Media Keuangan Desember 2014 by Debrian Saragih

VOLUME IX | NO. 88 / DESEMBER 2014

1 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

ISSN 1907-6320

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara dalam î&#x20AC;&#x201A;e CNBC Summit Indonesia 2014 di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (9/12). Menkeu memaparkan bahwa pengalihan subsidi BBM tahun 2014 ini akan dialokasikan untuk kegiatan yang produktif dan tepat sasaran seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Foto: M. Iqbal P

Foto M. Iqbal P.

2 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

daftar isi

Dari Lapangan Banteng 5 Eksposur 6-9 Lintas Peristiwa 10-11 Laporan Utama Jangan Mencoba Menggoda Kami 13 Infografis 16 Anti Korupsi (Tak Lagi) Mati Suri 18 Manajemen Lelang Barang Gratifikasi 21 Kita Banyak Berlari 24 Ketika Semangat Anti Korupsi Bergelora di Yogyakarta 27 Kaleidoskop 29 Kolom Ekonom Dana Desa Sebagai Inisiatif Pemerataan Pertumbuhan 42 Review Siaga Antisipasi Defisit APBN Kian Melebar 46 Inspirasi Bergelut dengan Visa dan Paspor 48 Renungan Guru di Sekeliling Kita 50 Resensi Buku 51 Resensi Wisata Tarsius dan Keanekaragaman Hayati Sulawesi 52 Celengan Birokrat Harus Selalu Kreatif 54

3 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

www.p

ajak.go.

id New Ta

www.p

ajak.go.

id New Ta

pajak b

aru unt

uk e-co

404: NO N

mmerc e?

EW TAX FO

UND

Tidak Ada Pajak Baru

e-Commerce

Tidak ada perbedaan aspek perpajakan antara transaksi e-Commerce dengan perdagangan konvensional. Penuhi hak dan kewajiban perpajakan Anda.

www.p

ajak.go.

id New Ta

KEMENTERIAN KEUANGAN RI b

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MediaKeuangan

www.p

ajak

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014 .go.id New Ta

@DitjenPajakRI

Dari Lapangan Banteng

Aksi Antikorupsi, Sebuah Sikap

asih teringat di benak kita, beberapa tahun lalu masyarakat ramai membicarakan kasus salah satu pegawai pajak di Kementerian Keuangan. Tidak saja membuat masyarakat tercengang namun juga menodai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun siapa yang menyangka bahwa itu adalah hasil dari salah satu upaya Kemenkeu â&#x20AC;&#x2DC;bersih-bersihâ&#x20AC;&#x2122;. Perlawanan terhadap korupsi di Kementerian Keuangan diawali dengan penandatangan dokumen Pakta Integritas. Seluruh jajaran pegawai Kemenkeu berkomitmen untuk tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kesepakatan ini disepakati oleh seluruh jajaran pegawai di Kemenkeu. Dengan adanya pakta integritas, maka disitulah titik awal penerapan budaya bersih atau budaya antikorupsi di lingkungan Kemenkeu.

www.kemenkeu.go.id

@KemenkeuRI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Semua jajaran di Kemenkeu turut berperan untuk melawan korupsi. Terbukti dengan dibangunnya Whistle Blowing System (WISE) yang dapat diakses secara online oleh setiap pegawai/pejabat hingga publik. WISE memungkinkan setiap orang melaporkan adanya dugaan perbuatan yang berindikasi KKN serta pelanggaran disiplin di Kemenkeu. Antikorupsi yang dilakukan Kemenkeu mendapat pengakuan dari pihak luar, yaitu KPK. Kemenkeu berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kementerian Keuangan merupakan Kementerian yang mencatat rekor sebagai kementerian dengan unit terbanyak yang meraih penghargaan WBBM dan WBK. Sembilan unit kerja mendapat predikat WBBK dan 12 unit kerja mendapat predikat WBK. Media Keuangan edisi Desember adalah edisi penutup di tahun 2014. Beberapa rubrik pada edisi ini kami gantikan dengan kaleidoskop. Menjadi penting rasanya bagi kami untuk membawa Anda menengok kembali beberapa peristiwa yang menjadi highlight di setiap bulan di tahun 2014. Pada resensi wisata kali ini kami mengajak Anda ke Sulawesi untuk melihat keanekaragaman hayati yang ada di sana. Selain itu, pada rubrik celengan Anda dapat menyimak ulasan mengenai Sudjiwo Tedjo yang sedang main ke Kemenkeu dan berbicara bahwa seorang birokrat pun harus kreatif. Selamat membaca.

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Windraty Ariane Silagan (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Budi Prayitno (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Harries Rinaldi, Fr. Edy Santoso, Langgeng Wahyu P, Kukuh Perdana, Faisal ismail, Dito Mahar Putro, Ronald G. Panggabean, Ganang Galih Gumilang, Muhammad Fath Kathin, Yusuf Anggara, Mujaini. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Yeti Wulandari, Rahmat Widiana, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Praptono Djunedi, Bagus Wijaya, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Farida Rosadi, Irma Kesuma Dewi, Amelia Safitri, Eva Lisbeth, Indri Maria, Danik Sulistyowati, C.S. Purwowidhu, M. Iqbal Pramadi, Rumanty Pardede, Syahrul Ramadhan, Hega Susilo, Qory Kharismawan, Cahya Setiawan, Aris Pramudhityo, Noor Afies Prasetyo, Wahyuddin, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Nyoman Andri Juniawan, Victorianus M. I. Bimo Adi. Desain Grafis dan Layout: Arfindo Briyan Santoso, Dewi Rusmayanti, Wardah Adina. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: mediakeuangan@depkeu.go.id. Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Eksposur

Merayakan Kedamaian Di antara cahaya lilin yang temaram, mata anak-anak ini memancarkan kedamaian. Peringatan hari lahir Sang Juru Selamat sewajarnya memang demikian. Damai di hati, damai di bumi. FOTOGRAFER Hadi Siswanto

6 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Eksposur

7 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Eksposur

Hampir Hujan di Prambanan Rintik gerimis yang turun sore itu tak membuat Candi Prambanan kehilangan daya magis. Hati terasa tenang di antara sejuk udara dan pemandangan maha indah candi para dewa. Jantung seperti berdetak lebih pelan mengikuti waktu yang seakan berjalan lebih lamban. Selaras dengan kaki yang tak ingin segera pulang. FOTOGRAFER Anas Nur Huda

8 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Eksposur

9 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Lintas Peristiwa

Nilai 100, Kemenkeu Peringkat Pertama pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2014

12 / 12

Kementerian Keuangan memperoleh peringkat pertama dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2014 untuk kategori Kementerian. Kemenkeu mendapatkan nilai sempurna 100, yang diperoleh melalui perhitungan dalam 2 tahap dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Menteri Keuangan menerima secara langsung penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta pada Jumat (12/12). Teks Amelia Safitri

Foto M. Iqbal

Menkeu Tunjuk Mardiasmo Sebagai Plt. Dirjen Pajak

1 / 12

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menunjuk Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebagai Plt. Direktur Jenderal Pajak, pada Senin (1/12), di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mardiasmo akan menjabat sebagai Dirjen Pajak hingga proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan selesai. Sebagai informasi, Fuad Rahmany menyelesaikan masa tugasnya untuk memasuki masa purnabakti mulai 1 Desember 2014, setelah mengabdi selama kurang lebih 4 tahun sebagai Dirjen Pajak. Teks Amelia Safitri

10 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Foto Kukuh Perdana

Lintas Peristiwa

Menkeu : “Saya Anti Korupsi”

4 / 12

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengumandangkan penegasannya terhadap perang melawan korupsi. “Saya Anti Korupsi,” teriaknya yang diikuti oleh ratusan peserta yang hadir dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Kamis (4/12). Dalam acara bertema “Jujur dan Bersih dalam Berkarya untuk DJP dan Negeriku” ini, Menkeu juga mengapresiasi berbagai program anti korupsi DJP seperti whistleblowing system serta kerja sama dengan instansi dan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Teks Amelia Safitri

Foto Kukuh Perdana

Bea Cukai Juanda Gagalkan Penyelundupan Ekstasi Senilai Rp17 Miliar Lebih

18 / 12

Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis Methylenedioxy-Methamphetamine (MDMA) atau yang dikenal luas sebagai ekstasi senilai lebih dari Rp17 miliar pada pertengahan bulan Desember ini. Dalam konferensi persnya pada Kamis (18/12), Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I, Agus Yulianto mengungkapkan, tersangka merupakan Warga Negara Belanda berinisial AT (54), eks penumpang pesawat Singapore Airlines SQ-930 rute Singapura-Surabaya. Teks dan Foto Humas DJBP

Turunkan Defisit Transaksi Berjalan, Menkeu Gandeng Pemda

18 / 12

Pemerintah mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk turut serta berupaya memperbaiki kondisi neraca transaksi berjalan. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015 di Jakarta, Kamis (18/12) mengungkapkan, pemda dapat berpartisipasi dengan cara meningkatkan kemandirian dan daya saing produk unggulan masingmasing daerah. Teks Novita Asri

Foto Kukuh Perdana

11 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Agenda Kementerian Keuangan Januari 2015

12 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Peringatan Hari Pabean Internasional tanggal 26 Januari 2015: Lomba Paduan Suara, Lomba Customs Got Talent, Lomba Foto, Lomba Tagline Bea Cukai, Lomba Karya Tulis Inspiratif, Custom Go Green (di Kantor DJBC seluruh Indonesia), Hari Pabean Internasional ke 63, tema :â&#x20AC;?Coordinated Border Managementâ&#x20AC;?, Customs Sharing Session (mengundang experts dari Australian Customs dan Malaysian Customs), Donor darah Capacity Building & Family Gathering tanggal 24 Januari 2015 di Kantor Pusat DJBC.

Laporan Utama

Teriakan “Saya anti korupsi” menggema dari Auditorium Chakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pagi itu. Perang melawan korupsi ditegaskan oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melalui seruan yang diikuti oleh ratusan pegawai pada peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di DJP, Kamis (4/12). Dalam sambutannya, Menkeu mengungkapkan bahwa program-program pencegahan korupsi yang dilaksanakan di Kemenkeu, termasuk DJP, selama ini cukup berhasil.

alam acara bertema “Jujur dan Bersih dalam Berkarya untuk DJP dan Negeriku” itu, Menkeu mencontohkan penerapan program whistleblowing system dan kerja sama dengan instansi dan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dijalankan dengan cukup baik. Meskipun demikian, program-program tersebut akan terus disempurnakan. Adanya program-program anti korupsi, lanjut Menkeu, sekaligus menjadi pesan bagi Wajib Pajak untuk tidak menggoda pegawai DJP. “Wajib Pajak jangan coba-coba lagi menggoda pegawai pajak dengan mengiming-imingi sesuatu demi kepentingan pribadi atau perusahaannya,” kata Menkeu.

Foto

Anas Nur Huda

Dalam rangka mempertingati Hari Anti Korupsi Internasional, DJP menggelar serangkaian kegiatan, antara lain lomba foto dengan tema anti korupsi, pemasangan spanduk anti korupsi, serta program penilaian inisiatif integritas dan anti korupsi. Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini DJP juga menggelar lomba film pendek anti korupsi yang mendapatkan respons sangat positif dari para pegawai. Di samping itu, acara semakin semarak dengan talkshow anti korupsi yang menghadirkan panelis Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi, Walikota Bogor Bima Arya, dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komarudin Hidayat. Acara bincang-bincang itu dipandu oleh presenter Najwa Shihab.

Teks

Dwinanda Ardhi

Zona anti korupsi Perlawanan terhadap korupsi tak hanya dilakukan jajaran pimpinan dan pegawai DJP pada satu hari itu saja. Buktinya, pada Festival Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK di Yogyakarta pertengahan bulan Desember, tiga unit vertikal DJP berhasil ditetapkan sebagai zona anti korupsi dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pada tahun ini, predikat WBBM diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto, sedangan KPP Brojonegoro terpilih sebagai WBK. Pada tahun lalu, KPP LTO III juga berhasil meraih penghargaan WBBM. Yang lebih membanggakan, predikat WBBM dan WBK tidak hanya diraih oleh

13 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Laporan Utama

Pintu masuk Festival Anti Korupsi dengan berbagai hiasan.

kantor vertikal DJP. Sepanjang tahun 2013 hingga 2014, terdapat sepuluh unit lain yang mendapatkan kedua predikat tersebut. Penghargaan ini jelas menunjukkan komitmen jajaran pimpinan dan pegawai Kemenkeu untuk mengatakan tidak pada korupsi. Bagi sebuah unit, meraih penghargaan WBBM dan WBK bukanlah perkara gampang. Ada berbagai tahapan penilaian dan dokumen yang harus disiapkan. Kepala Bagian Jabatan Fungsional Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Imam Sofyan tahu betul perjuanan jajaran pimpinan dan pegawai kantor-kantor vertikal itu. Selama lebih dari satu semester tahun ini, Imam dan timnya memberikan asistensi dan bersama-sama dengan penilai dari Inspektorat Jenderal bertindak sebagai Tim Penilai Internal (TPI). Tugas TPI

14 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

adalah melakukan penilaian terhadap kantor-kantor yang diajukan untuk mendapat predikat WBK. Sementara untuk mendapatkan predikat WBBM, unit-unit tersebut harus melalui proses penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang terdiri atas penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), KPK, dan Ombudsman. â&#x20AC;&#x153;Proses yang dilalui luar biasa karena ini satu-satunya kegiatan lomba yang indikatornya sangat banyak dan menyangkut dua item besar, yaitu bebas KKN dan memberikan pelayanan prima,â&#x20AC;? kata Imam dalam wawancara dengan BPPK TV beberapa waktu lalu. Untuk bisa mendapatkan predikat WBBM dan WBK, sebuah unit harus terlebih dahulu menjadi Zona Integritas (ZI). Terdapat empat tahapan pembangunan ZI menuju WBBM dan

WBK. Pertama, laporan keuangan kementerian dan/atau lembaga tersebut telah memperoleh opini minimal Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) telah mendapatkan penilaian minimal C, dan seluruh pegawai telah menandatangani pakta integritas. Kedua, melakukan pembangunan zona integritas dilakukan lewat tindakan-tindakan konkrit pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ketiga, tahapan pembangunan unit kerja berpredikat WBK/WBBM. Yang dilakukan pada tahap ini adalah kementerian dan/atau lembaga melakukan pembinaan terhadap satuan kerja di lingkungannya dan mengusulkan unit kerja berpredikat WBK/WBBM. Usulan unit itu selanjutnya akan dinilai oleh Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Nasional. Pada tahap keempat, dilakukan

Laporan Utama

pembinaan dan pengawasan terhadap unit yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Menurut Imam, terdapat 8 indikator hasil dan 20 indikator proses yang harus dipenuhi untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Pada tahun ini, khusus untuk unit vertikal Kemenkeu, syaratnya bahkan ditambah pernah memenangi lomba Kantor Pelayanan Percontohan. Proses penilaian WBK dan WBBM memang sangat ketat. Untuk mengecek apakah ada jajaran pimpinan dan pegawai yang pernah terkena hukuman karena korupsi atau penyalahgunaan keuangan, misalnya, tim penilai meminta data dari Pusat Pelaporan Analisis dan

"Tidak ada ruang bagi orang tamak untuk korupsi dengan sistem organisasi dimana orang lebih dihargai." KEPALA BIRO ORGANTA SETJEN, CHARMAEDA TJOKROSUWARNO

Transaksi Keuangan dan Inspektorat Jenderal. Unit-unit yang terpilih harus dipastikan memiliki jajaran pimpinan dan pegawai yang tahan dari godaan korupsi. Korelasi dengan reformasi birokrasi Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Charmaeda Tjokrosuwarno mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kemenkeu bisa dikaitkan dengan keberhasilan program reformasi birokrasi yang dilanjutkan dengan transformasi kelembagaan. Korupsi, menurut Charmaeda, bisa terjadi ketika seseorang melihat “lubang” pada sistem yang membuka peluang untuk mengambil uang. “Dengan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, kita membantu mencegah korupsi,” kata

Charmaeda. Cetak biru transformasi kelembagaan yang diimplementasikan mulai tahun ini dibuat dengan memberikan penghargaan lebih kepada pegawai untuk mengartikulasikan potensi diri. “Tidak ada ruang bagi orang tamak untuk korupsi dengan sistem organisasi dimana orang lebih dihargai,” lanjutnya. Penyelenggara lelang gratifikasi dan harta sitaan korupsi Selain melalui program-program di atas, Kemenkeu memiliki peran lain dalam upaya pemberantasan korupsi. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan mengadakan lelang gratifikasi dan harta sitaan korupsi. Pada bulan Desember, paling tidak terdapat dua lelang yang dilaksanakan. Pertama, lelang gratifikasi yang dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Festival Anti Korupsi. Lelang yang berlangsung di Graha Sabha Pramana Univeristas Gajah Mada, Yogyakarta, Kamis (11/12) ini mendapatkan respons yang luar biasa dari ratusan peserta lelang. Ada 220 barang beraneka ragam yang dilelang, seperti ipod, jam tangan bermerk, bolpoin bermerk, parfum bermerk, kain batik, telepon genggam, hingga keris yang dilakukan DJKN melalui KPKNL Yogyakarta. Ditemui usai pelaksanaan lelang, Direktur Hukum dan Humas DJKN Tavianto Nugroho mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat Yogyakarta untuk mengikuti lelang cukup bagus. Sejumlah barang gratifikasi ditawar dengan harga yang tinggi. Menurut Tavianto, penyelenggaraan lelang gratifikasi memiliki pesan yang lebih dibandingkan lelang biasa. Lelang gratifikasi bisa dilaksanakan karena masih adanya penyelenggara negara yang jujur mengembalikan barang pemberian yang seharusnya tidak diterima kepada negara. Uang hasil lelang barang gratifikasi pun nantinya akan kembali ke kas negara. Oleh karena itu, DJKN akan terus memberikan

pembelajaran kepada masyarakat tentang lelang gratifikasi ini. Lelang gratifikasi sore itu juga dihadiri oleh salah satu Wakil Ketua KPK, Zulkarnain. Menurut Tavianto, KPK melalui Zulkarnain menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik dari Kemenkeu. “Bukan hanya pada kegiatan lelang, partisipasi booth Kemenkeu di acara ini menunjukkan bahwa kami antusias mendukung kampanye anti korupsi di Indonesia,” ungkapnya. Berselang hampir dua minggu setelahnya, DJKN melalui KPKNL Jakarta IV bekerja sama dengan Kejaksaan Agung menggelar lelang harta sitaan korupsi terpidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang Gayus Tambunan. Acara yang dilaksanakan Selasa (23/12) itu dimulai pada pukul 10 dan diikuti oleh delapan orang peserta lelang. Adapun barang-barang milik terpidana kasus korupsi dan pencucian uang yang dilelang yaitu 31 keping logam mulia, satu unit mobil Honda Jazz, satu unit mobil merek Ford, rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan satu unit apartemen di Cempaka Mas, Jakarta. Kejaksaan Agung telah menyita aset Gayus berupa uang US$ 659.800, uang tunai Sin$ 9.980.034, dan 31 keping logam mulia, termasuk rumah mewah di Gading Park View Blok ZE-6 No 1, Kelapa Gading sejak tahun 2010. Aset yang berkaitan dengan perkara suap dan pencucian uang tersebut dititipkan kepolisian di Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Sebagai sebuah lembaga birokrasi, Kemenkeu telah berkontribusi secara nyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Bukan hanya di pusat, semangat anti korupsi menyebar hingga ke kantorkantor WBK dan WBBM di daerah. Program dan sistem birokrasi di atas merupakan sekaligus pesan dari jajaran pimpinan dan pegawai kepada para koruptor: Jangan mencoba menggoda kami!

15 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

16 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

17 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Laporan Utama

Sempat dianggap mati suri akibat kasus korupsi beberapa tahun lalu. Kementerian Keuangan dominasi penghargaan zona integritas 2014.

elum lekang dari ingatan, beberapa tahun silam masyarakat gempar saat makelar kasus pajak terkuak di Kementerian Keuangan. Bagaikan nila setitik, rusak susu sebelanga. Serta merta kejadian itu seakan mencoreng wajah pengelola

18 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

keuangan dan kebijakan fiskal di tanah air. Kepercayaan masyarakat yang selama ini terbangun pun seolah sirna. Tak patah arang, Kemenkeu berbenah. Terbukti, dalam peringatan hari antikorupsi awal Desember lalu, lebih dari 60 persen penghargaan zona integritas berhasil diraih. Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dibabat habis oleh sembilan unit vertikal Kemenkeu. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menganugerahkan Kemenkeu sebagai Kementerian dengan nilai laporan gratifikasi terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara tahun ini. Lantas, apa keistimewaan kantor-kantor tersebut hingga berhasil meraih predikat WBBM? Lalu, sejauh mana

Teks

Iin Kurniati

usaha mereka menciptakan budaya antikorupsi? Zero tolerance pada korupsi Buah tangan itu jauh-jauh dibawa dari daerah. Bukan tanpa maksud. Mulanya akan diberikan pada pegawai Direktorat Dana Perimbangan yang membantu mereka memberikan informasi mengenai transfer ke daerah sebagai ungkapan terima kasih. Sayangnya, kebaikan itu urung diterima. Alasannya satu, setiap pegawai dilarang membuka peluang gratifikasi. Kejadian serupa dialami petugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh. Seorang pegawai pernah mengadakan kunjungan kedinasan ke satuan kerja

Foto

Anas Nur Huda

Laporan Utama

(satker) yang berada di pelosok Aceh Barat. Saat hendak pulang, seorang perwakilan satker memberikan amplop berisi sejumlah uang pada dirinya. Tanpa pikir panjang ia menolak dengan tegas. Bahkan ketika amplop itu dititipkan pada supir kantor diluar sepengetahuannya, langsung dikembalikan. Kedua kejadian itu hanya segelintir bukti penerapan budaya zero tolerance pada korupsi di Kemenkeu. Ini senada dengan pendapat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto, Mulyono Marsandi, yang mengartikan predikat WBBM dalam tiga perspektif masa lalu, masa kini dan masa depan. “Dalam perspektif masa depan, keterpilihan ini memberikan tantangan untuk bagaimana kami dapat konsisten dengan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dan zero tolerance terhadap tindak korupsi,” ujarnya. Pada perspektif masa lalu, keterpilihan ini memberikan keyakinan bahwa pola pikir, sikap dan tingkah laku pegawai Kemenkeu telah berjalan sesuai semangat antikorupsi. Sedangkan pada perspektif masa kini, predikat ini merupakan sarana introspeksi atau mawas diri. Dengan kata lain, meskipun sudah berada di jalur yang sesuai tetapi masih banyak hal yang harus dibenahi untuk mencapai dan mempertahankan kesempurnaan. Menurut Kepala KPKNL Banda Aceh, Rofii Edy Purnomo, penghargaan WBBM yang diterima unitnya bukan sekedar perlombaan antar kantor melainkan keharusan. “Semua kantor sudah seharusnya dan wajib hukumnya memiliki predikat bersih dan melayani, tanpa lomba. Memang sudah kewajiban kita sebagai aparat birokrasi pelayan masyarakat,” ujar Rofii. Disisi lain, Direktur Dana Perimbangan, Rukijo meyakini bahwa bersih dari korupsi itu sesuatu yang biasa dan budaya kerja yang harus tercipta. Sementara hakikat birokrasi ialah

bahwa layanan KPPN Semarang II tidak dipungut biaya dan bebas gratifikasi. Cap jempol sebagai identitas supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Kalau terjadi kecurangan, ada identifikasi siapa yang datang,” jelas Edy. KEPALA KPKNL BANDA ACEH, ROFII EDY PURNOMO

bekerja dan kejujuran sebagai unsur utamanya. “Kejujuran sudah amanah sejak kita mendapat Surat Keputusan diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Amanah itu bukan dari pimpinan tetapi dari negara. Apapun agamanya, prinsipnya jujur, ikhlas, bersih diri,” ungkapnya. Bersih membudaya Berawal dari penandatangan dokumen Pakta Integritas, seluruh jajaran pegawai Kemenkeu berkomitmen untuk tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen ini merupakan titik awal penerapan budaya bersih atau budaya antikorupsi di lingkungan Kemenkeu. Di salah satu kantor vertikal Kemenkeu, seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan segenap stakeholders. Tak hanya itu, diakui Kepala KPPN Semarang II, Edy Nuryadi, pihaknya sampai membentuk Forum Pemantau Independen. Forum yang terdiri dari akademisi dan pelaku dunia usaha ini dibentuk untuk membantu mengawasi unitnya agar setiap pelayanan yang diberikan bersih dari KKN. “Kemenkeu sudah melakukan reformasi, kita ingin satker ikut mendukung kami memberantas korupsi. Kami mengajak satker menunjukkan kami bersih, (dengan) menandatangani dan (membubuhkan) cap jempol pernyataan

Selanjutnya, untuk memastikan ditaatinya Pakta Integritas, salah satu kebijakan yang diusung ialah klarifikasi kepada stakeholders. Seperti yang terjadi di KPP Pratama Purwokerto yang melakukan klarifikasi kepada para wajib pajak. Secara tidak langsung, Ditjen Pajak telah membangun mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran. Sejak 2011, mekanisme yang dikenal dengan istilah whistle blowing ini telah diperkenalkan pada publik. “Tujuannya untuk mengubah budaya permisif menjadi budaya korektif terhadap tindak pelanggaran,” kata Mulyono. Kemudian, tahun 2012, Inspektorat Jenderal Kemenkeu membangun aplikasi whistle blowing system (WISE) sebagai sarana pelaporan yang dapat diakses langsung oleh publik secara online. Inspektorat Jenderal menjamin kerahasiaan pelapor. Bahkan pelapor dapat memonitor sejauh mana laporan mereka telah ditindaklanjuti. Sejumlah kantor vertikal Kemenkeu pun dapat mengintegrasikan aplikasi WISE pada website masing-masing. Kepala KPPN Semarang II menuturkan bahwa selain sebagai sarana pelaporan, unitnya menggunakan aplikasi ini sebagai sarana pemantauan kinerja pegawai. “Dengan WISE memudahkan stakeholders atau satker sebagai mitra kerja, masyarakat luas, pegawai maupun pejabat untuk mengakses dan melaporkan perbuatan-perbuatan yang berindikasi KKN serta pelanggaran disiplin pegawai,” tutur Edy. Berbeda dengan Edy, Direktur Dana Perimbangan menjelaskan bahwa mekanisme whistle blowing pada unitnya berada di tangan setiap pegawai walaupun tidak ada pimpinan. “Saya

19 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Laporan Utama

tidak bisa kontrol staf saya, (sehingga) masing-masing pegawai itu berperan. Kalau cuma mengandalkan satu dua orang, nanti pasti ada yang melanggar peraturan tapi tidak diketahui. Artinya semua bisa mengawasi sistem itu terbangun secara terintegrasi. Wise bisa terjadi kalau nurani bersih. Semoga terjaga,â&#x20AC;? jelas Rukijo. Langkah selanjutnya yang ditempuh Kemenkeu yakni meminimalisir kondisi yang memungkinkan untuk bersentuhan langsung dengan stakeholders. Bisa dikatakan upaya ini merupakan salah satu poin penting dalam mencegah tindak korupsi. Diantaranya melalui pembangunan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga tidak memungkinkan pertemuan tatap langsung antara pegawai dan stakeholders. Kemenkeu juga membangun sarana surat elektronik, telepon, faksimile, sms, serta aplikasi penunjang lainnya sebagai wadah berbagi informasi dua arah yang transparan dan akurat. Sebagai contoh, di Direktorat Dana Perimbangan terdapat aplikasi simtrada yang memungkinkan setiap pemerintah daerah memperoleh informasi terkait besaran dana transfer ke daerah. Di Pusat Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE), ada aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti lelang pengadaan secara terbuka. Contoh lainnya, ada juga layanan touch screen mandiri dan monitoring penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN. Aplikasi ini membantu satker dapat melihat sampai mana tahap penyelesaian SPM menjadi penerbitan SP2D, hingga berapa besar sisa pagu anggaran. Dalam hal keterbukaan informasi publik, Kemenkeu memiliki website yang dapat memenuhi tuntutan publik akan informasi yang tepat, cepat, akurat dan terpercaya. Informasi yang

20 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Laporan Utama

disajikan seputar kebijakan fiskal, regulasi hingga pengumuman teraktual. Website resmi Kemenkeu juga telah terintegrasi dengan sebelas website unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu. Selain itu, tersedia pula sarana sosial media yang bertujuan mendekatkan Kemenkeu dengan publik tanpa batas ruang dan waktu. Ditambah lagi, ada layanan informasi publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai sarana langsung bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang mereka butuhkan. Di bidang pengendalian gratifikasi, sejumlah unit peraih predikat WBBM ini telah memiliki kebijakan khusus baik internal maupun eksternal. Kebijakan internal misalnya dengan gencar melakukan sosialisasi pada para pegawai/pejabat di unit terkait yang melarang meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan tugas dan jabatannya. Bila memperoleh gratifikasi, dihimbau untuk langsung melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun bila terkait gratifikasi dalam hal kedinasan, misalnya penerimaan honorarium sebagai narasumber di luar kantor, maka pegawai tersebut cukup melapor kepada atasan di unit terkait. Internalisasi juga dilakukan dengan memasang berbagai banner/spanduk/ brosur/pamflet di area pelayanan atau area yang strategis dan mudah dibaca oleh segenap pegawai dan stakeholders. Sejumlah kantor pun mengusung janji

unit kerja instansi pemerintah peraih Predikat WBBM

1. Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar III Jakarta, (Kementerian Keuangan) 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, (Kementerian Keuangan) 3. Kantor Pengawasam dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kediri, (Kementerian Keuangan) 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, (Kementerian Keuangan) 5. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jakarta, (Kementerian Keuangan) 6. Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Penimbangan Keuangan (DJPK), (Kementerian Keuangan) 7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, (Kementerian Keuangan) 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II, (Kementerian Keuangan) 9. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto, (Kementerian Keuangan)

layanan, seperti di KPP Purwokerto yang mengusung seluruh pelayanan tidak dipungut biaya serta di KPPN Semarang II yang telah memasang spanduk antikorupsi sejak 2007. Dalam penanganan benturan kepentingan, Kepala KPKNL Banda Aceh meminta pihaknya tidak terlibat langsung dengan kegiatan lelang. Roffi menegaskan bahwa pihaknya melarang

KEPALA KPKNL BANDA ACEH, ROFII EDY PURNOMO

setiap pejabat maupun pegawai yang terkait langsung dengan penilaian dan penilaian barang untuk membeli barang lelang. “Jangan sampai ada conflict of interest sehingga pegawai KPKNL tidak diperkenankan menjadi pembeli lelang meski honorer. Kita melarang semuanya. (Jika tidak dilarang) Bisa jadi pegawai-pegawai kami bertindak untuk kepentingan pihak ketiga,” tegasnya. Apabila terjadi pelanggaran, KPKNL Banda Aceh menyediakan layanan Aduan Kritik Saran Informasi Online (AKSIO) dengan mengunduh aplikasi QR Barcode Scanner di appstore maupun google play store. Rofii meyakini penggunaan barcode dalam aplikasi ini merupakan yang pertama digunakan di KPKNL seluruh Indonesia. Stakeholders dapat memindai QR Barcode Scanner AKSIO yang tersebar di website, amplop surat maupun standing banner yang ada di kantor lalu hasil scan menghasilkan link ke formulir pengaduan. Lulus kawah candradimuka Kepala Kanwil DJKN Banda Aceh, Joko Prihanto mengapresiasi predikat WBBM yang diraih oleh sejumlah kantor vertikal Kemenkeu. Bagi Joko, menciptakan birokrasi bersih melayani dan bebas korupsi ialah kewajiban kantor yang ideal. Tanpa adanya apresiasi pun, Joko percaya seluruh pegawai Kemenkeu akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang ada. Selain itu, Joko juga menyadari pentingnya menanamkan rasa ikhlas dan syukur dalam kehidupan sehingga setiap tugas dilaksanakan tanpa pamrih apapun. “Selamat atas prestasi yang diraih, mudah-mudahan dengan predikat ini lebih terpacu lagi. Kami siap menjaga Kemenkeu dari matahari terbit sampai matahari terbenam karena semua pegawai telah lulus kawah candradimuka. Mulai sekarang tidak ada kata terlambat membenahi diri melakukan pembinaan SDM dan mengamalkan nilai-nilai Kemenkeu dan nilai-nilai agama yang dianut,” pungkasnya.

21 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Laporan Utama

ratifikasi merupakan pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengertian gratifikasi mempunya makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif.

Tidak semua gratifikasi bertentangan dengan hukum. Ada beberapa kriteria berdasarkan UndangUndang (UU) yang menyatakan suatu pemberian dapat dikatakan kejahatan korupsi. Menurut UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, kecuali penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PKNSI DJKN), Encep Sudarwan menjelaskan barang gratifikasi yang telah diserahkan KPK kepada Kementerian Keuangan melalui DJKN kemudian menjadi tanggungjawab DJKN untuk menyimpannya. Selama ini barang-

22 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

barang gratifikasi tersebut disimpan di gudang Direktorat PKNSI. Salah satu bentuk pengelolaan barang gratifikasi antara lain dijual lelang. Direktur Lelang DJKN, Purnama T. Sianturi menceritakan Kementerian Keuangan pertama kali melakukan lelang barang gratifikasi pada tanggal 11 Oktober 2011. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/ PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari barang rampasan

dari tahun ke tahun. Khusus barang gratifikasi hasil capaian lelang yang telah dilaksanakan selama ini persentasenya sangat tinggi dari nilai limitnya. “Sebagai contoh, lelang gratifikasi yang dilakukan oleh Jakarta V tanggal 14 Mei 2014 untuk Lot 1 sampai dengan Lot 34 rata-rata laku mencapai 200 persen sampai dengan 900 persen,” tuturnya. Purnama menguraikan, lelang dapat diikuti oleh masyarakat umum, perorangan atau

negara dan barang gratifikasi. Hasil lelang kemudian disetorkan ke Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Lelang barang gratifikasi termasuk dalam lelang noneksekusi wajib. Artinya, lelang tersebut dilaksanakan untuk menjual barang yang oleh peraturan perundangundangan memang diharuskan dijual secara lelang” kata Purnama. Encep menuturkan, jenis barang gratifikasi yang dikelola oleh DJKN sejauh ini cukup beragam, mulai dari barang elektronik hingga perhiasan. “Sampai dengan saat ini DJKN telah melaksanakan Sembilan kali lelang barang gratifikasi. Total harga pokok lelang kurang lebih sebesar Rp 562 Juta,” ungkapnya.

DIREKTUR PKNSI DJKN, ENCEP SUDARWAN

Menurut Purnama, animo masyarakat terhadap penjualan melalui lelang DJKN termasuk besar. Grafik tren capaian realisasi lelang juga meningkat

badan hukum dan badan usaha yang tentunya telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain: i) Menyetor/ menyerahkan Jaminan Penawaran Lelang; ii) Melakukan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit, iii) Peserta lelang yang bertindak untuk orang lain atau badan hukum atau

Teks

Foto

Irma Kesuma

Dok. DJKN

Laporan Utama

Lelang barang gratifikasi KPK dalam acara Mata Najwa (17/12).

badan usaha harus menyampaikan surat kuasa yang bermaterai cukup kepada pejabat lelang dengan dilampiri tanda pengenal pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan aslinya, iv) Mengisi surat penawaran dengan baik dan benar dalam hal lelang dilakukan dengan penawaran tertulis, v) Membayar Pokok Lelang, Bea Lelang Pembeli dan Pajak/pungutan lainnya bila ditunjuk sebagai pembeli lelang, vi) Tidak termasuk dalam daftar hitam yang dalam black list keikutsertaan Lelang, dan vii) Persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan dalam pengumuman lelang. Ditanya mengenai sinergi kerjasama dengan KPK, Encep mengatakan saat ini Kementerian Keuangan dan KPK masih perlu menyempurnakan peraturan terkait pendelegasian pengelolaan barang gratifikasi, mengingat di masa yang akan datang akan ada barangbarang gratifikasi yang diserahkan di luar Jakarta. Meski begitu, kata

Foto

Dok. DJKN

Encep hingga saat ini kerjasama KPK dan DJKN berjalan cukup baik. Encep mencontohkan pada tanggal 9-11 Desember 2014 DJKN ikut berpartisipasi pada acara Festival Anti Korupsi di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dengan melaksanakan lelang barang gratifikasi dan mendisplay barangbarang tersebut. Lelang ini diikuti masyarakat umum secara langsung. Adapun barang-barang gratifikasi yang dilelang antara lain iPod shuffle, baju batik, ballpoint mahal berbagai merk, jam tangan, sepeda, sabuk, dompet, dasi dan barang sitaan lainnya. Semuanya dilelang dengan harga limit bervariasi mulai terendah Rp 29.500 untuk dompet Lucete dan termahal Rp 5.481.000 yaitu handphone Sony Xperia Z Ultra. Pemandu Lelang, Lomes Tambubolon mengatakan sekurangnya ada empat ratus orang yang mengikuti lelang kali ini. “Animo masyarakat cukup besar karena sosialisasi dibantu media dan sosial

Teks

Dwinanda Ardhi

media. Sebagian peserta bahkan datang dari luar Yogyakarta”, ungkap Lomes. Salah satu peserta lelang, Sarianto menyatakan apresiasinya kepada pejabat yang begitu tulus menyerahkan barang-barang yang diterimanya dari orang lain. “Pada prinsipnya, sebagai warga kecil beginilah salah satu cara saya mendukung pemberantasan korupsi. Saya juga berterimakasih kepada Kementerian Keuangan yang sangat terbuka dalam kegiatan ini. Saya ikut senang dan bahagia.” Ujar Sarianto. Encep mengakui, pengelolaan barang gratifikasi saat ini belum sempurna, Masih banyak hal yang memerlukan pembenahan. “Saya berharap, gudang barang gratifikasi dapat ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya. Selain itu, sistem aplikasi penatausahaan barang gratifikasi juga dibutuhkan untuk mengantisipasi meningkatnya penyerahan barang gratifikasi,” tutup Encep.

23 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Laporan Reportase Utama

asil penilaian indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia pada awal bulan Desember menunjukkan Indonesia naik dua poin dan tujuh peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia saat ini berada di peringkat ke-107 dengan skor 34 dari 175 negara yang diukur. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa sesungguhnya,â&#x20AC;&#x153;Kita banyak berlari.â&#x20AC;? Namun, Zainal memberikan catatan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah, termasuk di lembaga birokrasi, yang harus diselesaikan. Berikut petikan wawancara Media Keuangan dengan dosen hukum yang sempat menjadi moderator Debat Calon Presiden 2014 itu di Yogyakarta, Kamis (11/12). Dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang lain, bagaimana Anda menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini? Kita banyak berlari. Kita punya KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Lengkap. Sayangnya ini tidak terintegrasi dengan baik. Yang sekarang kita dorong adalah melakukan proses integrasi peraturan,

24 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

konsep, dan kelembagaan untuk kemudian ketiga lembaga ini bisa saling mendukung dalam upaya pemberantasan korupsi. Bagaimana Anda melihat tren korupsi ke depan? Saya pikir sama. Praktek korupsi tidak ada yang baru sekali. Sama dengan membunuh. Dulu pakai pisau, pedang, pistol, kemudian meningkat pakai racun. Pada hakekatnya membunuh itu sama, caranya saja yang berbeda. Saya melihat yang begini sama saja item-nya. Pada tingkat korupsi yang agak tinggi, yang dijual adalah kewenangan. Kalau korupsi di tingkat yang lebih rendah grade dan need-nya, mungkin yang dijual adalah kecepatan pelayanan publik.

Kita tahu problemnya dan mencari jawaban untuk itu. Kalau corruption karena alasan need, (solusinya) kenaikan gaji dan pengawasan yang diperbaiki. Kebanyakan mereka melakukan korupsi karena ingin menambah penghasilan. Sementara untuk corruption by grade, diperbaikinya dengan aturan hukum yang lebih kuat dan jelas serta ada kerja sama antarlembaga.

Teks

Foto

Dwinanda Ardhi

Anas Nur Huda

Laporan Utama

Seberapa besar Anda optimis terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini? Kita optimis. Dari segi indeks persepsi korupsi, lompatan kita terbaik di Asia. Beberapa tahun yang lalu skor kita masih 20, tapi sekarang sudah 34. Itu bukan hal yang sepele, sudah cukup baik. Ini menurut saya perlu dihargai. Saat ini muncul pemimpinpemimpin potensial dan relatif â&#x20AC;&#x153;bersihâ&#x20AC;? seperti Gubernur DKI Jakarta Ahok, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, atau Walikota Bogor Bima Arya. Bagaimana Anda melihat pengaruh mereka dalam upaya memerangi korupsi? Orang baik selalu menjadi salah satu faktor besar pemberantasan korupsi, tetapi bukan segalanya. Dalam arti bukan satu-satunya mekanisme yang kita harapkan. Yang paling bisa kita bangun adalah sistem. Sistem yang baik bisa melahirkan orang. Satu orang yang baik belum tentu bisa melahirkan sistem karena kemudian dia akan berlawanan dengan orang-orang lain. Mari bangun sistem dan cari orangnya karena itu dua pekerjaan seperti telur dan ayam. Tidak bisa dikatakan saling mendahului karena keduanya penting. Pemerintahan Presiden Joko Widodo ingin membangun sektor maritim. Apa isu korupsi yang bisa dicegah dan diberantas di sektor ini? Isunya adalah penyelundupan. Di daerah, kepala daerah sering menjual izin penangkapan ikan. Yang dilakukan Menteri Susi menurut saya menarik. Dia melakukan moratorium, tidak ada izin penangkapan ikan sampai dilakukan perbaikan secara kolektif. Revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo salah satunya

adalah gerakan hidup sederhana. Bagaimana nilai kesederhanaan ini bisa mengurangi korupsi? Jangan katakan gejala hidup mewah itu tidak ada di Indonesia. Sesungguhnya semua orang punya tendensi untuk itu. Saya tidak setuju jika seakan-akan budaya barat (bermewah-mewahan) buruk dan budaya Indonesia baik, atau budaya Indonesia adiluhung dibandingkan kebudayaan yang lain. Kita jangan menjadi rasialis dalam berpikir dengan merasa paling baik dan orang lain buruk.

yang membawakan tas dan handphone atau membukakan pintu. Itu proses yang harus diperbaiki. Pemimpin itu melayani bukan dilayani. Pemimpin itu bukan pembesar, tapi orang yang mau membesarkan publik. Kalau model cara pandangnya begitu, berarti ada lompatan. Apakah berarti pemimpin harus menjadi contoh terlebih dahulu? Dimulai dari pemimpin. Kalau pemimpin melakukan itu, orang bawah akan malu. Kalau pemimpinnya hidup sederhana, bawahannya akan malu jika bermewahmewahan. Persis waktu Pak Jokowi naik pesawat kelas ekonomi, ada beberapa bupati yang awalnya naik kelas bisnis minta dipindahkan ke kelas ekonomi. Pada tahun ini, Kemenkeu mencatatkan rekor dengan menjadi kementerian dengan unit vertikal yang meraih penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Wilayah Bebas Korupsi terbanyak. Seberapa besar prestasi ini memengaruhi pemberantasan korupsi di lingkungan internal?

ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Proses akulturasi itu penting dimana kita menerima dan menyaring budaya mereka, termasuk menghilangkan yang buruk. Setiap budaya punya momentum untuk itu. Revolusi mental yang digagas oleh Pak Jokowi bukan soal kita menggarap budaya dalam negeri dan melenyapkan budaya dari luar. Namun bagaimana membuat budaya lebih baik, khususnya dalam hal administrasi pemerintahan. Jangan hidup bermewah-mewahan. Misalnya, budaya seorang direktur jenderal yang kalau jalan harus ada tiga atau empat orang pengiring. Ada

Keberhasilan Kemenkeu memberantas korupsi sangat bergantung pada dua hal, yaitu konstelasi hukum atau aturan hukum yang mendukung dan terobosan yang dilakukan pimpinan. Kalau aturan hukumnya kuat akan sangat mendorong dan sangat mudah melakukan perbaikan. Kemenkeu sudah melakukan beberapa terobosan, misalnya dengan mendorong pegawai melaporkan harta kekayaan. Kedua jangan lupa bahwa Kemenkeu berkaitan dengan uang yang sangat besar, apalagi ada direktur jenderal pajak di dalam struktur organisasinya. Sebanyak 70 persen penerimaan negara kita berasal dari pajak. Makanya ini juga harus diawasi. Bukan hanya soal konsep membangun integritas, melainkan juga pengawasan yang kuat serta didukung dengan Undang-Undang (UU) Perpajakan yang kuat. Saat ini, masih ada bagian dari UU Perpajakan yang

25 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Laporan Utama

PERINGKAT

NEGARA

SKOR 2014

SKOR 2013

Singapura

Jepang

Hongkong

Korea Selatan

Malaysia

Filipina

102

Cina

107

Indonesia

121

Vietnam

132

Timor Leste

menjadi perdebatan. Misalnya mengapa lebih banyak mengatur pegawai pajak, bukan kepada pemberi (suap). Kalau dua-duanya diatur lebih keras, pemberi (suap) dan pegawai pajaknya, maka akan ada ketakutan di dua pihak. Kalau ketakutan di salah satu pihak, akhirnya mereka tetap bisa memberi terus dan menggoda (pegawai pajak). Yang kedua tergantung terobosan menterinya, siapa pemegang tampuk pimpinannya. Kalau dia melakukan lompatan dan terobosan menurut saya ada hal yang menarik. Ini sebetulnya batu ujian bagi rezim Jokowi. Di lingkungan Kemenkeu, kalau terobosan yang ada selama ini tidak diperpanjang, tidak dikuatkan, serta tidak diikuti dengan perbaikan aturan pendukung, maka reformasi yang dijalankan bisa membuat kerepotan. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan integritas pegawai? Kalau secara kolektif mau tidak mau melalui pengawasan. Ada model pengaduan terbuka dan konsep di internal melalui pengawasan melekat atasan yang itu pasti. Kalau kita bicara konsep individual, kita bicara metode menerima orang baik. Harus dicari cara, agar orang yang masuk Kemenkeu bukan garong. Selain mempunyai

26 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

kapasitas, mereka juga harus mempunyai integritas. Itu penting. Selain rekruitmen, pembinaan juga penting. Bagaimana mereka dibina, tidak dirusak, dan menjadi lebih baik dengan sistem yang baik. Dan terakhir pemberian contoh. Misalnya ada pegawai di level bawah yang â&#x20AC;&#x153;bersihâ&#x20AC;?, tapi atasannya masih melakukan proses koruptif dengan tiba-tiba beli rumah mewah atau dapat harta hibah yang sangat banyak. Bawahan akan tergerus rasa altruistiknya untuk melakukan perbaikan di negeri ini. Bagaimana atasan gila-gilaan korupsi, sedangkan bawahan dipaksa menjadi lebih baik. Tiga hal itu menurut saya penting, yaitu rekruitmen, pembinaan, dan pemberian contoh. Pada Festival Antikorupsi tahun ini, Kemenkeu dan KPK bekerja sama memperkenalkan lelang gratifikasi melalui sarana televisi. Bagaimana Anda memandang inisiatif ini? Saya menyambut baik. Proses pembersihan korupsi dan inefisiensi atau kebocoran anggaran sebenarnya bisa dilakukan kalau kerjanya kolektif. Dan bekerja kolektif yang dimaksud adalah Anda mengerjakan porsi Anda dan kami mengerjakan porsi kami, membuat konsep secara bersama, dan

maju secara bersama. Dan kalau itu terjadi menurut saya akan ada lompatan yang berarti. Menurut saya (lelang gratifikasi ditayangkan di televisi) bagus, tinggal dilanjutkan saja. Menurut saya kalau soal barang gratifikasi, masalahnya adalah kita tidak punya lembaga pengelola aset itu. Kalau hanya ipod atau handphone masih mudah untuk dikelola. Bagaimana kalau bentuknya saham perusahaan? KPK sendiri kan sudah mulai kebingungan bagaimana menjaga mobil-mobil mewahnya Wawan (Tubagus Chaeri Wardana). Jangan sampai harganya turun karena depresiasi. Makanya kerja sama KPK dan Kemenkeu, bisa juga dengan Kejaksaan, dalam pengelolaan barang gratifikasi itu penting sembari menyelesaikan undang-undang pengelolaan aset gratifikasi. Bagaimana harapan Anda terhadap pemerintahan baru dalam upaya pemberantasan korupsi? Setiap pemerintahan baru kita selalu berharap ada perbaikan. Tolong kalau melakukan perbaikan dan lompatan itu durability-nya ditingkatkan. Jangan sampai hangat-hangat tahi ayam. Presiden Jokowi harus menjaga durability-nya dalam memberantas korupsi.

Laporan Reportase Utama

emangat anti korupsi bergelora di Yogyakarta pertengahan bulan ini. Di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Festival Anti Korupsi pada tanggal 9 hingga 11 Desember 2014. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk hadir dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember itu,

Pada tahun 2014, Festival Anti Korupsi mengusung tema “Tegakkan Integritas”. Beragam kegiatan seperti pameran, panggung apresiasi, seminar dan diskusi, serta lomba seni dan budaya dilaksanakan. Pada event pameran, barang-barang gratifikasi merupakan salah satu obyek yang banyak mendapatkan perhatian pengunjung. Selain dipamerkan, sejumlah barang gratifikasi juga dilelang di tempat.

Dalam sambutannya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa Festival Anti Korupsi merupakan momentum yang tepat untuk menegakkan integritas serta menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. KPK, lanjut Abraham, tak bisa bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi publik tak boleh berhenti dibangun. “Kegiatan ini juga merupakan upaya menggandeng semua pihak untuk bersinergi,” kata dia.

Sementara itu, beberapa seminar yang diselenggarakan antara lain Seminar Nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi bertema “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, Seminar Nasional “Saya Perempuan Antikorupsi”, dan Seminar “Konsep, Implementasi, dan Optimailisasi Unit Layanan Pengaduan, Keluhan, dan Informasi Publik”. Di samping itu, KPK juga mengadakan talkshow berjudul “Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga” dan pentas budaya Prenggan, saresehan

Foto

Teks

Anas Nur Huda

Dwinanda Ardhi

budaya, dan refleksi pemberantasan korupsi dengan lakon “Tangis”. Stan terbaik Pada Festival Anti Korupsi tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berpartisipasi secara aktif dengan membuka empat stan pameran. Satu stan merupakan stan Kemenkeu Pusat dan tiga stan lainnya adalah milik unit vertikal di Yogyakarta, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta. Seperti pada tahun 2013, stan Kemenkeu Pusat diikutsertakan pada kompetisi stan terbaik. Pada tahun ini, stan Kemenkeu Pusat bersaing dengan 93 stan dari berbagai kementerian, BUMN, pemerintah provinsi dan kabupaten, hingga perguruan tinggi. Tampil menonjol dengan konsep panggung bertingkat dan berlokasi

27 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Laporan Utama

persis di depan panggung utama, stan Kemenkeu Pusat berhasil mendapatkan predikat Terbaik I. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X. Pada acara penganugerahan itu, Sultan didampingi salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas. Dengan predikat terbaik, Kemenkeu berhasil mempertahankan prestasi yang didapatkan tahun lalu. Di peringkat II dan III, predikat stan terbaik diraih oleh Tentara Nasional Indonesia dan Litbang Kompas. Selain kategori stan terbaik, panitia juga memberikan penghargaan untuk kategori stan terfavorit dan penjaga stan terbaik. Keberhasilan meraih penghargaan stan terbaik merupakan buah dari koordinasi yang rapi di antara seluruh perwakilan unit eselon I sepanjang masa persiapan dan pelaksanaan pameran. Pada lantai I, pengunjung bisa mendapatkan berbagai informasi dari para petugas tentang layanan dan upaya pemberantasan korupsi yang ada di Kemenkeu. Sementara di lantai 2, pengunjung dapat melakukan konsultasi dengan perwakilan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tentang berbagai layanan beasiswa. Dibandingkan dengan yang lain, stan Kemenkeu Pusat selalu ramai dipadati pengunjung. Selain berbagai informasi, pengunjung juga dapat memperoleh berbagai merchandise menarik seperti bloknote, mug, tumblr, power bank, hingga payung cantik. Peran aktif Kemenkeu menyemarakkan Festival Anti Korupsi tak berhenti di situ. Bekerja sama dengan KPK, Kemenkeu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta juga menggelar acara lelang barang gratifikasi. Tak ketinggalan ada pula pertunjukkan anjing pelacak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mencatat rekor Dari Yogyakarta, kabar menggembirakan berhembus seiring keberhasilan unit-unit

28 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Kemenkeu meraih penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KPK. Kemenkeu mencatatkan rekor sebagai kementerian dengan unit terbanyak yang meraih penghargaan WBBM dan WBK. Penghargaan diberikan langsung oleh salah satu pimpinan KPK, Zulkarnain pada puncak acara Festival Antikorupsi, Kamis (11/12). Pada tahun ini, terdapat empat unit baru di Kemenkeu yang ditetapkan sebagai WBBM, lima unit berhasil mendapatkan predikat WBBM tahun lalu (penghargaan diberikan tahun ini),

PERWAKILAN KOMUNITAS HIP HOP FOUNDATION, MARJUKI

dan lima unit ditetapkan sebagai WBK. Predikat WBBM tahun ini diberikan kepada KPPN Semarang II, KPKNL Aceh, KPP Purwokerto, dan Direktorat Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan. Sementara lima unit yang berhasil mendapatkan peringkat WBBM tahun lalu adalah KPP LTO III Jakarta, KPPN Malang, KPKNL Jakarta V, KPPBC TMC Kediri, dan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Jenderal. Pada kesempatan tersebut, empat kantor vertikal Kemenkeu juga berhasil meraih penghargaan WBK. Keempatnya adalah KPPN Bangko, KPP Bojonegoro, KPPBC Kudus, dan KPPBC Purwakarta. Semangat anti korupsi Penyelenggaraan Festival Anti Korupsi ini

bisa dikatakan berhasil menggelorakan semangat anti korupsi. Pada konferensi pers sekaligus penutupan acara, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku terharu dan menyampaikan terima kasih atas animo relawan dan masyarakat setempat yang begitu tinggi. Tak salah, kata Busyro, memilih Yogyakarta sebagai kota pertama penyelenggaraan festival di luar Jakarta. Keberhasilan ini dilambangkan sebagai “mantu” (pernikahan) antara KPK dengan masyarakat Yogyakarta dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam catatannya, Busyro mengungkapkan setidaknya Festival Anti Korupsi tahun ini dihadiri sekitar 30 ribu orang selama tiga hari pelaksanaan. Sementara pertunjukkan seni yang juga digelar sebagai rangkaian acara tak kalah dipadati pengunjung. “Acara musik Grobyokan Korupsi di Kridosono tercatat 20.200 orang yang masuk, sedangkan yang di luar tidak bisa masuk 10.000-an orang. Acara pementasan teater Gandrik (ditonton) sampai seribu orang,” kata Busyro. Pada kesempatan yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan KPK menyelenggarakan sebuah festival besar di Yogyakarta. Dari penyelenggaraan acara ini, kata Sultan, terlihat besarnya dukungan berbagai komunitas dan unsur masyarakat terhadap KPK. Sultan juga berharap predikat Yogyakarta sebagai salah satu kota yang tingkat korupsinya paling rendah di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Sementara itu, perwakilan komunitas Hip Hop Foundation, Marjuki mengajak seluruh unsur masyarakat di Yogyakarta, termasuk seniman, tidak hanya bergantung kepada KPK. Seluruh masyarakat harus mulai berani menyuarakan perlawanan dan pencegahan terhadap korupsi. “Jangan takut menyuarakan anti korupsi. Kami selalu siap membela dan berdiri di depan KPK,” pungkas Marjuki.

2014 Kaleidoskop

Tidak Mudah, tapi Bisa

Di mana ada tantangan, di situ ada peluang dan jalan keluar. Usaha kita, bersama sebagai sebuah bangsa, sepanjang tahun 2014 membuktikan itu. Beberapa peristiwa penting dan isu ekonomi, seperti pemilu dan peralihan pemerintahan, tantangan pertumbuhan ekonomi, defisit neraca perdagangan, penyesuaian harga BBM bersubsidi, hingga pelemahan rupiah mampu dijawab bangsa ini. Tidak mudah, tapi bisa. Di lingkungan internal Kementerian Keuangan, tahun 2014 menandai pergantian menteri, dari Chatib Basri ke Bambang Brodjonegoro. Di tahun ini juga penerapan e-filing digelorakan. Milestone juga dicapai melalui implementasi cetak biru transformasi kelembagaan yang mulai dijalankan. Tahun 2015 tak akan lebih mudah. Antara lain ada tantangan kebijakan normalisasi bank sentral Amerika Serikat, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan pemberlakukan sistem akuntansi berbasis akrual. Yang kita perlu lakukan di tahun 2015, agaknya sesuai harapan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya: kerja, kerja, dan kerja!

29 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Kaleidoskop

Foto: Anas Nur Huda

Penandatanganan Kontrak Kinerja 2014 Menteri Keuangan Chatib Basri beserta seluruh pejabat Eselon I di lingkungan Kemenkeu menandatangani komitmen kinerja Kemenkeu-Wide, Kontrak Kinerja Kemenkeu-One dan staf ahli di Jakarta, Kamis (9/1). Komitmen tersebut merupakan bukti kesiapan para pimpinan Kemenkeu untuk melaksanakan rencana kinerja strategis yang akan dicapai tahun 2014.

Januari 30 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Kaleidoskop

Foto: Kukuh Perdana

Tingkatkan Status Pemeriksaan Menteri Keuangan Chatib Basri meningkatkan status pemeriksaan impor beras dari low risk menjadi high risk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Jumâ&#x20AC;&#x2122;at (7/2). Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi mengamankan pasar beras medium lokal (BULOG) dari masuknya beras ilegal.

Februari

31 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Kaleidoskop

Presiden Laporkan Pajak dengan E-Filing

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengembangkan program pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui e-Filing. E-Filing merupakan sistem pelaporan SPT yang dikembangkan oleh DJP dengan memanfaatkan sarana internet, sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan secara online.

Maret 32 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Teks

Pradany Hayyu

Foto

Bagus Wijaya

Kaleidoskop

Kongres Menghadapi ASEAN Economic Community 2015

Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan keynote speech pada acara The Asean Economic Congress yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (2/4). Ratusan peserta delegasi dari 20 negara menghadiri acara yang antara lain membahas peluang dan kesempatan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

Foto: Aditya Arifianto

Foto: Kukuh Perdana

April

33 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Kaleidoskop

5 Mei 34 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Upacara Hari Kebangkitan Nasional

Menteri Keuangan menjadi Inspektur Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-106 pada hari Selasa (20/05) di Lapangan Upacara Kementerian Keuangan. Tema Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu â&#x20AC;&#x153;Maknai Kebangkitan Nasional Melalui Kerja Nyata dalam Suasana Keharmonisan dan Kemajemukan Bangsa.â&#x20AC;? Menteri Keuangan, dalam sambutannya, mengajak semua pihak untuk bekerja cerdas dalam berstrategi guna mencapai kesinambungan fiskal yang tetap terjaga dan pondasi perekonomian yang tetap kuat.

Kaleidoskop

Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIP) menyelenggarakan konferensi yang melibatkan segenap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan kementerian negara/ lembaga/pemda. Acara yang berlangsung pada hari Kamis (12/06) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan ini bertujuan untuk mendorong kinerja auditor dalam mengantisipasi berbagai implikasi hukum atas kebijakan publik.

Foto: Arfindo Briyan

Foto: Langgeng W.P.

Juni 35 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Foto: Anas Nur Huda

Pencanganan Hari Pelayanan Publik

Menteri Keuangan Chatib Basri bersama sejumlah jajarannya melakukan Pencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumâ&#x20AC;&#x2122;at (18/7). Ini dilakukan sejalan dengan proses reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di Kemenkeu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas pelayanan pada masyarakat.

7 Juli 36 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Teks

Iin Kurniati

Foto

Hanif Ibrahim

Pemerintah Sampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2015

Foto: Kukuh Perdana

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Nota Keuangan dan RAPBN 2015 pada Rapat Paripurna DPR RI, Jumâ&#x20AC;&#x2122;at (15/8). Dalam rapat tersebut ditetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,6 persen dengan inflasi dikisaran 4,4 persen dan rata-rata nilai tukar Rp11.900 per dolar Amerika Serikat.

Launching Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2014 Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan beberapa hal yang harus ada pada Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp100 ribu tahun emisi 2014 Launching Uang Rupiah di Gedung BI Jakarta, Senin (18/8). Beberapa hal mutlak yang harus tidak dapat diubah dalam pencetakan Rupiah ke depan, tulisan NKRI, frasa Garuda Pancasila, tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

saat ,

yaitu

Foto: Kukuh Perdana

Agustus 37 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Kaleidoskop Info Kebijakan

Foto: Anas Nur Huda

Nota Kesepahaman tentang Pajak antara Kemenkeu dan Pemerintah Kota Surabaya Ditandatangani Fuad Rahmany yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang koordinasi dan upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi di Gedung Balaikota Pemerintah Kota Surabaya, Senin (8/9). Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ini bertujuan untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal, meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan pengetahuan perpajakan, pemutakhiran data dan informasi perpajakan, dan mewujudkan harmonisasi peraturan perpajakan. Chatib Basri, Menteri Keuangan saat itu, turut hadir pada acara tersebut.

September 38 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Kaleidoskop

Foto: Dok. Biro KLI

Penganugerahan Bintang Mahaputra Adiprana Menteri Keuangan Chatib Basri menerima penganugerahan Bintang Mahaputra Adiprana, Wakil Menteri Keuangan I Anny Ratnawati dan Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro menerima penganugerahan Bintang Mahaputra Utama, pada Senin (13/10). Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89/TK Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2014, penyerahan penghargaan ini dilakukan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Peringatan Hari Oeang ke-68

Menteri Keuangan mengikuti kegiatan jalan santai bersama jajaran pejabat Kementerian Keuangan dalam rangka peringatan Hari Oeang di lingkungan Kantor Pusat, Jakarta, Jumat (31/10). Hari Oeang ke-68 kali ini bertemakan â&#x20AC;&#x153;Dengan Semangat Baru, Kita Selaraskan Gerak Kerja Kemenkeu untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.â&#x20AC;?

Foto: Agus Tri

Oktober 39 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Kaleidoskop

Foto: Arif, DJP

Pengarahan Presiden Kepada Pejabat Eselon I DJP dan DJBC

Bertempat di Istana Negara pada hari Kamis (20/11), Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memberikan pengarahan kepada para pejabat Eselon I di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, bea dan cukai.

November 40 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Kolom Kaleidoskop Ekonom

Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2015

Foto: Anas Nur Huda

Pada hari Senin (8/12), Presiden Joko Widodo menyampaikan DIPA Tahun Anggaran 2015 secara simbolik kepada 34 Gubernur seluruh Indonesia dan lima kementerian dan lembaga terpilih di Istana Negara. Kementerian Keuangan menjadi salah satu yang terpilih berdasarkan kriteria utama yaitu selama tiga tahun berturut-turut laporan keuangannya mendapat opini minimal Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan memperoleh pagu anggaran tertinggi dalam UU APBN 2015.

Foto: Anas Nur Huda

Festival Antikorupsi

Kemenkeu mencatatkan rekor sebagai kementerian dengan unit terbanyak yang meraih penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Festival Antikorupsi yang berlangsung di Graha Sabha Pramana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Kamis (11/12). Selain itu, partisipasi Kementerian Keuangan dalam stand pameran juga mendapatkan apresiasi dengan berhasil meraih Penghargaan Stand Terbaik I.

Ilustrasi

Arfindo Briyan

Desember

41 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Kolom Ekonom

Dana Desa Sebagai Inisiatif Pemerataan Pertumbuhan

Oleh: Ferry Afi Andi

emberlakuan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pada awal tahun 2014 memberikan sebuah paradigma baru dalam pemberdayaan masyarakat desa. Utamanya, UU Desa memberikan desa sumber dana yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan. Dalam pasal 72 ayat 2 huruf b disebutkan bahwa salah satu sumber dana dalam APBDesa berasal dari APBN. Besarannya adalah 10 persen dari dan diluar (on top) jumlah transfer ke daerah. Dengan demikian desa akan memiliki kapasitas keuangan yang lebih memadai dalam menginisisasi pembangunan di daerahnya masing-masing. Melihat kapasitas fiskal dalam APBN yang belum mencukupi untuk penyediaan dana Desa pada tahun 2015, pelaksanaan penyaluran dana tambahan untuk desa sebesar 10 persen dari dan diluar transfer ke daerah belum dapat dilakukan sepenuhnya. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan Dana Desa akan dilakukan bertahap untuk pada akhirnya mencapai 10 persen dari transfer ke daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Pertanggungjawaban keuangan negara membutuhkan kemampuan memadai dalam mengerti peraturan pengelolaan keuangan negara. Selain itu kapasitas desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan juga perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pendampingan dari Pemerintah maupun Pemda dalam pelaksanaannya.

42 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Penganggaran Dana Desa UU Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan Dana Desa yang berasal dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran Dana Desa dalam RAPBN tahun 2015 adalah Rp 9.066,2 Milliar. Jumlah tersebut tentu masih jauh dibawah angka 10% dari anggaran transfer daerah yang sebesar Rp 630 Trilliun. Jumlah ini akan ditingkatkan bertahap sehingga mencapai angka yang diamanatkan oleh UU Desa. Selain Dana Desa, untuk tahun 2015 sumber dana pembangunan desa dari APBN juga berasal dari K/L yang

mempunyai kegiatan berbasis desa. Dalam pasal 31 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN disebutkan bahwa K/L yang mempunyai kegiatan berbasis desa tetap dapat mengajukan anggaran untuk kegiatan yang berbasis desa selama alokasi Dana Desa belum memenuhi ketentuan UU Desa. Hal ini tentu merupakan proses transisi untuk secara bertahap mengalokasikan Dana Desa sesuai dengan UU Desa. Dana Desa diproritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa disamping untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan dan

Kolom Ekonom

Tabel 1. Economic Internal Rate of Return

peningkatan pelayanan kesehatan; (iii) infrastruktur dan/atau (iv) pertanian.

Sumber: http://pnpm-support.org (2012) Macam Infrastruktur

Jumlah Proyek

Nilai Rata-rata EIRR

Jalan/Jembatan • Jawa Tengah • Kalimantan Barat • Sulawesi Barat • NTT

4 4 4 4

241,83% 39,78% 30,75% 64,80%

Irigasi • Jawa Tengah • Kalimantan Barat • Sulawesi Barat • NTT

4 4 4 4

333,75% 33,85% 39,78% 38,83%

Saluran Air Bersih • Jawa Tengah • Kalimantan Barat • Sulawesi Barat • NTT

4 4 4 4

140,75% 76,00% 95,50% 34,25%

Total Proyek

Tabel 2. General Income Multiplier Sumber: http://pnpm-support.org (2012) Jumlah Proyek

Rata-rata Multiplier

Nilai Rupiah dari Multiplier (jutaan Rp)

Total Biaya Proyek

Jalan/Jembatan • Jawa Tengah • Kalimantan Barat • Sulawesi Barat • NTT

4 4 4 4

1,35 1,17 1,195 1,21

176,07 144,38 132,34 216,59

489,11 794,21 643,19 1.111,58

Irigasi • Jawa Tengah • Kalimantan Barat • Sulawesi Barat • NTT

4 4 4 4

1,32 1,57 1,25 1,23

124,65 407,01 169,15 221,18

326,40 638,15 691,53 937,01

Saluran Air Bersih • Jawa Tengah • Kalimantan Barat • Sulawesi Barat • NTT

4 4 4 4

1,45 1,22 1,5 1,15

274,11 168,52 115,47 118,26

465,69 684,75 262,76 857,31

1,3

2.267,73

7.901,69

Macam Infrastruktur

Total Proyek

kemasyarakatan. Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Penetapan prioritas ini dilakukan oleh Menteri yang menangani desa, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian. Prioritas penggunaan Dana Desa ini ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk tahun 2014 Dana Desa diprioritaskan untuk program kegiatan yang meliputi: (i) pengentasan masyarakat miskin; (ii)

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, masyarakat desa membutuhkan arahan dari Pemerintah dan Pemda agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik secara teknis maupun administratif. UU Desa mengamanatkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dalam rangka memberdayakan masyarakatan desa. Secara umum proyek yang dikerjakan dengan pemberdayaan masyarakat berdampak positif bagi pembangunan perekonomian desa. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Akhir Studi Skala Kecil Analisis Manfaat Ekonomi Proyek Infrastruktur PNPM Mandiri Pedesaan Periode April-Juli 2012 yang dilaakukan Tim independen World Bank untuk PNPM Support Facility yang dilakukan untuk menghitung manfaat ekonomi dari proyek infrastruktur yang dikerjaan di beberapa wilayah pedesaan. Laporan tersebut menghitung Economic Intenal Rate of Return (EIRR), General Income Multiplier, dan penghematan dari pengerjaan proyek oleh masyarakat desa dibandingkan dengan apabila proyek tersebut dilakukan melalui Pemda. Survey dilakukan terhadap 48 proyek di 4 wilayah provinsi. Hasil yang didapatkan adalah seluruh proyek yang dilakukan melalui PNPM Mandiri Pedesaan memiliki kelayakan ekonomi jika dilihat dari EIRR. Standar Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, mensyaratkan untuk memiliki EIRR lebih dari 12% untuk dianggap memiliki kelayakan ekonomi. Tabel 1 menunjukkan 12 proyek di Jawa Tengah menghasilkan EIRR di atas 100% karena besarnya manfaat yang dihasilkan, dan proyek-proyek lain di tiga provinsi lainnya rata-rata nilai EIRR-nya tidak lebih dari 40%. Manfaat yang besar didapatkan karena terbukanya akses

43 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Tabel 3. Penghematan Biaya Konstruksi (Dengan Swadaya) PNPM VS Pemda Sumber: http://pnpm-support.org (2012)

Jumlah Proyek

PNPM Tanpa Biaya Swadaya (Jutaan Rp)

Recosting dengan Harga Satuan Pemda (Jutaan Rp)

Rata-rata Perbedaan Biaya (%)

Jalan/Jembatan

3.038,09

4.036,78

37,76

Irigasi

2.593,03

3.246,80

37,82

Saluran Air Bersih

2.270,50

2.794,32

32,73

Total Proyek

7.901,69

10.077,91

36,10

Macam Infrastruktur

Tabel 4. Penghematan Biaya Konstruksi (Tanpa Biaya Swadaya) PNPM VS Pemda Sumber: http://pnpm-support.org (2012)

Jumlah Proyek

PNPM Dengan Biaya Swadaya (Jutaan Rp)

Recosting dengan Harga Satuan Pemda (Jutaan Rp)

Rata-rata Perbedaan Biaya (%)

Jalan/Jembatan

3.298,14

4.036,78

25,14

Irigasi

2.717,22

3.246,80

28,19

Saluran Air Bersih

2.453,67

2.794,32

21,50

Total Proyek

8.469,04

10.077,91

24,94

Macam Infrastruktur

transportasi dan peningkatan produksi pertanian.

signifikan untuk perekonomian daerah pedesaan.

Namun terdapat perbedaan manfaat ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh irigasi di daerah jawa tengah memiliki EIRR paling tinggi karena dapat meningkatkan jumlah masa tanam dan luasan wilayah sawah yang mendapatkan pengairan yang akhirnya meningkatkan produksi pertanian. Sedangkan daerah lainnya tidak memiliki tingkat kesuburan tanah seperti Jawa tengah.

Untuk menghitung penghematan yang diperoleh dari proyek PNPM Mandiri, nilai proyek yang dikeluarkan dihitung kembali menggunakan standar biaya umum pemda untuk mendapatkan gambaran berapa biaya yang dikeluarkan jika proyek tersebut dilaksanakan oleh Pemda. Tabel 3 menunjukan penghematan jika bantuan swadaya masyarakat dinilai dan dimasukkan kedalam komponen biaya konstruksi dari proyek infrastruktur. Dalam ha ini penghematan yang didapatkan secara total mencapai hampir 25 persen dari nilai proyek atau sekitar Rp1,6 milliar.

Pengaruh proyek terhadap kegiatan perekonomian tergambarkan dalam general income multiplier yang terlihat pada tabel 2. Semakin tinggi nilai tambah yang diberikan oleh sebuah proyek maka akan semakin besar perputaran uang yang terjadi di daerah tersebut. Dari kegiatan yang disurvey, multiplier yang dihasilkan sebesar Rp2,27 milliar. Jumlah ini cukup

44 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Tabel 4 memperlihatkan jumlah penghematan yang diperoleh dari proyek yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dengan tidak memperhitungkan biaya dari bantuan swadaya masyarakat. Dapat kita lihat

pada tabel 4 secara total penghematan yang terjadi lebih dari 36 persen atau sekitar Rp2,2 milliar. Jadi pengerjaan proyek secara mandiri oleh masyarakat desa lebih efisien. Melihat Laporan Akhir Studi Skala Kecil Analisis Manfaat Ekonomi Proyek Infrastruktur PNPM Mandiri Pedesaan Periode April-Juli 2012, dapat kita lihat bahwa potensi petumbuhan ekonomi pedesaan cukup besar apabila proyek infrastuktur dilakukan dengan memberdayakan masyarakat desa. Dengan demikian akan terwujud pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Sentra-sentra pertumbuhan akan tumbuh secara sporadis jika pembangunan desa dilakukan secara bersama-sama. Pemberian sumber dana yang memadai untuk membangun daerahnya masingmasing akan memungkin hal tersebut diatas. Pemberian dana saja tentu belum cukup untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah pedesaan. Diperlukan pendampingan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah agar terjadi peningkatan kapasitas desa dalam mengelola Dana Desa dan memberdayakan masyarakat desa dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan maupun dalam hal pertanggung jawaban adminstrasi keuangan negara. Pemerintah terus mengusahakan agar pemenuhan besaran Dana Desa sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa dapat segera terlaksana. Namun mengingat ruang fiskal dalam APBN, untuk sementara Pemerintah masih memungkinkan Kementerian dan Lembaga untuk tetap mengajukan anggaran kegiatan berbasis desa. Hal ini juga ditujukan untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pendampingan kepada desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan daerah perdesaan sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa.

45 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Review

Siaga Antisipasi Defisit APBN Kian Melebar Review Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/ PMK.05/2014 tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014

erus melemahnya nilai tukar rupiah yang berimplikasi pada sejumlah pos belanja negara berpotensi semakin melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, subsidi BBM yang kian membengkak telah mengerek defisit APBN. Dalam rilis i-account Direktorat Jenderal Perbendaharaan, nilai defisit telah mencapai Rp194,1 triliun dalam 10 bulan terakhir, lebih lebar dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Realisasi defisit tersebut mencapai 80,4% dari rencana defisit APBN Perubahan 2014 sebesar Rp241 triliun. Mewaspadai dan mengantisipasi risiko melebarnya defisit anggaran, Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/

46 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Teks Budi Sulistyo

PMK.05/2014. PMK tersebut merupakan turunan dari ketentuan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014. Dalam PMK ini diatur tambahan pembiayaan yang dibutuhkan pemerintah untuk menutupi defisit. Sebelumnya, komite Asset-liability Management (ALM) menghitung besaran perkiraan defisit anggaran berdasarkan proyeksi perkembangan komponen utama di APBN, yaitu asumsi makro, pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Komite ALM sendiri bertugas membantu Menteri Keuangan untuk menentukan kebijakan pengendalian risiko likuiditas dan risiko pendanaan yang timbul dalam pengelolaan APBN.

Ilustrasi

Wardah Adina

Review

Alternatif Pembiayaan Tambahan Apabila berdasarkan hitungan komite ALM defisit anggaran berisiko melampaui target (target defisit APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 241,49 triliun atau 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB)), maka Pemerintah memilih pembiayaan dari tiga sumber, yaitu dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman siaga, atau penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Jika pemerintah menetapkan dana tambahan dari SAL, Dirjen Perbendaharaan melakukan pemindahbukuan dana SAL dari rekening kas saldo anggaran lebih ke rekening kas umum negara dalam rupiah. Namun apabila pembiayaan bersumber dari penarikan pinjaman siaga, Dirjen Pengelolaan Utang melakukan penarikan pinjaman siaga dari lembaga debitur. Atau, jika tambahan pembiayaan bersumber dari penerbitan SBN, Dirjen Pengelolaan Utang melakukan penerbitan SBN. Selanjutnya, Komite ALM memilih dan menghitung besaran sumber tambahan pembiayaan dan digunakan Menteri Keuangan sebagai dasar penetapan besaran perkiraan defisit dan tambahan pembiayaannya. Keputusan tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri. KMK tersebut memuat besaran perkiraan tambahan defisit, besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit APBN tahun anggaran 2014, besaran tambahan pembiayaan, sumber tambahan pembiayaan, dan besaran tambahan pembiayaan dari masing-masing sumber. Potensi Terpakainya Dana Tambahan Dilihat dari data serapan anggaran sampai dengan awal Desember 2014, posisi defisit pada tahun ini masih dalam batas aman, yaitu di bawah ketentuan maksimal defisit sebesar 2,4% dari produk domestik bruto. Beberapa pengamat memperkirakan sampai akhir 2014, maksimal serapan mencapai 94% dari target belanja negara Rp 1.876,9

triliun. Himbauan penghematan yang digembar-gemborkan Presiden dan beberapa Menteri kepada lembaga negara jelas mengurangi persentase serapan anggaran. Potensi pelebaran defisit akibat membengkaknya realisasi BBM juga telah diantisipasi dengan penaikan harga BBM bersubsidi. Adapun terkait volatilitas nilai tukar, pemerintah telah meminta pengusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dalam bentuk rupiah. Dari sektor penerimaan negara, meskipun diperkirakan tidak akan melebihi target penerimaan, realisasi penerimaan sektor pajak dan PNBP diperkirakan akan mencapai lebih dari 90%. Meskipun belum dalam tahap mendesak, antisipasi terhadap potensi melonjaknya defisit APBN penting secara rutin ditetapkan sebagai payung hukum pemerintah dalam penambahan dana yang diperlukan untuk menambal defisit APBN. Terlebih nilai rupiah pada akhir tahun ini bergejolak hingga Rp12.800, yang merupakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Memilih Alternatif Pembiayaan Defisit Skenario sumber pembiayaan tambahan yang dipilih perlu dihitung berdasarkan ketersediaan dana, plus minus pemilihan instrumen, dan dinamika perkembangan ekonomi. Menurut Garcia (1996), secara garis besar ada dua cara pembiayaan defisit yaitu dengan pencetakan uang (money creation) dan utang baik ke luar negeri maupun dengan sumber utang dalam negeri. Namun demikian, alternatif pencetakan uang memiliki keterbatasan karena dengan bertambahnya uang yang beredar yang berlebihan akan menyebabkan inflasi yang dalam jangka panjangnya akan menurunkan pendapatan pemerintah secara riil. Utang luar negeri sendiri memiliki risiko nilai tukar dan dampak inflasi jika tidak ada tindakan sterilisasi terhadap keseimbangan utang. Sementara salah

satu dampak penerbitan utang dalam negeri adalah munculnya fenomena crowding out effect terhadap investasi swasta. Penerbitan obligasi negara untuk pembiayaan defisit bisa berakibat berkurangnya share untuk sektor swasta, karena publik lebih tertarik pada suku bunga pemerintah dengan risiko yang minimal. Pertimbangan lain adalah saldo dan komitmen pihak lain atas alternatif pembiayaan. Berdasarkan audit Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP), per 31 Desember 2013 posisi dana SAL sebesar Rp66,59 triliun, sementara cadangan pinjaman siaga yang dimiliki pemerintah sebesar US$ 5 miliar atau sekitar Rp 60 triliun tahun 2015 dari berbagai pinjaman multilateral, yaitu antara lain berasal dari Bank Dunia sebesar US$ 2 miliar, Pemerintah Australia US$ 1 miliar, Japan Bank for International Cooperation US$ 1,5 miliar, dan ASEAN Development Bank sebesar US$ 500 juta. Jumlah komitmen pinjaman siaga yang disediakan tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2013 yaitu sebesar US$ 4,5 miliar. Pembiayaan yang bersumber dari luar negeri memiliki beberapa komitmen antara lain biaya (fee) atas pinjaman seperti commitment fee, front end fee, insurance premium, tingkat bunga acuan (LIBOR, EUROBOR, atau SIBOR) untuk pinjaman dengan bunga variable rate, dan nilai tukar rupiah. Adapun pengadaan pinjaman siaga dilakukan apabila terjadi krisis perekonomian global yang memperburuk kondisi pasar keuangan. Dengan menimbang berbagai faktor di atas, pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri terutama dari SBN. Pinjaman siaga dijadikan sebagai second line of defense apabila pemerintah mengalami kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan dalam negeri melalui penerbitan SBN.

47 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Inspirasi

Bekerjalah dengan ikhlas dan jangan pernah memilih-milih pekerjaan.â&#x20AC;?

Bergelut dengan Visa dan Paspor

Wasimin

Sehari-hari pekerjaannya keluar masuk kantor Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar. Dialah Wasimin, staf Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yang memegang peran penting dalam mengawal dokumen perjalanan dinas luar negeri para pegawai Kementerian Keuangan.

ria separuh baya yang ramah ini menceritakan awal kisahnya menjadi pegawai Kementerian Keuangan. Lahir dan tumbuh besar di Yogkakarta, tahun 1979 Wasimin meninggalkan Kota Pelajar tersebut, bertolak ke Jakarta untuk mencari peruntungan. Akhir tahun 1979 ia resmi menjadi pegawai Kementerian Keuangan. Bergelut di bidang kerjasama luar negeri sudah dijalani Wasimin sejak pertama kali diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Ia pertama kali bertugas di Biro Perencanaan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri yang saat itu bernaung di bawah Sekretariat Jenderal. Tahun 2001 pria yang dikaruniai tiga orang putri ini bertugas di Biro Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal. Baru pada tahun 2004 ia bergabung dengan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI). BAPEKKI ini adalah unit Eselon I Kementerian Keuangan yang merupakan gabungan dari Biro Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal, Badan Analisa

48 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Fiskal, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Kemudian pada tahun 2006, nama BAPEKKI berubah menjadi Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Wasimin akhirnya resmi bertugas di BKF dari 2006 hingga saat ini. â&#x20AC;&#x153;Saya menangani dokumen perizinan dinas ke luar negeri sudah dari tahun 1990,â&#x20AC;? tegas Wasimin. Tak heran ia dikenal handal dan gesit dalam mengurus seluk beluk perizinan ke luar negeri. Saat ini, pria kelahiran Gunung Kidul tanggal 19 Maret 1960 ini bertugas di Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) BKF. Semua perjalanan dinas para pegawai Kementerian Keuangan yang dibiayai oleh sponsor ini ditangani oleh PKRB. Setidaknya selama sebulan ada 40 perjalanan dinas yang dibiayai oleh sponsor. Hampir setiap hari ia bertandang ke Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) Sekretariat Negara untuk mengurus surat izin pegawai yang bersangkutan ke luar negeri. Bertahun-tahun ia

Teks

Pradany Hayyu

Wasimin menggelengkan kepala sambil tersenyum saat ditanya apakah ia sendiri sudah pernah menginjakkan kaki di negeri orang.

melakukan pekerjaan ini hingga hafal di luar kepala nomor telepon Biro KTLN, tak terkecuali nomor telepon seluler pegawai di sana. Wasimin mengaku, birokrasi yang rumit masih menjadi masalah dalam pengurusan dokumen perjalanan dinas. Penandatanganan surat oleh pejabat di Biro KTLN terkadang tidak semulus yang diharapkan, sementara surat tersebut harus segera diserahkan ke Kementerian Luar Negeri untuk diproses. Hambatan dalam pekerjaan tentu pernah dialami oleh siapapun. Begitu pun dengan Wasimin. Batas waktu pengurusan dokumen yang sempit

Foto

Kukuh Perdana

Inspirasi

Bertandang ke kantor Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar adalah rutinitas yang telah dilakoni Wasimin sejak tahun 1990. Entah sudah berapa ratus atau ribu pegawai Kementerian Keuangan, dari pelaksana hingga pejabat, yang telah ia urus dokumen perjalanannya ke luar negeri. Saat ditanya apakah ia sendiri sudah pernah menginjakkan kaki di negeri orang, Wasimin menggelengkan kepala dengan tersenyum. “Ada pegawai di Kementerian lain yang seperti saya (bertugas mengurus perjalanan dinas luar negeri), dia dapat jatah tiga kali setahun pergi ke luar negeri. Tapi saya tidak iri, pekerjaan saya ini saya anggap sudah berkah. Toh kita sudah remunerasi, beda dengan Kementerian tersebut,” jelasnya.

berkejar-kejaran dengan keberangkatan pegawai yang bersangkutan. “Pernah suatu kali saya mengurus visa Jepang. Waktunya tidak cukup, Kedutaan Besar Jepang sudah mau tutup. Akhirnya pejabat dari sini (Kementerian Keuangan) ada yang menghubungi langsung orang Kedutaan (Jepang), untungnya dokumen masih bisa kekejar,” kisahnya. “Awalnya saya rasa tidak mungkin, untungnya ternyata bisa (selesai). Ada perasaan senang kalau kita mengerjakan pekerjaan yang dirasa sulit tapi akhirnya bisa selesai,” lanjut pria yang berlatar belakang pendidikan Diploma III Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya ini.

Wasimin dimudahkan oleh kebijakan beberapa negara yang membebaskan visa, seperti Peru dan Brazil. “Yang susah kalau waktu pengurusannya sempit dan negara yang dituju membutuhkan visa,” jelasnya. Kendala lain yang ia hadapi adalah saat pegawai yang bersangkutan mengganti jadwal keberangkatan. Hal ini tentu saja menyulitkan Wasimin. Namun pekerjaan tentu harus tuntas diselesaikan. Pria yang empat tahun lagi akan memasuki masa pensiun ini sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi, sehingga pada akhirnya proses dokumen tersebut bisa selesai tepat waktu.

Itulah yang membuat pria yang tinggal di Bekasi ini terus bersyukur atas pekerjaannya sekarang. Penghasilannya mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Ia bahkan telah membiayai sekolah tiga anaknya dengan baik, bahkan telah berkesempatan menunaikan ibadah Haji bersama istri tercinta. “Bekerjalah dengan ikhlas dan jangan pernah memilih-milih pekerjaan,” tuturnya. Empat tahun lagi pria yang sehari-hari mengandalkan commuter line untuk transportasi dari rumah ke kantor ini akan memasuki masa pensiun. Ada sedikit keinginan dalam lubuk hatinya yang ingin dicapai. Ia ingin mengajak ketiga putrinya melakukan ibadah umroh bersama. Begitulah semangat Wasimin dalam bekerja. Kesederhanaan dan keikhlasannya mampu membuat hasil jerih payahnya menjadi berkah bagi keluarga.

49 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Renungan

dari membaca literatur tebal yang seringkali kita banggakan. Pelajaran sederhana dari mereka yang kita temui dalam perjalanan rutinitas kita, justru lebih mampu menyentuh rasa yang kebas dengan hal-hal di luar kita.

Guru di Sekeliling Kita

agi-pagi jalan sudah dihebohkan dengan bunyi klakson sejumlah mobil dan motor yang merasa terganggu perjalanannya. Apa pasal? Sebuah metromini baru saja menurunkan penumpang sekenanya, seorang gadis berseragam putih biru yang memegangi kepalanya yang bocor akibat perseteruan antara penumpang dan sopir ugal-ugalan. Gadis yang menjadi korban salah sasaran ini akhirnya turun di pinggir jalan dengan terus memegangi kepalanya yang terluka. Kebanyakan dari pengguna jalan hanya memilih untuk menonton dan menambah kemacetan, tak satupun tergerak untuk mengantarkan si gadis kecil menuju rumah sakit. Alasannya beragam tapi satu suara, kami sedang terburu karena urusan lain yang lebih penting dan tak ingin direpotkan. Saat yang lain hanya memilih untuk menonton lalu pergi begitu saja, sekumpulan orang yang sering kita lihat menjaga papan bertuliskan â&#x20AC;&#x153;las ketok, cat ducoâ&#x20AC;? serta bapak-bapak ojek yang biasa mangkal di dekatnya, justru bersedia mengambil tanggung jawab itu.

50 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Mengantar gadis berseragam putih biru ke rumah sakit. Mereka yang ada di sekitar kita, yang kehadirannya justru seringkali kita abaikan, bukan tak mungkin adalah guru-guru kehidupan. *** Pada setiap jengkal jalan yang kita lewati, ada begitu banyak ragam manusia yang kita temui. Beberapa diantaranya kita sapa dengan tutur ala kadarnya, seulas senyum, atau anggukan kepala. Beberapa yang lain hanya kita lewati tanpa ekspresi karena tergesa atau ragam alasan lainnya. Semakin kaki ini melangkah jauh dari tempat tinggal, semakin sedikit penghargaan yang kita berikan pada orang-orang yang kita temui di jalan. Padahal seringkali orang-orang di sekitar kita, yang abai kita sadari kehadirannya bukan tak mungkin suatu saat menjadi orang yang jasanya tak dapat kita lupakan. Kisah tadi menyetakkan kesadaran kita tentang kepekaan yang justru dimiliki oleh mereka yang tidak mengeyam pendidikan tinggi. Juga tentang makna kehidupan yang kadang tidak kita dapat

Teks

Farida Rosadi

Karena itu, melakukan perjalanan adalah saat di mana kita bisa banyak belajar dari setiap orang-orang yang kita temui. Ini bukan tentang melakukan perjalanan jauh ke pelosok pulau untuk menemukan tempat-tempat indah yang memanjakan mata. Ini tentang perjalanan kita dalam rutinitas seharihari yang tak jarang dirasa menjemukan dan membosankan. Sekali-kali sempatkan diri kita untuk menikmati perjalanan rutinitas kita. Saat di mana kita berangkat ke tempat kerja, tempat kuliah atau lainnya. Setiap perjalanan punya cerita dan hikmah yang sayang untuk dilewatkan. Mari kita belajar pada bapak jasa sol sepatu, bapak penjaja jasa timbang badan, bapak penjual papan cuci, dan mereka yang pekerjaannya sudah tergilas oleh zaman. Mari belajar pada mereka yang diupah tak seberapa tapi masih bisa tersenyum ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dalam perjalanan rutinitas kita. Saya seringkali menemukan keajaiban pada mereka yang saya temui di jalan. Mengamati mereka dan menemukan pelajaran sederhana dari mereka adalah suatu harta cuma-cuma yang sayangnya sering tidak kita sadari. Mulai sekarang sempatkan indera kita untuk lebih peka mengambil kesempatan, meneguk secangkir manfaat dari harta yang berserakan di sekitar kita. Ya, pelajaran berharga dari mereka, para guru kehidupan.

Foto

A Cloudy Lesson

Resensi Buku 5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler: November 2014

Judul: Korupsi Mengorupsi Indonesia | Penulis: Wijayanto, dkk. | Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama | Tebal: xxvi+1150 halaman | ISBN: 978-979-22-5134-0

erang melawan korupsi sedini mungkin sebagai wujud memperingati Hari Anti Korupsi Se-Dunia. Memerangi korupsi bukan sebatas menggelorakan gemuruh perlawanan anti korupsi. Memerangi korupsi memerlukan ilmu. Kami suguhkan literatur yang berjudul Korupsi Mengorupsi Indonesia. Buku setebal 1150 halaman ini merupakan tulisan lebih dari 30 pakar dari berbagai bidang yang berasal dari berbagai negara. Buku ini disunting oleh Wijayanto dan Ridwan Zachrie. Jumlah referensi yang dipergunakan pun mencapai lebih dari 1000 halaman. Hal ini mengindikasikan tidak saja komitmen kuat dari para penulis tetapi juga luasnya perspektif dan dalamnya analisa yang coba diungkap lewat buku ini. Buku ini memiliki 7 bagian. Di bagian awal buku ini mendiskusikan pemahaman dasar tentang korupsi termasuk perkembangan teori dan implementasinya di mana informasi tersebut akan banyak membantu terutama bagi pembaca pemula. Pembahasan dilanjutkan dengan ulasan dari perspektif ekonomi di mana di dalamnya melekat juga aspek bisnis dan lingkungan hidup. Bagian ketiga dari buku ini menyoroti perspektif

sejarah, politik dan adminitrasi negara termasuk di dalamnya adalah ulasan mengenai akar historis korupsi di Indonesia, demokrasi dan korupsi politik, political financing di era reformasi, korupsi di yayasan pemerintah dan reformasi birokrasi. Dalam bagian empat diulas lemahnya integritas sistem peradilan kita, perspektif hukum upaya pemberantasan korupsi dan dasardasar strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagian kelima mengulas peran civil society di Indonesia dalam perang melawan korupsi. Civil society mempunyai peran strategis yang tidak dapat dimainkan oleh aktor negara maupun aktor swasta. Sedangkan pada bagian enam ini menjabarkan proses terjadinya pergeseran pandangan global terhadap korupsi, kesulitan dan strategi alternatif dalam menegakkan integritas di daerah pasca konflik serta strategi perbandingan dan implementasi upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara. Bagian terakhir adalah kaleidoskop korupsi di Indonesia dari masa VOC hingga masa reformasi.

Harry Potter Series Box (Indonesia) 1-7 JK Rowling

Moshi-Moshi Jossie Karaniya

Negeri 5 Menara Ahmad Fuadi

To Kill A Mockingbird Harper Lee

Lagak Jakarta Benny Mice

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler: November 2014 Consumer Behavior & Marketing Strategy J. Paul Peter

Kisah Para Sahabat Nabi Eka Wardhana

Business Research Methods Donald R. Cooper

Cambridge IELTS University of Cambridge

Modul Psikotes Terlengkap: Disertai dengan Penjelasan Materi Soal Serta Teknik Pengerjaannya Hardi Soenanto

Buku ini terlihat sebagai upaya untuk lebih menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di Indonesia secara obyektif dengan sudut pandang yang optimistis di tengah terbatasnya literature tentang korupsi di Indonesia. Melalui buku ini tentunya diharapkan kesulitan untuk memperoleh info akurat tentang apa yang terjadi dengan korupsi di Indonesia dapat diatasi. Buku penting ini sangat dibutuhkan oleh kalangan akademisi, mahasiswa hukum, para peneliti, penegak hukum, dan praktisi. Semoga hadirnya buku ini menjadi kontribusi positif bagi upaya pemberantasan korupsi dan mampu menjadi inspirasi bagi para pejuang anti korupsi untuk lebih yakin bahwa korupsi dapat diberantas dan bahwa sejarah akan mencatat perjuangan mereka dengan tinta emas. “Saya Anti Korupsi”!

Teks

Syahrul Ramadhan

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Perpustakaan Kemenkeu Perpustakaan Kementerian Keuangan @kemenkeulib www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

51 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Resensi Wisata

Tarsius dan Keanekaragaman Hayati Sulawesi Berada dekat dengan garis Wallace membuat Sulawesi memiliki banyak fauna endemik. Garis Wallace merupakan pembatas fauna bertipe Asia dan Australia. Keanekaragaman hayati ini menjadi pesona yang tak lekang ditelusuri. Salah satu fauna yang paling menarik diamati adalah tarsius, si primata terkecil.

52 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

angan sebut Taman Nasional Tangkoko kepada penduduk lokal jika ingin bertanya bagaimana rute menuju ke sana. Dari tiga orang yang saya tanya, semua menyebut arah yang berbeda. Orang pertama menunjukkan kebun binatang mini di tengah kota, orang kedua menunjukkan terminal angkot, dan orang ketiga malah menunjukkan arah menuju kantor polisi. Barulah dari seorang aparat di kantor polisi itu saya mendapat penjelasan rinci menuju taman nasional. Warga lokal lebih mengenal Taman Nasional Tangkoko dengan sebutan Objek Wisata Batu Putih. Memang di ujung kawasan taman nasional tersebut ada segaris pantai yang dipenuhi pecahan karang berwarna putih.

Teks & Foto

Adhi Kurniawan

Taman nasional yang memiliki luas lebih dari 8.000 hektar ini terletak di Bitung, sebuah kabupaten di sisi timur Sulawesi Utara. Perlu waktu sekitar 3 jam menyusuri jalur menantang sejauh 90 kilometer dari pusat kota Manado. Hutan di Tangkoko terbilang lebat dengan vegetasi rapat. Ada tiga gunung yang menjadi penyangga kawasan ini, yaitu puncak kembar Gunung Dua Saudara, Gunung Tangkoko, dan Gunung Batuangus. Sejak tahun 1919, pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah menetapkan daerah ini sebagai kawasan yang dilindungi. Fauna endemik yang tinggal di sini antara lain burung maleo, babirusa, kera hitam yang disebut yaki, paniki atau

Resensi Wisata kelelawar raksasa, dan si imut tarsius. Fauna terakhir inilah yang menjadi pemantik rasa penasaran para peneliti maupun wisatawan untuk berkunjung ke Tangkoko. Tarsius adalah primata dengan ukuran tubuh paling kecil di dunia. Ukurannya tak lebih dari segenggam tangan orang dewasa. Dari 9 jenis tarsius yang ada di dunia, tujuh di antaranya dapat kita temukan di kepulauan Indonesia bagian tengah. Jenis yang paling terkenal adalah Tarsius spectra atau dalam bahasa lokal disebut tangkasi. Kata tarsius yang digunakan untuk menamai binatang ini berasal

dari kata tarsal. Tarsius memiliki tulang tarsal atau kaki belakang yang panjang dan ramping. Dengan anatomi kaki seperti itu, tarsius sanggup melompat sejauh 3 meter atau sekitar 20 kali panjang tubuhnya. Trekking untuk bertandang ke â&#x20AC;&#x153;rumahâ&#x20AC;? tarsius biasanya dimulai pukul 17.00 dari pos masuk taman nasional. Dengan dipandu oleh petugas jagawana, pengunjung akan sampai di area pengamatan menjelang tengah malam. Tarsius adalah binatang nocturnal. Dia baru keluar dari sarang setelah hari gelap. Petugas akan memancing tarsius

Dari 9 jenis tarsius yang ada di dunia, tujuh di antaranya dapat kita temukan di kepulauan Indonesia bagian tengah.

keluar dari sarang dengan menebar umpan berupa belalang, serangga mangsa favorit tarsius. Tarsius hidup dalam kelompok kecil. Di kerimbunan Tangkoko, ada sebuah pohon beringin besar berjenis ficus yang menjadi tempat tinggal tarsius. Di rongga-rongga beringin itulah tarsius bersarang. Satu kelompok tarsius biasanya terdiri dari empat hingga enam individu, berbeda dengan primata lain yang hidup komunal dalam kelompok besar. â&#x20AC;&#x153;Jangan mengarahkan kilat kamera ke arah tarsisusâ&#x20AC;?, cerita seorang petugas taman nasional kepada saya. Tarsius memiliki mata lebar yang peka terhadap cahaya. Jika terkena cahaya terang secara tiba-tiba, tarsius secara reflek akan diam mematung selama beberapa saat. Hal ini jika terjadi berulang akan

membuat tarsius stres dan terganggu. Alfred Russel Wallace pernah singgah di Tangkoko pada tahun 1861. Naturalis berkebangsaan Inggris itu ingin memetakan keanekaragaman hayati dan mencari contoh spesimen spesies endemik seperti kuskus, anoa, babirusa, dan burung maleo. Dengan banyaknya fauna endemik Sulawesi yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di muka Bumi, Wallace berargumen pulau ini telah terpisah dari daratan utama sejak jutaan tahun lalu. Dari penjelajahan itu pula dicetuskan garis imajiner yang kita kenal dengan garis Wallace. Garis ini memisahkan jenis fauna bertipe Asia dan Australia. Garis Wallace melintas tepat di jantung belantara Sulawesi. Pulau ini menjadi endemik nyaman bagi binatang bertipe peralihan. Tak hanya fauna, Tangkoko juga memiliki keanekaragaman flora yang cukup tinggi. Bentang alamnya menyajikan pengelompokan yang cukup lengkap. Di bagian yang dekat dengan pantai, dapat dijumpai hutan khas dataran rendah dengan pepohonan yang berukuran besar. Semakin mendekati kawasan puncak gunung, rimbunan pepohonan berganti dengan lembabnya hamparan lumut. Tanaman insektivora seperti kantong semar tumbuh subur di sini. Di sekitar gerbang masuk taman nasional dibangun penginapanpenginapan untuk menampung wisatawan dan peneliti asing yang berkunjung ke Tangkoko. Ada pusat informasi yang bisa dimanfaatkan untuk bertanya seputar diversitas di sana. Ketika banyak peneliti asing yang datang jauh-jauh ke Indonesia untuk belajar, sayang jika kita sebagai tuan rumah justru tidak menaruh ketertarikan pada potensi itu. Maka, menyimak tingkah laku tarsius di Tangkoko bisa menjadi alternatif untuk mulai belajar dan menumbuhkan minat pada kekayaan alam nusantara.

53 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Celengan

Sujiwo Tejo

Birokrat Harus Selalu Kreatif

enangnya bila melihat segalanya mudah dan cepat. Itu pula yang diharapkan masyarakat pada pemerintah. Masyarakat menginginkan segala hal yang berurusan dengan pelayanan publik dapat menjadi lebih mudah dan cepat. Agar terwujud hal yang demikian, birokrat pun perlu bekerjasama dengan masyarakat. Masyarakat diminta untuk mengikuti prosedur dan aturan birokrasi dengan tertib dan teratur. Di pihak pemerintah, birokrat sebagai pelayan publik pun harus segera menggerakkan mesin birokrasi menjadi lebih responsif, efektif, dan inovatif dalam memperlancar birokrasi. Bagi Sujiwo Tejo sebetulnya tantangan lebih besar pada birokrat. Menurutnya, birokrat harus selalu berupaya bagaimana untuk tetap kreatif di dalam rutinitas. Memang susah karena duaduanya saling bertentangan. “Birokrat itu harusnya orang yang lebih hebat dari orang swasta ya, lebih hebat dari orang-orang kayak saya. Hebatnya adalah bahwa ditengah rutinitas seperti itu dia harus tetap kreatif,” ujar budayawan yang akrab dipanggil Mbah Sujiwo Tejo itu. Ia mengharapkan segala rutinitas bisa selalu berisi dan itulah tantangannya birokrat, imbuhnya. “Di Kementerian Keuangan ada yang sudah berani lepas dari rutinitas dan ada yang masih kebawa-bawa, jadi bayangan saya kayak ada banyak itu pertanyaannya, tapi tadi ada yang malu-malu. Tapi aku yakin, sebenarnya banyak yang ingin bicara. Lumayan sih, 50-50 lah yang sebagian sudah bisa lepas dari kesehariannya dan jadi orang biasa, sebagian masih birokratis sehingga masih malu atau kalo bertanya

54 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

Dalam acara yang bertemakan “Passion To Inspire”, Mbah Sujiwo Tejo memberikan 3 inspirasi, yaitu pegawai Kementerian Keuangan bekerja hendaknya memberikan fisik, waktu, dan hati. Menurutnya, kadang ada orang yang bekerja hanya ada fisiknya saja, tetapi waktu dan hati tidak ada di tempat. Ada juga yang bekerja hanya memberikan fisik dan waktunya saja, sedangkan hatinya tidak di tempat. Jadi, bila ketiganya, yaitu dengan fisik, waktu, dan hati, maka itulah pegawai yang bekerja dengan baik. “Satu lagi dengan ikhlas”, tambahnya menyempurnakan. Menurut Dalang kondang Indonesia itu, bila sampai umur 35 tahun kerja masih bukan karena cinta tapi karena terpaksa, berarti sudah enggak etis pada diri sendiri, bukan enggak etis kepada orang lain saja, pada diri sendiri sudah enggak etis karena dia kerja dengan terpaksa. Pasti dia enggak bisa all-out, pasti dia enggak bisa optimal.

mungkin harus bagus padahal ngawur juga gapapa, kan,” ujar Mbah Sujiwo Tejo saat ditemui di acara perhelatan Expo Sekretariat (EXPATRIAT) 2014 tanggal 13 November lalu. Gebrakan Mbah Sujiwo Tejo di hari pertama acara itu membuat yang hadir di panggung merah tertawa terpingkal-pingkal mendengarkan sindiran satire tapi dikemas apik dengan selingan alunan lagu ciptaannya. Acara yang berlangsung di lobi Gedung Djuanda II Kementerian Keuangan itu memang ramai tak seperti biasanya. Sebagai opening performers, memang Sujiwo Tejo adalah magnet pengunjung EXPATRIAT yang mencatat sejarahnya sendiri untuk kembali menghidupkan gairah interaksi sosial yang nonbirokratif dan kreatif.

Teks & Foto

Syahrul Ramadhan

Selain sebagai budayawan, Sujiwo Tejo kerap kali tampil menjadi pembicara di berbagai khalayak dari usia anakanak sampai kakek-nenek. Ada banyak profesi yang Sujiwo Tejo geluti, bahkan kegiatan sehari-harinya ia isi dengan melukis, mengompose musik, dan akting. Baru-baru ini, telah sukses menghibur masyarakat di tanah Hindustan dalam pertunjukkan perdana lakon wayang Ramayana dengan judul “the Fall of Kumbhakarna”. Pertunjukkan diselenggarakan di dua tempat yaitu Auditorium School of Social Sciences, Universitas Jawaharlal Nehru pada tanggal 26 November 2014 dan Indian Council for Cultural Relations, New Delhi, India pada tanggal 29 November 2014. Sungguh menarik untuk jadikan inspirasi dalam bekerja.

55 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014

56 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 88 / Desember 2014