Majalah SUARA KPU RI Edisi Agustus 2009

M

UMU HAN

FOKUS

Tata Cara Penghitungan Kursi Tahap III KPU Terima Surat Pengunduran Diri Caleg Terpilih

SI

N

2009 PEMILIHAN UMUM

Edisi Agustus 2009

KPU Tetapkan Calon Terpilih Anggota DPR RI Periode 2009-2014

MI

IHA

IL

I

LI

PEM

PEM

SUARA KPU

KO

UMUM

KOMISI

1 2 3

KPU Tetapkan Calon Terpilih Anggota DPR RI Periode 2009-2014

KPU NEWS KPU Bentuk Tim Teknis Pilkada SBY-Boediono Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2009-2014 UNDP Akan Bantu Pusat Pendidikan Pemilih KPU Telah Upayakan Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu 2009 Tunas Baru: Paduan Suara KPU

4 5 6 7 8

KOMISI PEMILIHAN UMUM Jl. Imam Bonjol 29 Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 Website: www.kpu.go.id mediacenter.kpu.go.id

Suasana rapat pleno KPU dalam acara penetapan calon terpilih Anggota DPR RI Periode 2009-2014 tanggal 2 september 2009 di gedung KPU

Komisi Pemilihan Umum hari Rabu, (2/9/2009) menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih periode 2009-2014. Demikian hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum yang dipimpin oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Gedung KPU Lt II Jl Imam Bonjol Jakarta. Penetapan dan pengumuman Caleg terpilih itu dihadiri oleh anggota KPU, anggota Bawaslu, dan unsur pers.

Ketua KPU A Hafiz Anshary AZ menjelaskan, “pleno KPU juga memastikan penghitungan kursi tahap ketiga yang dilakukan KPU sepenuhnya telah berpedoman kepada putusan MK tentang penghitungan kursi DPR tahap ketiga.

Jika sebelumnya mekanisme penghitungan tahap ketiga akan dilakukan KPU adalah dengan menghitung sisa suara dari daerah pemilihan yang memiliki sisa kursi saja, sesuai dengan putusan MK telah berubah, yaitu sisa suara yang dihitung berasal dari semua daerah pemilihan, baik yang memiliki

sisa kursi atau tidak�.

Pleno KPU tentang penetapan kursi DPR tahap tiga dilakukan KPU di Puncak pada 18-20 Agustus seusai penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu presiden lalu yang telah diumumkan pada 18 Agustus. Setelah pleno di Puncak, tanggal 20-8-09, KPU telah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan mengusung mekanisme baru penghitungan suara tahap III. DI MK rombongan anggota KPU diterima oleh hakim konstitusi Abdul Mukthi Fadjar.

Setelah berkonsultasi dengan MK, pada tanggal 21 Agustus 2009, KPU kembali berkonsultasi dengan Bawaslu dan MK, dan KPU menetapkan calon anggota DPR terpilih pada tgl 21-8-09, tapi pengumumannya tertunda karena masalah teknis. Dalam rapat pleno tanggal 24 Agustus 2009, KPU kembali batal mengumumkan Caleg terpilih.

Fokus

Dengan penetapan dan pengumuman Caleg terpilih oleh KPU, maka komposisi calon anggota DPR yang terpilih mela-

lui penghitungan tahap ketiga kembali berubah, karena ada putusan sela MK atas perselisihan hasil pemilu legislatif. Dari

560 anggota DPR terpilih yang ditetapkan KPU, 14 orang diantaranya ditunda penetapannya karena berbagai masalah

Tata Cara Penghitungan Kursi Tahap III Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, para Anggota KPU, Mahkamah Konstitusi, dan Bawaslu, untuk membahas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009 mengenai penerapan Pasal 205 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penghitungan Kursi Tahap III dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI dan DPD RI Tahun 2009.

Rapat Pleno KPU dalam membahas implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi seperti dimaksud di atas, memutuskan : 1. Setelah penghitungan Tahap II, jika masih terdapat sisa kursi yang belum teralokasikan di daerah pemilihan provinsi yang bersangkutan.

2. Apabila provinsi hanya terdiri atas satu daerah pemilihan, sisa kursi langsung dialokasikan kepada partai politik sesuai dengan urutan perolehan sisa suara terbanyak.

3. Seluruh sisa suara sah partai politik yaitu suara yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan tahap II dari seluruh dapil provinsi dijumlahkan untuk dibagi dengan jumlah sisa kursi dari seluruh dapil provinsi yang belum teralokasikan untuk mendapatkan angka BPP yang baru.

4. Partai Politik yang mempunyai sisa suara dari seluruh dapil provinsi yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan II yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan BPP yang baru mempunyai hak untuk mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi.

5. Kursi hasil perhitungan tahap III harus dialokasikan kepada dapil yang masih mempunyai sisa kursi.

6. Calon Anggota DPR yang berhak atas kursi adalah Calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam dapil yang masih mempunyai sisa kursi, yang dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi.

7. Apabila sisa kursi yang belum terbagi dalam provinsi hanya satu kursi maka partai politik yang mempunyai sisa suara terbanyak dalam provinsi tersebut berhak untuk mendapatkan sisa kursi tersebut.

Marhaban Ya Ramadhan Mohon Maaf Lahir Batin 2 SUARA KPU

Fokus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima surat pengunduran diri Adhyaksa Dault Caleg Partai Keadilan Sejahtera dari DAPIL Sulteng dan Freddy Numberi Caleg Partai Demokrat dari DAPIL Papua. Demikian disampaikan Ketua KPU A Hafiz Anshary dalam kesempatan buka puasa bersama pers tadi malam (Senin, 31/8-09) Dengan demikian baik Caleg Adhyaksa Dault dari PKS maupun Freddy Numberi dari Demokrat ini bakal digantikan dengan caleg lainnya.

Menurut Hafiz, “penggantian caleg terpilih yang batal dilantik tidak akan didasarkan pada suara terbanyak, namun proses penggantian diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Parpol yang bersangkutan. Dari Partai Demokrat mengajukan nama Milton Pakpahan yang berada di nomor urut ketiga sebagai pengganti Freddy Numberi, sedangkan dari PKS, KPU belum terima siapa pengganti Adhyaksa. Sesuai peraturan KPU Nomor 15/2009, maka pergantian Caleg terpilih yang mengundurkan diri sudah harus diterima KPU 21 hari sebelum pelantikan. Berarti tanggal 9 September, sedangkan pelantikan anggota DPR-RI 2009-2014 baru akan dilakukan tanggal 1 Oktober 2009.� demikian Hafiz.

Menurut data dari KPU, selain Milton Pakpahan yang memperoleh 45.592 suara, ada satu caleg lagi yang diajukan

SUARA KPU

KPU Terima Surat Pengunduran Diri Caleg Terpilih

Ketua KPU menerima surat pengunduran diri dari caleg terpilih Adhyaksa Dault (PKS) Dapil Sulteng.

oleh Partai Demokrat sebagai pengganti Freddy Numberi, yaitu Williem Frans Angsanay yang memperoleh di atas 50 ribu suara setelah hasil Pemilu ulang di Yahukimo diumumkan MK. Ada sedikit persoalan disini, suara yang diperoleh Williem lebih besar dari suara yang diperoleh Milton. Jika dilihat dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 88 yang membahas mengenai tata cara penetapan Caleg terpilih, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Demokrat, karena kewenangan atas perubahan caleg terpilih tersebut ada di partai yang bersangkutan.

Hafiz mengakui bahwa penetapan caleg terpilih pengganti yang mengundurkan diri

sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Dalam peraturan KPU disebutkan bahwa penggantian caleg terpilih harus mempertimbangkan suara terbanyak berikutnya. Pertimbangan KPU itu berdasarkan putusan MK yang membatalkan Pasal 214 UndangUndang No. 10 tentang Pemilu Legislatif.

Selain Freddy Numberi dan Adhyaksa Dault, penggantian Caleg juga berasal dari PDIP yaitu Sutradara Ginting yang meninggal bulan Mei 2009. Pengganti Sutradara Ginting yang diusulkan Ketua Umum PDIP adalah Irvansyah yang memperoleh 20.265 suara, sedangkan yang memperoleh suara terbanyak adalah Melawaty dengan 20.666 suara.

3

KPU NEWS

KPU Bentuk Tim Teknis Pilkada

KPU bentuk tim teknis Pilkada bersama Bawaslu dan Depdagri, tim ini terbentuk dalam rapat koordinasi hari rabu tanggal 9 September 2009 bertempat di gedung KPU.

Komisi Pemilihan Umum (Rabu 9-9-09) mulai membentuk tim teknis Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2010. Demikian hasil Rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu dan Depdagri. Tim teknis itu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan Depdagri sebagai persiapan menyongsong pelaksanaan Pilkada tahun 2010. Menurut data KPU, tahun 2010 akan ada 245 Pilkada di seluruh Indonesia.

Menurut anggota KPU I Gusti Putu Artha, salah satu hasil rapat koordinasi tersebut adalah ”Apakah Pilkada akan dilaksanakan oleh KPUD atau DPRD, tapi berdasarkan kesepakatan, Pilkada itu tetap menjadi domain KPUD sesuai dengan Undang-undang No 32 Tentang Pemerintah-

an Daerah. Masalah lain adalah wacana Perpu tentang Pilkada“ demikian kata Putu Artha.

Selain membahas sistem pelaksanaan Pilkada, rapat koordinasi itu juga menyepakati tugas dan fungsi tim teknis tersebut antara lain menyangkut beberapa peraturan yang harus dibuat Terkait pelaksanaan Pilkada.

Misalnya Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkada. Menurut Putu Artha “terdapat sejumlah pasal dalam UU No 32 Tentang Pemerintahan Daerah yang memerlukan penyesuaian misalnya tentang tata cara pemberian suara yang masih menggunakan tanda coblos. Masalah lain adalah penggunaan KTP apabila penduduk

4 SUARA KPU

tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)”, demikian Putu Artha Sejumlah aturan yang kemungkinan akan dibuat oleh Tim Teknis antara lain tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan/penghitungan suara termasuk adanya Pilkada ulang, jika Mahkamah Konstitusi menetapkan Pilkada ulang sebagai hasil perselisihan Pilkada.

Direncanakan seluruh draft peraturan itu sudah harus rampung bulan Oktober 2009, mengingat Pilkada langsung akan digelar bulan Maret 2010.

Artinya banyak Kabupaten/Kota yang sudah memasuki tahapan persiapan pelaksanaan Pilkada bulan Oktober 2009.

SBY-Boediono Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Periode 2009-2014 KPU (Komisi Pemilihan Umum), selasa 18 Agustus 2009 menetapkan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2009-2014. Hal itu dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU bertempat di ruang utama KPU Jl. Imam Bonjol Jakarta. Rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh Ketua KPU Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA itu dihadiri oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Ketua MK Prof. Dr. Mahfud MD, Ketua Umum Partai Politik peserta Pemilu, Anggota Bawaslu, Pemantau Pemilu serta unsur pers.

Hafiz mengatakan bahwa KPU mendasarkan ketetapan tersebut pada UU Pemilu No. 42 tahun 2008. “Dasar ketetapan mengacu pada pasal 3 (ayat 7) dan pasal 159 (ayat 2) Undangundang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Berdasarkan UndangUndang tersebut, maka pasangan Capres/Cawapres SBY-Budiono yang memperoleh suara terbanyak, yakni 73.874.562 (60,80%) dibandingkan dua pasangan Capres/Cawapres lainnya, ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014,� tegas Hafiz.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU dan KPUD maka perolehan

SUARA KPU

KPU NEWS

Ketua KPU Sedang menandatangani berita acara Penetepan Presiden Terpilih 2009-2014 SBY-Boediono di Gedung KPU (18-08-2009).

suara sah yang masuk adalah sebanyak 121.504.481 suara.

Pasangan SBY-Boediono memperoleh kemenangan di lebih dari 20% jumlah seluruh provinsi di Indonesia.

Data perolehan hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing Calon adalah: 1. Pasangan Capres/Cawapres Megawati-Prabowo 32.548.105 suara sah secara nasional atau (26,79 %)

suara sah secara nasional atau (60,80%) 3. Pasangan Capres/Cawapres JK-Wiranto: 15.081.814 suara atau (12,41%) suara sah secara nasional.

Ketetapan KPU tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara No. 133/BA/VIII/2009 dan Surat Keputusan KPU No. 373/ Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2. Pasangan Capres/Cawapres Terpilih Dalam Pemilihan Umum SBY-Budiono: 73.874.562 Tahun 2009.

5

KPU NEWS

UNDP Akan Bantu Pusat Pendidikan Pemilih Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009 hampir selesai, hanya menunggu pelantikan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pelantikan Presiden/Wakil Presiden terpilih periode 2009-2014, sehingga aktivitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2009 mulai menurun. Sejalan dengan berkurangnya aktivitas KPU, maka terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2005, UNDP telah mengakhiri bantuan kepada Media Center KPU. Media Center KPU mulai aktif membantu Biro Teknis dan Hupmas KPU sejak bulan Maret 2009. Selama 6 (enam) bulan masa kerjanya, melalui Media Center, KPU menyediakan berbagai layanan informasi kepada stakeholder Pemilu seperti insan pers cetak maupun elektronik, masyarakat, Parpol peserta Pemilu dan anggota KPUD. Selama enam bulan, Media Center KPU telah melaksanakan berbagai kegiatan media relations, workshop wartawan, press tour, mobilisasi sosial, konferensi pers, managemen data (data base Pemilu), pelayanan website termasuk melakukan monitoring, rekapitulasi, analisis pemberitaan media dan rekomendasi kepada anggota KPU. Dalam mengakhiri tugasnya di KPU Tim UNDP dan Media Center telah “pamit” kepada Biro Teknis/Hupmas. Pada hari Jumat (12-8-2009) telah diadakan

UNDP mohon pamit kepada KPU karena telah mengakhiri bantuannya kepada media centre.

Project Officer UNDP Miguel Alonso berjanji akan menyalurkan bantuan tahun 2010 dengan mendirikan pusat pendidikan pemilih di KPU

“perpisahan” antara Biro Teknis Hupmas KPU dan UNDP/Tim Media Center. Dari Biro Teknis Hupmas KPU hadir Wakil Kepala Biro Syafriadi S Yatim beserta staf, sedangkan dari UNDP/Tim media center hadir Miguel Alonso dan Mareska Mantik serta Heri Rahmadi. Project Officer UNDP Miguel Alonso menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada media center (dalam hal ini Bamboedoea Communication dengan Heri Rahmadi sebagai pimpinan) atas kerjasama dan partisipasinya dalam melaksanakan tugas pelayanan media center KPU. Sementara itu Mareska Mantik sebagai pelaksana MDP (multi donor project UNDP di KPU) mengatakan bahwa sebagai “partnership” , media center telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Di samping itu media center telah berhasil mensinergikan pelayanan media

6 SUARA KPU

dengan tahapan/jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden.

Menurut Mareska Mantik untuk tahun 2010, UNDP melalui “multi donor project” akan membantu KPU dalam mendirikan “electoral data resources” atau Pusat Data Pemilu. Bantuan lebih lanjut kepada KPU untuk tahun 2010 adalah mendirikan pusat data pemilu, di mana aktivitas semuanya dilaksanakan oleh staf permanen KPU bukan outsourcing. Namun tindak lanjutnya akan kami konsultasikan dengan Bappenas selaku host penyaluran bantuan/donor asing ke KPU. Tim UNDP sekarang ini sedang menyisir kemungkinankemungkinan apa yang dapat dilakukan UNDP pasca Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden”. Kita menunggu janji realisasi Pusat Pendidikan Pemilih Pemilu bagaimana wujudnya.

Ketua KPU A. Hafiz Anshary menjadi inspektur ucara pada HUT RI ke-64 Senin 17 Agustus 2009 bertempat di pelataran parkir gedung KPU.

KPU Telah Upayakan Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu 2009 Ketua KPU Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA mengajak seluruh jajaran KPU dan KPUD bersyukur atas apa yang dicapai dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009 telah berjalan aman, tertib, damai dan lancar sesuai jadwal.

Hal itu disampaikan Ketua KPU dalam kesempatan perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke 64, Senin (17/8) bertempat di Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta. “Kita patut bersyukur Pilpres yang diperkirakan dua putaran ternyata dari hasil penghitungan suara, cukup satu kali putaran saja. Meskipun demikian terdapat gugatan yang diajukan kepada Mahkamah

Konstitusi oleh Peserta Pilpres.

Pada hari Rabu 12 Agustus 2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa gugatan tersebut ditolak.� ujar Ketua KPU Hafiz menambahkan bahwa KPU telah mengupayakan peningkatan penyelenggaraan Pemilu yang ditekankan pada lima aspek utama yaitu restrukturisasi organisasi, hubungan yang konstruktif dengan pemangku kepentingan KPU, pelaksanaan kampanye yang cerdas dengan debat publik, penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak pemilih dan membuka akses yang luas terhadap pemilih cacat/tunanetra.

Lebih lanjut Hafiz menam-

SUARA KPU

KPU NEWS

bahkan, berkaitan dengan pelaksanaan tahapan akhir Penyelenggaran Pemilu 2009, terdapat kurang lebih 7 (tujuh) agenda besar yang tersisa, diantaranya meliputi penetapan hasil Pemilu Legislatif yang sedikit tertunda dan pengucapan sumpah janji anggota Legislatif, serta pelaksanaan evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan penyelenggaran Pemilu 2009. Untuk itu Hafiz, meminta agar seluruh jajaran KPU tetap berkonsenterasi penuh guna melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, serta menerima semua kritik dan saran yang ada sebagai masukan guna penyempurnaan lebih lanjut.

7

KPU NEWS

Paduan suara KPU beranggotakan 35 orang berfoto bersama seluruh anggota KPU pada acara penetapan presiden terpilih 2009-2014 pada 18 agustus 2009.

Tunas Baru: Paduan Suara KPU Untuk pertama kali sejak KPU terbentuk, jajaran Sekretariat Jenderal KPU membentuk Kelompok Paduan Suara yang bertugas “koor suara” pada setiap acara KPU. Paduan Suara ini dibentuk pada tanggal 12 Agustus 2009. Ide awal Paduan Suara ini dicetuskan oleh Asep Hanan dari Biro Umum KPU. Anggota Paduan Suara dipilih dari beberapa CPNS KPU di masingmasing Biro. Anggota paduan suara berjumlah 35 orang. Talenta yang mereka miliki sudah di uji kemampuannya dalam mengisi acara HUT RI ke-64 tanggal 17 Agustus 2009 dan Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2009-2014 SBY-Budiono di

Gedung KPU Selasa 18 Agustus 2009.

Selama ini belum pernah ada Paduan Suara KPU, karena tidak antusiasnya ide pembentukan paduan suara. Di masa mendatang Paduan Suara KPU akan mengisi setiap acara KPU sehingga suasana akan lebih akrab.

Anggota KPU Abdul Aziz tak luput memberikan acungan jempol pada Kelompok Padua Suara. “saya salut Paduan suara KPU meskipun baru terbentuk sudah mulai kompak, latihan dan teruslah latihan niscaya makin baik dan profesional” ujar Azis usai acara Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih SBY-Budiono di gedung KPU.

8 SUARA KPU