Laporan JMR 2014

Dokumentasi Purna Agenda JMR 2014

Dokumentasi Purna Agenda

JAgongan Media Rakyat 2014

Dokumentasi Purna Agenda Jagongan Media Rakyat 2014 Editor Idha Saraswati Penulis Imung Yuniardi M Afandi Kontributor Maryani Grattiana Timur S Suprianto Fotografer Indra Yoga Adiarsa Lingga Pratama Uliantara Luthfi Jati Ramdani Rizka Himawan Tata letak M Safrinal Lubis

Diterbitkan Oleh COMBINE Resource Institution (CRI) Jl KH Ali Maksum RT 06 No 183 Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia 55188 Tel/Fak: 0274 – 411123 Website: www.combine.or.id

I Daftar Isi Pengantar Jagongan Media Rakyat, Hajatan untuk Mengisi Daya Gerakan I Hal 6

Hal 9

Hal 15

Hal 27

Merintis Gerakan Besar Bersama untuk Literasi

Inovasi yang Merdeka?

Advokasi Komunitas Lewat Media Komunitas

Berkumpul dan Berbagi di JMR 2014........... 31 Dokumentasi Aksi Para Pengunjung........................................... 35 Aksi Para Narasumber.......................................... 38 Aksi Para Seniman.................................................. 40 Aksi Para Relawan.................................................. 42 Rupa-rupa JMR......................................................... 44 Tanda Informasi....................................................... 46

Publikasi JMR 2014 dalam Angka....................................... 49 Buletin............................................................................ 50 Website www.jmr2014.combine.or.id.......... 51 Lalu Lintas Informasi............................................. 52 Kliping Media............................................................. 54 Youtube......................................................................... 59 Jadwal Acara.............................................................. 60 Panitia............................................................................ 66

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 5

I P engantar

Jagongan Media Rakyat, Hajatan untuk Mengisi Daya Gerakan

Perhelatan Jagongan Media Rakyat (JMR) 2014 akhirnya terlewati sudah. Selama empat hari pada 23-26 Oktober 2014, beragam aktivitas di Jogja National Museum sebagai lokasi kegiatan nyaris tak pernah ber­ henti. Prinsip bertemu, saling berbagi informasi pengetahuan dan ke­ mudian berkomitmen melakukan sesuatu bersama-sama menjadi war­ na di seluruh kegiatan. Di balik kerumitan teknis khas kegiatan berskala besar, inilah roh sesungguhnya dalam setiap JMR. Bisa dibilang tidak ada yang menyangka JMR akan bisa dilaksana­ kan rutin dua tahunan selama tiga kali, dimulai 2010. Tidak sepenuhnya merupakan hal yang disengaja, by design, melainkan lebih merujuk pa­ da situasi. Ada kebutuhan para komunitas untuk kembali berkumpul, semacam "melaporkan" apa yang telah mereka lakukan sekaligus me­ ngampanyekan isu yang diusung. Mereka juga butuh tahu perkembang­ an komunitas atau lembaga lain, siapa tahu ada yang bisa disinergikan atau sekedar dipelajari.

6 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

Secara kuantitas, ada 51 diskusi dan workshop, 34 pemutaran dan diskusi film, 6 pertunjukkan seni, 30 stan pameran lembaga dan komunitas, 5 stan pameran seni dan 4 stan kuliner digelar se­ lama empat hari. Jumlah pengunjung mencapai lebih dari 2.500 orang. Belum lagi lebih dari 50 relawan yang membantu penuh selama pelak­ sanaan acara. Merekalah yang menjadi tulang punggung teknis pelaksanaan acara. Inilah yang membedakan JMR dengan acara besar lain yang cenderung menyerahkan sepenuhnya pada Event Organizer yang meniadakan ruang keterlibatan dan kerja bersama bagi publik.

Tema besar tentang tata kelola informasi un­ tuk transparansi (desa) ternyata cukup menarik animo masyarakat. Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kehadiran Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Hu­ mas KPK Johan Budi, serta Bus Kampanye Anti­ korupsi yang saat itu baru diluncurkan juga men­ jadi magnet tersendiri.

Meski isu yang diperbincangkan dalam JMR 2014 begitu beragam, mayoritas memiliki benang penjalin yang mirip yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Konteks di 2014 terutama pada gerak­ an rakyat melawan korupsi.

Bagi gerakan masyarakat sipil, internet (baca: media sosial) mestinya memang dapat menjadi senjata ampuh mengonsolidasikan dukungan dan memperluas kampanye isu. Kemajuan teknologi informasi yang pesat di satu sisi memberi banyak ruang inovasi. Namun pekerjaan rumah menjaga idealisme pengelolaan suara rakyat melalui me­ dia tak pernah berakhir.

Itulah titik penting setelah hajat JMR usai. Sa­ atnya bagi semua pihak yang telah memertemu­ kan pengalaman kolektifnya dan meramu bera­ gam gagasan untuk kembali menapak "jalan pe­ dang" pendampingan dan advokasi yang selama ini ditempuh. Tentu dengan kesegaran dan sema­ ngat baru dari "teman perjalanan".

Keberhasilan JMR 2014 diukur tidak ber­henti pada saat penyelenggaraan, melainkan saat ru­ ang kolaborasi antarkomunitas dan pegi­at terja­ di saat dan usai perhelatan. Jadi perta­nyaan yang tepat bukan apakah akan ada JMR berikutnya, me­ lainkan apakah komu­nitas yang berkepentingan dengan pengelolaan informasi butuh untuk ber­ kumpul lagi, bertukar pembelajaran dan meng­ gunakannya sebagai "ba­terai" penggerak yang ba­ ru. Kalau jawabannya butuh, maka sampai jumpa di Jagongan Media Rakyat berikutnya!

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 7

Merintis Gerakan Besar Bersama untuk Literasi Oleh Imung Yuniardi

Seperti lazimnya konsep, bicara literasi memang akan banyak definisi.

Tapi setidaknya, secara umum literasi dipahami sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami dan memproduksi. Kalau dipersempit men­jadi literasi media, maka ada tujuh elemen utamanya (Art Silverblatt, 1995; Stanley J. Baran, 1999). Yaitu soal kesadaran tentang dampak me­ dia, pemahaman proses komunikasi massa, analisis pesan media, pe­ mahaman isi media terkait budaya di sekitar, kemampuan menikmati dan mengapresiasi isi media, pemahaman kewajiban moral dan etik para praktisi media serta kemampuan mengolah dan memproduksi pe­ san yang tepat dan efektif.

Literasi (media) ini menjadi penting bila menilik perkembangan tek­ nologi informasi seperti sekarang. Badai terpaan informasi siap mener­ jang siapapun saat menyalakan televisi, radio, mengakses internet, mem­baca koran bahkan saat mengobrol sekalipun. Laksana makanan, jangankan untuk mengunyahnya satu-satu dan menikmati dengan ke­ B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 9

yakinan akan berguna bagi tubuh, belum juga sem­pat dicecap infor­ma­si lainnya sudah ber­lom­ ba menjejali mulut kita dan seakan memaksa un­ tuk ditelan.

Dari 18 diskusi yang membicarakan ranah lite­ rasi, mayoritas masih membicarakan minim­nya ke­sadaran tentang dampak media. Artinya jurang antara masyarakat konsumen media de­ngan ke­ mampuan dasar literasi masih sangat le­bar.

Padahal dalam kemajuan teknologi informa­ si yang mengglobal ini, kita harus sudah mulai me­lihat soal hegemoni, soal proses perang ide­o­ logi atau oleh Huntington (1996) disebut dengan perang antarperadaban. Makna sebuah pesan di media tidak saja terletak pada teks, tetapi dalam interplay teks dan kondisi sosial budaya yang di­ pengaruhi oleh hegemoni. Juga oleh kondisi re­ lasi produksi, seperti kelas sosial.

Hal tersebut juga muncul dalam diskusi yang digelar Remotivi dan Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG). Berawal dari tema uta­ ma "Menjadi Penonton yang Kritis", diskusi ber­ kem­bang antara lain sampai pada pembahasan siapa yang bertanggung jawab terhadap upaya literasi media. Pertanyaan ini lagi-lagi mencer­ min­kan perkembangan literasi media di Indone­ sia yang masih sangat dasar.

Pemerintah misalnya, mestinya mengambil pe­ran dalam literasi ini dalam bentuk regulasi dan penegakannya. Namun, baik kebijakan maupun penerapannya tidak berpihak kepada publik. Me­ dia terus disalahgunakan karena mereka hanya terdorong untuk mengejar keuntungan.

10 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

Pesan yang dikemas justru tidak diperhatikan dan berdampak pada menguatnya stigma terten­ tu, misalnya mengenai kelompok-kelompok mi­ no­ritas yang tidak ditampilkan secara propor­si­o­ nal. Kelompok minoritas bisa dari segi geografis, eko­nomi, keyakinan hingga preferensi seksual.

Paling terdepan yang disorot memang media televisi. Contoh terakhir dan sering dikutip ada­ lah polarisasi stasiun televisi berdasarkan kepen­ tingan pemiliknya dan berdampak pada obyek­ tivitas hingga validitas informasi saat pemilihan presiden 2014 lalu. Sementara di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mengandalkan televisi sebagai satu-satunya sumber informasi. Maka bi­ sa dibayangkan dampaknya pada pembentukan opini masyarakat dan potensi misinformasinya.

Adu Cepat Upaya mendorong kemampuan literasi me­ dia dalam arti produksi media sebenarnya ada, meski jarang dan sporadis. Kampung Halaman mi­salnya, saat diskusi bertajuk "Remaja, Warga Negara Aktif/Pasif?" berbagi cerita tentang prog­ ram Sekolah Remaja yang mereka lakukan. Re­ ma­ja di beberapa tempat seperti Pulau Bungin, Sumbawa dan Surapandan, Cirebon diajak untuk berani berpendapat, menggali data untuk mem­ perkuat pendapatnya, belajar tentang peman­fa­ atan media dan kemudian memproduksi media untuk mengomunikasikan pendapat tersebut. Me­ dia­nya bisa film, foto maupun tulisan.

Tantangannya memang dari sisi waktu ber­ proses. Mengenalkan media pada remaja, juga

Paling terdepan yang disorot memang media televisi. Contoh terakhir dan sering dikutip ada­lah, polarisasi stasiun televisi berdasarkan kepen­tingan pemiliknya dan berdampak pada obyek­tivitas hingga validitas informasi saat pemilihan presiden 2014 lalu.

masyarakat pada umumnya, hingga mengharap mereka mampu memproduksinya sendiri tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh proses yang tidak mudah, waktu yang tidak se­sa­ at. Sementara kemajuan teknologi informasi men­ deru begitu cepat melalui internet di beragam gawai.

Remaja menjadi begitu sibuk membaca dan memperbarui status di media sosial misalnya, hing­ga akhirnya lupa situasi diri dan sekitarnya yang lebih penting untuk dikritik dan diselesai­ kan bersama. Sekolah Remaja, maupun upaya li­ terasi media lain tidak akan, dan memang tidak bertujuan, untuk menang adu cepat dengan per­ kem­bangan teknologi informasi. Tapi mereka ber­ hasil membuktikan, pendekatan yang tepat ber­

dampak pada peningkatan literasi media. Rema­ ja pun tidak mudah terseret arus informasi di du­ nia digital.

Sebenarnya direncanakan juga sebuah pela­ tihan yang menyasar remaja di JMR 2014, untuk meningkatkan kemampuan analisis pesan di me­ dia sosial. Sayang pihak kepolisian tidak mem­be­ rikan ijin bagi LKiS untuk menyelenggarakannya.

Ada Harapan Media sosial memang sejak kemunculannya hingga meledak seperti sekarang membawa dua mata pedang yang sangat tajam dan ekstrem. Mu­ lai dari pembentukan opini publik hingga meng­ gerakkan massa bisa dilakukan dengan media so­sial. Makin mudahnya mengakses media sosial B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 11

membuat penggunanya makin luas, dan bertam­ bah besar pula tantangan melakukan literasi.

Beberapa diskusi di JMR 2014 menyoal ten­ tang ini, salah satunya yang digelar Joglo Abang dan Masyarakat Peduli Media berjudul "Bijak Me­ nyikapi Media Sosial". Masalah validitas infor­ masi menjadi pembahasan yang cukup ramai di diskusi ini. Bagaimana masyarakat begitu mudah percaya informasi yang terserak dan tersebar di media sosial, hingga munculnya kecenderungan media arus utama menyerap informasi yang ber­ edar di media sosial yang tak jarang berujung ke­ salahan besar (blunder).

Peserta diskusi tersebut mayoritas memang pemilik akun media sosial dengan jumlah peng­ ikut banyak. Maka tak heran bila muncul gagas­ an menarik bahwa yang wajib dan mampu me­la­ kukan literasi di saat situasi seakan tak terken­da­ li seperti sekarang adalah para admin akun itu.

Selain melakukan verifikasi terhadap validitas informasi sebelum disebar, mereka bahkan di­ min­ta melakukan hegemoni tandingan terhadap upaya hegemoni yang dilakukan pihak tertentu melalui pembentukan opini publik. Bentuk self mo­ral obligation para pemilik akun besar seperti ini menjadi harapan baru mengingat selama ini kecenderungannya adalah saling lempar tang­ gung jawab literasi termasuk oleh pemerintah.

Rata-rata dalam semua diskusi tersebut, me­ reka sadar sebenarnya komunitas dan gerakan terkait literasi media sudah cukup banyak dan sudah lama berjalan. Ketika hasilnya masih jauh dari maksimal, bisa jadi akibat bentuknya yang 12 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

Masyarakat begitu mudah percaya informasi yang terserak dan tersebar di media sosial, hingga munculnya kecenderungan media arus utama menyerap informasi yang ber­edar di media sosial yang tak jarang berujung ke­salahan besar.

masih sporadis. Perlu gerakan bersama dan ber­ kelanjutan dari semua elemen yang sudah ber­ gerak itu agar hasilnya efektif.

Literasi Lainnya Literasi dalam arti luas memang tidak sema­ ta di bidang media. Meski tidak banyak, ada juga tema diskusi lain di JMR 2014 yang terkait litera­ si. Misalnya tentang Jaminan Kesehatan Nasio­ nal. Pemahaman tentang regulasi hingga imple­ mentasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum dimiliki seluruh masyarakat teruta­ ma lapisan menengah bawah yang notabene jus­ tru menjadi sasaran utamanya. Akibatnya selain muncul banyak keluhan, di sisi lain juga muncul banyak permakluman karena ketidaktahuan ten­ tang hak peserta BPJS.

Ada juga tentang pelestarian cagar budaya, pembagian peran dalam pemberantasan korupsi hingga pengelolaan keuangan bagi kaum muda.

Meski berbeda bidang, pengertian literasi relatif serupa. Literasi keuangan misalnya, mengacu pa­ da keterampilan dan pengetahuan yang memung­ kinan individu membuat keputusan yang efektif untuk mengingkatkan sumber daya keuangannya.

Kondisinya di Indonesia pun nyaris sama dengan literasi media, masih minim.

Munculnya rekomendasi tentang gerakan ber­ sama tentang literasi, sesuai dengan bidang ma­ sing-masing, sangatlah menarik dan mesti dirin­ tis. Semoga perjumpaan antarelemen di JMR 2014 menjadi pembuka jalan terjadinya rintisan terse­ but, demi manusia Indonesia yang lebih berkua­ litas dan berdaya.

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 13

Inovasi yang Merdeka?

Oleh M Afandi

Di era awal abad 21 ini, kita bukan hanya diberi tontonan berupa per­ tunjukkan liberalisasi ekonomi yang menghasilkan kesengsaraan bagi rakyat marjinal oleh rejim pasar (kapitalisme) dan negara, terbukti de­ ngan meningkatnya privatisasi sektor-sektor milik publik yang dilaku­ kan aoleh negara dan pengurusnya. Kita juga disuguhkan sebuah per­ tunjukkan besar tentang liberalisasi di sektor arus informasi. Salah satu faktanya adalah terbentuknya konglomerasi media.1 Dengan demikian, liberalisasi sektor informasi ini semakin menam­ bah daftar kenyataan pahit perjalanan transisi demokrasi Indonesia. Se­ lain mengubah realitas menjadi komoditas dan memperbesar peram­ pokan terhadap ruang informasi publik, yang lebih mengkhawatirkan Untuk melihat bagaimana konglomerasi media di Indonesia, lihat riset Yanuar Nugroho, Mu­ hammad Fajri Siregar dan Shita Laksmi “Mapping Media Policy in Indonesia”, FF: 2012. Riset tersebut dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu CIPG, Hivos dan Manchester Business School.

1

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 15

adalah para pemilik media saat ini adalah se­ke­ lompok orang yang terlibat dalam lingkar elit po­ litik Indonesia. Tidak berlebihan jika menyebut­ kan bahwa salah satu dampaknya adalah kepen­ tingan suara akar rumput akan semakin tersing­ kir di pemberitaan media yang mereka punyai.

Fenomena ini sebenarnya memberikan gam­ baran tegas bagaimana posisi dan peran media di dua era terakhir perjalanan demokrasi di Indo­ nesia yang sebenarnya sama-sama tidak jauh berbeda. Jika pada Orde Baru media dikuasai ne­ gara sebagai alat sensor dan kontrol de­mi tercip­ tanya akumulasi kapital yang stabil ba­gi korpo­ rasi negara dan swasta, maka di era transisi de­ mokrasi media berpindah ke tangan korporasi swasta namun juga tetap ber­peran sebagai pen­ jaga akumulasi kapital dan re­kayasa opini.

Peristiwa tragis seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi di negara-negara dunia ketiga se­ perti Indonesia, melainkan juga terjadi di negaranegara dunia pertama, atau yang sering disebut sebagai aktor utama kapitalisme, seperti Ameri­ ka Serikat dan para sekutunya. Noam Chomsky (1999, 1986, 1988) menyebut bahwa untuk men­ capai kepentingannya baik di dalam maupun lu­ ar negeri, Amerika Serikat melakukan praktik “re­ kayasa persetujuan” yang disokong oleh media.2 Di negerinya sendiri, Amerika Serikat secara sis­ Lihat karya Noam Chomsky “Profit Over People”, Madhyam Book, 1999. Dan “Pirates and Emperors; International Terrorism in The Real World”, Amana Book, 1986. Juga baca: Edward S Herman and Noam Chomsky “Manufacturing Consent”, Pan­ theon Books, 1988.

2

16 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

Para pemilik media saat ini terlibat dalam lingkar elit po­litik Indonesia. Dam­pak­nya, suara akar rumput akan semakin tersing­kir dari pemberitaan.

tematis menggunakan media sebagai alat dok­ trin untuk melanggengkan operasi kapitalnya yang secara kejam dan brutal dipraktikkan di ne­ geri-negeri jajahannya. Media berperan sebagai mesin untuk menciptakan kesadaran status quo bagi rakyat Amerika yang selanjutnya berfungsi untuk melegitimasi kejahatan-kejahatan yang di­ lakukan. Untuk kepentingan luar negerinya, Ame­ rika Serikat menempatkan media sebagai alat propaganda untuk membunuh musuh-mu­suhnya dengan memberi cap “teroris”.

Dengan merujuk apa yang disebut Louis Al­ thus­ser sebagai Ideological State Aparatusses, ma­ka dalam contoh kasus Amerika Serikat dan In­donesia, media merupakan satu elemen pen­ ting dalam kelangsungan kapitalisme dan impe­ rialisme. Sekali lagi kesimpulan yang dapat dita­ rik dari situasi ini adalah kita sedang dihadapkan pada sebuah kenyataan demokrasi liberal, de­ mokrasi yang didiktekan untuk kepentingan ka­ pitalisme, bukan sebuah demokrasi langsung di mana rakyat memiliki hak mutlak terhadap kehi­ dupan yang dikehendaki.

Pertunjukkan tersebut jelas menjadi tanda bah­wa semua rakyat akar rumput Indonesia ti­ dak lagi bisa berharap untuk terbentuk dan ter­ bangunnya negara adil dan sejahtera dari kon­ disi yang demikian. Lalu bagaimana caranya kita bisa mewujudkan cita-cita terbangunnya ma­sya­ rakat sipil yang memiliki kehidupan lebih baik?

Mau tidak mau, situasi ini membawa kita se­ bagai rakyat akar rumput harus terus berbenah diri, mengorganisir diri dan komunitas, dan mem­ bangun kekuatan masyarakat sipil marjinal se­ cara sistematis dan rapi agar segala sesuatu hal yang dimaksudkan sebagai kepentingan kolektif rakyat marjinal dapat tercapai dan terpenuhi de­ ngan baik. Alasan tersebut tentunya juga mem­ bawa konsekuensi logis yang lain, yaitu harus men­definisikan diri kita sebagai subjek aktif da­ lam perubahan.

Saat itulah kita perlu berimajinasi untuk mem­ buat inovasi, kreativitas, literasi tandingan dan mengadvokasi kepentingan kita sendiri. Salah sa­ tunya adalah dengan penggunaan Teknologi In­ formasi dan Komunikasi (TIK) sebagai alat untuk menuju kedaulatan masyarakat sipil. Kedaulat­ an yang benar-benar menciptakan keadilan eko­ nomi, politik, sosial, gender, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Atas semangat itulah, Combine Resource Ins­ titution (CRI) menggelar Jagong­an Me­dia Rakyat (JMR) yang ketiga. CRI meyakini dengan sema­ ngat dan kekuatan “berbagi dan berdaulat” ma­ ka jalan panjang dan berliku me­nuju masyarakat sipil yang dicita-citakan dapat segera tercapai.

Inovasi yang Berkekuatan Dalam perhelatan JMR ketiga yang digelar pada 23-26 Oktober 2014 lalu, terdapat 57 ke­gi­ atan workshop, diskusi dan seminar yang dibagi menjadi 3 klaster, yaitu advokasi, inovasi dan li­ terasi. Klaster inovasi ini memiliki 11 kegiatan dengan beragam tema yang dalam pengelolaan kegiatannya langsung difasilitasi oleh komuni­ tas-komunitas yang telah berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Walaupun tema-tema dalam klaster inovasi tersebut sangat beragam, namun tetap berfokus pada seputar pengguna­ an alat TIK sebagai alat penguatan komunitas warga.

Para fasilitator meyakini dengan membagi pe­ ngetahuan dan pengalaman mereka di JMR 2014, setidaknya dunia yang lebih baik itu akan men­ jadi nyata. Selanjutnya artikel ini akan merang­ kum 11 kegiatan klaster inovasi da­lam lima tema yang berbeda. Yaitu pemanfaatan TIK untuk ke­ bencanaan, ekonomi, keamanan data, teknologi kreatif dokumentasi dan pembangun­an jaringan infrastruktur komunikasi berbasis ko­munitas.

1 I TIK dan Kebencanaan Penggunaan TIK ini salah satunya telah di­ praktikkan oleh CRI, Jalin Merapi dan FMYY-Je­ pang dalam pengelolaan sektor kebencanaan.

Dalam slide presentasinya di JMR 2014, 3 lem­ baga ini menyatakan bahwa “jika semua warga memiliki pengetahuan dalam pengelolaan risiko bencana, maka banyak hal yang bisa terse­lamat­ kan”. Pernyataan ini sebenarnya lebih ditujukan B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 17

untuk daerah-daerah ataupun lokasi yang diang­ gap sebagai kawasan rawan bencana alam. Da­ lam pengalaman mereka selama beberapa tahun di kawasan merapi, TIK mereka gunakan sebagai salah satu alat pengorganisiran bersama warga di sekitar merapi untuk pengurangan resiko ben­ cana. Di antaranya adalah melalui pengembang­ an radio komunitas (rakom) dan Disaster Mana­ gement Audio Materials (DMAM).

Radio-radio komunitas yang dikembangkan CRI dan Jalin Merapi bersama warga sekitar Gu­ nung Merapi digunakan sebagai alat yang ber­ fungsi sebagai media produksi informasi yang ber­ kaitan dengan segala hal kebencanaan: sistem peringatan dini untuk erupsi, diseminasi informa­ si, dan menjadi ruang dialog antarwarga. Begitu juga dengan DMAM. Selain berisi informasi ke­ bencanaan, produk audio ini juga berisi lagu-la­

Radio-radio komunitas yang dikembangkan CRI dan Jalin Merapi bersama warga sekitar Gu­nung Merapi digunakan sebagai alat yang ber­fungsi sebagai media produksi informasi yang ber­kaitan dengan segala hal kebencanaan.

18 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

gu tradisional, cerita rakyat, drama dan komedi yang bermukim di sekitar rawan bencana.

Sebelum dikembangkan di Indonesia, produk audio DMAM ini pada mulanya dikembangkan di Jepang. Junichi dan Kaori dari FMYY Jepang yang juga turut ambil bagian sebagai fasilitator dalam presentasi tersebut mengatakan bahwa DMAM adalah produk audio yang berfungsi untuk me­ ningkatkan kesadaran warga tentang penang­gu­ langan risiko bencana dengan memuat ceritacerita rakyat yang ada di sekitar wilayah rawan bencana. Cerita dan pengetahuan tentang ke­ bencanaan yang sebenarnya sudah ada dan tu­ run temurun diwarisi lintas generasi kita rekam dan produksi dalam bentuk audio, selanjutnya ki­ ta perkaya dengan puisi dan lain-lain. Ini luma­ yan efektif sebagai media penciptaan kesadaran bagi warga Jepang untuk penanggulang risiko

bencana, khususnya bencana akibat gempa yang sering terjadi di Jepang.

Pengalaman ini semakin diperkaya oleh penu­ turan Sukiman dari Jalin Merapi. Bersama rekanrekannya di wilayah Merapi, kini radio komuni­ tas yang mereka kelola tidak hanya berfungsi se­ bagai media distribusi informasi tentang keben­ canaan, namun juga mampu menciptakan ruang dialog dan gerakan swadaya bagi warga pasca­ bencana. Di antaranya adalah untuk penggalang­ an gerakan swadaya pascabencana yang dituju­ kan untuk membangun jalur evakuasi dan mem­ beli hewan ternak yang mati tanpa harus me­ nung­gu bantuan dari pemerintah. Para fasilitator meyakini TIK bisa menjadi alat yang bermanfaat dalam pengurangan risiko bencana asal semua pihak mau belajar dan mempraktikkannya seca­ ra serius. Dan yang paling menarik dalam pre­ sentasi para fasilitator adalah, kekuatan sejarah lokal dan nilai-nilai yang yang hidup di ma­sya­ rakat menjadi kekuatan utama untuk menjadi isi (konten) dari produksi yang diciptakan.

Presentasi tiga lembaga tersebut sebenarnya sudah sangat cukup menarik untuk memperli­hat­ kan bahwa TIK bisa bermanfaat bagi pengurang­ an resiko bencana dan pengorganisasian warga.

Namun di sisi lain, akan menjadi lebih lengkap jika isu kebencanaan ini juga ditarik pada isu ke­ bencanaan yang terjadi akibat kejahatan manu­ sia dan korporasi sehingga penanggulangan risi­ ko bencana akan dipahami sebagai wilayah kerja gerakan sosial yang lebih luas. Dengan penger­ tian tersebut, kerja sama lebih luas bisa dilakukan

bersama dengan komunitas-komunitas lain yang sebenarnya juga berada pada kawasan-kawasan krisis lingkungan. Merujuk pada berbagai peris­ tiwa bencana yang sering muncul belakangan ini, seperti banjir, longsor, keracunan massal, peng­ gusuran, maka sekali lagi bencana yang ditim­ bulkan oleh kejahatan-kejahatan modal di sek­ tor pertambangan, illegal logging, industri pari­ wisata dan kawasan pabrik sebenarnya juga me­ rupakan bencana sosial ekologis yang sangat penting untuk dibicarakan.

2 I TIK dan Peningkatan Ekonomi Selain berfungsi dalam penanggulangan risiko bencana, TIK juga dimanfaatkan untuk pening­ kat­an ekonomi kaum perempuan. Terkait dengan isu ini, pada JMR 2014 lalu, Ambar Sari Dewi, se­ orang penerima beasiswa Google memaparkan hasil penelitiannya dengan tema “Perempuan Menggenggam Teknologi; Potret Pemanfaatan TIK oleh Perempuan Pelaku UKM di Jawa Tengah dan Yogyakarta”. Dalam slide presentasinya, Am­ bar mengungkapkan bahwa UKM telah menjadi tulang punggung perekonomian negara, dan me­ nyumbang 2,6 Triliun dari total pendapatan ne­ gara. Jumlah UKM saat ini menurutnya telah ber­ kembang mencapai 52 juta, dan 56 persennya dikelola oleh perempuan. Dari jumlah total se­lu­ ruh pelaku UKM tersebut, TIK telah dimanfaatkan sebagi media promosi, perluasan pasar, media komunikasi dan sumber inovasi produk.

Dalam risetnya, Ambar menemukan bahwa pemanfaatan TIK oleh perempuan pelaku UKM B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 19

masih rendah. Ada sejumlah faktor yang menjadi pendorong rendahnya perempuan pelaku UKM dalam memanfaatkan TIK, antara lain pendidik­ an, sosial budaya, peralatan dan ekonomi. Ter­ kait dengan hal tersebut, ia mengajukan perta­ nyaan penelitian: bagaimana adopsi TIK oleh pe­ rempuan pelaku UKM? Dari riset kualitatif yang ia lakukan, Ambar menemukan beberapa faktor penghambat adop­ si TIK oleh perempuan pelaku UKM, diantaranya adalah: 1) tersitanya waktu dan tenaga untuk me­ layani konsumen karena ada peran ganda dari perempuan, sehingga para perempuan pelaku UKM tersebut tidak sempat belajar menggunakan TIK. 2) alat TIK yang digunakan tidak ramah bagi pengguna perempuan. 3) metode dan perangkat latihan TIK yang tidak sesuai kebutuhan dan ke­ mampuan.

Dengan membagi empat pola, Ambar merinci adopsi TIK oleh perempuan pelaku UKM. Dalam pola 1, ia menyatakan bahwa bagi pelaku UKM yang tinggal di pedesaan, model bisnisnya masih sangat sederhana dan pengetahuan mengenai TIK juga masih terbatas, serta adopsi TIK dalam bentuk telepon seluler masih dipengaruhi oleh konsumen. Sementara dalam pola 2, terdapat se­ kelompok yang lain yang mengenal TIK melalui jaringan/kelompok namun dalam kesehariannya tidak memiliki perangkat TIK di rumah. Maka mes­ kipun mendapatkan pelatihan TIK, adopsi TIK te­ tap gagal. Pada pola 3, Ambar merinci karakte­ris­ tik yang lain, yaitu kelompok yang sudah melek IT, memiliki semangat belajar tinggi, sudah mem­ 20 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

buat blog namun orientasi bisnis masih bersifat lokal. Dan pola 4, ia merincikan karakteristik pe­ laku UKM di perkotaan yang memiliki pendidik­ an tinggi, melek TIK, inovasi produk tinggi dan su­ dah merancang bisnis berbasis TIK/internet. Pre­ sentasi ini menegaskan bahwa TIK dapat menja­ di alat untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Namun sekali lagi, membicarakan UKM ten­ tunya juga membicarakan sesuatu yang cukup luas. Dalam hal ini tentunya juga harus mendis­ kusikan secara mendalam dan melacak kembali

Ada beberapa penghambat adop­si TIK oleh perempuan pe­laku UKM, salah satunya adalah metode dan perangkat latihan TIK yang tak sesuai kebutuhan dan kemampuan.

bagaimana sistem dan model pendanaan dari UKM yang dibicarakan sekaligus memeriksa se­ cara historis lahirnya UKM di Indonesia. Jika mo­ del dan pendanaannya berasal dari komunitas itu sendiri, mungkin akan kita sebut sebagai se­ buah kegiatan usaha mandiri komunitas. Namun akan berbeda jika UKM yang dimaksud menda­ patkan pendanaan yang berasal dari luar komu­ nitasnya. Dalam kasus ini misalnya terdapat ri­ buan UKM yang mendapatkan dana dari bank-

bank konvensional, yang jika dilacak secara se­ rius kita akan menemui sesuatu yang sangat kon­ tradiktif.

Di satu sisi, bank dinilai membantu mening­ katkan pendapatan perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan turut serta mengentaskan ke­ miskinan. Namun di pihak lain, bank juga meng­ gelontorkan kucuran dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pem­ bangunan, pertambangan, perkebunan, industri pariwisata yang dalam praktiknya juga mencip­ takan konflik sosial, penggusuran, bencana sosial ekologis, dan perampasan ruang hidup terhadap komunitas-komunitas warga di seluruh wilayah Indonesia.

Di dalam kajian kritis, fenomena lahirnya UKM dianggap sebagai bagian dari rekonstruksi ka­pi­ tal untuk mencegah terjadinya krisis dan gejolak sosial, serta mengurangi risiko krisis tenaga kerja dan sekaligus membantu kapital memelihara ja­ ringan pasar global. Terkait dengan hal ini, James Petras (2012) dalam tulisannya tentang “Imperi­ alisme dan NGO-NGO” mengatakan bahwa ter­ dapat sebuah hubungan langsung antara neo-li­ beralisme dan pertumbuhan-pertumbuhan pro­ yek-proyek mandiri, semacam UKM yang dalam hal ini dipasok oleh neo-liberalisme lewat NGO, sebagai strategi untuk menyerap kelompok-ke­ lompok kecil kaum miskin, untuk merontokkan perjuangan anti-sistem.3 3 Lihat James Petras. Imperialisme dan NGO-NGO dalam Mem­ bongkar Proyek-Proyek ORNOP, Jurnal Wacana, Insist, 2004.

Dengan strategi ini Petras menegaskan bah­ wa banyak pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar lebih memilih untuk membicarakan usahausaha mikro, daripada bicara mengenai pengha­ pusan eksploitasi yang dilakukan oleh bank-bank asing. Maka tidak mengherankan, menurut Petras, banyak NGO yang hanya menitik beratkan pro­ yek, bukannya gerakan dan hanya sekedar me­ mobilisasi rakyat untuk berproduksi, namun tidak menggerakkan untuk berjuang demi mengontrol alat-alat produksi. Ringkasnya, selain untuk me­ nun­da bangkitnya gerakan sosial, strategi ini di­ lakukan oleh neo-liberal untuk memungkinkan mereka memotong anggaran sosial dan selanjut­ nya memaksa negara untuk mengalihkannya pa­ da pembayaran-pembayaran hutang dan priva­ tisasi. Sekali lagi kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendasar, masyarakat sipil seperti apakah yang hendak dibangun? Masyarakat sipil yang hanya sekedar dipimpin oleh sipil namun te­tap melanggengkan kapitalisme atau masya­ rakat sipil yang anti-kapitalisme?

3 I TIK dan Keamanan Data Teknologi memang telah memberikan kemu­ dahan dalam hidup harian kita, baik dalam ko­ munikasi, pekerjaan, pendidikan, ekonomi, dsb.

Namun di sisi lain ia juga menghadirkan sejum­ lah kerumitan dan kelemahan, apalagi kontrol terhadapnya tidak sepenuhnya di tangan peng­ guna. Sebut saja di antaranya faktor ke­amanan dan kerahasiaan data yang dimiliki. Per­nyataan Eward Snowden, mantan pekerja NSA yang sem­ B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 21

pat menggem­par­kan publik dunia telah meluluh­ lantakkan apa yang kita sebut sebagai 'keaman­ an rahasia pri­badi' setelah ia mengungkapkan bahwa peme­rin­tah Amerika Serikat dengan se­ cara sengaja dan gampang mengcopy data-data pengguna jaring­an media sosial dan data lainnya untuk kepen­tingan ekonomi politik mereka. Ter­ kait dengan hal ini, dalam JMR 2014, terdapat sa­ tu sesi yang secara khusus juga membahas ini.

Sesi tersebut difasilitasi oleh KPLI Jogja, de­ ngan mengambil tema “Mobile Security”. Sesi ini mendiskusikan secara mendalam tentang bagai­ mana cara membangun sistem keamanan dalam penggunaaan alat komunikasi seperti smartphone untuk kepentingan pribadi ataupun komunitas.

Apabila ditelusuri secara perlahan dari data pa­ nitia, para pengunjung dalam workshop ini ada­ lah orang-orang dari beragam komunitas yang merasa sangat berkepentingan dengan persoal­ an keamanan tersebut, khususnya karena me­re­ ka terlibat aktif dalam gerakan sosial yang mung­ kin akan dianggap subversif oleh negara. Inah mi­ salnya, ia mengungkapkan bahwa ketertarikan­ nya mengikuti workshop KPLI ini dikarenakan ak­ tivitasnya sehari-hari berkaitan dengan proyek penyebarluasan informasi dan gerakan perbu­ ruh­an di wilayah Banten. Dalam penyebarluasan informasi tersebut, ia dan kawan-kawan organisa­ sinya menggunakan media internet sebagai alat perjuangannya, dan oleh karena itu ia cukup an­ tusias mengikuti sesi yang difasilitasi oleh KPLI. Namun karena terbatasnya waktu dalam sesi ini, banyak catatan dari pengunjung agar sesi ini 22 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

dapat diorganisir ulang kembali. Mereka ber­ha­ rap sesi dengan tema ini dapat digelar dengan waktu yang cukup agar substansi dan beberapa pengetahuan teknis terkait dengan “keamanan penggunaan mobile internet” dapat tercapai se­ cara maksimal.

4 I Teknologi Kreatif Dokumentasi Selain diisi oleh para fasilitator yang memiliki pengalaman dalam pemanfaatan TIK berbasis in­ ternet untuk pengorganisiran warga, hadir juga fasilitator lain dalam klaster inovasi ini dengan menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda. Me­ reka menamai dirinya Komunitas Lubang Jarum Jogjakarta dan KOPPI. Komunitas ini menawar­ kan sebuah workshop dan diskusi bertemakan “Memotret dengan Kamera Kaleng Bekas”. Saat memulai presentasinya, para fasilitator mengajak para partisipan untuk melihat kembali sejarah lahirnya fotografi. Workshop ini menurut fasi­lita­ tor bertujuan untuk edukasi publik mencetak fo­ to dengan metode old print. Secara khusus work­ shop ini memberikan informasi bahwa kita bisa menggunakan bahan yang berasal dari barangbarang bekas di sekitar lingkungan kita untuk membuat kamera.

5 I Pembangunan Jaringan Infrastruktur Komunikasi Berbasis Komunitas Di tengah riuh gemuruh workshop dan diskusi klaster inovasi JMR 2014, rasanya tidak lengkap jika kita tidak melihat secara gamblang bagai­

mana profil infrastruktur TIK di Indonesia. Ini se­ betulnya untuk memeriksa kembali apakah yang dimaksud dengan pemanfaatan TIK untuk peng­ organisasian warga sebanding dengan ke­terse­ diaan infrastuktur. Jikapun dengan asumsi dasar bahwa ketersediaan infrastuktur di­anggap telah memenuhi apakah ia juga tergo­long murah dan terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia?

Pertanyaan sederhana tersebut hanya sekedar untuk menerangkan bahwa tidak bisa dimungkiri infrastruktur merupakan salah satu faktor pen­ ting dari suksesnya gerakan inovasi yang dari ta­ di telah diperbincangkan. Jika merujuk pada da­ ta Prof. Kallamulah Ramli (2013) tentang Profil TIK di Indonesia, didapatkan sebuah keterangan bahwa terdapat suatu kesenjangan infrastruktur yang cukup timpang, di mana dari total keselu­ ruhan infrastruktur yang ada, 56,5 persennya ter­ konsentrasi di pulau Jawa. Sementara seperti Pa­ pua hanya kecipratan 5 persen, Sumatera 25 per­ sen dan Kalimantan 12,5 persen. Data ini meng­ antarkan kita pada sebuah pertanyaan: bagaima­ na kesenjangan infratruktur tersebut akan mam­ pu menciptakan gerakan inovasi yang kuat di se­ mua wilayah Indonesia? Pertanyaan itu setidak­ nya sedikit terjawab oleh satu sesi dalam klaster inovasi JMR 2014, yaitu sesi yang difasilitasi oleh Komunitas OpenBTS. Fasilitator dalam sesi ini ter­ diri dari 2 orang, yakni Kurtis Heimerl yang telah mengembangkan OpenBTS di Papua, dan Andri Santoso dari Universitas Surya, Tangerang.

OpenBTS adalah sebuah BTS GSM berbasis software open source, yang memungkinkan hand­

Dari total keseluruhan infrastruktur TIK yang ada, 56,5 persennya terkonsentrasi di pulau Jawa. Sementara seperti Papua hanya kecipratan 5 persen, Sumatera 25 persen dan Kalimantan 12,5 persen.

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 23

phone GSM untuk menelepon tanpa mengguna­ kan jaringan operator seluler.4 Teknologi ini di­ kem­bangkan oleh Harvind Samra dan David Bur­ gess yang bertujuan untuk mengurangi biaya la­ yanan GSM di wilayah pinggiran, khususnya di negara-negara dunia ketiga. Ringkasnya Open­ BTS ini menurut praktisi telekomunikasi, Onno W Purbo, merupakan salah satu peluang bagi ma­ syarakat di daerah pedesaan agar tidak ter­gan­ tung pada operator seluler, sekaligus membantu wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh ja­ ring­an seluler.5 Dalam paparan presentasinya, Kurtis menje­ laskan bahwa semakin ke Timur wilayah Indo­ nesia, ketimpangan infrastruktur komunikasi se­ makin kelihatan. Papua merupakan salah satu contoh dari kondisi tersebut. Menurutnya, masya­ rakat di Papua harus mengandalkan satelit agar bisa melakukan komunikasi. Kondisi inilah yang selanjutnya menghantarkan dirinya merintis dan mengembangkan OpenBTS di Papua dari sejak awal tahun 2013, sekaligus ia juga sedang ber­ usaha mendorong perbaikan regulasi agar pem­ bangunan dan kemudahan infrastruktur teleko­ munikasi di Papua dapat segera terbangun. Ba­gi­ nya OpenBTS ini selain telah membantu komu­ni­ 4 Diunduh dari: http://opensource.telkomspeedy.com. Lihat ju­ ga pengertian OpenBTS menurut Yayasan AirPutih, sebuah ap­ likasi yang berjalan pada platform linux yang merupakan dan perangkat lunak terbuka.

5 Lihat tulisan Aditya Panji: Onno W Purbo Pamer OpenBTS di Forum Internet Dunia, Diunduh dari http://tekno.kompas.com/ read/2013/10/22/.

24 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

Kendala yang sering datang da­lam pengembangan OpenBTS adalah fak­tor keberlanjutan proyek, yang dalam hal ini ter­masuk pemeliharaan dan skill dasar yang harus dipunyai oleh komunitas pengelola.

tas lokal dalam akses informasi juga telah mem­ be­rikan manfaat serupa bagi para pendatang yang bertugas sebagai petugas pelayanan publik, se­ perti dokter, guru dan perawat. Walaupun de­mi­ kian, menurutnya, kendala yang sering datang da­lam pengembangan OpenBTS ini adalah fak­ tor keberlanjutan proyek, yang dalam hal ini ter­ masuk pemeliharaan dan skill dasar yang harus dipunyai oleh komunitas pengelola.

Saat sesi tanya-jawab dilakukan, ia menga­ta­ kan bahwa dana yang dibutuhkan untuk mem­bu­ at OpenBTS ini berkisar dari 4000 dollar hingga 10.000 ribu dollar Amerika Serikat. Ia juga mena­ warkan suatu bantuan kepada para partisipan yang berminat untuk mengembangkan OpenBTS di wilayah-wilayah lain. Dirinya akan membantu mencarikan funding jika ada yang berminat me­ nger­jakan seperti yang ia lakukan, yang penting bisa membantu komunitas, ungkapnya. Dalam perkembangannya kini, ia tengah berusaha me­ naikkan koneksi yang ia bangun ke level 3G.

Pemaparan ini tentunya memberikan penge­ tahuan baru bagi siapapun yang berminat dalam inovasi TIK. Selain itu juga memperlihatkan bah­ wa terdapat suatu peluang untuk membangun sistem komunikasi komunitas yang bisa mengu­ rangi ketergantungan kita terhadap mata rantai kapitalisme komunikasi yang selama ini dikuasai oleh segelintir orang-kelompok yang bernaung di bawah korporasi-korporasi penyedia jasa la­ yan­an komunikasi. Maka tidak ada salahnya jika untuk waktu kedepan, workshop ataupun diskusi OpenBTS ini bisa digelar kembali dengan melibat­ kan jaringan masyarakat sipil yang lebih luas.

Di penghujung sesinya, Kurtis menjelaskan bah­wa ia pernah mendapatkan satu pengalaman menarik di Papua. Dirinya sempat akan ditang­ kap oleh tentara saat pendirian OpenBTS, namun karena tentara merasakan manfaatnya berupa da­pat menelpon murah kepada keluarga mereka di Jawa dan Sulawesi, akhirnya penangkapan itu

tidak terjadi, bahkan sebaliknya tentara melin­ dungi instalasi yang ia bangun. Pengalaman ini sebenarnya tidak seberuntung apa yang dialami oleh kawan-kawan Papua lainnya, yang selama ini kita ketahui bersama kerap jadi korban pe­ lang­garan HAM oleh tentara ter­kait dengan ka­ pi­talisme pertambangan rak­sasa di sana.

Tawaran Kerja Sama ke Depan Pertama, menciptakan ruang dialog dan bel­ ajar bersama antarkelompok masyarakat sipil untuk menggali ide dan gagasan dari bentuk, ka­ rakter serta landasan ideologis masyarakat sipil yang diinginkan.

Kedua, membangun kerja sama pengetahuan dalam bidang pengelolaan TIK, khususnya komu­ nitas-komunitas yang melakukan kegiatan ino­va­ si TIK secara rutin. Poin ini bertujuan untuk mem­ pererat dan sekaligus menumbuh kembangkan gerakan solidaritas masyarakat sipil.

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 25

Advokasi Komunitas Lewat Media Komunitas Oleh Grattiana Timur, S Suprianto, Idha Saraswati

Advokasi menjadi kata kunci yang menggerakkan para pegiat komu­ nitas untuk berkumpul dalam Jagongan Media Rakyat 2014. Pengalam­ an serta upaya advokasi itu mereka bagikan lewat aneka media yang dipajang selama pelaksanaan JMR maupun melalui sejumlah diskusi.

Ada berbagai isu yang diadvokasi oleh komunitas maupun lembaga peserta JMR 2014. Mulai dari isu eksploitasi sumber daya alam dan pe­ rusakan lingkungan yang merugikan warga, hak warga atas ruang pub­ lik, hak untuk mengakses dan memproduksi informasi, hak kelompok difabel, hak anak, kesetaraan gender, penyelamatan heritage dan waris­ an budaya, dan lain sebagainya.

Komunitas Omah Kendeng, misalnya, menggelar diskusi bertema “Me­ lawan Kuasa Para Profesor: Politik Data, Praktik Media dan Skandal Pe­ nyusunan Amdal Pada Kasus Kendeng Utara”, Sabtu (25/10). Diskusi itu membedah rencana pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di dae­ rah sekitar Pegunungan Kendeng Utara yang dinilai tidak berdasarkan B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 27

Eks­plo­itasi sumber daya alam dan konflik agraria saat ini tengah menjadi persoalan yang dihadapi banyak komunitas di berbagai wilayah di Indo­nesia.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang akurat. Untuk itu, warga di sekitar Pegunung­ an Kendeng telah menyiapkan data tandingan.

Hingga kini, masyarakat di sekitar Kendeng Utara terus melakukan perlawanan terhadap ren­ cana pembangunan pabrik semen tersebut. Se­ bagai bentuk penolakan, bahkan kelompok pe­ rempuan di Desa Timbrangan dan Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang telah tinggal di ten­ ­da seratus hari lebih. Tenda itu berlokasi di jalan masuk menuju lokasi pemba­ngunan pabrik.

“Mungkin tidak ada Amdal versi masyarakat?

Sekarang ini kami sedang menyusun data-data tandingan. Nanti kalau sudah lengkap kami akan gugat PT Semen Indonesia di Pengadilan Tata Usa­ ha Negara (PTUN),” kata Gunretno, tokoh masya­ rakat Sedulur Sikep dari Pati yang menentang pem­bangunan pabrik semen.

28 I

Dokumentasi Pu rna Agenda J MR 2014

Menurut dia perlu ada keberanian dari masya­ rakat guna menghadang pengusaha yang mela­ kukan eksploitasi sumber daya alam di Pegunung­ an Kendeng Utara. ”Semen Indonesia yang me­ lang­gar saja berani, mosok kita yang tidak me­ lang­gar malah diam?” tegasnya.

Sobirin dari Komunitas Omah Kendeng me­ ngatakan, banyak strategi yang dilakukan para pe­milik modal untuk melegitimasi rencana pem­ ba­ngunan pabrik. Misalnya dengan menyebut ma­syarakat di daerah Kendeng Utara miskin dan ter­tinggal.

Itulah sebabnya beragam cara dilakukan war­ ga dan pihak yang mendukung untuk mela­kukan perlawanan atas cara-cara tersebut. Mulai dari upaya mendapatkan dukungan war­ga seba­nyak mungkin, mengajukan gugatan di PTUN hingga mengampanyekan gerakan lewat media sosial.

Selain menggelar diskusi, Komunitas Omah Kendeng juga mengkampanyekan upaya advo­ kasinya melalui beragam jenis media. Stand Omah Kendeng di JMR 2014 dihias dengan aneka benda untuk mengungkapkan penolakan warga sekitar Pegunungan Kendeng terhadap rencana pendi­ rian pabrik semen. Ada tempelan kliping tulisan terkait penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen dari berbagai media cetak, ada de­ retan kendi (wadah air dari tanah liat) berisi air dari sejumlah mata air ada di Pegu­nung­an Ken­ deng utara, juga ada aneka poster ad­vo­kasi.

Selain itu, stand Omah Kendeng juga mem­bu­ ka lapak sablon kaus bertema penolakan terha­ dap pabrik semen. Dengan memberikan donasi su­karela, pengunjung bisa menyablonkan kaus­ nya di situ.

Perampasan Tanah Selain warga sekitar Pengunungan Kendeng yang tengah berjuang menolak rencana penam­ bangan bukit kapur untuk industri semen, ada banyak komunitas lain yang tengah menghadapi persoalan serupa. Ini menunjukkan bahwa eks­ plo­itasi sumber daya alam dan konflik agraria saat ini tengah menjadi persoalan yang dihadapi banyak komunitas di berbagai wilayah di Indo­ nesia.

Berbagai persoalan itu muncul antara lain karena perencanaan pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi, namun abai pada kondisi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hal itulah yang dibahas dalam dis­

kusi tentang Masterplan Percepatan Pembangun­ an Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan tema “Bu­ kan Desain Pembangunan, tetapi Skema Peram­ pasan Tanah Air Rakyat Indonesia”. Diskusi ini fo­ kus membahas kritik terhadap pola pembangun­ an Indonesia.

Dalam diskusi yang dilaksanakan pada Kamis (23/10) ini, Dian Yanuardi selaku salah satu pe­ materi mengungkapkan bahwa desain pemba­ ngunan dalam MP3EI berujung pada perampasan tanah air. “Ini bukan desain, tetapi skema peram­ pasan tanah air. Praktik korporasi dijadikan de­ sain pembangunan,” ungkapnya.

Hal ini bisa dilihat dari geliat pembangunan di Indonesia yang terkonsentrasi pada pemba­ ngunan infrastruktur berbasis industri. “Pemba­ ngunan infrastruktur selama ini bukan untuk rak­ yat, tetapi untuk menghubungkan pusat industri satu dengan pusat industri yang lain,” tegasnya.

Proses perampasan tanah air terjadi melalui banyak mekanisme. Pertama, pulau-pulau dina­ mai dengan komoditas sumber daya andalan di pulau tersebut. Kedua, pembentukan dan pemang­ kasan regulasi yang memudahkan aliran modal, dan ketiga pembagian bok-blok produksi.

Terkait dengan acara JMR yang mewadahi ba­ nyak komunitas media rakyat, Hendro Sangkoyo dari Sekolah Ekonomika Demokratik (SED) meng­ ingatkan agar suara komunitas tak menjadi per­ panjangan tangan aktor perampas hak rak­yat. “Ja­ ngan gunakan kosakata lawan, jangan terje­bak transmisi dari cerita para aktor saat ­bi­cara ten­ tang pembangunan kepada rakyat,” te­gasnya.

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 29

Melalui diskusi ini, peserta diajak me­mahami alasan di balik lahirnya bebagai kebijak­an dan progam pembangunan. Dengan menya­dari ala­ san di balik semua itulah advokasi bisa dimulai.

Ruang Hidup Perampasan tanah dan perusakan lingkung­ an demi pembangunan telah menimbulkan dam­ pak buruk pada banyak orang. Aneka persoalan yang berhubungan dengan ruang hidup pun ber­ mun­culan. Tak hanya di wilayah pedalaman yang punya cadangan sumber daya alam dalam jum­ lah besar, persoalan ruang hidup akibat pem­ba­ ngunan juga dihadapi warga perko­ta­an.

Hal itulah yang saat ini dihadapi warga Kota Yogyakarta. Derap pembangunan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah hotel berbintang, pusat perbelanjaan, serta bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ternyata menimbulkan ber­ ba­gai persoalan baru.

Hak pejalan kaki, misalnya, menjadi terabai­ kan karena trotoar digunakan untuk berbagai ke­ pentingan. Hak kaum difabel bahkan tidak dipi­ kirkan. Begitu juga dengan beralifungsinya ruang publik menjadi ruang komersil. Selain itu, pem­ bangunan hotel di daerah resapan air yang ma­ rak di Kota Yogyakarta telah memicu menurun­ nya debit air. Akibatnya, sumur warga di sejum­ lah kampung mengering sehingga warga meng­ alami krisis air bersih.

Berbagai persoalan itu mendorong gerakan “Warga Berdaya” di Kota Yogyakarta. Gerakan ini aktif mengadvokasi kepentingan publik melalui 30 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

Perampasan tanah dan perusakan lingkungan demi pemba­ ngunan telah menimbulkan dampak buruk pada banyak orang. Tak hanya di wilayah pedalaman yang punya cadangan sumber daya alam dalam jumlah besar, persoalan ruang hidup akibat pembangunan juga dihadapi warga perkotaan.

berbagai media, salah satunya film. Seri film ge­ rakan Warga Berdaya Yogyakarta itu diputar di JMR 2014 pada Minggu (26/10). Sejumlah judul film yang diputar antara lain Jogja Tetaplah Se­ derhana, Ora Masalah Har!, Sepeda Sunyi #RIDE­ inPEACE, Merthi Kutha Serangan Umum 1 Maret, Lindungi Pohon Perindang, Bocah Jogja Nagih Janji, Jogja untuk Kebhinnekaan, Global Street Project-Yogya, dan The Man Comes Around.

Film-film tersebut memperlihatkan upaya war­ ga dalam memperjuangkan ruang publik secara mandiri, sementara di sisi lain para pembuat ke­ bijakan justru mengeluarkan berbagai program yang merugikan warga. Film tersebut juga me­ nun­jukkan sisi lain Kota Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan dan kota bu­ daya yang dikunjungi banyak wisatawan.

Berkumpul dan Berbagi di JMR 2014

Perhelatan Jagongan Media Rakyat 2014 yang berlangsung di Gedung Jogja National Museum, 23-26 Oktober lalu menjadi ajang bertemunya para pegiat dan pemerhati media komunitas. Ada banyak peristiwa dan cerita yang muncul dari pertemuan itu.

Selain agenda utama seperti seminar nasional dan sejumlah diskusi maupun lokakarya, JMR 2014 juga diramaikan oleh sejumlah pegiat se­ ni yang menampilkan karya mereka. Selama pelaksanaan JMR, setiap sore hingga malam hari, peserta dan pengunjung JMR 2014 dihibur oleh pertunjukkan musik dan teater tradisional. Seni dengan segala bentuk­ nya adalah media untuk berekspresi. Itulah mengapa para pegiat seni selalu diundang untuk berpartisipasi dalam JMR 2014.

Panggung pertunjukkan yang diberi nama “Panggung Tobong” ber­ ada di bagian tengah area JMR. Panggung tersebut dikelilingi sejumah gerai kuliner yang menjajakan aneka makanan dan minuman buatan sejumlah komunitas di Yogyakarta. Para peserta dan pengunjung JMR bisa menyantap makanan di gerai-gerai tersebut sambil menyaksikan pertunjukkan di panggung.

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 31

Secara umum, JMR 2014 mengusung prinsip terbuka, kolaboratif, ramah lingkungan dan ber­ kelanjutan. Meskipun tidak sempurna, prinsipprinsip tersebut coba diwujudkan dalam seluruh aspek pelaksanaan JMR 2014 mulai pemilihan tema seminar dan diskusi, tata artistik area JMR, hingga hal-hal teknis lainnya.

Untuk tata artistik, prinsip itu diwujudkan de­ ngan menggandeng komunitas yang bergelut de­ ngan bahan-bahan lokal ramah ling­kungan. Dari situlah muncul stand berbahan bam­bu dengan atap daun tebu. Penggunaan bahan-bahan sinte­ tis seperti plastik mau­pun vinil coba diminimal­ kan. Sebagai gantinya, tripleks dan bambu, ter­ masuk anyaman bambu (kreneng) digunakan un­ tuk membuat papan pe­nunjuk arah, papan peng­ umuman, maupun ane­ka penghias ruangan.

Untuk menghormati perokok dan non pero­ kok, tanda “dilarang merokok” pun dibuat berva­ riasi, misalnya dengan memilih kalimat “merokok boleh tapi di luar ruangan”. Hak kelompok difa­ bel juga diperhatikan, antara lain dengan mema­ sang jalur khusus kursi roda di sejumlah tangga.

Jalur evakuasi beserta saran tentang hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi juga di­ pasang di sejumlah titik.

Prinsip tersebut juga diterapkan dengan mem­ beri ruang pada anak-anak untuk terlibat dalam JMR 2014. Salah satunya melalui agenda lomba menulis dan menggambar kartu pos yang berte­ ma “Da­ri Anak Indoesia untuk Presiden” yang di­ gelar pa­da Minggu (26/10). Lomba tersebut diikuti tak kurang dari 70 anak, berusia 6-15 tahun.

32 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga menyambut kehadiran anak-anak tersebut de­ ngan membawa bus pembelajaran antikorupsi ke dalam area JMR. Di dalam bus terdapat media yang berisi mengenai perilaku korupsi dan nilainilai anti korupsi yang disesuikan dengan tingkat pemahaman anak-anak. Anak-anak juga dihibur oleh pembaca cerita yang menceritakan tema anti korupsi menggunakan boneka tangan.

Kejutan Pelaksanaan JMR 2014 juga menghadirkan se­ jumlah kejutan. Salah satunya adalah dibatalkan­ nya salah satu mataacara oleh pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta (Lihat Polisi Batalkan Pe­ latihan Pembaca Kritis Media LKiS). Agenda yang dilarang kepolisian itu adalah pelatihan pemba­ ca kritis media bertema “Melek Media: Menang­ gulangi Konten Negatif Fundamentalisme Agama di Dunia Maya” yang sedianya akan diselenggara­ kan oleh Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) pada Jumat (24/10).

Akibat pembatalan tersebut, agenda diskusi diganti dengan konferensi pers yang dihadiri se­ jumlah pihak, antara lain LKiS, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, serta Alissa Wahid dari Ko­ munitas Gusdurian. Pembatalan agenda diskusi yang dipandang sebagai bentuk inteloransi itu menarik perhatian media arus utama, sehingga pemberitaan tentang kejadian itu menyebar di berbagai media, termasuk media sosial.

Kejutan lainnya datang pada hari ketiga, atau Sabtu (25/10) petang. Di tengah keramaian JMR

Polisi Batalkan Pelatihan Pembaca Kritis Media LKiS Oleh S Supriantho I Dimuat di Buletin JMR 2014, Sabtu 25 Oktober 2014 Pelatihan pembaca kritis me­dia dengan tema “Melek Media: Me­ nanggulangi Konten Negatif Fun­ da­men­talisme Agama di Dunia Ma­ya” yang rencananya disampai­ kan oleh Yayasan LKiS pa­da Ja­ gong­an Media Rakyat, Jum­at (24/ 10), dibatalkan. Ke­pu­tus­an itu di­ am­bil setelah pihak Ke­po­li­si­an Ko­ ta Yogyakarta menolak pelaksana­ an agenda tersebut.

Dalam konferensi pers yang di­ adakan terkait pembatalan agen­ da tersebut, Imung Yu­ni­ardi yang mewakili panitia Ja­gongan Me­dia Rakyat (JMR) menje­laskan kro­no­ logi pe­no­lak­an. “Kamis (23/10), Pol­sek Wi­robrajan me­minta pa­ni­ tia ber­koor­dinasi de­ngan Kasat In­ tel Pol­resta Yogyakar­ta. Dalam ko­ or­di­na­si tersebut pi­hak ke­po­li­si­an

me­nya­ta­kan me­no­lak pe­lak­sa­na­an dis­ku­si LKiS,” tu­tur­nya.

Penolakan pihak kepolisian tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Kepala Satu­ an Intelkam Kepolisian Kota Yog­ ya­kar­ta Komisaris Polisi Sigit Hari­ a­di. Di surat bertanggal 23 Okto­ ber itu, tertulis kepolisian me­no­ lak pelaksanaan pelatihan LKiS karena telah beredar pe­san broad­ cast penolakan acara terse­but oleh ormas Islam yang diang­gap bisa me­nim­bul­kan konflik.

Koordinator Program LKiS Ha­ fizen menjelaskan jika pelatihan ter­sebut dilakukan dalam rangka literasi media. Fokus pelatihan ada­lah memberi pemahaman ke­ pa­da anak muda agar mereka bisa me­milih dan memilah informasi

2014, sutradara Nia Dinata beserta aktor Lukman Sar­di tiba-tiba turut masuk ke dalam gedung. Me­ re­ka sengaja hadir untuk turut meramaikan pe­ mu­taran film berjudul “Nyalon” karya sutradara Ima Puspita Sari yang diselenggarakan oleh Ko­ munitas Kampung Halaman.

yang ada di media online. Pelatih­ an semacam ini juga telah dilaku­ kan dengan banyak lem­ba­ga pen­ didikan, dan tidak per­nah ada ma­ salah maupun pe­no­lak­an.

Alissa Wahid dari komunitas Gusdurian yang hadir dalam kon­ fe­rensi pers tersebut menya­yang­ kan keputusan pihak kepolisian.

Tin­dakan itu bertentangan dengan konstitusi negara, terutama jika me­rujuk pada Undang-undang No­­mor 9 tahun 1998 tentang Ke­ mer­dekaan Menyampaikan Pen­ dapat di Muka Umum.

Menurut dia, pembatalan ini menambah daftar kasus into­le­ran­ si di Yogyakarta. “Kepolisian seha­ rus­nya bisa menjalankan misinya un­tuk melindungi, melayani, dan me­negakkan hukum,” ujarnya.

Kehadiran dua figur publik itu menarik perha­ tian sejumlah peserta dan pengunjung JMR. Usai pemutaran film, sejumlah pengunjung meminta berfoto dengan keduanya. Foto selfie bersama Nia Dinata maupun Lukman Sardi pun menyebar di media sosial.

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 33

Dokumentasi

I A ksi Para Pengunjung

Sutradara Nia Dinata dan aktor Lukman Sardi menghadiri nonton bareng film "Nyalon" yang merupakan salah satu acara JMR 2014 (25 Oktober) di Yogyakarta.

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 35

I A ksi Para Pengunjung

36 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

I A ksi Para Pengunjung

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 37

I A ksi Para Narasumber

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menjadi pembicara utama dalam seminar nasional Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Berbasis Komunitas.

38 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

I A ksi Para N arasumber

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 39

I A ksi Para Seniman

Pertunjukan seni tradisional Daduk Awuk dalam rangkaian acara JMR 2014 yang digelar pada 25 Oktober di Yogyakarta .

40 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

I A ksi Para S eniman

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 41

I A ksi Para Relawan

Para relawan yang bekerja bahu membahu dalam menyukseskan rangkaian acara Jagongan Media Rakyat 2014

42 I

Dokumentasi Pu rna Agenda J MR 2014

I A ksi Para Relawan

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 43

I Rupa-rupa J M R

Suasana lomba menggambar dan menulis kartu pos untuk anak di JMR 2014.

44 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

I Rupa-rupa J M R

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 45

I Tanda Informasi

Informasi dan penanda pada JMR 2014 dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, termasuk denah seperti yang terlihat pada gambar ini.

46 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

I Tanda Informasi

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 47

Publikasi

JMR 2014 Dalam Angka

51

diskusi dan workshop

34

Sesi Pemutan dan Diskusi Film

5

Stan Pameran Seni

Sesi Pertunjukan Seni

4

Stan Kuliner

6

30

Stan Pameran Lembaga dan Komunitas

2500-an

50-an

70-an

Orang pengunjung

Relawan

Artikel Liputan Media

5.244

9.733

kicauan #JMR2014 (Oktober 2014)

pengakses jmr2014.combine.or.id (selama Oktober 2014)

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 49

Jurnalis Indonesia (AJI) Bambang Mu

berbicara dalam diskusi “Jurnalis Wa

Hukum“ yang diselenggarakan d

Jagongan Media Rakyat, Jumat (24/ National

Museum,

Yogyakarta

journalism dalam menyebarkan info

benar perlu melakukan verifikasi,” ka

Menurut dia, tujuan dar

warga adalah memberikan informasi

kepada warga. Untuk itu pelaksana boleh sembarangan, karena jika

I Buletin

disampaikan tidak benar dampakny

Hal tersebut juga diperlukan untuk m

adanya tuntutan hukum, terlebih la ada UU Nomor 11 Tahun 2008

(Informasi dan Transaksi Elektronik

menjerat penyebar informasi berbas kapan saja.

mr

2014

talan

ini

eransi

di

nya

kabar jmr 2014

Sabtu, 25 Oktober 2014

k abar jmr 2014

Edisi

(Sambungan dari halaman 1)

Sabtu, 25 Oktober 2014

berbeda

Diterbitkan dalam rangka

dengan

pengertian

jurnalisme

sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 40

Jagongan Media Rakyat

Tahun 1999 tentang Pers.

23 – 26 Oktober 2014.

sebagai

dampak

perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi. Jurnalisme

Tidak Ada Payung Hukum, Jurnalisme Warga Aman “Bermain” Etika (Halaman 1-2)

bisa

melindungi,

Pemilu, Politisi Kuasai Frekuensi Publik

Polisi Batalkan Pelatihan LKiS

(Halaman 3)

(Halaman 2)

ujarnya.

warga lebih unggul dibanding media cetak dari

Pemanfaatan TIK oleh Perempuan Pelaku Usaha Minim

segi aktualitas, meskipun konten yang dihasilkan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk menyiasati tidak adanya payung hukum, maka cara aman bagi jurnalis warga adalah “bermain” di ranah etika. Jika pers

(Halaman 4)

memiliki berbagai kode etik jurnalisme yang disusun oleh berbagai macam aliansi jurnalis dan Dewan Pers, maka jurnalis warga pun tidak boleh luput memperhatikan etika.

Basri Andang, pegiat media komunitas yang menjadi peserta diskusi menilai media Meski saat ini belum ada komunitas lebih sampai berani memberitakan dibanding

ketentuan hukum yang media mainstrem.

“Tetapimenaungi kami tidakjurnalisme dilindungi warga, aktivitas hukum,” ujarnya.jurnalisme warga tidak lantas

Tidak Ada Payung Hukum, Jurnalisme Warga Aman “Bermain” Etika

Minim

perempuan

menjadi

“haram” `Kondisi selama semacametika itu jurnalistik membuat diperhatikan. kebebasan dalam berekspresi terkekang. itu dipaparkan pengurus Aliansi Apalagi Hal kebebasan berekspresi itu tidak bisa Jurnalis Indonesia (AJI) Bambang diperjuangkan dengan UU HAM, Muryanto karena UUsaat Pers berbicara dalam diskusi “Jurnalis di Mata dan UU ITE memuat aturan yangWarga lebih mengikat Hukum“ diselenggarakan dalaminformasi acara terkait yang kegiatan jurnalisme dan Jagongan Media Rakyat, Jumat (24/10) di Jogja elektronik. Hal tersebut tak pelak mendatangkan National Museum, Yogyakarta.

“Citizen pertanyaan terkait bagaiamana seharusnya journalism dalam menyebarkan informasi yang jurnalisme warga dilakukan. benar perlu melakukan verifikasi,” katanya.

Oleh : Eva Natalia

GM

Arie

pemateri

mberdayaan

diperhatikan.

sangatlah

Jurnalis Indonesia (AJI) Bambang Muryanto saat

kesetaraan,

berbicara dalam diskusi “Jurnalis Warga di Mata

mendukung

n negara.

gung Tobong

Hak

Asasi

Manusia,

mengungkapkan bahwa kampanye

“Kamis (23/10, Polsek Wirobrajan meminta

media televisi dilakukan di tiga

panitia berkoordinasi dengan Kasat Intel Polresta

pemberitaan, iklan politik dan pr

sebagai

dampak

perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi. Jurnalisme

(Bersambung halaman 2) segi aktualitas,ke meskipun konten yang dihasilkan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk menyiasati tidak adanya payung hukum, maka cara aman bagi jurnalis warga adalah “bermain” di ranah etika. Jika pers memiliki berbagai kode etik jurnalisme yang disusun oleh berbagai macam aliansi jurnalis dan Dewan Pers, maka jurnalis warga pun tidak

Menurut dia, tujuan dari jurnalisme

boleh luput memperhatikan etika.

Basri Andang, pegiat media komunitas

warga adalah memberikan informasi yang benar

yang menjadi peserta diskusi menilai media

kepada warga. Untuk itu pelaksanaannya tidak

media mainstrem. “Tetapi kami tidak dilindungi

komunitas lebih berani memberitakan dibanding hukum,” ujarnya.

boleh sembarangan, karena jika berita yang

`Kondisi kebebasan

semacam

dalam

itu

berekspresi

membuat terkekang.

disampaikan tidak benar dampaknya bisa fatal.

Apalagi kebebasan berekspresi itu tidak bisa

Hal tersebut juga diperlukan untuk menghindari

dan UU ITE memuat aturan yang lebih mengikat

adanya tuntutan hukum, terlebih lagi sekarang

elektronik. Hal tersebut tak pelak mendatangkan

ada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

jurnalisme warga dilakukan.

diperjuangkan dengan UU HAM, karena UU Pers terkait

kegiatan

pertanyaan

terkait

jurnalisme

dan

bagaiamana

informasi seharusnya

Pelatihan

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

secara

Pilpres 2014. Penyebab fenomena itu adalah

pihak

Yayasan LKiS pada Jagongan Media Rakyat,

afiliasi partai politik dengan pemilik media

disajikan

Jumat (24/10), dibatalkan. Keputusan itu diambil

frekuensi

publik.

Namun

kepentingan

setelah

teknologi

informasi

dan

Kota

Yogyakarta

menolak pelaksanaan agenda tersebut.

Dalam konferensi pers yang diadakan

perkembangan

dengan

MataMassa kecurangan

komunikasi

Hal itu jelas merugikan publik sebagai frekuensi.

media

tidak

publik

Sebab

apa

berorientasi

melainkan

yang untuk

kepentingan

bisa

partainya. Isu publik pun diabaikan karena

dimanfaatkan publik untuk membangun media

substansi berita lebih banyak untuk kepentingan

sendiri guna memantau jalannya pemilu.

kampanye. Hal ini jelas terlihat ketika sejumlah

Ria, salah satu peneliti Centre for

terkait pembatalan agenda tersebut, Imung

Policy

&

Governance

(CIPG)

stasiun televisi menayangkan berita tentang

Yuniardi yang mewakili panitia Jagongan Media

Innovation

Rakyat (JMR) menjelaskan kronologi penolakan.

mengungkapkan bahwa kampanye politik di

“Kamis (23/10, Polsek Wirobrajan meminta

media televisi dilakukan di tiga lini, yaitu

pemberitaan yang berimbang terkait Pemilu

panitia berkoordinasi dengan Kasat Intel Polresta

pemberitaan, iklan politik dan program non

telah merusak fungsi media massa sebagai

Yogyakarta. Dalam koordinasi tersebut pihak

berita. Menjelang pemilu, semua lini tersebut

medium pendidikan politik. Fungsi media untuk

kepolisian menyatakan menolak pelaksanaan

dimanfaatkan pemilik media untuk melakukan

mengawasi jalannya pemilu pun hilang.

pemilu.

Kegagalan

televisi

menghadirkan

diskusi LKiS,” tuturnya.

Penolakan pihak kepolisian tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Kepala

Satuan

Intelkam

Kepolisian

surat bertanggal 23 Oktober itu tertulis bahwa kepolisian menolak pelaksanaan pelatihan LKiS karena telah beredar pesan broadcast penolakan acara tersebut oleh ormas Islam yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik.

Koordinator Program LKiS Hafizen

banyak lembaga pendidikan, dan tidak pernah ada masalah maupun penolakan.

(Bersambung ke halaman 4)

1

Pemantauan oleh massa

Kota

Yogyakarta Komisaris Polisi Sigit Hariadi. Di

lain

para pemilih difabel ketika mereka melakukan

mendorong Aliansi Jurnalis Independen dan iLab

proses pemungutan suara. Ahmad menegaskan

mengembangkan “MataMassa”, sebuah aplikasi

bahwa penggunaan aplikasi ini cukup efektif

yang dapat diunduh di telepon selular berbasis

untuk meningkatkan pemantauan kecurangan

iOS,

pemilu.

Kondisi

ULASAN FILM

Android

itulah

maupun

yang

antara

Blackberry.

Ahmad

Suwandi dari iLab mengungkapkan, MataMassa

Rey, perwakilan dari Jaringan Radio

adalah aplikasi yang ditujukan untuk memantau

Komunitas Indonesia (JRKI) menyepakati hal

pemilihan legislatif dan presiden. “Matamassa

tersebut.

memverifikasi dan memvalidasi setiap laporan

menjadi

pemantauan

Menurutnya alat

untuk

Mata

Massa

menjawab

dapat

pertanyaan

pemilu,

“kemana saya harus melapor ketika mendapati

mempublikasikannya ke situs MataMassa, lalu

kecurangan dalam pemilu”. Tetapi yang masih

secara

menjadi ganjalan adalah kemudahan dalam

terhadap

sistematis

kecurangan

masuk

dalam

notifikasi

menggunakan sistem ini, terutama bagi pemilih

Bawaslu,” ungkapnya.

MataMassa kecurangan

dalam

banyak pemilu.

Salah

memotret

kecuranga

masuk

dalam

dalam

banyak pemilu.

Sala

keterlibatan petugas pemilu untuk m

National Museum, Yogyakarta, Jumat (24/10). pemilik

sistematis

Bawaslu,” ungkapnya.

rangkaian Jagongan Media Rakyat di Jogja

Dunia Maya” yang rencananya disampaikan oleh

terhadap

mempublikasikannya ke situs Mata

ada masalah maupun penolakan.

massif dilakukan dalam Pemilu Legislatif dan

menjelaskan jika pelatihan tersebut dilakukan

2

pemantauan

(Bersambung ke halaman 4)

Konten Negatif Fundamentalisme Agama di

dalam rangka literasi media. Fokus pelatihan Foto 1 (Fotografer Indra) adalah memberi pemahaman kepada anak muda Suasana Workshop “Jurnalis Warga di Mata Hukum” oleh agar mereka bisa memilih dan memilah informasi COMBINE & Suara Komunitas dalam rangkayang Jagongan Media ada di media online. Pelatihan semacam ini Rakyat, Jumat (24/10). juga telah dilakukan bekerjasama dengan Foto 2 (fotografer Lingga) Alissa Wahid

media

Blackber

memverifikasi dan memvalidasi set

tentang politisasi media yang diadakan pada penggunaan

maupun

pemilihan legislatif dan presiden. “

dari undang-undang,” ujar Ria dalam diskusi

Fenomena

media

Android

adalah aplikasi yang ditujukan untuk

kampanye politik. “Mereka memanfaatkan celah

kritis

a

Suwandi dari iLab mengungkapkan,

Koordinator Program LKiS Hafizen

frekuensi publik untuk kampanye politik sangat

Kepolisian

iOS,

berpotensi menimbulkan konflik.

kabar jmr 2014

Oleh : Grattiana Timur

pembaca

yang

yang dapat diunduh di telepon selu

acara tersebut oleh ormas Islam yang dianggap

Sabtu, 25 Oktober 2014

itulah

mengembangkan “MataMassa”, seb

karena telah beredar pesan broadcast penolakan

dengan tema “Melek Media : Menanggulangi

pihak

Kondisi

ULASAN FILM

mendorong Aliansi Jurnalis Independ

surat bertanggal 23 Oktober itu tertulis bahwa dianggap sebagai jurnalisme yang tidak utuh, kepolisian menolak pelaksanaan pelatihan LKiS

bekerjasama

Governan

Pemantauan oleh

Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Kota menyangkut kebebasan berekspresi.

Kondisi Yogyakarta Komisaris Sigit Hariadi. tersebut membuat praktikPolisi jurnalisme warga Di

dilakukan

&

dimanfaatkan pemilik media untuk

Penolakan pihak dengan Undang-undang Nomorkepolisian 39 Tahun tertuang 1999 dalam surat ditandatangani tentang Hak resmi Asasi yang Manusia, terutamaoleh

telah

Policy

berita. Menjelang pemilu, semua

Yogyakarta. koordinasi tersebut pihak TerkaitDalam dengan aturan hukum, kepolisian menyatakan pelaksanaan Bambang menilai absennyamenolak ketentuan hukum diskusi LKiS,” Jurnalisme tuturnya. Warga kontradiktif yang menaungi

Pemilu, Politisi Kuasai Frekuensi Publik

Oleh : Spectrum Supriantho

dianggap sebagai jurnalisme Padahal jurnalisme warga kini semakinyang tidak utuh,

benar perlu melakukan verifikasi,” katanya.

50 I

kabar jmr 2014

terutama

tersebut membuat praktik jurnalisme warga sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ria, salah satu peneliti Innovation

Rakyat (JMR) menjelaskan kronologi penolakan.

kapan saja.

Polisi Kondisi Batalkan menyangkut kebebasan berekspresi.

Pelatihan LKiS berbeda dengan pengertian jurnalisme

journalism dalam menyebarkan informasi yang

kapan saja.

Alissa Wahid

ada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

(Sambungan dari halaman 1)

“Citizen

menjerat penyebar informasi berbasis elektronik

Dalam konferensi pers yang diadakan Yuniardi yang mewakili panitia Jagongan Media

(Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa 2 menjerat penyebar informasi berbasis elektronik

aturan

sendiri guna memantau jalannya pem

terkait pembatalan agenda tersebut, Imung

hukum,

dengan

per

komun

dimanfaatkan publik untuk memba

menolak pelaksanaan agenda tersebut.

Bambang menilai absennya ketentuan hukum

Jagongan Media Rakyat, Jumat (24/10) di Jogja

(Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa

Yogyakarta

banyak lembaga pendidikan, dan tidak pernah

warga lebih unggul dibanding media cetak dari

Yogyakarta.

dan

Kota

juga

Hukum“ yang diselenggarakan dalam acara Museum,

Namun

informasi

Kepolisian

(fotografer Lingga) hukum, terlebih lagi sekarang adanya tuntutan

populer

National

publik.

teknologi

pihak

Hal tersebut juga diperlukan untuk menghindari

Sabtu, 25 Oktober 2014

Hal itu dipaparkan pengurus Aliansi

frekuensi

setelah

yang ada di media online. Pelatihan semacam ini

tentang

Menurutnya,

afiliasi partai politik dengan pem

Jumat (24/10), dibatalkan. Keputusan itu diambil

disampaikan tidak benar dampaknya bisa fatal.

dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

jurnalistik

Yayasan LKiS pada Jagongan Media Rakyat,

agar mereka bisa memilih dan memilah informasi

yang menaungi Jurnalisme Warga kontradiktif

etika

Pilpres 2014. Penyebab fenomena

adalah memberi pemahaman kepada anak muda

menjadi

selama

massif dilakukan dalam Pemilu Le

Dunia Maya” yang rencananya disampaikan oleh

dalam rangka literasi media. Fokus pelatihan

Terkait

penggunaa

frekuensi publik untuk kampanye p

Konten Negatif Fundamentalisme Agama di

menjelaskan jika pelatihan tersebut dilakukan

Foto 2

Fenomena

media

Menurut dia, tujuan dari jurnalisme

warga, aktivitas jurnalisme warga tidak lantas “haram”

kritis

boleh sembarangan, karena jika berita yang

Meski sampai saat ini belum ada ketentuan hukum yang menaungi jurnalisme

pembaca

kepada warga. Untuk itu pelaksanaannya tidak

ngan, dan

i.

Pelatihan

dengan tema “Melek Media : Menanggulangi

warga adalah memberikan informasi yang benar

ah tangga,

at terbatas

Oleh : Grattiana Timur

Oleh : Spectrum Supriantho

Padahal jurnalisme warga kini semakin populer

Sabtu, 25 Oktober 2014

Pemilu, Politisi Ku Frekuensi Publik

Polisi Batalkan Pelatihan LKiS

yang tinggal di pedesaan.

satunya

keterlibatan petugas pemilu untuk menemani 3

I website www. jmr2 01 4 .combine .or .id

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 51

I Lalu Lintas I nformasi

Lalu lintas pengunjung web jmr2014. combine. or.id

Lalu lintas informasi #jmr 2014 di twitter

52 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

I Lalu Lintas I nformasi

Jangkauan twitter @combneri selama JMR 2014

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 53

I K liping M edia

54 I

Dokumentasi Pu rna Agenda J MR 2014

I K liping Media

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 55

I K liping M edia

56 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

I K liping Media

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 57

I K liping M edia

58 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

I Youtube

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 59

Jumat, 24 Oktober 2014

Kamis, 23 Oktober 2014

I Jadwal Acara

60 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

Cluste r D iskusi/ Wo r ksh op

Advokasi Kebijakan Inovasi Teknologi Pertunjukan Seni Seminar Nasional Literasi Media Pemutaran Film

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 61

Sabtu, 25 Oktober 2014

Jumat, 24 Oktober 2014

I Jadwal Acara

62 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

Cluste r D iskusi/ Wo r ksh op

Advokasi Kebijakan Inovasi Teknologi Pertunjukan Seni Seminar Nasional Literasi Media Pemutaran Film

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 63

Minggu, 26 Oktober 2014

Sabtu, 25 Okt

I Jadwal Acara

64 I

Dokumentasi Purna Agenda J MR 2014

Cluste r D iskusi/ Wo r ksh op

Advokasi Kebijakan Inovasi Teknologi Pertunjukan Seni Seminar Nasional Literasi Media Pemutaran Film

B e r ku mp u l , B e rbag i , B e r g e ra k

I 65

I Panitia Kegiatan ini diselenggarakan oleh Combine Resource Institution (CRI) bekerja sama dengan sejum足 lah organisasi dan komunitas yang aktif di ranah media rakyat. Sebuah tim kerja kepanitiaan diben足 tuk untuk mengkoordinasikan proses persiapan dan pelaksanaan acara JMR 2014. Tim ini terdiri atas kepanitiaan inti dari CRI dan kepanitiaan bersama dengan organisasi atau komunitas mitra penye足 lenggara dan para relawan.

Pa n i t i a I n t i Penanggung Jawab: Akhmad Muharam Koordinator Pelaksana: Muhamad Amrun Sekretaris: Yustina Yuliani, Maryani Administrasi & Keuangan: Mary T. Prestiningsih, Anton Hadiyanto Acara: Elanto Wijoyono, Aris Harianto, M. Afandi Seminar Nasional: Hernindya Wisnuadji Relawan: Ferdhi Fachrudin Putra, Fatchur Rahman Pemasaran: Badrudin, Duala Oktoriani Konsumsi dan Akomodasi: Ulfah Hanani, Rosa Rosanti Artistik: Ichwan Harmanto, Irman Ariadi Media & Dokumentasi: Idha Saraswati, Andrew Dananjaya, Imung Yuniardi, Bagus T. Nugroho, Kadon Rizka Himawan Logistik: Totok Hartanto, Zani Noviansyah, Gandung Triono, Arif Fatchul Huda, Isnu Suntoro

66 I

Dokumentasi Pu rna Agenda J MR 2014

R e l awa n Sekretariat: Bayu Arif Septiawan, Wimpi Pardede (Sekretariat) Keuangan: Diyah Arini Lestari Konsumsi & Akomodasi: Angela Debora, Joko Sugiarto, Hastika Darmawati, Mahbub Arif, Manggala Pramuditya Artistik & Dekorasi: Siti Aminah Pemandu Acara: Gisela Bertiantari, Lusia Febriana Arumingtyas, Leo Agung Bayu Wijanarko, Veronika Shelvia, Dinar Retno Arsanti, Rio Paulus, Susanto Shidi Vhisatya, Treas Anhira, Yeni.

Salma Durroh, Agus Saptono Reporter: Eva Natalia Rino K, Grattiana Timur, Ilham Bagus Prastiko, Irine Wardhanie, Suprianto Fotografer: Indra Yoga Adiarsa, Lingga Pratama Uliantara, Luth Santos Setiaji, Luthfi Jati Ramdani Videografer: Dama Yuninata, Ismail Logistik: Andrean Eka S, Pandu, Tirta Hardi P Admin Media Sosial: Aris Setyawan Pembawa Acara: Herni Putrianti, Maria Silvia Merry, Rere, Rizka PH, Sukma Hani Sekretariat Seminar Nasional: Ferry Wijayanto, Wiwit Notulis: Adriansyah M Puasa, Ayu Saraswati, Devy DC, Khalimatu Nisa, Luthfi Fauziah, Merti Dina Nisa, Ngalimin, Sandria Komalasari, Santa Monica, Yanti, Yuliyanti

T e r i ma Ka s i h K e pa d a Adriansyah M Puasa Ade Tanesia & Sitar Tambun Adriani Zulivan Agus Saptono (Mudrik) Agustian AJI Yogyakarta Aksara Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (AruPA) Ambar Sari Dewi Andra Project Andrean Eka S Angela Debora Angkringan ANSA – EAP Antok Suryaden Anton Raharja Arie Sujito Aris Setyawan ASPPUK Ayu Saraswati Bakmi Kopyok Code Bakso Wiwit Bambang Widjojanto Bank Mandiri Bayu Arif Septiawan Biyanto Rebin Bjong Blontank Poer Bosman Batubara BPR Swadarma Artha Nusa BPR Swadarma Bangun Artha Brilian Chrystelina GS CIPG Cipta Media Seluler Dadung Awuk Dama Yuninata Darmanto Dendang Kampungan Devy Dc Dhandy Laksono Dian Yanuardi Dinar Retno Arsanti Dinita Adriani Putri Diyah Arini Lestari Diyana Mufti Muhammad Donny BU Dr. Maria Silvia Merry M.Sc Dunia Tak Lagi Sunyi (DTLS)

Eko Teguh Paripurno Enda Nasution Esti Wijayanti Eva Natalia Rino Kusumaningrum Fahmi Prihantoro Fajri Siregar Fajri Siregar Family Tree Education and Counseling Center Development Ferry Wijayanto Firsta Ford Foundation Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIY Froghouse Frog Music Lab Gejog Lesung Gerombolan Pemburu Batu (Bol Brutu) Ginda Rahmita Sari Gisela Bertiantari Gladys Selosa Grattiana Timur Gunawan Gunretno Handicap International Handri Santoso Hastika Darmawati Heidi Arbuckle Hendro Sangkoyo Hendro Suparto Herni Putrianti Heru Tjatur HIVOS ICT Watch Ikatan Duta Museum Yogyakarta Ilab Ilalang Zaman Ilham Bagus Prastiko Inaya Rakhmani Indah Nurmasari Indonesian Heritage Inventory (IHI) Indra Yoga Adiarsa Innovative Youth Community Majalengka

INSIST Press Irine Wardhanie Ismail Isrol Triono Jaringan Informasi Lingkar Merapi (JALIN Merapi) Jaringan Perempuan Yogyakarta Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) JHPIEGO JINGGA Media (Pusat Ana­ lisis dan Pengembangan Media Komunitas) Jogja Family Radio Jogja National Museum Jogja Update Joglo Abang Johan Budi SP Joko Sugiarto Kali Code Fest Kampung Halaman Kanal KPK Kanisius Karim Kelompok Penggerak Linux Indonesia (KPLI) Yogyakarta Khalimatu Nisa Koalisi Perempuan Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komunitas Aman Komunitas Kamera Lubang Jarum (KLJ) Jogja Komunitas Penggerak Linux Indonesia (KPLI) Yogyakarta Kurtis Heimerl Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Leo Agung Bayu Wijanarko Leonardus K. Nugraha Lingga Pratama Uliantara Lukman Sardi Lusia Febriana Arumingtyas Lutfi Avianto Lutfi Retno Luth Santos Setiaji Luthfi Fauziah Luthfi Jati Ramdani

Mahbub Arif Manggala Pramuditya Masduki Masyarakat Peduli Media (MPM) Mavaza Media Media Komunitas Angkringan Media Legal Menjangan travel Merti Dina Nisa Mitra Wacana Mokhammad Sobirin Nanang Syaifudin Ngaliman Nia Dinata OHHMAGGOD Omah Kendeng Omah Kodok Spesial Teh & Resto Open BTS Pandu Pemuda RW XI Gondolayu Lor Perkumpulan IDEA Perkumpulan Wikimedia Indonesia PKBI DIY (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) PNPM Support Facility (PSF) Priharsa Nugraha PT Sebangsa Putri Yunifa Putri Yunufa Qwords.com Radio Buku Radio Satunama 855 AM Rahmat Subiyakto Remotivi Rere Rio Paulus Rizka PH Roy Thaniago Rumah Blogger Indonesia Rumah Kartini Rumah Perubahan LPP Sahabat Kapas Salma Durroh Sandria Komalasari Sanggar Anak Kampung Indonesia (SAKI)

Santa Monica Satu Dunia SEATTI Sekolah Raya SEMPUGI Septriana Tangkary Shita Laksmi SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) Sinam M. Sutarno Siska Doviana Siti Aminah Suara Komunitas Sukiman M. Pratomo Sukma Hani Sunarjo Suprianto SURVIVE! Garage Suryaden Susanto Shidi Vhisatya Suwandi Ahmad Swaragama FM Tala Mariam Taring Padi Tirta Hardi P Tlatah Bocah Travel Blogger Indonesia Treas Anhira UCP Roda Untuk Kemanusiaan (UCP RUK) UII NET UNDP – MRR Veronika Shelvia Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta Wahyu Sulastomo Warga Berdaya Yogyakarta Warung kopi Watchdoc Widodo Wirawan Wikimedia Indonesia Wimpi Pardede Wiwit Yanti Yanuar Nugroho Yeni Yohannes Supramono Youth Finance Indonesia Yuliyanti Yusuf Murtiono.

Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika ada nama lembaga/komunitas/perorangan pendukung JMR 2014 yang belum tercantum dalam daftar.