BULETIN BAWASLU RI Oktober 2014

AWASLU B BULETIN

EDISI 10, OKTOBER 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menyambut Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, Meretas Jalan Demokrasi Indonesia Sikap DPR, Kunci Pelaksanaan Perppu Pilkada

Ketua Bawaslu, Muhammad

Menegakkan Hukum Pemilu Melalui Penguatan Pengawasan

Pemilu, Akses Bagi Penyandang Disabilitas

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Pesta demokrasi usai, peningkatan kualitas pembangunan bangsa dimulai

curangan dari jajaran Bawaslu yang bekerja dari atas hingga AWASLU ke tingkat paling bawah.

Kedua kelompok politik seolah berlomba saling melapor ke Bawaslu. Sebagai wasit, netralitas, integritas, dan profesionalitas Bawaslu diuji.

Hingga akhirnya, sebelum pelantikan presiden dan wakil Menyambut Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, presiden hampir semua lapoMeretas Jalan Demokrasi Indonesia ran bisa dituntaskan.

Peristiwa besar yang dilalui masyarakat Indonesia ini tidak lain untuk meningkatkan kualiFOTO: MTODAYONLINE.COM dan humas tas kita sebagai bangsa. Khusus bagi Bawaslu, usainya tahapan pilpres menjadi titik untuk mengevaluasi. Dan meningkatkan kinerja sebagai pengawas pemilu yang lebih baik. Untuk membangun bangsa Indonesia yang berdmeokrasi, berkualitas, dan harmonis.

Tanpa harus terdikotomi oleh perbedaan pandangan politik, suku, bahasa, agama, dan golongan.

B

BULETIN

Pemilu presiden 2014 telah selesai. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Widodo dan HM. Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pelantikan pun dihelat dengan akbar dan khidmat pada 20 Oktober lalu.

Usainya pesta lima tahunan itu menyisakan banyak catatan. Terutama bagi KPU dan Badan Pengawas Pemilu yang telah mengawal rangkaian panjang perhelatan demokrasi tersebut. Banyak masukan, kritikan, saran, hingga pujian diarahkan ke Imam Bonjol 29 dan MH Thamrin 17.

Itu semua tentu saja untuk peningkatan kualitas demokrasi Indonesia menjadi lebih baik.

Sebagai pengawas, pilpres 2014 menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Bawaslu. Apa lagi konstelasi politik yang sangat fluktuatif sepanjang tahapan berlangsung.

Kerja Bawaslu sebagai wasit tidak bisa dibilang mudah.

Dua kutub besar politik membuat masyarakat dan bangsa juga seolah terbelah untuk beberapa saat. Perjalanan menuju pemilihan pemimpin Indonesia yang baru.

Bawaslu menerima banyak laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat. Serta menemukan dugaan ke-

Sikap DPR, Kunci Pelaksanaan Perppu Pilkada

EDISI 10, OKTOBER 2014

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua Bawaslu, Muhammad

Menegakkan Hukum Pemilu Melalui Penguatan Pengawasan

Pemilu, Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Salam Awas

Daftar isi:

BADAN

UM

UM SI IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

A

RE

A

-

Divisi Update Divisi Organisasi dan SDM Ketua Bawaslu Harapkan PPSPM dan Bendahara Pengeluaran Kuatkan Integritas ...................................................................................... 16 Divisi Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Jelang Pelantikan Presiden, Tokoh Bangsa Serukan Rekonsiliasi ................................................................................................. 18 Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Kemitraan Dorong Akses Informasi Data Pelanggaran Secara Online ............................................................................................. 19 Sudut Pandang Dua Koalisi Diharapkan bahu Membahu Membangun Bangsa ............................................................................................................ 20 Perppu Nomor 1/2014, Upaya Meningkatkan Kualitas Pilkada .... 8 Ekspose Daerah ............................................................................................ 22 Panwascam dan PPL se Kabupaten Langkat Dibubarkan ..... 23 Anekdot ........................................................................................................... 24 Galeri ................................................................................................................ 28

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

AS PEMIL AW IH A NG

N

PE

Dari Redaksi ................................................................................................... 2 Laporan Utama Menyambut Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019, Meretas Jalan Demokrasi Indonesia ..................................................................... 3 Opini Pemilu, Akses Bagi Penyandang Disabilitas ...................................... 6 Sorotan Kontestasi Politik, dari Pilpres Menjalar Hingga Perppu Pilkada .............................................................................................. 8 KPU dan Bawaslu Sepakat Tindaklanjuti Perppu Pilkada ... 9 Sikap DPR Kunci Pelaksanaan Perppu Pilkada ...................... 10 Investigasi Rawan Pemilu di Perbatasan ............................................................... 11 Bawaslu Terkini Jika Perppu Disetujui, Pilkada Akan Serentak dan Gunakan E-Voting ....................................................................................................... 12 Profil Ketua Bawaslu RI, Muhammad Menegakkan Hukum Pemilu Melalui Penguatan Pengawasan ..... 14

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak ; Penanggung jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si, Tagor Fredy, SH, M.Si, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Pakerti Luhur, Ak, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin, Ken Norton Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Ali Imron, Hendru, Irwan; Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, Muhammad Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. I www.bawaslu.go.id

2

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2014-2019, Meretas Jalan Demokrasi Indonesia

LIPUTAN6.COM

Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014-2019.

Pada pukul 10.30 WIB, Senin, 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan HM. Jusuf Kalla resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Pelantikan dilakukan melalui Sidang Paripurna MPR RI yang dipimpin ketua, Zulkifli Hasan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Zulkifli membacakan surat keputusan yang ditetapkan KPU. Jokowi dan Jusuf Kalla mengungguli pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Presiden dan wakil presiden terpilih diambil sumpah menurut agama Islam. Pengambilan sumpah dilakukan dengan semua pihak berdiri tegak.

Jokowi kemudian membacakan sumpahnya dihadapan tamu negara dan anggota MPR RI. “Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa,”

ujar Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo.

Setelah itu, Jusuf Kalla selaku wakil presiden terpilih juga membacakan sumpahnya. Jokowi-JK resmi menjadi presiden dan wakil presiden RI ke-7. Sekaligus menandakan pesta demokrasi lima tahunan selesai dihelat.

Proses pelantikan hingga rangkaian acara menyambut pemimpin baru Indonesia tersebut berjalan lancar dan aman.

Selebrasi dari pendukung dan rakyat Indonesia yang digelar di berbagai tempat di seluruh penjuru Indonesia juga berjalan lancar dan terkendali.

Kekhawatiran beberapa kelompok tentang gejolak politik dan keamanan terhadap pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla tidak terbukti. Dinamika politik yang cukup tinggi sepanjang tahapan pemilu presiden 2014 digelar membuat sebagian masyarakat mengkhawatirkan pelantikan

3

akan terhambat.

Jalan Terjal Menuju Penetapan Presiden Terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pemenang pilpres 2014. Penetapan dibacakan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantor KPU, Selasa (22/7) malam.

“Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal ditetapkan,” kata Husni.

Sebelum penetapan, Husni membacakan perolehan suara tiap-tiap capres di semua provinsi. (Ini hasil lengkap rekapitulasi pilpres 2014). KPU mencatat, Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari jumlah pemilih sah yang sekitar 133 juta orang.

Sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapatkan 62.576.444 suara

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Sambungan: Pembangunan .... atau 46,85 persen. Tingkat partisipasi suara mencapai 70,7 persen dari jumlah pemilih.

Penetapan itu dihadiri oleh Jokowi-JK yang datang sekitar pukul 20.40 WIB. Sementara pasangan nomor urut satu tidak hadir.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pilpres 2014. Ia juga menyatakan menolak hasil pemilu yang dianggapnya diwarnai oleh kecurangan dan pelanggaran demokrasi.

Pasangan Prabowo-Hatta kemudian pada 25 Juli 2014 secara resmi menggugat keputusan KU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, setelah rangkaian persidangan yang cukup panjang, Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis, 21 Agustus 2014.

Sidang tersebut dimulai pada pukul 14.30 WIB, sementara putusan dibacakan pada pukul 20.45 WIB. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menerangkan pendapatnya bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum.

Alasannya, perolehan suara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU. Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta sempat beberapa kali memperbaiki permohonannya. Dalam perbaikan permohonan setebal 197 halaman yang diserahkan pada Kamis (7/8) siang, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendalilkan bahwa Pilpres 2014 cacat hukum dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah perbedaan jumlah nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014.

Selain itu, Prabowo-Hatta juga menduga bahwa KPU beserta jajarannya me-

langgar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antaranya, UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20; serta Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan batal dan tidak sah terhadap keputusan KPU Nomor 535/Kpts/ KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang menetapkan JokowiJK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Selanjutnya, Prabowo-Hatta juga meminta MK menyatakan bahwa perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara, dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta berusaha menghadirkan saksi fakta untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah daerah di Indonesia. Kecurangan tersebut berkaitan dengan jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang dianggap inkonstitusional, adanya pemilih ganda, dan gagalnya KPU menyelenggarakan pemungutan suara di sejumlah titik di Papua.

Meski demikian, tim kuasa hukum KPU berusaha menepis tudingan itu dengan menghadirkan saksi yang domisilinya disesuaikan dengan keterangan saksi Prabowo-Hatta. Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi-JK menghadirkan saksi yang memperkuat argumentasi KPU. Persidangan berlangsung pada 6-21 Agustus 2014. Sebelum memutuskan, majelis hakim konstitusi telah memeriksa puluhan saksi dan belasan ahli yang dihadirkan semua pihak, pemeriksaan bukti, serta menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara tertutup.

4

Dinamika Politik Pasca Putusan MK Setelah MK menolak gugatan pasangan Prabowo-Hatta, keputusan KPU terkait penetapan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai presiden terpilih berlaku sah. Namun, dinamika politik cenderung fluktuatif mengikuti putusan mahkamah.

Suhu politik semakin memanas.Salah satu puncaknya, saat DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai UU Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung. Kekuatan dua kubu saat pemilu presiden bergeser pada lobi politik di sidang paripurna DPR. Meski Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 sebaagi pengganti UU Pilkada Tidak Langsung tersebut, tensi politik cenderung tidak stabil. Terlihat setelah pelantikan anggota DPR/MPR/ DPD periode 2014-2019 dan Pemilihan alat kelengkapan lembaga legislatif tersebut.

Rekonsiliasi Menjelang Pelantikan Tak ayal, kondisi politik tanah air menjadi perhatian tokoh bangsa. Menjelang pelantikan, tokoh-tokoh bangsa berkumpul mengadakan rekonsiliasi.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang sejumlah tokoh bangsa untuk menyerukan rekonsiliasi nasional menjelang terbentuknya pemerintahan yang baru. Dalam silaturahmi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di kantor PP Muhamadiya, Jumat (17/10) tersebut, semua pihak berharap situasi panas pada saat pilpres dan pasca pilpres akan segera usai saat pelantikan Presiden dan Wapres.

Dengan tema “Semangat Merah Putih untuk Kehebatan Bangsa”, maka diharapkan dua pihak yang selama ini dinilai berseteru kembali bersatu dan saling mendukung serta menyeimbangkan.

“Tema ini mewakili dua koalisi (baca: Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat) yang selama ini dianggap sering berseberangan untuk kembali bersatu dalam demokrasi yang seimbang. Pihak yang satu (Koalisi Merah Putih) men-

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

nya isu pemboikotan pelantikan Jokowi sebagai Presiden.

Karena itu, “Simbolisasi pertemuan antar dua tokoh ini minimal akan menenangkan suasana politik menjelang pelantikan,” kata Yunanto.

Menurutnya, ucapan Prabowo yang akan mendukung kepemimpinan dan pemerintahan Jokowi, merupakan jaminan tidak akan ada pemboikotan acara pelantikan tersebut.

TRIBUNNEWS.COM

Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014-2019. jadi pihak yang mendukung dan memberi kritik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Koalisi Indonesia Hebat),” ujar Din. Hadir juga dalam pertemuan tersebut tokoh bangsa dan tokoh agama, Ketua Bawaslu, dan perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu, serta Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Dalam pernyataannya, Zulkifli mengungkapan bahwa isu tidak sedap tentang pelantikan Presiden adalah tidak benar.

MPR sudah mengkonfirmasi beberapa fraksi di DPR dan kelompok DPD, dan kesemuanya menyatakan akan hadir dalam pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

“Kami akan bersama-sama tampil di depan publik. Ini untuk mengkonter isu adanya niat yang tidak baik yang akan dilakukan dalam pelantikan nanti. Kami sepakat ini merupakan agenda kebangsaan, dan untuk hal tersebut kami bersedia untuk hadir,” kata Zukkifli.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan sudah saatnya para elit-elit politik untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan santun bagi masyarakat ke depan. Selama ini fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan dan tidak optimal dilaksanakan oleh Partai Politik.

“Pemilu kemarin seharusnya mem-

berikan pendidikan politik, namun parpol belum menunjukkan hal itu. Persaingan masih menjadi hal yang utama dan sangat tajam. Saya kira sudah saatnya kita berubah. Masyarakat menginginkan politik yang menyejukkan,” tegasnya.

Mencairnya Kebekuan Politik Menjelang Pelantikan Kebekuan politik yang terjadi pasca pilpres antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo akhirnya mencair pada Jumat, 17 Oktober 2014. Jokowi menemui Prabowo di kediaman keluarga besarnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatn. Itu merupakan pertemuan pertama semenjak pencoblosan pemilihan presiden.

Kunjungan Presiden tersebut dinilai mencairkan kebekuan politik, menenangkan masyarakat dan kalangan investor, demikian analisa pengamat politik.

“Ini peristiwa besar, ketika konstelasi politik dalam beberapa bulan terakhir terjadi pertarungan yang cukup keras sehingga bangsa terbelah, dari sisi media, masyarakat dan kekuatan politik,” kata pengamat politik Yunarto Wijaya.

Pertemuan kedua tokoh ini dapat dikatakan sebagai salah satu puncak “safari politik” Jokowi menjelang pelantikannya pada 20 Oktober nanti.

Lebih lanjut Yunarto Wijaya mengatakan, pertemuan Jokowi-Prabowo ini juga menjadi penting di tengah beredar-

5

Meretas Jalan Demokrasi Indonesia Seusai dilantik di Senayan, Jokowi-JK diarak dengan kereta kencana dari bunderan Hotel Indonesia hingga memasuki Istana.

Sore harinya, Presiden Jokowi menyampaikan pidato perdana di pelataran Monumen Nasional (Monas). Pidato tersebut dikumandangkan di hadapan puluhan ribu warga yang menghadiri pesta rakyat hingga malam hari.

Rangkaian selebrasi tersebut merupakan buah manis dari perjalanan terjal demokrasi Indonesia. Sekaligus titik awal bagi Jokowi-Jusuf Kalla untuk menjaga dan selalu menegakkan demokrasi di Indonesia.

Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo usai dilantik. Dia mengajak semua unsur bangsa untuk bersama-sama ikut serta dalam membangun Indonesia yang lebih bermartabat di masa mendatang.

“Saya mengajak kepada semua kalangan, nelayan, pedagang bakso, sopir, guru, TNI/Polri, akademisi, pengusaha dan kalangan profesional untuk bekerja keras, saling bahu-membahu dan bergotong royong membangun bangsa ini,” kata Jokowi.

Menurut dia, ini adalah momen bersejarah bagi semua warga bangsa untuk bersama dalam bekerja, bekerja, dan bekerja dalam membangun bangsa.

“Kerja besar ini tidak bisa saya lakukan sendiri bersama Wakil Presiden atau jajaran, tetapi harus membangun kekuaran bersama dan bergotong royong dalam meningkatkan kesejahteraan sosial,” katanya.

Joko Widodo juga mengatakan keikutsertaan semua komponen adalah momen sejarah karena karena inilah momen sejarah kita semua untuk bekerja sama untuk bekerja dan bekerja.(IS)

Opini

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas Oleh: Ira Sasmita Indonesia merupakan negara Demokrasi yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Kedaulatan itu tanpa terkecuali juga diberikan bagi penyandang disabilitas atau masyarakat berkebutuhan khusus. World Health Organization (WHO) mencatat sekurangnya 20 persen dari 259 juta penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik harusnya tidak mengurangi akses mereka dalam kehidupan berdemokrasi. Mereka mempunyai hak yang sama termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Hak politik Penyandang Disabilitas khususnya Hak Pemilu telah dijamin oleh berbagai Peraturan Perundang –Undangan.

Antara lain dalam UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presidendan Wakil Presiden, dan UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyadang Disabilitas.

Menafsir Disabilitas Membuat definisi untuk disabilitas bukan pekerjaan mudah karena setiap elemen masyarakat mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Ada kelompok yang melihatnya sebagai masalah kesehatan sementara kelompok lain mungkin melihatnya semata sebagai pihak yang perlu diberi derma. Ada juga yang percaya bahwa disabilitas itu sendiri sebenarnya bukan merupakan penghalang bagi seseorang untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, tetapi disabilitas adalah hambatan yang ada di di lingkungan, misalnya, gedung yang tidak bisa diakses.

Contoh klasik untuk masalah ini adalah ketika seorang pengguna kursi roda tidak bisa pergi ke bioskop karena gedungnya tidak memiliki akses untuk kursi roda.

Faktor lain yang juga membuat masalah disabilitas menjadi kompleks adalah lingkungan tempat penyandang disabilitas tinggal. Dalam laporan WHO berjudul World Disability Report 2010 disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki disabilitas yang sama bisa mengalami hal yang berbeda.

Misalnya, myopia adalah gangguan penglihatan yang sangat umum terjadi dan bisa diatasi dengan mudah yaitu cukup dengan menggunakan kacamata, atau dengan operasi kecil. Namun, di Brazil, anak-anak dengan myopia menghadapi masalah di kelas karena orangtua mereka tidak sanggup membelikan mereka kacamata atau membiayai operasi mata.

Laporan ESCAP mengungkapkan bahwa setiap negara memiliki definisinya sendiri tentang disabilitas. Malah, di beberapa negara, seperti Indonesia, setiap badan pemerintahan memiliki istilah dan definisinya sendiri. Keragaman definisi ini membuat organisasi internasional seperti DPI memutuskan untuk tidak mengadopsi atau membuat definisi untuk menghindari kemungkinan terjadi perselisihan dengan pihak lain. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CPRD), konvensi PBB yang diakui secara universal tidak memuat definisi yang pasti mengenai disabilitas.

Alih-alih, CRPD ‘mengakui bahwa disabilitas adalah konsep yang terus berkembang dan bahwa disabilitas lebih merupakan akibat dan bukan penyebab bagi ketakmampuan seseorang untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat.

Konsep ini juga digunakan oleh satu instrument internasional lain, yaitu International Classification of Functioning, Disabilty, and Health (ICF) yang menggunakan istilah disabilitas sebagai istilah payung yang mengacu kepada keberfungsian individu, yaitu kecacatan, keterbatasan aktifitas, dan pembatasan partisipasi.

Belakangan ini ada gejala yang menunjukkan terjadinya transisi dalam memandang disabilitas dari model medis ke model sosial. Model medis memandang disabilitas sebagai masalah kesehatan sementara model sosial memandang disabilitas sebagai hasil dari interaksi sosial. Kedua model ini tidak bisa dilihat secara terpisah karena disabilitas juga berakar dari dan mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang dan kedua model ini saling melengkapi.

Pentingnya Hak Disabilitas

6

Pada pemilu 2004 hingga 2014, masih banyak penyandang disabilitas terdiskriminasi. Mereka tidak terdaftar sebagai pemilih yang akhirnya berujung hilangnya hak memilih mereka dalam memilih wakil rakyat dan memilih pemimpin negara untuk lima tahun ke depan.

Hak-hak memilih bagi penyandang disabilitas haruslah di cantumkan secara eksplisit pada peraturan-peraturan KPU. Ini mengacu pada peraturan Nasional dan Internasional yang secara khusus mengemukakan hak pemilu penyadang disabilitas, yakni The Bill Of Electoral Rights For Citizens With Disabilities dan Undang-undang No.12 Tahun 2005 Tentang Kovenen Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Serta Undang-undang No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (pasal 30) dan Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu.

Seharusnya pula catatan keterangan jenis disabilitas tidak diabaikan dan pelu di cantumkan sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab Pantarlih dalam Pemutakhiran data pemilih. Selain itu, perlu juga diperhatikan, panti atau asrama disabilitas yang bisa dikatagorikan pada wilayah dengan karakter khusus. Agar para penyandang disabilitas tidak kehilangan hak pilihnya.

Pemilu yang Aksesibel Pemilu yang aksesibel adalah pemilu yang memungkinkan setiap warga negara bisa memenuhi hak pilihnya secara bebas dan rahasia. Dalam pemilu yang aksesibel penyandang disabilitas bisa memenuhi hak pilihnya tanpa hambatan.

Untuk menciptakan pemilu yang aksesibel, diperlukan banyak instrumen yang harus berintegrasi. Pertama, menyangkut hukum dan peraturan pemilu. Untuk membuat semua proses pemilu aksesibel, harus ada kerangka hukum yang memastikan bahwa setiap aspek aksesibilitas dalam pemilu terpenuhi. Hukum tersebut mengatur pengadaan fasilitas untuk menciptkan pemilu yang aksesibel dan bentuk sangsinya jika terjadi pelanggaran.

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Kedua, persoalan anggaran. KPU sebagai penyelenggara pemilu tentunya harus mengalokasikan anggaran untuk pengadaan akses di awal siklus pemilu.Ketiga, logistik pemilu. TPS harus berada di daerah yang datar dan pintu masuknya harus berukuran sekurang-kurangnya 90cm agar pengguna kursi roda bisa masuk, keluar dan bergerak secara leluasa di dalam TPS. Jika TPS ditempatkan di gedung yang bertangga, maka harus disediakan bidang landai.

Untuk menjamin pemilih tunanetra bisa melakukan pemungutan suara secara rahasia, maka harus disediakan alat bantu di setiap TPS. Alat bantu ini bisa berupa map yang terbuat dari bahan yang teraba atau tercetak dalam huruf braille. Surat suara kemudian dimasukkan ke dalam map ini.

Surat suara perlu diberi tanda agar pemilih tunanetra bisa mengetahui posisi surat suara. Lebar bilik suara sekurang-kurangnya 1 meter dan tinggi meja berukuran 90 m dengan rongga di bawahnya.

Keempat, pelatihan petugas pemilu. Setiap petugas pemilu harus memahami hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yang tidak aksesibel dan bagaimana menghilangkan hambatan tersebut. Buku panduan pelaksanaan untuk petugas KPPS harus memuat petunjuk tentang pelaksanaan pemungutan suara bagi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam satuan petugas KPPS dan KPU. Kelima, materi pendidikan pemilih dan sosialisasi. Materi pendidikan pemilih dan sosialisasi harus dibuat dalam bentuk yang aksesibel. Contohnya, harus ada penerjemah bahasa isyarat dalam iklan layanan masyarakat di televisi, iklan tercetak juga harus tersedia dalam bentuk braille dan bentuk yang mudah dibaca.

Keenam, pendaftaran pemilih. Dalam tahap ini, semua warga yang memiliki hak pilih harus terdaftar. Pusat pendaftaran pemilih harus ditempatkan di gedung yang aksesibel dan materi pendaftaran harus tersedia dalam bentuk yang aksesibel. Di beberapa negara, penyandang disabilitas bisa menyebutkan jenis akomodasi yang mereka perlukan untuk melakukan pemungutan suara sehingga KPU setempat bisa membuat rencana untuk pengadaan fasilitas yang diminta.

Ketujuh, hari pemungutan suara. Kemungkinan ada penyandang disabilitas

Opini

enggan melakukan pemungutan suara karena pengalaman tidak mengenakkan yang mereka alami sebelumnya. Petugas pemilu harus mendorong semua orang untuk datang ke TPS dan menjalankan hak pilih mereka. Pemantau bisa membantu mengamati kondisi akses dalam pemilu. Hasil temuannya bisa digunakan untuk meninjau kondisi akses yang ada dan apa saja yang bisa diperbaiki.

Kedelapan, pengaduan bagi penyandang disabilitas. Jika terjadi pelanggaran selama Hari Pemungutan Suara, penyandang disabilitas perlu didorong untuk menyampaikan pengaduannya ke komisi pemilihan umum. Proses pengaduan harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas.

Kesembilan, evaluasi. KPU dan Bawaslu harus mengadakan evaluasi setelah pemilu selesai dan menelaah mana yang sudah terlaksana dengan baik dan mana yang perlu diperbaiki dalam pemilu berikutnya.

Penyandang disabilitas dan pemantau pemilu perlu memberikan masukan dalam evaluasi ini.

Hambatan Pemilu Akses Masih minimnya perhatian dari Pemerintah dan berbagai kalangan membuat permasalahan Penyandang cacat cacat pada Pemilu tenggelam oleh isu-isu lainnya. Hal ini membuat keberadaan Penyandang cacat masih menjadi nomor sekian dalam sekala prioritas. Tidak aneh jika keberadaan Penyandang cacat di Indonesia sedikit tertinggal dalam berbagai hal dari negara-negara lainnya.

Pada tahapan pemilu terdapat penghambat dari tahap pemutakhiran data pemilih sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. Beberapa contoh misalnya, tak ada iklan layanan masyarakat untuk penyandang disabilitas, beberapa penderita disabilitas tertentu tidak didaftarkan dalam daftar pemilih, pengumuman atau sosialisasi tahapan pemilu kurang mempertimbangkan kebutuhan akses informasi penyandang tunarungu dan tunanetra.

Hambatan lainnya, penyandang tuna grahita sedang dan berat banyak yang tidak ikut pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat beberapa TPS yang tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda sehingga pemungutan suara dilakukan oleh petugas dengan cara mendatangi mereka.

Penyandang tuna rungu yang tidak men-

7

dengar pada saat dipanggil namanya untuk giliran mencoblos dianggap tidak ada.

Hambatan teknis saat pemilu yang tidak mendukung pelaksanaan aspirasi penyandang disabilititas meliputi penggunaan istilah sehat jasmani dan rohani yang merugikan terutama calon legislatif penyandang disabilitas. Juga belum adanya pemahaman maupun penyelesaian atas pelanggaran pemilu akses.

Meningkatkan Aksesibilitas Sudah saatnya pemerintah, partai politik, serta KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi indonesia memperhatikan hakhak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang juga memiliki hak memilih dan hak untuk dipilih, karena kedua hak tersebut adalah hak yang mendasar berdasarkan hak asasi manusia.

Disisi penyandang disabilitas diharapkan untuk tidak apatis tetapi mau terlibat aktif dalam pesta demokrasi sekaligus menunjukan keberadaan penyandang disabilitas yang juga mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

Perlu dilakukan perbaikan Informasi pemilu yang Aksesibel dan Non Diskriminasi bagi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas. Dimulai dari pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas di daerah sebagai suatu bentuk penyampaian informasi pemilu akses baik kepada penyandang disabilitas maupun petugas KPPS. Banyak penyandang disabilitas khususnya yang tinggal di panti, di rumah sakit jiwa tidak memiliki KTP. Hal ini menjadikan mereka bisa kehilangan hak politiknya.

Karena itu, pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri harus bisa mengakomodasi hak mereka.

Publikasi informasi pemilu sebaiknya dilengkapi dengan bahasa isyarat Indonesia agar penyandang disabilitas rungu wicara dapat mengakses informasi sebagaimana warga pada umumnya. Informasi pemilu sedapat mungkin menginklusikan penyandang disabilitas sebagai wujud sikap Non Diskriminasi dan membuka kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk menikmati pambangunan Khusunya dibidang politik. *** Penulis adalah Jurnalis Harian Republika

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Kontestasi Politik, Dari Pilpres Menjalar Hingga Perppu Pilkada Kontestasi politik selama tahapan pemilu presiden 2014 ternyata memberikan dampak panjang meski presiden dan wakil presiden terpilih sudah ditetapkan.

Dua koalisi gabungan yang terlibat dalam pilpres melanjutkan gerakan politiknya hingga ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dinamika politik terlihat saat konsinyering RUU Pilkada, Rabu (3/9) di Kopo, Cisarua, Bogor. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, terjadi perubahan sikap yang cukup signifikan dari beberapa fraksi DPR terkait opsi pemilihan langsung dan tidak langsung. Pada Mei lalu, menurutnya untuk pemilihan gubernur semua (sembilan fraksi DPR) menginginkan pemilihan secara langsung.

“Tiba-tiba beberapa fraksi berubah sikap. Semulanya sepakat pilgub langsung, kemarin ada yang berubah pemilihan dipilih tidak langsung atau lewat DPRD,” kata Djohermansyah di kantor kemendagri, Jakarta.

Hal yang sama, menurut dia, juga terjadi untuk opsi pemilihan bupati/walikota. Sebagian besar fraksi masih menginginkan pemilihan secara tidak langsung atau melalui DPRD. Padahal sebelumnya, hanya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menghendaki pemilihan bupati/walikota lewat DPRD. Pemerintah, lanjut Djohermansyah, pada awalnya menginginkan pemilihan gubernur dilakukan langsung. Dan pemilihan bupati dilakukan DPRD. Namun, melihat dinamika yang berkembang, pemerintah tidak keberatan jika pemilihan gubernur dan bupati dilakukan secara langsung. Meski pemilihan langsung membuka peluang distorsi politik uang tetap terjadi.

Polemik RUU Pilkada tersebut akhirnya berujung pada sidang paripurna DPR, 26 September 2014. Melalui mekanisme voting, RUU Pilkada disahkan menjadi UU Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD. Pilkada tidak langsung dipilih oleh mayoritas anggota DPR yang tergabung dalam pendukung pasangan calon presiden nomor urut satu.

Drama politik berlanjut. Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memilih opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk merespons Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang telah disahkan DPR. Lewat perppu, SBY tetap menginginkan pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. “Saya mendengar penolakan rakyat. Saya mengambil risiko dan akan mengajukan perppu,” kata SBY dalam keterangan pers, di Jakarta, Selasa (30/9).

Menurut SBY, jika DPR periode 2014-2019 mendengar kehendak rakyat, perppu yang diterbitkannya akan dapat diterima dan disetujui oleh DPR. Keputusan penerbitan perppu ini diambil SBY setelah melakukan pertemuan dengan anggota Fraksi Partai Demokrat. SBY menegaskan, sikap Demokrat akan sama dengan pemerintah yang tetap memperjuangkan pilkada langsung dengan 10 perbaikan.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie mengatakan Keputusan SBY menerbitkan Perppu Pilkada didasari emosional. Bukan karena hal ihwal kegentingan yang memaksa. “Gara-gara trending topic itu (#ShameOnYouSBY),” katanya, Kamis (15/10).

Selain itu, Perppu Pilkada dinilainya sebagai korban dari perseteruan pasca Pilpres 2014 antara kubu Jokowi-Jusuf Kalla, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan kubu Prabowo Subianto, Koalisi merah putih (KMP).

“Secara keseluruhan, saya berpendapat, Perppu Pilkada ini hanya korban. Korban dari apa? Perseteruan pasca Pilpres. Jadi tidak objektif orang memperdebatkan, langsung atau tidak langsung,” ujarnya.

Lebih lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, para mantan peserta Pilpres 2014 baik yang menang maupun yang kalah, belum bisa menerima kenyataan.

“Peserta ini belum move on, yang kalah belum move on, yang menang belum move on. Masih dipengaruhi suasana polarisasi. Akibatnya RUU jadi korban,”

8

ungkap pakar hukum tata negara tersebut.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Firdaus Muhammad mengatakan, pertarungan dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR merupakan dampak keberlanjutan dari pertarungan Pilpres 9 Juli 2014 lalu.

“Saya melihat pertarungan dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR RI ini sebagai lanjutan dari pertarungan Pilpres 9 Juli 2014 lalu. Sebab kalau alasannnya biaya mahal dan politik uang, apakah ada jaminan kalau dipilih oleh DPRD tak ada money politics dan tidak rusuh?,” ujarnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menegaskan, bila terjadi penolakan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 maka ke depannya akan tergantung bunyi dari undang-undang tentang pencabutan Perppu tersebut.

“Bila ingin diberlakukan kembali Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 maka akan ada rancangan untuk disetujui bersama antara DPR dengan presiden.

Tapi, masa Jokowi menyetujui Pilkada tidak langsung,” kata Refly.

Dikatakannya lagi, bila terjadi seperti penolakan Perppu dan ada keinginan untuk menghidupkan kembali UU Nomor 22 Tahun 2014 dari DPR tentu bakal ada penolakan dari presiden Joko Widodo.

Hal ini tentu akan menjadi persoalan baru dengan adanya kekosongan hukum.

“Kekosongan hukum tersebut harus diatasi dengan kesepakatan presiden dan DPR. Kalau ujungnya dikeluarkan Perppu-Perppu lagi maka akan ada chaos ketatanegaraan,” ujarnya.

Senada dengan Refly, pakar hukum tata negara lainnya Saldi Isra menyatakan bila penolakan Perppu tersebut tidak serta merta akan memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 2014.

Berdasarkan pasal 52 ayat 6 dan 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Undangundang menyatakan bila Perppu dicabut maka harus ada rancangan undang-undang untuk pencabutan Perppu itu.

“Dalam undang-undang pencabutannya nanti akan diatur juga tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014,” ungkap Saldi. (IS)

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

KPU dan Bawaslu Sepakat Tindaklanjuti Perppu Pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mana beberapa hal penting dari perppu terseBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) but masih membutuhkan uraian penjelasan, telah menggelar rapat koordinasi meagar saat diimplementasikan tidak menimnindaklanjuti Peraturan Pemerintah bulkan hambatan di lapangan.

Pengganti Undang-Undang (Perppu) 6. KPU memandang perlu dilakukan Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan koordinasi dengan Kemendagri untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota. memastikan pilkada yang akan diKedua lembaga ini menyepakati gelar tahun 2015. Sehingga bisa untuk segera menindaklanjuti dipastikan gubernur, bupati/ perppu tersebut dan memulai walikota yang masa jabatannya tahapan persiapan pelaksanaan berakhir sepanjang tahun 2015. pilkada serentak tahun 2015.

Dalam catatan awal KPU, ter“Rapat koordinasi KPU dan dapat 240 kabupaten/kota dan 7 Bawalsu tadi malam (Senin, provinsi yang menyelenggarakan 20/10) menghasilkan, bahwa pilkada tahun 2014. Namun, jika kami memiliki pemahaman yang mengacu pada perppu pilkada 2015 sama tentang arti penting peninhanya bagi kepala daerah yang masa daklanjutan atas apa yang diajabatannya berakhir tahun 2015. tur dalam Perppu 1/2014 dan Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu, Muhammad Sehingga jumlahnya berkurang Perppu 2/2014. Dimana pada menjadi 181 kabupaten/kota dan pokoknya perppu tersebut adalah payung hukum penyelengga- 7 provinsi. raan pemilu langsung,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, saat 7. Terkait penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan menggelar jumpa pers bersama Bawaslu, di kantor KPU, Jakarta, dan penghitungan suara, KPU dan Bawaslu sepakat untuk dilakuSelasa (21/10). kan persiapan yang baik dan cermat. Agar penggunaan teknologi Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, hal-hal yang men- sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat. jadi kesepakatan bersama KPU dan Bawaslu agar bisa segera di8. Tahapan persiapan penggunaan teknologi meliputi kegiatan laksanakan. Menyangkut aspek-aspek yang harus melibatkan pe- kajian kelayakan, uji coba secara komprehensif sesuai kondisi mangku kepentingan lainnya, Bawaslu mengharapkan agar segera geografis daerah yang bersifat inklusif. Setelah uji kelayakan dan mendapatkan respon. uji coba dilakukan, baru dilakukan evaluasi apakah pemungutan “Terutama menyangkut kepastian hukum dan penganggaran elektronik dan rekapitulasi elektronik bisa digunakan. pilkada sreentak 2015,” kata Muhammad.

9. Untuk menjalankan pilkada serentak, KPU dan Bawaslu memandang dibutuhkan dukungan pemerintah dan DPR tingkat Berikut poin-poin kesepakatan KPU dan Bawaslu : pusat. Begitu pula pemerintah daerah dan DPRD Provinsi dan 1. KPU dan Bawaslu memiliki pemahaman yang sama untuk DPRD Kabupaten/Kota. menindaklanjuti Perppu 1/2014 dan Perppu 2/2014 sebagai pa10. Menyangkut kepastian hukum, KPU dan Bawaslu meyung hukum penyelenggaraan pilkada langsung. nyadari pelaksanaan perppu membutuhkan dukungan dari DPR. 2. Dalam persiapan yang dilakukan KPU dan Bawaslu, ma- KPU dan Bawaslu mengharapkan DPR dapat merespon dalam kesing-masing melakukan apa yang menjadi kewenangan masing- sempatan pertama agar payung hukum pelaksanaan pilkada segera masing. KPU menyiapkan dari sisi penyelenggaraan mulai dari mendapatkan kepastian. perencanaan, rencana tahapan, hingga evaluasi. Sementara Ba11. Menyangkut kepastian anggaran, KPU dan Bawaslu meliwaslu menyiapkan dari segi pengawasan. Atas proses-proses yang hat hingga saat ini belum ada akomodasi untuk pelaksanaan pilkada akan dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan pilkada. serentak tahun 2015. KPU dan Bawaslu membutuhkan anggaran 3. Dalam konteks bahwa pilkada akan dilaksanakan secara untuk melakukan supervisi dan monitoring pilkada serentak 2015. serentak, pada tanggal dan bulan yang sama mulai dari tahun 12. KPU dan Bawaslu di daerah juga membutuhkan kepas2015. KPU sedang mempersiapkan tanggal dan bulan yang paling tian anggaran di setiap daerah. Karena perppu mengamanatkan tepat untuk menyelenggarakan pemilihan serentak. Dari diskusi pelaksanaan pilkada langsung, anggaran harus disesuaikan denyang berjalan, bulan September kemungkinan paling tepat untuk gan perppu 1/2014. KPU dan Bawaslu di daerah diminta berkoorpelaksanaan pilkada serentak. dinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan 4. Terkait pemungutan suara serentak, Bawaslu mengusulkan RAPBD 2015 telah mengakomodir pelaksanaan pilkada langsung agar tanggal pemungutan suara ditetapkan terlebih dahulu. Setelah tahun 2015. itu, rangkaian kegiatan pra, saat, hingga pasca pemungutan suara 13. KPU dan Bawaslu sepakat semua hal yang menjadi kelebibisa disusun. han pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2014 akan diadopsi dalam 5. KPU dan Bawaslu memandang perlu dilakukan rapat koor- pilkada 2015. Terutama menyangkut keterbukaan dan transparansi dinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait. Di- dalam setiap tahapan yang berlangsung. (IS)

9

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Sikap DPR Kunci Pelaksanaan Perppu Pilkada

INFOBANKNEWS.COM

Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Nomor 1 dan 2 Tahun 2014, sehingga pelaksanaan Pilkada 2015 dapat memiliki kepastian hukum.

“Untuk bisa melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan sukses, perlu dukungan dari Pemerintah dan DPR. Sampai saat ini Perppu belum dibahas oleh DPR, kami ingin payung hukum pelaksanaan pilkada ini cepat mendapatkan kepastian,” kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Jakarta, Rabu.

Meskipun untuk saat ini KPU diizinkan menyusun persiapan berdasarkan kedua Perppu tersebut, namun masih terdapat kemungkinan DPR RI akan menolak Perppu tersebut menjadi undang-undang.

“Perppu tersebut memerlukan dukungan dari DPR RI, walaupun untuk saat ini

sudah berlaku,” tambah Husni.

Sementara itu Ketua Bawaslu Muhammad berharap DPR dapat menyetujui kedua Perppu tersebut menjadi undangundang yang mengatur mekanisme pelaksanaan pilkada secara langsung.

“Kami siap saja menyelenggarakan apa pun model pilkada yang disepakati kalau ternyata Perppu itu tidak disetujui.

Kami berharap Perppu itu diterima, toh saat ini juga ada dua pandangan kalau Perppu itu ditolak apakah kembali ke UU Nomor 22 Tahun 2014 atau pembahasan baru dari awal lagi,” kata Muhammad.

KPU dan Bawaslu terus melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilkada di 188 daerah secara serentak di 2015. KPU pun mulai mempersiapkan peraturan terkait pilkada dengan berlandaskan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Perppu Nomor 2 Tahun

10

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyarankan KPU memperhitungkan mengenai estimasi anggaran pelaksanaan pilkada serentak untuk 2015, sebelum mengesahkan peraturannya.

“Ini masih persiapan awal, kan KPU belum membuat peraturan. Jadi draf dululah, baru kemudian menyusun soal pendanaan dengan membuat perkiraan berapa dana yang dibutuhkan untuk (pilkada) serentak,” kata Djohermansyah ditemui secara terpisah di Jakarta, Rabu.

Kemendagri pun juga menyarankan agar pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak dapat dilakukan pada September 2015. Hal itu didasarkan pada alasan agar pada Desember 2015 seluruh kepala daerah terpilih dapat dilantik.

(IS)

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Rawan Pemilu di Perbatasan Persiapan pelaksanaan pencoblosan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, hampir pungkas.

Sebagian besar logistik sudah sampai di daerah tersebut.

“Hasil pantauan kami di Kabupaten Belu, menunjukkan adanya persiapan yang baik yang menuju kesempurnaan dari semua penyelenggara di daerah serambi negara itu,” kata Juru Bicara Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Timur, Jemris Fointuna, di Kupang, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, persoalan ketersediaan logistik bukan satu-satunya masalah yang berpotensi terjadi di Kabupaten Belu.

Terlebih, karena daerah itu berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste.

Menurut Jemris, Pilpres 2014 untuk WNI di luar negeri, terutama di Timor Leste, akan berlangsung pada 5 Juli 2014. Sementara untuk jadwal nasional, berlangsung 9 Juli 2014.

Terjadinya perbedaan waktu pelaksanaan pemungutan suara itu membuka celah mobilisasi masa di perbatasan untuk menguntungan calon pasangan tertentu. “Semua hal itu harus tetap diwaspadai oleh semua pihak,” katanya.

Komandan Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Timor Leste, Letkol Inf Fransiskus Ari Susetio, juga mengendus potensi serupa. Ia mengatakan, pasukannya akan memperketat pintu perbatasan negara pada H-3 dan H+3 Pemilu Presiiden 9 Juli. “Pengetatan itu kita lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya mobiliasi pemilih dari dan keluar Indonesia khusus di Kabupaten Belu, Malaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU),” ujar Fransiskus.

Menurut dia, pengetatan penjagaan dilakukan dengan menggeser tambahan personel di pintu utama perbatasan negara di Mota Ain. Selain itu, akan dilakukannya pemeriksaan lebih mendalam kepada setiap pelintas batas pada H-3 dan H-3 pencoblosan, terkait data diri dan tujuan kedatangan para pelintas batas.

Selain itu, kata Fransiskus, TNI Satgas Pamtas RI-Timor Leste juga akan melakukan pengawasan ketat di sejumlah “jalan tikus”, yang diidentifikasi menjadi jalur masuk-keluar warga dua negara yang masih berhubungan darah itu.

Soal potensi dilakukannya kecurangan pemilu di daerah perbatasan juga telah diindikasikan Badan Pengawas Pemilu. Lembaga tersebut memantau setidaknya lima kawasan perbatasan menjelang pilpres.

Di antaranya, Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara; Pulau Batam di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura; Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor

11

Leste; dan Merauke, Provinsi Papua, yang perbatasan dengan Papua Nugini.

“Kelima kawasan perbatasan ini dianggap punya potensi terjadi kecurangan dengan memobilisasi pemilih lintas negara. Makanya, lima titik (daerah perbatasan antara negara) ini yang menjadi fokus perhatian Bawaslu menjelang pilpres,” ujar dia.

Nasrullah menyatakan, untuk mengantisipasi pelanggaran di perbatasan, penyelenggara pemilu harus bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Misalnya, dengan memasang spanduk berbentuk imbauan kepada WNI yang berdomisili di luar negeri maupun dalam negeri di kawasan perbatasan di pelabuhan agar tidak menggunakan hak pilihnya dua kali sehubungan dengan perbedaan waktu penyelenggaraan pemungutan suara di dalam negeri dan luar negeri.

Selain itu, lanjut dia, imbauan tersebut juga mengingatkan kepada WNI berupaya bersikap jujur dengan hanya menggunakan hak pilihnya hanya satu kali walaupun ada iming-iming dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik pada pilpres ini. (IS)

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Jika Perppu Disetujui, Pilkada Akan Serentak dan Gunakan ‘E-Voting’

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan pertemuan tertutup, di Jakarta, Senin (20/10). Dalam pertemuan tersebut salah satunya membahas sikap terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam keterangan pers bersama KPU dan Bawaslu yang disampaikan di Gedung KPU, Selasa sore (21/10) KPU dan Bawaslu sepakat jika seandainya DPR menyetujui Perppu yang dikeluarkan oleh pemerintah maka, Pemilu Kada akan dilaksanakan secara serentak. “Saat ini kami (KPU ,-red) sedang mempersiapkan tanggal dan bulan pemungutan suara. Kemungkinan Bulan September tetapi belum ditetapkan. Pada pertemuan malam tadi Bawaslu usul menetapkan tanggal pemungutan suara setelah itu membahas rangkaian tahapan dan program pemilu,” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik.

Selanjutnya, menurut Husni, pelaksanaan Pemilu secara serentak yang

diputuskan oleh KPU dan Bawaslu, masih menunggu persetujuan dari DPR. Di samping itu, beberapa hal penting dari Perppu tersebut masih membutuhkan uraian penjelasan agar dalam implementasinya nanti bisa dilaksanakan serta tidak menimbulkan hambatan dan kendala.

“Koordinasi akan dilakukan dengan Kemendagri, termasuk sosialisasi kepada Gubernur yang akhir masa jabatan mereka jatuh sepanjang tahun 2015,” tambah Husni.

Selain melaksanakan Pemilu Kada secara serentak, rencananya KPU dan Bawaslu juga akan menggelar Pemilu Kada berbasis teknologi informasi atau dengan e-voting (electronic voting). Beberapa peraturan KPU yang dibuat, sudah mengakomodasi Pemilu Kada berbasis teknologi. Namun, menurut Husni, masih banyak hal yang harus dibenahi untuk mengimplementasikan e-voting. Termasuk menyiapkan mental para stakeholders untuk menerima perubahan yang signifikan tersebut. “Jangan sampai nantinya ada gugatan terhadap hasil Pemilu karena mempertanyakan mengapa pemilu meng-

12

gunakan teknologi. Oleh karena itu diperlukan. uji coba yg komperhensif dengan prosesnya yang bersifat inklusif,” tuturnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kada nantinya, praktik dan metode yang baik dan sukses dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014 akan diadopsi dalam Pemilu Kada.

“Kita juga sudah evaluasi kritis terhadap kelemahan penyelenggaraan di dua pemilu tersebut. Kita juga secara jujur melaksanakan evaluasi terhadap internal dengan melibatkan pemangku kepentingan pemilu, dalam rangka masukan pada kelemahan pemilu kemarin,” tutur Muhammad.

Untuk pelaksanaan e-voting, tambahnya, memang perlu dilakukan pertimbangan dan kajian yang menyeluruh terhadap daerah-daerah yang memiliki sarana dan prasarana. Untuk daerah-daerah yang belum siap, maka kemungkinan besar pemilihan secara konvensional masih tetap akan dilakukan. [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Join Audit Bawaslu RI dan BPKP Pada Bawaslu Provinsi

Setelah melakukan pendampingan pada jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut dilibatkan dalam pendampingan audit kinerja pengawasan Pemilu dan pertanggungjawaban keuangan pada Bawaslu Provinsi. Kerjasama untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan Join Audit Bawaslu RI dengan BPKP bertempat di The Media Hotel, Jakarta, tanggal 8 s.d. 9 Oktober 2014.

Hadir dalam Rapat koordinasi, Ketua Bawaslu RI Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatingtyas, Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Binson Hamonangan Simanjuntak, Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam Bonardo Hutauruk, Kepala Biro H2PI Jajang Abdullah, Kepala Bagian Pengawasan Internal Bawaslu RI Pekerti Luhur, Kepala Bidang di 22 Perwakilan BPKP, 22 Kasek Bawaslu Provinsi, Kasubbag dan Staf Jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dalam sambutannya mengapresiasi dan berterimakasih atas kesediaan BPKP mendampingi Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dan menyusul pendampingan untuk Bawaslu Provinsi se Indonesia. Diyakini, hasil pendampingan BPKP akan lebih meningkatkan kualitas laporan Bawaslu Provinsi. “Jika masih ada kekurangan dalam prosesnya, tolong dilakukan pembinaan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kuliatas Kinerja kedepannya,” kata Gunawan.

Hal senada dikemukakan Ketua Bawaslu Muhammad. Dikatakan, Bawaslu dan BPKP memiliki kemiripan fungsi yakni melakukan upaya pencegahan.

Ukuran keberhasilan Bawaslu, bukan berapa banyak menjaring pelanggarpelanggar Pemilu, tetapi mencegah agar pelanggaran tidak terjadi. “Tidak keliru pada awal kepemimpinan kami melakukan kerjasama dengan BPKP untuk melakukan pendampingan” kata Muhammad. Melalui pendampingan BPKP, diharapkan meminimalisir kesalahan terutama dalam administrasi pertanggung

13

jawaban keuangan dalam kaitan dengan tugas pengawasan pemilu sebagaimana amanat undang-undang.

Sementara itu Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Sosial Dan Keamanan, Binson Hamonangan Simanjuntak mengatakan setiap lembaga pemerintahan diharapkan bersih, bebas korupsi dan lebih akuntabel mulai perencanaan, penganggaran, penggorganisasian, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban keuangan. “Tentu, audit bersama ini bertujuan untuk melaksanakan pembenahan dan perbaikan, jika dilapangan ditemukan ada permasalahan, dengan segera harus diperbaiki, jangan didiamkan dan jika ada kekurangan harus dilengkap,” ujar Binson Pendampingan BPKP terhadap jajaran Bawaslu bersifat sementara.

Namun seiring berjalannya waktu, Ketua Bawaslu Muhammad mengharapkan jajaran Bawaslu baik di tingkat pusat hingga daerah dapat mandiri dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan dari kegiatan pengawasan Pemilu yang dilaksanakan. [MM/RS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Ketua BawasluRI, Muhammad

Menegakkan Hukum Pemilu Melalui Penguatan Pengawasan

P

enegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu tidak bisa dilepaskan dari upaya mematuhi aturan pemilu dan menjauhi larangan yang sudah diatur dalam peraturan pemilu. Untuk memastikan larangan-larangan dalam tahapan pemilu tidak dilanggar oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat, hadir Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu Muhammad, mengatakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu sejak persiapan hingga tahap pelaksanaan merupakan hal yang penting. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastkan tegaknya hukum pemilu melalui pengawasan selama pemilu berlangsung.

Sebagai salah satu institusi yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu juga memikul tugas sebagai pemantau atas tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu. Muhammad menjelaskan, secara garis besar, Bawaslu menjalankan tugas dengan cara memberdayakan pengawas pemilu di setiap jenjang. Mulai dari panwaslu kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pengawas pemilu luar negeri.

Bawaslu juga melakukan pengawasan secara aktif dengan strategi pencegahan dan penindakan. Bawaslu, lanjut dia, tidak bekerja sendiri. Sebagai institusi penyelenggara pemilu, Bawaslu bekerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Muhammad mengungkapkan, Bawaslu memiliki tiga fokus pengawasan.

Pertama, mengawasi kerja KPU, peserta pemilu—yang meliputi partai dan calon legislatif—dan mengawasi masyarakat atau pemilih. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan melakukan penindakan dengan memproses hasil temuan

pelanggaran melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan Bawaslu.

“Orang menyebut Bawaslu sebagai wasit pemilu,” ucapnya.

Tugas Bawaslu sebagai kuat, ujar Muhammad, akan berjalan optimal ketika didukung masyarakat. Karena itu, menurutnya penekanan bahwa masyarakat memiliki keterikatan dengan proses demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia sangat penting.

Pendidikan politik menurutnya merupakan cara paling efektif untuk menyampaikan kepada masyarakat.

Bahwa mereka sebagai pemilih, pemilik amanat, dan bagian dari bangsa Indonesia juga memiliki peranan untuk mencapai cita-cita negara.

Agar terselenggara pemilu yang lebih baik, Muhammad mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh imingiming uang atau pemberian lain dari partai politik ataupun calon legislatif.

Selain itu, ia juga

14

mengimbau masyarakat memanfaatkan hak pilihnya dan tidak berpikir untuk golput. Kertaskertas suara yang tidak dicoblos ia khawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknumok-

Ketua Bawaslu Muhammad

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

num yang tidak bertanggung jawab.

Selain pengawasan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap dana kampanye.

Pengawasan tersebut dilakukan agar peserta pemilu tertib dalam hal administrasi, khususnya yang terkait dengan pelaporan dana kampanye. Dengan pengawasan tersebut, diharapkan ada transparansi pengelolaan anggaran dana kampanye untuk mencegah pembelanjaan dana kampanye di luar batas.

Lebih lanjut, Muhammad menyebutkan, ada sejumlah tindak pidana yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Tindak pidana tersebut antara lain memberi atau menjanjikan sejumlah uang, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, mencoblos lebih dari satu kali, dan melakukan penggelembungan maupun pengurangan suara.

Ekses negatif atas dilanggarnya aturan terkait dana kampanye tersebut, menurut Muhammad bisa diatasi. Apabila pengawasan yang dilakukan seluruh jajaran Bawaslu diperkuat.

Karena itu, penguatan pengawasan dinilai Muhammad sebagai inti dan benang merah yang harus diperkuat oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas.

Penguatan pengawasan bisa dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatannya. Serta memperkuat integritas semua petugas, staf, dan semua unsur pejabat di Bawaslu.

Penegakan hukum pemilu itu hanya berjalan jika pengawasannya diperkuat.

Penguatan pengawasan bisa dilakukan ketika lembaga, sumber daya manusianya diperkuat dan berintegritas.

Untuk bisa menggunakan pengalaman dan kesuksesan yang baik dalam Pemilu dan membenahi yang lemah, menurut Muhammad terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan Pengawas Pemilu. Pertama, kerja tulus. Menjadi panwas haruslah dengan hati yang tulus. Kedua, kerja cerdas. Peraturan perundang-undangan, Perbawaslu, PKPU harus dipahami dengan cerdas.

Syarat mejadi pengawas pemilu, lanjut dia, adalah memiliki pengetahuan kepemiluan dan pengawasan. Artinya, pengawas harus lebih cerdas dari KPU.

Lantaran dari segi struktur Bawaslu bisa mengoreksi KPU dan memberi peringatan kepada KPU. Bawaslu juga bisa memberikan rekomendasi melalui DKPP. Ketiga, kerja serius. Pengawas Pemilu harus bekerja serius dan tidak dicampur dengan kepentingan-kepentingan lain dan benar-benar mencintai profesi sebagai Pengawas Pemilu. Keempat, kerja keras. Muhammad menilai, orangorang

yang bekerja keras yang mendapatkan hasil.

Kelima, kerja sama. Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu menganalogikan, betapa hebatnya presiden bekerja tanpa dibantu menteri-menteri maka tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal. Begitu pula Bawaslu. Jika tidak bekerja sama antar setiap jenjang, tidak akan bisa melakukan pengawasan yang optimal. [dey]

Profil Nama : Prof. DR. Muhammad, S.IP., M.Si. Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 17 September 1971 Pendidikan Terakhir : S3 Ilmu Politik Universitas Airlangga – Surabaya Alamat rumah : Jl. Barrang Lompo 32 Makassar Pengalaman Kerja : - Ketua Bawaslu, 2012-2017 - Sejak tahun 2011 menjadi pengajar Mata kuliah perbandingan Sistem Politik, pada Program Magister Ilmu Politik Fisip Universitas Hasanuddin, Makassar - Sejak tahun 2008 hingga sekarang, menjadi pengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia, Geografi Politik, pada Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) - Sejak tahun 2010 menjadi Pengajar mata kuliah Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Makassar - Sejak tahun 1997 hingga sekarang, menjadi pengajar mata kuliah Pembangunan Politik, Kekuatan Politik, Sosiologi Politik, Kapita Selekta Ilmu Politik, Sistem Kepartaian dan Pemilu, Pemikiran Politik Timur Tengah, Sistem Politik Indonesia, dan Pengantar Ilmu Politik, Proses Pembuatan Undang-Undang pada Fisip Universitas Hasanuddin.

- Oktober 2014: meraih gelar Guru Besar Profesor dari Universitas Hasanuddin Pengalaman Kepemiluan: - Menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu tahun 2009 - Fasilitator Pelatihan Panitia Pengawas Pemilu 2010-2011 Pengalaman Organisasi: - Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik pada 1993 di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar - Wakil Ketua Senat Mahasiswa Program Pascasarjana Unhas pada 1998 - Ketua II Senat Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya pada 2002 - Pengurus Rabitah Alawiyah Makassar sejak 2008 - Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Makassar.

15

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Divisi Oganisasi dan Sumber Daya Manusia

Ketua Bawaslu Harapkan PPSPM dan Bendahara Pengeluaran Kuatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyelenggarakan Bimbingan Teknis penguatan peranan pejabat penandatanganan surat perintah membayar dalam pelaksanaan anggaran bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran. Kegiatan ini bertujuan memberikan bimbingan dan pemahaman kepada para Pejabat Penandatangan SPM untuk meningkatkan kompetensi dalam menjalankan perannya sebagai pengelola keuangan di lingkungan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, serta para Bendahara Pengeluaran yang tugasnya berkaitan erat sehari-hari dengan PPSPM. Latar belakang diselenggarakannya bimtek ini adalah PPSPM mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengujian tagihan kepada negara dan menandatangani SPM. Dalam hal ini PPSPM bertindak sebagai ordonator yang berwenang untuk melakukan pengujian atas tindakan yang dilakukan oleh otorisator (PPK) dan selanjutnya memerintahkan pembayaran melalui penerbitan SPM. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan prinsip saling uji (check and balance), PPSPM tidak boleh merangkap sebagai PPK dan sebaliknya. Seorang PPSPM (ordonator) harus memastikan bahwa suatu tagihan yang diajukan kepadanya sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkan perintah pembayaran. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Razaki Persada, Kepala Biro Administrasi Adhi Santoso, Kepala Bagian Keuangan Ernawati Perangin-angin, Rabu (15/10) di Batam dan diikuti pejabat penandatangan SPM dan bendahara pengeluaran dari 33 provinsi. Rencananya kegiatan diselenggarakan dari Rabu (15/10) hingga Jumat (17/10).

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini sangat penting karena terkait dengan keberlangsungan

dan kesehatan organisasi Bawaslu.

Beliau menjelaskan bahwa sekarang ini semua kementerian/lembaga diberikan kepercayaan penuh untuk menggunakan dan mengolah anggarannya secara baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya selaku ketua mewakili pimpinan memberikan kepercayaan penuh kepada Sekjen (Bawaslu) Gunawan Suswantoro sebagai nakhoda untuk mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan Bawaslu. Kami melakukan rapat anggaran tapi tidak bermaksud melakukan intervensi, tetapi kita samasama mengingatkan fungsi hubungan jabatan yang proporsional. Karena sudah kita tekadkan di era saya selaku ketua bahwa penyelenggara Pemilu itu adalah Komisioner dan Sekretaris Jenderal.

Demikian juga di provinsi, definisi penyelenggara pemilu adalah Komisioner Bawaslu Provinsi plus sekretariat Bawaslu Provinsi beserta jajarannya. Demikian juga panwas kabupaten/kota,” kata Muhammad. Muhammad menjelaskan bahwa komisioner dan sekretariat adalah satu kesatuan. “Kalau dari awal membangun kesepahaman bersama, kalau kita sama-sama penyelenggara Pemilu maka tanggung-jawab itu mesti ditanggung bersama. Sukses Pemilu adalah sukses komisioner dan sekretariat. Demikian juga kritik-kritik terhadap penyelenggara pemilu (pengawas pemilu) sama dengan

16

kritik terhadap komisioner dan sekretariat. Ini doktrin, sikap, program serta strategi yang kita bangun di awal kepemimpinan saya,” terang Muhammad.

Selanjutnya, menurut Muhammad tugas-tugas selaku PPSPM itu membutuhkan ruang yang sangat steril dari intervensi. “Profesi apa saja itu rentan pengaruh, apalagi kalau yang terkait dengan uang. Saya kira yang namanya bendahara, PPSPM ini kan pengelola anggaran. Kalau anda tidak kuat dengan integritas itu maka berpotensi anda terpengaruh atau dipengaruhi. Maka tidak cukup kemampuan manajemen keuangan yang baik dari pejabat ini tetapi yang terpenting adalah kemampuan dirinya tidak mudah digoda. Tanggung jawabnya berat,“ jelas Muhammad.

Ketua Bawaslu Muhammad menaruh harapan besar kepada kerja serius, kerja besar, kerja jujur PPSPM dan bendahara pengeluaran. “Yang bertanggung jawab terhadap satu rupiah adalah anda. Kalau ada yang kurang maka bendahara yang bertanggung jawab. Saya percaya dengan kematangan usia sudah semakin memberikan kemampuan anda mengelola emosi anda, emosi pimpinan anda dan emosi rekan sejawat dan bekerjalah dengan baik dan jujur. Dengan niat yang kita patrikan secara benar mudah-mudahan kita dimudahkan akan segala tantangan,” tutupnya. [CK]

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Divisi Oganisasi dan Sumber Daya Manusia

Bawaslu Tekankan Perencanaan Anggaran yang Baik

Sebanyak 33 Bawaslu Provinsi mengikuti Rapat Kerja Finalisasi RKA-K/L Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi berdasarkan Pagu alokasi Anggaran Bawaslu TA. 2015. Raker tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala sekretariat dan Bendahara Bawaslu Provinsi.

Acara dilaksanakan di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, MingguSelasa (28-30 September 2014).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu RI, Muhammad dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro dan Kepala Biro Administrasi, Dermawan Adhi Santoso.

Rapat Kerja dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI. Dalam pembukaannya, Muhammad mengatakan bahwa finalisasi RKA K/L tujuannya supaya di starting awal lembaga (Bawaslu RI dan Provinsi) benar-benar hadir dengan sebuah perencanaan yang qualified dan baik. Revisi adalah suatu keniscayaan, namun Bawaslu Provinsi harus tetap memberikan perhatian optimal terhadap kerja-kerja perencanaan yang baik.

“Kemampuan perencanaan yang baik itu sama dengan 50 persen dari keberhasilan sebuah program,” tandasnya. Muhammad menyatakan bahwa orang yang suka merevisi anggaran menunjukkan orang itu tidak sukses dalam melakukan perencanaan yang baik. Meskipun revisi merupakan suatu keniscayaan, ia mengharapkan agar hal itu jangan dijadikan alasan hambatan atau keterlambatan dalam melaksanakan laporan anggaran. Terkait pengesahan undang-undang Pilkada melalui DPRD, Sekjen Bawaslu meminta jajarannya dan Pimpinan Bawaslu Provinsi supaya tidak terganggu, tetap fokus dan

17

bekerja seperti biasa. Pengesahan UU tersebut dinilai belum final karena sejumlah pihak akan mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstisusi terkait penghilangan hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung “Kita harus tetap semangat, ini penting untuk eksistensi lembaga Pengawas Pemilu,” ujarnya. Searah dengan pernyataan Sekjen, Ketua Bawaslu RI juga optimis dengan eksistensi Bawaslu ke depan. Ia mengajak seluruh peserta Raker bahwa dengan adanya UU Pilkada tidak langsung agar tidak dijadikan kendala namun justru harus dirubah menjadi tantangan. Ia mendorong agar Bawaslu dan jajaran untuk lebih menyiapkan dan mengembangkan kegiatan kelembagaan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat terkait dengan pengawasan Pemilu, misalnya menghadirkan upaya sistem pendidikan politik yang baik, upaya penyiapan tenaga-tenaga pengawasan Pemilu dan lain-lain sesuai visi, misi, tugas dan kewenangan Bawaslu.

[AI]

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Divisi Sosialisasi, Humas dan Antar Lembaga

Jelang Pelantikan Presiden, Tokoh Bangsa Serukan Rekonsiliasi

PP Muhammadiyah mengundang sejumlah tokoh bangsa untuk menyerukan rekonsiliasi nasional menjelang terbentuknya pemerintahan yang baru, yang secara resmi baru akan dilaksanakan pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Dalam silaturahmi yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di kantor PP Muhamadiya, Jumat (17/10) tersebut,

semua pihak berharap situasi panas pada saat pilpres dan pasca pilpres akan segera usai saat pelantikan Presiden dan Wapres.

Dengan tema “Semangat Merah Putih untuk Kehebatan Bangsa”, maka diharapkan dua pihak yang selama ini dinilai berseteru kembali bersatu dan saling mendukung serta menyeimbangkan.

“Tema ini mewakili dua koalisi (baca: Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat) yang selama ini dianggap sering berseberangan untuk kembali bersatu dalam demokrasi yang seimbang.

Pihak yang satu (Koalisi Merah Putih) menjadi pihak yang mendukung dan memberi kritik terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Koalisi Indonesia Hebat),” tutur Din. Hadir juga dalam pertemuan tersebut tokoh bangsa dan tokoh agama, Ketua Bawaslu, dan perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu, serta Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dalam pernyataannya, Zulkifli mengungkapan bahwa isu tidak sedap tentang pelantikan Presiden adalah tidak benar. MPR sudah mengkonfirmasi

18

beberapa fraksi di DPR dan kelompok DPD, dan kesemuanya menyatakan akan hadir dalam pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

“Kami akan bersama-sama tampil di depan publik. Ini untuk mengkonter isu adanya niat yang tidak baik yang akan dilakukan dalam pelantikan nanti. Kami sepakat ini merupakan agenda kebangsaan, dan untuk hal tersebut kami bersedia untuk hadir,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad menyampaikan sudah saatnya para elit-elit politik untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan santun bagi masyarakat ke depan. Selama ini fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan dan tidak optimal dilaksanakan oleh Partai Politik.

“Pemilu kemarin seharusnya memberikan pendidikan politik, namun parpol belum menunjukkan hal itu. Persaingan masih menjadi hal yang utama dan sangat tajam. Saya kira sudah saatnya kita berubah. Masyarakat menginginkan politik yang menyejukkan,” tegasnya. [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Divisi Pengawasan

Kemitraaan Dorong Akses Informasi Data Pelanggaran Secara Online

Kemitraan (Partnership) mendorong Bawaslu untuk memberikan Akses Informasi secara online agar dapat diketahui publik dan menjadi bahan pertimbangan dan riset soal kepemiluan.

“Perlu penyajian sistem data pelanggaran online yang bisa diakses oleh publik. Publikasi diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan.

Sistem pelaporannya juga harus online untuk mendukung Pusat pelanggaran pemilu online,” ujar Wahidah Suaib dari Kemitraan.

Mantan Anggota Bawaslu Periode 2008-2012 itu juga mengatakan bahwa data pelanggaran yang disajikan oleh Bawaslu dapat berbentuk grafik beserta analisa datanya. Oleh sebab itu, butuh dukungan baik secara teknologi informasi maupun sumber dayanya. Menurut Kemitraan, dorongan ini merupakan kebutuhan bersama, utamanya Bawaslu dengan semangat UU KIP. Sedangkan Kemitraan memposisikan diri untuk bersifat fleksibel. “Kami ingin mendorong akses informasi publik terhadap data pelanggaran Pemilu dapat

19

diakses dengan mudah dan tepat guna serta berasal dari Lembaga Negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu. Kita berusaha menjadi pemicu dan mendampingi. Inilah peran strategis kemitraaan,” tutur Wahidah.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan bahwa ide ini merupakan ide cemerlang yang dapat direalisasikan. Walaupun terkesan terlambat, namun ia menjanjikan akan mengarahkan sumber dayanya untuk menciptakan Pusat Data itu. “Ini ide cerdas yang tertunda.

Kita sangat tersita dengan waktu pelaporan yang sangat banyak.

Namun kita tetap bisa merealisasikannya. RUU Pilkada memang sudah memberikan desain pengawasan kepada simpul-simpul masyarakat. Namun, peran penanganan pelanggaran tetap saja berada pada lembaga Pengawas Pemilu,” ujarnya. [FS]

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Ketua Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia (MP3I), Salahuddin Wahid

‘Dua Koalisi’ Diharapkan Bahu-Membahu Membangun Bangsa

U

lama, politisi, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Indonesia (MP3I) Salahuddin Wahid melontarkan harapan yang menyejukkan. Gus Solah, sapaan akrabnya meminta Joko Widodo sebagai presiden terpilih, serta kompetitornya saat pilpres Prabowo Subianto bahu-membahu membangun bangsa Indonesia.

“Pasca-pilpres, baik pasangan yang mendapat amanah rakyat maupun yang belum, untuk bekerja sama bahu membahu membangun bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan amanat para pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945,” ucap Gus Solah, Selasa (21/10).

Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur itu mengemukakan bahwa Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk bekerja sama pasca-Pilpres.

Karena keduanya merupakan putra terbaik dari republik tercinta.

“Akhir-akhir ini, kami menilai banyak sekali pernyataan dan aksi yang dikeluarkan berbagai pihak yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa, sehingga pesta demokrasi yang seyogyanya dapat

memberikan manfaat justru menyebabkan bangsa berpotensi terbelah,” tukasnya.

Adik kandung Gus Dur itu juga mengingatkan sejarah Bangsa Indonesia yang sejak dahulu selalu menjadi sasaran berbagai kekuatan besar, dan lebih dari 350 tahun dijajah dengan politik “Devide et Impera” atau politik memecah belah persatuan. Sementara itu, Bung Karno berpesan “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”, sedangkan pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman adalah “Dalam menghadapi keadaan apapun, jangan lengah, sebab kelengahan menimbulkan kelemahan, dan kelemahan menimbulkan kekalahan, sedangkan kekalahan menimbulkan penderitaan.”

Karena itu, Gus Solah berpendapat, tokoh terbaik bangsa yang mengikuti Pilpres memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat. Untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan bangsa.

Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gus Sholah juga menghimbau masyarakat untuk tak ikut-ikutan konflik

20

para elite. Ia berharap masalah dapat diselesaikan secara hukum, bukan dengan cara kekerasan. “Secara umum tidak perlu menyelesaikan masalah dalam kekerasan, apalagi dalam bulan puasa ini orang-orang bisa lebih menahan diri,” ujarnya.

Bekas Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini berharap kondisi masyarakat semakin stabil. Kebekuan politik antara pendukung kedua kubu capres saat pilpres semakin mencair. Sehingga, mereka bisa bersatu membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Gus Solah juga mengimbau agar semua pihak, terutama kaum Nahdliyin, mendukung presiden dan wakil presiden terpilih yang telah diberi mandat oleh rakyat. “Mari kita bersama-sama mendukung dan mengkritisi presiden yang baru,” katanya.

Saat pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 lalu, Gus Solah enggan menyampaikan ke publik siapa calon presiden yang didukungnya meski ia sudah punya pilihan. Bahkan, ia memberi dukungan kepada kedua calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo. (IS)

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah

Perppu Nomor 1/2014, Upaya Meningkatkan Kualitas Pilkada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menyesuaikan peraturannya dengan Peraturan Penganti Undang -Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung.

Bawaslu memandang aturan yang dimuat perppu merupakan upaya meningkatkan kualitas pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

“Pertama yang dilakukan Bawaslu terhadap Perppu adalah penyesuaian.

Peraturan Bawaslu yang sebelumnya pemilihan umum kepala daerah dirubah menjadi pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Penyesuaian sebatas itu dulu di dalam peraturan Bawaslu,” kata Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah di

Jakarta, Minggu (19/11).

Kedua, Nasrullah mengatakan, berkaitan dengan pilkada serentak peraturan Bawaslu juga harus menunggu peraturan yang dikeluarkan KPU. Alasannya terdapat peraturan di Bawaslu yang sifatnya ketergantungan dengan peraturan ditelurkan KPU. Ketiga, menghasilkan peraturan Bawaslu yang sifatnya tidak butuh ketergantungan tetapi butuh semacam terobosan atau penguatan. Misalnya tentang elektronik voting atau e-voting pilkada dimana Bawaslu tidak harus menunggu peraturan KPU tetapi bagaimana Bawaslu merancang peraturan pelanggaran berkaitan dengan sistem pemilihan melalui e-voting.

“Misalnya proses audit rekapitulasi di tengah jalan dan komperasi yang bisa digunakan Bawaslu di e-voting,” ujar Nasrullah Meski telah menyiapkan desain besar untuk menindaklanjuti perppu, Bawaslu tetap menginginkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas perppu tersebut. Sehingga pelaksanaan Pilkada 2015 dapat memiliki kepastian

21

hukum.

“Sampai saat ini Perppu belum dibahas DPR, kami ingin payung hukum pelaksanaan pilkada ini cepat mendapatkan kepastian, dan dukungan dari DPR” ungkapnya.

Meski untuk saat ini KPU dan Bawaslu diizinkan menyusun persiapan berdasarkan kedua Perppu tersebut, namun masih terdapat kemungkinan DPR RI akan menolak Perppu tersebut menjadi undang-undang.

“Perppu tersebut memerlukan dukungan dari DPR RI, walaupun untuk saat ini sudah berlaku,” ungkap Nasrullah.

Namun, Bawaslu juga siap jika DPR memutuskan kebijakan yang berbeda.

Misalnya, perppu ditolak dan disepakati kebijakan berbeda untuk pemilihan kepala daerah selanjutnya.

“Kami siap saja menyelenggarakan apa pun model pilkada yang disepakati kalau ternyata Perppu itu tidak disetujui.

Kami berharap Perppu itu diterima, toh saat ini juga ada dua pandangan kalau Perppu itu ditolak apakah kembali ke UU Nomor 22 Tahun 2014 atau pembahasan baru dari awal lagi,” kata Nasrullah. (IS)

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Direktur Eksekutif Constitutional & Electoral Reform Centre (CORRECT), Refly Harun

Bawaslu Sebagai Pengadilan Pemilu Pengamat pemilu dan hukum tata negara dari Constitutional & Electoral Reform Centre (CORRECT) Refly Harun mengatakan, rangkaian ekses negatif pada pelaksanaan pilkada langsung tidak terlepas dari lemahnya upaya penegakan hukum. Praktik politik uang yang menyebabkan pilkada berbiaya tinggi menurutnya juga dipicu karena pelaku politik uang tidak pernah benar-benar dijatuhi hukuman berat.

Karena itu, Refly menyarankan untuk memperbaiki proses dan kualitas pilkada langsung dilakukan penguatan penegakan hukum.

Salah satu caranya adalah melalui penguatan fungsi dan keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pelanggaran seperti politik uang, penggunaan fasilitas publik, politisasi birokrasi menurutnya dimasukkan dalam kategori pelanggaran pemilu berat.

“Sidang sengketanya jangan di pengadilan karena biasanya proses berbelit dan hilang di tengah jalan. Dari sisi penyelenggaraan pemilu, perannya diambil Bawaslu,” kata Refly, di

Jakarta, Senin (22/9).

Bawaslu, lanjut dia, selama ini memiliki tiga fungsi. Yakni pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Untuk desain pilkada langsung yang lebih baik, fungsi pengawasan bisa diberikan kepada masyarakat, pengawas pemilu, dan peserta pemilu.

Lalu, fungsi penanganan pelanggaran langsung ditangani sesuai jenis pelanggaran.

Misalnya pelanggaran pidana ditangani polisi, administrasi langsung ditangani KPU, dan kode etik ke DKPP. “Pelanggaran pemilu berat seperti politik uang langsung dilaporkan ke Bawaslu untuk disidangkan. Kalau terbukti, langsung didiskualifiasi,” jelasnya.

Pengutamaan Bawaslu dalam penanganan sengketa, tidak lagi pengawasan dan penanganan pelanggaran menurut Refly juga akan menyederhanakan organisasi Bawaslu. Panitia Pengawas Lapangan (PPL), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Panwaslu Kabupaten/Kota menurutnya tidak diperlukan

lagi. Penanganan sengketa cukup dilakukan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat.

Untuk menguatkan fungsi Bawslu sebagai pengadilan pemilu, Refly menyarankan Bawaslu disulap layaknya Mahkamah Konstitusi. Secara kelembagaan, Bawaslu diisi oleh personil-personil yang ahli dalam hukum dan kepemiluan.

“Bawaslu harus direformasi. Diisi oleh ahli-ahli seperti Pak Jimly Asshidiqie, Pak Harjono, Pak Maruarar Siahaan. Orang-orang yang respected, track record jelas,” ujar Refly.

(IS)

Komisioner KPU, Sigit Pamungkas

Pilkada Murah Versi KPU Aspek pembiayaan menjadi perhatian utama DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Pilkada. Meski belum disepakati sistem pemilihan langsung atau tidak, keduanya sama-sama menginginkan adanya pengetatan ongkos pemilihan gubernur dan bupati/wali kota.

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki pandangan mengenai pilkada murah.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, desain pilkada murah dapat diwujudkan dengan perbaikan beberapa hal.

Pertama, menurut Sigit, sistem pilkada harus diatur kembali. Sistem dua putaran dinilai terlalu mahal. Tak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga ongkos sosial dan politiknya.

Kedua, dalam RUU Pilkada harus diatur pembatasan pembiayaan kampanye.

Dengan begitu, ada standar biaya maksimal pelaksanaan pilkada di setiap daerah yang bisa diawasi penyelenggara pemilu.

Ketiga, Sigit memandang perlu di-

lakukan penyederhanaan manajemen penyelenggaraan pemilu. Keempat, ongkos pilkada bisa ditekan dengan pelaksanaan pemilu serentak.

“Pemilu mahal tidak semata dilihat dari rasionalitas ekonomi saja. Mesti dilihat secara luas meliputi rasionalitas sosial dan politik,” kata Sigit, Kamis (4/9).

Dengan begitu, kalkulasi hitungan ekonomi juga harus mempertimbangkan penguatan demokrasi. Serta dengan kohesi sosial dan integritas proses pelaksanaan dan hasilnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung, terdapat beberapa pasal soal pengaturan pembiayaan pilkada. Perppu menekankan penghematan dan pemotongan anggaran yang signifikan karena dirasakan selama ini biayanya besar.

Perppu mengatur pembatasan kampanye dan kampanye secara terbuka sehingga biaya bisa dihemat dan mencegah benturan

22

antar massa. Kampanye melalui iklan dan atribut dibebankan kepada penyelenggara.

Perppu juga mengatur akuntabilitas dana kampanye termasuk dana sosial. Tujuannya untuk mencegah kolusi. Serta larangan politik uang, termasuk serangan fajar dan pembayaran terhadap partai politik pengusung.

Selain itu, pelaksanaan pilkada secara serentak antara pemilihan gubernur dan bupati/walikota diharapkan bisa menekan pembiayaan. Karena biaya untuk penyelenggara, mulai dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hanya dikeluarkan satu kali saja. Begitu pula biaya untuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Rencananya, pelaksanaan pemilu serentak akan berlangsung secara bertahap yaitu pada 2015 sebanyak 204 pilkada, tahun 2018 ada 285 daerah dan pada akhirnya tahun 2020 dapat terwujud pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia. (IS)

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Panwascam dan PPL se Kabupaten Langkat Dibubarkan

Ketua Panwaslu Kabupaten Langkat M Ghazali Taroreh, S,Sos didampingi Pimpinan Panwaslu Langkat Zaki Amani SH dan Drs M Yusuf menyampaikan terima kasih atas tugas dan tanggungjawab yang sudah dilaksanakan Panwascam.

P

anitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Langkat membubarkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pegawas Pemilu Lapangan (PPL) se Kabupaten Langkat. Pembubaran sekaligus pemberian penghargaan atas kerelaan dan kerja keras mengawasi tahapan Pemilu yang dilaksanakaan di Alun Alun Amir Hamzah Stabat, Langkat, Rabu (22/10).

Ketua Panwaslu Kabupaten Langkat M Ghazali Taroreh, S,Sos didampingi Pimpinan Panwaslu Langkat Zaki Amani SH dan Drs M Yusuf menyampaikan terima kasih atas tugas dan tanggungjawab yang sudah dilaksanakan Panwascam dan PPL dalam pengawasan tahapan tiga Pemilu -- Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Langkat, Pemilu DPR, DPD dan DPRD, serta berlanjut pada Pemilu Presiden.

“Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan, yang telah bekerja keras,” kata Ghazali dalam sambutanya.

Penyelenggaraan Pemilu di Langkat berjalan sukses, lancar dan aman, atas kerja keras Panwascam dan PPL. Suksesnya Pemilu tidak terepas dari dukungan seuruh unsur Muspida Kabupaten Langkat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Langkat.

“Masih ada kekurangan. Setidaknya kami sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami dengan baik dan maksimal,” katanya.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Aulia Andri dalam kesempatan itu menyatakan rasa haru atas kebersamaan dan semangat yang dibangun Panwascam dan PPL di Kabupaten Langkat. Pembubaran Panwascam dan PPL bukanlah akhir, namun langkah awal memberikan sumbangsih untuk negeri.

“Saya terharu. Kami bangga dan sangat bangga kepada semua kawan-kawan.

Atas nama Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kami sampaikan rasa bangga dan terima kasih,” katanya.

Tenaga yang sudah diberikan ini merupakan awal dan bagian dari sum-

23

bangsih membangun bangsa. Tidak ada mantan Panwascam maupun mantan PPL. Dipastikan yang ada adalah catatan sejarah bahwa Panwascam dan PPL turut berbuat demi negeri ini.

Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dalam sambutanya yang dibacakan Asisten I Kabupaten Langkat, A Abdul Karim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Pengawas Pemilu. “Suasana kondusif di Bumi Langkat Berseri harus dijaga bersama. Meski tak sebagai Pengawas Pemilu, sebagai warga Langkat menjadi kewajiban bersama menjaga kondusifitas dan kerukunan masyarakat,” katanya.

Secara simbolik Pimpinan Bawaslu Sumut memberikan piagam penghargaan kepada perwakilan Panwascam dan PPL di Kabupaten Langkat. Sebagai ungkapan terima kasih disampaikan juga penghargaan kepada unsur Muspida dan tokoh masyarakat Langkat oleh Panwaslu Langkat.

Acara yang dirangkai dengan senam bersama, berlanjut dengan acara hiburan yang penuh suka cita. (****)

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Cerimor (Cerita Humor) Membeli Kulkas Baru dan Menggali Kutipan Membuang Kulkas Lama Kata-Kata Sang Motivator Jono membeli kulkas baru untuk rumahnya. Untuk bisa membuang kulkas tuanya, ia meletakkannya di halaman depan rumahnya dan memberi tanda di atasnya yang tertulis: “Gratis.

Silakan dibawa ke rumah Anda!”

Seorang Motivator berkata: “Tahuntahun terbaik dalam hidupku kuhabiskan bersama Seorang Wanita yang bukanlah istriku.”

Selama tiga hari, kulkas itu tetap ada di sana bahkan tanpa satu orangpun melihatnya. Dia akhirnya berpiki bahwa banyak orang yang tidak terlalu percaya pada tawaran gratis ini, karena terlalu bagus untuk jadi kenyataan, maka ia mengubah tandanya menjadi: “Lemari es dijual, harga Rp. 500.000!”

Ia kemudian menambah kan, “Ia adalah ibuku.”

Pada hari berikutnya hari seseorang telah mencurinya.

Buka Bersama di Rumah Makan Padang Seusai Pemilu Presiden Setelah melakukan pencoblosan pemilu presiden tahun tanggal 9 Juli 2014 kemarin, ceritanya keluarga besar Pak Maman buka bersama di RM Padang Sederhana.

Hadirin terkejut dan terpaku...

Ia berhenti sejenak memejamkan matanya, mencoba mengingat kalimat terakhir sang Motivator... Ketika Budi membuka mata, ia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur rumah sakit, baru saja mendapatkan Perawatan akibat Siraman Air Panas...

Hadirin kemudian bertepuk tangan dengan Gemuruh dan tertawa.

Budi yang baru saja ikut dalam acara tersebut, kemudian mencoba hal ini di rumah. Setelah makan malam, ia berkata dengan lantang di depan istrinya di Dapur: Uda: “Itu pakai quick count, Pak. Kalau hitungan real count silakan ke kasir..”

dapat terbaca.

Pak Maman: “Onde Mande...”

Dia marah dan mengirim mereka kembali mengatakan,

Mendaftarkan Pemilih Fiktif

“Sekarang kalian pastikan untuk mendapatkan nama-nama itu, mereka juga memiliki hak untuk memilih seperti yang lain!”

Pak Maman: “Uda, tolong dihitung semua”.

Salah seorang tim pemenangan pilpres di daerah mengirim anak buah keluar ke kuburan untuk menyalin nama-nama untuk mendaftarkan mereka sebagai pemilih palsu.

Dalam beberapa detik, si Uda sudah menyerahkan tagihan. Pak Maman kaget melihat kehebatan dan kecepatan sang pelayan menghitung.

Setelah beberapa jam mereka kembali dan ia bertanya kepada mereka apakah mereka sudah berhasil memperoleh nama mereka semua.

Pak Maman: “Uda, hebat. Hanya beberapa detik, hitungan sudah selesai?”

Mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan sebagian besar nama, tetapi ada empat dari batu nisan yang tidak

Selesai makan, Pak Maman memanggil pelayan.

“Aku menghabiskan tahun-tahun terbaik hidupku bersama seorang Wanita yang bukan istriku.”

24

Sumber: http://www.ketawa.com

BULETIN 2014 BULETINBAWASLU, BAWASLU,EDISI EDISI10, 03,OKTOBER MARET 2014

Tes Kemampuan Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu RI

KARTIKA

Ketua Bawaslu, Muhammad didampingi Kepala Biro H2PI, Jajang Abdullah mengawasi pelaksanaan TKD CPNS Bawaslu di Provinsi Sulawesi Utara.

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah mengawasi pelaksanaan TKD CPNS Bawaslu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BAMBANG

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron mengawasi pelaksanaan TKD CPNS Bawaslu di Provinsi Jawa Barat.

ALI

Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak mengawasi pelaksanaan TKD CPNS Bawaslu di Provinsi Sumatera Utara.

25

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Tes Kemampuan Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu RI

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah mengawasi pelaksanaan TKD CPNS Bawaslu di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kasubbag Persuratan dan Arsip, Waller Lumban Gaol mengawasi pelaksanaan TKD CPNS Bawaslu di Provinsi Sulawesi Selatan.

26

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota DPR, DPD, dan MPR RI Periode 2014 - 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) menghadiri Sumpah Janji Anggota DPR, DPD, MRP RI Periode 2014 – 2019 di Jakarta, Rabu (1/10). Pengambilan Sumpah dan Janji dihadiri oleh 550 anggota DPR RI terpilih dan 128 anggota DPD terpilih periode 2014 -2019 di ruang Rapat Paripurna Gedung DPR/MPR RI.

FOTO-FOTO: HUMAS BAWASLU RI

Ketua DPR RI Marzuki Alie melakukan serah terima jabatan periode 2009 – 2014 kepada anggota DPR RI terpilih periode 2014 - 2019 Ade Rezeki Pratama.

Kanan-Kiri: Pimpinan Bawaslu, Nasrullah, Ketua Bawaslu, Muhammad (tengah).

Daniel Zuchron, dan Endang Wihdatiningtyas.

Penandatanganan sumpah janji secara simbolik oleh ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali kepada anggota DPR RI terpilih periode 2014 -2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR/MPR RI, Rabu (1/10).

27

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyapa seluruh anggota DPR RI terpilih, Rabu (1/10).

Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro.

P S EMI A W L A IH G A N N

PE

BULETIN BAWASLU, EDISI 10, OKTOBER 2014

WISNU BROTO

Silaturahmi Nasional Menuju Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan dihadiri PPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), didam-

UM

BADAN

pingi Wakil Presiden Boediono, para menteri kabinet Indonesia Bersatu II, Kapolri, Panglima TNI menghadiri acara silaturahmi dengan para kepala daerah., Rabu (15/10) pagi. Acara berlangsung mulai pukul 09.30 WIB.

UM A

RE

W

N O IK IND

A S L U

I

BL

E

P

A

B

U

R

Ketua Bawaslu RI, Muhammad menyerahkan Hewan Kurban secara simbolis kepada Kepala Biro H2PI Bawaslu RI, Jajang Abdullah selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Kurban Idul Adha 1435 H di Bawaslu RI, 7 Oktober 2014.

HENDRU

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro secara resmi melantik Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Drs. Maksum Nafarin, M.AP dan Kepala Sub Bagian Pemeriksa Kinerja pada Bagian Pengawasan Internal Achmad Syaichu, SE, di Jakarta, Jumat (31/10). Pelantikan ini disaksikan Ketua Bawaslu, Muhammad dan Pimpinan Bawaslu, Nasrullah.

SI

HUMAS

-

HUMAS KARTIKA

Ketua Bawaslu RI, Muhammad, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Johnny Suak dan Syamsurizal serta Ka Biro H2PI, Jajang Abdullah dalam Raker Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota se Sulut.

Penerimaaan pendaftaran calon Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Tahun 2014, di Media Center Bawaslu, Jakarta.

28