SI
L IHA
N
I
M UMU
PEM
PEM
I
HAN
UMUM
MI
KO
LI
SUARA KPU
Fe
KOMISI
2011
PEMILUKADA
Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
br
ua
ri
20
Edisi Februari 2011
KPU Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada 2010
Hafiz Anshary Resmikan Gedung Baru KPU Kabupaten/Kota
KPU-IDI Bahas Standarisasi Kesehatan Calon Peserta Pemilukada
DPTools Untuk Akurasi Data Pemilih
11
KOMISI
I
Pengantar Redaksi
S
uara KPU Edisi Februari 2011 ini akan lebih fokus pada Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada 2010. Pelaksanaan Pemilukada langsung oleh rakyat selama tahun 2010 secara umum sudah berakhir. KPU sudah mengevaluasi kinerjanya, baik menyangkut kebijakan maupun teknis, meskipun pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga tahun 2013 masih berlangsung. Hasil evaluasi secara umum kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota cukup baik, meski ada hal teknis yang perlu ditingkatkan agar Pemilukada masa mendatang lebih baik lagi. Sejumlah hal yang perlu ditingkatkan antara lain menyangkut pendataan pemilih, proses pencalonan, sosialisasi dan perlunya pengawasan ditingkatkan. Namun, pihak KPU mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan berbagai masukan menyangkut kinerja KPU melalui evaluasi tersebut agar penyelenggaraan Pemilukada lebih berkualitas di masa mendatang. KPU memandang, sistem Pemilukada langsung saat ini baru bisa dievaluasi paling cepat beberapa tahun lagi. Toh sebenarnya, Pemilukada langsung merupakan pengejawantahan dari hak politik masyarakat, walau ada konflik di satu atau dua daerah. Pada umumnya rakyat tenang saja. Banyaknya sengketa pemilukada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dijadikan ukuran kualitas Pemilukada. Umumnya sengketa di MK menyangkut perasaan tidak puas pasangan calon yang kalah. Untungnya putusan MK bersifat final dan mengikat, tidak terjadi kerusuhan di daerah. Artinya dari substansi itu proses hukum sudah berjalan sesuai prosedur. Mereka percaya proses di MK, bukan karena hakim MK-nya hebat, tapi karena proses di MK menjamin hak-hak semua pihak. Soal anggaran Pemilukada 2010 sampai saat ini belum ada data yang dirilis oleh KPU dan Kemendagri tapi yang jelas, ”ongkos demokrasi memang mahal”. (fs)
UMU
M
PEM
LI
HAN
SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat
Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Sri Nuryanti, S.IP, MA Dra. Endang Sulastri, M.Si I Gusti Putu Artha, SP, M.Si Dr. H. Abdul Aziz, MA Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS Saut Hamonangan Sirait, M.Th Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Redaksi Drs. Syafriadi S. Yatim Editor Senior Drs. Yosmardin, M.Si, Nur Safa’at, SE, MM, Drs. Faisal Siagian M.Si Editor Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto, SH, Dra. Titik PW MP, Andy Firmanda, Dra. Hendrika Ferdinandus, Kadar Setyawan, Andy Prasetyo Reporter Didi, Satrio, Rita, Dewi, Khaerul Anam, Ika Prasetya, Catursari, Andre Riandi, Reni Rinjani, Fotografer Dodi H, Sapto Designer Grafis Arif Priyo Distriusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati, Teddy Irawan Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 Website: www.kpu.go.id mediacenter.kpu.go.id
2
Daftar Isi
4 Fokus Utama KPU Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada 2010
5 Fokus
7 News
Partisipasi Pemilih Dalam Pemilukada 2011 Perlu Strategic Planning Untuk Renstra KPU Ditingkatkan
Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-11 Profil......................................................... 12 Berita Dalam Gambar........................... 12
11 News
DPTools Untuk Akurasi Data Pemilih 3
Fokus
Utama
KPU Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada 2010
Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A memberikan penjelasan kepada para chief editor media cetak dan elektronik tentang pelaksanaan pemilukada (foto: Dodi/Hupmas).
U
ntuk lebih menjalin komunikasi intensif dengan para wartawan, Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada Senin 14 Februari 2011 melaksanakan kegiatan Editor Forum di Hotel Akmani, Jakarta Pusat. Editor Forum dilaksanakan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) tahun 2010. Acara yang berlangsung malam hari diikuti oleh 20 chief editor media cetak dan elektronik. Hadir juga anggota KPU Dra. Endang Sulastri, M.Si, Dr. H. Abdul Aziz, MA, Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS, Wakil Sekjen KPU, Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas serta Kepala Biro Logistik. Acara dimulai dengan makan malam dan diakhiri dengan pemaparan oleh Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A serta Tanya jawab. Dalam pemaparannya, Ketua KPU menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi pada Pemilukada 2010 lalu.
4
Dari 244 daerah, selama tahun 2010 telah terlaksana Pemilukada 224 daerah yang terbagi 222 daerah dari akhir masa jabatan (AMJ) 2010, 2 daerah AMJ 2011 yaitu Nias Selatan dan Kota Bontang. Menurut Ketua KPU banyak hasil Pemilukada yang berakhir di ranah Mahkamah Konstitusi. Misalnya dari 224 daerah, terjadi 229 gugatan dari 164 daerah yang diajukan ke MK. Dari 229 gugatan terdiri dari 4 penarikan permohonan, 154 permohonan ditolak MK, 39 permohonan tidak dapat diterima, 7 permohonan gugur, dan hanya 26 permohonan dikabulkan. Dari 26 permohonan yang dikabulkan di antaranya terdapat putusan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang antara lain Kabupaten Bangli, Konawe Selatan, Sintang,Gresik, Mandailing Natal (Madina), Minahasa Utara Merauke, Sumbawa, Pandeglang, Konawe Utara, Buru Selatan, Yapen, Kota Tebing Tinggi, Surabaya, Manado, Tomohon, Tanjungbalai, Tangerang Selatan serta Kota
Jayapura. Putusan pemungutan suara ulang lebih banyak disebabkan oleh peserta, khususnya penggunaan money politics oleh calon/tim sukses, atau mobilisasi PNS/birokrasi dan penggunaan sarana dan prasarana. Putusan MK terkait menyangkut pelaggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Bentuk pelanggaran itu antara lain praktik money politics baik dari calon kepala daerah maupun tim sukses, keterlibatan PNS dalam kampanye, imtimidasi, penyelenggara pemilu dan faktor pengawas Pemilukada. Dari hasil evaluasi Pemilukada, persoalannya antara lain penyelenggara, masalah DPT yang dianggap tidak akurat, proses pencalonan dan pemungutan dan penghitungan suara. Bebe-rapa wartawan menanyakan masalah yang terjadi dalan sengketa Peilukada Kotawaringin Barat serta masalah yang menimbulkan kontroversi baik dalam putusan MK maupun dalam realisasinya. (dd/FS/red). Suara KPU Edisi Februari 2011
Fokus
Utama
Partisipasi Pemilih Dalam Pemilukada 2011 Perlu Ditingkatkan “Partisipasi pemilih dalam Pemilukada 2011 perlu ditingkatkan”
D
emikian hasil Rapat Evaluasi Partisipasi pemilih dalam Pemilukada Tahun 2010. Rapat Evaluasi yang berlangsung tanggal 9-11 Februari 2011 itu dilaksanakan di Via Renata CIanjur Jawa Barat. Rapat evaluasi itu diikuti 30 orang anggota KPU dari Provinsi dan KPU kabupaten/Kota, yang dipilih berdasarkan laporan partisipasi pemilih yang signifikan oleh Biro Teknis dan Hupmas serta 30 orang dari Biro Teknis dan Hupmas KPU. Acara dibuka oleh Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A dan dihadiri anggota KPU Divisi sosialisasi Dra. Endang Sulastri, M.Si., serta narasumber Danil Syukron dari JPPR dan Burhanudin Muhtadi dari LSI. Dalam sambutannya Ketua KPU menyampaikan data bahwa selama Pemilukada Tahun 2010 yang berlangsung di 7 Provinsi dan 217 Kabupaten/Kota, telah terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Yang dimaksud dengan tingkat partisipasi pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) yang kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS. Menurut Ketua KPU “rakyat jenuh terusterusan memilih, untuk itu perlu sebuah strategi baru untuk
Kegiatan Evaluasi Partisipasi Masyarakat. Sebuah Upaya KPU Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada. (foto: humas)
meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilukada 2011, jangan sampai tingkat partisipasi pemilih itu jeblok sehingga merugikan kita sebagai penyelenggara Pemilu” demikian Ketua KPU. Rapat evaluasi di samping diisi dengan laporan pelaksanaan Pemilukada selama tahun 2011, juga diisi dengan diskusi kelompok yang berhasil membuat rekomendasi atas pelaksanaan Pemilukada 2011 mendatang. Acara ditutup oleh Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas Drs Syafriadi S Yatim. (FS)
KPU Berbagi Pengalaman Mengelola Pemilu 2009
Dalam International Conference on Best Electoral Practices Di New Delhi
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) menghadiri International Conference on Best Electoral Practices, di New Delhi, India. Konferensi internasional ini diselenggarakan oleh Election Commission of India (ECI) dengan mengambil tema ”Best Electoral Practices” dari penyelenggaraan Pemilu di berbagai negara. Konferensi internasional yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun ke-60 ECI atau Diamond Jubilee ini berlangsung pada tanggal 24-25 Januari 2011. Konferensi ini dihadiri sekitar 130 (seratus tiga puluh) orang peserta dari 30 (tiga puluh) negara. Delegasi Indonesia diwakili oleh Anggota KPU, Sri Nuryanti, S. IP., MA dan Dra. Endang Sulastri, M.Si. Pada pelaksanaan konferensi yang berlangsung selama 2 (dua) hari tersebut, perwakilan masing-masing negara menyampaikan pengalaman mereka terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, antara lain tentang Pendidikan Pemilih, Partisipasi dalam Pemilu (terutama yang melibatkan Pemilih Suara KPU Edisi Februari 2011
Pemula), Jaminan Kemandirian dalam Manajemen Pemilu, Peran Teknologi dalam Manajemen Pemilu, Peran Civil Society dalam Penguatan Demokrasi Elektoral, Peran Media dalam Pemilu, dan lain-lain. Anggota KPU, Sri Nuryanti, S. IP., MA dan Dra. Endang Sulastri, M.Si, menyampaikan kepada peserta konferensi tentang pengalaman dan manajemen penyelenggaraan Pemilu Indonesia tahun 2009, mulai dari Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung dengan aman, damai, tertib dan lancar. Para peserta merasa kagum dengan tertib dan amannya pelaksa-naan Pemilu 2009 di Indonesia, malahan Indonesia adalah Negara demokrasi ke tiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Apalagi anggota KPU memperlihatkan besarnya surat suara yang digunakan dalam Pemilu 2009 serta kerumitan yang terjadi dalam distribusi logistik Pemilu. (Endang Sulastri, Anggota KPU)
5
News
Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A tampak dalam gambar memberikan arahan dan meresmikan gedung baru KPU Kabupaten/Kota. (foto: didi)
Hafiz Anshary Resmikan Gedung Baru KPU Kabupaten/Kota
K
etua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, Senin (7/2/2011) secara simbolik meresmikan tujuh gedung KPU baru di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketujuh gedung baru itu adalah kantor KPU Kota Makassar; KPU Kabupaten Maros; KPU Kabupaten Barru; KPU Kabupaten Enrekang; KPU Kabupaten Luwu; KPU Kabupaten Luwu Utara; dan KPU Kabupaten Bantaeng. Acara peresmian dipusatkan di kantor KPU Kota Makassar, Jl. Perumnas Raya Antang Nomor 2A, Sulsel. Peresmian disaksikan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo; Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin; Bupati Maros Hatta Rahman; Ketua KPU Provinsi Sulsel Jayadi Nas; Ketua KPU Kota Makassar Misnah M; Ketua KPU Kabupaten Maros Andi Nur Imran; serta para Bupati dan Ketua KPU Kabupaten yang gedungnya diresmikan hari itu. Gedung baru KPU Kota Makassar dibangun di atas lahan seluas 3.000m2 yang merupakan hibah dari Pemkot Makassar. “Bangunannya 800m2, dengan biaya 1,6 M yang diambil dari APBN,� terang Firman, staf KPU Kota Makassar. Sementara, gedung baru
6
KPU Kabupaten Maros dibangun di atas tanah yang luasnya 1.500m2, dengan menghabiskan dana 650 juta, yang bersumber dari APBN. Sementara itu, Bertempat di Plaza Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Ketua KPU Prof. H. A. Hafiz Anshary, AZ, MA, Selasa (22/2/2011) kembali meresmikan tiga gedung baru KPU di Provinsi NTT. Ketiga gedung baru itu adalah kantor KPU Kabupaten Flores Timur (Flotim); kantor KPU Timor Tengah Utara; dan kantor KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Gedung baru KPU Flotim dibangun di atas lahan seluas 320 meter, dengan biaya 800 juta. Gedung KPU Timor Tengah Utara luas tanahnya 350 meter, menghabiskan dana 980 juta. Sedangkan gedung KPU Kabupaten Sumba Barat Daya berdiri di atas area seluas 600 meter, dana pembangunannya sebesar 2M. Seluruh biaya untuk membanguan gedung-gedung tersebut diambil dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) KPU tahun 2010, yang berasal dari APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Nasional). Selain Ketua KPU, dari KPU Pusat hadir juga Anggota KPU Sri Nuryanti, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Su-
ripto Bambang Setyadi, dan Kepala Biro Perencanaan Moyong Haryanto. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur NTT, Eshton L. Foenay, secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan tentang hibah tanah seluas 1500 meter untuk pembangunan gedung KPU Provinsi NTT, yang menurut rencana akan dibangun pada tahun 2012. (FS/DD) Suara KPU Edisi Februari 2011
News
Para Peserta berfoto bersama di acara Workshop strategic planning for KPU (Foto: Uwie/Hupmas)
K
etua KPU Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, mengharapkan ke depan kualitas Renstra KPU akan semakin lebih baik. Hal ini disampaikannya di selasela waktunya mengikuti Workshop Perencanaan Strategis bagi KPU, di Ubud Bali, 18-22 Februari 2011. “Diharapkan ke depan, penyusunan renstra kita betulbetul berdasarkan metodologi yang telah disepakati oleh para ahli di dalam workshop ini, sehingga ada pertimbangan, ada acuan, ada dasar dalam penyusunan renstra� lanjutnya. Ditegaskan kembali oleh guru besar sejarah peradaban Islam IAIN Antasari ini bahwa Renstra disusun untuk kepentingan lembaga dan negara, bukan untuk kepentingan individu sehingga jangan sampai penyusunan Renstra didasari oleh kepentingan dan kehendak individu tetapi mengatasnamakan kepentingan lembaga. Dalam workshop perencanaan strategis yang pelaksanaannya didukung oleh Election-MDP UNDP dan IFES tersebut diperkenalkan 8 (delapan) langkah yang sistematis dalam menyusun sebuah Renstra. Dimulai dari langkah nol yang disebut envision, yang dilanjutkan dengan merencana-
Strategic Planning Untuk Renstra KPU
kan, mendefinisikan, melakukan penilaian, identifikasi, konsultasi, menyusun strategi, penugasan dan langkah terakhir yaitu pelaksanaan. Workshop yang berlangsung selama lima hari di Hotel bintang lima, Royal Vita Maha Ubud tersebut dihadiri oleh Ketua KPU, Prof. Dr. Hafiz Anshary serta empat orang Anggota KPU, Endang Sulastri, Sri Nuryanti, Sjamsulbahri dan Saut Hamonangan Sirait serta beberapa kepala biro dan wakil kepala biro di lingkungan setjen KPU sebagai peserta. Selain itu, tampak juga beberapa pejabat eselon III dan IV serta personel biro-biro setjen KPU turut berpartisipasi. Tampil sebagai fasilitator adalah accrediting facilitator BRIDGE KPU dan UNDP, Ferry Kurniawan (Ketua KPU Prov. Jawa Barat), Udi Prayudi (Anggota KPU Prov. Bali) serta Mareska Mantik (project manager Election MDP UNDP) dan Partono. Dihadirkan juga dua orang narasumber praktisi Pemilu, Maksum Wijayakusumah dan Hasyim Hasyari, tampak juga Prof. Endang Wiryatmi, Deputi Pendidikan dan Pelatihan LAN-RI hadir sebagai narasumber ahli penyusunan Renstra. (Red)
KPU Keluarkan Juknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
K
omisi pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 205/SJ/II/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2011. Surat Edaran ini ditujukan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia tertanggal 16 Februari 2011. Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan DIPA KPU merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Daftar Isian PelakSuara KPU Edisi Februari 2011
sanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 tahun 2011 KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota oleh masing-masing Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2010. Hal-hal yang diatur di dalam Juknis meliputi pelaksanaan anggaran KPU BA 076 tahun 2011; kewenangan dan tanggung jawab KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota terkait DIPA KPU; dan mengenai pelaksanaan penggunaan biaya perjalanan dinas. (dd)
7
News
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Selasa (01/02/2011) menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk membahas standarisasi kesehatan calon peserta Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) di Hotel Millenium, Jakarta. Hadir Ketua KPU Prof. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA; Anggota KPU Endang Sulastri, Saut H. Sirait, dan Sri Nuryanti; Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono; serta para Pengurus Besar IDI yang dipimpin oleh Prof. Zubairi Djoerban. Ketua KPU menegaskan, seorang calon kepala/wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. “Selama ini tidak ada standarisasi persyaratan kesehatan bagi calon peserta Pemilukada, yang ada hanya untuk calon Presiden dan Wapres. Untuk itu, KPU bekerjasama dengan IDI, harus memiliki standarisasi tersebut,” tandas Hafiz. Menurutnya, IDI memiliki jaringan dan informasi rumah sakit yang akan dijadikan tempat pemeriksaan kesehatan bagi calon peserta Pemilukada.
Suasana rapat kerja antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membahas standarisasi kesehatan calon peserta pemilukada. (foto: Dodi/hupmas)
KPU-IDI Bahas Standarisasi Kesehatan Calon Peserta Pemilukada Standarisasi kesehatan bagi calon peserta Pemilukada memiliki arti yang signifikan dalam pelaksanaan Pemilukada. “Berdasarkan evaluasi, kasus yang terjadi di lapangan sangat bera-gam. Ada dokter yang tidak berani ambil keputusan karena calonnya incumbent, ada yang calonnya anggota IDI, atau KPU-nya anggota IDI, bahkan ada tim pemeriksa yang mencabut hasil pemeriksaan yang telah telah diserahkan ke KPU dan menggantinya dengan keterangan
8
yang berbeda dengan pemeriksaan awal. Itu kan tidak benar, harus ada standarisasi, demi perbaikan Pemilukada,” ujar Endang Sulastri. Beberapa permasalahan yang mengemuka dalam diskusi, antara lain, definisi sehat bagi calon peserta Pemilukada, tim pemeriksa, tempat pemeriksaan, dan pemberian bagi calon peserta. “Harus ada syarat minimal rumah sakit yang menjadi tempat pemeriksaan, dan harus ada list-nya. Surat Keterangan juga harus ada standarnya,” tukas Sri Nuryanti. “Sebaiknya KPU yang menentukan rumah sakitnya,” tambah Saut Sirait. Sementara Yosmardin (Kabag Sosialisasi & Pubikasi Informasi Pemilu) meminta agar dilakukan sosialisasi pada tahap persiapan, sehingga para calon peserta yang akan diperiksa dapat mempersiapkan diri dengan baik. Prof. Zubairi Djoerban mengharapkan adanya kesepakatan dalam mekanisme penunjukan rumah sakit yang akan digunakan dalam pemeriksaan kesehatan calon, termasuk sosialisasi pemeriksaan kesehatan, pelaporan kepada KPU, maupun pengumuman hasil pemeriksaan. “Dalam menentukan rumah sakit harus netral. Jika di provinsi/kabupaten/ kota tidak ada rumah sakit yang memenuhi standar, bisa merujuk ke rumah sakit daerah lain, atau rumah sakit yang setingkat di atasnya. Misalnya, untuk memeriksa calon bupati di rumah sakit provinsi, atau rumah sakit pusat untuk memeriksa calon gubernur,” usulnya. (ar/dd) Suara KPU Edisi Februari 2011
News
Pelantikan Sekretaris Provinsi Gorontalo
S
ekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Suripto Bambang Setyadi, Jumat (11/2/2011) melantik A. Haris Hadju sebagai Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo di Ruang Sidang Gedung KPU Imam Bonjol, Jakarta. Pelantikan dihadiri oleh Ketua KPU Prof. H.A. Hafiz Anshary AZ, MA; Wakil Sekjen Asrudi Trijono; dan para Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Haris Hadju dilantik sebagai Sekretaris Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 54/Kpts/Setjen/ Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo tertanggal 10 Februari 2011. Ia menggantikan pejabat lama, Arijadi, yang mutasi ke Pemda setempat setelah menjabat sebagai Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo sejak 1 Juli 2008 lalu. Pelantikan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan pejabat yang mutasi atau pensiun, serta menghindari potensi stagnasi organisasi. Hal tersebut merupakan bagian kehidupan organisasi, pola pembinaan karier dan peningkatan kinerja, untuk pembenahan dan pemantapan organisasi KPU. Ketua KPU dalam pidatonya me-ngatakan, Sekretaris KPU memiliki wewenang khusus untuk menggunakan anggaran, yakni sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “KPU
D
Provinsi juga harus menyerahkan laporan keuangannnya secara regular ke Pusat. Saya berharap laporan keuangan KPU pada semester II tahun 2011 ini sudah naik kelas menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian), atau kalau bisa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” pinta Hafiz. Hafiz juga menyoroti pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah). “Paling tidak ada tiga permasalahan dalam Pemilukada, yaitu mengenai data pemilih; netralitas KPU di daerah; serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara,” ujarnya. “Saya meminta kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota agar melakukan pemutakhiran data pemilih, menjaga netralitas sebagai penyelenggara, dan agar berhati-hati dalam tahapan Pemilukada,” tambahnya. Ia mengharapkan agar Sekretaris KPU yang baru dilantik memiliki semangat untuk mewujudkan organisasi KPU yang semakin baik, serta sensitif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. “Pejabat yang baru harus mempunyai terobosan-terobosan yang solutif terhadap setiap persoalan, mampu berkoordinasi sinergis dengan semua pihak, dan mampu menyusun program kerja yang komprehensif demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada,” tandas Hafiz mengakhiri pidatonya. (dd)
KPU Susun Juknis Penyelenggaraan Pemilukada
alam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang lebih berkualitas, Biro Teknis & Hupmas KPU melakukan penyusunan petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan Pemilukada. Kegiatan berlangsung di Via Renata, Cianjur, Jawa Barat, dan berlangsung selama tiga hari (16-18 Februari 2011). Hadir dalam kegiatan ini, Ketua KPU Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, AZ, MA; Anggota KPU Dra. Endang Sulastri, M.Si; Wakil Sekjen KPU Asrudi Trijono, SH; Kepala Biro Hukum Sigit Joyowardono, SH; Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas Drs. Syafriadi S. Yatim; serta para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Ketua KPU dalam sambutannya memberikan pengarahan kepada para pejabat dan staf Setjen KPU dalam penyusunan juknis penyelenggaraan Pemilukada. “Saya harapkan dengan adanya juknis ini, ke depan tidak terjadi lagi Suara KPU Edisi Februari 2011
multitafsir terhadap peraturan Pemilukada (Peraturan KPU Nomor 09 sampai 17 Tahun 2010 Tentang Pemilukada-red)”, papar Hafiz Anshary. Ia juga mengingatkan, dalam penyusunan juknis penyelenggaraan Pemilukada harus memperhatikan aspirasi dan masalah yang berkembang di bawah. “Juknis ini dapat menjadi petunjuk bagi petugas kita di lapangan, sehingga petugas kita dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam tahapan pemilukada”, terangnya. Juknis penyelenggaraan Pemilukada berisi langkahlangkah atau guidance (bimbingan) dalam setiap tahapan Pemilukada, mulai dari tahapan DPT hingga penghitungan dan rekapitulasi suara pasangan calon. Juknis ini juga dimaksudkan untuk mempermudah petugas, dalam hal ini PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi dalam menjalankan proses-proses Pemilukada. (ook/dd/ Hupmas)
9
News
KPU Selenggarakan Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
U
ntuk meningkatkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien dan efektif, yang merupakan bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Setjen KPU) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan pelatihan kepada pejabat dan staf Setjen KPU dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pelatihan SPSE yang dilakukan di LKPP ini terdiri dari beberapa pelatihan, yaitu pelatihan trainer, admin Pejabat Pengadaan Secara Elektronik (PPE), Admin sistem, Admin Agency, verifikator, dan help desk. Dalam pelatihan tersebut, peserta dilatih untuk dapat membuat mulai dari paket lelang yang baru sampai pengumuman pemenang lelang tersebut. Pelatihan dilakukan di Gedung SMESCO UKM Lantai 17, jln. Gatot Subroto Kav 94, Jakarta Selatan dan berlangsung selama empat hari (8 – 11 Februari 2011). Pelatihan diikuti 15 pejabat dan staf di lingkungan setjen KPU dan dikoordinir oleh Kabag Data dan Informasi Emil S. Tarigan, SE dari Biro Perencanaan dan Data. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
(SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE adalah e-Lelang Umum (e-Regular Tendering) yaitu pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam pengadaan. Untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Selain itu di dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk proses audit secara online (e-audit). Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Prof. Himawan Adinegoro mengatakan, di tahun ini ditargetkan sudah ada LPSE di masing-masing institusi. “Ditargetkan tahun 2011 ini semua kementrian, lembaga, departemen, dan instansi lainnya sudah menggunakan LPSE sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat, sesuai dengan amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,� terang Himawan. (ook/ Fs/Hupmas)
In House Training Manajemen Perpustakaan KPU
K
omisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan In House Training atau Diklat (Pendidikan dan Latihan) Manajemen Perpustakaan selama empat hari (17-22 Februari 2011). Diklat dilaksanakan di Ruang Rapat Desk Pemilukada Lt. 1 Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. Peserta Diklat berjumlah enam orang yang merupakan karyawan/ti di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Diklat Manajemen Perpustakaan merupakan bagian dari langkah KPU untuk mempersiapkan pembentukan Pusat Informasi dan Sumber Daya Pemilu (Electoral Resources and Information Center/ERIC) pada tahun ini. Dengan ERIC, KPU berupaya mempermudah akses informasi dan data serta pendidikan masyarakat pemilih dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rencananya, KPU akan membuat suatu perpustakaan berbasis informasi teknologi (KPU E-Library) yang terorganisir dengan dukungan tenaga pustakawan yang handal.
10
Materi yang diberikan dalam Diklat antara lain, Manajemen Perpustakaan Khusus; Manajemen Koleksi; SOP Perpustakaan; Promosi Perpustakaan; serta Otomasi Perpustakaan. Para pemberi materi, diantaranya, Chaidir Amir (Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional); Hanjar Basuki (Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan Nasional); dan Rasyid Ridho (Perpustakaan Kemdiknas). Dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat mengadakan dan mengolah serta menyajikan koleksi; dapat membuat SOP (Standart Operational Procedur) Perpustakaan; dapat membuat promosi perpustakaan; serta dapat mengelola perpustakaan dengan menggunakan teknologi informasi. Di dalam Diklat juga dibahas mengenai pengolahan koleksi (book, audio book, audio visual, periodicals, dan koleksi khusus); penataan dan pengamanan koleksi; metode promosi dan kerjasama antar perpustakaan; bibliografi; membership dan circulation; stock take dan serial control; master file; reporting dan system; serta pemanfaan RFID. (dd) Suara KPU Edisi Februari 2011
News
B
erdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2009 maupun Pemilukada 2010, salah satu persoalan yang sering muncul adalah terkait akurasi Data Pemilih Tetap (DPT). Untuk itu KPU bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mau menyelenggarakan Pemilukada memanfaatkan perangkat DP Tools sebagai alat untuk mengakruasi data pemilih. Pada bulan ini sedikitnya 3 (tiga) KPU Provinsi yang melaksanakan acara Rapat Kerja (Raker) dengan agenda sosialisasi pemutakhiran pemilih dengan menggunakan DPTools. Ketiga Provinsi itu adalah KPU Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Provinsi Jawa Tengah. Sosialisasi pemuktakhiran data pemilih sebagai persiapan pemilihan Gubernur Sulbar telah dilaksanakan pada tanggal 1-3 Februari 2011. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulbar, teknisi program DPT dengan dihadiri Setjen KPU pusat dalam hal ini Biro Perencanaan Dan Data KPU Bapak Saefudin. Dalam kesempatan itu , Ketua KPU Sulbar Drs. M Nahar berharap agar Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur yang akan datang tidak ditemukan lagi masalah DPT khususnya pemilih ganda. Dengan DPTools setidaknya persoalan DPT dapat dikurangi. Sosialiasi juga dilakukan oleh Anggota KPU Sri Nuryanti. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Sulawesi Tengah Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc mengatakan bahwa data pemilih yang diterima akurasinya masih sangat rendah, sehingga diperlukan kerja keras dalam pemutakhiran. “Ini tugas kita, untuk berusaha maksimal mendaftarkan semua masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa masuk kedalam DPT, selain itu kita juga harus bersinergi dengan baik bersama Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga harapannya semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya nanti,” papar Adam Malik dalam pidato pembukaannya. Kegiatan yang dihadiri oleh Anggota KPU Pusat, Sri Nuryanti, S.IP.,
Suara KPU Edisi Februari 2011
Anggota KPU Pusat, Sri Nuryanti, S.IP., MA. beserta Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penjelasan dalam rapat kerja sosialisasi pemutakhiran data pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2011. (foto: Arif/hupmas)
DPTools Untuk Akurasi Data Pemilih MA., yang membidangi masalah DPT ini, juga dibahas berbagai permasalahan DPT yang sering muncul di daerah. “Berkaitan dengan data pemilih, berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, KPU juga telah mengajukan permintaan revisi UU Nomor 10 Tahun 2008, sehingga diharapkan KPU bisa mendapatkan data yang sudah bersih, karena KPU sebagai user terakhir,’ ujar Sri Nuryanti dalam pengarahannya. Sri Nuryanti juga menjelaskan pentingnya penggunaan DPTools dan DCPTools dalam pemutakhiran data pemilih, karena sistem ini mampu mengidentifikasi nama pemilih ganda, sehingga dapat memaksimalkan kualitas pemutakhiran data pemilih. Di tempat lain, meskipun KPU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 ini tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) seperti Provinsi Sulbar dan Sulteng, namun untuk persiapan Pemilukada Kabupaten/Kota pada tahun 2011 dan 2012, KPU Provinsi Jateng menggelar Raker KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarkan Pemiluakada pada tanggal 5-7 Februari 2011.
Hadir dalam Raker tersebut anggota KPU Dra. Endang Sulastri M.Si., yang juga Korwil Provinsi Jateng. Dalam kesempatan tersebut ketua KPU Provinsi Jateng Ida Budiati menyampaikan hasil evaluasi Pemilukada tahun 2010 khususnya yang terkait dengan DPT dengan menyatakan bahwa DPTool ternyata efektif untuk memutakhirkan data pemilih. Dari 17 Kabupaten/ Kota di Provinsi jawa Tengah yang telah menyelenggarakan Pemilukada tahun 2010 terdapat 15 Kabupaten/Kota yang setelah dimutakhirkan data pemilihnya dengan dengan DPTools terjadi penurunan pemilih karena berkurangnya pemilih ganda. Berdasarkan hasil evaluasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut, anggota KPU Endang Sulastri meminta agar penggunaan DPTools membantu pemutakhiran data pemilih yang dapat diteruskan pada Pemilukada tahun 2011 dan 2012 maupun Pilgub yang rencananya digelar 2013. Provinsi Jateng merupakan salah satu daerah yang cukup berhasil menyelenggarakan Pemilukada 2010 karena minimnya gugatan dan permasalahan bahkan persoalan DPT hampir tidak ada. (Fs)
11
Profil Anggota KPU Dra. Endang Sulastri, M.Si
“Anakku Adalah Motivasiku�
A
nak punya arti yang sangat besar dalam hidup saya. Mereka adalah semangat saya, motivasi dan harapan saya. Impian saya adalah, anak-anak Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi Anggota KPU. Reporter Suara KPU Didi Suhardi ditemani fotografer Ilham Sulfian dan Teddy Irawan mewawancarai Anggota KPU yang senang guyon ini, berikut petikannya.
Apa filosofi Ibu dalam hidup Ini? Saya sejak kecil dibesarkan dari keluarga guru. Orang tua saya guru SD. Di satu sisi, kita terbiasa untuk hidup sederhana, ora ngoyo, artinya selalu mensyukuri apa yang ada. Ada dua kata-kata yang selalu saya ingat dari bapak. Pertama, Ojo rumongso duwe tapi duweyo rumongso (kita tidak boleh merasa punya, tetapi harus punya perasaan simpati,rendah hati,dll). Yang kedua, ojo pengen dianggap wah, nanging mengko wo.. (jangan mau dianggap wah, tetapi dengan mengada-ada Dalam hidup kita harus tahan banting. Kita harus menghadapi berbagai macam karakter orang. Sejak kecil saya sudah diajarkan untuk hidup mandiri. Waktu SMP, saya sudah mulai indekost. Bapak ingin saya sekolah di sekolah negeri yang bagus. Apa motivasi Ibu menjadi Anggota KPU? Saya tidak pernah membayangkan menjadi anggota KPU. Saya kuliah di S1 Ilmu Pemerintahan UGM dan lanjut di S2 Ilmu Politik UI. Pada waktu Pemilu 1999 dan 2004, saya mengikuti proses pendidikan pemilih, saya paham soal Pemilu. Akhirnya saya tertarik untuk mendaftarkan diri dan terpilih menjadi anggota KPU. Bagaimana Ibu membina keluarga? Keluarga adalah motivasi saya. Kedua anak saya adalah anak-anak yang sangat luar biasa. Anak saya yang pertama punya mental yang mandiri dan punya jiwa wiraswasta. Sejak kecil, umur tiga tahun, sudah ditinggal bapaknya, dia sangat mandiri (mata Ibu Endang sempat berkaca-kaca hampier menangis). Dalam kondisi saya sebagai single parents, anak saya sangat membantu untuk struggle. Pada waktu itu saya sangat aktif dalam organisasi. Tetapi dia tidak pernah merasa takut ditinggalkan, malah dia yang mendorong saya. Ibu senang guyon ya? Guyon (joke) perlu untuk mengakrabkan suasana. Saya tidak ingin ada batas yang cukup jauh antara komisioner dengan staf di Sekretariat, atau antara Anggota KPU Pusat dengan Anggota KPU di daerah. Komunikasi melalui joke atau cerita lucu kan bisa mencairkan, sehingga hubungan kita tidak kaku. Apa kiat Ibu dalam penguatan kelembagaan KPU? Saya berharap masa depan kelembagaan KPU makin baik siapapun anggotanya, KPU menjadi sebuah lembaga yang kuat, terpercaya, disegani dan berwibawa. Untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia. KPU adalah penjaga konstitusi . (dd, is,ti)
Berita Dalam
Gambar
Kunjungan KPU Bangladesh (7 Februari 20 11) Pelantikan Sekretaris Provinsi Gorontalo (11 Februari 2011) 12
Konsultasi KPU Kota Bengkulu (9 Februari 2011)
Suara KPU Edisi Februari 2011