LAPORAN PROGRAM PILIHAN TENTANG
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN(PPRA) XLIX LEMHANNAS RI TANGGAL 16 AGUSTUS 2013
BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR : SPRIN/1410/VI/2013 TANGGAL : 26 Juni 2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat dan bimbingan-
Nya sehingga kami dari Kelompok Kementerian Dalam Negeri dapat menyelesaikan penyusunan Kertas Karya Kelompok Program Pilihan Kementerian Dalam negeri, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Lemhanas RI Nomor SPRIN/1410/VI/2013 pada tanggal 26 Juni 2013 dengan judul: “PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN�
Dalam penulisan Kertas Karya Kelompok Program Pilihan ini kami menyampaikan
ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Ketua/Pimpinan Rombongan, serta sekretaris Rombongan yang telah memberikan waktu dan sumbang pikiran sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan lancar.
Dalam penulisan Kertas Karya Kelompok Program Pilihan ini kami merasa masih
banyak kekurangan-ekurangan, baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaannya.
Besar harapan kami semoga materi Kertas Karya Kelompok Program Pilihan ini,
khususnya mengenai peran Kementerian Dalam Negeri dalam Peningkatan Peran Pendidikan dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi kami sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amin.
Jakarta, Agustus 2013 Ketua Kelompok
Ir. Gunawan, MA
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.............................................................................. iii DAFTAR ISI......................................................................................... v PENDAHULUAN.................................................................................. 1 1. Umum.................................................................................................... 2 2.
Maksud dan Tujuan.................................................................................. 4
3.
Ruang Lingkup dan Sistematika................................................................. 4
4.
Metode dan Pendekatan........................................................................... 5
KONDISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI............................... 7 5. Umum.................................................................................................... 8 6.
Peran Kementerian Dalam Negeri saat ini ditinjau dari aspek Astagatra........ 21 a. Aspek Geografi.................................................................................. 21 b. Aspek Demografi................................................................................ 22 c. Aspek SKA........................................................................................ 23 d. Aspek Politik ..................................................................................... 23 e.
Aspek Ekonomi................................................................................ 23
f.
Aspek Sosial Budaya ....................................................................... 24
g.
Aspek Pertahanan Keamanan............................................................ 24
h.
Aspek Ideologi................................................................................. 25
7.
Sinergitas antar Kementerian Dalam Negeri saat ini dalam mendukung
pembangunan nasional di bidang Pendidikan............................................. 25
8.
Permasalahan yang dihadapi.................................................................... 29
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI............................................ 39 9. Umum.................................................................................................... 40 10. Pengaruh Internal..................................................................................... 40 11. Pengaruh Eksternal .................................................................................. 43
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
v
BAB 1 - PENDAHULUAN
PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG DIHARAPKAN........................ 47 12. Umum.................................................................................................... 48 13. peran Kementerian Dalam Negeri di Bidang Pendidikan Yang Diharapkan..... 50 14. Sinergitas antar Kementerian/Lembaga yang Diharapkan Dapat
Mendukung Pembangunan Nasional.......................................................... 56
PENUTUP........................................................................................... 59 15. Kesimpulan............................................................................................. 60 16. Saran..................................................................................................... 61
LAMPIRAN : DAFTAR NAMA PESERTA DATA PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN
vi
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
vii
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BAB 1 - PENDAHULUAN
viii
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
LAPORAN PROGRAM PILIHAN TENTANG PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
1
1
PENDAHULUAN
BAB 1 - PENDAHULUAN
1.
UMUM
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, Kondisi Indeks Pembangunan Manusia
masih belum merata dan sebagian besar belum berkorelasi positif dengan APBD, DKI Jakarta memiliki angka IPM tertinggi sebesar 77,97, sedangkan Provinsi Papua memiliki IPM Terendah sebesar 65,35. Selain itu sebagian besar Indeks Pembangunan Manusia di masing-masing provinsi belum berkorelasi positif dengan APBD perkapita Provinsi, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Papua, Papua Barat, Malut dan Maluku memiliki APBD perkapita Tinggi (diatas Rata-rata Nasional), namun IPM-nya berada dibawah rata-rata nasional. Provinsi dengan APBD perkapitanya Dibawah rata-2 nasional memiliki IPM diatas rata-2 nasional yakni Sumut, Sumbar, Sumsel, Babel , Bengkulu, Jambi, Bali, Jabar dan Jateng.
Berdasarkan Data Faktual diatas dan Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2010-2014
serta sebagai penjabaran dari Rencana Strategik Kemendagri 2010-2014, terdapat 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional. Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional dimaksud, Kementerian Dalam Negeri memiliki arah kebijakan: a. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dalam kerangka menjaga ketahanan nasional. b. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung kebijakan 2
desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten berkelanjutan. c. Memantapkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah serta penguatan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum. d. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan. e. Memperkuat
keberdayaan
masyarakat
perdesaan,
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan. f. Mendorong upaya pemenuhan hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi. g. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memperkuat fiskal daerah. h. Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya; serta
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
3
i. Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.
Dalam implementasi arah kebijakan pada poin 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) masih
banyak permasalahan khususnya terhadap kinerja aparatur pemerintahan khususnya aparatur pemerintah daerah yang merupakan kunci penting terhadap pelaksanaan APBD yang salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan peran pendidikan. Pokok permasalahan yang terkait tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, antara lain: a. Lemahnya pemahaman stakeholder (Aparatur, masyarakat dan Swasta) terhadap pendidikan politik, dimana aspek politik juga memperngaruhi struktur APBD. b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahanan ; dan PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BAB 1 - PENDAHULUAN
c. Belum bersinerginya sebagian besar NSPK Bidang Pendidikan terhadap PP 38 tahun 2007.
Dalam menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana yang disebutkan diatas, Kementerian Dalam negeri sebagai bagian dari aparat pemerintah, memiliki andil dalam memecahkan masalah pendidikan Indonesia, secara khusus pendidikan aparatur pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka laporan ini akan mengangkat tema “peran aparatur Pemerintah dalam meningkatkan peran pendidikan.�
2.
MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud dari tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran melalui suatu analisis tentang sejauh mana kinerja aparatur Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan peran pendidikan b. Tujuan tulisan aini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada Lembaha Ketahanan Nasional (Lemhanas), guna melakukan berbagai kajian strategis berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintahan, khususnya Kementerian Dalam negeri, serta memberikan masukan bagi para penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan kinerja Kementerian Dalam negeri dalam rangka mendukung kebijakan
4
Pembangunan Nasional di Bidang Pendidikan.
3.
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA
Penelitian ini mengambil kementerian Dalam Negeri sebagai sampel dari aparatur
pemerintah. Namun demikian, mengingat lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam negeri yang demikian Luas, sedangkan waktu yang tersedia untuk menggali informasi sangat terbatas, maka ruang lingkup penulisan laporan ini difokuskan pada pengelolaan kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, sebagaimana sesuai dengan sistematika penulisan laporan di bawah ini:
BAB I Pendahuluan Bab ini menguraikan hal-hal tentang latar belakang permasalahan mengenai perlunya peningkatan kinerja aparat Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan peran LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
pendidikan. Bab ini terdiri dari sub bab Maksud dan Tujuan penulisan, Ruang Lingkup dan Sistematika, serta Metode dan Pendekatan.
BAB II Kondisi kementerian Dalam Negeri Bab ini menguraikan hal-hal yang terkait dengan kementerian Dalam negeri seperti visi dan misi Kemendagri, tugas dan fungsi Kemendagri, struktur organisasi Kemendagri, Peran Kemendagri dalam perspektif Astagratra, sinergisme antara Kementerian Dalam negeri dan kementerian/lembaga lainnya dalam mendukung pembangunan nasional di bidang pendidikan, serta permasalahan yang dihadapi Kemendagri.
BAB III Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Bab ini menguraikan pengantar bab, serta hal-hal yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung Pembangunan Nasional di Bidang Pendidikan, baik secara internal mupun eksternal.
BAB IV Peran Kementerian Dalam Negeri Yang Diharapkan Bab ini menguraikan pengantar bab, peran Kementerian Dalam negeri yang Diharapkan, serta sinergisme antara Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga lain yang diharapkan dalam mendukung Pembangunan Nasional di bidang pendidikan
BAB V Penutup Bab ini menguraikan kesimpulan dari uraian yang dibahas tentang kinerja aparatur pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri di bidang pendidikan dalam rangka menjawab permasalahan yang muncul saat ini.
4.
METODE DAN PENDEKATAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis dengan memberikan gambaran secara menyeluruh yang berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan, serta dengan menggunakan pendekatan komprehensif dan integral dalam perspektif ketahanan nasional. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
5
BAB 1 - PENDAHULUAN
6
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
LAPORAN PROGRAM PILIHAN TENTANG PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
7
2
KONDISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI
BAB 1 - PENDAHULUAN
5.
UMUM
Kementerian
Dalam
negeri
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan beberapa fungsi seperti perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
Sejarah Kementerian Dalam Negeri diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai
tahun 1942, Depdagri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. 8
Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak 22 Oktober 2009 adalah Gamawan Fauzi.
Lahir di Solok, Sumatera Barat, 9 November 1957. Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur Sumatra Barat sejak 15 Agustus 2005 hingga 22 Oktober 2009. Lulusan Fakultas Hukum dan Magister Manajemen Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat ini adalah penerima Bung Hatta Award atas keberhasilannya memerangi korupsi pada saat menjadi bupati Solok.
Berdasar Permendagri Nomor 1 Tahun 1991, pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Kemendagri diharapkan dapat menjadi Aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korpri setia dan taat kepada Pancasila. UUD 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17-81945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi Kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran Bangsa guna mencapai Masyarakat Adil dan Makmur.
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
a.
Visi dan Misi
Guna menciptakan kinerja yang terarah dan terukur, Kementerian Dalam Negeri
menetapkan visi dan misi lembaganya. Visi Kementerian Dalm Negeri adalah “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan
dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 3.) Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis. 4.) Pemerintahan Desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5.) Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan. 6.) Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
9
BAB 1 - PENDAHULUAN
7.) Sumber Daya Aparatur yang Profesional merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif. 8.) Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu Masyarakat Ingonesia yang aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan prioritas kebijakan pembangunan nasional.
Adapun misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam, upaya: 1.) Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
10
2.) Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3.) Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; 4.) Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5.) Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta 6.) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
Dalam rangka mendukung misi-misi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri memiliki
arah kebijakan: 1.) Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dalam kerangka menjaga ketahanan nasional. LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
11
2.) Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten berkelanjutan. 3.) Memantapkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah serta penguatan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum. 4.) Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan. 5.) Memperkuat
keberdayaan
masyarakat
perdesaan,
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan. 6.) Mendorong upaya pemenuhan hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi. 7.) Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memperkuat PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BAB 1 - PENDAHULUAN
fiskal daerah. 8.) Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya; serta 9.) Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.
b.
Peran Kementerian Dalam Negeri di Bidang Pendidikan
Dalam mendukung arah kebijakan diatas, peran kemendagri sangat sentral
khususnya dalam melakukan pembinaan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun daerah, berkenaan hal tersebut Kemendagri telah menetapkan beberapa program dalam meningkatkan pendidikan aparatur secara langsung yaitu melalui program : 1.) Pendidikan Kepamongprajaan Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui pendidikan kepamongprajaan 2.)
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan meningkatkan
12
kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan
Selain kedua program diatas, Kemendagri selaku Pembina pemerintah daerah dan
Koordinator penyusunan NSPK salah satunya Bidang pendidikan, akan mendorong dan berkoordinasi secara ketat dengan penanggung jawab Bidang pendidikan (Kemendiknas) dalam menyusun NSPK yang belum tersusun dan merivisi NSPK yang kadaluarsa dengan melibatkan pemerintahan daerah dan sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007. Untuk program pendidikan yang tidak secara langsung adalah melakukan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
c.
Susunan Organisasi dan Fungsi Kemendagri
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 41 Tahun 2010, Kementerian Dalam Negeri
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: 1.) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri; 2.) pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 3.) pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri; dan 4.) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
Dalam kaitannya dengan bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kemendagri memiliki
tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri, melalui fungsi antara lain: 1.) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan; 2.) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri; 3.) Pengkoordinasian dan fasilitasi satuan kerja penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah; 4.) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri; 5.) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri; 6.) Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di bidang pemerintahan dalam negeri; dan 7.) Pelaksanaan administrasi badan pendidikan dan pelatihan.
Seluruh tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Dalam Negeri, dibagi
kepada 7 Direktorat Jenderal, satu Inspektorat dan Sekretariat Jenderal, dua badan khusus
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
13
BAB 1 - PENDAHULUAN
1 UPT dan 5 Staf Ahli menteri, seperti yang terlihat pada gambar bagan organisasi di bawah ini.
14
Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri
d.
Prinsip dan Strategi
Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 20102014, upaya dan langkah strategik utama adalah “Menjaga dan memperkuat stabilitas penyelenggaraan sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri�. Stabilitas politik dalam negeri dan pemerintahan dalam negeri adalah parameter pokok kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan secara berkesinambungan sejak periode RPJMN pertama tahun 2004-2009 dalam kerangka RPJPN Tahun 2005-2025.
Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2010-2014,
terdapat prioritas-prioritas khusus yang secara langsung mendukung Program 5 (lima) LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
Tahun (P5T), baik yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan kepada Menteri Dalam Negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip: 1.) Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat; 2.) Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi; 3.) Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-Iangkah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan
strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 20102014, yang meliputi: 1.) Menjaga persatuan dan kesatuan serta rnelanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. 2.) Mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. 3.) Mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif. 4.) Mendorong penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi.
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
15
BAB 1 - PENDAHULUAN
e.
Program dan Kegiatan Strategis
Beberapa program dan kegiatan strategis yang dilakukan oleh Kementerian Dalam
negeri, antara lain:
1.) Program 1: Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik (P1)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan
persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui 6 (enam) kegiatan yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; c. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; d. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan; e. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta 16
f. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.Â
2.) Program 2: Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (P2)
Program inimerupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas
hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum melalui 6 (enam) kegiatan yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum; b. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah; c. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan; d. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; e. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; serta f. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana,
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
3.) Program 3: Penataan Administrasi Kependudukan (P3)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya tertib administrasi
kependudukan. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk; c. Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil; d. Pengelolaan Informasi Kependudukan; e. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; f. Penataan pengembangan Kebijakan Kependudukan; serta g. Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan.Â
4.) Program 4: Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (P4)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatnya pengelolaan
penyelenggaran pemerintahan daerah yang desentralistik. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; b. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I; c. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II; d. Penataan Daerah Otonom, Otonomi Khusus, dan DPOD; e. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; serta f. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah,Â
5.) Program 5: Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah (P5)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah. Pelaksana program adalah Direktorat Keuangan
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
17
BAB 1 - PENDAHULUAN
Daerah melalui 5 (lima) kegiatan yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah; b. Pembinaan Anggaran Daerah; c. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; d. Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan; serta e. Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
6.) Program 6: Bina Pembangunan Daerah (P6)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan terciptanya pertumbuhan
pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah. Pelaksana program adalah Direktorat Bina Pembangunan Daerah melalui 6 (enam) kegiatan yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; b. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 18
c. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu; d. Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah; e. Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; serta f. Fasilitasi Penataan Perkotaan.Â
7.) Program 7: Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (P7)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa
dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu: a. Dukungan Manajamen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
d. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; e. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; f. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; g. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP); serta h. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup Regional.Â
8.) Program 8: Pendidikan Kepamongprajaan (P8)
Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM
aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui pendidikan kepamongprajaan. Pelaksana program adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri melalui 4 (empat) kegiatan yaitu: a. Penyelenggaraan Akademik, Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan; b. Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan; c. Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; serta d. Pelaksanaan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus IPDN Daerah. 19
9.) Program 9: Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri (P9)
Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Iingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Pelaksana program adalah Inspektorat Jenderal melalui 6 (enam) kegiatan yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal; b. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I; c. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II; d. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III; e. Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; serta f. Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BAB 1 - PENDAHULUAN
10.) Program 10: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri (P10) 20
Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas
dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri. Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu: a. Perencanaan Program dan Anggaran; b. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; c. Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja; d. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum; e. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Keprotokolan; f. Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi; g. Pengelolaan Penerangan; h. Pengkajian Kebijakan Strategik; i. Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; serta j. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
11.) Program 11: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri (P11 )
Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kinerja aparatur
melalui dukungan sarana dan prasarana kerja. Pelaksana program adalah Sekretariat Jenderal melalui kegiatan yaitu Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur. Â 12.) Program 12: Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (P12)
Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kualitas
penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Pelaksana program adalah Badan Penelitian dan Pengembangan melalui 5 (lima) kegiatan yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan; b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah; c. Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan; d. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; serta
21
e. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah.Â
13.) Program 13: Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri (P13)
Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan meningkatkan
kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan. Pelaksana program adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu: a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan; b. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; c. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan Kependudukandan Keuangan Daerah; d. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis; PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BAB 1 - PENDAHULUAN
e. Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; serta f. Pendidikan dan Pelatihan Regional.
Dari seluruh program dan kegiatan strategis yang dimiliki oleh Kementerian Dalam
Negeri, komponen yang berkompetensi dgn urusan Pendidikan adalah Program 8, yaitu Program Pendidikan Kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh Institut Pemeirntahan Dalam negeri, dan Program 13, yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh badan Pendidikan dan pelatihan.
6.
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI DITINJAU DARI ASPEK ASTAGATRA
a. Geografi, penanganan wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas kebijakan dalam lima tahun terakhir, baik perbatasan antar negara maupun perbatasan antar daerah. Terkait penanganan wilayah perbatasan antar negara, telah dilakukan berbagai upaya, baik dari segi security (seperti penegasan batas antar negara dan pembangunan 22
simbol-simbol negara, serta perundingan dengan negara tetangga), maupun dari segi prosperity (seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar). Berdasarkan kondisi ini, upaya yang perlu dilakukan adalah terus melanjutkan penegasan batas antar negara melalui pendekatan bilateral kerjasama pengelolaan perbatasan dengan negara tetangga, serta pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar maupun penamaan rupa bumi. Khusus penanganan daerah diwilayah perbatasan antar negara pengelolaannya kedepan dikoordinasikan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Selanjutnya terkait penanganan perbatasan antar daerah, upaya yang terus dilakukan adalah memetakan penegasan segmen batas daerah. Disamping itu kebijakan dan upaya terkait lainnya dibidang pemerintahan umum adalah perlu ditingkatkannya penguatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi, guna membangun sinergitas pusat-daerah serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka memperkokoh NKRI. LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
b. Demografi, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 232,4 juta jiwa pada tahun 2009, kebijakan penataan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional. Upaya penataan administrasi kependudukan difokuskan pada penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung oleh empat subsistem berupa pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, informasi kependudukan, dan pendayagunaan data secara konsekuen, terpadu dan berkelanjutan dari tingkat nasional sampai daerah. Namun demikian, upaya penataan administrasi kependudukan pada beberapa tahun terakhir masih mengalami berbagai kendala, terkait dengan data base kependudukan, penegakan regulasi, dan dukungan SDM. Untuk itu tantangan kedepan yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut adalah diarahkan pada pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal secara nasional pada tahun 2011, dengan dukungan teknologi informasi pengolahan data yang terintegrasi. c. Sumber Kekayaan Alam, masih lemahnya kemampuan keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada sebagian besar daerah, kemampuan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah, akibatnya sebagian besar dana perimbangan yang diperolehnya terserap untuk belanja aparatur atau rutin. Sementara itu sumber penerimaan lain masih terbatas karena perekonomian daerah belum tumbuh optimal. Akibatnya terjadi eksploitasi pengelolaan sumber kekayaan alam yang berlebihan sehingga mengabaikan kelestarian lingkungan, bahkan tidak jarang terjadi konflik antar daerah akibat memperebutkan sumber kekayaan alam yang terdapat di wilayah perbatasan antar daerah. Selain itu, masih terdapat kecenderungan pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai pungutan dalam rangka meningkatkan PAD yang berkonsekuensi pada terjadinya disinsentif terhadap perekonomian daerah karena bertambahnya beban masyarakat dan memburuknya iklim investasi di daerah. Pada sisi lain, masih banyak daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD sehingga mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. d. Politik, dari aspek politik dalam negeri, kehidupan bangsa yang lebih demokratis PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
23
BAB 1 - PENDAHULUAN
semakin terwujud, ditandai dengan semakin kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan berbangsa. Proses demokratisasi di Indonesia ditunjukan dengan berkembangnya kebebasan mengemukakan pendapat, baik di tingkat nasional maupun lokal, sehingga terjadi proses penguatan masyarakat (civil society). Kedepan, tuntutan demokratisasi yang diprediksi akan semakin menguat akan membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur politik sebagai implikasi dari dinamika lingkungan politik bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis dari seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun partai politik, untuk secara bersama membangun struktur politik dan menyempurnakan model demokrasi di masa mendatang. e. Ekonomi, dari aspek ekonomi, isu yang menonjol adalah terkait kesenjangan antar daerah/ wilayah/kawasan dan peningkatan perekonomian daerah,yang diindikasikan oleh adanya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah. Berbagai perbedaan kebijakan antara Pemerintah Daerah telah menyebabkan terjadinya kesenjangan yang semakin besar antara daerah miskin dan daerah kaya. Sementara itu, dengan meluasnya regionalisasi perekonomian antar kawasan dalam implementasi pasar 24
bersama yang diiringi dengan perkembangan teknologi informasi, telah mendorong kompetisi bagi daerah untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, peluang dan
peran
daerah
untuk mengembangkan perekonomian daerahnya semakin
terbuka,karena berbagai kewenangan telah diberikan kepada daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki. Kewenangan otonomi daerah yang luas akan memberikan banyak keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan segala potensi daerah yang dimilikinya melalui hubungan ekonomi, investasi dan perdagangan baik dalam skala regional maupun internasional. f. Sosial Budaya, upaya penguatan rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan harus didukung dengan langkah-langkah mengatasi kesenjangan sosial, pemerataan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Disamping itu, dalam upaya mencegah kerawanan sosial yang dapat mengarah pada timbulnya LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
konflik, pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan secara dini masyarakat, terutama terhadap kemungkinan terjadinya benturan dalam masyarakat, serta penciptaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, terutama melalui peningkatan kompetensi Institusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah g. Hankam, masih adanya gejala separatisme, terorisme dan berbagai bentuk tindakan melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, dalam hubungan antar kelompok masyarakat, pemenuhan hak-hak warganegara dan kebebasan sipil oleh negara, masih ditemukan adanya insideninsiden kekerasan yang melanggar hukum diantara sebagian kelompok masyarakat. Penegasan batas wilayah antar Negara yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan, pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat negara terhadap wilayahnya. Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security) secara berimbang. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga.
25
h. Ideologi, penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila melalui program kerjasama kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba, forum dialog yang melibatkan berbagai pihak baik dari unsur Pemerintah maupun non pemerintah, tokohtokoh masyarakat dan pemuda, serta kegiatan peningkatan kohesifitas masyarakat dan pembinaan kerukunan umat beragama. Selain itu, guna mendukung proses kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, telah diterbitkan beberapa instrumen regulasi sebagai pedoman operasional, serta panduan pelaksanaan dalam rangka Pengembangan Pola Pemantapan Ketahanan Bangsa. Reorientasi terhadap konsep dan strategi penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air sejalan dengan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, perlu dirumuskan strategi penguatan pemahaman wawasan kebangsaan dengan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat melalui program-program pemahaman wawasan kebangsaan yang terintegrasi, serta mendorong peran media massa untuk menyebarluaskan / PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BAB 1 - PENDAHULUAN
mensosialisasikan paham wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa. Upaya penguatan rasa cinta tanah air dan komitmen kebangsaan harus didukung dengan langkah-langkah mengatasi kesenjangan sosial, pemerataan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
7.
SINERGITAS ANTAR KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DI BIDANG PENDIDIKAN
Sinergitas antar Kementerian Dalam Negeri saat ini dalam mendukung pembangunan
nasional di bidang Pendidikan dapat dilihat dari beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. a. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial dan 26
kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).
b. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat dan tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Pendidikan multimakna LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
diselenggarakan
dengan
berorientasi
pada
pembudayaan,
pemberdayaan,
pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif dan berkewirausahaan.
c. Pendidikan untuk Semua Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial. Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan layanan khusus lain sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.
d. Pendidikan
untuk
Perkembangan,
Pengembangan,
dan/atau
Pembangunan Berkelanjutan Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
27
BAB 1 - PENDAHULUAN
semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.
Kemendagri selaku Pembina pemerintah daerah dan Koordinator penyusunan NSPK salah satunya Bidang pendidikan, akan mendorong dan berkoordinasi secara ketat dengan penanggung jawab Bidang pendidikan (Kemendiknas) dalam menyusun NSPK yang belum tersusun dan merivisi NSPK yang kadaluarsa dengan melibatkan
28
pemerintahan daerah dan sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007.
Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif
Pemerintahan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, Menteri Dalam Negeri telah bertekad untuk melakukan pembenahan manajemen pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah menuju sistem yang berdasarkan kompetensi dan kinerja (performance based system); dengan fokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis kinerja dan secara efektif menggunakan teknologi informasi dalam upaya memperbaiki pelayanan publik.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan
reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menuju kompetensi dan kinerja (performance based system) LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
sehingga kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan sesuai harapan masyarakat.
Pengembangan sumber daya manusia aparatur penyelenggaraan pemerintah
daerah berbasis kompetensi dan kinerja (performance based system) mempunyai 3 (tiga) komponen dasar, yaitu: 1.) Terbangunnya standar kompetensi teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2.) Tersedianya pelatihan teknis substantif pemerintahan daerah yang berbasis kompetensi, dan 3.) Adanya sertifikasi kompetensi aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat dilakukan penempatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 4.) Implementasi ketiga komponen tersebut, melibatkan K/L sebagai berikut: 5.) Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan manajemen SDM Aparatur (Menpan, BKN, LAN), dan 6.) Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pembinaan substansi diklat teknis substantif untuk urusan pemerintahan yang dibagi bersama tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PP 37 tahun 2008 tentang pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Kementerian Dalam Negeri menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan
dalam meningkatkan program pendidikan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri pada periode tahun 2010-2014, baik pada Aspek penguatan integrasi nasional, Aspek politik dalam negeri, Aspek pemerintahan umum, Aspek desentralisasi dan otonomi daerah, Aspek pembangunan daerah, Aspek pemberdayaan masyarakat, serta Aspek pembinaan aparatur. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri selama lima tahun kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut: PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
29
BAB 1 - PENDAHULUAN
a. Permasalahan Internal Aspek pembinaan aparatur. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri pada kurun waktu lima tahun kedepan pada aspek pembinaan aparatur adalah: 1.) Belum maksimalnya penataan dan pengembangan sistem manajemen kepegawaian. 2.) Masih lemahnya kompetensi aparatur yang belum sepenuhnya profesional dan memiliki kompetensi, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan. 3.) Organisasi dan tata kerja yang belum sepenuhnya dapat memenuhi prinsip-prinsip organisasi yang “right size� sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi. Proses ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri masih belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri secara efektif dan efisien.
b. Permasalahan Eksternal Beberapa permasalahan eksternal yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri terbagi 30
dalam beberapa aspek, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini. 1.) Aspek penguatan integrasi nasional. Sebagai bangsa yang pluralis, kemajemukan suku, ras, agama dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan intergritas bangsa. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep negara kepulauan sesuai dengan wawasan nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara. Beberapa permasalahan yang akan dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam penguatan integrasi nasional untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah: a. Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/ melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum. b. Masih adanya potensi konflik vertikal, konflik horizontal yang bernuansa SARA, dan konflik politik. Selain itu, masih terdapat gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan selama beberapa tahun terakhir. c. Menguatnya sikap primordialisme dan terjadinya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan merebaknya isu putra daerah dalam pengisian jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah. d. Masih adanya gejala separatisme, terorisme dan berbagai bentuk tindakan melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, dalam hubungan antar kelompok masyarakat, pemenuhan hak-hak warganegara dan kebebasan sipil oleh negara, masih ditemukan adanya insiden-insiden kekerasan yang melanggar hukum diantara sebagian kelompok masyarakat. e. Melemahnya wawasan kebangsaan, yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Selain itu, masih ada kelompok masyarakat yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi Negara dan memperdebatkan kembali UUD 1945.
2.) Aspek politik dalam negeri. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan agar sepenuhnya berada di tangan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat yang lebih tinggi dalam kehidupan politik, serta melaksanakan pemilihan umum yang lebih berkualitas. Tantangan dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis adalah membangun budaya politik yang demokratis, kuat dan efektif. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri pada kurun waktu lima tahun kedepan dalam pembinaan politik dalam negeri: a. Eforia reformasi yang masih kuat, yang menghambat proses pendewasaan perilaku
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
31
BAB 1 - PENDAHULUAN
berdemokrasi. b. Kelembagaan demokrasi yang masih belum terlalu kokoh. c. Penyelenggaraan pemilihan umum yang meskipun berjalan dengan lancar dan 32
aman namun masih menyisakan berbagai persoalan, terutama mengenai daftar pemilih tetap dan penetapan hasil pemilihan umum. d. Masih belum optimalnya kapasitas organisasi partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Hal itu ditandai oleh relatif kurang berperannya kelembagaan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi kepentingan masyarakat maupun dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses demokratisasi yang berlangsung telah semakin menampakkan wujudnya, namun kedepan masih diperlukan pemantapan demokratisasi melalui proses konsolidasi demokrasi secara bertahap.
3.) Aspek pemerintahan umum. Secara umum, permasalahan-permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi oleh Kementerian Dalam Negeri selama lima tahun yang akan datang terkait dengan Aspek pemerintahan umum mencakup permasalahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama antar daerah, penataan LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
wilayah administrasi dan perbatasan, serta penataan administrasi kependudukan. Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: a. Belum maksimalnya proses penataan kepemerintahan dan hubungan antar strata pemerintahan pusat-daerah dan antar daerah sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi kerjasama antar Daerah juga belum optimal karena masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah yang membidangi kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. b. Penegasan batas wilayah antar Negara yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan, pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat negara terhadap wilayahnya. Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security) secara berimbang. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. c. Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sifatnya sangat rentan terhadap perubahan alam karena daya dukung lingkungannya sangat terbatas, bahkan beberapa pulau tersebut tidak berpenghuni, dan cenderung memiliki potensi konflik dengan negara tetangga. d. Masih adanya konflik perbatasan antar daerah. e. Masalah administrasi kependudukan, diantaranya kemampuan memberikan pelayanan bidang administrasi kependudukan belum optimal, daerah-daerah belum sepenuhnya menerapkan SIAK, pemanfaatan database kependudukan sebagai hasil dari SIAK belum optimal, adanya regulasi yang tumpang-tindih, pengelolaan Nomor Identitas Tunggal, pemahaman dan penegakan hukum masih sangat lemah, serta banyaknya kendala dalam penerapan SIAK. f. Belum efektifnya manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana. Kurangnya dukungan kebijakan pemerintah Daerah terhadap pengurangan resiko bencana sebagai prioritas pembangunan daerah, belum optimalnya kelembagaan penanganan bencana di daerah, serta rendahnya kemampuan sumber daya yang tersedia di Daerah dalam mengidentifikasi potensi bencana dan langkah-langkah mitigasi bencana. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
33
BAB 1 - PENDAHULUAN
4.) Aspek desentralisasi dan otonomi daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang desentralisasi dan otonomi daerah untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah: a. Pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan filosofis yang ingin dicapai, yakni menyejahterakan rakyat. Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah masih mengalami disharmoni karena masih adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan, terbatasnya payung hukum, serta tumpang tindihnya regulasi dan kebijakan. Masalah lain, peraturan perundangundangan kementerian/sektoral belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada sisi lain, masih terdapat ego kedaerahan yang berlebihan sehingga koordinasi antar tingkat pemerintah dan antar daerah menjadi sulit dilaksanakan. Selain itu, fasilitasi kemitraan eksekutif dan legislatif serta penataan kelembagaan daerah, termasuk di dalamnya fasilitasi asosiasi daerah, juga masih belum dapat berjalan optimal. 34
b. Pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan oleh SKPD masih belum maksimal. Penerapan SPM sampai saat ini belum optimal, tingginya kompleksitas dalam merancang dan menyusun indikator di dalam SPM, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam upaya pencapaian SPM, dan belum dilakukannya konsultasi publik dalam menentukan norma dan standar yang disepakati bersama dalam memberikan pelayanan publik sesuai SPM. c. Belum maksimalnya penataan daerah. Grand Strategy Penataan Daerah (GSPD) sebagai acuan dalam rangka penataan daerah operasional sepenuhnya. Pada sisi lain, kapasitas daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih rendah, serta masih banyak daerah yang perlu dibina dan ditingkatkan kapasitas Daerahnya. d. Masih banyaknya permasalahan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seperti kurang akuratnya data pemilih tetap (DPT), persyaratan calon yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan (ijazah palsu/tidak punya ijazah), permasalahan internal Parpol dalam hal pengusulan pasangan LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
calon, adanya dugaan KPUD tidak independen, adanya dugaan money politics, pelanggaran kampanye, maupun penghitungan suara yang dianggap tidak akurat. Dalam hal lain, terdapat pula masalah sengketa Pilkada yang harus diselesaikan hingga ke Mahkamah Konstitusi. e. Masih
lemahnya
kemampuan
keuangan
daerah
dalam
mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada sebagian besar daerah, kemampuan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah, akibatnya sebagian besar dana perimbangan yang diperolehnya terserap untuk belanja aparatur atau rutin. Sementara itu sumber penerimaan lain masih terbatas karena perekonomian daerah belum tumbuh optimal. Akibatnya terjadi eksploitasi pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan sehingga mengabaikan kelestarian lingkungan, bahkan tidak jarang terjadi konflik antar daerah akibat memperebutkan sumber daya alam yang terdapat di wilayah perbatasan antar daerah. Selain itu, masih terdapat kecenderungan pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai pungutan dalam rangka meningkatkan PAD yang berkonsekuensi pada terjadinya disinsentif terhadap perekonomian daerah karena bertambahnya beban masyarakat dan memburuknya iklim investasi di daerah. Pada sisi lain, masih banyak daerah yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD sehingga mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
5.) Aspek pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam Aspek pembangunan daerah untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah: a. Masih rendahnya kapasitas perencanaan pembangunan Daerah. b. Penataan ruang dan lingkungan hidup yang masih belum maksimal. Masih banyak Rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan namun tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi, situasi dan karakteristik daerah. Masih terjadi tumpang tindih penanganan pemanfaatan sumber daya alam, masih terjadi umpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang antara beberapa sektor seperti pertambangan dan kehutanan, antara non pertanian dengan pertanian dan lainnya. Koordinasi antara tingkat pemerintahan PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
35
BAB 1 - PENDAHULUAN
serta instansi terkait di daerah mengenai tata ruang belum maksimal. Kelembagaan pengelola penataan ruang belum didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang handal serta belum ditunjang dengan penggunaan teknologi dan ketersediaan data dan informasi yang akurat dan faktual. Peran masyarakat dalam penataan ruang (proses perencanaaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) juga masih lemah, demikian pula pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Pada sisi lain terdapat pula masalah penurunan kualitas lingkungan karena dengan diberlakukannya otonomi daerah, daerah dituntut untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di daerahnya. Dihadapkan kepada keterbatasan PAD, sumberdaya alam di daerah sering dieksploitasi melebihi daya dukungnya. c. Pengembanganperekonomiandaerahyang belumoptimal.Angka kemiskinandanpengangguran masih tinggi, demikian pula kesenjangan antar lapisan masyarakat. Pembangunan wilayah perdesaan juga belum maksimal, akibatnya tingkat kesejahteraan penduduk pedesaan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Pengembangan perekonomian daerah juga belum mengarah pada penciptaan daya saing daerah. 36
d. Masih adanya ketimpangan/kesenjangan yang tajam antar daerah, seperti ketimpangan pendapatan antar wilayah geografis, ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, maupun ketimpangan pada aspek-aspek non-pendapatan seperti pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun akses terhadap infrastruktur. Ketimpangan antar daerah juga terkait dengan kurang maksimalnya upaya pengembangan wilayah-wilayah yang belum berkembang, seperti wilayah yang terletak di daerah perbatasan, daerah tertinggal, pulau-pulau terluar, dan kawasan khusus. e. Pengelolaan perkotaaan yang masih belum terpadu. Masalah ini ditandai dengan masih rendahnya kualitas pelayanan publik, terbatasnya tingkat penyediaan perumahan yang layak, rendahnya akses terhadap lahan perkotaan, tingginya tingkat kemiskinan di perkotaan, menurunnya daya dukung kota besar dan metropolitan akibat pembangunan yang tidak terkendali, belum maksimalnya peran kota kecil dan menengah dalam mendorong pertumbuhan wilayah, serta rentannya kota-kota di Indonesia terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
6.) Aspek
otonomi
desa
dan
pemberdayaan
masyarakat. Beberapa
permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya dalam Aspek otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah: a. Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena belum adanya aturan hukum yang memadai sebagai dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal. b. Lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. c. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai
pelayanan
dalam
peningkatan
kemampuan
dan
ketrampilan
mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas.
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
37
BAB 2 - KONDISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI
38
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
LAPORAN PROGRAM PILIHAN TENTANG PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
39
3
FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BAB 2 - KONDISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI
9.
UMUM
Suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang hendak dicapai. Jika tidak ada
tujuan maka tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan merupakan prasyarat untuk membuat kebijakan. Dalam konteks yang hampir sama, Kementerian Dalam Negeri turut mendukung pembuatan kebijakan politik nasional karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah. Jika tujuan dan masalah yang menjadi dasar dari kebijakan ini diamati lebih jauh ternyata keduanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Dalam hal lrii, masalah dapat diamati melalui kondisi negatif yang tampak atau yang dapat dirasakan. Dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik nasional, sering kali muncul sikap kontroversi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh: a. Perbedaan kepentingan diantara kelompok. b. Perbedaan prioritas dari tujuan yang akan dicapai meskipun diantara mereka terdapat kepentingan yang sama. c. Bersumber dari perbedaan pengertian tentang rumusan masalah sekalipun semua pihak mengalami akibat yang sama dari masalah tersebut. 40
Kebijakan politik nasional haruslah mempertimbangkan factor-足 faktor yang
memperngaruhinya yang ditindaklanjuti oleh pemerintah atau instansi yang berwenang. Apakah kebijakan politik nasional yang dibuat dapat memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat. Dalam proses aktualisasi kebijakan politik nasional selalu terdapat berbagai kepentingan, kekuasaan dan kecenderungan yang berbeda. Akibatnya tidak semua kepentingan tertampung dalam suatu kebijakan.
10. PENGARUH INTERNAL a. Otonomi Daerah
Otonomi Daerah hakekatnya bermula dari kebijakan desentralisasi. Secara
filosofis desentralisasi adalah kebijakan yang diambil oleh elite penguasa untuk membagi kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Tujuannya adalah untuk tujuan LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
demokrasi
dan
kesejahteraan. seiring
tujuan Namun,
perkembangan
dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Indonesia, pelaksanaan
otonomi
daerah tidak semulus dengan apa yang diharapkan, masih terdapat konflik kewenangan antara dan
pemerintah pemerintah
pusat daerah
walaupun sebelumnya telah dibuatkan
dasar
otonomi
daerah,
yaitu
dengan
mengacu kepada UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan melalui Undang 足Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
b. Kemampuan Daerah.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpenting adalah
bagaimana pemerintahan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, mampu meningkatkan daya saingnya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
41
BAB 2 - KONDISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI
c. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas .
Pengorganisasian, pengelolaan, administrasi umum, keuangan, perlengkapan,
pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi serta melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kearsipan, efesiensi dan tentang pengaturan budaya kerja Namun demikian saat ini kondisi pelaksanaan ketatalaksanaan masih belum mencerminkan penyelenggaraan penataan organisasi yang efesien, efektif pada organisasi pernerintahan daerah saat ini apalagi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan perwujudan pemerintahan yang baik dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan sistem, prosedur, metoda dan tata kerja penyelenggara negara agar menjadi makin tertib dan efektif.
Untuk mendukung arah kebijakan penyelenggaraan negara mengharuskan
bidang Ketatalaksanaan meningkatkan fungsinya. Terutama peningkatan profesionalisme birokrasi, serta penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat disamping tentu juga memperhatikan kesejahteraan bagi penyeler.ggara tugas kepemerintahan itu sendiri, sehingga sistern ketatalaksanaan dapat berlangsung efektif dan efisien dalam peningkatan daya guna dan hasil guna suatu organisasi pemerintahan.
42
d. Koordinasi Antar Instansi Pemerintah.
Salah satu hambatan dalam aktualisasi kebijakan politik nasional adalah kurangnya
koordinasi antar instansi pemerintah Koordinasi lemah dalam tataran horizontal antar Kementerian/Lembaga Non Kementerian maupun dalam tataran vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu penyebab kurangnya koordinasi adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sehingga setiap pihak memiliki interpretasi berbeda-beda dalam menerjemahkan suatu kebijakan.
Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah
guna menghasilkan tatalaksana pemerintahan yang baik, harus mengacu pada undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Selain itu, meningkatkan transparansi dan keterbukaan antar instansi pemerintah dalam tatalaksana pemerintahan LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
dan menghllangkan ego sektoral, tetapi sebagai suatu kesatuan organisasi penyelenggara negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi efektif dan efesien.
Stabilitas Politik Otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan
sosial, ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan politik yang efektif. Hak otonomi memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Sistem multipartai akan melahirkan kontrol yang tinggi terhadap mekanisme pelaksanaan tugas eksekutif/ pernerintah. Apabila kontrol ini dilakukan secara tepat dan objektif, maka pelaksanaan fungsi pengawasan yang sangat ketat atas pemerintah, akan memberikan manfaat atas terkendalinya fungsi pemerintah dan menghindari besarnya diskresi penggunaan wewenang oleh penyelenggara negara. Namun realitasnya banyaknya partai yang duduk di parlemen juga akan melahirkan banyaknya pendapat yang beragam atas setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah, Jika situasi ini tidak proporsional, maka dapat menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut di masyarakat. Hambatan ini disebabkan karena sistem politik yang tidak stabil
11. PENGARUH EKSTERNAL a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Globalisasi
Perkembangan globalisasi telah menghasilkan perkembangan ilmu dan teknologi
yang lebih luas dan banyak digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah menyelesaikan suatu pekerjaan termasuk membantu pemerintah dalam membangun daerah . Namun disamping itu secara tidak langsung informasi suatu negara menjadi terbuka untuk negara lainnya. Persoalan akan datang ketika pihak足pihak tertentu yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara sengaja mengumpulkan informasi dari suatu negara untuk mencari kelemahannya dan persoalan dalar.i negeri menjadi sangat transparan bagi bangsa lain yang kadang-kadang dapat dimanfaatkan atau dipolitisir dalam isu politik internasional. Selain itu, adanya dominasi negara dengan kapital besar dapat mendominasi negara berkembang dalam sisi ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
43
BAB 2 - KONDISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI SAAT INI
b. Kerjasama Luar Negeri
Sejak dibentuknya ASEAN tahun 1967, eksistensi ASEAN telah dihadapkan kepada
suatu perubahan besar pada aspek politik dan keamanan di Kawasan Asia Tenggara , yang tidak hanya mengancam negara-negara anggota ASEAN tapi kawasan ASEAN secara keseluruhan. Permasalahan politik dan keamanan yang terjadi seperti ketidakstabilan politik, terorisme dan kejahatan lintas batas negara yang kadang membuat hubungan antara negara anggota menjadi menurun. Selain itu permasalahan yang berkaitan dengan perbatasan negara serta intervensi lingkungan global merupakan tantangan bagi ASEAN Adanya berbagai permasalahan politik dan keamanan diatas menuntut ASEAN untuk lebih meningkatkan kernbali kerangka kerjasamanya yang lebih menekankan kepada pendekatan di bidang poiltik dan keamanan. Penekanan digunakannya bidang poiltik dan keamanan ini dimaksudkan tidak hanya ditujukan untuk menghadapi ISU-ISU keamanan terkait pertahanan dan ancaman miilter saja, namun lebih luas menyangkut hal-hal non-militer seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Atas dasar inilah yang selanjutnya dianggap perlunya memiliki suatu kerjasama politik dan keamanan yang diwujudkan dalam ASEAN Security Community (ASC). 44
c. Kebijakan Luar Negeri
Stabilitas politik dalam negeri sangat bergantung pada perkembangan di lingkungan
eksternal Indonesia. Masalah kebijakan politik nasional secara tidak langsung dapat dipengaruhi kebijakan luar negeri, karena menyangkut kepentingan negara lain. Sebagai contoh bahwa perundingan WTO yang telah mewa jibkan bagi setiap negara-negara anggotanya untuk memperhatikan isu lingkungan hidup dan adanya besaran persentase kemajuan ekonomi terhadap keselamatan lingkungan hidup, telah menjadikan setiap negara anggota INTO tidak bisa untuk lepas dari saling ketergantungan dalam rangka penye lamatan lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam membuat kebijakan perlu mempertimbangkan kebijakan luar . negeri dengan memperhatikan trend yang terjadi di lingkup global agar kebijakan yang dibuat bisa beradaptasi dengan kondisi yang sedang terjadi tersebut.
HARAPKAN LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
45
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BAB 4 - PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN
46
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
LAPORAN PROGRAM PILIHAN TENTANG PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
47
4
PERAN KEMENTERIAN LEMBAGA YANG DIHARAPKAN
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BAB 4 - PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN
12. UMUM
Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22
Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan selanjutnya dilengkapi melalui Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, memberi konsekuensi bagi tiap daerah untuk dapat menyelenggarakan setiap urusan dan fungsi yang telah didelegasikan secara akuntabel. Di satu sisi, konsep Good Governance yang saat ini menjadi sebuah standar khusus bagi negara-negara dunia untuk menjadi ukuran kinerja pemerintah yang ideal, mengharuskan adanya kesiapan sumber daya aparatur yang mampu merealisasikan mimpimimpi Good Governance. Guna mencapai hal tersebut, tentunya diperlukan kesiapan sumber daya aparatur yang mumpuni dalam arti berkompetensi dan berintegritas. Penyiapan sumber daya aparatur yang mumpuni tersebut tidak dapat hanya dilakukan melalui seleksi semata. Diperlukan juga adanya penyiapan kader-kader aparatur pemerintahan yang disiapkan melalui program pendidikan khusus aparatur.
Di sisi lain, semakin menguatnya arus desentralisasi dan demokratisasi di daerah,
membawa konsekuensi pelaksanaan fungsi pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, Pemerintah daerah diberikan fungsi manajemen pendidikan 48
dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Muctar Buchori (2001) menyatakan pendidikan merupakan faktor penentu LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
49
keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan.
Melalui ilustrasi dua kondisi di atas, yaitu tuntutan menciptakan Good Local
Governance, serta kebijakan desentralisasi pendidikan, diperlukan adanya penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan Daerah. Selama ini, Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, telah melaksanakan beberapa program dalam meningkatkan pendidikan aparatur baik secara langsung, maupun tidak langsung, yaitu Pendidikan Kepamongprajaan dan Pendidikan pelatihan apatarur kementerian dalam negeri yang merupakan program pendidikan langsung, maupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di daerah yang merupakan program pendidikan tidak langsung.
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BAB 4 - PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN
13. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN
Meskipun Kementerian Dalam negeri telah melakukan beberapa program yang
berkaitan dengan pembangunan nasional dibidang pendidikan, namun peningkatan maupun penambahan peran juga dirasa perlu untuk dilakukan. Melalui pengamatan terhadap kondisi faktual, terdapat setidaknya tiga peran kementerian dalam negeri yang diharapkan dapat dilakukan kedepan untuk meningkatkan perannya di bidang pendidikan, antara lain:
a. Memperkuat Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Di Daerah
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemendagri memiliki peran sentral terhadap
penyelenggaraan pendidikan politik di daerah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan atas fasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Gubernur guna memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah. 50
Langkah Kemendagri dalam memperkuat fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di daerah yaitu: 1.) Melaksanakan seminar dan lokakarya berskala nasional terkait revitalisasi pendidikan politik. 2.) Memperkuat sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan politik (Permendagri Nomor 36 Tahun 2010). 3.) Melakukan asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SKPD Provinsi yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 4.) Melakukan monitoring dan evaluasi secara
ketat terhadap penyelenggaraan
pendidikan politik di daerah provinsi. 5.) Meminta laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan politik oleh Pemerintah Daerah Provinsi setiap 6 (enam) bulan. 6.) Mendorong Pemerintah Daerah Provinisi untuk pro aktif melakukan monitoring dan evaluasi serta hasil laporan penyelenggaraan pendidikan politik di daerah Kabupaten/ Kota setiap 3 (tiga) bulan. LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
Optimalisasi terhadap langkah di atas diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pendidikan politik di daerah sehingga implementasinya dapat dilaksanakan secara adil, merata, transparan dan non diskriminatif serta mampu memcapai sasaran yaitu: 1.) Meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.) Meningkatnya
kemandirian,
kedewasaan,
dan
pencapaian
prestasi
dalam
prestasi
dalam
penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan, dan 3.) Meningkatnya
kemandirian,
kedewasaan,
dan
pencapaian
penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan.
b. Melakukan Revitalisasi terkait pendidikan dan pelatihan terhadap SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tersebut, peningkatan
profesionalisme aparatur penyelenggara pemerintahan menjadi hal yang strategis, karena diklat bukan hanya sebagai bagian dari manajemen kepegawaian, tetapi sekaligus menjadi salah satu instrumen pembinaan penyelenggaran pemerintahanan. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri melaksanakan peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara pemerintahan daerah secara sistematis, berkesinambungan dan terkoordinasi melalui kegiatan diklat teknis substantif penyelenggaraan pemerintahan daerah (proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang teknis substantif pemerintahan daerah. (Pasal 1 Permendagri Nomor: 37 Tahun 2008), melalui 6 (enam) kegiatan yaitu: 1.) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan. 2.) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah. 3.) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan Kependudukandan Keuangan Daerah. 4.) Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis. 5.) Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat, serta PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
51
BAB 4 - PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN
6.) Pendidikan dan Pelatihan Regional.
Pendidikan dan pelatihan teknis substantif penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) rumpun diklat yaitu: 1.) Kepemimpinan Pemerintahan Daerah. 2.) Manajemen Keuangan Daerah. 3.) Manajemen Pemerintahan. 4.) Manajemen Pembangunan Daerah. 5.) Manajemen Kependudukan. 6.) Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 7.) Manajemen Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif
Pemerintahan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, Menteri Dalam Negeri telah bertekad untuk melakukan pembenahan manajemen pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah 52
menuju sistem yang berdasarkan kompetensi dan kinerja (performance based system); dengan fokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis kinerja dan secara efektif menggunakan teknologi informasi dalam upaya memperbaiki pelayanan publik.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan
reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menuju kompetensi dan kinerja (performance based system) sehingga kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan sesuai harapan masyarakat.
Pengembangan sumber daya manusia aparatur penyelenggaraan pemerintah
daerah berbasis kompetensi dan kinerja (performance based system) mempunyai 3 (tiga) komponen dasar, yaitu: 1.) Terbangunnya standar kompetensi teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2.) Tersedianya pelatihan teknis substantif pemerintahan daerah yang berbasis kompetensi, LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
dan 3.) Adanya sertifikasi kompetensi aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat dilakukan penempatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Implementasi ketiga komponen tersebut, melibatkan stakholder sebagai berikut:
1.) Pada level nasional, melibatkan sinergi dari: a. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan manajemen SDM Aparatur (Menpan, BKN, LAN), dan b. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pembinaan substansi diklat teknis substantif untuk urusan pemerintahan yang dibagi bersama tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PP 37 tahun 2008 tentang pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2.) Pada internal Kementerian Dalam Negeri, dilaksanakan secara sinergis antara: a. Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Kemendagri. b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemendagri, dan c. Biro Kepagawaian Sekretariat Jenderal Kemendagri. 4.) Pada level Pemerintah Daerah: a. Gubernur untuk Pemerintahan Provinsi, dan mengkoordinasikan Kabupaten/Kota. b. Bupati/Walikota untuk SKPD Kabupaten/Kota. Melalui sinergi antar stakholder ini, maka diklat sebagai bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil dan sekaligus sebagai instrumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diwujudkan secara sinergis. Dalam rangka revitalisasi pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui 4 (empat) unsur yaitu: 1.) Pembenahan Kelembagaan Sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi yang menempatkan reformasi diklat sebagai bagian utuh dari program reformasi birokrasi, maka pembenahan kelembagaan berkaitan dengan: PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
53
BAB 4 - PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN
a. Pembenahan lembaga di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah agar dapat mengakomodasikan pengembangan standar kompetensi dan penilaiannya. b. Pembenahan lembaga kediklatan yang dapat menunjang pencapaian kompetensi yang dibutuhkan, dan c. Pengembangan lembaga sertifikasi dan penilaian (Assessment Centre) untuk dapat melaksanakan penilaian kompetensi serta memberikan sertifikasinya.
2.) Perumusan Sistem dan Prosedur
Untuk menunjang berjalannya Reformasi Kediklatan di atas, maka terdapat tiga hal
yang harus dirumuskan baik itu secara sistem maupun prosedural (peraturan dan perundangan) sebagai berikut: a. Perumusan peraturan pendukung Reformasi Kediklatan dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Penyelenggara Pemda. b. Perumusan strategi reformasi sistem pengelolaan kediklatan dan sumber daya aparatur daerah. c. Perumusan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan lembaga kediklatan. 54
3.) Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dalam pengembangan sumber daya manusia, tercakup didalamnya pengembangan
kemampuan SDM lembaga diklat, pengembangan materi diklat, pelaksanaan assessment kompetensi serta pelaksanaan diklat berbasis kompetensi. Selain itu, terdapat dua hal penting lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan SDM ini, yaitu pembentukan komitmen dan perluasan wawasan para pejabat strategis terkait baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun di Pemerintah Daerah. Dengan demikian, di dalam komponen ini terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung 5 (lima) hal berikut, yaitu: a. Pembentukan Komitmen dan Perluasan Wawasan Pejabat Strategis yang terkait dengan reformasi Diklat Aparatur. b. Pengembangan SDM Lembaga Kediklatan (DDN, Propinsi, Kabupaten dan Kota). c. Pengembangan Diklat Teknis Substantif Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
Kompetensi. d. Pelaksanaan Assessment dan Dilat Teknis substantif penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis kompetensi. e. Kaderisasi Pemimpin Birokrasi Pemerintahan.
4.) Kegiatan Penunjang
Kegiatan Penunjang dimaksudkan sebagai kelompok kegiatan yang bukan termasuk
kegiatan pokok, dan dapat mendukung pelaksanaan Reformasi Kediklatan baik secara langsung maupun tidak langsung, Koponen ini meliputi kegiatan-kegiatan yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga hal pokok yaitu: a. Diseminasi SK Menteri Dalam Negeri No.890.05-378 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. b. Pengembangan kerjasama dengan lembaga/ Kementerian sektoral. c. Pengelolaan Keuangan.
Penetapan cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses
perencanaan strategik, Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kemendagri dalam meningkatkan peran pendidikan. Cara dimaksud dapat berupa penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional guna meningkatkan peran pendidikan. Adapun strategi yang akan diitetapkan oleh Kemendagri dalam implementasi sebagai berikut: 1.) Kemitraan, Dilaksanakan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi keterlibatan komponen-komponen di luar lembaga diklat dan di luar instansi pemerintah dalam pengembangan berbagai program kediklatan. 2.) Pengembangan Kelembagaan, Dilaksanakan agar lembaga-lembaga kedklatan mampu menjadi lembaga yang profesional dalam tataran desain organisasi, tataran sistem dan mekanisme kerjanya. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
55
BAB 4 - PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHARAPKAN
3.) Pengembangan Kapasitas Personil Diklat, Dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme lembaga diklat melalui upaya peningkatan profesionalisme kediklatan bagi segenap jajaran personil di lembaga diklat. 4.) Swadana, Dilaksanakan dengan cara pengembangan pola pendamping yang memungkinkan lembaga-lembaga diklat dan unit-unit kerja pemerintah dapat bekerja lebih dinamis dan kreatif. Untuk itu strategi pembiayaan program diklat dengan pola swadana semakin penting untuk dikembangkan.
c. Membangun dan memperkuat koordinasi dengan penanggungjawab penyusun NSPK Bidang Pendidikan (Kemendiknas) guna merevitalisasi penyusunan NSPK Bidang Pendidikan yang bersinergi dengan PP Nomor 38 tahun 2007 Kemendagri sebagai koordinator penyusunan NSPK di semua bidang, perlu melakukan langkah konkret terhadap revitalisasi penyusunan NSPK Bidang Pendidikan yang bersinergi dengan PP 38 Tahun 2007 dengan Memperkuat koordinasi dan memberikan input kepada penanggung jawab penyusunan NSPK Bidang Pendidikan antara lain: 1.) Mendorong kesepahaman konsep pembagian kewenangan (otonomi dan desentraslisasi) bidang pendidikan, dengan semangat efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas dan keserasian,
56
agar tidak terjadi ketimpangan wewenang antara pusat dan daerah. 2.) Melakukan Harmonisasi peraturan bidang pendidikan guna meminimalisir terjadinya inkonsistensi aturan kewenangan. 3.) Membangun dan mengembangkan hubungan antara pemerintah pusat (Kemendagri dan K/L penanggung jawab), Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam perumusan NSPK Bidang Pendidikan.
14. SINERGITAS ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG DIHARAPKAN DAPAT MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL
Guna mencapai tujuan pebangunan nasional, maka aparatur pemerintah, khususnya
kementerian/lembaga perlu untuk menyelaraskan gerak dan langkah satu sama lain. Hal ini perlu dilakukan sehingga setiap kebijakan maupun program tidak tumpah tindih satu LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
sama lain bahkan melemahkan satu sama lainnya. Diantara beberapa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dengan kementerian/lembaga lainnya adalah: 1.) Kemendagri selaku Pembina pemerintah daerah dan Koordinator penyusunan NSPK salah satunya Bidang pendidikan, akan mendorong dan berkoordinasi secara ketat dengan penanggung jawab Bidang pendidikan (Kemendiknas) dalam menyusun NSPK yang belum tersusun dan merivisi NSPK yang kadaluarsa dengan melibatkan pemerintahan daerah dan sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007. 2.) Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, Menteri Dalam Negeri telah bertekad untuk melakukan pembenahan manajemen pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah menuju sistem yang berdasarkan kompetensi dan kinerja (performance based system); dengan fokus pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis kinerja dan secara efektif menggunakan teknologi informasi dalam upaya memperbaiki pelayanan publik. 3.) Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menuju kompetensi dan kinerja (performance based system) sehingga kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan sesuai harapan masyarakat.
Pengembangan sumber daya manusia aparatur penyelenggaraan pemerintah
daerah berbasis kompetensi dan kinerja (performance based system) mempunyai 3 (tiga) komponen dasar, yaitu: 1.) Terbangunnya standar kompetensi teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2.) Tersedianya pelatihan teknis substantif pemerintahan daerah yang berbasis kompetensi, dan 3.) Adanya sertifikasi kompetensi aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat dilakukan penempatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
57
BAB 5 - PENUTUP
58
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
LAPORAN PROGRAM PILIHAN TENTANG PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
59
5
PENUTUP
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
BAB 5 - PENUTUP
15. KESIMPULAN
Dari berbagai data dan informasi yang didapat melalui kunjungan dan studi literatur,
terdapat beberapa hal yag menjadi kesimpulan laporan ini, antara lain: a. Peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia bukan merupakan pekerjaan semalam. Diperlukan usaha yang maksimal dan berkesinambungan dari seluruh elemen bangsa. Aparatur Pemerintah, sebagai penyelenggara Pemerintahan menjadi salah satu elemen penting dalam mensukseskan peningkatan pendidikan bangsa. Kementerian Dalam Negeri, menjadi salah satunya. Diantara beberapa tugas pokok dan fungsi yang diejawantahkan dalam arah kebijakan pembangunan nasional yang diemban Kementerian Dalam Negeri, terdapat dua arah kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan peran peningkatan kualitas pendidikan. Pertama, Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya; Kedua, Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi. 60
b. Dalam Negeri
melaksanakan
kedua
merealisasikannya
arah
melalui
kebijakan program,
tersebut, yaitu,
Kementerian
Program
Dalam
Pendidikan
Kepamongprajaan yang dilaksanakan oleh Institut Pemeirntahan Dalam negeri, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan. c. Pelaksanaan program dan arah kebijakan pembangunan nasional oleh Kementerian Pendidikan menemui beberapa permasalahan baik yang datangnya dari internal organisasi, maupun dari eksternal organisasi. Permasalahan internal yang dihadapi oleh Kementerian Dalam negeri adalah pada aspek pembinaan aparatur. Adapun permasalahan eksternal yang dihadapi antara lain pada aspek penguatan integrasi nasional, politik dalam negeri, pemerintahan umum, desentraslisasi dan otonomi daerah, pembangunan daerah, serta otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat. d. Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang akan dialami oleh Kementerian Dalam Negeri di satu sisi, serta untuk memenuhi amanah arah kebijakan dan prioritas LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
pembangunan nasional di bidang pendidikan, maka terdapat beberapa langkah yang diharapkan dapat dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, antara lain: 1.) Memperkuat Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di daerah 2.) Melakukan revitalisasi terkait pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsi tata kelola pemerintahan 3.) Membangun dan memperkuat koordinasi dengan penanggungjawab penyusun NSPK bidang pendidikan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guna merevitalisasi penyusunan NSPK bidang pendidikan yang ebrsinergi dengan PP Nomor 38 tahun 2007
16. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang diberikan laporan
ini baik secara khusus untuk Kementerian Dalam Negeri, maupun secara umum untuk aparatur pemerintahan lainnya. 1.) Meskipun peningkatan pendidikan bukan menjadi tugas dan fungsi langsung dari Kementerian Dalam Negeri, namun penguatan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan kepamorngprajaan maupun pendidikan dan pelatihan aparatur perlu terus dilakukan. Hal ini dilakukan agar kemampuan aparatur pemerintahan, khususnya aparatur pemerintah daerah dapat meningkat, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional 2.) Terkait dengan terjadinya ketidakselarasna pada beberapa NSPK, khususnya NSPK bidang pendidikan, Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi inisiator untuk mengajak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun kementerian/lembaga lainnya yang terkait dengan peningkatan pembangunan nasional di bidang pendidikan, untuk terus melakukan sinergisasi sehingga nilai-nilai pokok yang dimiliki dapat mendukung tercapainya pembangunan nasional. 3.) Meningkatkan kualitas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) maupun Badan pendidikan dan pelatihan agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas sehingga mampu mencetak kader-kader aparatur pemerintahan yang berintegritas. PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
61
LAMPIRAN
62
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN(PPRA) XLIX LEMHANNAS RI 16 AGUSTUS 2013
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
63
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
LAMPIRAN
64
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
65
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
LAMPIRAN
66
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
67
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
LAMPIRAN
68
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
69
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN
PESERTA
70
70
LAPORAN LAPORAN KELOMPOK STUDI STRATEGIS PESERTA PROGRAM DALAM NEGERI PENDIDIKAN PPRA XLIX REGULER LEMHANNAS RI
Ir. Gunawan, MA Ketua Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri, Kemendagri
Kolonoel Inf. Lodewyk Pusung Wakil Ketua Iropslat Irjenad TNI AL 71
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
LAMPIRAN
Dr. Faizul Ishom, M.Eng Sekretaris Asdep Urusan Sumber Daya Hayati, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kolonel Arm. Muhammad Nakir Damren 083/BDJ Dam V/Brw, TNI AD
72
Dr. Dadang Solihin, SE, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Bappenas
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER
Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Ditjen Bangda, Kemendagri
Phineas Masonganyika Chief Supt Zimbabwe
73
PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENINGKATAN PERAN PENDIDIKAN
LAMPIRAN
74
LAPORAN KELOMPOK PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER