LAKIP KPU RI tahun 2016 by Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.

LAPORAN

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

20 16

pengantar Komisi Pemilihan Umum

egala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2016 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah. LKj KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan rekomendasi Kemen PAN dan RB atas hasil Akuntabilitas Kinerja, KPU RI telah melakukan perbaikan terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2016. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran

oran Lap erja KPU Kin

2016

kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Jakarta, KETUA,

JURI ARDIANTORO

Lapora

Kinerja KP n U

2016 iii

oran Lap erja KPU Kin

2016

JAKARTA, 24 FEBRUARI 2017

Lapora

Kinerja KP n U

2016

ringkasan eksekutif Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LK KPU Tahun 2016 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2016 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu yang lebih berkualitas. KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 20152019, sasaran strategis dicapai dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang terukur dan berori-

entasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan civil society. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Capaian Kinerja KPU Tahun 2016 KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET %

(1)

(2)

REALISASI % CAPAIAN % (3)

(4)

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

100

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

77,50

56,19

72,50

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

57,54

76,72

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

61,98

82,64

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,20

0,26

70,00

oran Lap erja KPU Kin

2016

Lanjutan Tabel 1 KINERJA INDIKATOR KINERJA

TARGET %

(1)

(2)

REALISASI % CAPAIAN % (3)

(4)

Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

100

105,26

Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

1.17

161

Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

106,98

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Indeks Reformasi Birokrasi

Selanjutnya, berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2016, KPU mendapatkan pagu sebesar Rp2.014.671.063.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.731.734.761.609,- atau ekuivalen dengan 86%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2016. Keberhasilan Kinerja KPU di Tahun 2016 tercermin dengan terpilihnya Gubernur/Bupati/

WTP

WDP

58.72

88.96

Walikota di 249 daerah. Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Tahun 2015 terdapat 5 (lima) daerah yang melakukan penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara akibat dari sengketa pencalonan yang pelaksanaannya berjalan di Tahun 2016. Disamping itu, KPU juga sudah melaksanakan tahapan pelaksanaan persiapan Pilkada Serentak Tahun 2017 yaitu Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD), Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pe-

Lapora

Kinerja KP n U

2016 vii

milihan, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Pengolahan Daftar Penduduk Potensial, Pemilih Pemilihan (DP4), dan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran KPU RI, Komisioner, Sekretariat dan kinerja KPU/KIP Provinsi dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik 1. Peringkat III untuk kategori Lembaga Negara Non Struktural dalam Penganugrahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tanggal 20 Desember 2016;

viii

oran Lap erja KPU Kin

2016

dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi Laporan KInerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta reviu yang dilakukan Inspektorat. KPU diapresiasi melalui penghargaan dan prestasi dari banyak pihak atas beberapa pencapaian di Tahun 2016, di antaranya:

Hasil capaian terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU di Tahun 2015 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU di masa mendatang, antara lain: 1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan; 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT; 3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu; 4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/ pendampingan penyusunan LK pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 ix

5. Penyusunan Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait; 6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka ( jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu khususnya keterbukaan dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye yang merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan; 7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat

oran Lap erja KPU Kin

2016

waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan sehingga tidak berdampak kepada proses pengadaan logistiknya.

daftar isi Pengantar.................................................................................................................................. ii Ringkasan Eksekutif............................................................................................................... vi Daftar Isi................................................................................................................................... xi Daftar Tabel............................................................................................................................. xii Daftar Tabel............................................................................................................................ xiv

Bab I. Bab II. Bab III. Bab IV.

Pendahuluan............................................................................................................. 1 A. Latar Belakang............................................................................................................2 B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi................................................................................4 C. Struktur Organisasi....................................................................................................8 D. Sistematika................................................................................................................. 10 Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja.................................................................11 A. Sasaran RPJMN 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019.................................................................................. 12 B. Rencana Strategis 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019............................................................................. 18 C. Revisi Renstra........................................................................................................... 22 D. Rencana Kinerja Tahunan...................................................................................... 24 E. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.............................................................................. 25 Akuntabilitas Kinerja.............................................................................................27 A. Pengukuran Capaian Kinerja ............................................................................... 28 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............................................................... 30 C. Akuntabilitas Keuangan ....................................................................................... 88 Penutup....................................................................................................................93

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja...........................................................................................93 Lampiran 2: Pengkuran Kinerja ...................................................................................... 100 Lampiran 3: Daerah Pemilihan 2017 ............................................................................. 101

Lapora

Kinerja KP n U

2016 xi

daftar tabel

xii

Tabel 1

Capaian Kinerja KPU Tahun 2016...................................................................................vi

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan......................................... 8

Tabel 2.1

RKT KPU Tahun 2016......................................................................................................... 24

Tabel 2.2

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis.......25

Tabel 2.3

Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil...........26

Tabel 2.4

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan.......26

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2016....................................................... 28

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Tahun 2016................................................................................... 29

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase KPU/ KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku................................................................................................... 36

Tabel 3.4

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku................................................................................................... 39

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.................................41

Tabel 3.6

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.....................................45

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2014-2019................................................................................................................ 47

Tabel 3.8

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.............49

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2014-2019................................................................................................................ 52

Tabel 3.10

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan....................................54

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih...................................................................................................................... 56

Tabel 3.12

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih...................................................................................................................... 57

Tabel 3.13

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik................................................................................... 59

oran Lap erja KPU Kin

2016

Tabel 3.14

Tabel 3.15

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan..................................................................................... 61

Tabel 3.16

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan..................................................................................... 63

Tabel 3.17

Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP antara Tahun 2014, 2015 dan 2016................................................................................................................................ 64

Tabel 3.18

Rekap Perbandingan Amar Putusan DKPP Rehabilitasi antara Tahun 2014, 2015 dan 2016........................................................................................... 64

Tabel 3.19

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.......................................66

Tabel 3.20

Jumlah Kasus Hukum Januari - Desember Tahun 2016.......................................68

Tabel 3.21

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.......................................69

Tabel 3.22

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU........................................................... 71 Tabel 3.23 Hasil Penilaian akuntabilitas kinerja KPU dibandingkan tahun sebelumnya.......................................................................................................................... 71 Tabel 3.24

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Nilai Hasil Akuntabilitas........................................................................... 73

Tabel 3.25

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Opini BPK Atas Laporan Keuangan............................................................................. 75

Tabel 3.26

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Opini BPK Atas Laporan Keuangan............................................................................. 78

Tabel 3.27

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Indeks Reformasi Birokrasi.............................................................................................. 79

Tabel 3.28

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Indeks Reformasi Birokrasi.............................................................................................. 80

Tabel 3.29

Perbandingan Penilaian Reformasi Birokrasi KPU RI antara Tahun 2014, 2015 dan 2016..................................................................................................................... 85

Tabel 3.30

Akuntabilitas Keuangan KPU......................................................................................... 88

Tabel 3.31

Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Pada Tahun 2011-2016...............................92

Lapora

Kinerja KP n U

2016 xiii

daftar grafik

xiv

Grafik 1.2

Struktur Organisasi KPU..................................................................................................... 9

Grafik 3.1

Pencapaian Indikator Kinerja pada Tahun 2016 Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya............................................................................................................. 67

oran Lap erja KPU Kin

2016

1 pendahuluan

bab

latar belakang

emilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melak-

oran Lap erja KPU Kin

2016

sanakan Pemilu.Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil

Presiden,Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2016, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 3

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

erdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU :

1. Kedudukan Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa tugas KPU :

oran Lap erja KPU Kin

2016

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi: a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan; c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan; d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menon-

aktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f.

melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kewajiban

Pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwa tugas KPU : Kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota meliputi: a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu; b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara; c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 5

e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); f. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu; h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; j.

menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l.

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Setjen KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU. Sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretaris Jenderal KPU bertugas:

oran Lap erja KPU Kin

2016

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 2. Memberikan dukungan teknis administratif; 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu; 4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU; 5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; 6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan 7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan aturan perundang-undangan.

per-

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Setjen KPU terdiri dari: 1. Biro Perencanaan dan Data; 2. Biro Keuangan; 3. Biro Hukum; 4. Biro Umum; 5. Biro Sumber Daya Manusia; 6. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; 7. Biro Logistik; 8. Inspektorat. Seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 7

Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU RI, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2016, sumber daya manusia KPU RI adalah sebanyak 9.576 orang, terdiri dari 5.362 (56%) pegawai organik dan 4.214 (44%) pegawai diperbantukan. Adapun, berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU RI dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3 dengan perincian dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

Pendidikan Jenjang S3 ( Doktoral)

Pendidikan Jenjang S2 ( Master)

744

Pendidikan Jenjang S1 ( Sarjana)

5.019

Pendidikan Jenjang D4 ( Diploma)

Pendidikan Jenjang D3 ( Diploma)

897

Pendidikan Jenjang D2 ( Diploma)

Pendidikan Jenjang D1 ( Diploma)

Pendidikan Jenjang SMA

2.641

Pendidikan Jenjang SMP

135

Pendidikan Jenjang SD

Jumlah

oran Lap erja KPU Kin

2016

9.576

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai KPU RI berlatar belakang pendidikan Sarjana S1 yaitu 5.019 orang. Untuk yang berpendidikan S2 sebanyak 744 orang sedangkan yang berpendidikan S3 masih 4 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

2. Struktur Organisasi Grafik 1.2 Struktur Organisasi KPU

Ketua KPU

Anggota KPU

Sekretaris Jenderal

Pakar/Ahli

Inspektorat Auditor

Biro Perencanaan dan Data Biro Keuangan

Biro Hukum

Biro Sumber Daya Manusia Biro Umum

Biro Logistik

Biro Teknis dan Hupmas

Jabatan Fungsional

Lapora

Kinerja KP n U

2016 9

Sistematika Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN : 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 3. RINCIAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA YANG AKAN MENGGELAR PEMILIHAN TAHUN 2017

oran Lap erja KPU Kin

2016

bab

perencanaan dan perjanjian kinerja

Sasaran RPJMN 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019

ebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis; 2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;

oran Lap erja KPU Kin

2016

3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%; 4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; 5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi: a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; d. Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 13

f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis; i.

Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikankepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog. 2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial. 3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi

oran Lap erja KPU Kin

2016

a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah; b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya; d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal; f. Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia. 4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi: a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertenggungjawabkan; c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 15

d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; g. Kampanye publik terkait reformasi mental; h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; i.

Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;

Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;

k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers. 5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;

oran Lap erja KPU Kin

2016

c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media. 6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif. Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khusunya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 17

Rencana Strategis 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah

menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

1. Visi dan Misi KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: â&#x20AC;&#x153;Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDILâ&#x20AC;?

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber

oran Lap erja KPU Kin

2016

daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut: a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan. f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 19

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel. Dalam RPJM keâ&#x20AC;&#x201C;3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019) adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

oran Lap erja KPU Kin

2016

1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ; 2) Persentase ketepatan kepegawaian;

waktu

penyelesaian

administrasi

3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; 4) Opini BPK atas LHP; 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 21

Revisi Renstra

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja dengan RPJMN Tahun 2015-2019, telah dilakukan revisi Renstra terkait Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai KPU, antara lain: 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.; 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; Selain Tujuan dan Sasaran Strategis, KPU juga telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut: 1. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku; 2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan; 3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan; 4. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan; 5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih; Selanjutnya, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2015-2019 sebagai berikut: 1. Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator: a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku; b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan; c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;

oran Lap erja KPU Kin

2016

d. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan; e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; 2. Sasaran Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator: a. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan; c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. 3. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator: a. Nilai Akuntabilitas Kinerja b. Opini Badan Pemerika Keuangan atas Laporan Keuangan; c. Indeks Reformasi Birokrasi.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 23

Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 RKT KPU Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA

TARGET %

(1)

(2)

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemiihan yang Demokratis Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

100 77,50

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,20

Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Indeks Reformasi Birokrasi

oran Lap erja KPU Kin

2016

B WTP

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, pada tanggal 28 Januari 2016 KPU menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2016 yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis No.

Sasaran/ Indikator Kinerja

Target

Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

100 77,50

0,20

Lapora

Kinerja KP n U

2016 25

2. Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil No.

Sasaran/ Indikator Kinerja

Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik

Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan

Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Target

95 3 86

3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan No.

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Opini BPK Atas LHP

Indeks Reformasi Birokrasi

oran Lap erja KPU Kin

2016

Sasaran/ Indikator Kinerja

Target

B WTP 66

3 Akuntabilitas

bab

Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja

inerja KPU Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2016 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas

kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Tahun 2016 sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2016 KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET %

REALISASI %

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

100

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

77,50

56,19

72,50

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

57,54

76,72

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

61,98

82,64

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,20

0,26

70,00

Selain itu, KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2016 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2.

oran Lap erja KPU Kin

2016

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2016 KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET %

REALISASI %

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemiihan yang Demokratis Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

100

77,50

56,19

72,50

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

57,54

76,72

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

61,98

82,64

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,20

0,26

70,00

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

100

105,26

Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

1.17

161

Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

106,98

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan

WTP

WDP

Indeks Reformasi Birokrasi 66 58.72 88.96 Keterangan : * nilai capaian tahun 2015 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2016 belum keluar dari BPK

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari 10 indikator kinerja terdapat 4 indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sisanya belum mencapai target.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 29

B K

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja PU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2016. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu merupakan prioritas bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dalam mewujudkan hal itu, KPU bekerja sama dengan Electoral Research Institute (ERI) untuk memberikan analisa kebutuhan guna tingkatkan tata kelola pemilu yang berkualitas. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu digambarkan dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu seperti yang tertuang dalam Buku II RPJMN 2015-2019, dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang diukur melalui 5 indikator sebagai berikut : Pada tahun 2016, Pemilu/Pemilihan diselenggarakan dengan 2 tahapan Pemilu/Pemilihan yang berbeda, yaitu : 1. Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku Maksud dari indikator kinerja ini adalah KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah jumlah KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan.

oran Lap erja KPU Kin

2016

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada tahun 2016, Pemilu/Pemilihan diselenggarakan dengan 2 tahapan Pemilu/Pemilihan yang berbeda, yaitu: a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 seharusnya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, namun dikarenakan terdapat putusan pengadilan terdapat 5 (lima) daerah yang dilakukan penundaan proses pemungutan suara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Lima daerah tersebut adalah Kota Pematangsiantar berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 152/PHP.KOT-XIV/2016, Kabupaten Simalungun berdasarkan Putusan Mahkamah Kon-

Lapora

Kinerja KP n U

2016 31

stitusi RI Nomor 150/PHP.KBUP-XIV/2016, Kota Manado berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 151/PHP.KOT-XIV/2016, Kabupaten Fak-Fak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 148/PHP.BUP-XIV/2016, dan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016.

KPU di masing-masing daerah akhirnya menetapkan keputusan penundaan serta menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara susulan, yaitu : a) Kota Pematangsiantar, tanggal 16 November 2016, b) Kabupaten Simalungun, tanggal 10 Februari 2016, c) Kota Manado, tanggal 17 Februari 2016, d) Kabupaten Fak-Fak, tanggal 16 Januari 2016, e) Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 27 Januari 2016.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemungutan suara di 5 (lima) wilayah tersebut di atas berjalan lancar dan tepat waktu, serta sesuai dengan yang ketentuan. Hasilnya pun saat ini telah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, yakni pelantikan yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2017 dimulai pada bulan April 2016. Mengingat bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan) terdiri dari berbagai tahapan yang telah ditentukan dan saling berkelanjutan, maka pelaksanaan setiap tahapan sesuai dengan jadwal merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu parameter dalam mengukur kualitas penyelenggaraan Pemilihan di suatu daerah.

oran Lap erja KPU Kin

2016

Selain kesesuaian penyelenggaraan dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan, salah satu yang juga menjadi parameter penting adalah sejauh mana penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sebuah tahapan Pemilihan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, maka akan berpotensi menimbulkan sengketa pemilihan yang tentunya dapat menurunkan kualitas pelaksanaan Pemilihan tersebut.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 diselenggarakan di 101 daerah, meliputi 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten. Rincian provinsi, kabupaten dan kota yang akan menggelar pemilihan pada Pemilihan Tahun 2017 sebagaimana terlampir.

Khusus untuk tahapan yang terkait dengan teknis pemilu, tahapan Pilkada 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah tahapan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berikut ini analisis mengenai pencapaian KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan tersebut pada tahun 2016, yang diukur dengan menggunakan parameter jadwal dan ketentuan yang berlaku. 1) Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Tahapan ini dimulai pada bulan Juli 2016 sampai dengan Oktober 2016, dengan tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, verifikasi dokumen, pemeriksaan kesehatan, dan penetapan peserta pemilihan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut berjalan relatif lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan di 101 daerah, dengan beberapa catatan. Catatan tersebut menunjukkan adanya beberapa daerah yang melaksanakan salah satu sub tahapan pencalonan tidak sesuai jadwal yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016, antara lain pemeriksaan kesehatan calon dan penetapan peserta pemilihan.

Terlambatnya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dibeberapa daerah, disebabkan oleh terbatasnya sarana Rumah

Lapora

Kinerja KP n U

2016 33

Sakit yang berkompeten untuk melaksanakan rangkaian pemeriksaan tersebut, khususnya pemeriksaan narkoba.

Test rambut untuk pemeriksaan narkoba tidak bisa dilakukan di beberapa daerah, yaitu : 1. Untuk Tolikara, Kota Jayapura, Intan Jaya, Dogiyai, Nduga, Lanny Jaya, Mappi, Sarmi, Yapen, Puncak jaya, dan Jayapura, dilaksanakan di RSUD Dok II Jayapura; 2. Untuk Bombana, Kota Kendari dan Buton Tengah, dilaksanakan di RS Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemeriksaan narkoba harus difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini mengakibatkan terlambatnya proses pemeriksaan narkoba karena banyaknya jumlah calon dari banyak daerah yang harus dilakukan pemeriksaan. Meskipun demikian, terlambatnya pelaksanaan sub tahapan pemeriksaan kesehatan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan sub tahapan berikutnya karena dilaksanaan secara beririsan dengan sub tahapan lainnya, yakni penelitian dokumen syarat calon. Sehingga, secara keseluruhan tidak menggangu proses tahapan pencalonan.

Terkait dengan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, secara keseluruhan tahapan pencalonan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut khususnya adalah mengenai pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon yang wajib dipenuhi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul serta Pasangan Calon yang diusulkan. Catatan yang dapat diberikan terkait dengan hal ini adalah antara lain: 1) Terdapat ketentuan yang pada saat pelaksanaannya masih dipertanyakan oleh DPR sebagai pembuat Undang-Undang, sehingga pada satu sisi seringkali menimbulkan kerancuan pada saat pelaksanaannya oleh KPU Penyelenggara Pilkada.

oran Lap erja KPU Kin

2016

2) Terdapat situasi keamanan yang tidak kondusif yang memaksa KPU Penyelenggara Pilkada untuk tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pencalonan yang berlaku, meski pada akhirnya memperoleh supervisi dari KPU setingkat di atasnya serta dari KPU RI sehingga akhirnya dapat dikoreksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Tahapan Penetapan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Selain sub tahapan pemeriksaan kesehatan, sub tahapan lain yang juga mengalami keterlambatan adalah sub tahapan penetapan peserta pemilihan yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016. Terdapat beberapa daerah

Lapora

Kinerja KP n U

2016 35

yang menetapkan pasangan calon melewati tahapan yang telah ditentukan. Hal tersebut diakibatkan antara lain adanya putusan pengadilan yang : 1) membatalkan keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU penyelenggara pada tanggal 24 Oktober 2016, atau 2) memberikan keputusan terhadap pasangan calon yang pada tanggal 24 Oktober 2016 belum diberikan status oleh KPU penyelenggara karena masih dalam proses sengketa pemilihan.

Akan tetapi, mengingat bahwa terlambatnya pelaksanaan sub tahapan di atas merupakan konsekuensi dari tindak lanjut sebuah putusan pengadilan yang wajib dilaksanakan, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keterlambatan pelaksanaan tahapan pencalonan secara keseluruhan. Bahkan, apabila tidak dilaksanakan, maka KPU penyelenggara akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Terlebih lagi, hal tersebut di atas pada faktanya tidak menggangu tahapan selanjutnya, yakni tahapan kampanye, yang secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Tahun 2016

Realisasi Realisasi 2014 (%) 2015 (%) Target (%)

Indikator Kinerja Utama

Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

100

oran Lap erja KPU Kin

2016

Capaian 2016 Thdp Target 2016

Realisasi (%)

Target 2019 (%)

Capaian Realisasi (%)

100

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pelaksanaan tahapan teknis pemilu, baik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yaitu tahapan pemungutan suara susulan, maupun pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yaitu tahapan pencalonan dan tahapan penetapan Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, telah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Hal ini masih sama dengan pencapaian di tahun 2014 yaitu sebesar 100%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait dengan proses Pencalonan, antara lain: 1) Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu, yang melibatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu beserta perangkat di bawahnya, dan KPU beserta perangkat di bawahnya hingga tingkat Kabupaten/Kota. Dilaksanakan sebelum rangkaian tahapan pencalonan berlangsung.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 37

2) Bimtek Pencalonan, yang melibatkan Anggota KPU Penyelenggara Pilkada serta pejabat struktural khususnya yang menangani langsung proses Pencalonan di wilayah masing-masing. Dilaksanakan sebelum rangkaian tahapan pencalonan berlangsung. 3) Fasilitasi Desk Pendaftaran Paslon, yang melibatkan perwakilan resmi dari Pimpinan tingkat Pusat setiap Partai Politik. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor KPU RI pada saat tahapan pendaftaran Pasangan Calon sedang berlangsung, dan bertujuan khususnya memastikan agar pasangan calon yang diusulkan oleh masing-masing Pimpinan Pusat masing-masing Partai Politik adalah benar yang didaftarkan oleh Pengurus Daerah partai politik yang bersangkutan. Dan jika terjadi hal yang tidak sesuai, atau terdapat permasalahan lain dalam proses pendaftaran tersebut, maka segera dilakukan klarifikasi kepada perwakilan partai politik yang bersangkutan sehingga permasalahan tersebut segera selesai. 4) Optimalisasi Media Komunikasi antar Satuan Kerja (Satker) KPU Penyelenggara Pilkada sebagai sarana supervisi dan monitoring, melibatkan seluruh satker dalam sebuah grup Whatsapp, sehingga terjalin komunikasi yang intensif antar KPU penyelenggara dengan KPU RI sebagai supervisor dan pengambil kebijakan secara umum.

Berdasarkan Tabel 3.4 dan pencapaian kinerja melalui beberapa kegiatan di atas, di bawah ini disajikan tabel kinerja dan anggaran terhadap penyelenggaraan Pilkada pada Tahun 2015 dan Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Dari aspek kinerja, realisasi yang dicapai adalah 100%, yang berarti seluruh tahapan teknis berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase Kinerja Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana Tabel 3.4 :

oran Lap erja KPU Kin

2016

Tabel 3.4 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Kinerja No Indikator Kinerja Utama

Anggaran

Target Realisasi (%) (%) (%)

Persentase KPU/KPU Provinsi /KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

100

Pagu (Rp) 7

Realisasi (Rp)

(%)

100 14,989,962,000 13,549,486,167 90,39

Dari Tabel di atas, menunjukkan terdapat 9,61% anggaran yang tidak terserap. Hal tersebut diakibatkan antara lain adalah pencairan anggaran tambahan untuk tahapan Pilkada 2017, diperoleh pada triwulan terakhir tahun anggaran 2016, sehingga tidak bisa dioptimalkan penggunaannya karena tidak cukup waktu. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terjadi lagi pada tahun anggaran 2017, maka direkomendasikan agar pencairan anggaran tambahan untuk tahapan pilkada dapat diperoleh KPU pada awal semester pertama tahun anggaran 2017.

Selanjutnya, dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator Penyelengaraan Pemilihan yang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, dan masih terdapat 9,61% anggaran yang dikembalikan ke Negara.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 39

2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 di 5 daerah. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 di 5 daerah. Dalam pelaksanaan Pemilu / Pemilihan, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan di sebuah negara demokrasi. Partisipasi merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan olehg keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi (Pemilu). Esensi Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses permilihan. Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan. Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu

oran Lap erja KPU Kin

2016

dianggap berhasil begitupun sebaliknya. Tahun 2016 terdapat 5 (lima) daerah yang melaksanakan Pemilihan Susulan Tahun 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan, sebagai berikut: 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara) 3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak (Papua) 4. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar (Sumatera Utara) 5. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado (Sulawesi Utara) Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote). Dalam rangka memberikan pelayanan untuk mengetahui hasil Pilkada di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada dengan tepat dan akurat, KPU telah membentuk portal yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, yaitu http://pilkada2015.kpu.go.id/ Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan

Tahun 2016

Realisasi Realisasi 2014 2015 Target Realisasi (%) (%) (%) (%)

Indikator Kinerja Utama

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

73,21

69,20

77,5

Capaian 2016 Thdp Target 2016 Target 2019 (%)

Capaian Realisasi (%)

56,19

77,5

72,50

Lapora

Kinerja KP n U

2016 41

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar 56,19%. Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan tersebut masih di bawah hasil rata-rata persentase partisipasi pemilih pada Pileg dan Pilpres 2014 yang berada pada kisaran 73,21%, maupun rata-rata tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilihan tahun 2015 (69,20%). Tingkat partisipasi pemilih pada hasil Pemilihan 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 dibawah target nasional sebesar 77,5%, dengan capaian realisasi sebesar 72,50%. KPU telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upayaupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan 2016 melalui serangkaian program kegiatan pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai berikut: 1. Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat; 2. Riset Partisipasi Pemilih berbasis provinsi, dengan tema : a) Kehadiran Pemilih b) Suara tidak Sah c) Pemilih pengguna KTP d) Seluruh Tema pada Daerah Pemilihan yang diikuti oleh pasangan calon tunggal atau satu pasangan calon 3. Pembentukan dan Pengelolaan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu; 4. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas); 5. Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi 6. Penggalangan Aktifitas Massal 7. Pendaftaran Lembaga Survei, Hitung Cepat, Visitor/Pemantau Asing dan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan Asing; 8. Penyusunan Bahan Informasi Pendidikan Pemilih Dalam melaksanakan program kegiatan tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih sehingga menyebabkan realisasi angka rata-rata partisipasi

oran Lap erja KPU Kin

2016

pemilih dalam Pilkada 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 belum dapat mencapai target 77,5%. Berdasarkan data hasil riset partisipasi pemilih, hambatan/kendala tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut: 1. Belum tercapainya angka kehadiran pemilih seperti yang diharapkan sesuai tingkat psikologis, antara lain disebabkan oleh faktor berikut : a) Adanya persepsi dari sebagian pemilih bahwa Pemilu/Pemilihan tidak penting dan tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat; b) Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilihan tidak sesuai dengan harapan masyarakat; c) Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih untuk melapor secara aktif jika tidak terdaftar dalam DPT/tidak mendapatkan Formulir Pemberitahuan untuk Hadir di TPS (Form Model C6.KWK); d) Banyak pemilih yang tidak berada di tempat ketika hari pemungutan suara, seperti bekerja di tempat/daerah lain, sekolah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk berekreasi dan berkumpul bersama keluarga; e) Masyarakat merasa jenuh dengan aktifitas penyelenggaran pemilu; f) Masyarakat kurang mendapat informasi bahwa hari pemungutan suara adalah hari libur; g) Pada masa Pemilihan Suara Susulan tidak ada tahapan kampanye, sehingga masyarakat kurang mendapat informasi tentang pasangan calon; h) Faktor kondisi alam pada saat pemungutan suara yang tidak kondusif. 2. KPU telah berupaya agar pemilih yang tidak terdaftar di DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Namun berdasarkan riset diketahui permasalahan sebagai berikut : a) Partisipasi pemilih dalam konteks mencari informasi penggunaan KTP apabila tidak terdaftar dalam DPT masih kurang;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 43

b) Rendahnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan KTP apabila tidak terdaftar dalam DPT. Persentase suara tidak sah dalam Pemilihan Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tahun 2016 tergolong rendah, yakni rata-rata sebesar 2,25%, hal tersebut menunjukkan pemahaman pemilih dalam mencoblos surat suara sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya KPU sebagai berikut: a. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih b. Simulasi tata cara pemberian suara yang sah Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan selanjutya, khususnya Pemilihan Serentak 2018, KPU telah menyiapkan dan mengambil langkah-langkah strategis dan penting antara lain: 1. Dibentuknya kembali Relawan Demokrasi sebagai agen sosialisasi dan pendidikan pemilih di setiap kabupaten/kota; 2. Pembentukan dan pengembangan komunitas pengiat pemilu dan demokrasi sebagai agen pendidikan pemilih dan sosialisasi KPU di setiap provinsi; 3. Meningkatkan sinergi antara Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dengan stakeholders antara lain: Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas, Komunitas, Media Massa dan Masyarakat; 4. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu di seluruh satker; 5. Menyebarkan informasi tentang kepemiluan yang lebih luas kepada masyarakat antara lain dengan menyusun Buku Seri Bacaan

oran Lap erja KPU Kin

2016

Pintar Pemilu untuk segmen Pra Pemilih, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 6. Penyusunan informasi aktifitas pendidikan pemilih berbasis aplikasi; 7. Kegiatan pendidikan pemilih berorientasi lagsung kepada seluruh segmen; 8. Penggalangan partisipasi masyarakat melalui aktifitas massal, antara lain pendekatan seni-budaya, komunitas hobi dan olehraga berbasis karakteristik lokal. Partisipasi Pemilih pada daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 adalah Kota Pemantangsiantar 60,42 %, Kabupaten Fakfak 63,34%, Provinsi Kalimantan Tengah 52,27%, Kabupaten Simalungun 53,39% dan Kota Manado 50,01%. Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada Tabel 3.6. Tabel 3.6 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Kinerja No Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi (%) (%)

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

77,5

56,19

Anggaran (%) 5

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

72,50 14.869.408.000 13.131.537.529 88,31

Pada Tabel 3.7 tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan tahun 2016 cukup efektif karena mencapai kinerja sebesar 72,50%, dan telah menggunakan 88,31% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 45

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 di 5 daerah. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Ratarata Pengguna Hak Pilih Perempuan berdasarkan Jumlah Pemilih Perempuan dalam Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 di 5 daerah. Pemilih yang telah mendapatkan undangan Pemilu/Pemilihan dipengaruhi oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis. Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan 2016 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan 2016 yang didapat dari data formulir model DB. Pengukuran Kinerja Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2014-2019 sebagaimana pada Tabel 3.7.

oran Lap erja KPU Kin

2016

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2014-2019

Tahun 2016

Realisasi Realisasi 2014 2015 Target Realisasi (%) (%) (%) (%)

Indikator Kinerja Utama

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

75,73

71,15

Capaian 2016 Thdp Target 2016 Target 2019 (%)

Capaian Realisasi (%)

57,54

76,72

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan 2016 sebesar 57,54%, dengan capaian realisasi partisipasi partisipasi pemilih perempuan mencapai 76,72%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih perempuan sebesar 13,61%. Namun bila dibandingkan dengan target tahun 2019, capaian kinerja tahun 2016 telah mencapai 76,72%. Untuk meningkatkan persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan sudah dilakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendongkrak tingkat partisipasi perempuan antara lain: 1. Kegiatan Pendidikan Pemilih yang melibatkan segmen perempuan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 2. Simulasi Pemungutan Suara dengan segmen perempuan.

Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan antara lain dikarenakan belum tercapainya angka kehadiran pemilih seperti yang diharapkan sesuai tingkat psikologis, antara lain disebabkan oleh faktor berikut : a) Adanya persepsi dari sebagian pemilih perempuan bahwa Pemilu/Pemilihan tidak penting dan tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat; b) Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilihan tidak sesuai dengan harapan masyarakat;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 47

c) Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih perempuan untuk melapor secara aktif jika tidak terdaftar dalam DPT/ tidak mendapatkan Formulir Pemberitahuan untuk Hadir di TPS (Form Model C6.KWK); d) Banyak pemilih perempuan yang tidak berada di tempat ketika hari pemungutan suara, seperti bekerja di tempat/daerah lain, sekolah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk berekreasi dan berkumpul bersama keluarga; e) Pemilih perempuan merasa jenuh dengan aktifitas penyelenggaran pemilu; f) Faktor kondisi alam pada saat pemungutan suara yang tidak kondusif.

Sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan, KPU telah mempersiapkan beberapa program kegiatan antara lain: 1. Dibentuknya kembali Relawan Demokrasi segmen Pemilih Perempuan sebagai agen sosialisasi dan pendidikan pemilih di setiap kabupaten/kota; 2. Pembentukan dan pengembangan komunitas pegiat pemilu dan demokrasi segmen perempuan sebagai agen pendidikan pemilih dan sosialisasi KPU di setiap provinsi; 3. Meningkatkan sinergi antara Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dengan stakeholders segmen perempuan antara lain: NGO/LSM perempuan, Ormas perempuan, Komunitas perempuan; 4. Menyebarkan informasi tentang kepemiluan yang lebih luas kepada segmen pemilih perempuan antara lain dengan menyusun Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Perempuan; 5. Kegiatan pendidikan pemilih berorientasi langsung kepada segmen perempuan; 6. Penggalangan partisipasi masyarakat melalui aktifitas massal berbasis pemilih perempuan, antara lain komunitas hobi dan olahraga.

Upaya yang dilakukan KPU dalam rangka mengakselerasi capaian kinerja adalah dengan melakukan riset terhadap partisipasi

oran Lap erja KPU Kin

2016

Pemilh dalam Pemilu Tahun 2014, yang terbagi dalam 5 aspek yaitu : kehadiran dan ketidakhaddiran Pemilih di TPS (voter turn-out), Perilaku memilih, politik uang (money politics/vote buying), tingkat melek politik warga dan kesukarelaan warga dalam politik (political voluntarism). Sebagai tindaklanjut dari program riset partisipasi Pemilu 2014, KPU telah menerbitkan buku berjudul â&#x20AC;&#x153;Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014; Studi atas Kehadiran dan Ketidakhadiran di TPS, Perilaku Pemilih, Politik Uang, melek Politik dan Kesukarelaan Wargaâ&#x20AC;?. Secara garis besar buku ini menyajikan beragam analisi penyelenggaraan Pemilu 2014 dalam ruang lingkup dan konteks yang lebih lokal yang menyangkut permasalahanan partisipasi pemilih. Partisipasi Pemilih Perempuan pada daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 adalah Kota Pemantangsiantar 62,45 %, Kabupaten Fakfak 63,36%, Provinsi Kalimantan Tengah 53,95%, Kabupaten Simalungun 55,21% dan Kota Manado 51,28%. Akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada Tabel 3.8. Tabel 3.8 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Kinerja No Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi (%) (%)

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

57,54

Anggaran (%) 5

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

76,72 14.869.408.000 13.131.537.529 88,31

Pada Tabel 3.8 tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2016 sudah cukup efektif karena telah dapat mencapai kinerja sebesar 87,47%, dan telah menggunakan 88,31% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 49

4. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 di 5 daerah. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih Disabilitas berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 di 5 daerah. Kesuksesan Indonesia menggelar Pemilu / Pemilihan dengan bebas dan damai, dinilai belum memuaskan bila pendapat pemilih difabel turut diperdengarkan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan kependekan dari different abilities people atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.

oran Lap erja KPU Kin

2016

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Mereka harus dipandang sebagaimana layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda. Sebuah sikap positif dalam memandang kaun difabel. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: â&#x20AC;&#x153;Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif ituâ&#x20AC;?.Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Pada penyusunan LK KPU Tahun 2016, partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan menjadi salah satu indikator kinerja utama yang baru karena menjadi isu strategis pada RPJMN Tahun 2015 - 2019. Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2016 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisi-

Lapora

Kinerja KP n U

2016 51

pasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2016 yang didapat dari data formulir model DB1 untuk tingkat kabupaten/kota dan formulir model DC1 untuk tingkat provinsi. Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 3.9. Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2014-2019

Tahun 2016

Realisasi Realisasi 2014 2015 Target Realisasi (%) (%) (%) (%)

Indikator Kinerja Utama

Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

63,76

Capaian 2016 Thdp Target 2016 Target 2019 (%)

Capaian Realisasi (%)

61,98

82,64

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.9, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2016 mencapai 61,98%, belum bisa mencapai target tahun 2016 sebesar 75%, namun sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja KPU dalam memperjuangkan pemilu akses, KPU memperoleh penghargaan dari Presiden RI untuk kategori â&#x20AC;&#x153;Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Sejak Tahun 2004â&#x20AC;?. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan KPU sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas antara lain: 1. Menjalin kerjasama dengan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu seperti PPUA Penca, Pertuni dan SIGAB; 2. Melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih untuk segmen disabilitas;

oran Lap erja KPU Kin

2016

3. Menyelenggarakan Simulasi Pemungutan Suara untuk kelompok disabilitas dengan menggunakan template braile (pemilih tuna netra); 4. Daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2016 memuat informasi jumlah pemilih dengan disabilitas, lengkap dengan jenis disabilitas. Dimana kolom disabilitas tampil dalam rekap daftar pemilih sementara (DPS) di laman resmi KPU https://data.kpu.go.id/dps2015.php; 5. Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan; 6. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3. Selama menjalankan kegiatan pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas, terdapat kendala yang dihadapi antara lain: 1. Tidak semua penyandang disabilitas tuna netra mampu membaca huruf braile pada template; 2. Beberapa penyandang disabilitas masih merasa enggan untuk dicatat sebagai pemilih disabilitas; 3. Tingkat literasi politik pemilih disabilitas yang beragam. Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya, KPU telah menyusun rencana strategis yang lebih inovatif dan aksesible bagi penyandang disabilitas yaitu: 1. Membuat alat peraga pendidikan pemilih yang lebih aksesible untuk penyandang disabilitas; 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih dan simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang lebih aksesible atau selalu menghadirkan penterjemah untuk disabilitas tuna rungu;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 53

3. Menyebarkan informasi yang lebih luas antara lain dengan menyusun Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Disabilitas untuk menambah informasi dan wawasan terkait kepemiluan. Partisipasi Pemilih Disabilitas pada daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 adalah Kota Pemantangsiantar 95,45 %, Kabupaten Fakfak 50,00%, Provinsi Kalimantan Tengah 25,74%, Kabupaten Simalungun 87,78% dan Kota Manado 84,39%. Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada Tabel 3.10. Tabel 3.10 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan

Kinerja No Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi (%) (%)

Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

61,98

Pada Tabel 3.10, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/ Pemilihan tahun 2016 sudah sangat efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 82,64%, dan telah menggunakan 88,31% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

oran Lap erja KPU Kin

2016

Anggaran (%) 5

Pagu (Rp) 7

Realisasi (Rp)

(%)

82,64 14.869.408.000 13.131.537.529 88,31

5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih adalah Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 di 5 daerah. Pengukurannya dengan cara membandingkan dengan Daftar Pemilih setelah penetapan DPT dengan Daftar Pemilih tetap yang telah ditetapkan di masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 yakni 5 daerah. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan data tentang penduduk yang diharapkan dapat memilih pada tanggal ditetapkan penyelenggaraan Pemilihan. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Semakin bagus kualitas bahan baku (DP4) semakin cepat pula proses pemutakhiran yang dilakukan dan sebaliknya.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 55

Penghitungan Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan di masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Ulang di Tahun 2016. Adapun persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih disajikan pada Tabel 3.11. Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Capaian 2016 Tahun 2016 Thdp Target 2016 Realisasi Realisasi Target Capaian 2014 2015 Target Realisasi 2019 Realisasi (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Indikator Kinerja Utama

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,49

0,27

0,2

0,26

0,2

70,00

Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2016 sejumlah 3.215.258 pemilih dan jumlah DPTb sejumlah 14.252 pemilih dari 5 daerah pemilihan. Dari data tersebut persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih sebesar 0,38%. Terhadap realisasi 0,38% tersebut, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tambahan masih tetap memilih, karena surat suara cadangan adalah 2,5% dari DPT. Meningkatnya persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih pada tahun 2016 disebabkan faktor sosio budaya masyarakat. Pola mobilitas penduduk yang cepat menyebabkan dinamika data kependudukan selalu fluktuatif. Ditambah dengan rendahnya perhatian masyarakat terhadap administrasi kependudukan terutama menyangkut kematian dan perpindahan (mutasi tempat tinggal).

oran Lap erja KPU Kin

2016

Kebijakan Daftar Pemilih Tetap tambahan berperan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih dan meminimalisir kehilangan suara para pemilih. Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih, tahun 2016 KPU melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih; 2. Pengembangan Server dan Jaringan pendukung system informasi data pemilih; 3. Helpdesk Sistem Informasi Data Pemilih; 4. Forum diskusi online operator sistem informasi data pemilih. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, pada daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Susulan Pemilihan Tahun 2015 adalah Kota Pemantangsiantar 0,15 %, Kabupaten Fakfak 0,00%, Provinsi Kalimantan Tengah 0,82%, Kabupaten Simalungun 0,00% dan Kota Manado 0,39%. Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih sebagaimana pada Tabel 3.12 Tabel 3.12 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Indikator Kinerja Utama

Kinerja Target Realisasi (%) (%)

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,2

0,38

Anggaran (%) 5

Pagu (Rp) 7

Realisasi (Rp)

(%)

62,04 21.184.963.000 18.330.084.564 86,52

Lapora

Kinerja KP n U

2016 57

Pada Tabel 3.12, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih tahun 2016 cukup efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 62,04%, dan telah menggunakan 86,52% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja. Sasaran 2

Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

KPU telah menetapkan sasaran strategis Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut: 1. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU berusaha untuk melaksanakan Pemilihan secara aman dan tanpa konflik. Konflik yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu pengrusakan kantor KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap Keputusan KPU. Dalam upaya menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang aman, KPU menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, oleh karena itu KPU melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, issue kedaerahan/kesukuan, pengkultusan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU menargetkan 100% daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik adalah situasi aman pada 5 daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Susulan Pe-

oran Lap erja KPU Kin

2016

milihan Tahun 2015, dengan dibatasi pengukurannya pada kondisi kantor KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap asset Negara akibat dari kerusuhan massa. Situasi aman pada indikator Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik dibatasi pengukurannya pada kondisi pada kantor KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota yang tanpa terjadi pengrusakan, pengilangan dan penguasaan terhadap asset Negara akibat dari kerusuhan massa. Pada tahun 2016, pengukuran kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik disajikan pada Tabel 3.13. Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik

Tahun 2016

Realisasi Realisasi 2014 2015 Target Realisasi (%) (%) (%) (%)

Indikator Kinerja

Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

98,52

Capaian 2016 Thdp Target 2016 Target 2019 (%)

Capaian Realisasi (%)

100

105,26

Berdasarkan Tabel 3.13 dari target 95% persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik, diketahui bahwa 5 (lima) daerah yang melaksanakan tahapan pemungutan suara tahun 2015 yang mengalami penundaan dan 101 daerah yang melaksanakan tahapan Pemilihan Tahun 2017 berlangsung aman dan tanpa konflik. Dengan demikian, realisasi persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melak-

Lapora

Kinerja KP n U

2016 59

sanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik pada tahun 2016 adalah sebesar 100%. Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik sebagaimana pada Tabel 3.14 Tabel 3.14 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan Tanpa Konflik

Kinerja No

Indikator Kinerja

Target Realisasi (%) (%)

Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

100

Pada Tabel 3.14, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik tahun 2016 sangat efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 105,26%, dan telah menggunakan 92,93% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

oran Lap erja KPU Kin

2016

Anggaran (%) 5

Pagu (Rp) 7

Realisasi (Rp)

(%)

105,26 299,133,412,000 277,982,602,244 92,93

2. Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan

KPU RI telah menetapkan Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang diukur melalui Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan sebagai salah satu Indikator Kinerja yang dicapai pada Tahun 2016. Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan adalah dari 2.749 orang Anggota KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan 9.762 PNS KPU yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2016. Indikator diukur melalui jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan 3% (375 orang) Anggota KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan PNS KPU sesuai Rencana Strategis KPU RI Tahun 2015-2019. Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Capaian 2016 Tahun 2016 Thdp Target 2016 Realisasi Realisasi Target Capaian 2014 2015 Target Realisasi 2019 Realisasi (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Indikator Kinerja

Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

3,67

0,85

1,17

161

Lapora

Kinerja KP n U

2016 61

KPU berhasil melampaui target dalam hal menekan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan di Tahun 2016. Dari target kinerja sebesar 3% (375 orang), persentase penyelenggara pemilu/pemilihan yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2016 hanya ada 146 orang (1.17%) dari total 12.511 orang, yang terdiri dari 2.749 orang Anggota KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan 9.762 PNS. Hal ini dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan (preventive), diantaranya berupa pendidikan dan pelatihan bagi para Anggota KPU RI, Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta PNS yang bekerja di KPU. Pencapaian Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan di Tahun 2016 terbukti efektif karena berhasil meminimalisir pelanggaran dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 3%, terealisasi sebesar 1.17%. Pencapaian target kinerja terbukti efesien dengan realisasi anggaran sebesar 63.06%.

oran Lap erja KPU Kin

2016

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada Tabel 3.16. Tabel 3.16 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Kinerja No

Indikator Kinerja

Target Realisasi (%) (%)

Anggaran (%)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

1.17

161

584.561.000

368.680.000

63.06

Pada Tabel 3.16, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan tahun 2016 sangat efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 161%, dan telah menggunakan 63,06% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja. Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan sesuai rekomendasi DKPP di Tahun 2016 sebanyak 146 orang, sedangkan pada Tahun 2015, sesuai rekomendasi DKPP terdapat sebanyak 109 orang yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan. Rekomendasi DKPP berupa Sanksi Pemberhentian Tetap di Tahun 2016 terjadi penurunan yang signifikan pada setiap tahunnya jika dibandingkan dengan Tahun 2014 dan 2015, sedangkan untuk Sanksi Peringatan sesuai rekomendasi DKPP mengalami peningkatan di Tahun 2016, adapun rincian rekomendasi DKPP dapat dilihat pada Tabel 3.17 di bawah ini:

Lapora

Kinerja KP n U

2016 63

Tabel 3.17 Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP antara Tahun 2014, 2015 dan 2016 AMAR PUTUSAN NO

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

PERINGATAN

PEMBERHENTIAN TETAP

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

323

118

141

323/469 = 75/109 = 118/146= 68.86 % 68.80 % 80.82%

5/469 = 3/109 = 1.06 % 2.75 %

3/146 = 2.05%

141/469 = 31/109 = 30.06 % 28.44 %

Selain ketiga kategori amar putusan pada tabel di atas, terdapat juga Amar Putusan DKPP yang merehabilitasi nama baik penyelenggara pemilu/pemilihan sebagai termohon karena yang bersangkutan tidak terbukti melanggar kode etik. Jumlah putusan DKPP yang merehabilitasi nama baik penyelenggara pemilu/pemilihan di Tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan Tahun 2015, sebagaimana pada Tabel 3.18 di bawah ini : Tabel 3.18 Rekap Perbandingan Amar Putusan DKPP Rehabilitasi antara Tahun 2014, 2015 dan 2016

AMAR PUTUSAN â&#x20AC;&#x201C; REHABILITASI 2014

2015

2016

JUMLAH

680

125

261

KPU RI pada Tahun 2016 membentuk Kelompok Kerja Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dengan melibatkan unsur Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat DKPP, yang bertugas untuk : a) Penatausahaan dan dokumentasi Laporan/Pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik; b) Pengumpulan data informasi dugaan pelanggaran kode etik;

oran Lap erja KPU Kin

2016

25/146 = 17.12%

c) Dukungan persidangan DKPP; d) Mempersiapkan pelaksanaan Putusan DKPP; e) Menyampaikan Putusan DKPP kepada para pihak terkait; f) Koordinasi dengan Instansi terkait KPU dalam hal meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan di Tahun 2016 masih mengalami hambatan/ kendala dikarenakan Tahun 2016 merupakan tahun persiapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2017. Sehingga, KPU lebih menitikberatkan pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan serentak. Upaya mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 2. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan stakeholder terkait, seperti dengan Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, dan Pemerintah Daerah. 3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan, yang terdiri dari: a. Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 65

b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU; c. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu. Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum. Perbandingan realisasi pada tahun 2016 dengan tahun 2015 serta dengan target Renstra pada tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 3.19 di bawah ini. Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Capaian 2016 Tahun 2016 Thdp Target 2016 Realisasi Realisasi Target Capaian 2014 2015 Target Realisasi 2019 Realisasi (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Indikator Kinerja

Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

104,54

Berdasarkan Tabel 3.19 di atas, jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah sengketa yang dimenangkan oleh KPU pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, tercatat hanya ada 18 gu-

oran Lap erja KPU Kin

2016

gatan yang diajukan ke pengadilan, sedangkan pada tahun 2016 ini gugatan mencapai angka 300 dengan 275 perkara di antaranya dimenangkan oleh KPU. Gugatan pada tahun 2015 hanya sedikit karena gugatan perselisihan hasil Pemilihan tahun 2015 baru dapat diajukan pada Bulan Desember 2015, sedangkan putusan dari gugatan tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2016. Sehingga pengukuran indikator kinerjanya masuk di tahun 2016. Grafik 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja pada Tahun 2016 Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Dari total 300 gugatan yang diajukan ke semua lembaga peradilan, total putusan yang dimenangkan KPU yaitu 275 gugatan. Rincian gugatan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 67

Tabel 3.20 Jumlah Kasus Hukum Januari - Desember Tahun 2016

No.

Tempat Perkara

Jumlah Perkara

Putusan Menang

Kemenangan KPU (%)

PTUN

PT TUN

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi (Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota)

157

151

DKPP

100

300

275

Total

Selain banyaknya lembaga peradilan yang harus dihadapi oleh KPU, terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penyelesaian sengketa, antara lain: 1. Anggaran yang terbatas untuk jasa pengacara dalam penyelesaian sengketa; 2. Kurangnya sumber daya manusia yang memilki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum dan penyusunan jawaban termohon. Kendala yang dialami tersebut pada akhirnya dapat teratasi dengan baik dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap upaya yang sudah dilakukan, antara lain dengan : 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembekalan materi tentang Legal Opinion, penyelesaian sengketa hukum dan beracara di lembaga peradilan; 2. Memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilihan; 3. Membuat Standar Operational Prosedur (SOP) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan; 4. Menyiapkan bahan kajian dan advokasi hukum untuk membantu penyelesaian sengketa; 5. Melakukan klarifikasi penyelesaian masalah sengketa di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

oran Lap erja KPU Kin

2016

6. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan peradilan. Untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan, KPU melakukan beberapa upaya antara lain: 1. Perbaikan kualitas regulasi melalui mekanisme uji publik rancangan PKPU; 2. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis; 3. Peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui upload formulir C1 pada website KPU; 4. Peningkatan akses terhadap produk hukum KPU yaitu peraturan dan keputusan pada laman http://jdih.kpu.go.id; 5. Penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan stakeholder. Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU sebagaimana pada Tabel 3.21 Tabel 3.21 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Kinerja No

Indikator Kinerja

Target Realisasi (%) (%)

Anggaran (%)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

107

7.961.690.000,

7.198.883.406,

90,4

Pada Tabel 3.21, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU tahun 2016 sangat efektif karena telah mencapai kinerja sebesar 107%, dan telah menggunakan 94,04% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja. Pada tahun 2016, terdapat 300 gugatan sengketa yang melibatkan KPU. Dari 300 sengketa tersebut KPU telah berhasil memenangkan 276 perkara diantaranya, sehingga persentase yang dimenangkan sebesar 92% dari target 86%.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 69

Sasaran 2

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil, maka KPU menetapkan sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2016 belum diumumkan oleh KemenPAN dan RB. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada tahun 2015 dengan nilai yang tercapai pada tahun 2015.

oran Lap erja KPU Kin

2016

Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

Tahun 2016

Realisasi Realisasi No Indikator Kinerja 2014 2015 Target Realisasi (%) (%) (%) (%)

Capaian 2016 Thdp Target 2016 Target 2019 (%)

Capaian Realisasi (%)

Nilai Akuntabilitas Kinerja

CC*

Keterangan :

* nilai capaian tahun 2015 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2016 belum keluar dari Menteri PAN dan RB

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.22 dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU tahun 2016 belum keluar penilaian dari Menteri PAN dan RB, sehingga masih menggunakan nilai evaluasi di tahun 2015, yaitu predikat penilaian CC. Penilaian mengalami peningkatan dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.23. Tabel 3.23 Hasil Penilaian akuntabilitas kinerja KPU dibandingkan tahun sebelumnya

Komponen yang dinilai

2014

2015

2016

Bobot

Nilai

Bobot

Nilai

Bobot Nilai

Perencanaan Kinerja

18,25

18,29

Pengukuran Kinerja

11,17

13,65

Pelaporan Kinerja

9,44

8,90

Evaluasi Internal

4,58

5,67

Capaian Kinerja

11,08

9,67

100

54,54

100

56,17

Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Keterangan : * nilai capaian tahun 2016 belum keluar dari Menteri PAN dan RB

Lapora

Kinerja KP n U

2016 71

Berdasarkan penilaian Menteri PAN dan RB tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. KPU telah menyusun Rencana Strategis KPU untuk periode tahun 2015-2019; b. KPU telah melakukan pengukuran atas target-target yang direncanakan dan telah menetapkan indikator kinerja utama; c. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2014 telah disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB dan disertai pernyataan telah direviu oleh APIP; d. KPU telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, pelaksanaan Rencana Aksi dan pencapaian kinerja serta evaluasi akuntabilitas unit kerja; e. Capaian kinerja output KPU dan unit kerja dilingkungan KPU sudah cukup baik. Kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja KPU antara lain sebagai berikut: a. Masih rendahnya pemahaman satuan kerja di daerah terhadap pentingnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya; b. Perlu sinkronisasi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. c. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dalam menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Berdasarkan masukan dari Menteri PAN dan RB, hal yang telah dilakukan KPU untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja KPU tahun 2016 adalah: a. Melakukan perumusan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dalam penyusunan Renstra 2015-2019 , serta indikator kinerja yang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama untuk unit kerja yang merupakan turunan dari dokumen Renstra; b. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (out-

oran Lap erja KPU Kin

2016

come) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik; c. Menyempurnakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Sekretariat Jenderal KPU, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; d. Menyempurnakan penyajian informasi dalam LK di tingkat Sekretariat Jenderal dan unit kerja, khususnya terkait evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serta pembandingan data kinerja yang dapat diandalkan; e. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LK untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja f.

Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

g. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KPU untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel. Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel 3.24 Tabel 3.24 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Nilai Hasil Akuntabilitas

Kinerja No 1 1

Indikator Kinerja 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja

Target Realisasi (%) (%)

Anggaran (%)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

CC*

16.323.432.000

15.038.037.559

92,13

Keterangan : * nilai capaian tahun 2015 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2016 belum keluar dari Menteri PAN dan RB

Lapora

Kinerja KP n U

2016 73

2. Opini BPK Atas LHP Pada Tabel 3.24, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 masih menggunakan nilai capaian tahun 2015, yaitu CC, dikarenakan penilaian tahun 2016 belum keluar dari Menteri PAN dan RB. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 94,04% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

2. Opini BPK Atas LHP

KPU berdasarkan Renstra tahun 2010-2014 maupun tahun 20152019 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4. Efektifitas sistem pengedalian intern. Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada tahun 2016 adalah Laporan Keuangan KPU Tahun 2015 yang telah mendapatkan Opini BPK RI pada tahun 2016. Adapun pengukuran kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan disajikan pada Tabel 3.25.

oran Lap erja KPU Kin

2016

Tabel 3.25 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Tahun 2016

Realisasi Realisasi 2014 2015 Target Realisasi (%) (%) (%) (%)

Indikator Kinerja

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

WDP

WTP

Capaian 2016 Thdp Target 2016 Target 2019 (%)

Capaian Realisasi (%)

WDP*

WDP

WDP*

Keterangan : * nilai capaian tahun 2015 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2016 belum keluar dari BPK Berdasarkan Tabel 3.25, diketahui bahwa Opini BPK RI pada tahun 2015 mendapatkan Opini WDP sedangkan untuk tahun 2016, BPK RI belum memberikan Opini atas Laporan Keuangan KPU. Opini Wajar dengan pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan oleh BPK jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Hal yang menjadi Pengecualian terhadap opini Temuan Pemeriksaan tersebut yaitu : 1. Nilai kas lainnya dan setara kas; 2. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan; Upaya yang telah dilakukan KPU dalam rangka meningkatkan nilai opini BPK menuju WTP antara lain: 1. Melakukan perekrutan tenaga Jabatan Fungsional Auditor baik melalui formasi CPNS maupun dengan membuka pengisian jabatan fungsional auditor secara terbuka;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 75

2. Melakukan joint audit dengan BPKP Perwakilan seluruh Indonesia dan APIP Provinsi, Kabupaten/Kota; 3. Memperbaiki manajemen pengelolaan melakukan implementasi SPIP;

keuangan

dengan

4. Bagi permasalahan yang telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Inkracth dari Pengadilan, maka diajukan kepada BPK RI untuk diusulkan penghapusannya; 5. Permasalahan kas di bendahara pengeluaran dilaksanakan proses Tuntutan Perbendaharaan; 6. Diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1395/SJ/XI/2016 tanggal 4 November 2016 perihal Pelaporan Persediaan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017; 7. KPU dalam menindaklanjuti laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK telah mengeluarkan sura Sekretaris Jenderal Nomor 2563/ND/ SJ/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 19b/HP/XIV/05/2016 dan 19c/HP/ XIV/05/2016 atas Laporan Keuangan KPU tahun 2015 kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU, atas dasar surat Sekretaris Jenderal KPU tersebut Biro Umum telah menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yaitu, antara lain sebagai berikut: A. Pada LHP BPK Nomor 19b/HP/XIV/05/2016 atas Sistem Pengendalian Intern. 1. Untuk temuan Nomor 1.2.3 : Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Belum Memadai, Biro Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengadakan rapat koordinasi lintas Biro dengan Biro Logistik, Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan Inspektorat terkait Tindak lanjut terhadap pengelolaan kotak dan bilik suara dan persediaan lainnya serta mengundang narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (data dukung terlampir);

oran Lap erja KPU Kin

2016

b. Melakukan rapat diluar jam kerja dengan Biro Logistik, Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan Inspektorat mengenai pengelolaan dan penatausahaaan Logistik Pilkada (data dukung terlampir); c.

Menyampaikan surat ke Direktorat Akutansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan terkait Akuntansi dan Penatausahaan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

2. Temuan Nomor 1.3.1 : Pencatatan Aset Tetap dari Belanja Yang Didanai Hibah Plikada Tahun 2015 Tidak Tertib, Biro Umum telah menyusun Panduan Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), namun masih dalam draft karena masih menunggu jawaban dari Direktorat Akutansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan terkait Penatausahaan Persediaan Logistik Pilkada Serentak; B. Pada LHP BPK Nomor 19c/HP/XIV/05/2016 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan;

Untuk Temuan Nomor 1.3.1 : Barang Milik Negara Hilang dan Belum Ditindak Lanjuti Proses Penyelesaiannya sebesar Rp222,62 juta, Biro Umum telah menindaklanjuti penyelesaiannya bersama Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) KPU RI untuk BMN yang hilang pada Sekretariat Jenderal KPU, dan Laporan hasil pelaksanaannya sudah disampaikan oleh Ketua TPKN KPU RI kepada Bapak Sekretaris Jenderal KPU dan sedang berkoordinasi dengan Inspekur KPU RI.

Permasalahan yang ditemui dalam meningkatkan nilai opini BPK antara lain: 1. Masih kurangnya tenaga Auditor karena KPU memiliki 549 satker yang harus dibina; 2. Sumber Daya Manusia yang kurang dalam perbendaharaan.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Hasil Akuntabilitas sebagaimana pada Tabel 3.26

Lapora

Kinerja KP n U

2016 77

Tabel 3.26 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Kinerja No

Indikator Kinerja

1 1

2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Target Realisasi (%) (%) 3

WTP

WDP*

Anggaran (%) 5

Pagu (Rp) 6

Realisasi (Rp)

(%)

WDP* 5,411,719,945,000 3,646,189,080,350 67,38

Keterangan : * nilai capaian tahun 2015 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2016 belum keluar dari BPK Pada Tabel 3.26, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2016 masih menggunakan nilai capaian tahun 2015, yaitu WDP, dikarenakan penilaian tahun 2016 belum keluar dari Menteri Keuangan. Dan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 67,38% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja

3. Indeks Reformasi Birokrasi

KPU RI telah menetapkan Sasaran Strategis â&#x20AC;&#x153;Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihanâ&#x20AC;? melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Definisi operasional adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU tahun 2015 yang mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tahun 2016. Indikator diukur berdasarkan Nilai Evaluasi tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra-

oran Lap erja KPU Kin

2016

si. Namun karena nilai evaluasi 2016 belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka nilai yang digunakan adalah nilai evaluasi tahun 2015. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan diberikan penghargaan dalam bentuk Tunjangan Kinerja, yang diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pencapaian Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU di Tahun 2016 masih menggunakan Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU di Tahun 2015 yaitu 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua), sebagaimana Tabel 3.27 di bawah ini : Tabel 3.27 Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun 2016

Indikator Kinerja

Indeks Reformasi Birokrasi

Realisasi Realisasi 2014 2015 Target Realisasi (%) (%) (%) (%)

Capaian 2016 Thdp Target 2016 Target 2019 (%)

Capaian Realisasi (%)

58.72

58.72 *

78,30*

Keterangan : * nilai capaian tahun 2015 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2016 belum keluar dari Menteri PAN dan RB Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana pada Tabel 3.28.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 79

Tabel 3.28 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2016 Indeks Reformasi Birokrasi

Kinerja No

Indikator Kinerja

1 1

2 Indeks Reformasi Birokrasi

Target Realisasi (%) (%)

Anggaran (%)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

58.72 *)

88.96*

1.413.759.000

1.335.377.428

94.45

Keterangan : * nilai capaian tahun 2015 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2016 belum keluar dari Menteri PAN dan RB Pencapaian target kinerja Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU di Tahun 2016 tidak efektif dan efisien karena tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 66 (enam puluh enam). Pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sudah berlangsung dengan dimulainya pengiriman Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang melaksanakan kegiatan sesuai Road Map, hingga dilakukan proses verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 yang menjadi syarat Komisi Pemilihan Umum memperoleh penghargaan berupa Tunjangan Kinerja yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Pada Tahun 2015, kembali dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil dari penilaian tersebut adalah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mendapatkan nilai 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua) sehingga dinyatakan layak untuk mendapatkan penghargaan berupa kenaikan Tunjangan Kinerja sebesar 60% (enam puluh persen), ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

oran Lap erja KPU Kin

2016

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383) menggantikan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Hasil yang diharapkan Sekretariat Jenderal KPU melalui upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (Delapan) area perubahan sesuai sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, antara lain : 1. Organisasi Sekretariat Jenderal KPU yang tepat fungsi dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih beserta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar; 2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/stakeholder; 3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain; 4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekruitmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal; 5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU; 6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU; 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam

Lapora

Kinerja KP n U

2016 81

standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; 8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionlitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara. Program Reformasi Birokrasi KPU meliputi 8 (delapan) Area Perubahan pada Tahun 2016, yaitu: 1. Manajemen Perubahan, dengan kegiatan : a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KPU; b. Sosialisasi pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota; c. Penyusunan dan Pengesahan Rodmap Reformasi Birokrasi KPU 2015-2019; d. Internalisasi Budaya Kerja;

oran Lap erja KPU Kin

2016

e. Knowledge Sharing Pusat Pendidikan Pemilihan; f. Kerjasama dengan pihak swasta terkait Internalisasi Budaya Kerja; g. Sosialisasi program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan satuan kerja di lingkungan KPU; 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan kegiatan : a. Uji publik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak 2017; b. Harmonisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pilkada Serentak 2015; c. Launching jdih.kpu.go.id; 3. Penataan dan Penguatan Organisasi, dengan kegiatan : a. Penyusunan Kembali usulan/Naskah Akademis Restrukturisasi; b. Penyusunan Pedoman Memorandum of Understanding (MoU); c. Penyusunan kajian organisasi : i. Analisa satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok; ii. Evaluasi dan analisa kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain; 4. Penataan Tatalaksana, dengan kegiatan : a. Kajian Penerapan Teknologi untuk Pemilu/Pemilihan; b. Bimbingan Teknis Teknologi Informasi; c. Launching e-PPID; d. Launching SIPP; e. Penyusunan Bisnis Proses KPU; f. Penyusunan dan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP); 5. Penataan Sistem Manajemen SDM, dengan kegiatan : a. Kajian Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu; b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan SDM;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 83

c. Bimbingan Teknis Berbasis Kompetensi; d. Open recruitment; e. Launching S2 dan Beasiswa Tata Kelola Pemilu; f.

Assessment Pegawai;

g. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja; h. Reward kepada PNS Berprestasi; i.

Penyusunan dan pelaporan e-Formasi;

Penataan PNS KPU;

k. Sosialisasi Arah Kebijakan Penataan SDM pasca UU ASN; l. Menerbitkan Surat Keputusan 297/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan KPU; m. Menerbitkan Surat Edaran Nomor 640/SJ/VI/2016 terkait penyampaian data wajib lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); n. Penyusunan Pedoman Pelaporan, Kowledge Sharing, dan Pendokumentasian Hasil Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan KPU; o. Penyusunan dokumen Human Capital Development (HCDP) 2017-2023 KPU; p. Diskusi dan kunjungan ke Assessment Center Kementerian Kesehatan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan terkait Assessment Center KPU; q. Sosialisasi uji petik Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu; r.

Pengambilan sampling Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu di KPU Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kementerian PAN dan RB dan BKN;

s. Assessment Alih Status PNS di lingkungan KPU; 6. Penguatan Akuntabilitas, dengan kegiatan : a. Uji publik Rencana Strategis (Renstra) KPU; b. Sinkronisasi kegiatan Operasional KPU yang dihadiri seluruh pimpinan; 7. Penguatan Pengawasan, dengan kegiatan :

oran Lap erja KPU Kin

2016

a. Sosialisasi Gratifikasi; b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengendalian Gratifikasi; c. Promosi terbuka Jabatan Fungsional Auditor; d. Sosialisasi LHK ASN; e. Launching Zona Integritas; f.

Pembuatan aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Berbasis Web (Online);

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan : a. Kepastian Waktu Pilkada 2017; b. Sistem Kearsipan Dinamis; c. Pelantikan Pejabat PPID di seluruh satuan kerja (satker) KPU; d. Evaluasi PPID dan Pemilihan Satker dengan PPID Terbaik; e. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik; f. Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Rumah Pintar Pemilu (RPP), dan Sistem Informasi dan Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW); g. Launching Warung Silon (Quick Wins); h. Uji Publik rancangan PKPU pilkada serentak; i.

Uji Publik pemilihan;

Bimbingan teknis pelayanan/ penyelenggara pilkada;

k. Penyusunan Pedoman Pendidikan Pemilih; l.

Penyusunan pedoman Standar Rumah Pintar;

m. Penyusunan Roadmap IT. Tabel 3.29 Perbandingan Penilaian Reformasi Birokrasi KPU RI antara Tahun 2014, 2015 dan 2016

PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI KPU Versi Penilai

Penilaian Mandiri

Penilaian Evaluator

Tahun

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Indeks Reformasi Birokrasi

61.47

80.73

77.7

36.49

58.72

58.72*

Keterangan : * nilai capaian tahun 2015 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2016 belum keluar dari Menteri PAN dan RB

Lapora

Kinerja KP n U

2016 85

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah : 1. Tahun 2016 merupakan tahun persiapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2017, titik berat pelaksanaan kegiatan diletakkan pada tahapan pemilihan serentak, sehingga kegiatan rutin seringkali tidak menjadi prioritas; dan 2. Jumlah satuan kerja (satker) di KPU yang banyak/besar sehingga membutuhkan waktu dalam menginternalisasi dan melaksanakan program kegiatan Reformasi Birokrasi. Alternatif solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah : 1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait program reformasi birokrasi dengan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 2. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait program reformasi birokrasi dengan stakeholder terkait, khususnya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Upaya yang telah dilakukan dalam kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU antara lain: 1. Upaya untuk menggerakan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change atau role model secara formalp; 2. Pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 3. Adanya Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SOP tentang penanganan pengaduan masyarakat; 4. Adanya kebijakan standar pelayanan dan pengaduan pelayanan, budaya pelayanan prima serta penerapan teknologi informasi guna pemberian pelayanan yang selalu diperbarui;

oran Lap erja KPU Kin

2016

5. Telah mencanangkan Zona Integritas dilingkungan KPU; 6. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi serta melakukan evaluasi atas implementasi pengendalian gratifikasi; Guna meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut : 1. Melakukan sosialiasi Road Map Reformasi Birokrasi kepada seluruh anggota organisasi secara konsisten dan sistematis; 2. Melakukan evaluasi, dan harmonisasi atas peraturan perundangundangan yang diterbitkan oleh KPU; 3. Membentuk Whistle Blowing System dan Peraturan KPU yang mengatur benturan kepentingan serta melakukan monitoring atas implementasi terhadap peraturan tersebut;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 87

Akuntabilitas Keuangan

ada Tahun 2016, KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 2.014.671.063.000,00 dan di Tahun 2016 ini juga KPU mendapatkan tugas sebagai dampak dari penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2015 di 269 satker yaitu dalam pelaksanaan pilkada 2015, terdapat daerah yang hari pemungutan dan penghitungan suara tidak pada tanggal 9 Desember 2015, yaitu 5 (lima) daerah yang melaksanakan Pemilihan Susulan pada Tahun 2016 antara lain: Provinsi Kalimantan Tengah (27 Januari 2016), Kabupaten Fakfak (16 Januari 2016), Kota Manado (17 Februari 2016), Kabupaten Simalungun (10 Februari 2016) dan Kota Pematangsiantar (16 November 2016). Pendanaan Pemilihan Serentak dibebankan pada APBD melalui Hibah Langsung dan hibah Operasional sebesar Rp 3.711.172.256.000,00 yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi ke dalam DIPA KPU B.A.076 sehingga total pagu anggaran KPU menjadi sebesar Rp 5.725.843.319.000,00. Tingkat capaian tersebut menunjukan upaya yang sungguhsungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2016. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2016 ini dapat terlihat pada Tabel 3.30. Tabel 3.30 Akuntabilitas Keuangan KPU

Kinerja Indikator Kinerja 1

Anggaran

Target (%)

Realisasi (%)

(%)

Pagu (Rp) 5

Realisasi (Rp)

(%)

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan

oran Lap erja KPU Kin

2016

100

14,989,962,000

13,549,486,167

90,39

Lanjutan Tabel 3.30

Kinerja Indikator Kinerja

Anggaran

Target (%)

Realisasi (%)

(%)

77,50

56,19

72,50

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

57,54

76,72

Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

61,98

82,64

0,20

0.26

70,00

2 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Pagu

Realisasi (Rp)

(%)

14.869.408.000

13.131.537.529

88,31

21.184.963.000

18.330.084.564

86,52

(Rp)

Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa Konflik

100

105,26

299,133,412,000

277,982,602,244

92,93

Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan

1.17

161

584.561.000

368.680.000

63.06

Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

106,98

7.961.690.000,

7.198.883.406,

90,4

Lapora

Kinerja KP n U

2016 89

Lanjutan Tabel 3.30

Kinerja Indikator Kinerja 2

Anggaran

Target (%)

Realisasi (%)

(%)

Pagu (Rp) 7

Realisasi (Rp)

(%)

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Nilai Akuntabilitas Kinerja

CC*

16.323.432.000

15.038.037.559

92,13

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

WTP

WDP*

5,411,719,945,000

3,646,189,080,350

67.38

58.72*

88.96*

1.413.759.000

1.335.377.428

94.45

Indeks Reformasi Birokrasi

Keterangan : * nilai capaian tahun 2015 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2016 belum keluar

Berdasarkan Tabel 3.30, terdapat indikator kinerja baru yang belum ada di tahun sebelumnya yaitu Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Seperti tahun sebelumnya indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan, Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan, dan Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan berada pada satu pagu anggaran, hal ini disebabkan anggaran dimasukkan dalam satu kegiatan yakni dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih walaupun outputnya dapat dikelompokkan lagi menjadi partisipasi pemilih, pemilih perempuan, dan pemilih disabilitas. Selain itu, indikator Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa Konflik pada tahun sebelumnya merupakan kinerja tambahan namun tahun ini meruapakn indikator kinerja untuk sasaran Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil. Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut:

oran Lap erja KPU Kin

2016

1. Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, yakni mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% sehingga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. 2. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik.

KPU telah melebihi target dalam melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik, yaitu 100% seluruh daerah melaksanakan Pemilihan dengan aman.

3. Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan.

4. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.

Tahun 2016, terdapat 300 gugatan sengketa yang melibatkan KPU. Dari 300 sengketa tersebut KPU telah berhasil memenangkan 276 perkata diantaranya, sehingga persentase yang dimenangkan sebesar 92% dari target 86%.

Sedangkan selama periode tahun 2011 s.d. 2016 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp 29.114.089.580.830,- atau 75,25% dari total pagu anggaran sebesar Rp 38.688.160.289.271,- dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.31.

Lapora

Kinerja KP n U

2016 91

Tabel 3.31 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Pada Tahun 2011-2016

Tahun

Pagu

2011

1.009.397.750.000

2012

75,69

1.625.211.541.000

1.114.348.726.636

68,57

2013

8.502.559.161.000

5.910.076.838.068

69,51

2014

13.880.947.578.000

11.068.563.791.309

79,74

2015

7.944.200.940.271

6.319.328.052.785

79,55

2016

5.725.843.319.000

3.937.721.168.761

76,38

38.688.160.289.271 29.114.089.580.830

Berdasarkan Tabel 3.31, jumlah realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 76,38%, apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode tahun 2011-2016 sebesar 75,25%, hal ini menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi/penghematan dalam penggunaan anggaran sehingga penyerapan tahun anggaran 2016 lebih tinggi daripada rata-rata. Efisiensi tersebut pada umumnya dari pengadaan barang/jasa, membatasi rapat konsinyering yang dilaksanakan di hotel, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas dan sinergi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

oran Lap erja KPU

2016

764.051.003.271

Jumlah

Kin

Realisasi

75,25

4 penutup

bab

aporan Kinerja KPU Tahun 2016 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2015-2019, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maupun Renstra KPU Tahun 2015-2019. Keberhasilan Kinerja KPU tercermin dalam suksesnya penyelenggaraan Tahapan Gubernur/Bupati/Walikota Pemilihan tahun 2017 yang dilaksanakan serentak di 269 daerah dan diapresiasi melalui penghargaan dari banyak pihak atas beberapa pencapaian dalam Pemiihan Tahun 2017, di antaranya: 1. Peringkat III untuk kategori Lembaga Negara Non Struktural dalam Penganugrahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tanggal 20 Desember 2016;

oran Lap erja KPU Kin

2016

2. Penghargaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menganugerahi Bawaslu Award 2016 kepada jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu berintegritas pada tanggal 29 Februari 2016; 3. Penghargaan atas prestasi dan dedikasi yang ditorehkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam bidang demokrasi dan kepemiluan, Majalah Integritas memberikan penghargaan bertajuk Integritas Award 2016 tanggal 10 Januari 2017; Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya daapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu . Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah: 1. Meningkatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu, yang melibatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu beserta perangkat di bawahnya, dan KPU

Lapora

Kinerja KP n U

2016 95

beserta perangkat di bawahnya hingga tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebelum rangkaian tahapan Pemilihan berjalan; 2. Memanfaatkan teknologi informasi melalui optimalisasi media komunikasi antar Satuan Kerja (Satker) KPU Penyelenggara Pilkada sebagai sarana supervisi dan monitoring sehingga terjalin komunikasi yang intensif antar KPU penyelenggara dengan KPU RI sebagai supervisor dan pengambil kebijakan secara umum; 3. Meningkatkan sinergi antara Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dengan stakeholders, antara lain Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas, Komunitas, Media Massa dan Masyarakat; 4. Meningkatkan kerjasama dengan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu seperti PPUA Penca, Pertuni dan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB); 5. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan;

oran Lap erja KPU Kin

2016

6. Perbaikan kualitas regulasi melalui mekanisme uji publik rancangan PKPU; 7. Peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui upload formulir C1 pada website KPU.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan KPU terhadap rekomendasi dari Menteri PAN dan RB sesuai dengan surat nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dalam penyusunan Renstra 2015-2019, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama untuk unit kerja yang merupakan turunan dari dokumen Renstra; 2. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik; 3. Menyempurnakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Sekretariat Jenderal KPU, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; 4. Menyajikan informasi dalam LK di tingkat Sekretariat Jenderal dan unit kerja, khususnya terkait evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serta pembandingan data kinerja yang dapat diandalkan; 5. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LK untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja;

Lapora

Kinerja KP n U

2016 97

6. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU; 7. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KPU untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel melalui pendidikan dan pelatihan.

oran Lap erja KPU Kin

2016

lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

(1)

(2)

(3)

Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

100

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemiihan yang Demokratis

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

77,50

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,20

Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

Terlaksananya Pemilu/Pemilihan Persentase Penyelenggara Pemilu/ yang Aman, Pemilihan yang terbukti melakukan Damai, Jujur dan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan Adil Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Nilai Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya Kapasitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Indeks Reformasi Birokrasi

3 86 B WTP 66

Lapora

Kinerja KP n U

2016 99

lampiran 2 Pengukuran Kinerja KPU Tahun 2016 Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

100

77,50

55,89

72,11

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

57,25

76,33

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

68,67

91,56

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,20

0,26

70,00

100

105,26

1.17

161

106,98

WTP

WDP

58.72

88.96

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemiihan yang Demokratis

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

100

oran Lap erja KPU Kin

2016

lampiran 3 Rincian provinsi, kabupaten dan kota yang akan menggelar pemilihan Tahun 2017 PROVINSI

KABUPATEN

KOTA

Aceh

Mesuji

Banda Aceh

Bangka Belitung

Lampung Barat

Lhokseumawe

DKI Jakarta

Tulang Bawang

Langsa

Banten

Bekasi

Sabang

Gorontalo

Banjarnegara

Tebing Tinggi

Sulawesi Barat

Batang

Payakumbuh

Papua Barat

Jepara

Pekanbaru

Pati

Cimahi

Cilacap

Tasikmalaya

Brebes

Salatiga

Kulonprogo

Yogyakarta

Buleleng

Batu

Flores Timur

Kupang

Lembata

Singkawang

Landak

Kendari

Barito Selatan

Ambon

Kotawaringin Barat

Jayapura

Hulu Sungai Utara

Sorong

Barito Kuala Banggai Kepulauan Buol Bolaang Mongondow Kepulauan Sangihe Takalar Bombana Kolaka Utara Buton Boalemo Muna Barat Buton Tengah Buton Selatan

Lapora

Kinerja KP n U

2016 101

Lanjutan Tabel Lampiran III PROVINSI

KABUPATEN Seram Bagian Barat Buru Maluku Tenggara Barat Maluku Tengah Pulau Morotai Halmahera Tengah Nduga Lanny Jaya Sarmi Mappi Tolikara Kepulauan Yapen Jayapura Intan Jaya Puncak Jaya Dogiyai Tambrauw Maybrat Sorong Aceh Besar Aceh Utara Aceh Timur Aceh Jaya Bener Meriah Pidie Simeulue Aceh Singkil Bireun Aceh Barat Daya Aceh Tenggara Gayo Lues Aceh Barat Nagan Raya

102

oran Lap erja KPU Kin

2016

KOTA

Lanjutan Tabel Lampiran III PROVINSI

KABUPATEN

KOTA

Aceh Tengah Aceh Tamiang Tapanuli Tengah Kepulauan Mentawai Kampar Muaro Jambi Sarolangun Tebo Musi Banyuasin Bengkulu Tengah Tulang Bawang Barat Pringsewu

Lapora

Kinerja KP n U

2016 103

104

oran Lap erja KPU Kin

2016