Majalah SUARA KPU RI Edisi September 2011

SI

L IHA

N

I

M UMU

PEM

PEM

I

HAN

UMUM

MI

KO

LI

SUARA KPU Se

KOMISI

2011

PEMILUKADA

pte

Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

mb

er

20

11

Edisi September 2011

Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Politik:

Salah Satu Kunci Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Halal Bil Halal KPU-RI

Kirab Budaya Pemilukada Kota Yogyakarta

Pemilukada Tulang Bawang Barat Berlangsung Dalam Suasana Kondusif

KOMISI

I

S

Pengantar Redaksi

epanjang Bulan September 2011 ini, masih terasa suasana khidmat dan suka cita perayaan hari idul fitri 1 syawal 1432 H. Suasana ini dirasakan oleh seluruh umat islam di penjuru muka bumi dan biasanya dirayakan dengan tradisi-tradisi khas daerahnya. di Indonesia sendiri, tidak ketinggalan masyarakat merayakan hari kemenangan dengan tradisi takbiran, mudik (pulang kampung-red) dan halal bihalal atau silaturahmi.

Idul Fitri memiliki makna yang sangat dalam. Kesucian dan kembali ke fitrah menjadi harapan seluruh muslimin/muslimat setelah selama sebulan dilatih dalam ”madrasah” Ramadhan untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Keinginan untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pribadi menjadi harapan manusia ketika menyongsong Idul Fitri.

Sebagaimana kata ”syawal” yang berarti peningkatan/meningkat, pastinya setiap individu berharap menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bernilai dan lebih berkualitas dalam menjalani kehidupannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai sebuah lembaga, dengan seluruh pejabat dan karyawan di dalamnya juga memiliki harapan yang sama dalam menyogsong lembaran baru setelah Ramadhan. ”Warga” KPU, pastinya, juga mendambakan adanya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan. Di Lingkungan kerja, penignkatan kualitas ini, salah satunya, dapat dilakukan dengan etos kerja.

Peningkatan etos kerja yang lebih baik, tidak semata-mata ditujukan bagi peningkatan kualitas pribadi, tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan kerja. Peningkatan etos kerja di lingkungan KPU adalah peningkatan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas sehingga terciptanya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Harapan ini bukanlah sekedar harapan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan komitmen dan peran serta setiap ”warga” KPU, tanpa terkecuali. Untuk mewujudkannya, setiap ”warga” KPU harus memulai dari sekarang. Dalam mewujudkan harapan besar tersebut, setiap ”warga” KPU harus memulai dari sesuatu yang kecil agar dapat dipupuk terus hingga menjadi besar. ”Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang, dan dimulai dari yang kecil”, seperti perkataan orang bijak.

Semoga Idul Fitri 1432 H menjadi tonggak baru dan semangat baru bagi KPU untuk meningkatkan kualitas penyelenggara demokrasi di Indonesia. (Red)

2

UMU

M

PEM

LI

HAN

SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Sri Nuryanti, S.IP, MA Dra. Endang Sulastri, M.Si I Gusti Putu Artha, SP, M.Si Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri, MS Dr. H. Abdul Aziz, MA Saut Hamonangan Sirait, M.Th Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Redaksi Drs. Yosmardin, M.A Editor Senior Nur Syafaat, SE, MM, Drs. Faisal Siagian M.Si. Editor Sahruni H.R, SS, M.Si, Eddy Purwanto SH, Dra. Titik PW MP, Andy Firmanda, Dra. Hendrika Ferdinandus, Kadar Setyawan, Andy Prasetyo.

Reporter Didi, Satrio, Rita, Dewi, Khaerul Anam, Ika Prasetya, Catursari, Reni Rinjani.

Fotografer Dodi H, Sapto.

Designer Grafis Arif Priyo.

Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati, Teddy Irawan.

Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id

Daftar Isi

5 Fokus Utama

Semarang Gelar Pemilos Pertama di Indonesia

7 News

Audiensi DPRD Kabupaten Pati di KPU-RI

8 News

Dialog Nasional Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia

Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 6-9 Seputar Pemilukada.............................. 10-11 Profil......................................................... 12 Berita Dalam Gambar........................... 12

9 News

Ketika Murid SD Nyontreng di KPU 3

Fokus

Utama

Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Politik:

Salah Satu Kunci Peningkatan Partisipasi Masyarakat

K

epercayaan masyarakat pada sistem politik yang ada merupakan salah satu faktor yang menentukan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilukada (Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Demikian disampaikan Andry Dewanto, Ketua KPU Jawa Timur dalam sambutan pada kegiatan “Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dalam Upaya Peningakatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada” di Surabaya, Senin (19/9/2011).

Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Timur dengan mengundang seluruh Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur, LSM, Ormas, Partai Politik, BEM se-kota Surabaya, media massa, dan instansi terkait lainnya. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifulloh Yusuf, yang mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai.

Dalam sambutan pembukaan, Gus Ipul, demikian sapaan akrab Saifulloh Yusuf, menyampaikan, bahwa salah satu faktor yang menjadikan Pemilu bagus adalah penyelenggara pemilunya yang bagus pula. Di samping apresiasi terhadap kegiatan tersebut, Gus Ipul juga mengharapkan kegiatan sosialisasi ini merupakan wadah ”latihan” bagi KPU untuk dapat menyelenggarakan Pemilu yang lebih bagus.

Bertindak sebagai narasumber adalah Endang Sulastri, Anggota KPU RI, dan Suko Widodo, pengamat komunikasi/media dari Universitas Airlangga, Surabaya.

Arif Budiman, Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, menjadi moderator.

Endang menyampaikan materi strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada. Dalam kajiannya, Endang menyoroti angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu 1999 hingga 2009 yang menurun hingga 20 persen, sehingga partisipasi pemilih pada Pemilu 2009 tinggal 70 persen, dan dalam Pemilukada justru tinggal 60 persen, bahkan ada yang di

4

bawah 50 persen. ”Kami sebagai penyelenggara sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan merosotnya partisipasi pemilih itu. Oleh karena itu, kami menekankan kepada KPU di kabupaten/kota untuk mengadakan pendidikan pemilih sepanjang tahun,” tandas Anggota KPU RI yang membidangi Divisi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat itu.

Bentuk dari pendidikan pemilih itu, lanjut Endang, bisa dilakukan sesuai dengan kreasi di tingkat daerah. ”Di antaranya pendidikan pemilih yang bekerja sama dengan persatuan guru PKn (Pendidikan Kewarganegaraan), lomba cerdas cermat Pemilu, membuka ”kelas Pemilu” (semacam short course) untuk pemilih pemula, perempuan dan partai politik, serta pelaksanaan lomba Pemilu OSIS (PEMILOS),” urainya. ”Perilaku masyarakat dalam Pemilu yang semula hanya menjadi supporters, diharapkan meningkat menjadi voters yang rasional dan bertanggungjawab.

Sedangkan strategi yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi atau pendidikan pemilih dengan paduan antara strategi klasik face to face maupun strategi advertising melalui media massa, internet, serta agenda setting,” tambah Endang.

Sementara itu, Suko Widodo menyatakan, memilih memang merupakan hak dan bukan kewajiban, sehingga tidak bisa dipaksakan. Karena itu Parpol harus memiliki pola komunikasi yang baik untuk ”memantik” partisipasi masyarakat. ”Politisi itu jangan hanya datang ketika membutuhkan suara saja, karena partisipasi itu membutuhkan kesediaan yang dimulai dari proses kepedulian. Untuk itu, upaya mendorong partisipasi pemilih itu merupakan tugas semua pihak, mulai dari KPU, Parpol, masyarakat, dan media massa. Tanpa keterlibatan multi pihak secara simultan, maka partisipasi pemilih akan terus merosot,” katanya. (CN) Suara KPU Edisi September 2011

Fokus

Utama

Halal Bil Halal KPU-RI Bermaaf-maafan.

Suasana hari pertama kerja di KPU-RI diisi dengan halal bil halal. Tampak Ketua KPU-RI, Prof. Hafiz Anshary, AZ, MA saling bersalaman, saling bermaafan dengan seluruh staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU-RI. (foto: tim/hupmas)

S

etelah libur dan cuti bersama dalam perayaan hari raya Idul Fitri 1432 H, suasana kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU-RI kembali terlihat.

Libur selama 9 hari dengan 3 hari diantaranya cuti bersama, tidak menyurutkan kinerja dan disiplin PNS Setjen KPU-RI. Hal ini sesuai dengan SE (Surat Edaran)Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No. SE/09/ M.PAN-RB/8/2011 tentang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432.

Hal ini ditandai dengan pelaksa-

naan apel pagi di hari pertama pasca libur Lebaran di halaman kantor KPURI, Senin (5/9/2011). Dalam kegiatan apel pagi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU-RI, Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si., hadir hampir keseluruhan pegawai, baik pejabat maupun staf pelaksana, kecuali bagi yang mengajukan surat cuti dan sakit.

Dalam sambutannya, Sekjen KPU menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1432 H, dan memberikan apresiasi kepada para pegawai yang tetap disiplin dan mempunyai semangat kerja yang tinggi di hari pertama setelah libur Lebaran ini. “Dengan se-

mangat dan disiplin kerja yang baik ini, harapannya kedepan kita terus meningkat, kemarin tahun 2010 kita mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kemudian di tahun 2011 ini semoga bisa mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” papar Suripto Bambang Setyadi yang berlaku sebagai pembina apel pada pagi tersebut.

Di akhir kegiatan apel pagi tersebut, digelar halal bil halal antara seluruh komponen KPU-RI, yaitu Ketua, pejabat, dan staf pelaksana Setjen KPU-RI. Dalam halal bil halal tersebut dilakukan seremonial saling bersalaman bersama dan saling memaafkan satu sama lain di halaman kantor KPURI, yang dilalui dengan penuh haru dan suka cita. Setelah kegiatan tersebut, seluruh pejabat dan staf pelaksana KPU-RI kembali menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa. (Arf/red)

Semarang Gelar Pemilos Pertama di Indonesia

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Rabu (7/9/2011) memulai rangkaian Pemilos (Pemilu Ketua Osis) tingkat SLTA se-Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilos yang dilaksanakan di 39 SLTA di Kota Semarang itu diikuti oleh tidak kurang 23 ribu siswa/i, dimulai di SMA 15, Jl. Kedungmundu Raya No.34 Kota Semarang. Ditandai dengan pelepasan balon se- Ketua KPU-RI, Prof. Hafiz Anshary, AZ, MA tampak sedang cara simbolis oleh Ketua KPU RI Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, bersiap menggunting balon dalam pembukaan Pemilos di Kota Semarang. (foto: Didi/hupmas) didampingi Walikota Semarang, Soemarmo.

Pemilos merupakan upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilih pemula, dalam Pemilu dan Pemilukada. ”Dengan Pemilos, kita harapkan anak-anak kita sebagai pemilih pemula dapat mengerti dan memahami Pemilu dan Penyelenggara Pemilu dalam sebuah proses demokrasi,” tutur Hafiz dalam pidatonya.

Dengan demikian, lanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat ditingkatkan, sehingga Indonesia bisa menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. ”Karena itu, Pemilos ini harus dijadikan sebagai proyek percontohan bagi daerah-daerah lain,” harapnya.

Pemilos di SMA 15, diawali dengan debat kandidat (kampanye) dimana masing-masing kandidat mencoba menawarkan program serta visi-misinya jika kelak terpilih sebagai Ketua Osis. Kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara. ”Seluruh kegiatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilu benar-benar disimulasikan dalam Pemilos ini, termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), lengkap dengan kotak suaranya, tinta serta kelengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam Pemungutan Suara.” Terang Hafiz Anshary. (dd/Red) Suara KPU Edisi September 2011

5

News

MT Bridge KPU Ke-8

K

omisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) melanjutkan pelaksanaan Module Training ke-8 (MT 8) BRIDGE, di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), 26-29 September 2011. Pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemiluan ini digagas oleh Biro SDM KPU dengan alokasi anggaran di KPU Provinsi NTT serta dukungan Australian Electoral Commission (AEC).

Ketua KPU dalam sambutannya yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Drs. Johanes Depa, M.Si menyatakan bahwa secara substantif, diklat Modul BRIDGE ini diarahkan untuk mencapai 3 hal, yaitu: pertama, meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan; kedua, untuk membangun kesadaran dalam menggunakan informasi dan sumber daya yang tersedia dan penting guna mengembangkan dan melestarikan budaya pemilu yang berkelanjutan;

K

lain yakni AEC. Karenanya diharapkan kegiatan pelatihan-pelatihan berikutnya akan dilakukan secara berkesinambungan demi memperkuat sumber daya KPU. Adapun bentuk kerja sama AEC-KPU adalah dalam bentuk co-sharing, dimana AEC memberi dukungan di beberapa aspek yang tidak dialokasikan dalam APBN. Peserta MT 8 terdiri dari 21 orang KPU Kab/Kota dari NTT, 1 orang dari Sekretariat Jenderal KPU, dan 4 orang masing-masing dari KPU Provinsi NTT, Bengkulu, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

KPU telah mempunyai daftar panjang untuk pelaksanaan MT BRIDGE selama tahun 2011, sebut saja dalam waktu dekat pelatihan tentang wawasan kepemiluan ini akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan, DIY dan Jawa Tengah.

Mengacu kepada agenda pelaksanaan MT Bridge KPU, tercatat hingga akhir tahun 2011, KPU akan menyelenggarakan MT sebanyak 15 kali. (Rn)

Lokakarya Penyusunan Materi Seleksi Calon Peserta Diklat Di Lingkungan KPU

omisi Pemilihan Umum (KPU) RI, selama 3 (tiga) hari, 22-24 Agustus 2011, menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Materi Seleksi Calon Peserta Diklat di lingkungan KPU, di Bogor, Jawa Barat.

Acara tersebut dibuka oleh Ketua KPU RI, Prof. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, dan dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum, Dr. Abdul Aziz; Sekretaris Jenderal KPU, Suripto Bambang Setyadi; serta para Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Materi seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai keluaran/output kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung proses pengu-

6

dan yang ketiga, untuk mengembangkan suatu jaringan dukungan bagi para pemangku kepentingan terkait dalam proses pemilu dan mendorong budaya pertukaran informasi dan pengalaman.

Ada 4 (empat) modul yang menjadi materi selama pelatihan yang berlangsung selama empat hari ini, yaitu modul administrasi pemilu, pendaftaran pemilih, pendidikan pemilih serta modul perencanaan dan penganggaran strategis, serta sesi manajemen proyek sebagai tambahan.

Mareska Mantik, BRIDGE manager AEC untuk Indonesia melukiskan dalam sambutannya, bahwa MT 8 merupakan hasil dari sebuah proses yang panjang yang diawali sejak tahun 2010 saat program BRIDGE diinisiasi lewat fasilitasi Elections-MDP UNDP. Sementara untuk beberapa tahun ke depan, dimulai tahun 2011 program BRIDGE untuk KPU akan dilanjutkan fasilitasinya oleh mitra BRIDGE yang

kuran tingkat pemahaman persyaratan akademik yang harus dimiliki oleh seorang calon. Hal ini sangat penting guna menjamin kualitas calon peserta diklat, dengan menghindari terjadinya fenomena GIGO (Garbage In Garbage Out), serta untuk efektifitas pembiayaan, mengingat jumlah anggaran diklat yang terbatas dibandingkan dengan jumlah peserta yang harus didiklatkan.

Sebagai contoh, dalam 1 (satu) tahun anggaran, KPU hanya dapat menganggarkan pengiriman peserta Diklatpim Tk. IV sejumlah (semisal) 5 orang, padahal peminat/calon peserta yang eligible sebanyak 10 orang. Maka diperlukan adanya tes internal dalam KPU sendiri untuk menentukan siapa 5

orang yang memperoleh skor tertinggi dari 10 orang calon peserta tersebut.

Sehingga, diperoleh 5 orang dengan skor teratas yang akan dikirim terlebih dahulu.

Dalam proses penyusunan materi seleksi, KPU akan dibantu oleh konsultan yang kompeten di bidangnya, yakni Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI). Dalam kegiatan itu, LPTUI melakukan presentasi mengenai metode dan teknik pembuatan/penyusunan soal tes tersebut.

Dalam lokakarya itu, perwakilan dari setiap Biro/Inspektorat memberikan pemaparan mengenai karakteristik jabatan dengan uraian tupoksi pada setiap biro/ inspektorat, serta kendalakendala yang dihadapi. (dd/ren) Suara KPU Edisi September 2011

News

Bahas Anggaran, Sekjen KPU Hadiri RDP Dengan Komisi II DPR RI

S

ekretaris Jenderal KPU RI, Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, Rabu (14/09/2011) menghadiri rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Sidang Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo itu digelar atas undangan Sekretariat DPR RI. Agendanya adalah penyampaian usulan pagu anggaran KPU tahun 2012. Selain KPU, pihak lain yang diundang adalah Ombudsman RI (ORI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Rapat berlangsung sekitar 3 (tiga) jam, dan menghasilkan beberapa butir kesimpulan, antara lain, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU, Bawaslu, dan ORI untuk menyerahkan hasil perbaikan terhadap rincian kegiatan dan alokasi anggaran, sebagai bahan RDP yang akan dilakukan secara konsinyiring.

Komisi II DPR RI juga meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan penjelasan secara terperinci terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dari Januari s/d September 2011. (dd)

J

Sekretaris Jenderal KPU RI, Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, Rabu (14/09/2011) menghadiri rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Sidang Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

Audiensi DPRD Kabupaten Pati di KPU-RI

umat (09/09/2011), KPU-RI menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Pati. Kunjungan ini dalam rangka audiensi mengenai Pemilukada Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yang telah berlangsung pada tanggal 23 Juli 2011 lalu.

Pemilukada yang memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Pati ini masih menyisakan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan.

Rombongan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan sekretariat Komisi I DPRD Kabupaten Pati ini diterima oleh Anggota KPU I Gusti Putu Artha, SP., M.Si dan Saut Hamonangan Sirait, M.Th di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU-RI. Mereka bermaksud untuk sharing dan diskusi bersama Komisioner KPU-RI, mensikapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengkonfirmasi surat dari DPRD Kabupaten Pati yang telah dikirimkan ke KPU-RI. Keputusan MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang penetapan pasangan calon Sunarwi – Tejo Pramono sebagai pasangan terpilih.

Suara KPU Edisi September 2011

Selain mendiskualifikasi pasangan tersebut, MK juga memerintahkan agar KPU Kabupaten Pati menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan melakukan verifikasi terhadap pasangan Imam Suroso – Sujoko. Pasangan ini menggantikan Sunarwi – Tejo Pramono yang telah dipecat keanggotaannya oleh DPP PDIP sejak 22 Mei 2011.

Menurut salah seorang anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pati, dalam amar putusan tersebut tidak memuat aturan apabila ada satu atau dua pasangan calon yang menolak untuk melanjutkan pencalonan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), sedangkan menurutnya KPU Kabupaten Pati masih menunggu juklak dari KPURI. Sehingga harapannya, dalam kunjungan ini mereka bisa mendapatkan oleh-oleh yang positif dari KPU-RI. Hal ini dikarenakan munculnya suara-suara yang bergejolak dibawah, banyak elemen masyarakat yang menilai KPU tidak profesional dalam bekerja, dan menuntut pergantian anggota KPU Kabupaten Pati.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota KPU-RI I Gusti Putu Artha, SP.,

M.Si menyatakan bahwa tidak ada aturan dalam KPU mengenai rekomendasi partai politik dari pengurus pusat, selama ini yang dijadikan legitimasi pencalonan dalam Pemilukada adalah pengurus partai politik di daerah yang berlangsung Pemilukada. “Ini terobosan baru MK yang mengurusi internal partai politik, karena dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tidak mengatur hal itu, namun sesulit apapun KPU tetap menghormati keputusan MK tersebut agar kepastian hukum bisa tetap ditegakkan,” tandas Putu Artha.

KPU-RI juga menegaskan kalau KPU-RI tidak menyalahkan KPU Kabupaten Pati dalam masalah ini, karena tidak ada amar putusan MK yang menyalahkan mereka, dan sebelumnya KPU Kabupaten Pati sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU-RI. Sedangkan Anggota KPURI Saut Hamonangan Sirait, M.Th menjelaskan bahwa dalam mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU Kabupaten Pati hanya melakukan pencetakan surat suara, tidak ada lagi tahapan-tahapan yang lain. (Arf/red)

7

News

Dialog Nasional Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia

P

emilihan elektronik (e-voting) yang tengah diwacanakan oleh pemerintah, diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang telah lalu tanpa mengesampingkan azas Pemilu Indonesia yang luber dan jurdil. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri serta Komisi Pemilihan Umum mengadakan Dialog Nasional Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia, Rabu (21/9/2011), di Auditorium BPPT. Dialog Nasional yang bertemakan “Peningkatan Inovasi Produk Nasional

Ketua KPU-RI, Prof. Hafiz Anshary, AZ, MA mencoba mesin e-voting dalam acara dialog nasional bertemakan “peningkatan inovasi produk nasional untuk pemilu elektronik di Indonesia”. (foto: tim/hupmas)

8

untuk Pemilu Elektronik di Indonesia”, dihadiri oleh Ketua KPU-RI, Abdul Hafiz Anshary, Anggota KPU Endang Sulastri, Sri Nuryanti dan Syamsul Bahri, Perwakilan KPU Daerah, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, rekan dari LSM dan media massa.

Dalam acara Dialog Nasional menuju pemilu elektronik ini sekaligus dipamerkan beberapa produk mesin e-voting dan infrastruktur pendukung yang sudah dipakai di bebe-rapa negara serta beberapa produk yang mendukung pemilu elektronik seperti e-KTP dan DPT Online.

E-voting ini bertujuan untuk mengurangi peluang kesalahan dan penyalahgunaan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang berarti mengurangi waktu dan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Hal lain yang utama dalam pelaksanaan e-voting adalah e-KTP. Karena jika dalam suatu dae-rah belum menerapkan e-KTP, maka pelaksanaan e-voting juga tidak dapat diterapkan secara serentak.

Menurut Hafiz Anshary, jika memang pemilihan elektronik diterapkan, tentu diperlukan sosialisasi yang harus dilakukan secara intensif. Sedangkan Kepala BPPT, Marzan Azis Iskandar, menyatakan dengan peralatan yang diproduksi sendiri oleh anak bangsa, pemilu elektronik dapat dilakukan dengan biaya yang murah.

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, telah melakukan simulasi e-voting seperti di Pandeglang, Banda Aceh, Tegal, Gorontalo dan Pasuruan yang hasilnya adalah rekomendasi bagi penerapan teknologi e-voting nasional. Pemberian suara elektronik (e-voting) telah diperkenankan manjadi salah satu metode pemberian suara oleh MK dalam Amar Putusan No. 147/ PUU-VII/2009. (nia/red) Suara KPU Edisi September 2011

News

”

Ketika Murid SD Nyontreng Di KPU

Ayo beri tanda contreng sesuai pilihan kalian, lalu lipat kembali dan masukkan ke dalam kotak suara. Setelah itu, celupkan jari kalian ke dalam tinta. Awas, nyontrengnya jangan salah. Contreng gambarnya atau nomornya. Jangan sampai kelihatan teman-temannya, harus dirahasiakan ya!” ujar para pemandu melalui pengeras suara.

Ya, hari itu (Jumat, 16/9/2011) murid-murid Sekolah Dasar (SD) Santo Bellarminus, Jakarta, melakukan simulasi pemungutan suara di KPU RI di Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta. Mereka mencontreng di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memang sengaja disediakan di Ruang Sidang Lantai II. Murid-murid SD itu diminta memilih calon ketua kelas, yang kandidatnya dipilih secara aklamasi. Seluruh petugas pemungutan suara juga diperankan oleh mereka.

Sebelum melakukan simulasi pemungutan suara, murid-murid SD yang berjumlah 40 orang itu mendapat “bekal” dari Anggota KPU, Endang Sulastri, menge-nai organisasi KPU, mulai dari kenggotaan, visi-misi, sampai pada tugas dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan

pemilu di Indonesia. “KPU itu bersifat tetap, nasional, dan mandiri, dan itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 huruf E, ayat (5). KPU itu ada di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Di tempat inilah (Gedung KPU-red), ditetapkan para wakil rakyat yang sekarang duduk di DPR/MPR, serta Presiden dan Wakil Presiden,” terang Endang.

Endang juga berharap, kelak di antara murid-murid itu ada yang dapat menjadi anggota atau bahkan Ketua KPU. “Saya mau tanya, siapa di antara kalian yang mau menjadi Anggota KPU?” tanyanya. Salah seorang murid, Rifky, mengacungkan jarinya. “Saya mau Bu!” jawabnya.

Ketika ditanya alasannya, Rifky me-ngatakan, menjadi Anggota KPU itu enak, bisa memilih seorang Presiden.

Hal tersebut ditanggapi oleh Endang Sulastri. “Lha, yang memilih seorang Presiden itu rakyat Indonesia, bukan KPU,” ujar Endang me-nerangkan.

Kunjungan murid SD seperti itu merupakan bagian dari upaya KPU untuk dapat menjalin komunikasi dan menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula.

Murid-murid itu diberikan pemahaman mengenai KPU sebagai penyelenggara pemilu, informasi-informasi kepemiluan pada tahapan dasar (basic), dan pengenalan secara langsung proses pemberian hak suara melalui simulasi mencontreng di TPS. Harapannya, masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam menggunakan hak politiknya, dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat. (dd) Murid-murid Sekolah Dasar (SD) Santo Bellarminus, melakukan simulasi pemungutan suara di KPU RI di Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta. Mereka mencontreng di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memang sengaja disediakan di Ruang Sidang Lantai II. (foto: tim/hupmas)

Suara KPU Edisi September 2011

9

Seputar

R

Pemilukada

Pemilukada Tulang Bawang Barat Berlangsung Dalam Suasana Kondusif

abu, (28/9/2011), warga Tulang Bawang (Tuba) Barat, Lampung, memilih Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin mereka selama 5 (lima) tahun ke depan (periode 2011-2016).

Pemilukada di kabupaten yang merupakan pemekaran dari Tulang Bawang itu diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yakni Bachtiar Basri, SH, MH-Umar Ahmad, SP (nomor urut 1); Syaifullah Sesunan, SH, MH-dr.Edi Winarso (nomor urut 2); Frans Agung Mula Putra, S.Sos, MH-H. Syamsul Hadi (nomor urut 3); dan H. Putra Jaya Umar-Subroto, S.Pd (nomor urut 4).

Pelaksanaan hari pencoblosan Pemilukada Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) Barat, Lampung, yang memilih Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin mereka selama 5 (lima) tahun ke depan (periode 2011-2016). (foto: Didi/Hupmas KPU)

10

Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat 186.454 orang, dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 485 buah, yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan.

Anggota KPU RI, Dra. Endang Sulastri, M.Si, turun langsung memantau jalannya pemungutan suara di beberapa TPS, di antaranya TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 di Kampung Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, serta TPS 01 di Kampung Candra, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Endang didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Lampung, Handi Mulyaningsih dan Nanang Trenggono, serta tim dari KPU RI. Suasana pada saat pencoblosan di kabupaten yang berjarak sekitar 80 km dari Kota Bandar Lampung ini sangat kondusif. Ketegangan yang sempat terjadi pada beberapa hari menjelang pemungutan suara, seperti dilansir oleh media setempat, sama sekali tidak tampak pada hari tersebut. Justru masyarakat sangat antusias mendatangi TPS-TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

“Suasananya sangat tertib, aman, dan lancar. Tingkat partisipasi juga tinggi. Di salah satu TPS yang kita pantau bahkan ada yang sampai 80% lebih tingkat partisipasinya,” tutur Endang Sulastri.

Menurut Sekretaris KPU Tuba Barat, Agus Subagiyo, situasi keamanan yang terkendali itu terjadi berkat kerja maksimal dari aparat keamanan. “Petugas dari Polsek, Polres, Brimob, dan TNI diterjunkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sini. Alhamdulillah, lancar dan tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan aman sampai proses penghitungan, penetapan, dan pengumuman pemenang,” harapnya.

Ada pemandangan yang menarik di setiap TPS. Para petugas pemungutan suara yang berjumlah 7 orang, semuanya mengenakan kemeja batik, meskipun coraknya berlainan antara TPS satu dengan lainnya. “Ini pemberian KPU Tuba Barat,” kata Ketua KPPS di salah satu TPS. Agus juga membenarkan bahwa pihaknya memberikan kemeja batik kepada semua petugas di TPS. “Itu untuk memberi semangat pada mereka,” katanya.

Rekapitulasi penghitungan suara secara manual di tingkat Kabupaten, menurut rencana akan dilakukan pada Senin (3/10/2011) di Kantor KPU Tuba Barat, Jalan Brawijaya, Kampung Panaragan Jaya, Kecamatan Tuba Tengah. Selain Tuba Barat, hari ini juga secara serentak dilakukan pemungutan suara di 2 (dua) kabupaten pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) yang lain, yakni Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji. (dd/US) Suara KPU Edisi September 2011

Seputar

Pemilukada

Kirab Budaya Pemilukada Kota Yogyakarta

K

omisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menggelar Kirab Budaya, Kamis (09/09/2011), di sepanjang Jalan Malioboro yang merupakan pusat jantung kota Yogyakarta, dalam rangka menyongsong Pemilukada Kota Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 September 2011. Sebagai salah satu ikon kota Yogyakarta sebagai kota budaya yang melekat dan menjadi identitas kota Yogyakarta, maka budaya juga ikut menyemarakkan pesta demokrasi di Kota Yogyakarta.

Kirab budaya ini diikuti oleh seluruh peserta Pemilukada Kota Yogyakarta, baik dari pasangan calon maupun tim sukses dan pendukungnya. Dalam kirab budaya tersebut diawali oleh rombongan duplikasi prajurit Keraton Yogyakarta dengan pasukan gajahnya, yang diikuti oleh rombongan KPU-RI, KPU Provinsi DIY, KPU Kota Yogyakarta, dan Panwaslu Kota Yogyakarta, yang semuanya menaiki andong, yang merupakan kendaraan kereta kuda khas dari Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, turut serta Komisioner KPU-RI, Sri Nuryanti, S.IP., M.A. dalam barisan andong rombongan penyelenggara pemilukada.

Kemudian rombongan pasangan calon kepala daerah menggunakan kereta kencana yang diikuti oleh tim kesenian atau budaya persembahan dari masingmasing pasangan calon. Dalam kegiatan yang diselenggarakan sekitar 3 jam tersebut, semua peserta kirab budaya tidak diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor dan seluruh peserta wajib menggunakan kendaraan dan pakaian tradisional yang mencerminkan adat istiadat dan budaya Kota Yogyakarta.

Menurut Ketua KPU Kota Yogyakarta, Nasrullah, kegiatan kirab budaya ini diselenggarakan pertama kali di Yogyakarta, sebagai bentuk usaha untuk harmoni budaya, keramahan, dan penyeimbang tensi politik de-

ngan tensi sosial di masyarakat Kota Yogyakarta. ”Kirab budaya ini diharapkan bisa membuka kegiatan kampanye Pemilukada Kota Yogyakarta ini dengan damai dan sportif, serta pasangan calon kepala daerah dapat menyampaikan visi misinya langsung ke masyarakat,” papar Nasrullah.

Pemilukada Kota Yogyakarta ini diikuti oleh tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu M. Zuhrif Hudaya – Aulia Reza, Hanafi Rais – Tri Harjun Ismadji, dan Haryadi Suyuti – Imam Priyono. Ketiga pasangan calon ini dijadwalkan dapat melakukan kampanye selama 14 hari, yaitu tanggal 8 – 21 September 2011. Sedangkan diakhir acara kirab budaya ini, seluruh pasangan calon melakukan deklarasi kampanye damai dan penyampaian visi misi yang dilakukan di panggung terbuka yang didirikan di kawasan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret. (Arf/ red)

Suasana Pelaksanaan Kirab Budaya Pemilukada di Kota Yogyakarta (foto; Humas KPU Kota Yogya)

Suara KPU Edisi September 2011

11

Profil

Kepala Biro Logistik KPU Drs. Boradi

”Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah”

K

etika berbicara logistik Pemilu, kita pasti membayangkan, betapa sulit dan rumitnya mengawal pekerjaan itu. Bagaimana misalnya, kotak suara, surat suara, maupun tinta, harus bisa sampai ke semua TPS, di seluruh pelosok wilayah nusantara, dalam keadaan utuh, dan tepat waktu. Salah satu orang yang sangat mafhum dengan logistik Pemilu di KPU RI, adalah Boradi.

Posisinya kini adalah Kepala Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU. Kepada SUARA KPU, ia bercerita panjang lebar mengenai hal tersebut. Berikut petikannya.

Bisa ceritakan mengenai logistik Pemilu?

Sebenarnya itu pekerjaan yang sangat berat dan rumit. Pada Pemilu 2004, saya sendiri sempat hampir menyerah dan berniat untuk mundur.

Tapi karena dukungan keluarga dan teman-teman, akhirnya saya berjanji untuk melanjutkan. Terus terang, ”sejak lahir”, saya memang sudah ngurusi pengadaan. Sebelum di KPU, di tempat bekerja yang lama, saya adalah Kepala Sub Bagian Tender. Makanya ketika ditugaskan ke KPU untuk ngurusi logistik, ya saya terima. Tapi ternyata, logistik Pemilu itu sesuatu yang sangat berbeda, karena menyangkut politik dan ada batasan-batasan waktu yang tidak boleh dilanggar. Ada aturan main yang telah ditetapkan regulasi. Selain itu, distribusinya kan harus mencapai seluruh wilayah di Indonesia, dimana banyak sekali daerah-daerah terpencil, yang sangat sulit untuk dijangkau. Itu pun waktunya harus tepat, tidak boleh terlambat. Maksimal satu hari sebelum hari H (hari pemungutan suara-red), logistik itu harus sudah sampai di TPS. Bagaimana dengan logistik Pemilu 2009?

Pada Pemilu 2009, saya sudah banyak belajar dari pengalaman 2004. Secara umum, dapat dikatakan, semuanya berjalan dengan baik. Soal perusahaan percetakan misalnya, saya sudah punya daftar mereka yang baik, yang kurang baik, yang black list. Saya ada daftarnya itu.

Malah, saya juga mensyaratkan, setiap peserta lelang harus memiliki kemampuan produksi sekian dalam waktu tertentu, mesin cetaknya harus sekian jumlahnya, posisi percetakannya harus steril, sumber modalnya harus jelas, dan tidak boleh di-sub-kan lagi. Sehingga saya dapat menghitung kemampuan mereka, bisa tidak mereka menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Begitu juga dalam hal ekspedisinya (distribusi). Saya kaget, ternyata rata-rata perusahaan percetakan itu malah mengajukan harga di bawah HPS yang ditawarkan. Ternyata mereka sudah ancang-ancang sebelumnya, dengan menstok kertas di gudangnya. Jadi harga kertasnya masih memakai harga yang lama.

Makanya, ketika ada penilaian dari pemeriksa (BPK), bahwa logistik Pemilu 2009 di KPU itu ada kerugian negara, saya tidak sependapat itu. Mereka bilang, negara dirugikan 1,7 Milyar. Tapi menurut saya tidak, kan surat suaranya sudah dicetak, meskipun ada kesalahan. Ada buktinya itu. Mereka juga bilang ada pemborosan. Saya jelaskan, ketika pagu anggaran untuk logistik itu diajukan, saya berasumsi pada harga tertinggi ketika itu, bukan pemborosan. Malah, saya bangga, karena KPU “berhasil” menghemat uang negara sebesar 1,7 Trilyun. 1,1 Trilyun untuk Pileg, dan 600 Milyar untuk Pilpres. Kita kembalikan itu ke negara. Akhirnya BPK juga mau mengerti.

Persiapan untuk logistik Pemilu 2014?

Bersama teman-teman, saya terus melakukan evaluasi. Saya sedang menyusun sebuah formulasi penghitungan kebutuhan logistik, peta logistik, dan perusahaan-perusahaan percetakan. Sehingga saya berharap, logistik Pemilu 2014 dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Apa yang membuat bapak terlihat tetap tegar?

Dukungan keluarga dan teman-teman. Mereka lah yang memberikan motivasi kepada saya. Ketika Pemilu, kami hampir setiap malam tidur di kantor, karena memang pengawasan itu kan harus dilakukan terus-menerus. Kalau ada masalah logistik, tentu harus segera dicarikan solusinya. Karena itu, beberapa kali saya mengalami an faal dan masuk rumah sakit, begitu juga dengan teman-teman. Di sini juga banyak sekali godaannya. Kalau tidak kuat iman, dan bekerja dengan ikhlas, rasanya memang sangat berat tanggung jawabnya.

Filosofi bapak?

Ya itu, saya sangat mengedepankan prinsip kekeluargaan. Saya juga tidak punya ambisi akan sesuatu, semuanya dijalani saja, tidak usah neko-neko. Seingat saya, selama hampir 32 tahun ngurusi pengadaan dan logistik, tidak pernah saya meminta sesuatu apa pun kepada rekanan, tapi kalau menolak, sering. Karena menurut saya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. (dd/ook/red)

Berita Dalam

Gambar

Kunjungan KPU Malaysia ke KPU-RI (14 September 2011) 12 12

ntary Kunjungan Official Australian Parliame ber 2011) tem Sep (14 -RI KPU ke Delegation To Indonesia

Rapat Penilaian Lomba Design Poster dan Flyer KPU (28 September 2011) Suara KPU Edisi September 2011