pada Pemilu. Sikap optimisme dan keyakinan seluruh komponen serta elemen yang terlibat dalam pengawasan Pemilu memberi kepastian bahwa Pemilu harus mampu diawasi secara menyeluruh. Keyakinan tersebut tentunya harus diimbangi dengan kerja keras serta komitmen yang dibangun bersama antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan ditingkat desa/kelurahan, media massa, Organisasi Kemasyarakatan, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Dapat dipahami bahwa Bawaslu merupakan wadah dalam rangka mendorong partisipasi publik secara bersama-sama melakukan pengawasan Pemilu mulai tingkat desa/kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi, yang mana tugas yang dilaksanakan

merupakan penjabaran dari pada amanat ayat (3) Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memuat Tugas Badan Pengawas Pemilu meliputi : 1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas: • Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; • Perencanaan pengawasan logistik oleh KPU; • Pelaksanaan penetapan daerah pemilih dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPUsesuai dengan ketentuan peraturan perundanguandangan.

• Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan • Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas : • pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar • pemilih seementara serta daftar pemilih tetap; • penetapan peserta Pemilu; • Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; • pelaksanaan kampanye; • pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; • pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS: • pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; • pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota; • proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK , KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU; • pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Lanjutan dan Pemilu susulan; • pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu; • pelaksanaan putusan DKPP; dan • proses penetapan hasil Pemilu.

3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan retensi arsip

6

Opini

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

pakan paksaan tetapi merupakan bentuk promosi supaya dikenal.

Pengawasan Pemilu selain mencegah terjadinya pelanggaran, juga untuk memastikan demokratisasi di Indonesia benar-benar terwujud, dimana masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi termasuk kebebasan bagi pers dalam menyampaikan berita mampu berbicara tentang kebenaran data dan fakta dan lain sebagainya, disadari bahwa masyarakat lebih memilih orientasi evaluatif terhadap kapasitas individu untuk mampu memberi penilaian terhadap sistem politik Indonesia. Orientasi tersebut adalah untuk mewujudkannya Pemerintahan yang Good Governance dimana untuk mewujudkannya harus didukung dengan pemerintahan yang reinventing govermen dimana salah satunya adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan artinya harus dimulai dari penyelenggaraan Pemilu yang terawasi dengan baik dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berkualitas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI; 4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang; 5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu; 6. Evaluasi pengawasan Pemilu; 7. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa tugas Bawaslu tersebut diatas, diharapkan keterlibatan dan partisipasi mahasiswa, media massa dan organisasi kemasyarakatan pada huruf b poin 4 sampai dengan poin 10, terutama bagi Pemilih Pemula lulusan SLTA/Mahasiswa diharapkan partisipasinya ikut dalam Program Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Pada Program tersebut relawan dituntut bersikap netralitas dan profesionalisme pada saat melakukan pengawasan Pemilu.

Harapannya Pemilu terawasi pada setiap tahapan terutama pada saat pemungutan suara dan pelaporan hasil pemungutan suara, karena pada tahapan tersebutlah kerawanan dan manipulasi data sering terjadi maka hal ini harus dapat dicegah.

Dengan demikian pemilihan Umum dapat dinikmati oleh setiap individu sebagai sebuah pesta pemilihan pemimpin rakyat secara demokrasi. Baru dapat dikatakan demokrasi apabila masyarakat dalam menentukan siapa yang akan dipilih merupakan pilihan atas dasar pemikiran dan analisa berdasarkan keinginan sendiri bukan merupakan hasil dari pada permintaan oleh orang lain untuk dipilih, walaupun terkadang dalam konteks tertentu sicalon mempromosikan dirinya untuk dipilih hal ini tidak meru-

*Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Setjen Bawaslu RI

7

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Gelinding Dana Saksi Parpol Jelang Pemilihan Umum 9 April 2014, suasana politik di negeri ini menjadi lebih tinggi. Tokoh-tokoh partai politik peserta Pemilu yang akan bertarung memperebutkan simpati dan suara rakyat dalam Pemilu 2014 berupaya mengoalkan kepentingannya. Satu hal yang tengah menjadi perhatian publik negara mendanai keberadaan saksi partai politik di tempat pemungutan suara (TPS).

Pada Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, memang menyebut secara jelas tentang keberadaan saksi peserta Pemilu (partai politik). Begitupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun dalam dua undang-undang tersebut tidak ada satu pasalpun menyebut, bahwa saksi peserta Pemilu didanai negara.

Gagasan tentang pendanan saksi parpol, pertama kali mengemuka pada akhir sesi rapat dengar pendapat Bawaslu RI dengan Komisi II DPR RI pada awal Bulan Januari 2014 lalu yang membahas dukungan terhadap mitra pengawas Pemilu lapangan (PPL) yang digagas Bawaslu RI. Beberapa peserta rapat di Komisi II DPR RI di akhir sesi secara spontan mencetuskan gagasan agar saksi parpol pun didanai negara.

Gagasan pendanaan saksi parpol pun terus menggelinding dan bahkan masuk dalam agenda rapat koordinasi di kantor Menkopolhumkam. Juga masuk agenda rapat penyelenggara Pemilu yang difasilitasi Kementrian Dalam Negeri dan dihadiri Bawaslu RI, KPU RI, Komisi II DPR RI, hari Rabu (15/1).Rapat sedianya membahas satu agenda pokok terkait anggaran mitra PPL yang terkendala di Kementrian Keuangan karena belum memiliki dasar hukum.

Namun rapat juga berkembang dengan gagasan pendanaan saksi parpol oleh pemerintah.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam keterangan pers kepada wartawan usai rapat mengatakan dana saksi parpol merupakan usulan dari Bawaslu RI. Pemerintahpun memberikan sinyal menyetujui pendanaan saksi parpol dan akan mempersiapkan rancangan peraturan presiden sebagai payung hukumnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, sejumlah pengamat politik menolak keras pemerintah mendanai saksi parpol dalam Pemilu 2014. Mereka berpandangan parpol harus menyiapkan sendiri dana saksi mereka di TPS karena keberadaan saksi parpol untuk kepentingan parpol, bukan justru membebani rakyat melalui dana APBN. Sejak gagasan saksi parpol didanai APBN, dua partai politik yakni PDI Perjuangan dan Nasional Demokrat menolak menerima dana saksi parpol sekiranya jadi digelontorkan.

Total dana yang diusulkan pemerintah untuk saksi parpol sekitar Rp 654,9 miliar untuk Pileg dan Pilpres.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai, bila pemerintah melanjutkan rencana pemberian dana saksi parpol menimbulkan kecurigaan adanya tujuan politik untuk kepentingan tertentu.

Sementara Ketua Bappilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, perlu ditelaah lebih jauh motif dibalik gagasan pendanaan saksi parpol. Partainya, berpandangan parpol harus mendanai sendiri saksinya di TPS pada Pemilu 2014.

Saksi Penting Sementara itu Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, keberadaan saksi parpol di tempat pemungutan suara (TPS) penting guna meminimalisir kecurangan di TPS. Merujuk pada pengalaman Pemilu tahun-tahun sebelumnya, minimnya saksi parpol di TPS menimbulkan banyaknya kecurangan yang berakhir pada gugatan hasil Pemilu oleh peserta Pemilu.

“Dari sisi pengawasan Pemilu, ke-

8

beradaan saksi parpol penting karena fungsinya sama dengan mitra PPL yakni mengawasi proses pemungutan suara di TPS. Tapi mengenai usul saksi partai politik di danai pemerintah bukan dari Bawaslu.

Kami pun sedang berupaya agar usulan tambahan anggaran untuk mitra PPL yang sudah dapat dukungan Komisi II dapat difasilitasi pemerintah, ” kata Muhammad memaparkan.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan, semakin banyak orang yang mengawasi proses tahapan Pemilu termasuk pada hari pemungutan dan penghiitungan suara, maka niat orang yang ingin berbuat curang akan bisa ditekan. Karenanya selain mengusulkan anggaran untuk mitra PPL kepada pemerintah, Bawaslu RI juga menggalang dukungan partisipasi masyarakat untuk menjadi relawan Pemilu melalui gerakan sejuta relawan pengawas Pemilu.

Terkait mitra PPL, Bawaslu RI mengusulkan kepada pemerintah untuk mendanai 2 orang mitra PPL per TPS yang bekerja pada hari H pemungutan dan penghitungan suara di TPS , dengan honor Rp 100.000/ orang untuk dua kegiatan yakni Pileg dan Pilpres. Dasar usulan tersebut adalah keterbatasan pengawas Pemilu lapangan yang berjumlah 1-5 orang setiap desa/kelurahan sesuai amanat Pasal 72 UU Nomor 15 tahun 2011. Padahal dalam 1 desa/kelurahan terdapat belasan hingga puluhan TPS. Sehingga tidak memungkinkan hanya di awasi 1 orang saja.

Terhadap permintaan, agar dana saksi parpol di kelola Bawaslu RI bukan oleh KPU RI, Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan hal itu merupakan permintaan lisan Kemendagri bukan tertulis. ”Mungkin pertimbangannya karena sama-sama menjalankan fungsi pengawasan, KPU sendiri menolak mengelola dana itu. Kami mesti pleno sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.

Bawaslu RI menurut Muhammad tidak ingin gegabah menerima usulan agar dana parpol dimasukkan dalam anggaran Bawaslu RI. Sebab hal ini akan menjadi preseden buruk bagi Bawaslu, seolah-olah dana saksi parpol memang diusulkan oleh Bawaslu RI. [RS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Politisasi SARA Masih Akan Terjadi di Pemilu 2014?

B

anyak yang tidak mengetahui bahwa pada pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pemilu Kada di beberapa daerah menyisakan trauma mendalam yang dialami oleh beberapa kelompok masyarakat, terutama yang minoritas. Kelompok seperti ini, kerap menjadi sasaran dalam berkampanye oleh berbagai pihak dengan tujuan –tujuan tertentu. Mereka cenderung dideskreditkan dan dimarginalkan, demi mendapatkan simpatik kaum mayoritas.

Namun, isu ini seakan-akan tenggelam oleh isu-isu lain yang memang menjadi polemik dan menjadi kontroversial, seperti daftar pemilih tetap (DPT) dan penghitungan suara. Padahal dampak yang ditimbulkan adalah ketakutan yang luar biasa, apalagi saat kampanye dilakukan dalam setiap rezim Pemilu.

Masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 sudah di depan mata. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta berbenah diri untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mengoptimalkan pengawasan pada tahapan tersebut. Pasalnya, tahapan tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu 2014 yang Berkualitas hadir dan mendeklarasikan diri untuk memfokuskan perhatian terhadap kampanye yang mengusung isu diskriminasi terhadap golongan minori-

tas. Gerakan tersebut terdiri dari beberapa ormas antara lain, ILRC, Wahid Institute, Abdulrahman Wahid Center, PGI, KWI, Maarif Institute, Pusat Hukum Konstitusi Universitas Airlangga, Pusat HAM dan Demokrasi FH Universitas Brawijaya, PP Muhammadiyah, PBNU, Perludem, Sejuk, Aman Indonesia, dan Yayasan TIFA. “Intoleransi dalam kehidupan umat beragama sudah semakin meningkat. Dalam beberapa pengalaman Pemilu, isu terhadap suku, ras dan antar golongan (SARA) selalu terjadi,” ujar Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Ahmad Suaedy, bersama para aktivis OMS yang lain saat Audiensi dengan Bawaslu, di Jakarta, Senin (13/1).

Lebih lanjut menurut Suaedy, dalam masa kampanye para peserta Pemilu yang intoleran dan diskriminatif menggunakan kesempatan tersebut untuk memojokkan lawan politiknya yang kebetulan memiliki perbedaan, dengan menggunakan paham agama atau penodaan agama, dan juga pidato dan orasi yang berbau kebencian (hate speech).

Hal yang sama diungkapkan Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia, PGI Jeiry Sumampouw yang mengatakan bahwa isu agama dalam kampanye banyak digunakan dan sangat popular untuk mendulang suara, terutama oleh partai-partai yang memiliki basis masa mayoritas dalam suatu daerah.

9

Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif Bawaslu untuk mencegah supaya kampanye menggunakan isu agama dan diskriminasi terhadap minoritas dapat dicegah.

Veri Junaidi dari Perludem berharap besar Bawaslu dapat memegang kunci terhadap permasalahan potensi diskriminasi tersebut. Karena pada dasarnya, semua pelanggaran dalam Pemilu akan dilaporkan ke Bawaslu.

“Peran penegakan hukum pidana dalam Pemilu memang juga melibatkan Kepolisian, dan peran tersebut juga sangat besar. Namun, Bawaslu adalah kuncinya dan harapan besar agar Bawaslu dapat mengatasi permasalahan (diskriminasi) tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa, Indonesia merupakan negara demokrasi bukan negara agama. Sehingga praktik politik yang mempolitisasi masalah keagamaan sangat dilarang dan tidak bisa dibiarkan. Bawaslu dan jajarannya, juga akan siap menindak tegas terhadap pelanggaran semacam itu jika terjadi.

“Peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal ini. Kami ingin menyatakan bahwa Pemilu itu milik bersama dan tanggung jawab bersama. Nantinya, Bawaslu akan membuat SMS gateway, yang dapat dipergunakan untuk orang yang melapor,” ujarnya. [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Tim KPK Datangi Bawaslu

Terkait Gratifikasi Menjelang Pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 dan Pemilu Presiden/Wapres pada Bulan Oktober 2014, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran Bawaslu RI untuk mewaspadai dan menghindari praktik gratifikasi dari pihak-pihak yang ingin bermain curang dalam proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

P

encegahan dini diperlukan mengingat Bawaslu RI diberikan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemlilu. Dalam isi undang-undang tersebut sebagaimana diuraikan dalam pasal 75, 76 dan 77, Bawaslu RI hingga Panwaslu kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan dan proses Pemilu serta memberikan rekomendasi yang sifatnya wajib dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Koordinator Tim KPK bidang pencegahan, Maruli Tua mengatakan kepentingan KPK adalah menjamin para penyelenggara negara bertindak sesuai aturan hukum dengan menghindari praktik-praktik suap dan gratifikasi “Kita juga ingin agar Pemilu 2014 bisa di kawal menjadi Pemilu yang bersih, demokratis dan berintegritas,” katanya saat memberi penjelasan kepada seluruh pejabat struktural Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Senin (13/1).

Kedatangan Tim KPK yang terdiri 4 (empat) orang bukan tanpa alasan. Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro dan Pimpinan Bawaslu RI sebelumnya menilai penting menghadirkan KPK untuk memberikan penjelasan terkait suap dan gratifikasi. Sebab Pimpinan Bawaslu tidak ingin jajarannya terjerat dengan kasus suap dan gratifikasi.

“Saya sengaja mengundang KPK untuk mensosialisasikan aturan-aturan

terkait gratifikasi, kita mesti membuat aturan-aturan untuk mengendalikan gratifikasi,” kata Gunawan saat membuka diskusi Struktural Bawaslu RI dengan Tim KPK. Gratifikasi dalam penjelasan pasal 12 B Undang-undang CHRISTINA KARTIKA nomor 31/1999 Tim KPK menyambangi Bawaslu terkait sosialisasi pengendalian juncto Undanggratifikasi. Hadir dari Bawaslu antara lain: Pimpinan Bawaslu, Enundang nomor dang Wihdatiningtyas, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, 4 20/2001 diartikan kepala Biro di lingkungan Bawaslu RI, Pejabat eselon III dan Pejasebagai pembe- bat Eselon IV. rian dalam arti luas. diterimanya gratifikasi kepada KPK. Meliputi uang/se“Gratifikasi itu sangat dekat dengan tara uang, barang, rabat/diskon. pinjaman suap, KPK bisa menelusuri bagaimana tanpa bunga, komisi, pengobatan cumasebenarnya prosesnya itu,” kata Rusfian. cuma, tiket perjalanan, perjalanan wisata, Ancaman hukum bagi penerima gratifasilitas penginapan dan fasilitas lainnya. fikasi adalah pidana penjara seumur hidup Gratifikasi dianggap sebagai suap apabila atau 4-20 tahun dan denda Rp. 200 juta berhubungan dengan jabatan dan berten– Rp 1 Miliar.

Penerima gratifikasi dalam tangan dengan tugas atau kewajibannya.

UU No 31/1999 Juncto UU No 20/2001 Terkait gratifikasi Koordinator Tim adalah pegawai negeri dan penyelenggara KPK Maruli mengingatkan, agar jangan negara.

Pegawai negeri yang dimaksud tihanya dilihat perspektif hukumnya saja dak hanya PNS sebagaimana diatur dalam melainkan juga perspektif etika. Sebab UU kepegawaian melainkan semua orang pemberian gratifikasi sangat terkait denyang gajinya bersumber dari keuangan gan jabatan atau kedudukan seseorang, sekalipun pemberi gratifikasi adalah te- negara atau daerah.

Hadir dalam sosialisasi pengendalian man dekat atau keluarga. Terkait persgratifikasi oleh KPK antara lain Komispektif etika, gratifikasi dikelompokkan ioner Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, menjadi kategori suap yakni pemberian Sekjend Bawaslu Gunawan Suswantoro, untuk melakukan sesuatu, kategori kediempat Kepala Biro di lingkungan Banasan yakni menerima fasilitas lain dalam waslu RI, Pejabat eselon III dan Pejabat perjalanan dinasnya, dan non kedinasan Eselon IV. Pimpinan Bawaslu pada kesmisalnya menerima sesuatu dari kerabatempatan tersebut meminta KPK untuk tunya terkait jabatannya. rut serta dalam acara-acara besar Bawaslu Sementara itu Rusfian, anggota Tim di berbagai daerah baik internal maupun KPK menjelaskan sanksi pidana gratifiyang melibatkan stakeholder, tujuannya kasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31/1999 juncto UU Nomor 20/2001 agar KPK bisa sekaligus mensosialisapasal 12 C ayat (1) dengan sendirinya sikan pengendalian gratifikasi di jajaran akan gugur apabila penerima gratifikasi Bawaslu. Hal itu sudah mulai dirintis bemelaporkan gratifikasi yang diterimanya berapa kali sejak tahun 2013 dalam acara dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak rakor stakeholder Pemilukada.[RS]

10

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Bawaslu Minta Bantuan KPK Terkait Dana Kampanye

JAKARTA -- Maraknya praktik suap, gratifikasi dan pencucian uang menjelang pesta demokrasi, Pemilu 2014 perlu disikapi secara serius. Berbagai pihak mulai dari pengamat dan jajaran penegak hukum mengingatkan, agar pesta demokrasi 2014, tidak dikotori dengan praktik gratifikasi dan bahkan pencucian uang baik oleh calon anggota legislatif maupun partai politik peserta Pemilu 2014.

Mensikapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) di awal tahun 2014, meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama merumuskan aturan main terkait gratifikasi dalam perhelatan Pemilu tahun 2014. Sebab, Bawaslu mengalami kesulitan mengidentifikasi apakah sumbangan dana kampanye Pemilu bagi calon legislatif dan partai politik dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu (TP3), Bernard D. Sutrisno dan Plt Kabag Penanganan Pelanggaran Yusti Erlina dalam diskusi dengan Tim KPK bidang pencegahan, Senin (13/1), menanyakan isi Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye yang mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012.

Dalam PKPU tersebut disebutkan caleg DPD dapat menerima sumbangan dari perseorangan maksimal sebesar Rp 250 juta dan sumbangan dari perusahaan sebesar maksimal Rp 500 juta. Sedangkan parpol dapat menerima sumbagan perorangan maksimal Rp 1 miliar dan dari perusahaan/kelompok sebesar Rp 7,5 miliar.

Hal ini dinilai bertolak belakang dengan nafas pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana isi penjelasan pasal 12 B UU Nomor 31/1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan pasal tersebut menjabarkan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam artian luas. Sementara dalam UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, parpol boleh mendapatkan sumbangan dana kampanye baik dari anggot-

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro dan Tim KPK anya maupun pihak lain.

“Misalnya anggota DPD incumbent (masih menjabat) mencalonkan diri lagi dalam Pemilu 2014, lalu dia atau partai yang ada di DPR menerima sumbangan kampanye dari perorangan atau kelompok, apakah itu dapat dikategorikan gratifikasi juga?.

Ini kan ada dasar aturannya yang berbeda,” kata Yusti saat diskusi pengendalian gratifikasi oleh KPK. Sementara itu, Maruli Tua, Koordinator Tim KPK bidang pencegahan menegaskan dalam aturan perundang-undangan tidak ada batasan jumlah pemberian gratifikasi. Gratifikasi dipahami sebagai pemberian dengan harapan mendapatkan imbalan bagi para penyelenggara negara dan pejabat publik.

“Sebenarnya batasan nilai pemberian gratifikasi tidak ada dalam undangundang, justru kalau ada batasan akan menimbulkan polemik baru, perdebatan baru,” kata Maruli Tua, Koordinator Tim KPK bidang pencegahan.

Sejumlah persoalan terkait sumbangan dana kampanye baik kepada parpol dan caleg dipertanyakan kepada tim KPK. Hal ini dimaksudkan guna meminimalisir polemik dan sengketa antarpeserta Pemilu manakala sumbangan dana kampanye ini pada akhirnya dikategorikan dengan gratifikasi.

Terkait hal ini,Sekjend Bawaslu Gunawan

11

CHRISTINA KARTIKAWATI

Suswantoro meminta bantuan KPK untuk membantu tim internal Bawaslu merumuskan aturan main pengawasan dana kampanye ini. Selain itu juga perlu ada tindak lanjut antara Bawaslu, DKPP dan KPU secara bersama-sama merumuskan indikator-indikator atau kriteria untuk mewujudkan Pemilu bersih dan jurdil dalam kaitannya dengan pengendalian gratifikasi.

Bawaslu juga perlu membangun sistem pengendalian gratifikasi yang sifatnya internal yang berlaku baik di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI hingga ke jajarannya di provinsi, kabupaten dan kota. Sebab menurut Tim KPK, Maruli Tua, terdapat beberapa titik rawan gratifikasi di Bawaslu misalnya di lingkungan internal Bawaslu, gratifikasi dalam proses pengawasan Pemilu, gratifikasi terselubung dalam bentuk pendanaan Pemilu.

Karenanya perlu dilakukan mapping agar lebih tepat sasaran dalam pengaturannya.

“Bawaslu perlu sistem pengendalian gratifikasi yang sifatnya internal, artinya bertujuan bagi semua pejabat dan staff Bawaslu dan DKPP, ini segera kita tindaklanjuti,” kata Guanwan Suswantoro seraya menambahkan Bawaslu segera membuat pernyataan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi dilingkungannya untuk disampaikan kepada KPK. [RS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

JPPR Laporkan Dana Kampanye Mencurigakan

JPPR.OR.ID

MUHAMMAD YUSUF, Ketua PPATK

SUNANTO, Manajer Program Pemantau JPPR

L

embaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melaporkan adanya kejanggalan dalam laporan dana kampanye peserta Pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam data yang didapat, jumlah penerimaan partai dalam bentuk barang dan jasa sebesar 93 persen, dan hanya 7 persen saja yang berbentuk uang.

“Jika dalam bentuk barang dan jasa, maka KPU dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan sulit untuk melacak dan menelusuri keberadaan dana parpol tersebut dalam proses audit,” ungkap Manajer Program Pemantau JPPR Sunanto, usai melaporkan laporan tersebut ke Bawaslu, di Jakarta, Selasa (7/1).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, perbandingan antara jumlah sumbangan barang dan jasa dengan uang sangat timpang dan mencurigakan. Sumbangan dalam bentuk jasa dan barang mencapai Rp 907.395.692.165 atau 93 persen, sementara sumbangan dalam bentuk uang hanya Rp 67.620.388.803 atau 7 persen saja.

Sebelumnya, PPATK menjelaskan bahwa pada awal 2013 banyak transaksi mencurigakan terjadi, karena mulai meningkatnya aktivitas kePemiluan. Bahkan, PPATK menemukan adanya partai politik

yang tidak memiliki uang yang banyak di rekeningnya, tetapi aktivitasnya cukup banyak.

“Diduga kenaikan ini merupakan bentuk upaya untuk melakukan politik uang.

Perlu penelusuran lebih jauh untuk dilaporkan kepada Penyelenggara Pemilu,” ujar Ketua PPATK Muhammad Yusuf, akhir 2013 lalu.

Sementara itu, Koordinator JPPR M. Afifuddin mengungkapkan fakta adanya ketidakseragamaan pelaporan dana kampanye yang dimasukkan ke KPU. Berdasarkan analisa, banyak kekurangan dalam pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye parpol yang dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum.

“Ada partai yang menyerahkan dana pengeluaran dana caleg sebagai dana sumbangan partai politik, namun ada juga partai yang tidak menyerahkan,” tuturnya.

Selain itu, ia mengkritik transparansi laporan dana kampanye partai politik yang dipublikasikan oleh KPU. Menurutnya, daftar laporan penerimaan sumbangan parpol di laman KPU belum benar-benar dapat menggambarkan penerimaan partai politik dan asal-usulnya secara jelas.

“Dalam daftar laporan yang terdapat di laman resmi KPU tak sesuai dengan yang diatur dalam PKPU No. 17 tentang Pedo-

12

KOMPAS.COM

man Pelaporan Dana Kampanye,,” ujar Afifuddin.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan menyambut baik temuan PPATK dan JPPR terkait transaksi mencurigakan para caleg dan parpol. Jika benar terbukti, mereka akan terkena sanksi berat. Itu bisa membatalkan kemenangan seseorang.

“Jelas sekali pasalnya. Jadi money politics yang terbukti, bisa menggagalkan kemenangan caleg. Tak hanya caleg, sanksi juga dapat diberikan kepada parpol berperan dalm praktik money politics tersebut,” pungkasnya.

Sejauh ini, Bawaslu dan PPATK juga sudah melaksanakan kerjasama terkait dana-dana mencurigakan peserta Pemilu.

Bawaslu berharap, PPTK dapat melaporkan adanya kecurigaan transaksi kepada Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti.

[FS]

Politik itu mahal, bahkan untuk kalahpun kita harus mengeluarkan banyak uang.

- Anonim

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Sekjen Bawaslu: Bendahara Harus Tertib Menyusun Laporan Keuangan

Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

B

adan Pengawas Pemilu mengadakan kegiatan sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2013 yang dilaksanakan di Jakarta, Kamis (23/1) hingga Sabtu (25/1).

Tujuan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini untuk menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan,

sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran 2012.

“Menteri/pimpinan lembaga negara sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga negara yang dipimpinnya,” jelas Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro.

“Bawaslu berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN, dengan menyusun laporan keuangan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas

laporan keuangan,” paparnya.

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro mengharapkan laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan ini, juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan, dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Karena itu, bendahara pengeluaran dan staf operator komputer pengelola keuangan Bawaslu Provinsi dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro menekankan agar bendahara dapat tertib membuat laporan keuangan.

Bendahara diminta untuk memahami betul tata cara pelaporan keuangan di tahun 2014, sehingga dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai aturan. [CK]

FOTO-FOTO: CHRISTINA KARTIKAWATI

Peserta Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi

13

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Yusfitriadi Sang ‘Generator’ Relawan Pengawas Pemilu Bekerja konkret dan tak banyak bicara., itulah kira-kira yang pantas disematkan pada mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi. Dengan pengalamannya di dunia kePemiluan, ia berharap kontribusinya akan membuahkan hasil yang manis dan berguna bagi perkembangan demokrasi.

Sebagai seorang aktivis sejak era reformasi, Yusfitriadi tidak jarang memberikan kritik keras dan tajam pada pemerintah terutama dalam kaitan perkembangan demokrasi lewat Pemilu. Namun, kemampuan analisanya ini tidak hanya dipergunakan hanya untuk mengkritik saja, tetapi juga memberikan kontribusi nyata sebagai aktualisasi pengalaman yang pernah didapatnya.

Karena itulah, ia didaulat menjadi Ketua Kelompok Kerja Nasional Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu.

Tanggung jawab yang cukup berat mengingat harapan dan tuntutan masyarakat terhadap gerakan ini cukup penting dan signifikan, terutama dalam rangka mengawasi tahapan Pemilu ke depan.

Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu merupakan sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Bawaslu, sebagai gerakan moral untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama pemilih pemula, dan melibatkanya secara aktif dalam pengawasan Pemilu. Selama ini, banyak pemilih pemula yang cenderung apatis terhadap Pemilu karena kurang dilibatkan dan diikutsertakan dalam Pemilu itu sendiri.

Yusfitriadi mengatakan, selain sebagai gerakan yang berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, gerakan ini juga diharapkan dapat menekan segala bentuk politik transaksional yang terjadi di masyarakat. Seperti yang kita tahu, saat ini praktik money politics masih sering terjadi dan bukan lagi menjadi hal yang

dilarang dalam masyarakat, untuk itulah gerakan sejuta relawan pengawas Pemilu ini dibutuhkan.

Sebagian pihak sempat meragukan target relawan pengawas Pemilu akan tercapai, baik dari segi jumlah dan dari segi kualitas. Dari segi jumlah, relawan pengawas Pemilu diharapkan benar-benar mencapai angka sejuta atau lebih, dengan begitu akan gerakan ini akan terlihat lebih masif. SedangDOK. HUMAS kan secara kualitas, masyaraYusfitriadi kat berharap gerakan ini dapat Koord. Pokjanas Sejuta Relawan Pengawas Pemilu memberikan kontribusi pengana mengubah pola pikir masyarakat terwasan yang positif dan bermanfaat, walapun gerakan ini tidak dibayar hadap Pemilu. Selama ini Pemilu selalu dianggap sebagai pesta demokrasi bagi sepeserpun.

Namun, di balik itu, ia yakin gerakan segelintir orang saja. Hanya penyelengini mampu membawa perubahan terhadap gara Pemilu dan orang-orang yang berkenasib Pemilu 204 ini. Gerakan relawan pentingan yang harus peduli pada Pemilu. “Pandangan tersebut salah. Pemilih akan mengawasi penyelenggaraan Pemilu sejak masa kampanye, pungut hitung merupakan Stakeholders terbesar dalam Pemilu. Sehingga pemilih memiliki daya sampai pada rekapitulasi suara.

Berbeda dengan tugas para para saksi tawar yang tinggi terhadap Pemilu. Artidan pengawas Pemilu di tingkat lapangan, nya, sukses atau tidaknya Pemilu juga terrelawan tidak hanya bertugas saat Pemilu gantung pada pemilih,� ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya pemilih berlangsung, tetapi sebelum Pemilu dengan memperhatikan dinamika politik harus mendapatkan edukasi yang benar yang terjadi di TPS. Setiap TPS akan di- terhadap Pemilu, agar tindakannya ke tempatkan 2 relawan. Adapun tugasnya depan juga benar. Salah satunya melalui menurut Yusfitriadi ialah menyampaikan Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas informasi ke Bawaslu bila ditemukan ma- Pemilu. Ia akan berupaya menjadi generator, untuk membangkitkan relawan salah atau pelanggaran di TPS. Salah satu yang ditekankan oleh Yusfi- pengawas Pemilu menjadi berarti dan triadi dalam gerakan ini, adalah bagaima- bermanfaat. [FS]

14

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Divisi Pengawasan

Bawaslu Gelar Rakernis Pengawasan Pemilu Legislatif 2014 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Persiapan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Jakarta, Jumat (27/12).

R

akernis yang dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Daniel Zuchron dan Endang Wihdatiningtyas ini, sebagai evaluasi pengawasan tahapan Pemilu legislatif untuk mengindentifikasi bentuk pencegahan pelanggaran, termasuk kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan teknis pengawasan tahapan Pemilu, juga untuk mengidentifikasi temuantemuan dugaan pelanggaran Pemilu yang memungkinkan mempengaruhi proses dan pelaksanaan Pemilu, dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi tindaklanjut temuan oleh Pengawas Pemilu.

Demikian yang disampaikan oleh Tim Asistensi Bawaslu RI, Muhammad Turmudzi sebagai salah satu fasilitator dalam Rakernis tersebut.

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2013 ini semestinya juga dilakukan evaluasi terhadap keBawaslu-an, jadi tidak hanya membahas

tentang rangkaian tahapan apalagi (hanya) subsektor pengawasan tetapi juga prinsip dasar ke-Bawaslu-an ini, pada aspek struktural dan administrasi, tentunya juga dalam domain pengawasan, penindakan pelanggaran dan wilayah yang sifatnya support system dari jiwa atau roh Ba-

waslu menyangkut pengawasan dan penindakan pelanggaran, misalnya kehumasan dan sosialisasi.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Daniel Zuchron menyatakan Rakernis ini untuk melakukan evaluasi terhadap metode dan kebijakan teknis serta hasil pengawasan pada tahapan yang telah berlangsung dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan bagi penyusunan metode dan kebijakan teknis dalam pengawasan tahapan selanjutnya. Sehingga akselerasi kinerja dan pelaporan Bawaslu Provinsi dan jajarannya menjadi cepat, efektif, dan terkendali. “Jadi fokus dari target rencana kita, goal-nya adalah akselerasi (percepatan), sehingga kita tidak lagi berada pada track yang lambat, tetapi sudah semakin cepat. Oleh karena itu evaluasi ini penting karena kami melihat akselerasinya belum jalan, sehingga percepatan, efektivitas, dan pengendalian ini terhambat. Hal-hal seperti ini yang kita buka dalam rapat ini, sehingga kebijakan pengawasan Ba-

15

DANIEL ZUCHRON

Koordinator Divisi Pengawasan

waslu RI yang dihasilkan dari Rakernis ini, telah memperhitungkan aspek-aspek masukan dari Bawaslu Provinsi.� ujar Daniel.

Rakernis yang berlangsung hingga, Minggu (29/12) ini dihadiri oleh seluruh Bawaslu Provinsi, Tim Asistensi Divisi Pengawasan dan Staf Biro TP3 Setjen Bawaslu RI dan ditutup oleh Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron.

[MZ]

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Divisi Organisasi dan SDM

Bawaslu Rekrut CPNS Pertama

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro (tengah) didampingi Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah (kedua dari kanan), Plt. Kepala Biro Administrasi, Dermawan A. Santoso (kedua dari kiri), dan Kepala Bagian Laporan dan Temuan, Yusti Erlina, dan Kepala BagianPersidangan DKPP, Osbin Samosir.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya menerima sebanyak 32 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pertama kali dalam sejarah keberadaan Bawaslu. Kepastian tersebut berdasarkan serangkaian Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

K

eputusan tersebut diumumkan oleh Bawaslu melalui Pengumuman Nomor: 001/Peng/ Bawaslu/I/2014 Tentang Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2013.

Selanjutnya CPNS diminta segera melakukan orientasi dan pengenalan terhadap lembaga. Para CPNS yang mengikuti orientasi itu diminta segera beradaptasi dengan cepat dalam rangka mendukung pengawasan proses dan tahapan Pemilu yang sedang berjalan. “Banyak hal baru yang akan dipelajari di lembaga ini. Kami berharap anda segera beradaptasi, dan disiplin dengan tugas

16

dan pekerjaan yang ada di Bawaslu,� kata Ketua Bawaslu, Muhammad, menyambut kedatangan CPNS Bawaslu.

Hadir dalam orientasi tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI), Jajang Abdullah, Plt. Kepala Biro Administrasi, Dermawan A. Santoso, dan Kepala Biro Administrasi DKPP, Ahmad Khumaidi.

Menurut Muhammad, mereka yang lulus sebagai CPNS Bawaslu yang jumlahnya 32 orang sudah merupakan hasil seleksi yang sangat ketat. Dari hasil ujian, mereka dinilai memiliki perolehan nilai yang cukup tinggi, dan lulus standar

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Divisi Organisasi dan SDM nasional dalam proses perekrutan CPNS. Muhammad menegaskan, dalam proses perekrutan CPNS di Bawaslu, mereka yang lulus sama sekali tidak ada yang dibantu oleh unsur pimpinan maupun pejabat di jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu. Semua CPNS yang lulus tersebut, murni hasil kerja keras mereka saat mengikuti ujian.

CPNS yang mengikuti masa orientasi itu dinyatakan lulus murni. “Karena anda masuk ke Bawaslu tanpa menggunakan uang sepeser pun, maka ketika menjalankan tugasnya di Bawaslu, anda juga tidak boleh menerima uang yang bukan milik anda,” tutur Muhammad, mengingatkan.

Hal yang sama juga dibenarkan Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro.

Menurutnya, proses perekrutan CPNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu itu berlangsung secara murni, dan menjadi barometer dalam perekrutan CPNS

”

Karena anda masuk (CPNS) Bawaslu tanpa menggunakan uang sepeser pun, maka ketika menjalankan tugas, anda juga tidak boleh menerima uang yang bukan milik anda

”

Bawaslu di kemudian hari.

Selain itu, menurut Gunawan, Bawaslu sebagai lembaga yang baru saja ditingkatkan menjadi eselon I, belum memiliki pegawai organik. Selama ini, PNS yang berada di Bawaslu merupakan PNS yang sebagian besar berasal dari Kementerian Dalam Negeri.

“Ke depan, Sekretariat Jenderal Bawaslu akan dipegang oleh PNS yang asli dari Bawaslu. Sedangkan kami hanya dipekerjakan di sini,” tambah Gunawan.

CPNS di lingkungan Bawaslu terdiri dari formasi Analis Pengawasan Pemilu, Penata Laporan Keuangan, Pengelola Administrasi Keuangan, dan Penata Komputer Penyelia. CPNS Bawaslu tersebut dalam waktu dekat akan ditempatkan di masing-masing biro.

Muhammad [FS]

CPNS Bawaslu RI mendapatkan pengarahan

17

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Unsur Kumulatif Kampanye

Terus Jadi Perdebatan Bawaslu dan Kepolisian ternyata masih memiliki ketidaksepahaman soal pelanggaran pidana pemilu, khususnya dalam kampanye.

Bawaslu menilai satu unsur kampanye saja terpenuhi maka sudah bisa dinyatakan sebagai kampanye, namun Kepolisian tidak.

S

ebelumnya, Bawaslu merekomendasikan iklan Partai Golongan Karya (Golkar) di televisi swasta TVOne melanggar pidana Pemilu, namun setelah diteruskan ke Kepolisian, ternyata penyidik menghentikan kasus tersebut karena dianggap tidak memenuhi unsur kumulatif untuk didefinisikan sebagai kampanye Pemilu.

Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian telah mengadakan rapat Sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi terkait proses tindak lanjut Sentra Gakkumdu.

Penyamaan persepsi ini sangat penting, apalagi perbedaan pemahaman pidana Pemilu kerap terjadi antara Bawaslu dan Kepolisian.

Pada Pemilu 2009 lalu, ada sekitar

1.500 kasus yang direkomendasikan Bawaslu dan jajarannya sebagai pelanggaran pidana Pemilu, namun hanya sekitar dua per-sen saja yang divonis di pengadilan. Sisanya, hampir sebagian besar dihentikan oleh pihak penyidik kepolisian.

Hal tersebut tentunya jauh dari ekspetasi masyarakat terhadap penegakan hukum Pemilu.

MasyaraEndang Wihdatiningtyas, SH kat sangat berharap bil langkah tegas. Namun, jika dihentikan agar ada tindakan cepat dan nyata terha- maka Bawaslu yang akan disalahkan,” dap para pelanggar pidana Pemilu. Den- tambahnya. gan begitu, masyarakat masih optimis Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indoterhadap Pemilu itu sendiri. nesia (KPI) sudah menegur beberapa lemDalam sebuah forum, Ketua Bawaslu baga penyiaran publik terkait iklan partai Muhammad mengatakan, jika terus meli- politik. Mereka dianggap tidak mematuhi hat secara hitam dan putih terhadap iklan aturan dan tidak memberikan proporsi partai politik di televisi, maka sampai ka- yang seimbang terhadap penyiaran iklan panpun, iklan tersebut tidak akan pernah partai politik. KPI juga mendorong agar bisa dijerat, termasuk parpol dan lembaga lembaga penyiaran, pada saat ini lebih penyiarannya. mengedepankan tentang edukasi politik “Padahal masyarakat sudah sangat kepada masyarakat. terganggu dengan iklan-iklan semacam Sementara itu Endang Wihdatinitu dan berharap Bawaslu dapat mengam- ingtyas mengatakan bahwa, kesulitan Bawaslu untuk mencari barang bukti yang diperlukan bagi penyidik kepolisian untuk dapat ditindaklujuti adalah tidak punya kewenangan untuk memaksa para Bawaslu tidak punya pihak yang diduga melanggar. kekuatan memaksa. Jika “Kami hanya bisa mengundang pihakada bukti yang belum dapat pihak terkait dengan dugaan pelanggaran kami lengkapi, maka penyitersebut untuk memberikan klarifikasi. dik dapat mengambil peran Bawaslu tidak punya kekuatan memaksa. tersebut, karena punya Jika ada bukti yang belum dapat kami kekuatan memaksa lengkapi, maka penyidik dapat mengambil peran tersebut, karena pu nya kekuatan memaksa,” jelas Endang. [FS]

“

”

18

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga

Politisasi Media,Bukan Jaminan Menang Pemilu Akhir-akhir ini, masyarakat disuguhkan dengan berbagai macam iklan tokoh yang mengaku dirinya calon presiden. Tokohtokoh tersebut dengan percaya diri mengumumkan visi dan misi serta janji saat terpilih menjadi presiden nanti. Padahal, tahapan Pemilu presiden saja belum dimulai.

Bukan secara kebetulan, para pemimpin yang narsis sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, yang tampil di media elektronik adalah pemilik media tersebut, atau setidaknya investor yang menanam saham di media elektonik tersebut. Media elektronik yang seharusnya menjadi milik publik, justru menjadi alat propaganda salah satu pihak.

Narsisme sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti membanggakan diri sendiri secara berlebihan dan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang ditampilkan di media bisa jadi hanya pencitraan, untuk menarik minat masyarakat memilihnya pada Pilpres mendatang.

Namun, apakah tindakan tersebut dibenarkan? Secara Undang-Undang (UU) gaya pemilik media yang narsis menyatakan mereka Capres dan Cawapres tidak melanggar. Pasalnya, tahapan Pilpres sendiri belum dimulai, sehingga kampanye model seperti ini belum dilarang. Namun, akan menjadi pelanggaran jika diserta dengan logo partai, nomor urut serta visi misi partai, serta adanya ajakan memilih partai tersebut.

Dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD masa kampanye di media elektronik serta kampanye dalam bentuk rapat umum belum diperbolehkan. Tahapan tersebut baru diperbolehkan pada 21 hari sebelum masa tenang.

Kasus Sutiyoso (Ketum PKP Indonesia) di Jawa Tengah yang divonis bersalah karena melakukan rapat umum menjadi sebuah contoh bahwa, pelanggaran pidana terhadap ketentuan tersebut tidak main-main.

Namun sepertinya pemilik media tidak mengindahkan hal-hal tersebut. Mereka tetap melakukan semacam sosialisasi di media mereka dengan memakai logo partai, nomor urut namun cenderung dengan bermain “aman”, sehingga pelanggaran pidana Pemilu sulit dikenakan. Peran Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat ditentukan dalam hal ini.

Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa masyarakat sudah cerdas

untuk menilai bahwa media yang mempropagandakan seseorang, hanya karena kedekatan media tersebut dengan orang yang mengaku capres tersebut. Pesan-pesan yang disampaikan, juga belum tentu benarbenar menggambarkan dia sebagai capres dan cawapres.

“Masyarakat sebagai pemilih sudah cerdas untuk menilai iklan tersebut. Frekuensi tayangan mereka seharihari, bisa jadi bukan menarik simpatik masyarakat, tetapi membuat masyarakat jenuh dan berbalik mengkritik,” tuturnya.

Ia juga menambahkan masyarakat juga paham, bahwa tahapan Pemilu presiden saja belum dimulai, tetapi sudah ada capres yang ‘berkeliaran’ di televisi. “Sering tampil di televisi bukan jaminan ia akan dipilih, termasuk mempolitisisasi media,” tambah Nasrullah.

Ditegur KPI Sementara itu, selama 3 (tiga) bulan terakhir, September-November 2013, KPI telah melakukan pemantauan pada seluruh lembaga penyiaran. Dari pemantauan tersebut, KPI berkesimpulan terdapat 6 (enam) lembaga penyiaran yang telah dinilai tidak proporsional dalam penyiaran politik. Termasuk terdapat iklan politik yang menurut penilaian KPI mengandung unsur kampanye. Keenam lembaga penyiaran itu adalah RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One dan Metro TV. KPI menilai, enam stasiun televisi tersebut telah bertindak tidak proporsional dan tidak menjunjung tinggi netralitas dalam hal penyiaran. Padahal, lembaga penyiaran tersebut menggunakan frekuensi publik.

Menurut Komisioner KPI, Bekti Nugroho masyarakat sudah bisa menilai media massa elektronik maupun cetak yang secara kasat mata berafiliasi dengan salah satu partai tertentu. Sehingga mereka juga bisa menilai apa yang ditampilkan mereka di media benar atau tidak adanya. Dampakya, media tersebut bisa saja ditinggalkan oleh masyara-

19

Nasrullah, SH kat.

“Politisi yang tampil di media miliknya terus menerus, juga akan membuat masyarakat jenuh. Apalagi tidak atau belum ada prestasi yang dimilikinya,” ujar Bekti barubaru ini.

Untuk informasi, KPI telah memanggil dan menyampaikan teguran pada 6 (enam) stasiun televisi tersebut. Teguran ini wajib menjadi evaluasi bagi lembaga penyiaran, agar menjalankan fungsi dan perannya yang sesuai dengan amanat undang-undang penyiaran. Dalam pertemuan tersebut, lembaga penyiaran menerima masukan dan berjanji akan memperbaiki programnya, serta merencanakan program iklan layanan masyarakat (ILM) tentang pemilihan umum.

Bekti juga sadar, bahwa redaksi media massa tersebut juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Intervensi dari pemilik modal yang luar biasa menjadi salah satu penyebab media-media ini tampak terlihat berafiliasi dengan partai politik.

“Jurnalis dalam redaksi sebenarnya tidak takut pada siapapun, termasuk menteri, pejabat, bahkan presiden. Ia hanya takut pada si pemilik modal. Oleh karena itu, pemilik modal bebas berintervensi terhadap redaksinya,” ujar Bekti.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa orang yang mengaku Capres dan Cawapres tersebut terlalu percaya diri, padahal tahapan Pilpres saja belum dimulai. “Belum tentu partai yang mereka dukung mencapai presidential threshold sebesar 20 persen pada Pilpres mendatang,” tuturnya. [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Pentingnya Transparansi Dana Kampanye

A

khir Desember 2013 lalu, 12 partai politik resmi menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, dari beberapa laporan tersebut, beberapa pihak menilai laporan tersebut belum mencerminkan transparansi partai politik terhadap posisi keuangan peserta pemilu.

Sebenarnya mengapa laporan sumbangan dana kampanye itu penting dilaporkan, dan mengapa transparansi tersebut harus dijunjung tinggi? Pertanyaan tersebut sering dilupakan oleh partai politik, dan cenderung asal-asalan dalam melaporkan.

Dalam prosesi politik seperti Pemilu, biarpun bukan merupakan faktor yang utama, uang bisa jadi pendukung kemenangan bagi peserta pemilu dalam kontestasinya. Bahkan, terkadang uang bisa berubah posisi menjadi faktor utama penentu kemenangan.

Tidak dapat dipungkiri, dari data Bank Indonesia, setiap kali pelaksanaan Pemilu perputaran uang meningkat tajam daripada sebelumnya. Bahkan, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut selama tahun 2013, banyak transaksi yang mencurigakan telah terjadi.

Namun, semua itu seperti samar saat partai politik melaporkan dana sumbangannya kepada KPU. Dari data tersebut tidak terlihat bagaimana data yang digambarkan oleh BI dan PPATK tersebut. Artinya, laporan yang tertulis ternyat tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa pentingnya transparansi dana kampanye, agar masyarakat dapat melihat dan meyakinkan tidak ada potensi korupsi serta tindak pidana pencucian yang terjadi.

Apa hubungannya tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan tuntutan tranparansi dana kampanye? Tidak bisa dipungkiri dan ternyata bukan secara kebetulan tindak pidana korupsi dan pencucian uang meningkat jelang pemilu.

ANTARA/Rosa Panggabean

Abdullah Dahlan - ICW Dugaanya ada pihak-pihak yang menggunakan uang negara untuk kepentingan politik dan sebagainya.

Wakil Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, dari hasil penelitiannya, jelang kampanye Pemilu Tahun 2014, potensi penyalahgunaan uang negara, dan

”

Patut diawasi adalah penggunaan APBN dan APBD yang rawan disalahgunakan untuk kampanye para Caleg.

Penyalahgunaan tersebut tidak terlalu terlihat karena diselimuti oleh programprogram pemerintah

” tindak pidana pencucian uang semakin berpeluang terjadi.

“Patut diawasi adalah penggunaan APBN dan APBD yang rawan disalahgunakan untuk kampanye para Caleg. Penyalahgunaan tersebut tidak terlalu terlihat karena diselimuti oleh program-program pemerintah,” tuturnya.

Koordinator Divisi Politik ICW Abdullah Dahlan bahkan mengatakan

20

TEMPO/Seto Wardhana

Ade Irawan - ICW laporan dana kampanye yang disampaikan oleh partai politik tidak jujur dan tidak sesuai kenyataan. Bisa dibayangkan, sebesar 93 persen laporan sumbangan berbentuk jasa, yang sangat sulit untuk diaudit oleh lembaga manapun.

“Jika sejak awal sudah dibangun tidak jujur, maka dipastikan ke depan, anggota dewan yang terpilih juga akan menciptakan kondisi politik yang tidak sehat dan penuh intrik,” tambahnya.

Ketidaktransparanan laporan sumbangan dana kampanye, juga dapat mengindikasikan bahwa caleg-caleg yang melaporkan sumbangannya tersebut secara tidak jujur, karena hanya melaporkan sumbangan jasa. Ini penting jadi perhatian, mengingat masyarakat sudah semakin cerdas dan kritis.

Selain itu, laporan sumbangan dana kampanye hanya mencerminkan partai politik yang sekadar memenuhi formalitas belaka. Laporan ini tidak dianggap sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap masyarakat yang kelak akan memilih mereka.

Oleh sebab itu, ICW menghimbau agar semua partai politik dan caleg tidak terjebak pada pragmatisme dalam laporan dana kampanye, karena pada nantinya mereka akan memiliki beban dan akhirnya terjadi praktik penyelewengan anggaran negara.

[FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Demokrasi dan Islam Wacana Liberalisme dan Implikasi Sosial-Politiknya bagi Indonesia

M

Oleh : Al Chaidar (Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh)

asa sekarang pasca runtuhnya otoritarianisme Orde Baru, demokrasi merupakan pilihan terakhir (the last resort) yang eksistensinya pada waktu itu sejumlah partai politik yang telah membajak demokrasi dengan berbagai cara : manipulasi pemilu, pelanggaran pemilu serta munculnya kelompok-kelompok intoleran yang semakin mendelegitimasi demokrasi di Indonesia. Ulah pelanggaran pemilu ini sebagiannya disebabkan kultur menerabas peraturan dan etika demokrasi yang sudah melewati ambang batas konstitusional. Banyak kalangan yang mengalami intelectual fatique atas situasi demokrasi belgeddes di Indonesia saat ini dan mulai melirik sistem lain yang berasal dari pemikiran primordial. Demokrasi belgeddes, yang pertama dikemukakan oleh Abdul Hamid (2013) dari The Reform Institute, adalah demokrasi yang semakin entropis di tengah maraknya apatisme rakyat untuk berpartisipasi di dalam pemilu yang semakin hari semakin berkurang kualitasnya, karena sistem pengawasan Pemilu pada saat itu yang belum mapan.

Tulisan ini ingin melihat sistem lain dengan mengambil contoh negara Islam lain di jantung Eropa: Spanyol zaman Islam (Islamic Spain). Negeri Muslim dan umat Muslim di Spanyol merupakan salah satu wilayah yang paling jauh dari jantung dunia Islam, tetapi sangat toleran. Bernard Lewis menunjukkan bahwa Islam yang lebih awal itu, ternyata cenderung lebih toleran dibanding Islam yang lebih belakangan. Pada masa Islam awal itu, banyak pergaulan sosial yang berlangsung dengan lancar antara kaum Muslim, Kristen, dan Yahudi. Meskipun menganut agama-agama yang berbeda, mereka membentuk sebuah masyarakat yang tunggal, di mana perkawanan antarpribadi, kemitraan dalam bisnis, hubungan guru-murid dalam kehidupan ilmu pengetahuan, dan bentuk-bentuk lain kegiatan bersama berlangsung normal dan bahkan sangat umum.

Kerja sama kultural ini tampak dalam

banyak cara. Orang-orang Islam, Kristen, dan Yahudi hidup dalam suasana penuh peradaban, saling hormat, dan saling mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni budaya. Tidak ada sedikit pun diskriminasi. Karena itu, masalah pluralisme adalah masalah bagaimana kaum Muslim mengadaptasikan diri mereka dengan dunia modern.

Hal ini pasti akan melibatkan masalah-masalah bagaimana mereka memandang dan menilai sejarah Islam, dan bagaimana mereka melihat dan menilai perubahan dan keharusan membawa masuk nilai-nilai Islam yang normatif dan universal ke dalam dialog dengan realitas ruang dan waktu.

Sejarah kaum Muslim, seperti halnya sejarah komunitas umat manusia manapun, selalu memiliki potensi untuk membuat kesalahan atau berbelok dari jalan yang benar. Selain karena truisme sederhana seperti yang dikatakan penyair Inggris Alexander Pope, yakni bahwa “berbuat salah itu manusiawi,� semua sejarah jelas dengan sendirinya adalah sejarah manusia, dan tidak ada seorang manusia biasa pun yang sakral dan suci.

Singkatnya, manusia pada dasarnya baik, tetapi ia juga lemah. Berkaitan dengan kelemahan ini, manusia memiliki potensi untuk mengubah dirinya menjadi seorang tiran, kapan saja ia memandang dirinya serba berkecukupan dan tidak lagi membutuhkan manusia-manusia lain.

Terhadap prinsip ini, harus juga ditambahkan ajaran Islam yang sangat terkenal bahwa pada mulanya umat manusia adalah satu dan bahwa semua orang pada dasarnya sederajat. Dalam hal ini, kaum Muslim klasik seperti di Spanyol ini telah berhasil sepenuhnya menginternalisasikan konsepsi mengenai manusia yang positif dan optimistik seperti disebutkan di atas.

Sebuah konsepsi yang kemudian menjadikan mereka komunitas yang demikian kosmopolit dan universalisnya, sehingga mereka bersedia belajar dan menerima segala yang bernilai dari pengalamanpengalaman komunitas lain.

21

Demikianlah, peran kaum Muslim yang awal sebagai salah satu di antara beberapa komunitas yang menginternasionalisasi ilmu pengetahuan. Dalam setiap peradaban, orang-orang tertentu meneliti pada alam itu sendiri sebab-sebab perubahan yang menggejala, bukan pada kemauan manusia atau luar manusia. Meskipun demikian, sebelum orang-orang Arab mewarisi filsafat alam Yunani dan alkeni Cina, kemudian meneruskannya ke Barat, tidak ada badan tunggal ilmu pengetahuan alam yang diteruskan dari satu peradaban ke peradaban lain.

Sebaliknya, dalam setiap peradaban, penelitian tentang alam mengikuti jalan sendiri-sendiri. Para filsuf Yunani dan Cina memberi penjelasan yang berbeda tentang dunia fisik yang sama. Sebagian besar hasil usaha itu pertama-tama diserap oleh Islam, yang dari tahun 750 M hingga akhir Zaman Tengah terbentang dari Spanyol hingga Turkestan. Orang-orang Arab menyatupadukan badan ilmu pengetahuan yang luas itu dan menambahnya.

Dalam kesepakatan lain, hal senada yang juga dikemukakan demikian: adalah kelebihan orang-orang Arab bahwa, meskipun mereka merupakan para pemenang secara militer dan politik, mereka tidak memandang peradaban negerinegeri yang mereka taklukkan dengan sikap menghina, bahkan Islam menghormati pluralitas dan menghargai kultur masyarakat yang ada. Sebagai ilustrasi, segera setelah diketemukan, kekayaan kebudayaan Syiria, Persia, dan Hindu mereka salin ke dalam bahasa Arab. Para khalifah, gubernur, dan tokoh-tokoh yang lain menyantuni para sarjana yang melakukan tugas penerjemahan, sehingga kumpulan ilmu bukan-Islam (non-Islamic learning) yang luas dapat diperoleh dalam bahasa Arab. Semangat pluralisme dikembangkan dan toleransi ditegakkan dengan kasanah intelektual yang diperkaya.

bersambung

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Bawaslu Peringatkan Peserta Pemilu Sikap tegas ditempuh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo. Seiring maraknya penayangan iklan kampanye di media massa saat ini, badan yang bertugas mengawasi pemilu itu mengeluarkan teguran tegas. Teguran tersebut berupa somasi yang ditujukan kepada partai politik (parpol) peserta pemilu serta calon anggota legislatif (caleg) DPR,DPD dan DPRD. Dalam Surat Peringatan tertanggal 8 Januari 2014 tersebut ditegaskan, peserta pemilu dan para caleg DPR,DPD dan DPRD agar segera menghentikan atau menarik iklan kampanye pemilu di media massa cetak dan elektronik, paling lambat Sabtu (11/1) mendatang.

“Apabila sampai dengan Senin, 13 Januari mendatang, peserta pemilu atau caleg DPR, DPD dan DPRD masih memasang iklan kampanye di media massa dan elektronik, maka Bawaslu akan menindak lanjuti melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) berdasar ketentuan berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Hasyim M Wantu didampingi Anggota Bawaslu Siti Haslina Said.

Menurut Haslina Said, berdasarkan hasil inventarisasi dan kajian Bawaslu, penayangan iklan kampanye oleh peserta pemilu dan caleg telah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku, yakni pasal 276 pasal 91 (3) Undang-Undang No.8 tahun 2012 tentang

Bawaslu Riau Tuding Caleg Tidak Transparan

Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD. Bahkan, kata Haslina, penayangan iklan kampanye tersebut sudah mengarah kepada indikasi pidana pemilu.

“Sejak beberapa waktu lalu, kami sudah mengadakan sosialisasi baik kepada peserta pemilu, caleg maupun di kalangan media dan perguruan-perguruan tinggi terkemuka di Gorontalo berkaitan ketentuan iklan kampanye. Sehingga setelah kurun waktu yang cukup panjang itu, Bawaslu saat ini mulai melakukan penindakan,” kata Haslina.

Oleh karena itu Ketua Bawaslu Gorontalo dan Siti Haslina Said selaku Anggota Bawaslu menghimbau peserta pemilu dan caleg agar kiranya dapat mengikuti ketentuan yang berlaku. (FS/BawasluGorontalo)

Kelembagaan Bawaslu Provinsi Gorontalo Diperkuat

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau mensinyalir adanya caleg anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang tidak transparan soal dana kampanye. Dugaan tersebut, berdasarkan laporan yang disampaikan dengan fakta yang ada di lapangan.

“Banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada caleg yang menerima hanya mendapat sumbangan Rp 100 ribu, tetapi memiliki baliho dimana-mana,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Riau Edi Syarifuddin.

Tidak hanya itu, tambah Edi, alat peraga kampanye yang bertebaran dengan ukuran yang besar dan jumlah yang cukup banyak terjadi di seluruh kabupaten/kota. Padahal, realita laporan dana kampanye tidak menggambarkan hal tersebut.

Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Riau sudah meminta agar KPU Provinsi Riau segera mengumumumkan laporan sumbangan dana kampanye tersebut kepada publik, agar masyarakat bisa menilai sendiri tentang realitas yang ada.

Sementara itu, Panwaslu Pekanbaru menolak jika diminta untuk menertibkan alat peraga kampanye yang ada wilayah Pekanbaru.

Menurutnya, Panwaslu bukanlah pihak yang memiliki wewenang tersebut.

“Tugas Panwaslu bukan untuk menurunkan atau mencabut baliho dan alat peraga kampanye lainnya,” kata Ketua Panwaslu Pekanbaru Budi Chandra.

Pihaknya, tambah Budi, banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait alat peraga kampanye yang diduga melanggar. Kebanyakan masyarakat meminta Panwaslu untuk segera menurunkan alat peraga tersebut. Namun, sesuai dengan Peraturan KPU No. 15 tahun 2013 tentang Kampanye, Panwaslu hanya dapat merekomendasikan penurunan alat peraga kepada KPU. “Pemda melalui satpol PP yang bertindak untuk menurunkan alat peraga kampanye. Karena secara teritori ini merupakan wilayah yang diatur oleh Pemda,” tambahnya. [FS/berbagaisumber]

22

Tiga Pejabat Struktural Eselon IV Dilantik 2014 adalah tahun politik. Olehnya, seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Gorontalo, diminta untuk bekerja dengan optimal dan netral. Hal ini disampaikan oleh ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Hasyim M Wantu, dalam pelantikan dilingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jum’at (10/1) kemarin.

Hasyim meminta pejabat yang dilantik bisa bekerja dengan baik dan tetap mengedepankan netralitas sebagai aparat pemerintah. “Tugas dari Bawaslu tidak hanya mengawasi peserta partai politik, tetapi mengawasi diri kita sendiri untuk tidak terlibat dalam politik. Karena PNS harus netral. Saya yakin pejabat yang baru dilantik ini, bisa menjalankan amanah yang diberikan, dan bekerja dengan sungguh-sungguh serta sesuai tupoksi,” ungkapnya.

Adapun pejabat eselon IV yang dilanti1k yakni Abdul Munir Sj Rauf S.Sos sebagai Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawas Pemilu, Irma Soraya A. Monoarfa, SE sebagai Kasubag Administrasi dan Marthen Soleman S.STP sebagai Kasubag Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga. Para pejabat ini diangkat dengan SK Sekjen Bawaslu RI No 026-KEP,027-KEP,028-KEP tanggal 7 Januari 2014.

(MNH)

Anekdot Pemilu

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Cerimor (Cerita Humor) Politisi Berbicara Kepada Petani

Seorang pendatang baru di dunia politik sedang berkampanye di suatu daerah pertanian. Di depan sebuah gubuk yang reot, ia mencoba berbincangbincang dengan seorang pemuda yang sedang memerah susu.

Pada saat ia hendak mulai memperkenalkan diri, terdengar suara lelaki tua memanggil dari dalam rumah, “Lukas, masuk. Dan siapa teman bicaramu itu?”

“Katanya, dia seorang politisi, pak,” sahut Lukas.

“Kalau begitu, sapi itu juga lebih baik kau bawa masuk!”

Proyek Pembangunan Jembatan

Pada suatu hari seorang dari partai politik datang ke sebuah kampung untuk melakukan kampanye pemilihan kepala daerah.

“Kita akan membangun sebuah jembatan yang besar di kampung ini.”

Salah seorang warga di situ bertanya, “Tapi pak, di sini tidak ada sungai, buat

apa membangun jembatan?”

Politisi itu pun dengan senyum ramahnya menjawab, “Kalau begitu, nanti tentu saja kita akan membangun sungai juga di sini.”

Merampok Politisi

Pada suatu malam, seorang perampok mengenakan topeng melompat ke jalan menodong pria berpakaian rapi dengan pistol di tulang rusuknya.

“Berikan uang Anda,” katanya.

Marah, pria itu menjawab, “Kamu tidak bisa melakukan ini! Saya seorang anggota DPR!” “Kalau begitu,” jawab perampok, “berikan uang SAYA!”

Gus Dur, Bill Clinton, dan Jacques Chirac

Saking udah bosannya keliling dunia, Gus Dur coba cari suasana di pesawat RI-01. Kali ini dia mengundang Presiden AS dan Perancis terbang bersama Gus Dur buat keliling dunia. Boleh dong, emangnya AS dan Perancis aja yg punya pesawat kepresidenan. Seperti biasa...

23

setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negerinya.

Tidak lama presiden Amerika, Clinton mengeluarkan tangannya dan sesaat kemudian dia berkata: “Wah kita sedang berada di atas New York!”

Presiden Indonesia (Gus Dur): “Lho kok bisa tau sih?”

“Itu.. patung Liberty kepegang!”, jawab Clinton dengan bangganya.

Ngga mau kalah Presiden Perancis, Jacques Chirac, ikut menjulurkan tangannya keluar. “Tau nggak... kita sedang berada di atas kota Paris!”, katanya dengan sombongnya.

Presiden Indonesia: “Wah... kok bisa tau juga?”

“Itu... menara Eiffel kepegang!”, sahut presiden Prancis tersebut.

Karena disombongin sama Clinton dan Chirac, giliran Gus Dur yang menjulurkan tangannya keluar pesawat...

“Wah... kita sedang berada di atas Tanah Abang!!!”, teriak Gus Dur. “Lho kok bisa tau sih?” tanya Clinton dan Chirac heran karena tahu Gus Dur itu kan nggak bisa ngeliat.

“Ini... jam tangan saya ilang...”, jawab Gus Dur kalem.

Sumber: http://www.ketawa.com

Glosari Pemilu

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Political Quotes Mengutip teori Nash Equilibrium, ”saat setiap orang yang setara berebut ingin mendapat sesuatu, tak satupun mereka mendapatkan sesuatu itu. Tidak adanya pengawasan di internal KPU, justru memberi kesempatan kepada kekuasaan untuk mengintervensi lembaga itu”. ―

”As I would not be a slave, so I would not be a master. This expresses my idea of democracy” (“Sebagaimana aku tidak ingin menjadi budak, aku juga tidak ingin menjadi tuan. Inilah pernyataanku tentang ide demokrasi”) ―Abraham Lincoln

Budiman Sudjatmiko

ISTILAH-ISTILAH DALAM KEPEMILUAN BPP: Bilangan Pembagi Pemilih yaitu harga sebuah kursi di satu daerah pemilihan yang berasal dari jumlah pemilih dibagi jumlah kursi.

Formulir Model A2.2: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir Formulir Model A3: Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dapil: Daerah Pemilihan, batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih.

Formulir Model A4: Daftar Pemilih Tambahan

DPS: Daftar Pemilih Sementara, merupakan daftar nama warga yang bisa ikut Pemilu. Tapi data-data di dalam DPS ini masih akan diperbaharui dan dibuat menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kenapa harus dicek ulang, karena bisa saja dalam DPS ini ada warga yang telah wafat, pindah rumah atau masih dibawah umur tapi masuk jadi daftar pemilih.

Formulir Model A6: Rekap DPT Kabupaten/Kota

Formulir Model A5: Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan

Formulir Model A7: Rekap Daftar Pemilih Tetap Provinsi Parliamentary Threshold: Ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPR.

DPSHP: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, yaitu hasil koreksi atas Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasar masukan atau laporan masyarakat.

Pemutakhiran Data Pemilih: Pendataan pemilih dengan menggunakan data pemilih terakhir yang ada di setiap KPU daerah. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Electoral Threshold: Ambang batas untuk partai politik agar mengikuti pemilu berikutnya.

Sengketa Hasil Pemilu: Sengketa terhadap keputusan komisi pemilihan umum atau komisi pemilihan umum di tingkat daerah menyangkut hasil pemilu.

Formulir Model A: Digunakan untuk data pemilih

Sistem bikameral: Wujud institusional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah negara yang terdiri atas dua kamar (majelis).

Formulir Model A1: Digunakan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Formulir Model A1.1: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Awal

Sistem proporsional: Sesuainya proporsi jumlah wakil dalam lembaga legislatif dengan jumlah pendukung nyata tiap partai. [AI]

24

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Bawaslu Gelar Tes Kemampuan Bidang

CPNS Bawaslu RI

FOTO-FOTO: CHRISTINA KARTIKAWATI

Peserta Seleksi CPNS Bawaslu RI

B

adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaksanakan Tes Kemampuan Bidang (TKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta, Senin (6/1) mulai pukul 09.30 sampai dengan pukul 13.45 WIB. Tes Kemampuan Bidang (TKB) ini diikuti 43 peserta dari 50 (lima puluh) peserta yang lulus Tes Kemampuan Dasar (TKD). TKB ini diawasi langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad dan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Saldi Isra, dan Pengamat ICW. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan dalam sambutannya sebelum TKB dimulai, bahwa CPNS ini adalah CPNS pertama Bawaslu dan merupakan momentum bersejarah bagi Bawaslu karena jika diterima, CPNS ini merupakan angkatan pertama di Bawaslu. [CK]

Ketua Bawaslu, Muhammad dan Kepala Bagian SDM dan TU Pimpinan, Roy Siagian mengawasi jalannya tes kemampuan bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Bawaslu RI

25

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro berbincang dengan Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Saldi Isra pada saat pelaksanaan Tes Kemampuan Bidang CPNS Bawaslu RI, di Jakarta.

Panitia Seleksi CPNS Bawaslu RI memberikan pengarahan.

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Sejuta Relawan Pengawas Pemilu

FOTO: MUHAMMAD ZT

Pelajar dan Pemilih Pemula se-Kota Bandung yang telah bergabung dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014

G

erakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral (moral force) menjadi gerakan sosial (social movement).

Istilah Sejuta Relawan bukanlah menunjukkan jumlah, namun betapa besar dan masifnya gerakan ini. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan.

FOTO: HENDRU WIJAYA

Pelajar dan Pemilih Pemula se-Kota Jambi menandatangani keikutsertaan dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014

26

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

Launching Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014 di Universitas Padjajaran, Kampus Jatinagor, Jawa Barat

FOTO: CHRISTINA K

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah memberikan pengarahan kepada Peserta Rakor Persiapan Pengawasan Pemilu dan Launching Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Kota Jambi

FOTO: HENDRU WIJAYA

FOTO: HENDRU WIJAYA

Kelompok Kerja Nasional Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu 2014, yang terdiri unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan LSM Pemantau Pemilu.

27

BULETIN BAWASLU, EDISI 01, JANUARI 2014

P S EMI A W L A IH G A N FALCAO SILABAN

MUHTAR

Ketua Bawaslu, Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Endang, Wihdatiningtyas, Nelson Simanjuntak, dan Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro menghadiri Rapat Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi tahun Anggaran 2014 di Jakarta, 5-8 Januari 2014.

UM

BADAN

N

PE

Ketua Bawaslu Muhammad bersama Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Dirjen Kesbangpol Tanribali Lamo menghadiri pertemuan terbatas terkait pembahasan dana mitra PPL. Pada acara tersebut dihadiri oleh Mendagri Gamawan Fauzi dan beberapa Pimpinan Komisi II DPR RI..

UM

A S L U

I

N O IK IND

R

W

SI

BL

E

P

A

B

U

A

CHRISTINA KARTIKA

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro memberikan pengarahan kepada bendahara dan staf pengelola keuangan di jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia pada kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akhir Tahun 2013 itu dilaksanakan di Jakarta, Kamis (23/1), didampingi Plt. Kepala Biro Administrasi, Adhi Santoso, Kabag Keuangan Ernawati Perangin-angin, dan Kabag Umum, Dirja Abdul Kadir.

RE

MUHAMMAD ZAIN

Komisi A DPRD Sukoharjo mengunjungi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH.Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Kunjungan ini diterima Pimpinan bawaslu, Daniel Zuchron didampingi Kasubbag Analisis Teknis Pengawasan, Feisal Rahman.

-

HENDRU W

Rapat Kerja Revisi Perbawaslu No 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota dan Perbawaslu No 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

CHRISTINA KARTIKA

Ketua Bawaslu, Muhammad menerima kunjungan Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu yang Berkualitas. Gerakan tersebut terdiri dari ILRC, Wahid Institute, Abdurrahman Wahid Centre, PGI, KWI, Maarif Institute, Pusat Hukum universitas Airlangga, Pusat HAM dan Demokrasi Univ. Brawijaya, PP Muhammadiyah, PBNU, PERLUDEM, SEJUK, AMAN Indonesia, dan Yayasan TIFA

28