KOMISI PEMILIHAN UMUM
PANDUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KPU PROVINSI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KPU Provinsi
Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi pada dasarnya menjadi wakil KPU di tingkat provinsi untuk melakukan koordinasi dan dan supervisi terhadap KPU Kabupaten/Kota, serta petugas di lapangan dalam rangka melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Koordinasi dan supervisi oleh KPU Provinsi kepada jajaran di bawahnya sangat penting untuk memastikan kinerja petugas di lapangan agar seragam dalam sisi waktu dan prosedurnya. Dengan demikian hasil akhir dari pemutakhiran tersebut seragam dalam sisi waktu dan kualitas. Selain itu, KPU Provinsi juga membantu KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta pemilu terkait tahapan dan mekanisme pemutakhiran data pemilih melalui berbagai media dengan tujuan agar masyarakat memahami tahapan dan mekanisme pemutakhiran serta berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah sebagai berikut: 1. Mengumpulkan DPT Pemilu terakhir dari KPU Kabupaten/Kota (jika Pemilu Gubernur bukan pemilu yang paling terakhir di wilayah KPU Provinsi) dan mengirimkannya kepada KPU; 2. Menerima DP4 dari Gubernur, memeriksa kelengkapan isi dan akurasinya; 3. Menyimpan dan melakukan analisis potensi data ganda dalam DP4 ke dalam database data pemilih KPU Provinsi; 4. Mengumpulkan DP4 dari KPU Kabupaten/Kota yang diterima dari Bupati/Walikota; 5. Mengirimkan DP4 yang diterima dari Gubernur dan DP4 dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU paling lambat 2 hari setelah DP4 tersebut terkonsolidasi; 6. Menerima Data Pemilih (Model A-KPU) dari KPU dan menyampaikan Data Pemilih tersebut kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya paling lambat 2 hari sejak Data Pemilih tersebut diterima;
KOMISI PEMILIHAN UMUM
6
7. Melakukan koordinasi dan mengumpulkan DPS (Model A.1-KPU) dari KPU Kabupaten/Kota; 8. Melakukan rekapitulasi DPS tingkat provinsi dalam rapat pleno terbuka; 9. Mengirimkan DPS dan rekapitulasi DPS tingkat provinsi ke KPU; 10. Mengumumkan DPS tersebut kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari peserta pemilu dan masyarakat di website KPU (masing-masing KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota akan memiliki portal sendiri di website KPU); 11. Dapat menyerahkan salinan soft copy DPS provinsi dalam format PDF yang terkunci kepada pengurus partai politik tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi; 12. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang telah diumumkan dari peserta pemilu dan masyarakat, dan dalam hal menerima masukan dan tanggapan, dilanjutkan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 13. Melakukan rapat koordinasi dengan partai politik di tingkat provinsi untuk memfasilitasi partai politik untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS dan/atau DPSHP (Rapat koordinasi dengan pengurus partai politik dilakukan paling sedikit satu kali sebelum DPSHP Akhir ditetapkan oleh PPS); 14. Melakukan koordinasi dan mengumpulkan DPSHP dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
DPSHP
7
15. Melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP dalam rapat pleno terbuka, serta mengirimkan DPSHP tersebut kepada KPU paling lambat 1 hari setelah penetapan rekapitulasi; 16. Melakukan analisis potensi data ganda dalam DPS dan DPSHP antar kabupaten/kota 17. Mengkoordinasi dan mengumpulkan DPSHP Akhir dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan menyerahkan DPSHP Akhir tersebut kepada KPU melalu Sidalih; 18. Melakukan dan menetapkan Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat provinsi dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi; 19. Mengumpulkan DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, melakukan rekapitulasi DPT dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi, serta mengirimkan DPT beserta rekapitulasi DPT kepada KPU; 20. Mengumumkan DPT tersebut kepada masyarakat melalui website KPU; dan 21. KPU Provinsi dapat menyerahkan salinan DPT dalam format PDF yang terkunci kepada perwakilan peserta pemilu di tingkat provinsi.
Penetapan Daftar Pemilih Khusus KPU Provinsi menerima usulan Daftar Pemilih Khusus dan rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus berdasarkan usulan dari PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan memeriksa akurasi data tersebut; menetapkan Daftar Pemilih Khusus dan rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dan membuat berita acara penetapan Daftar Pemilih Khusus. KPU Provinsi menyampaikan Daftar Pemilih Khusus dan rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus kepada KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
8 Catatan: