KOMISI PEMILIHAN UMUM
PANDUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Untuk KPU Pusat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Pengarah Husni Kamil Manik, S.P., Ketua KPU Ida Budhiati, SH., MH., Anggota KPU Sigit Pamungkas, S.IP., MA., Anggota KPU Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA., Anggota KPU Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si., Anggota KPU Drs. Hadar Naď€ s Gumay., Anggota KPU Juri Ardiantoro, M.Si., Anggota KPU Penanggung Jawab Ir. Arif Rahman Hakim, MS., Sekjen KPU Pengarah Teknis Ir. Moyong Haryanto, Kepala Biro Perencanaan dan Data Informasi Rr. Endang Pujiastuti Secapawati ST, Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi Penulis Hasyim Asy’ari Partono Samino Desain dan Layout I Ketut Rai BS
Diterbitkan dan Didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum Informasi lebih lanjut hubungi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol 28, jakarta Pusat 10310 Telp.021-31937223 Fax.021-3157759 Copy Rights: Boleh diperbanyak untuk kepentingan sosialisasi Pemilu
Pendahuluan Tujuan Pemutakhiran Daftar Pemilih, antara lain : 1) Untuk memastikan seluruh WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar di dalam DPT. 2) Untuk memastikan akurasi data pemilih yang disediakan oleh KPU sesuai dengan kondisi real/faktual pemilih. 3) Untuk memastikan bahwa DPT yang akan ditetapkan tidak mengandung namanama pemilih yang tidak berhak memilih. 4) Untuk melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih. 5) Untuk kepentingan KPU dalam rangka mempersiapkan logistik pemilu. Mengapa harus dilakukan Pemutakhiran? 1) Data yang diserahkan oleh pemerintah adalah data kependdudukan, bukan data pemilih. Oleh karena itu, data tersebut harus dimutakhirkan sesuai dengan kriteria sebagai pemilih, dengan tujuan untuk memperoleh data pemilih yang akurat dan terkini. 2) Mobilitas/perpindahan penduduk sangat tinggi. 3) Perubahan status kependudukan sangat dinamis, misalnya: a. Meninggal dunia; b. Menikah/kawin; c. Berubah status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri atau sebaliknya; d. Bertambah usia dan lain sebagainya; 4) Faktanya masih terdapat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT. Prinsip dan Kriteria Sistem pendaftaran dan pemutakhiran pemilih disusun berdasar prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu, seluruh WNI yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin harus terdaftar dalam DPT.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
2. Pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih terhadap WNI tersebut dilakukan berdasarkan domisili de facto (dicatat dalam desa/kelurahan tempat tinggalnya secara faktual) sepanjang memiliki identitas yang jelas berupa salah satu dari beberapa bukti identitas sebagai berikut: KTP (NIK), KK, KIPEM, akta kelahiran, akta kawin, paspor, surat keterangan domisili lurah/kepala desa, dan surat keterangan khusus. 3. WNI yang belum memiliki identitas kependudukan wajib dicatat dan dimasukan dalam daftar pemilih. Kriteria yang digunakan dalam penyediaan daftar pemilih oleh KPU adalah komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir (up to date) masing-masing bernilai 95%. 1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Apapun situasi dan kondisinya, seluruh WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, jenis kelamin, kelas atau alasan apapun. 2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, meliputi nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status difabel, alamat tempat tinggal, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal. 3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara. Berdasarkan skala periode waktu, metode pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu : 1. Metode periodic list yaitu metode pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja. 2. Metode continuous register/list adalah metode pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan. 3. Metode civil registry adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas.
Dari tiga metode tersebut, KPU memilih metode pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (continuous register/list). Metode ini dipilih karena lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin eď€ siensi. Dasar Hukum Pemutakhiran Daftar Pemilih Dasar hukum KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih adalah: 1) Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; 2) Pasal 32 s.d. 40, 47, 48, dan 326 Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan 3) Peraturan KPU No 9 tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Metode Pemutakhiran 1) Sistem Berkelanjutan yaitu data pemilih akan dimutakhirkan secara terus menerus. 2) Semua warga negara yang telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin harus didaftar. 3) Pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih terhadap WNI tersebut dilakukan berdasarkan domisili de facto. 4) Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan pendekatan door to door (mendatangi pemilih secara langsung ) oleh Pantarlih. 5) WNI yang belum/tidak memiliki identitas kependudukan wajib dicatat dan dimasukan dalam daftar pemilih. 6) 1 (satu) Pantarlih melakukan pemutakhiran 1 TPS (maksimal 500 pemilih). 7) Pantarlih akan dibekali (dan sebagai alat kontrol) : a. Data Pemilih (Model A-KPU); b. Form Data Pemilih Baru (Model A.A-KPU) yang berfungsi untuk mengakomodasi pemilih yang belum terdaftar di Model A-KPU; c. Stiker pemutakhiran (tanda telah didaftar); dan d. Formulir bukti tanda telah didaftar.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Standard Operasional Prosedur Pemutakhiran 1) KPU telah menyusun SOP untuk masing-masing tingkatan. 2) SOP terdiri dari SOP Pemutakhiran Data Pemilih dan SOP Aplikasi/Teknologi dan Informasi. 3) SOP akan dibuat manual atau buku pedoman agar mudah dipahami oleh petugas di lapangan. 4) SOP disusun secara detail dan rinci untuk menghindari penafsiran yang berbeda oleh petugas. Teknologi
KPU akan didukung sistem IT dalam proses pemutakhiran data pemilih – Aplikasi SIDALIH. Aplikasi SIDALIH akan berada di level KPU Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota (PPK dan PPS menggunakan aplikasi ini untuk pemutakhiran). Ketiga level tersebut (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) akan terhubung secara On Line. Fungsi IT:
Konsolidasi; pemeliharan dan pemutakhiran; dan Sosialisasi. PPK dan PPS akan diberi aplikasi portable (Flash Disc) namun bekerjanya secara Off Line, namun jika memiliki akses internet PPK dan PPS juga dapat menggunakan Sidalih secara On Line. Pantarlih bekerja dengan kertas (formulir) tanpa menggunakan teknologi IT. PPS bersama-sama PPK menyusun DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir secara komputer dengan menggunakan aplikasi Sidalih.
Alur Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2014
Pemerintah/ PEMDA
KPU Pusat
Menyerahkan DAK2 (3) (9 Des 2012)
Sinkronisasi DAK2 (4) (2bln,10Des-9Feb)
Menerima DPT Pemilu Terakhir (2) (Okt-Des 2012)
KPU Kab/Kota
Menyerahkan DPT Pemilu Terakhir kepada KPU (1) (Okt-Des 2012)
PPS/PPDP
Pemuktahiran Data Pemilih (9) (1 April-9 Juni 2013)
Penyusunan dan Penetapan DPS (10) (1bulan,10 Juni10Juli 2013)
Pengumuman DPS (11) (14 hari, 11-24 Juli 2013)
Parpol
Masukan & Tanggapan DPS(12) (21 hari 11Juli-1Agus 2013)
Menyerahkan DP4 (5) (9 Feb 2013)
Menerima DP4 (6) (9 Feb 2013)
Penetapan Rekap DPT Nas (18)
Menerima Salinan DPT(17) (7hr, 14-21Sept 2013)
Penyusunan Data Pemilih (7) (25Feb-10Maret 2013)
Menerima DP4 dari Pemda (5) (9 Feb 2013)
Menerima Data Pemilih (Model A) (8) (20-31 Maret 2013)
Perbaikan DPS (13) (14 hari 2-15 Agustus 2013)
Perbaikan DPSHP (15) (14hari 23 Agus-6 Sept 2013)
Penuyusunan dan Penetapan DPT (16) (7hr, 7Sept13Sept 2013)
Penetapan dan Pengumuman DPSHP (14) (7 hari16-22 Agus 2012)
Menerima salinan DPS(12) (Diserahkan melalui KPK))
Menerima Salinan DPT(18) (7 hari, 14 - 21 sept 2013)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PANDUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KPU PUSAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU Pusat Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Pusat
Dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih KPU bertanggung jawab secara penuh atas kualitas DPT yang akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU memiliki kewajiban untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka operasionalisasi pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Tanggung jawab manajerial KPU untuk memastikan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan DPT yang berkualitas antara lain dilaksanakan dengan cara: 1. Menyusun dasar hukum berupa Peraturan KPU dan Standard Operasional dan Prosedur (SOP) pemutakhiran bagi semua tingkatan penyelenggara pemilu; 2. menyusun jadwal operasional pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan perudang-undangan yang berlaku; 3. menyusun dan mengajukan anggaran pemutakhian daftar pemilih; 4. menyelenggaran pelatihan atau bimtek pemutakhiran data pemilih beserta manual pelatihan bagi petugas di lapangan; 5. melakukan supervisi, asistensi, dan pengendalian proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; 6. melakukan sosialisasi proses dan tahapan pemutakhiran daftar pemilih kepada masyarakat luas; dan 7. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait dengan penyediaan data pemilih di tingkat nasional. Terkait dengan proses kegiatan pemutakhiran data pemilih, KPU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1. menerima data kependudukan yang berupa DP4 dari Pemerintah (Kemendagri).
KOMISI PEMILIHAN UMUM
2
2. mengumpulkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 3. melakukan sinkronisasi DP4 bersama pemerintah (Kemendagri) serta sinkronisasi antara DP4 dengan DPT pemilu terakhir yang telah dikonsulidasi oleh KPU. 4. menerima dan mengkonsulidasi DP4 dari KPU Provinsi. 5. menyusun data pemilih (Model A-KPU) berdasarkan hasil sinkronisasasi DP4 dari Kemendagri dengan DPT Pemilu terakhir. 6. mendistribusikan data pemilih (Model A-KPU) kepada KPU Kabupaten/Kota. 7. mengumumkan data pemilih tersebut kepada masyarakat melalui website KPU
8. mengumpulkan DPS yang telah ditetapkan oleh PPS melalui KPU Kabupaten/Kota untuk keperluan rekapitulasi DPS tingkat nasional. 9. mengumumkan DPS kepada masyarakat di website KPU. 10. menyerahkan salinan sofcopy DPS Nasional dalam format PDF yang telah terkunci kepada peserta pemilu dan Bawaslu. 11. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu terhadap DPS yang telah diumumkan. 12. melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait jika terdapat tanggapan dan masukan terhadap DPS.
3
13. menerima dan mengumpulkan DPSHP dan DPSHP Akhir dari KPU Kabupaten/Kota, serta mengumumkan DPSHP dan DPSHP Akhir tersebut kepada masyarakat melalui website KPU. 14. melakukan analisis potensi data ganda pada DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 15. menyampaikan hasil analisis potensi data ganda pada DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir kepada KPU Kabupaten/Kota terkait jika ditemukan indikasi data ganda atau data yang tidak akurat. 16. menerima dan mengumpulkan DPT dari KPU Kabupaten/Kota. 17. melakukukan rekapitulasi dan penetapan DPT Nasional, serta mengumumkan DPT Nasional kepada masyarakat melalui website KPU, dan 18. menyerahkan salinan soft copy DPT dalam format PDF yang terkunci kepada peserta pemilu dan Bawaslu.
Menerima Daftar Pemilih Khusus KPU menerima Daftar Pemilih Khusus dan rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus dari KPU Provinsi. KPU menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus seluruh Indonesia dalam rapat pleno terbuka paling lambat 2 hari sebelum pemungutan suara. KPU menyalin Daftar Pemilih Khusus ke dalam CD dengan format PDF yang terkunci dan menyampaikan kepada perwakilan partai politik peserta pemilu dan Bawaslu, dan membuat berita acara serah terima salinan Daftar Pemilih Khusus.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
4 Catatan:
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PANDUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KPU PROVINSI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU Provinsi
Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi pada dasarnya menjadi wakil KPU di tingkat provinsi untuk melakukan koordinasi dan dan supervisi terhadap KPU Kabupaten/Kota, serta petugas di lapangan dalam rangka melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Koordinasi dan supervisi oleh KPU Provinsi kepada jajaran di bawahnya sangat penting untuk memastikan kinerja petugas di lapangan agar seragam dalam sisi waktu dan prosedurnya. Dengan demikian hasil akhir dari pemutakhiran tersebut seragam dalam sisi waktu dan kualitas. Selain itu, KPU Provinsi juga membantu KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta pemilu terkait tahapan dan mekanisme pemutakhiran data pemilih melalui berbagai media dengan tujuan agar masyarakat memahami tahapan dan mekanisme pemutakhiran serta berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah sebagai berikut: 1. Mengumpulkan DPT Pemilu terakhir dari KPU Kabupaten/Kota (jika Pemilu Gubernur bukan pemilu yang paling terakhir di wilayah KPU Provinsi) dan mengirimkannya kepada KPU; 2. Menerima DP4 dari Gubernur, memeriksa kelengkapan isi dan akurasinya; 3. Menyimpan dan melakukan analisis potensi data ganda dalam DP4 ke dalam database data pemilih KPU Provinsi; 4. Mengumpulkan DP4 dari KPU Kabupaten/Kota yang diterima dari Bupati/Walikota; 5. Mengirimkan DP4 yang diterima dari Gubernur dan DP4 dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU paling lambat 2 hari setelah DP4 tersebut terkonsolidasi; 6. Menerima Data Pemilih (Model A-KPU) dari KPU dan menyampaikan Data Pemilih tersebut kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya paling lambat 2 hari sejak Data Pemilih tersebut diterima;
KOMISI PEMILIHAN UMUM
6
7. Melakukan koordinasi dan mengumpulkan DPS (Model A.1-KPU) dari KPU Kabupaten/Kota; 8. Melakukan rekapitulasi DPS tingkat provinsi dalam rapat pleno terbuka; 9. Mengirimkan DPS dan rekapitulasi DPS tingkat provinsi ke KPU; 10. Mengumumkan DPS tersebut kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari peserta pemilu dan masyarakat di website KPU (masing-masing KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota akan memiliki portal sendiri di website KPU); 11. Dapat menyerahkan salinan soft copy DPS provinsi dalam format PDF yang terkunci kepada pengurus partai politik tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi; 12. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang telah diumumkan dari peserta pemilu dan masyarakat, dan dalam hal menerima masukan dan tanggapan, dilanjutkan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 13. Melakukan rapat koordinasi dengan partai politik di tingkat provinsi untuk memfasilitasi partai politik untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS dan/atau DPSHP (Rapat koordinasi dengan pengurus partai politik dilakukan paling sedikit satu kali sebelum DPSHP Akhir ditetapkan oleh PPS); 14. Melakukan koordinasi dan mengumpulkan DPSHP dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
DPSHP
7
15. Melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP dalam rapat pleno terbuka, serta mengirimkan DPSHP tersebut kepada KPU paling lambat 1 hari setelah penetapan rekapitulasi; 16. Melakukan analisis potensi data ganda dalam DPS dan DPSHP antar kabupaten/kota 17. Mengkoordinasi dan mengumpulkan DPSHP Akhir dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan menyerahkan DPSHP Akhir tersebut kepada KPU melalu Sidalih; 18. Melakukan dan menetapkan Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat provinsi dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi; 19. Mengumpulkan DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, melakukan rekapitulasi DPT dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi, serta mengirimkan DPT beserta rekapitulasi DPT kepada KPU; 20. Mengumumkan DPT tersebut kepada masyarakat melalui website KPU; dan 21. KPU Provinsi dapat menyerahkan salinan DPT dalam format PDF yang terkunci kepada perwakilan peserta pemilu di tingkat provinsi.
Penetapan Daftar Pemilih Khusus KPU Provinsi menerima usulan Daftar Pemilih Khusus dan rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus berdasarkan usulan dari PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan memeriksa akurasi data tersebut; menetapkan Daftar Pemilih Khusus dan rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dan membuat berita acara penetapan Daftar Pemilih Khusus. KPU Provinsi menyampaikan Daftar Pemilih Khusus dan rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus kepada KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
8 Catatan:
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PANDUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KPU KABUPATEN/KOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota
KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas lebih berat dibandingkan dengan petugas lainnya. Hal ini disebabkan karena fungsi KPU Kabupaten/Kota sebagai koordinator dan menjalankan supervisi kepada petugas di bawah dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tanggung jawab untuk kegiatan teknis pemutakhiran dan penyusunan, misalnya: mempersiapkan pengadaan dan penggandaan formulir pemutakhiran, mengalokasikan pemilih ke dalam TPS, melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan, menetapkan DPT dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2012, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menerima data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) secara bersamaan paling lambat 16 bulan sebelum pemungutan suara, yaitu 9 Desember 2012. DAK2 ini akan digunakan oleh KPU untuk menyusun Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk kebutuhan penyusunan daftar pemilih, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan menerima DP4 dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota secara bersamaan paling lambat 14 bulan sebelum pemungutan suara diselenggarakan, yaitu tanggal 7 Februari 2013. Dengan demikian semua tingkatan KPU dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota akan memiliki DAK2 dan DP4 yang berbeda-beda. Lantas bagaimana manajemen data dan data yang mana yang akan digunakan KPU dalam proses penyusunan daftar pemilih? KPU telah menetapkan bahwa data yang akan menjadi dasar sebagai bahan pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih adalah data dari KPU. Mengapa data dari KPU, bukan DP4 di KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota? Ada beberapa alasan mengapa data dari KPU yang dijadikan bahan pemutakhiran di lapangan, antara lain: 1. Di tingkat pusat terjadi sinkronisasi DP4 antara KPU dengan Kemendagri, sedangkan di daerah sinkronisasi DP4 tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi dengan Gubernur maupun antara KPU Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota. Dengan demikian, adanya sinkronisasi di tingkat nasional diharapkan kualitas
KOMISI PEMILIHAN UMUM
10
DP4 yang diterima oleh KPU akan lebih baik dibandingkan dengan DP4 yang diterima di daerah, dan memperjelas tanggung jawab penyedia data DP4; 2. Proses sinkronisasi di atas tidak berhenti antara KPU dan Kemendagri saja. Setelah DP4 yang diterima KPU dipastikan validitasnya, KPU akan melakukan sinkronisasi yang kedua yaitu dengan mencocokan dengan DPT Pemilu Terakhir. Dari sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir tersebut akan dihasilkan data pemilih (Model A-KPU) yang diharapkan akan lebih komprehensif dan akurat. Dapat dikatakan sistem manajemen data pemilih adalah terpusat, KPU akan menyediakan data pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan, dan KPU akan menyimpan setiap perubahan data pemilih tersebut (DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DPT) di dalam data center KPU. Oleh karena itu, ketika KPU Kabupaten menerima data kependudukan dari Bupati/Walikota KPU Kabupaten/Kota wajib untuk menyerahkan data kependudukan tersebut kepada KPU melalaui KPU Provinsi.
Persiapan Ketika proses pemutakhiran data pemilih akan dimulai, tugas dan tanggungjawab KPU Kabupaten/Kota antara lain: 1. Menerima data pemilih (Model A-KPU) dari KPU. KPU Kabupaten/Kota menerima Model A-KPU dengan mengunduhnya melalui Sidalih secara On Line. Namun jika KPU Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan jaringan internet, KPU Kabupaten/Kota meminta Model A-KPU tersebut dengan Off-Line; Cara mengunduh : ď‚&#x; Pilih menu Unduh ď‚&#x; Pilih wilayah, lalu klik unduh ď‚&#x; Tunggu sampai 100%
11
Hasil unduh bisa disimpan kedalam CSV untuk selanjutnya dicetak dan diberikan kepada PPK 2. Mengelompokan pemilih ke dalam TPS paling banyak 500 pemilih setiap TPS ke dalam formulir Model A.0-KPU. Pengelompokan ini wajib memperhatikan kondisi geograď€ s dan administrasi wilayah; Cara membuat TPS: a. Pilih menu TPS b. Pilih wilayah, lalu klik ciptakan TPS c. TPS yang terbuat bisa ditambahkan sesuai kebutuhan
3. Petugas KPU kabupaten/kota melakukan pengelompokan data pemilih sampai ke TPS masing-masing data pemilih Cara pemutakhiran a. Pilih menu pemutakhiran b. Pilih wilayah untuk pemutakhiran c. Pilih data pemilih untuk masing-masing TPS, atau d. Membuat data pemilih dalam TPS per RT, atau
KOMISI PEMILIHAN UMUM
12
e. Membuat data pemilih dalam TPS per dusun
4. Petugas KPU kabupaten/kota membuat snapshot per TPS untuk masing-masing wilayahmasing wilayah Cara membuat snapshot a. Pilih menu Daftar Pemilih b. Pilih wilayah untuk membuat snapshot c. pilih TPS yang ingin dibuat snapshotnya d. klik Ciptakan Daftar Pemilih
5. Untuk membuat hasil resmi agar tampil diformulir data pemilih berbasi TPS (Model A.0-KPU) maka perlu melakukan penetapan hasil resmi Caranya: a. Pilih menu Daftar Pemilih b. Pilih wilayah untuk penetapan hasil resmi c. Disebelah kiri terdapat daftar hasil pembuatan snapshot d. Klik pada No pada kolom ID untuk membuat hasil resmi e. Klik pada Angka pada kolom TPS untuk mendownload hasil resmi tersebut
13
Untuk membuat report A.0/A.1/A.2/A.3 Masuk menu Formulir Model - Pilih A.0/A.1/A.2/A.3 - pilih wilayah, lalu klik unduh rekap 6. Mencetak dan menandatangani Model A.0-KPU sebelum diserahkan kepada PPS; 7. Mencetak dan menggandakan formulir-formulir pemutakhiran data pemilih sesuai dengan kebutuhan; 8. Mengadakan alat kelengkapan pemutakhiran data pemilih bagi Pantarlih (ballpoint, pensil, map plastik, ID Card sesuai dengan jumlah Pantarlih); 9. Melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPK; 10. Menyerahkan hasil cetakan data pemilih berbasis TPS (Model A.0-KPU) beserta ashdisc sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada PPK; 11. Data pemilih berbasis TPS (Model A.0-KPU) yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka (8) diberikan sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan: a) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS; dan b) 1 (satu) rangkap untuk bahan veriď€ kasi faktual oleh Pantarlih. 12. Data pemilih berbasis TPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK disertai dengan formulir-formulir pemutakhiran data pemilih dan alat kelengkapan lainnya meliputi: a) formulir Data Pemilih Baru (Model A.A-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih; b) formulir bukti telah didaftar (Model A.A.1-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih;
KOMISI PEMILIHAN UMUM
14
c) stiker pemutakhiran data pemilih (Model A.A.2-KPU) untuk diberikan kepada Pantarlih; d) formulir Daftar Pemilih Sementara (DPS) (Model A.1-KPU); e) formulir Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) (Model A.2.KPU); f) formulir Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) (Model A.2.A-KPU); dan g) alat tulis untuk Pantarlih berupa Spidol, Ballpoint, pensil, dan map plastik. 13. Jumlah formulir pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (9) diperbanyak sesuai dengan keperluan.
Verifikasi Data Pemilih Pada saat PPS dibantu Pantarlih melakukan veriď€ kasi faktual, tugas KPU Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan supervisi petugas di lapangan. Dalam melakukan fungsi monitoring dan supervisi tersebut yang perlu menjadi penekanan adalah sebagai berikut: 1. Apakah semua formulir dan kelengkapan pemutakhiran data pemilih telah diterima dengan baik oleh Pantarlih? 2. Apakah terdapat kekurangan formulir dan alat kelengkapan oleh Pantarlih? 3. Apakah ada Pantarlih yang kurang memahami pekerjaannya dengan baik? 4. Apakah Pantarlih telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar? 5. Bagaimana perkembangan kinerja Pantarlih dalam melakukan pemutakhiran? 6. Apa masalah-masalah yang dihadapi oleh Pantarlih?
Penyusunan dan Pengumuman DPS Kewenangan penyusunan DPS ada di tangan PPS, namun demikian kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah memastikan seluruh PPS di wilayah kerjanya menguasai dengan benar dan baik bagaimana dan kapan PPS menyusun, menetapkan dan mengumumkan DPS.
15
Dalam penyusunan DPS, KPU Kabupaten/Kota harus memastikan semua standard operasional prosedur (SOP) dijalankan dan ditaati oleh PPS. Sebagai contoh, PPK/PPS harus menyusun DPS berdasarkan hasil verikasi faktual Pantarlih, mencoret, memperbaiki data, maupun menambah pemilih ke dalam daftar harus merujuk pada Model A.0-KPU dan Model A.A-KPU dari Pantarlih. Waktu penyusunan DPS oleh PPK/PPS adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak verikasi faktual selesai dilaksanakan oleh Pantarlih, yaitu 10 Juni s.d. 9 Juli 2013. KPU Kabupaten/Kota harus menekankan durasi waktu ini jangan sampai terdapat PPK/PPS yang terlambat dalam menyusun DPS. Jika terdapat PPK/PPS yang memiliki jumlah Pantarlih/TPS yang sangat banyak di mana PPK/PPS dinilai terbebani untuk menyelesaikan penyusunan DPS dalam waktu 1 (satu) bulan, maka KPU Kabupaten/Kota harus melakukan antisipasi misalnya memberikan bantuan tenaga operator dari PPK ataupun KPU Kabupaten/Kota atau menyarankan PPS untuk memulai penyusunan DPS ketika terdapat Pantarlih yang telah selesai melakukan verikasi faktual. KPU Kabupaten/Kota juga harus memastikan bahwa penetapan DPS oleh PPS harus tepat waktu, yaitu tanggal 10 Juli 2013. Proses penetapan DPS tersebut harus dilakukan dalam rapat pleno terbuka PPS dengan mengundang PPL, Kepala Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat maupun pengurus partai politik di tingkat desa/kelurahan. Tahapan berikutnya adalah PPS harus mengumumkan DPS yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka PPS. Dalam tahapan ini KPU Kabupaten/Kota harus memastikan 2 (dua) hal, yaitu: 1. PPS wajib mengumumkan DPS di tempat-tempat strategis dengan maksud agar masyarakat dapat mengakses DPS dengan mudah dalam memberikan masukan dan tanggapan. Tempat-tempat strategis tersebut antara lain: kantor desa/kelurahan, kantor/sekretariat RT/RW dan tempat pertemuan warga lainnya 2. Durasi waktu pengumuman DPS juga harus diperhatikan, yaitu selama 14 hari ( 11 Juli s.d. 24 Juli 2013)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
16
Dalam tahapan pengumuman ini, KPU Kabupaten/Kota juga harus membantu PPS dalam melakukan sosialisasi DPS kepada masyarakat luas. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah mengumumkan DPS ke dalam website KPU. Oleh karena itu ketika PPS telah menetapkan DPS, KPU Kabupaten/Kota harus mengumpulkan seluruh DPS di wilayah kerjanya untuk dikonsolidasikan dan di-unggah ke website KPU.
Analisis DPS dan DPSHP Setelah DPS dari seluruh PPS terkumpul dan diumumkan di website KPU, tugas KPU Kabupaten/Kota adalah melakukan analisis potensi data ganda dan data tidak akurat lainnya terhadap DPS. Proses analisis DPS ini menggunakan sistem aplikasi Sidalih yang telah disediakan. Hal yang sama juga dilakukan ketika KPU Kabupaten/Kota telah menerima DPSHP dari PPS melalui PPK. KPU Kabupaten/Kota melakukan analisis terhadap DPSHP. Diharapkan proses analisis DPS maupun DPSHP ini selesai dalam 2 sampai dengan 4 hari. Hasil analisis DPS dan DPSHP tersebut segera disampaikan kepada PPS yang bersangkutan. Dalam hal hasil analisis tersebut ditemukan potensi data ganda atau data yang tidak akurat, maka PPS yang bersangkutan harus melakukan veriď€ kasi sebelum dilakukan perbaikan data pemilih.
Perbaikan DPS dan DPSHP Setelah DPS atau DPSHP diumumkan, maka masyarakat dan peserta pemilu memiliki hak untuk memberikan tanggapan dan masukan. Tanggapan dan masukan terhadap DPS atau DPSHP ada mekanismenya. KPU Kabupaten/Kota memastikan bahwa semua PPS mengetahui bagaimana mekanisme PPS dalam menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. Catatan penting bagi KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada PPS dalam proses perbaikan DPS atau DPSHP adalah sebagai berikut: 1. waktu bagi masyarakat dan peserta pemilu untuk memberikan tanggapan dan masukan telah diatur sebagaimana berikut; a. masa tanggapan dan masukan terhadap DPS adalah 21 hari sejak DPS diumumkan (11 Juli s.d. 1 Agustus 2013)
17
b. masa tanggapan dan masukan terhadap DPSHP adalah 7 hari sejak DPSHP diumumkan ( 17 s.d. 23 Agustus 2013) 2. dalam hal terdapat masyarakat dan/atau peserta pemilu yang ingin memberikan tanggapan dan masukan, tanggapan dan masukan tersebut harus tertulis dan dituangkan di dalam formulir yang telah disediakan oleh KPU (Model A.1.A-KPU) 3. perbaikan DPS memiliki jangka waktu selama 14 hari (2 s.d. 15 Agustus 2013) 4. perbaikan DPSHP selama 14 hari (24 Agustus s.d. 6 September 2013) Dalam proses perbaikan DPS maupun DPSHP tersebut, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk mempermudah masyarakat dan peserta pemilu untuk memberikan tanggapan dan masukan melalui KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota menyediakan formulir Model (A.1.A-KPU) di kantor KPU Kabupaten/Kota dan memberikan kepada masyarakat dan peserta pemilu yang ingin menyampaikan tanggapan dan masukannya secara langsung kepada KPU Kabupaten/Kota.
Konsolidasi DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir KPU Kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk melakukan rekapitulasi dan konsulidasi DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir dari seluruh PPS di wilayah kerja masing-masing. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan konsolidasi DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir, dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dengan mengundang Panwaslu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota dan pihak terkait. KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan soft copy DPS dan DPSHP dalam format PDF yang terkunci serta rekapitulasi DPS dan DPSHP kepada pengurus partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai bahan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPS dan DPSHP. DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir yang telah di konsolidasikan oleh KPU Kabupaten/Kota harus segera dikirimkan kepada KPU dan KPU Provinsi sesuai dengan tahapannya. Pengiriman data pemilih tersebut dilakukan secara on line dengan menggunakan Sidalih. Jika terdapat permasalahan dengan aplikasi Sidalih atau jaringan internet, maka KPU Kabupaten/Kota menyerahkan DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir kepada KPU Provinsi dengan cara manual yaitu menyimpannya ke dalam DVD atau shdisc.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
18
Penetapan dan pengumuman DPT Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD penetapan DPT ada di tangan KPU Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota harus mendasarkan pada DPSHP Akhir yang diterima dari seluruh PPS di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota. Penyusunan dan Penetapan DPT di KPU Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 7 hari sejak DPSHP Akhir ditetapkan oleh PPS (7 s.d 13 September 2013). Penetapan DPT dilaksanakan rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dengan mengundang Panwaslu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik dan pihak terkait. Setelah DPT ditetapkan dan direkapitulasi, KPU Kabupaten/Kota segera mengirimkan DPT dan rekapitulasi DPT tersebut kepada KPU dan KPU Provinsi secara on line melalui aplikasi Sidalih. Selain itu, paling lambat 7 hari sejak DPT ditetapkan (20 September 2013), KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan soft copy DPT dalam format PDF yang terkunci kepada partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten dan kecamatan.
Penyusunan Daftar Pemilih Khusus
KPU Kabupaten/Kota menerima usulan Daftar Pemilih Khusus dan rekapitulasinya dari PPK berupa soft copy dan hard copy dari PPK dan memeriksa akurasi dan kesesuaiannya;
menyampaikan usulan Daftar Pemilih Khusus tersebut kepada KPU Provinsi secara on line melalui Sidalih atau dilakukan secara manual;
menerima kembali Daftar Pemilih Khusus dari KPU Provinsi, memeriksa akurasi dan kesesuaian Daftar Pemilih Khusus dengan rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus yang diterima, dan menandatangani berita acara serah terima;
menyampaikan Daftar Pemilih Khusus tersebut dan rekapitulasinya kepada PPK untuk disampaikan kepada PPS, dan membuat berita acara serah terima.
Lampiran Jenis Dokumen yang digunakan
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Layanan Helpdesk Senin-Sabtu: 08:00 - 16:00 Minggu: 08:00 - 13:00 Kontak Helpdesk No Telp: 021 3193 1527, 021 319 37223 No Fax: 021 315 6362 Email: helpdesk@app.kpu.go.id www.kpu.go.id