Media Keuangan September 2014

ISSN 1907-6320

VOLUME IX | NO. 85 / SEPTEMBER 2014

1 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Wakil Presiden Boediono didampingi oleh Menteri Keuangan M. Chatib Basri membuka acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, pada Jumat (12/9).

Foto

Kukuh Perdana

2 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Dari Lapangan Banteng 5 Eksposur 6-9

daftar isi

Lintas Peristiwa 10-11 Laporan Utama Subsidi Energi: Catatan di Antara Pencapaian 13 Infografis 16 APBN Terus Meningkat 18 Berbagai Tantangan Ekonomi Telah Menanti 21 Dua Kunci untuk Tumbuh Tinggi 23 Reportase Sukseskan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Tahun 2015 25 Kemenkeu dan ADBI Adakan Konferensi Bersama 26 Wawancara Mengurai Sumbatan di “Belantara� Birokrasi 27 Profil Kantor Mengawal dari Awal 30 Profil Hidup Harus Disyukuri 32 Info Kebijakan Saham Indonesia Terbaik di Kawasan 32 Kolom Ekonom Perekonomian Indonesia dan Tantangan di Masa Mendatang 40 Opini Silent Revolution 44 Review Peran Penting Konsultan Pajak dalam Penerimaan Negara 46 Inspirasi Menilai Alam, Mencintai Alam 48 Renungan Mengeja Ulang Makna Sahabat 50 Resensi Buku 51 Resensi Wisata Kisah di Balik Phinisi Bulukumba 52 Celengan Mendadak Haji 54 3 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

4 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Dari Lapangan Banteng

Ekonomi Masih Bisa Tumbuh Lagi

M

asa bakti kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II tinggal menghitung hari. Selama hampir lima tahun, banyak pencapaian, khususnya di bidang ekonomi, yang patut diapresiasi. Di tengah kondisi global yang naik dan turun, pertumbuhan ekonomi kita bisa dibilang relatif stabil. Meskipun tidak mengecewakan, kita sepakat bahwa sebenarnya ekonomi masih punya peluang tumbuh hingga mencapai titik optimalnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, pencapaian kinerja tim ekonomi pemerintah bisa diukur melalui angka tingkat kemiskinan yang per Maret 2014 tinggal 11,25 persen, sedikit lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bahkan tingkat pengangguran terbuka per Maret 2014 telah mencapai target di kisaran 5,7 persen.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Di samping mendapatkan peringkat investment grade, perekonomian Indonesia berhasil melesat dan masuk 20 besar dunia sebagai anggota G20. Bank Dunia baru-baru ini juga memasukkan Indonesia ke dalam 10 besar perekonomian terbesar di antara 177 negara dengan metode perhitungan purchasing power parity-adjusted.

pemerintah. Jika program-program prioritas ini secara sepenuh hati dijalankan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 persen yang bisa kita capai. Bukan tidak mungkin ekonomi tumbuh dan melesat di kisaran 7 atau bahkan 8 persen.

Pada edisi ini, kami juga mempunyai sajian lain. Pada kolom Wawancara, ada perbincangan dengan Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Jangan lewatkan bagaimana kisah Kuntoro dan timnya mengurai sumbatan di “belantara� birokrasi.

Jejak karier Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal, Ilhamsyah, dapat Anda baca di rubrik Profil. Meskipun memiliki banyak kesibukan, Ilhamsyah aktif juga menjadi Ketua Pengurus Mesjid Al Amin sekaligus instruktur senam pernapasan Mahatma (Maju Sehat Bersama) di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan. Pada rubrik Profil Kantor, Anda dapat mengetahui bagaimana kesibukan di Inspektorat V, Inspektorat Jenderal.

Inspektorat ini cukup spesial karena menjadi satu-satunya unit yang bertugas mengawal pengeluaran belanja modal. Selain itu, Inspektorat V juga bertanggung jawab atas pengawasan anggaran dan perimbangan keuangan.

Lima atau sepuluh tahun ke depan, tantangan ekonomi tentu tidak makin ringan. Reformasi struktural, terutama menyangkut kebijakan subsidi energi, dinilai banyak ekonom harus menjadi prioritas pemerintahan mendatang. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi biang meningkatnya defisit APBN dan defisit neraca perdagangan yang dipicu meningkatnya impor minyak dan BBM. Yang sangat dekat, pada tahun 2015, pemerintah juga harus siaga menghadapi dampak kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang diperkirakan akan menaikkan tingkat suku bunga.

Yang tak banyak orang tahu, Kementerian Keuangan selama ini memiliki punggawa-punggawa yang memiliki keahlian langka: menilai sumber daya alam. Kami menghadirkan kisah Hadiwijaya, pelaksana di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara, di rubrik Inspirasi. Pekerjaan Hadi tergolong unik: keluar masuk taman nasional untuk menilai kekayaan berupa flora, fauna, manfaat hidrologi, hingga potensi ekowisata di sana.

Selain reformasi struktural di sektor-sektor utama, percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan peran serta swasta dalam pembangunan mesti masuk sebagai agenda kerja

Kami menutup edisi ini dengan rubrik-rubrik khas seperti Resensi Wisata, Celengan, dan humor segar Bung Piskal. Jangan sampai Anda lewatkan!

www.kemenkeu.go.id

@KemenkeuRI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Windraty Ariane Silagan (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Budi Prayitno (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Harries Rinaldi, Fr. Edy Santoso, Langgeng Wahyu P, Kukuh Perdana, Faisal ismail, Dito Mahar Putro, Ronald G. Panggabean, Ganang Galih Gumilang, Muhammad Fath Kathin, Yusuf Anggara, Mujaini. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Yeti Wulandari, Rahmat Widiana, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Praptono Djunedi, Bagus Wijaya, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan Santoso, Farida Rosadi, Irma Kesuma Dewi, Amelia Safitri, Eva Lisbeth, Indri Maria, Danik Sulistyowati, C.S. Purwowidhu, M. Iqbal Pramadi, Rumanty Pardede, Syahrul Ramadhan, Hega Susilo, Qory Kharismawan, Cahya Setiawan, Aris Pramudhityo, Noor Afies Prasetyo, Wahyuddin, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Nyoman Andri Juniawan, Victorianus M. I. Bimo Adi. Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina.

Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: mediakeuangan@depkeu.go.id. Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Eksposur

Lesehan di Tengah Lapangan Kegiatan makan malam menjadi tak biasa jika dilakukan secara lesehan di tengah lapangan. Inilah yang dilakukan para peserta Diklat Teknis Umum (DTU) Orientasi Pegawai Pajak yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak di Buperta Cibubur belum lama ini. DTU berlangsung selama 10 hari dan bertujuan menanamkan jiwa bela negara para peserta yang kuat dan berintegritas.

FOTOGRAFER Eros Lassa Mursalin

6 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 83 / September 2014

Eksposur

7 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 85 / September 2014

Eksposur

8 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Eksposur

Pulang ke Kotamu Ada rindu yang secara magis tercipta meskipun berkali-kali mengunjungi Yogyakarta. Termasuk kerinduan menghabiskan malam di Malioboro yang selalu tampak masih seperti dulu. Malam yang didalamnya sayup-sayup mengalun lagu “…walau kini kau telah tiada kan kembali, namun kotamu hadirkan senyummu abadi…” FOTOGRAFER Muhammad Fath

9 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Lintas Peristiwa

Pemerintah dan DPR Sepakati Beberapa Indikator Ekonomi Makro 2015

3/9

Dalam rapat kerja yang diselenggarakan di Gedung DPR Rabu (3/9), Pemerintah dengan DPR telah menyepakati beberapa indikator ekonomi makro 2015.

Hasil dari rapat kerja tersebut dibacakan oleh Ketua Komisi XI Olly Dondokambey yaitu menyepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%, rupiah 11.600/ USD, tingkat inflasi dipatok 4,4 plus minus 1, dan suku bunga SPN 3 bulan disepakati sebesar 6 persen.

Teks Bagus Wijaya

Foto Anas Nur Huda

Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBN 2013, Pemerintah Mengapresiasi DPR

4/9

Pemerintah mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas kerja sama yang terjalin selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2013 dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta pada Kamis (4/9). Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh DPR akan memberikan dorongan untuk perbaikan ke depan dan Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan dan rekomendasi DPR yang telah dimasukkan dalam RUU. Teks Bagus Wijaya

Foto Anas Nur Huda

Pemkot Surabaya Gandeng Kemenkeu dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

8/9

Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang koordinasi dan upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi dengan Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini di Gedung Balaikota Pemerintah Kota Surabaya, pada Senin (8/9). Turut menyaksikan juga Menteri Keuangan M. Chatib Basri dalam acara penandatanganan tersebut.

Teks Bagus Wijaya

10 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Foto Anas Nur Huda

Lintas Peristiwa

Kemenkeu Selenggarakan Lokakarya Jelang Konferensi Growth Strategies for Raising Indonesia

9/9

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran, Asian Development Bank (ADB), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyelenggarakan lokakarya yang bertujuan menggali pelajaran dan tradisi Jawa Barat yang kaya pengalaman dalam industri manufaktur di auditorium magister manajemen Unpad, pada Selasa (9/9). Lokakarya ini merumuskan masukan dan usulan bagi konferensi internasional bulan Oktober mendatang untuk reformasi strategi pertumbuhan nasional, khususnya strategi konkrit untuk merevitalisasi manufaktur Indonesia.

Teks & Foto Kukuh Perdana

BPK dengan Pemerintah Menyepakati Pedoman Nilai Lindung (Hedging)

17 / 9

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (Kemeneg BUMN), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai transaksi lindung nilai (hedging) di Auditorium BPK, Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada Rabu (17/9). Rapat koordinasi ini menyepakati bahwa biaya (kerugian) yang ditimbulkan dari transaksi hedging oleh BUMN bukan merupakan kerugian negara, sepanjang transaksi tersebut dilakukan secara konsisten, konsekuen dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.

Teks Bagus Wijaya

Foto Kukuh Perdana

11 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Agenda Kementerian Keuangan Oktober 2014 Sekretariat Jenderal Kunjungan delegasi DPR bertempat di Ruang Rapat Sekjen tanggal 8 Oktober 2014.

Sekjen menghadiri seminar International Growth Strategis for araising Indonesia tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bali.

Executive Training tanggal 12 Oktober bertempat di Inggris.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak

Wisuda STAN tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kampus STAN Bintaro.

Direktorat Jenderal Pajak mengadakan Kunjungan Delegasi Vietnam tanggal 6 s.d. 8 Oktober 2014 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Badan Kebijakan Fiskal

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Retreat Kemenkeu dengan agenda tentang Pending Issue Kemenkeu tanggal 1-3 Oktober 2014 bertempat di Yogyakarta.

Launching ORI 0011 bertempat di Taman Hutan Kota di Srengseng tanggal 1 Oktober 2014.

Acara Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (tentative) tanggal 3 Oktober bertempat di Ruang Mezanine.

Kepala BKF menghadiri seminar International Growth Strategis for araising Indonesia tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bali.

Acara APEC Level Deputi tanggal 20-21 Oktober bertempat di China.

12 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Peresmian Gedung Baru Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Launching Contact Center DJBC, Museum DJBC dan Media Center DJBC tanggal 1 Oktober 2014 di Kantor Pusat DJBC.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Persiapan Pelaksanaan Program Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar (PKP-SPM Dikdas) tanggal 12 Oktober 2014 di Pontianak.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Goes to Campus tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Universitas Airlangga.

Laporan Utama

Subsidi Energi:

Catatan di Antara Pencapaian

P

ada kunjungan ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (15/9) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) mengungkapkan rasa kagumnya akan kemegahan dan keindahan Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman. Setelah dibangun ulang dan diperluas, menurut presiden, bandara yang dulunya bernama Sepinggan itu tampak futuristik dan juga ramah lingkungan. Program pembangunan ulang bandara merupakan implementasi salah satu proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di koridor Kalimantan. Selain

Foto

Bagus Wijaya

Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman, presiden juga meresmikan dan melakukan groundbreaking 11 proyek MP3EI yang lain.

Sebelumnya pada Jumat (5/9), pemerintah telah menggelar acara refleksi impementasi MP3EI yang diluncurkan sejak tiga tahun lalu.Dalam kesempatan itu, presiden mendengarkan laporan komprehensif atas pelaksanaan MP3EI.“Kesimpulannya adalah pembangunan dalam kerangka MP3EI di 6 koridor berjalan sesuai rencana dan progresnya juga nyata,” kata Presiden SBY.Joko Widodo yang merupakan

Teks

Dwinanda Ardhi

presiden periode berikutnya turut hadir untuk mengetahui cetak biru dan agenda MP3EI.“Sekaligus mendengarkan harapan dari para gubernur agar percepatan pembangunan di seluruh Indonesia (melalui skema MP3EI) tetap dijaga dan dilanjutkan,” Presiden SBY menambahkan.

Program MP3EI merupakan salah satu terobosan yang digagas pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono.Program percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia ini dimulai pada tahun 2011 dan direncanakan selesai pada tahun

13 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Laporan Utama 2025. Total anggaran yang diperlukan mencapai 4.700 triliun rupiah.

Review perekonomian Dari Balikpapan, Presiden SBY juga menyampaikan bahwa selama sepuluh tahun terakhir cukup banyak kemajuan di bidang ekonomi. Sepuluh tahun sejak hancur akibat krisis tahun 1998, perekonomian Indonesia berhasil melesat dan masuk 20 besar dunia.“Tahun lalu dengan hitungan purchasing power parity oleh Bank Dunia, ekonomi kita telah diletakkan menjadi ekonomi nomor sepuluh besar dunia,” kata Presiden SBY. Secara makro, kemajuan ekonomi pun terlihat dari berbagai hal.Misalnya peningkatan dalamdaya beli masyarakat, pendapatan per kapita, jumlah kelompok kelas menengah,dan kebutuhan untuk barang dan jasa juga, termasuk pelayanan transportasi darat, laut, serta udara.“The demand is growing,” ungkap Presiden.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan beberapa waktu lalu, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Hidayat Amir memberikan analisis lebih jauh tentang capaian perekonomian selama lima tahun terakhir. Variabel indikator ekonomi yang menjadi target dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) digunakan sebagai patokan. Variabel tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran.

Dilihat dari tren pertumbuhan ekonomi, dalam jangka waktu lima tahun terakhir, ekonomi tumbuh relatif stabil mencapai

kisaran 5 persen. Menurut Hidayat, realisasi pertumbuhan ekonomi pada awal pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, yaitu tahun 2009,relatif rendah,hanya 4,6 persen. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah dampak krisis keuangan global.

Dua tahun berselang, pertumbuhan ekonomi melesat hingga mencapai angka 6,5 persen. Hal ini diwarnai oleh dua perubahan besar di lingkungan global, yaitu kebijakan quantitative easing di Amerika Serikat yang mengakibatkan dana murah banyak mengalir ke emerging market termasuk Indonesia dan peningkatan harga komoditas di pasar internasional yang mampu mendorong peningkatan ekspor secara fantastis.

Pada tahun 2012, walaupun terjadi penurunan tingkat pertumbuhan volume perdagangan dunia, pertumbuhan perekonomian Indonesia masih cukup kencang di level 6,2 persen. Sementara pada tahun 2013, Hidayat melihat pelemahan pertumbuhan ekonomi di developed countries dan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global sebagai respons pengurangan stimulus ekonomi di Amerika Serikat (tapering off atau berakhirnya quantitative easing) membawa dampak koreksi atas pertumbuhan ekonomi di emerging market, termasuk Indonesia. Di tambah faktor berakhirnya era boom harga komoditas di pasar internasional, perekonomian hanya mampu tumbuh 5,8 persen dan lebih banyak ditopang oleh konsumsi domestik.

Sementara berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR pada APBNP

2014, pertumbuhan ekonomi tahun ini ditargetkan berada di kisaran 5,5 persen.

Jika ditinjau dari target tingkat kemiskinan dan pengangguran, periode pembangunan lima tahun terakhir menurut Hidayat mencapai hasil yang lumayan baik. “Tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2014 tinggal 11,25 persen, walaupun masih sedikit lebih tinggi dari target RPJMN. Sementara tingkat pengangguran terbuka telah mencapai target dimana pada Maret 2014 telah mencapai 5,7 persen,” kata Hidayat.

Untuk nilai tukar dan inflasi, secara singkat Indonesia memiliki karakter yang spesifik. Nilai tukar sebagai konsekuensi mengikuti rezim mengambang maka akan berfluktuasi sesuai dinamika pasar. Contoh sederhana ketika ada kebijakan quantitative easing di Amerika Serikat maka nilai tukar rupiah menguat dari Rp12.000-an per dolar Amerika pada awal 2009 menjadi sekitar Rp9.000an di akhir tahun 2011. Namun ketika ada kebijakan tapering-off, rupiah kembali melemah ke level yang hampir mendekati awal tahun 2009.

Sementara terkait tren inflasi, Hidayat berpandangan bahwa tingkat inflasi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktoradministered price (harga minyak) atau volatile price (pangan).

Faktor politik Ditemui di tempat berbeda, Ekonom Senior Bank Standard Chartered, Fauzi Ichsan, memiliki catatan khusus terkait kinerja perekonomian pada masa awal pemerintahan Presiden SBY dan Wakil

"Kita lihat bagaimana menteri-menteri ekonomi sebagai pelaku kebijakan yang dihargai dan dihormati oleh pelaku pasar dan investor dipermasalahkan di DPR" Ekonom Senior Bank Standard Chartered, Fauzi Ichsan

14 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Laporan Utama

Tahun lalu dengan hitungan purchasing power parity oleh Bank Dunia, ekonomi kita telah diletakkan menjadi ekonomi nomor sepuluh besar dunia,” kata Presiden SBY.

Presiden Boediono.Menurut Fauzi, pada tahun pertama masa baktinya, energi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II banyak tersedot untuk kasus Bank Century. Fauzi menilai momentum positif pemerintahan baru saat itu tidak digunakan dengan baik karena faktor politik.“Kita lihat bagaimana menterimenteri ekonomi sebagai pelaku kebijakan yang dihargai dan dihormati oleh pelaku pasar dan investor dipermasalahkan di DPR,” kata dia.

komoditas turun, kualitas kebijakan dan faktor politik tadi menjadi lebih dilihat oleh investor,” ungkap Fauzi.

dengan mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM.Harapannya, dengan menaikkan harga, impor BBM bisa dipangkas,” lanjut Fauzi.

Pengelolaan subsidi energi Kualitas kebijakan di sektor energi merupakan catatan tersendiri yang menonjol sepanjang tahun 20092014.Pemberian subsidi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran justru terus melonjak besarannya pada APBN setiap tahun.

Dalam dua tahun terakhir, dalam catatan Hidayat,jumlahnya mencapaiRp210 triliun. Pada tahun 2014, tak kurang dari Rp250 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja APBN dialokasikan untuk subsidi BBM. Fauzi menilai besaran postur APBN yang sebenarnya telah tumbuh hingga 4,5 kali lipat sejak periode pertama kepemimpinan Presiden SBY menjadi kurang bermakna karena inefisiensi alokasi subsidi energi.

Menggelembungnya subsidi BBM juga menjadi ancaman bagi defisit APBN yang menurut undang-undang dibatasi tidak boleh melebihi batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto.

Kondisi ini dipandang kurang menguntungkan karena pelaku pasar dan investor menilai para teknokrat tidak diberikan perlindungan politik yang cukup.Pemberian perlindungan politik kepada teknokrat menjadi sangat penting karena pada dasarnya mereka dianggap tidak memiliki koneksi di dunia itu.

Dalam kondisi pemerintah juga harus menjawab tantangan defisit neraca transaksi berjalan, persoalan subsidi BBM menjadi kian kompleks.

Dengan harga BBM bersubsidi yang sekitar 45 persen dibawah harga internasional, secara otomatis telah menimbulkan banyaknya penimbunan, penyelundupan, dan migrasi konsumsi BBM dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.Hal ini memicu peningkatan impor BBM.“Sekitar 20 persen dari impor Indonesia adalah impor BBM. Akibatnya, defisit neraca transaksi berjalan ini menjadi lebih besar,” kata Fauzi.

Menurut Fauzi, sebelum tahun 2011, isu perlindungan politik terhadap teknokrat tidak terlalu muncul ke permukaan.

Peningkatan harga komoditas di pasar global yang menguntungkan Indonesia menutup isu ini. “Setelah harga

Defisit neraca transaksi berjalan harus diciutkan.Pilihannya bagi pemerintah mendatang, jika ekspor sulit dinaikkan, maka otomatis yang harus dilakukan adalah menurunkan impor.“Dari sisi regulator,salah satu caranya adalah

Hidayat menambahkan bahwa mekanisme pemberian subsidi BBM seperti saat ini mengandung potensi resiko fiskal yang besar dari tiga aspek, yaitu fluktuasi harga minyak internasional, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan behavioral aspek konsumsi masyarakat yang cenderung inefisien karena harga BBM yang terlalu murah.

Hidayat mengusulkan alternatif jalan tengah untuk persoalan ini, yaitu dengan mengubah rezim subsidi terbuka untuk BBM menjadi tertutup.

“Singkatnya dengan mengubah formula subsidi BBM menjadi subsidi tetap per liter.Besaran subsidi bisa dikurangi secara bertahap sejalan dengan program pengembangan energi alternatif,” kata Hidayat. Merujuk pada hasil kajian Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal BKF, setelah melakukan penelusuran ke pelaku kebijakan (bottom-up policy approach) maka didapatkan hasil bahwa program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang baik dan relatif cepat dapat dilakukan karena Indonesia sudah mengalami pengalaman dengan program ini. “Yang dibutuhkan adalah insentif pemerintah untuk creating demand, sehingga pasar BBG untuk transportasi dapat terbentuk,” tambah Hidayat.

Ditemui belum lama ini, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azizmendukung opsi-opsi kebijakan perubahan pengalokasian subsidi BBM.Menurut Harry, pemerintah mendatang tak boleh ragu-ragu mengurangi anggaran subsidi BBM dan mengalokasikannya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti subsidi untuk sektor industri atau rakyat miskin.

“Termasuk mengalihkan subsidi BBM ke anggaran subsidi pada proyek-proyek yang bisa menghasilkan multiplier effect pada perekonomian atau menciptakan lapangan kerja,” kata Harry.

15 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

16 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

17 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Laporan Utama

APBN TERUS MENINGKAT

S

etelah terjadi krisis global, memasuki awal tahun 2010 menjadi masa-masa pemulihan, tetapi pada periode selanjutnya muncul sejumlah risiko dan tekanan yang tak dapat terhindarkan. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi dunia cenderung melambat.

Tercatat, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 hanya berada di kisaran 3,2 persen. Angka ini lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya yang rata-rata mencapai 4,0 persen.

Seiring perlambatan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju berkontraksi. Imbasnya, performa perekonomian negara berkembang

18 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

melambat sebagai dampak atas melemahnya kinerja ekspor.

Langkah-langkah stimulus moneter dilakukan. Lantas berpengaruh pada peningkatan likuiditas global dan meningkatnya arus modal masuk ke negara emerging market. Kenyataannya, kebijakan stimulus moneter tak dapat berlangsung selamanya.

Normalisasi kebijakan moneter, misalnya tapering off oleh the Fed, berpotensi menyebabkan capital reversal dari negara berkembang sehingga menimbulkan tekanan pada nilai tukar. Pengamatan IMF dalam update WEO (Juli 2014) mengindikasikan bahwa volatilitas harga

Teks

Iin Kurniati

saham dan nilai tukar negara berkembang telah kembali pada rentang yang sempit pada semester pertama, 2014.

Menurut Bobby Hamzar Rafinus, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kondisi tersebut memberi ruang pada Indonesia untuk memperkuat struktur ekonomi. Indonesia, lanjutnya, menjadi salah satu negara yang mengalami goncangan (taper tantrum) sejak diumumkan normalisasi kebijakan moneter Federal Reserve di semester pertama tahun 2013. “Ini tercermin dari membengkaknya defisit transaksi berjalan di atas 3 persen sejak

Foto

Dwinanda Ardhi

Laporan Utama triwulan kedua 2013 dan diikuti dengan pelemahan nilai tukar Rupiah. Untuk itu, program reformasi struktural, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor produksi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi, serta ekspor harus terus berjalan dan dipercepat,” ungkap Bobby.

Sejak tahun 2010 hingga 2014, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan cukup tinggi dengan ratarata tumbuh mencapai 6 persen. Bobby menjelaskan, pertumbuhan ini didorong oleh kinerja investasi dan ekspor yang membaik. Peningkatan tersebut tidak lepas dari iklim investasi di dalam negeri dan kondisi ekonomi global yang kondusif terutama pada periode 2010-2012.

“Indonesia memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang relatif terjaga.

Sementara kondisi likuiditas global yang berlebih akibat kebijakan moneter longgar dari Federal Reserve, menjadikan negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai tujuan investasi. Indonesia juga menjadi tujuan realokasi industri manufaktur berkat daya tarik jumlah penduduk yang besar dan daya beli masyarakat yang meningkat,” jelas Bobby.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berkorelasi signifikan pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Namun begitu, hal ini justru menjadi tantangan pemerintah mendorong pertumbuhan sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja seperti pertanian dan industri, disamping melaksanakan berbagai program padat karya dan kewirausahaan. *

Berbicara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menurut Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Purwiyanto, seperti dikutip dari website kemenkeu.go.id, APBN memiliki beberapa kontribusi bagi ekonomi Indonesia.

Pertama, alokasi dana APBN memberikan kontribusi bagi kekuatan fiskal. Kedua, target APBN memberikan kontribusi pada komponen pendapatan. Ketiga, APBN berkontribusi menambah keyakinan pasar sehingga mendorong sektor keuangan semakin maju.

Selain PPN, komponen Pajak Penghasilan (PPh) juga dinilai berkontribusi meskipun terjadi fluktuasi yang cukup besar.

Kondisi tersebut disebabkan adanya beberapa kebijakan stimulus fiskal yang lebih terkonsentrasi pada PPh, seperti tarif pajak maupun batas penghasilan tidak kena pajak. Tujuan sebenarnya untuk menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan yang bisa mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi kebijakan itu justru menjadi faktor fluktuasi pertumbuhan PPh.

Dalam lima tahun terakhir, besaran APBN meningkat sekitar 4,5 kali lipat, terutama dalam sisi pendapatan negara.

Terbukti, sejak tahun 2010 hingga 2013, pendapatan negara naik dengan rata-rata pertumbuhan 1,3 persen per tahun. Secara nominal, realisasi pendapatan negara melonjak dari Rp995,3 triliun (2010) menjadi Rp1.438,9 triliun (2013). Sementara dalam APBNP 2014, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.635,4 triliun atau tumbuh 13,7 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, peran PPh perusahaan/ industri berbasis komoditi terhadap total PPh relatif besar. Volatilitas harga komoditas pada awal periode mendorong peningkatan pendapatan perusahaanperusahaan yang cukup besar. Namun seiring berakhirnya periode “commodity boom” dan penurunan harga, maka pendapatan perusahaan-perusahaan ini juga mengalami penurunan. Fenomena tersebut membawa implikasi pada gejolak pertumbuhan PPh. **

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menungkapkan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pendapatan negara, khususnya pajak yang tumbuh relatif tinggi. Pada periode tersebut konsumsi domestik dinilai bergerak relatif stabil sehingga mendorong kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai komponen penerimaan perpajakan dengan pertumbuhan tertinggi, setelah cukai.

Terkait belanja negara terjadi peningkatan dari Rp1.042,1 triliun (2010) menjadi Rp1.650,6 triliun (2013). Dilihat dari alokasi pada belanja negara, belanja pemerintah pusat memiliki porsi tertinggi dibanding transfer ke daerah.

Dalam kurun waktu 2010-2014, belanja pemerintah pusat meningkat dari 66,9 persen (2010) menjadi 68,2 persen (2014 APBNP). Secara nominal, belanja pemerintah pusat melonjak dari Rp697,4 triliun (2010) menjadi Rp1.280,4 triliun (APBNP 2014). Kenaikan ini ternyata

2010 2011 2012 2013 LKPP LKPP LKPP LKPP

2014 APBNP

PENDAPATAN NEGARA

995.3

1,210.6 1,338.1 1,438.9

1,635.4

BELANJA NEGARA

1,042.1 1,295.0 1,491.4 1,650.6

1,876.9

KESEIMBANGAN PRIMER

41.5

8.9

(52.8)

(98.6)

(106.0)

SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A-B)

(46.8)

(84.4)

(153.3)

(211.7)

(241.5)

PEMBIAYAAN ANGGARAN

91.6

130.9

175.2

237.4

241.5

19 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Laporan Utama

Dalam lima tahun terakhir, besaran APBN meningkat sekitar 4,5 kali lipat, terutama dalam sisi pendapatan negara.

didorong oleh belanja rutin dan subsidi energi.

Luky memandang, belanja rutin umumnya terkait dengan biaya-biaya mengikat pada tugas-tugas pemerintah untuk memberikan layanan umum bagi masyarakat. Langkah terbaik yang ditempuh pemerintah ialah melakukan penghematan anggaran dan efisiensi fungsi layanan tanpa mengurangi kualitas layanan yang harus diberikan kepada masyarakat.

“Sebaiknya perlu ditinjau lebih dalam apakah pemberian subsidi tersebut tepat sasaran, lebih terfokus pada masyarakat miskin dan lebih dapat dikendalikan.

Realokasi subsidi BBM dapat digunakan untuk meningkatkan layanan transportasi umum, layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, penggunaan anggaran dan kebijakan fiskal akan lebih efektif dan berkualitas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan,” jelas Luky.

Senada dengan Luky, Bobby juga sepakat bahwa beban belanja rutin dan subsidi harus diturunkan agar tersedia alokasi anggaran bagi prioritas pembangunan. Ke depan, tambah Bobby, pemerintah akan mengembangkan pembangkit tenaga listrik bukan BBM seperti gas, batubara, dan panas bumi.

“Pengendalian konsumsi BBM untuk kendaraan bermotor juga sedang diupayakan. Penyesuaian harga subsidi BBM juga secara berkala dilakukan.

20 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat segera menurunkan beban subsidi,” kata Bobby.

Disamping itu, lanjut Bobby, kini pemerintah tengah menempuh langkahlangkah reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja. Misalnya dengan menerapkan kebijakan pengurangan jumlah pejabat struktural dan mengembangkan pejabat fungsional.

Selanjutnya, terkait dana transfer daerah, dalam lima tahun terakhir juga terbukti meningkat. Jika pada tahun 2010 alokasi anggaran transfer ke daerah mencapai Rp344,7 triliun, maka tahun 2014 jumlahnya menjadi Rp596,5 triliun atau meningkat sebesar 73,1 persen. Bila dibandingkan tahun 2013 dimana alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp513,3 triliun, maka angka itu lebih tinggi sebesar 16,2 persen.

Namun demikian, nyatanya transfer ke daerah tidak in-line dengan pertumbuhan daerah dalam lima tahun terakhir. Bobby menjelaskan masalah ini terkait dengan besarnya porsi pemanfaatan dana transfer bagi belanja pegawai dan belanja rutin lainnya.

“Tercatat, pada tingkat propinsi diperkirakan mencapai 20-30 persen sementara pada tingkat kabupaten/kota mencapai 30-50 persen, porsi ini semakin besar pada daerah pemekaran. Dengan pola pemanfaatan seperti ini maka sulit diharapkan dana transfer dapat berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Bobby. *** Terkait pengelolaan utang, Luky menuturkan bahwa secara nominal posisi utang pemeritah meningkat dari Rp1.681,7 triliun (2010) menjadi Rp2.375,5 triliun (2013). Namun rasio utang terhadap PDB Indonesia cenderung menurun dari 26,1 persen (2010) menjadi 24,0 (2012) meski sempat meningkat akibat gejolak ekonomi global 2013 menjadi 26,2 persen.

“Hal ini mengindikasikan bahwa utang mampu memberikan dorongan pada

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” tutur Luky.

Luky mengatakan bahwa strategi pengelolaan utang pemerintah diwarnai dengan pengalihan porsi utang luar negeri dan lebih bertumpu pada sumbersumber pembiayaan dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko peningkatan utang akibat gejolak nilai tukar.

Strategi pengelolaan utang pemerintah juga didukung oleh upaya untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan sustainabilitas fiskal. “Upaya-upaya tersebut akan mampu memberikan insentif positif dan kepercayaan investor yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya tingkat yield surat utang negara atau beban biaya bunga utang,” pungkas Luky. **** Sejak tahun 2010 hingga kini, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan berat. Diantaranya seperti terjadinya defisit neraca perdagangan tahun 2012 lalu, pertama kalinya sejak tahun 1960.

Defisit tersebut berlanjut hingga saat ini (Juli 2014). Kedua, perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak inflasi yang bersumber dari bahan pangan.

Akibatnya berimbas pada terbatasnya kapasitas produksi nasional dan ketahanan pangan.

Ketiga, ketersediaan sumber energi yang menopang perkembangan dan pertumbuhan aktivitas produksi dan industri di dalam negeri. Keempat, peningkatan pendapatan kelompok mampu yang relatif lebih tinggi dibandingkan peningkatan kelompok pendapatan kelompok kurang mampu.

Terakhir, permasalahan tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya perbaikan melalui program-program pembangunan yang lebih efektif. Namun upaya tersebut terbatas oleh ruang gerak fiskal yang memadai, baik untuk melakukan manuver-manuver menghadapi gejolak maupun untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Laporan Utama

Berbagai Tantangan Ekonomi Telah Menanti Pemerintahan baru memiliki setumpuk pekerjaan rumah di bidang ekonomi.

Meskipun pertumbuhan ekonomi selama sepuluh tahun terakhir relatif stabil, beberapa permasalahan yang dihadapi rumit dan kompleks. Skema perbaikannya jelas menjadi tidak sederhana sehingga butuh kerja ekstra.

M

enurut Fauzi Ichsan, Ekonom Senior Bank Standard Chartered, tantangan pertama pemerintahan mendatang adalah defisit APBN akibat menggelembungnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jika pemerintahan berikutnya ingin merealisasikan program pembangunan infrastruktur, harga BBM harus dinaikkan agar ada fiscal space yang cukup. Tantangan kedua, besarnya defisit neraca perdagangan akibat meningkatnya impor BBM. Parahnya, harga ekspor Indonesia yang 60 persennya berupa komoditas (antara lain batubara, kelapa sawit, serta minyak bumi dan gas) mulai anjlok sejak tahun 2011.

Diperkirakan hingga dua tahun ke depan, harga komoditas akan sulit pulih karena perlambatan ekonomi Cina dan revolusi shale gas di Amerika Serikat (AS). “Ke depan AS akan menjadi negara penghasil energi terbesar sehingga impor energinya akan turun tajam. Ini menjadi pukulan untuk Indonesia,� kata Fauzi. Fauzi mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai waktu sekitar 6 hingga 9 bulan untuk memperbaiki neraca perdagangan karena diperkirakan pada semester II 2015 Bank Sentral AS (The Federal Reserve) akan menaikkan suku bunganya. Negaranegara dengan defisit neraca transaksi perdagangan besar seperti Indonesia akan kesulitan pembiayaan.

Foto

Teks

www.central-java-tourism.com

Irma Kesuma Dewi

Di sisi lain, beberapa analis mengatakan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara emerging market yang rawan goncangan. Ina Primiana Sagir, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran berpendapat persoalan internal dan lemahnya fundamental ekonomi mengakibatkan Indonesia rentan terhadap gejolak dari luar. “Tidak ada kemandirian hampir di seluruh sektor strategis dan ragu-ragu mengambil kebijakan tentang subsidi BBM sehingga penyelesaian masalah tidak pernah tuntas,� ungkap Ina. Ditemui di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz menambahkan catatan tentang

21 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Laporan Utama

"Tidak ada kemandirian hampir di seluruh sektor strategis dan ragu-ragu mengambil kebijakan tentang subsidi BBM sehingga penyelesaian masalah tidak pernah tuntas." Ina Primiana Sagir, Guru Besar FE Universitas Padjadjaran

volatilitas nilai tukar rupiah dari semula 9.000/USD menjadi 12.000/USD. Menurut Harry, persoalan ini ibarat puncak gunung es. Persoalan yang dihadapi jauh lebih besar dari sekadar ketidakstabilan nilai tukar, seperti lemahnya desain industri dan pertanian sehingga Indonesia lebih banyak melakukan impor. “Tidak ada satu proyek nasional yang berhasil menjadi percontohan. Kalau hal ini bisa berubah, dalam lima tahun mendatang defisit akan berkurang dan rupiah dengan sendirinya menguat,” tegasnya.

Di lain pihak, industri yang memiliki nilai tambah juga perlu diperhatikan agar produk-produk Indonesia mampu bersaing dan menghasilkan produk substitusi impor. “Perlu dibuat aturan melarang ekspor bahan mentah yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri seperti karet, gas, rumput laut, dan lainlain. Selain itu, diperlukan koordinasi antarkementerian dan antarpusat dan daerah di sepanjang rantai pasokan untuk menghilangkan berbagai peraturan yang saling kontra produktif,” kata Ina.

Sementara itu, Fauzi memiliki pandangan berbeda. Meskipun ada resiko dari kebijakan moneter AS, saat ini investor cukup optimis dengan Indonesia, terutama karena presiden terpilih sudah memberikan sinyal akan menaikkan harga BBM untuk mengurangi defisit APBN. Selain itu, kejadian-kejadian global seperti krisis Ukraina, krisis Turki, dan resiko politik di Brazil memicu aliran modal keluar dari dari Eropa dan Brazil. Dana tersebut lari ke Indonesia dan India yang samasama dinilai memiliki prospek karena adanya pemerintahan baru.

Ditanya mengenai efektifitas program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Fauzi menuturkan meskipun program itu dibuat cukup komprehensif, implementasi program-program MP3EI memiliki tantangan tersendiri untuk dijalankan. Kemungkinan pemerintahan baru akan memilah-milah proyek mana yang memungkinkan untuk cepat direalisasikan. Dicontohkannya, modernisasi pelabuhan dan bandara, pembangunan pembangkit tenaga listrik, dan pembangunan double track railway akan lebih feasible dibandingkan pembangunan jalan tol yang dihadapkan pada peliknya pembebasan lahan. “Ini adalah konsekuensi otonomi daerah dan demokrasi, berbeda dengan di Cina dimana lahan dimiliki pemerintah,” kata Fauzi.

Prioritas jangka pendek Menurut Fauzi, program penghematan APBN menjadi kebijakan yang harus diprioritaskan. Dengan menaikkan harga BBM, pemerintah akan mempunyai dana segar untuk pembangunan infrastruktur.

Proyek-proyek infrastruktur diperlukan untuk memperkuat basis manufaktur sehingga biaya logistik dan energi bisa ditekan. Dengan demikian akan menggerakkan ekonomi, menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

22 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Potensi ekonomi ke depan Yang juga krusial, menurut Ina adalah memperjelas arah pembangunan ekonomi, apakah akan menjadi negara industri, agraris, atau pariwisata. Fokus pada satu sektor akan memudahkan perencanaan dan pencapaian target,

serta jelas pula ukuran dan periodenya.

Terkait potensi ekonomi yang sustainable, Ina mengatakan Indonesia masih banyak mengekspor bahan mentah. Dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak dimiliki semua negara, Indonesia perlu membuat industri turunan.

Sementara itu, Harry berpandangan bahwa SDA tidak bisa terus diandalkan karena akan semakin habis. Meski demikian, menurutnya sumber daya laut masih memiliki potensi karena belum banyak tereksplorasi, selain tentunya pengembangan sumber daya manusia. Harry juga meminta agar dilakukan penyederhanaan birokrasi.

Dia memandang proses perizinan masih bertele-tele sehingga menjadi berbiaya tinggi. ”Reformasi birokrasi harus memperhatikan dua aspek, yaitu produktivitas seperti kelambanan dan aspek moralitas seperti korupsi. Itu yang selalu menjadi persoalan di negara kita,” ungkapnya.

Fauzi menambahkan bahwa apapun strategi ekonomi pemerintah nantinya, baik export oriented atau import substitution, dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Pembangunan pelabuhan, bandara udara transportasi darat, pembangkit tenaga listrik akan memfasilitasi strategi ekonomi apapun. Senada dengan Harry, Fauzi juga menekankan perlunya penciutan birokrasi dan rasionalisasi regulasi untuk mempercepat aktivitas ekonomi. Dia juga berharap adanya peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertabrakan harus diakhiri karena kerap berdampak pada reputasi pemerintah Indonesia di mata dunia internasional.

Laporan Utama

Dua Kunci untuk Tumbuh Tinggi

B

ank Dunia baru-baru ini menempatkan Indonesia sebagai negara ke-10 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar dari 177 negara berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP)—adjusted atau perkiraan paritas daya beli yang disesuaikan. Bank Dunia dalam hal ini mengacu pada rasio harga-harga barang dan jasa yang sama dalam mata uang nasional di negaranegara berbeda. Metode ini dapat digunakan untuk memberikan perkiraan besaran PDB maupun belanja berbagai

negara di seluruh dunia pada tingkat harga yang sebanding. Hanya ada tiga negara Asia yang masuk dalam kategori 10 besar itu, yaitu Tiongkok, India, dan Indonesia.

Indonesia boleh sedikit berbangga dengan predikat di atas. Namun, tantangan ekonomi tidak berarti menjadi lebih mudah pada tahuntahun mendatang. Dalam waktu dekat, mengatasi peningkatan tekanan fiskal dan menjaga keberlangsungan defisit

transaksi berjalan sangat penting. Itu bisa membantu untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 persen. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkesinambungan, ada dua kunci utama yang harus dijalankan. Pertama adalah reformasi struktural yang lebih dalam seperti reformasi kebijakan subsidi BBM dan investasi lebih banyak di bidang infrastruktur. Jika reformasi struktural berhasil dilaksanakan, kunci mencapai pertumbuhan ekonomi kedua adalah meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan. Jumat (19/9) lalu, Kepala Ekonom Bank Dunia Indonesia, Ndiame Diop, menyampaikan hal ini ketika menerima Tim Media Keuangan untuk sebuah sesi wawancara khusus di kantornya yang sejuk di bilangan Sudirman.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan World Bank beberapa waktu lalu, Indonesia dinyatakan masuk 10 besar dunia berdasarkan metode paritas daya beli yang disesuaikan.

Bagaimana metode yang dilakukan?

Pertama, ketika melakukan perhitungan berdasarkan PDB dan kita menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk mengonversi PDB rupiah ke dalam mata uang internasional sebagai bahan perbandingan, maka kita dapat memilih 2 tipe tingkat suku bunga, yaitu antara rupiah terhadap dollar atau menggunakan metode yang disebut dengan perkiraan paritas daya beli. Jika menggunakan paritas daya beli, maka perhitungannya adalah saat $1 dikonversi ke dalam rupiah, kita bisa membeli lebih banyak barang dan jasa di sini daripada menggunakan $1 tadi di New York. Itulah

Foto

Anas Nur Huda

Teks

Arfindo Briyan

23 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Laporan Utama

mengapa ketika kita menggunakan metode paritas daya beli, kita dapat melihat ekonomi Indonesia dalam ukuran yang lebih besar.

Misalnya ketika kita menggunakan jasa potong rambut. Bisa jadi harga untuk satu kali jasa potong rambut di New York sama dengan 3 atau 4 kali jasa potong rambut di Jakarta. Jadi jumlah jasa yang dihasilkan di sini 3 kali lebih tinggi daripada di Amerika Serikat untuk harga yang sama. Itulah mengapa ketika yang menjadi obyek pengukuran adalah daya beli, PDB Indonesia menjadi meningkat karena terdorong oleh produksi barang dan jasa yang pada umumnya bersifat lokal dan tidak diperdagangkan di pasar internasional. Lain halnya jika kita misalnya membeli parfum di Jakarta.

Harganya bisa jadi sama dengan yang dijual di New York karena parfum itu juga diekspor atau produk impor.

Pada perhitungan paritas daya beli, unsur utamanya adalah tenaga kerja. Dan tenaga kerja itu bersifat lokal. Tenaga kerja di sini lebih murah dibandingkan di Amerika Serikat. Sebagai hasilnya, harga barang dan jasanya lebih murah. Jadi dalam segala perbandingan barang dan jasa yang tidak diperdagangkan di pasar internasional, kita bisa mendapatkan jumlah yang lebih besar dengan harga yang sama daripada di New York.

Berdasarkan kalkulasi yang kami lakukan, Indonesia muncul sebagai negara dengan perekonomian ke-10 terbesar di dunia.

Apa makna penghitungan ini?

Hal ini dapat diartikan bahwa skala perekonomian Indonesia sebenarnya sangat besar. Namun, hasil perhitungan ini bukan berarti Indonesia terbebas dari isu kemiskinan dan masalah-masalah lain. Saya kira tentu Indonesia masih memiliki banyak tantangan yang harus diselesaikan dalam menurunkan tingkat keimiskinan. Angkanya masih cukup tinggi. Jumlah penduduk yang hidup dengan penghasilan di bawah $1 per hari masih relatif tinggi. Sama halnya dengan jumlah penduduk yang rawan dan dekat dengan garis kemiskinan.

24 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Bahkan masih banyak kelompok masyarakat yang meskipun berada di atas garis kemiskinan, mereka dapat sewaktuwaktu menjadi miskin. Misalnya jika terkena bencana alam atau kehilangan pekerjaan. Jadi tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah memastikan bahwa masyarakat aman dan mereka terbebas dari kemiskinan.

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi?

Regulasi yang jelas harus ada. Hal ini akan berpengaruh pada masuknya investasi dari sektor swasta. Misalnya adalah aturan untuk memiliki lisensi ketika memulai usaha. Katakanlah ada anak muda Indonesia yang lulus sekolah dari luar negeri dan ingin memulai berwirausaha. Perbedaan antara negara maju, berkembang, dan negara lain akan bisa tampak dari situ.

Untuk bisa menjadi negara maju, pemerintah harus bisa memastikan bahwa regulasi untuk contoh kasus ini jelas. Anak muda yang ingin memulai usaha harus dapat melakukannya tanpa hambatan peraturan, birokrasi, dan hambatan-hambatan semacamnya. Hal ini sangat krusial.

Jadi pemerintah mesti tahu bagaimana memberdayakan apa yang ada di pasar, seperti menyediakan kepastian aturan lisensi sebuah usaha dan memotong hambatan birokrasi. Pemerintah juga perlu memberikan kemudahan penyediaan tempat. Termasuk apakah pemerintah memiliki sistem keuangan yang dapat memberikan bantuan modal kepada mereka yang ingin memulai usaha. Hal-hal semacam ini sangat penting.

Saya kira jika kita berbicara tentang aturan-aturan semacam ini di Indonesia, masih banyak sekali perbaikan yang harus kita lakukan. Pemerintah mendatang harus memberikan perhatian yang lebih terhadap hal ini. Mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha,

tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah memastikan bahwa masyarakat aman dan mereka terbebas dari kemiskinan.

memfasilitasi mereka memulai bisnis, memberikan ruang masuk untuk investasi sektor swasta adalah hal yang penting. Anak-anak muda negara ini tidak boleh bergantung pada gaji yang mereka terima sebagai karyawan, tetapi mereka harus berpikir bagaimana memiliki usaha.

Jadi saya kira pada titik itulah kita bisa melihat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi 6 dan 7 persen. Jika pemerintah bisa membereskan persoalan itu, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 8 persen. Ini sangat mungkin karena banyak negara sudah melakukannya.

Bagaimana Anda melihat potensi optimal pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai Indonesia?

Ketika kita menghitung potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, kita harus mempertimbangkan bahwa pemerintah mendatang akan melakukan reformasi. Ketika banyak ekonom ditanya pada hari ini, mereka percaya bahwa tanpa pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan apapun, perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 5 persden. Namun, jika pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang menjadi tujuan, maka tidak kunci yang lain kecuali melakukan reformasi struktural di berbagai sektor.

Reportase

W

akil Presiden, Boediono membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014. Rakernas yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/9) ini mengusung tema “Dengan Semangat WTP, Sukseskan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Tahun 2015”.

Acara ini diikuti oleh sekitar 778 peserta dari jajaran menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), gubernur/bupati/walikota, sekretaris jenderal, dan aparat pengawasan internal pemerintah. Acara ini juga dihadiri oleh kepala biro keuangan/biro umum kementerian/lembaga (K/L), lembaga

Sukseskan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Tahun 2015 internasional, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Wapres, forum ini baik untuk menyinergikan upaya pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara. Sesuai ketentuan, lanjutnya, pemerintah pusat dan daerah sudah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015.

“Unsur utama kita dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Rakernas ini penting untuk menggunakan waktu yang tersisa untuk merumuskan langkah-langkah konkret mencapai sasaran,” ungkap Wapres dalam sambutannya.

Wapres menambahkan, salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ialah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Foto

Kukuh Perdana

Salah satu indikatornya melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.

disclaimer jauh menurun, menjadi sebanyak tiga LKKL pada 2013, dari semula 36 LKKL pada 2006.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyatakan tentang peningkatan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan Keuangan tahun 2013. “Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian meningkat secara signifikan jika dibandingkan tahun 2006 sebanyak tujuh LKKL. Saat LKKL pertama kali diberikan opini,” ujar Menkeu.

Di tingkat pemerintah daerah, perbaikan kualitas laporan keuangan juga meningkat signifikan, yang terlihat dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hingga 1 September 2014, sebanyak 431 LKPD tahun 2013 memperoleh opini Wajar, di mana 152 LKPD memperoleh opini WTP, dan 279 lainnya memperoleh WDP.

LKKL yang memperoleh opini Wajar meningkat menjadi 83 LKKL di tahun 2013. Opini ini terdiri dari 65 LKKL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta 18 LKKL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara itu, jumlah LKKL yang mendapat opini

Teks

Novita Asri

Di sela Rakernas ini, Pemerintah juga memberikan penghargaan bagi K/L dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat opini WTP dari BPK. Acara ini juga dilaksanakan sebagai momen penegasan pemerintah untuk penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015.

25 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Reportase

Kemenkeu dan ADBI Adakan Konferensi Bersama

K

ementerian Keuangan bersama dengan Asian Development Bank Institute (ADBI) mengadakan Joint Conference dengan highlight “Managing Financial Integration and Inclusion in ASEAN: Opportunities and Challenges”.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, 3-4 September lalu ini ditujukan untuk meningkatkan saling pengertian, kesepahaman, memperkaya perspektif regional, serta memperkuat upaya regional dalam rangka integrasi keuangan dan keuangan inklusif.

Menteri Keuangan (Menkeu), M. Chatib Basri menyampaikan beragam hal yang menjadi tantangan perekonomian Indonesia, seperti masalah perpajakan baik dari pajak maupun sektor bea dan cukai. Menurutnya, saat pertama kali menjadi Menkeu, ia langsung menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan diversifikasi perpajakan.

26 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Selain itu, Menkeu juga menjabarkan kondisi global yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia seperti kemungkinan pengambilan kebijakan terkait Quantitative Easing dari The Fed. Dengan kondisi global saat ini, lanjut Menkeu, salah satu yang harus dilakukan negara-negara ASEAN ialah memastikan stabilitas ekonomi di kawasan sehingga kebal dari guncangan eksternal “Kami akan merumuskan strategi untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.

Ini melihat kemungkinan Amerika Serikat dengan kebijakan yang akan dilakukannya. Nanti kita mungkin akan membuat adjustment pada policy kita juga,” ungkapnya.

terkait. Diantaranya sepeti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Asian Development Bank Institute, Bank Indonesia, IMF Indonesia, serta perwakilan sektor swasta/industri terkait.

Saat penutupan konferensi ini, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menitikberatkan pada kerjasama ASEAN pada sektor keuangan inklusif. Menurut Isa, ASEAN perlu lebih meningkatkan kerja samanya pada sektor ini pasca 2015, mengingat keuangan inklusif merupakan agenda yang relatif baru.

Konferensi dua hari ini, dibagi ke dalam tujuh sesi yang membahas mengenai materi-materi integrasi keuangan dan keuangan inklusif. Dalam setiap sesinya, pembicara merupakan deputi dari negara-negara di ASEAN serta para ahli dan para pejabat tinggi instansi

Tujuan mendasar keuangan inklusif di kawasan ialah meningkatkan akses layanan keuangan yang tepat dan produk untuk masyarakat ASEAN. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan, serta dapat mendukung stabilitas dan kelangsungan pembangunan ekonomi di masingmasing negara dan kawasan.

Teks

Foto

Amelia Safitri

Kukuh Perdana

Wawancara

Mengurai Sumbatan di “Belantara” Birokrasi

U

nit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pertama kali dibentuk pada tahun 2009. Lima tahun berselang, institusi yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto itu menorehkan peran yang signifikan dalam mengawal program-program pembangunan pada masa Kabinet

Foto

Dok.Pribadi

Indonesia Bersatu Jilid II. Menurut Kuntoro, UKP4 menjalankan amanat sebagai kepanjangan tangan, mata, dan telinga presiden. “UKP4 menyediakan dirinya sebagai pengurai sumbatan atau ‘debottlenecker’ di ‘belantara’ birokrasi,” kata dia dalam wawancara khusus dengan Media Keuangan belum lama ini.

Teks

Dwinanda Ardhi

27 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Wawancara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono menetapkan 11 Prioritas Nasional pada masa pemerintahan 2009-2014.

Bagaimana Anda melihat implementasi kesebelas prioritas tersebut pada pengujung masa bakti pemerintahan saat ini?

Kendati di sana-sini ada yang terhambat, secara umum implementasinya baik.

Salah satu hambatan, contohnya, adalah lambatnya pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur dan energi. Di sini perlu ada terobosan, baik dari sisi regulasi maupun teknis, agar pembebasan lahan dapat diselesaikan tepat waktu. Yang tak kalah pentingnya adalah masalah koordinasi. Apabila ada kegiatan atau proyek yang melibatkan lintas sektor atau bahkan lintas pemerintah daerah, bisa dipastikan capaiannya lambat atau bahkan tidak tercapai. Itu semua perlu menjadi concern kita.

Bagaimana Anda memandang efektivitas koordinasi dan proses birokrasi di berbagai kementerian saat ini?

Pada dasarnya K/L (Kementerian/ Lembaga) itu seragam ciri khas alur birokrasinya. Alhasil, ragam keruwetannya pun nyaris sama dan khas. Setiap K/L, di internalnya memiliki kendala berupa sekat-sekat birokrasi antarunit eselon I hingga unit kerja terkecil. Sekat-sekat itu adalah representasi dari sebuah isu yang bernama kualitas komunikasi dan koordinasi.

Lemahnya komunikasi dan koordinasi itu yang memengaruhi pola kerja dan produk yang dihasilkan K/L. Tabiat yang berlaku adalah kecenderungan gemar melayangkan surat pemberitahuan ketimbang melakukan konsultasi, gemar membangun program sendiri ketimbang mengintegrasikannya dengan program K/L dan pemerintah daerah, gemar melakukan pengadaan ketimbang melakukan pemberdayaan masyarakat yang butuh komunikasi intens, serta lebih memilih tertutup bagi publik ketimbang transparan dan membangun pertisipasi publik.

28 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Kesenjangan ini yang selama kurun waktu lima tahun terakhir coba diisi oleh UKP4. UKP4 tidak sekadar memastikan pencapaian target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) melalui proses monitoring dan debottlenecking masalah yang muncul.

Lebih dari itu, UKP4 menawarkan pemikiran terobosan dalam rangka membuka tata pikir (mindset) dan edukasi akan perlunya cara pendekatan baru dalam menjalankan amanah undangundang.

Sebagai sebuah lembaga baru yang mempunyai misi khusus, bagaimana Anda memandang efektivitas keberadaan UKP4 dalam pelaksanaan programprogram pembangunan sepanjang 20092014?

Pada sepanjang masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, UKP4 diamanahi tugas untuk memastikan bahwa segenap program prioritas nasional terlaksana sesuai target yang direncanakan. Kami memiliki tool untuk itu, namanya sistem monitoring “Format Delapan Kolom” yang kini makin familiar digunakan oleh K/L, pemerintah daerah, dan bahkan beberapa sektor privat yang mengadopsinya. Tool yang kerap disingkat sebagai “F8K” itu,

setahu saya—yang sudah mengabdi sekian lama di pemerintahan—baru pertama kalinya diterapkan di republik ini.

Di dalam F8K tercatat secara jelas “apasiapa-bagaimana-kapan” suatu program itu diimplementasikan, sehingga progres beserta kendala-kendalanya dapat dirunut dan dipahami secara mudah. Jika ada sumbatan, bisa dideteksi di mana dan oleh siapa. Jadi, mirip titik-titik akupunktur lah. Nah, di situlah UKP4 turun sebagai debottlenecker, sebagai juru akupunktur.

Perlu Anda ketahui, selama ini proses monitoring yang kayak begini tidak ada dan terputus, sehingga tidak memungkinkan mekanisme umpanbalik per kuartal (dulunya, umpan-balik di lakukan per tahun). Setelah hal ini diimplementasikan, tak sedikit program, mulai dari pembangunan infrastruktur, regulasi, hingga pelayanan publik yang dicapai dan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Ambil contoh, pembangunan 550 kilometer rel ganda selesai sejak kita merdeka, beroperasinya lebih dari lima bandar udara internasional, dan selesainya pembahasan undang-undang yang critical seperti yang mengatur soal

Wawancara data, juga dalam lingkup satu kedirjenan atau bahkan lebih mikro lagi lingkup satu biro atau bagian. Pada sisi lain, kita kan sudah punya sebuah UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) yang sedemikian bagus, tapi sayang impelementasinya masih belum optimal.

Portal ini adalah salah satu implementasi konkret dari undang-undang itu.

Per tanggal 18 September, sudah terkumpul dan terunggah hampir 800 kumpulan data (dataset) dari 24 instansi dan 14 grup. Target kita, 1.000 dataset bisa terunggah pada akhir tahun ini, syukur-syukur bisa lebih. Portal Data merupakan satu dari sekian produk terobosan yang telah kita dorong terkait keterbukaan informasi.

tanah dan aparatur sipil negara. Contoh lainnya, pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) dan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) yang baru bisa dimulai setelah dua dasawarsa tertidur, pencegahan korupsi yang lebih masif, dan masih banyak lagi capaian yang membanggakan lainnya.

UKP4 baru-baru ini meluncurkan open data Pemerintah Indonesia: “Portal Data Indonesia”. Selain Portal Data itu, apa saja program-program terobosan yang sudah diluncurkan UKP4?

Gagasan dasar Portal Data sebenarnya simpel saja. Kita ingin menciptakan ruang virtual terpadu yang berisi beraneka ragam data, tapi status data-data itu harus sudah resmi sehingga bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dengan bebas dan mudah. Tapi, bebas yang bertanggung jawab, bukan nyampah. Kata “bebas” menjadi penting karena, selain siapapun bisa mengakses secara cuma-cuma, portal ini bisa digunakan kembali oleh masyarakat luas.

Selama ini kan data itu dikuasai sendirisendiri oleh, katakanlah, satu K/L. Eh, jangankan begitu, kadang-kadang dalam satu K/L saja mereka tak saling berbagi

Masih ada LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Siapapun bisa mengakses portal complaint-handling yang semakin dipercaya masyarakat itu melalui perangkat ponsel pintar dengan mengunduhnya. Ada pula Satulayanan. net, tempat seluruh pusat layanan publik Indonesia—kini sudah mencakup 355 jenis layanan—yang disatupintukan. Ada pula Satupemerintah.net, sebuah portal yang menyajikan data dan informasi mengenai profil, kebijakan, dan keuangan dari K/L dan pemerintah daerah (pemda) se-Indonesia hanya dalam sekali klik.

Bersama Badan Informasi Geospasial, kita juga dorong Gerakan Satu Peta. Satu Peta ini krusial untuk memangkas maraknya versi peta Indonesia yang memicu saling klaim, tumpang-tindih kewenangan, konflik lahan dan sosial, serta inefesiensi banyak hal terkait dimensi spasial pembangunan.

Kesemuanya itu terkemas sebagai wujud nyata komitmen Indonesia dalam gerakan Open Government, sebuah gerakan untuk mewujudkan pemerintah yang lebih transparan dan meningkatkan partisipasi publik. Di tingkat nasional, aksi-aksinya kita dorong melalui koridor Open Government Indonesia. Di tingkat internasional, gerakan itu mewujud sebagai Open Government Partnership

(OGP). Kita patut berbangga, karena di OGP, Indonesia tercatat sebagai satu dari 8 pemerintahan/negara pelopor atau inisiatornya.

Apa harapan Anda terhadap programprogram pembangunan pada masa pemerintahan mendatang?

Prioritas Nasional ke depan diharapkan merupakan hasil penyelarasan dan integrasi dari sejumlah platform utama, yakni visi-misi presiden terpilih, RPJMN, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra (Rencana Strategis) K/L dan pemda, serta RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan program kerja pemda. Idealnya sudah ada integrasi antara program pusat dan daerah sehingga capaian target merupakan kumulatif yang tidak terpisahkan.

Penguatan program-program menyangkut pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar wajib menjadi prioritas yang ditempatkan secara sama pentingnya dengan pemerataan pembangunan di daerah-daerah miskin dan tertinggal. Di samping reformasi birokrasi, reformasi tata-kelola logistik nasional, serta segala bentuk perizinan termasuk usaha, penguatan kapasitas ekonomi melalui penyediaan infrastruktur darat, laut, udara, serta listrik, menurut saya juga penting dan harus diperjuangkan.

Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian adalah kesadaran akan besarnya peran swasta dalam pembangunan ekonomi. Integrasi strategi pelibatan swasta (misalnya dalam skema public-private partnership) ke dalam business process pemerintahan sejak perumusan program, penganggaran, serta penyediaan infrastruktur layanan harus segera dilakukan. Yang terakhir, penguatan transparansi dan pelibatan publik menjadi hal yang wajib untuk terus didorong jika ingin mewujudkan tata-kelola pemerintah yang akuntabel dan kredibel di mata publik sekaligus peduli terhadap kualitas layanan yang disediakan bagi publik.

29 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Profil Kantor

Inspektorat V, Inspektorat Jenderal

Mengawal dari Awal Bila dianalogikan sebuah pakaian putih, saat kita mengenakannya sehari-hari bisa saja terkena kotoran ataupun noda. Untuk menjaganya tetap bersih, tentu dapat menggunakan deterjen maupun pemutih sebagai penghapus noda tersebut.

B

egitupun yang terjadi pada suatu proyek pembangunan yang diibaratkan bagai pakaian putih.

Tidak serta merta pembangunan berjalan on track. Terkadang, ada noda berupa hambatan yang membuat pembangunan itu terlambat diselesaikan. Kondisi terburuknya, bisa jadi pembangunan terbengkalai, bahkan menimbulkan polemik baru.

Untuk itulah diperlukan sistem pengawasan yang profesional guna memantau kelancaran pembangunan nasional. Dalam hal ini, pengawas internal pemerintah (auditor internal) ibarat detergen yang mampu membersihkan segala noda yang menghambat kelancaran pembangunan.

Di Kementerian Keuangan sendiri, terdapat satu unit khusus yang berperan sebagai aparat pengawasan fungsional,

30 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

yakni Inspektorat Jenderal. Tugasnya melaksanakan pengawasan internal dan mendorong terwujudnya kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.

unit yang menangani permasalahan belanja modal.

Kilas balik Bermula tahun 1966, pemerintah membentuk Inspektorat Jenderal pada delapan departemen, termasuk Kementerian Keuangan. Kala itu, kegiatan audit pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal masih diawasi dan diaudit oleh masing-masing Inspektorat sesuai tugas dan fungsi yang ditangani.

Meskipun baru disahkan beberapa tahun lalu, Inspektorat V telah menorehkan prestasi dalam kinerjanya. Terbukti sejak tahun 2011 hingga 2013, Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BA-BUN) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Prestasi ini tak terlepas dari peran Inspektorat V atas reviu LK BA-BUN yang dikelola oleh DJA dan DJPK (BA 999.05, BA 999.07, dan BA 999.08).

Kemudian, sejak terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184 tahun 2010, Inspektorat V ditunjuk menangani pengawasan anggaran, perimbangan keuangan serta mengawal belanja modal. Menurut Inspektur V, Riza Helmi, Inspektorat V merupakan satu-satunya

Helpdesk Terkait layanan unggulan, Inspektorat V meluncurkan layanan konsultasi (helpdesk) pengadaan barang dan jasa.

Layanan ini memberikan konsultansi dan asistensi bagi satker-satker di lingkungan Kementerian Keuangan

Teks

Foto

Iin Kurniati

Bagus Wijaya, Dok. Inspektorat V

Profil Kantor ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang nilainya sebesar 3,44.

Jangan ada pembangunan yang berisiko tinggi, dilaksanakan dengan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan."

Riza Helmi, Inspektur V

yang mengalami permasalahan dalam persiapan pengadaan, pelelangan maupun pelaksaan kontrak.

Tujuannya untuk mendorong pencairan anggaran pengadaan barang dan jasa yang proporsional sepanjang tahun.

Keberadaan layanan ini juga diharapkan dapat mendorong pelaksanaan belanja barang dan jasa lebih efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tantangan Meskipun hanya memiliki 51 orang punggawa, diakui pria yang sebelumnya menjabat sebagai Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi ini, Inspektorat V mampu menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh pengawalan belanja modal seperti pendanaan atas pembelian 16 kapal untuk kepentingan Direktorat Bea dan Cukai dengan nilai mencapai Rp1,2 triliun.

Disamping itu, dalam beberapa kasus, diakui Riza, pihaknya telah melakukan langkah konkrit berupa audit serta pembuatan laporan secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penanganan tersebut mampu membuktikan bahwa pada dasarnya Kementerian Keuangan tidak terkait langsung dengan penyimpangan yang mengarah kepada dugaan tindak pidana yang terjadi di K/L lain.

Riza menceritakan bahwa seringkali Kementerian Keuangan dijadikan

kambing hitam oleh pihak tak bertanggung jawab seperti kejadian dua tahun lalu di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Terdapat oknum yang menyatakan diri sebagai pihak Kementerian Keuangan. Padahal kenyataannya, tidak ada seorangpun pegawai Kementerian Keuangan di dalamnya.

Setelah dilakukan investigasi, ternyata mereka hanyalah oknum yang menjual nama Kementerian Keuangan demi memperoleh keuntungan material.

Setelah terbukti, Inspektorat Jenderal melalui unit kerja Kementerian Keuangan di daerah lantas melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib di Sulawesi Utara dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Riza menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan kunci pengawalan belanja modal terbaik. “Jangan ada pembangunan yang berisiko tinggi, dilaksanakan dengan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Daripada kita datang terakhir, lebih bagus kita kawal dari awal. Apabila ada kesalahan segera kita perbaiki, bila ada kelebihan kita perketat lagi,� tegasnya.

Sepanjang tahun 2013, Inspektorat V telah melakukan kegiatan konsultasi belanja modal sebanyak 168 kali, baik melalui surat, telepon maupun secara tatap muka. Sementara di tahun 2014, sampai dengan bulan Agustus lalu, Inspektorat V telah melakukan konsultasi belanja modal sebanyak 71 kali.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh lembaga survei independen, indeks kepuasan stakeholders atas layanan konsultasi helpdesk belanja modal mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.

Tercatat, indeks kepuasan stakeholders atas layanan helpdesk di tahun 2013 mencapai nilai 3,92 (dari skala 5). Angka

31 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Profil

Ilhamsyah, Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal

Hidup Harus Disyukuri Senyum ramahnya menyambut Media Keuangan di ruang kerjanya di gedung Djuanda II lantai 15. Tampak beberapa kaligrafi ayat suci Al-Quran menghiasi dinding dengan apik, menandakan sisi religius si pemilik ruangan. Siang itu, Ilhamsyah bersedia berbagi kisah hidup dan perjalanan kariernya yang inspiratif.

I

lhamsyah memutar kembali ingatan masa lalunya saat menceritakan awal kariernya di Kementerian Keuangan. Selepas dari Program Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) jurusan Akuntansi, pada tahun 1979 ia bergabung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Ditjen Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang merupakan cikal bakal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lampung menjadi penempatan pertamanya, tepatnya di Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung sebagai pemeriksa pajak. Cukup lama pria kelahiran Jakarta ini menunaikan amanah menjadi pemeriksa pajak, yaitu dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2002. Pada tahun 2002 ia ditugaskan di Kantor Wilayah DJP Bali, NTB, dan NTT yang berlokasi di Denpasar sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.

Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, Kepala KPP Madya Tangerang, dan kemudian pada tahun 2010 hingga sekarang ia dipercaya menjadi Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal.

Nasib pun membawanya kembali ke Jakarta. Ia dipercaya menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Menteng Satu pada tahun 2006. Sejak saat itu ia beberapa kali berpindah tugas di sekitar Jakarta. Ilhamsyah pertama kali ‘mencicipi’ bertugas di Kantor Pusat DJP pada tahun 2007 sebagai Kepala Subdirektorat Penyidikan di Direktorat Intelijen dan Penyidikan.Tak lama, ia mengemban amanah menjadi

inilah yang mendasari Ilhamsyah untuk mewajibkan seluruh pegawai di Biro Perlengkapan mengikuti ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Training yang dibagi menjadi tiga tahap. “Semua pegawai saya ikutkan ESQ Training supaya tersentuh hatinya dan mindset-nya diubah. Jangan sampai saya mendengar ada pegawai Biro Perlengkapan yang menerima uang atau gratifikasi. Saya ingatkan kalau hidup di dunia ini

Terobosan Bertugas sebagai Kepala Biro Perlengkapan terhitung dari bulan Maret tahun 2010, Ilhamsyah sukses membuat berbagai kemajuan dan terobosan. Peningkatan kinerja dari tahun ke tahun adalah bukti nyata.

Pengelolaan BMN pun semakin cepat dan semakin baik dalam proses penyelesaiannya. Hal pertama yang dilakukannya adalah membuat database atau profil satuan kerja (satker) yang total ada 1070 satker. Di samping itu, kemajuan lainnya adalah penyusunan standar barang dan standar kebutuhan BMN, penyusunan perencanaan

Teks

Foto

32 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Setelah bertahun-tahun bekerja di bidang perpajakan, kini Ilhamsyah bergelut dengan Barang Milik Negara (BMN). Pengelolaan BMN sangat rentan dengan tindak penyelewengan. Hal

“Semua pegawai saya ikutkan ESQ Training supaya tersentuh hatinya dan mindsetnya diubah."

Pradany Hayyu

sementara, masih ada akhirat yang harus dipertanggungjawabkan semua pekerjaan kita,” jelasnya.

Begitulah Ilhamsyah membina bawahannya dari level eselon III hingga pelaksana, tidak hanya dalam urusan di kantor, namun juga terkait dengan masalah mental dan spiritual yang jauh lebih utama. Ia berujar, ESQ Training yang menjadi pilihan karena ia dan keluarga merasakan sendiri manfaat yang didapat setelah mengikuti pelatihan tersebut. Banyak nilai-nilai dari pelatihan yang membuatnya tersentuh, esensinya tak jauh berbeda dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Bagus Wijaya

Profil

Ilhamsyah

Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 2 September 1956 | Jabatan Terakhir: Kepala Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal | Pendidikan: Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI (1995) | Sarjana Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (1987) | Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980) | SMA 1 Boedi Oetomo Jakarta (1975) | Riwayat Jabatan: Kepala Biro Perlengkapan, Setjen (2010-sekarang) | Kepala KPP Madya Tangerang (2007) | Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga (2007) | Kepala Subdirektorat Penyidikan, DJP (2007) | Kepala KPP Jakarta Menteng Satu (2006)

33 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Profil pengadaaan BMN berupa tanah dan atau bangunan, melakukan percepatan penyelesaian SK Penghapusan BMN menjadi 21 hari, melakukan pengamanan BMN secara fisik, administrasi, dan hukum, melakukan penertiban rumah dinas, dan masih lagi sederet terobosan lainnya.

One step ahead Ilhamsyah tak pernah berhenti sampai di situ. Saat Menteri Keuangan Agus Martowardojo memberikan instruksi untuk membentuk Unit Pelayanan Pengadaan (ULP), Ilhamsyah pun merealisasikan hal tersebut. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mentargetkan semua Kementerian/Lembaga membentuk ULP pada tahun 2014. Kali ini Kementerian Keuangan menjadi percontohan dengan melakukan percepatan pembentukan ULP di tiap unit Eselon I sejak tahun 2012. Pembentukan ULP ini tentunya didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.

Proses penertiban BMN ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Beberapa pensiunan yang telah tinggal bertahun-tahun di rumah dinas sempat menolak untuk ditertibkan.

Untuk itu, Biro Perlengkapan rutin melakukan pembinaan dan sosialisasi ke berbagai daerah tentang peraturan BMN. Ilhamsyah mengakui, terkadang proses penertiban rumah dinas ini acap kali berujung dengan penolakan yang bersangkutan. Oleh karena itu, ia membina hubungan kerja sama dengan Kepolisian, Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman. Kerja sama ini dilakukan untuk penyelesaian sengketa BMN atau penghunian rumah dinas.

Kemajuan lain yang dilakukan Ilhamsyah bersama para stafnya di Biro Perlengkapan adalah terselenggaranya Sensus BMN. Kementerian Keuangan pada tahun 2013 adalah satu-satunya Kementerian yang menerapkan

34 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

sensus ini. Hasil dari sensus tersebut nantinya akan diinput ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Kerja keras Ilhamsyah bersama staf Biro Perlengkapan juga terlihat dalam penyusunan Laporan BMN yang digunakan untuk menunjang Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

“Alhamdulillah selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2012 dan 2013 Laporan BMN dan Laporan Keuangan kita mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan,” jelasnya.

Tantangan Pengelolaan BMN Semakin lama aset yang dimiliki Kementerian Keuangan pun semakin bertambah. Aset-aset tersebut meliputi gedung kantor, rumah dinas, tanah, pembelian inventaris (kendaraan dinas, komputer, dan sebagainya).

Meskipun ada penghapusan BMN, namun penambahan BMN juga semakin banyak. Saat ini juga masih banyak BMN yang belum ditetapkan status penggunaaannya. Selain itu tak sedikit

"Beruntunglah kita bisa merasakan sesuatu. Dengan bisa merasakan sesuatu, kita tahu nikmat."

pula tanah yang belum bersertifikat dan rumah negara yang dikuasai oleh pihakpihak yg tidak berhak.

“Tantangan lain adalah kompleksitas dan dinamika peraturan serta permasalahan pengelolaan BMN,” urainya. Menurutnya, seharusnya ada pendelegasian wewenang dari Sekretaris Jenderal kepada satkersatker. Sehingga BMN yang sifatnya ‘kecil’ seperti inventaris kantor cukup dikelola oleh Kantor Wilayah, tidak harus sampai ke kantor pusat. “Hampir setiap hari (dokumen) pekerjaan kita hampir sekitar dua meter. Semua dari satker yang berjumlah sekitar 1070

Profil satker, jadi asetnya bejibun bagai parsel saat Lebaran,” jelasnya sembari tertawa.

Tantangan inilah yang membuat Ilhamsyah terus mencari terobosan dalam mengelola aset negara lebih baik ke depan.

Harapan Ilhamsyah berharap proses pelaksanaan barang/jasa dapat dilakukan secara terencana, efisien, dan efektif. Untuk urusan pelayanan, ia juga berusaha untuk mempercepat proses pengadaan.

Semakin cepat dilakukan pengadaan, maka semakin cepat pula stakeholders menerima manfaat barang, dan semakin cepat dalam penyerapan anggaran. Selain itu, Ilhamsyah juga sangat concern terhadap peningkatan kompetensi para stafnya. Kompetensi sumber daya manusia seharusnya diimbangi dengan pemberian reward and punishment yang setara dengan risiko dan tanggung jawab yang dihadapi oleh pegawai.

Aktif menjadi pengurus masjid Para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal yang selalu melakukan shalat di masjid pasti tak asing dengan pria kelahiran 2 September 1956 ini. Ilhamsyah memang rutin menunaikan shalat Dzuhur dan Ashar di Masjid Al-Amin yang berada di kompleks Kementerian Keuangan.

Tak jarang banyak pegawai khususnya pelaksana mengenalnya dengan baik.

Pemimpin seharusnya memberikan contoh bagi bawahan. Inilah yang berusaha diterapkan Ilhamsyah dengan menunaikan shalat di masjid yang merupakan hal yang dianjurkan bagi para muslim. Keaktifannya dalam organisasi Islam sebenernya dimulai saat ia menjadi anggota anggota OSIS bagian Pembinaan Mental di SMA 1 Budi Oetomo Jakarta. Saat melanjutkan pendidikan di STAN, ia pun dikenal aktif berorganisasi hingga menjadi ketua pengurus Masjid Baitul Mal STAN di Jl Purnawarman No 99 Jakarta.

Cerita Ilhamsyah yang aktif dalam organisasi Islam pun didengar Agus

Martowardojo, Menteri Keuangan kala itu. Pak Agus pun menunjuknya untuk menjadi Ketua Pengurus Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan hingga saat ini.

Ia bersyukur bisa berkumpul dengan orang-orang yang shaleh sebagai pengingat akhirat dan perisai diri dari hal-hal tercela. Di luar itu, ia kini menjadi semakin sering diberi amanah sebagai pembaca doa dalam berbagai acara, dari rapat internal hingga acara tingkat nasional. Ia menganggap kepercayaan yang diterima dari orangorang di sekitarnya ini adalah sebuah berkah.

Maju Sehat Bersama Ilhamsyah memang menyeimbangkan kegiatannya antara pekerjaan, spiritual, dan kegiatan fisik. Di lingkungan Kementerian Keuangan, ia aktif menjadi instruktur senam pernafasan bernama Mahatma. Mahatma merupakan kepanjangan dari maju sehat bersama.

Senam pernafasan ini ia geluti sejak 10 tahun yang lalu dengan tujuan agar badan menjadi lebih bugar. Selain ada nilai plus yang didapat selain fisik yang sehat, yaitu bisa bersilaturahmi dengan peserta senam yang lain. Manfaat yang ia dapat dari tiap gerakan senam ini bukanlah hanya sekedar persoalan fisik, namun juga spiritual. “Setiap nafas isinya dzikir di dalam hati,” jelasnya. Ia pun sejalan dengan motto Mahatma, “Amalkan ilmu Mahatma, jangan dimakan sendiri. Ajak orang lain untuk ikut. Juga ada pantangannya. Jangan meninggalkan latihan, ilmu jangan dimakan sendiri, jangan menduakan Tuhan.”

Kini ia telah menjadi instruktur Mahatma. Untuk menjadi instruktur tidak hanya harus melewati tingkatan tertentu. Selain harus mengikuti pelatihan khusus instruktur, harus ada sikap-sikap baik yang harus dimiliki, seperti senyum ramah, sopan santun, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati guru, jujur, setia, dan bersyukur. Peserta yang rutin melakukan senam pernafasan

ini akan mendapatkan manfaat yang lebih, yaitu dapat mengobati berbagai macam penyakit. Ilhamsyah sudah mengajarkan senam pernafasan ini sejak ia bertugas di KPP Bali, NTB, dan NTT di Denpasar. Permintaan untuk menjadi instruktur juga ia terima dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan yayasan keagamaan lain yang ia geluti. “Senam ini sangat luar biasa, bukan hanya kegiatan fisik saja,” terangnya.

Refleksi perjalanan karier “Alhamdulillah saya merasa (karier) saya naik pelan-pelan. Saya ini dari (golongan) II A lho. Nggak ada yang loncat. Insya Allah April depan naik jadi IV D. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi manfaat,” jelasnya saat ditanya refleksi perjalanan karier selama ini.

Ilhamsyah memang pribadi yang penuh dengan rasa syukur. Menjadi seorang pejabat Eseleon II tidak membuatnya tinggi hati. Ia tetap rendah hati, selalu mencari manfaat dalam segala sesuatu, selalu mengajak orang sekitar untuk berbuat jujur, dan yang terpenting adalah menjadikan agama sebagai patokan hidupnya, bukan hanya untuk urusan peribadatan semata namun juga dalam menjalankan perannya sebagai pimpinan.

“Beruntunglah kita bisa merasakan sesuatu. Dengan bisa merasakan sesuatu, kita tahu nikmat. Dengan tahu nikmat, kita akan bersyukur. Dengan tahu rasa sakit, kita tahu nikmatnya sehat. Luar biasa kalau kita bersyukur,” ungkapnya .

Tak sampai satu jam pembicaraan Media Keuangan dengannya, namun banyak sekali nilai kehidupan yang didapat. Terkadang manusia memang terbuai dengan pekerjaan dan nafsu mencapai ambisi dunia hingga melupakan tujuan akhir hidupnya, yakni akhirat. Berbincang dengan Ilhamsyah mendapatkan lebih dari sekedar nasihat.

Sayangnya pembicaraan kami terpotong oleh adzan Ashar, pertanda ia harus segera berangkat ke masjid untuk menunaikan shalat.

35 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Info Kebijakan

Saham Indonesia Terbaik di Kawasan Perkembangan pasar saham Indonesia maupun nilai tukar Rupiah menjadi salah satu yang terbaik di kawasan, disertai dengan arus modal yang terus masuk ke dalam negeri.

W

orld Bank merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,3 persen menjadi 5,2 persen akibat melemahnya harga komoditas dan pertumbuhan kredit. Proyeksi ini disusul oleh International Monetary Fund (IMF) yang merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi 3,4 persen lebih rendah dibanding April lalu sebesar 3,6 persen. Revisi ini menyusul perlambatan ekonomi di Tiongkok dan AS serta konflik militer yang dapat berdampak pada harga minyak.

Namun demikian, kepercayaan investor terhadap kondisi pasar modal terus membaik dan disertai arus modal masuk. Terbukti, indeks saham masih

menunjukkan tren penguatan. Sejak awal tahun 2014 hingga 5 September 2014, Indeks Harga Saham Gabungan menguat sebesar 19,53 persen dan terjadi net capital inflow sekitar Rp174,16 triliun.

Per 5 September 2014, pasar saham mengalami inflow sebesr Rp830,33 miliar.

Sementara Surat Utang Negara (SUN) mengalami inflow sebesar Rp3,15 triliun (s.d 2 September). Pasar saham sempat terpengaruh oleh ketidakpastian politik dalam negeri pasca Pemilihan Presiden dan membaiknya perekonomian AS serta kemungkinan akan naiknya tingkat bunga The Fed. Terkait nilai tukar, Rupiah 2014 diprediksi masih berfluktuasi. Terbukti Rupiah

sempat menguat ke level Rp11,289/ US$, namun kembali melemah di kisaran Rp11.700/US$. Tercatat pada per 5 September 2014, Rupiah mencapai Rp11.770/US$ atau lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2013 sebesar Rp12.189/US$ (apresiasi 3,44%).

Terkait inflasi, pada Agustus 2014 masih dapat dijaga di level 0,47 persen month to month (mtm) atau 3,99 persen year on year (yoy). Angka ini lebih rendah dari rerata historis inflasi dalam lima tahun terakhir bulan Agustus yang sebesar 0,87 persen (mtm) atau lebih rendah dari inflasi bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,99 persen (mtm).

Secara umum, inflasi bulan ini dipicu oleh faktor musiman seperti tahun ajaran baru sekolah dan kebijakan kenaikan tarif listrik. Hal ini diindikasikan oleh kenaikan tarif biaya sekolah (SD:0,04%, SMP:0,03%, SMA:0,02%, TK:0,01%, dan PT:0,01%) serta kenaikan tarif listrik sebesar 0,12

Tabel Perkembangan Ekonomi Indonesia Indikator

Nilai Tukar Rupiah

Indeks Harga Saham Gabungan

Inflasi

Harga Minyak Mentah Indonesia

Arus Modal Masuk

Kinerja

Nilai tukar Rupiah pada 5 September 2014 berada pada Rp11.770/US$ mengalami apresiasi 3,44% (ytd).

IHSG pada 5 September 2014 sebesar 5.217,34 menguat 19,53% (ytd).

Inflasi per Agustus 2014 mencapai 0,47% (mtm), 3,42% (ytd), atau 3,99% (yoy).

ICP per Agustus 2014 mencapai US$99,95 per barel.

Selama Agustus 2014: Saham outflow Rp1,32 triliun, SUN inflow Rp15,94 triliun.

Periode 2 Januari hingga 5 September 2014 Rupiah mengalami level terkuat Rp11.271/US$ dan level terlemah Rp12.267/US$.

Periode 2 Januari hingga 5 September 2014 IHSG mencapai level tertinggi sebesar 5.224,14 dan level terendah sebesar 4.175,81.

MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Per September: Saham (5 September) inflow Rp830,33 miliar, SUN (2 September) inflow Rp3,15 triliun.

Selama 2014 terjadi net inflow sebesar Rp174,16 triliun: Saham inflow Rp56,70 triliun, SUN inflow Rp113,52 triliun, SBI inflow Rp3,94 triliun.

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah) 36

ICP per Januari 2014 sebesar US$105,8 per barel.

Teks

Iin Kurniati

Di pasar SUN, posisi kepemilikan asing per 2 September 2014 sebesar Rp437,35 triliun (37,27% dari total SUN).

Info Kebijakan persen. Potensi kenaikan harga lebih lanjut terhambat oleh tekanan penurunan daya beli masyarakat pasca faktor musiman seperti lebaran.

Beberapa faktor yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi 2014, antara lain potensi el nino yang diperkirakan mengganggu pasokan bahan makanan. Selain itu, inflasi juga diprediksi dapat tertekan karena rencana kebijakan bidang energi terkait harga jual gas elpiji 12 kg serta wacana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Terkait neraca perdagangan, bulan Juli 2014 mencatatkan surplus sebesar US$123,7 juta. Secara kumulatif pada periode Januari hingga Juli mencatatkan defisit sebesar US$2,02 miliar. Kinerja ekspor Juli dinilai melemah, tetapi tidak sebesar penurunan impor. Total ekspor Juli sebesar US$14,18 miliar (-7,99% mtm) sementara impor mencapai US$14,05 miliar (-10,47% mtm).

Terkait neraca pembayaran, pada kuartal kedua (Q2) 2014 membaik dengan adanya surplus sebesar US$4,27 miliar. Kinerja transaksi berjalan melebar dari defisit US$4,2 miliar (2,05% PDB) pada kuartal pertama (Q1) 2014 menjadi defisit US$9,1 miliar (4,27% PDB) pada Q2 2014. Ini terjadi karena pola musiman, baik impor

barang maupun defisit neraca jasa dan pendapatan yg lebih tinggi.

Sementara itu, surplus transaksi finansial mengalami peningkatan dari US$7,6 miliar (Q1 2014) menjadi surplus US$14,5 miliar (Q2 2014). Surplus ini bersumber dari investasi langsung, portofolio dan lainnya. Terakhir, kondisi cadangan devisa Indonesia per akhir Juli 2014 mencapai US$110,54 juta.

Perkembangan ekonomi global IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2014 dari posisi 3,6 persen (April) menjadi 3,4 persen (Juli). Revisi ini menyusul perlambatan ekonomi di Tiongkok dan AS serta konflik militer yang dapat berdampak pada harga minyak. IMF pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2015 mendatang mencapai 4 persen, lebih tinggi dibandingkan perkiraan April lalu sebesar 3,9 persen.

Amerika Serikat Pada Q2 2014, perekonomian Amerika tumbuh sebesar 4,0 persen quarter to quarter (qoq). Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen (qoq). Meskipun tingkat pengangguran (Juli) meningkat dari 6,1 persen menjadi 6,2 persen, inflasi masih bertahan

moderat di level 2,1 persen.

Juli lalu, hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) menyatakan bahwa jika ekonomi bergerak sesuai target maka program pembelian obligasi (QE), akan berakhir Oktober mendatang. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan pada semester kedua 2015. Namun tetap akan selalu berpatokan pada kondisi perekonomian serta target angka pengangguran di atas 6,5 persen dan outlook inflasi sebesar 2,5 persen.

Dewan Perwakilan Rakyat AS setuju untuk menunda sementara peningkatan batas utang sampai Maret tahun depan.

Sebelumnya terkait batas utang AS yang akan berakhir pada 27 Februari 2014, Partai Republik mengizinkan peningkatan pagu utang tanpa syarat apapun. The Fed juga merevisi proyeksi pertumbuhan AS dari kisaran 2,8 hingga 3,0 persen menjadi 2,1 hingga 2,3 persen.

Zona Eropa Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa pada Q2 2014 masih stagnan di level 0,0 persen (qoq). Angka ini menurun dibandingkan kuartal pertama tahun 2014 sebesar 0,2 persen (qoq). Tercatat, inflasi di zona Eropa menurun dari 0,4 persen pada Juli menjadi 0,3 persen di bulan Agustus. Ini merupakan angka inflasi

Yield SUN

Pertumbuhan PDB

Investasi Langsung

Perdagangan Internasional

Neraca Pembayaran

Yield SUN periode 5 September 2014: • Yield SUN 10Y sebesar 8,96%; • Yield SUN 5Y sebesar 7,84%.

Pada Q1-2014 PDB tumbuh sebesar 5,21% (yoy).

Realisasi investasi Q2 2014 mencapai Rp116,2 triliun atau naik 16,34% (yoy) • PMA: Rp78,0 triliun naik 16,9% (yoy) • PMDN: Rp38,2 triliun naik 15,4%(yoy)

Juli 2014: • Ekspor turun 2,97% (yoy) menjadi US$14,18 miliar; • Impor turun 19,31% (yoy) menjadi US$14,05 miliar.

Pada Q1-2014 defisit transaksi berjalan kembali menyempit menjadi US$4,2 miliar (2.0% PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US$4,3 miliar (2,1% PDB). Surplus transaksi modal dan finansial turun menjadi US$7,8 miliar yang berasal dari defisit investasi lainnya

Periode 1 Januari hingga 5 September 2014: • Yield SUN 10Y Tertinggi 9,18% -- Terendah 7,83%; • Yield SUN 5Y Tertinggi 8,67% -- Terendah 7,56%.

Pada Q2-2014 PDB tumbuh sebesar 5,12% (yoy).

Sepanjang 2013: 5,78% (yoy).

PDB nonmigas 6,3%, PDB migas -2,8% Sepanjang 2012 : 6,23% (yoy). PDB nonmigas 6,8%, PDB migas -3,3%

Realisasi investasi Semester I 2014 sebesar Rp222,8 triliun atau naik 15,56% (yoy) • PMA : Rp150,0 triliun, naik 13,5% (yoy) • PMDN : Rp72,8 triliun, naik 20,2%(yoy)

Surplus neraca perdagangan Mei sebesar US$123,7 juta.

Secara kumulatif (JanuariJuli 2014) defisit neraca perdagangan mencapai US$1,01 miliar.

Pada Q2-2014 surplus NPI meningkat dari US$2,1 miliar pada Q1 menjadi US$4,3 miliar. Membaiknya kinerja NPI tersebut ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang mencatat peningkatan surplus yang signifikan.

37 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Info Kebijakan terendah sejak akhir tahun 2009 lalu.

Terkait tingkat pengangguran, pada Juli 2014 pengangguran di zona Eropa mencapai 11,5 persen atau sama dengan kondisi di bulan Juni 2014. Namun demikian, angka ini lebih rendah dibandingkan bulan Juli 2013 yang mencapai 11,9 persen. Secara kuartal, tingkat pengangguran Eropa meningkat dari 0,1 persen pada Q1 2014 menjadi 0,1 persen pada Q2 2014.

Secara umum, perekonomian zona Eropa masih rentan dengan inflasi yang rendah dengan tingkat penggangguran tinggi. Kondisi ini mendorong European Central Bank (ECB) kembali menurunkan bunga acuan dari 0,15 persen menjadi 0,05 persen. Tak hanya itu, ECB juga menetapkan suku bunga deposito sebesar minus 0,2 persen dari sebelumnya 0,1 persen.

Pergerakan Indeks Saham Indonesia

19,53%

Filipina

18,41%

Thailand

17,73%

Hong Kong

5,76%

Singapura

5,06%

Tiongkok

4,91%

Korea

2,73%

Malaysia

0,52%

Amerika Serikat

-0,89%

Inggris

-0,99%

Jepang

Per 5 September 2014

-5,96%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Apresiasi Nilai Tukar Kawasan Indonesia

Zona Asia Setelah meluncurkan paket stimulus untuk menopang perekonomiannya, Juni lalu Tiongkok meluncurkan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Strateginya yaitu memangkas pajak perusahaan kecil, meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan kawasan Sungai Yangtze, dan meningkatkan pembiayaan bagi eksportir.

Tercatat pada Q2 2014, pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 7,5 persen atau sama dengan kondisi pada Q2 2013.

Namun demikian, angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 7,4 persen. Terkait neraca perdagangan Tiongkok, Juli ini kembali mengalami surplus sebesar US$47,3 miliar. People’s Bank of China (PBoC) mengucurkan stimulus besar berupa kredit sebesar US$162 miliar kepada China Development Bank selama 3 tahun.

Berbeda dari Tiongkok, perekonomian Jepang justru mengalami konstraksi hingga 6,8 persen quarter on quarter, seasonally adjusted annualized rate (qoq saar). Angka ini terendah selama tiga

38 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

25%

3,44%

Malaysia

2,85%

India

2,26%

Thailand

2,19%

Filipina

1,69%

Singapura

0,71%

Jepang

0,21%

Inggris

-1,41%

Tiongkok

-1,43%

Euro

-8%

Per 5 September 2014

-6,12%

-6%

-4%

tahun terakhir. Hal ini terjadi akibat turunnya konsumsi dan investasi karena terjadinya kenaikan pajak di bulan April.

Pada 1 April lalu, pemerintah Jepang menaikkan pajak penjualan dari 5 persen menjadi 8 persen.

Kebijakan tersebut nyatanya berdampak pada melemahnya beberapa indikator riil di bulan April, sehingga pemerintah Jepang mengeluarkan stimulus sebesar ¥18,6 triliun untuk mengurangi dampak tersebut. Bank of Japan (BoJ) juga masih akan terus melakukan pembelian

-2%

0%

2%

4%

terhadap obligasi sebagai bentuk dari stimulus moneter (¥60 hingga ¥70 triliun per tahun).

Sementara terkait laju inflasi, tercatat melambat dari 3,6 persen menjadi 3,4 persen. Meskipun demikian, angka ini masih di atas target pemerintah sebesar 2,0 persen. Selanjutnya, tingkat ekspor meningkat sebesar 3,9 persen (yoy), sementara impor hanya meningkat 2,3 persen (yoy), sehingga defisit neraca perdagangan Jepang turun menjadi ¥964 miliar atau US$9,36 miliar.

39 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Kolom Ekonom

Perekonomian Indonesia dan Tantangan di Masa Mendatang

P

emerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebentar lagi akan berakhir. Selama periode kepemimpinannya yang kedua (2009 – 2014), tentu tidak sedikit capaian yang dihasilkan sehingga pada tahun ini Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara ke-10 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar dunia dari 177 negara berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP). Menurut Firmanzah (2014),1 ada beberapa faktor penyebab yang menjadikan Indonesia meraih prestasi ekonomi seperti itu, yakni pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sustainable, pengendalian tingkat inflasi rata-rata di bawah 6 persen (20092013), adanya program pemberdayaan bagi UKM yang membantu peningkatan daya beli dan sektor riil, dan terjaganya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.

Pertanyaannya adalah tantangan pokok apa yang masih harus diselesaikan oleh pemerintahan mendatang agar pencapaian peringkat perekonomian Indonesia bisa lebih meningkat lagi?

40 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Kondisi global Di tataran global, upaya pemulihan perekonomian belum menghasilkan capaian yang signifikan (pelemahan kinerja ekonomi, tekanan di sektor keuangan dan beban fiskal, serta gejolak harga beberapa komoditas), walaupun normalisasi kebijakan moneter secara bertahap (tapering off) telah dilakukan The Fed sebagai sinyal prospek perekonomian Amerika Serikat mulai membaik. Menurut data IMF (2014), pertumbuhan ekonomi dunia selama periode 2010 s.d. 2013 cenderung mengalami penurunan dari 5,2 persen (2010) menjadi 3,0 persen (2013) karena dipicu oleh rendahnya kinerja ekonomi negara maju (2013: 1,3 persen) yang pada akhirnya juga mempengaruhi laju ekonomi negara berkembang (2013: 4,7 persen). Walaupun data IMF menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Eropa menuju ke arah yang terus membaik (2012: -0,7 persen, 2013: -0,5 persen, dan 2014: 1,2 persen), tetapi perbaikan yang terjadi dinilai belum sampai menyelesaikan permasalahan pokoknya seperti tingginya rasio

Teks

Praptono Djunedi, Peneliti BKF

utang, tingginya angka pengangguran, dan belum meratanya pertumbuhan ekonomi antar negara Eropa.

Di Jepang, adanya kebijakan kenaikan pajak penjualan diperkirakan membawa dampak pada daya beli masyarakat dan kinerja perekonomiannya. Jika tahun 2013 realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 persen, maka perekonomian tahun 2014 diprediksi hanya tumbuh 1,4 persen. Negara Tiongkok juga menunjukkan perlambatan ekonomi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 ekonominya masih tumbuh 10,4 persen tetapi pada tahun-tahun berikutnya laju ekonominya terus menurun hingga 7,7 persen (2013). Diprediksi tahun 2014 pertumbuhan ekonominya menurun menjadi hanya 7,5 persen.

Hal ini diantaranya disebabkan oleh upaya mengurangi kelebihan kapasitas produksi, rebalancing sumber pertumbuhan ekonomi pada konsumsi domestik untuk menggantikan peran investasi, dan menahan laju pertumbuhan kredit

Foto

m.energitoday.com

Kolom Ekonom Grafik 1:

Perkembangan Perekonomian Dunia, 2010 s.d. 2014f Sumber: Kementerian Keuangan, 2014, diolah 10,5

2010 2011

9

2012 2013

7,5

2014f

6 4,5 3 1,5 0 -1,5 Dunia

AS

korporasi utamanya yang berasal dari praktik shadow banking. Demikian juga yang terjadi pada perekonomian India yang mengalami perlambatan ekonomi yang konsisten dari 10,3 persen (2010) menjadi tumbuh hanya 4,4 persen (2013). Beberapa kebijakan pemerintah India seperti mengendalikan tekanan inflasi hingga ke single digit, meningkatkan kinerja sektor pertanian, meningkatkan kinerja ekspor setelah pulihnya ekonomi mitra dagang dan deprsiasi rupee, serta mengendalikan impor terkait permintaan emas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 5,4 persen (2014). Sementara itu, perekonomian ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam) diperkirakan tumbuh hanya 4,9 persen (2014) setelah sebelumnya mencatat angka pertumbuhan sebesar 6,2 persen (2012) dan 5,2 persen (2013).

Hal ini disebabkan oleh melambatnya kinerja ekonomi mitra dagang (Tiongkok dan Jepang) serta kondisi politik Thailand (lihat Grafik 1). Dengan kondisi kinerja perekonomian dunia yang belum pasti, berakhirnya commodity boom, dan adanya potensi pembalikan modal ke negara maju tersebut diperkirakan dapat memberikan dampak ke

Eropa

Jepang

Tiongkok

perekonomian domestik.

Kondisi domestik dan tantangan ke depan Penulis sependapat dengan apa yang dijelaskan Firmanzah di atas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir tumbuh stabil di kisaran angka 5,5–6,5 persen.

Dengan capaian seperti itu menjadikan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi terbaik dunia. Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik, rata-rata di bawah 6 persen, walaupun tahun 2013 (inflasi 8,38 persen) pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM. Begitu juga dengan indikator lainnya seperti situasi politik dan keamanan dalam negeri yang juga relatif stabil, termasuk pascapenyelenggaraan pemilu legislatif serta presiden dan wakil presiden.

Seperti diketahui, Indonesia dikelompokkan kembali sebagai negara middle income sejak tahun 2004.

Dibandingkan negara ASEAN, kinerja daya saing Indonesia yang paling lemah terjadi pada pilar efisiensi pasar tenaga kerja, kesiapan teknologi, pendidikan dasar dan kesehatan, serta tingkat

India

ASEAN

produktivitas tenaga kerja (Simorangkir, 2014). Menurut Nasution (2014), agar terhindar dari middle income trap dan untuk mencapai predikat sebagai negara maju yang baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal harus berada pada level 8-9 persen dalam masa 10 tahun.

Negara yang sudah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi itu, sepengetahuan penulis baru Tiongkok dan India. Sekarang perekonomian keduanya sedang mengalami perlambatan.

Cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi itu adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, memperbaiki komposisi penggunaan energi primer, memperbaiki dan memperkuat konektivitas antardaerah dan antarpulau, dan memperbaiki iklim investasi dan daya saing. Sebenarnya, semua hal itu sudah ada dalam berbagai dokumen perencanaan seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), PPP Book (PublicPrivate Partnership), Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan tentunya RPJMN (Rencana Pembangunan

41 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Kolom Ekonom Grafik 2:

Perkembangan Ekspor Impor Minyak Dan Produk Minyak Indonesia

(Juta USD)

Sumber: BPS (dalam Amir, 2014), diolah 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000

Ekspor

5.000

Impor

0 2009

Jangka Menengah Nasional). MP3EI juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpikir not business as usual, tidak berpikir secara sektoral, menyederhanakan dan mempermudah perijinan, serta memberikan insentif fiskal. Namun dalam tataran implementasinya, tidak sedikit proyek yang masih terhambat oleh persoalan klasik, semisal pembebasan lahan, perijinan, lemahnya koordinasi antar instansi, disharmoni antar regulasi dan berbagai hambatan lainnya.

2010

2011

2012

MP3EI juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpikir not business as usual, tidak berpikir secara sektoral, menyederhanakan dan mempermudah perijinan, serta memberikan insentif fiskal.

Sebagai ilustrasi adalah hambatan terhadap pembangunan PLTU 2x1000 MW yang berada di Batang Jawa Tengah. Produksi PLTU ini diharapkan dapat memasok cadangan listrik untuk Jawa dan Bali sekitar 30 persen. Konsesi untuk proyek dengan skema PPP itu sudah ditandatangani sejak tiga tahun lalu. Namun, hingga sekarang ada sebagian lahan yang masih belum bisa dibebaskan sehingga dengan kondisi seperti ini tahapan pencairan dana pinjaman bank dan tahapan lainnya juga menjadi mandek.

ini ditunjukkan oleh tingginya subsidi energi yang berpotensi mengganggu keberlanjutan fiskal. Target penggunaan energi primer secara lebih merata demi mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi yang tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional tidak tercapai. Target lifting minyak yang semakin lama semakin menurun, setidaknya selama tiga tahun terakhir ini juga tidak tercapai. Penyebab utamanya, menurut pengamat perminyakan, adalah kita hanya mengandalkan sumur-sumur minyak yang sudah tua. Walaupun ada teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), tetapi cara ini tidak terlalu efektif untuk meningkatkan lifting minyak pada sumur-sumur yang sudah tua tersebut.

Selanjutnya, soal komposisi penggunaan energi primer. Ketergantungan terhadap penggunaan BBM sangat tinggi. Hal

Dari Grafik 2 tampak bahwa kinerja perdagangan minyak bumi selama lima tahun terakhir mengalami defisit

42 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

2013

yang terus meningkat. Oleh karena itu, ketidakmerataan penggunaan energi primer secara nasional tidak hanya mengancam keberlanjutan fiskal, tetapi juga dapat memperburuk kinerja Neraca Transaksi Berjalan. Proses itu sudah terjadi sekitar tahun 2012 sampai 2013 dan terjadilah apa yang diistilahkan sebagai triple deficit. Pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi kondisi tersebut. Walaupun, secara jangka pendek cukup efektif, tetapi belum tentu untuk jangka panjang.

Barangkali, itulah beberapa tantangan bagi pemerintahan mendatang untuk segera mencari solusi yang tepat.

Guru Besar FEUI dan mantan Dekan FEUI

1

43 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Opini

Pelimpahan Wewenang Dalam Kondisi Emergency

S

aat ini, instansi pemerintah maupun swasta dihadapkan kepada permasalahan yang sering terjadi dalam proses berjalannya organisasi. Adanya berbagai macam penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun peraturan yang belum jelas, berpotensi menimbulkan hambatan bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Hal ini jelas mendorong stakeholders terkait untuk segera menerapkan nilai-nilai etik yang lazim hidup dalam organisasi pemerintahan maupun swasta, yang biasa kita dengar dengan istilah “good governance/ good corporate governance�. Adapun nilai-nilai etik yang harus dilaksanakan di instansi pemerintah sesuai Pasal 3 UU Nomor28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pelaksanaan nilai-nilai good governance dalam kegiatan pemerintahan harus dititikberatkan pada kewenangan yang dimiliki oleh pejabat/pengambil kebijakan. Hal ini mengingat kewenangan yang ada merupakan pintu utama yang menentukan baik buruknya output/

44 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

kinerja organisasi pemerintahan.

Kewenangan yang tidak jelas dan/ atau penyalahgunaan wewenang tentu menghasilkan output atau kinerja yang tidak optimal.

Legitimasi kewenangan pejabat/ pengambil kebijakan harus dibangun dengan aturan kewenangan yang jelas, yang salah satunya melalui penguatan dan penyempurnaan aturan-aturan terkait kewenangan yang telah ada (das sein) maupun yang seharusnya ada (das solen) agar dapat mengakomodir kebutuhan yang semakin beragam.

Salah satu permasalahan kewenangan yang seringkali muncul adalah pelaksanaan wewenang dalam kondisi emergency (darurat) yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan wewenang dalam kondisi emergency merupakan peralihan hak karena jabatannya yang sangat segera kepada pejabat lainnya atas suatu pelaksanaan tugas yang membutuhkan keputusan cepat, yang disebabkan oleh faktor di luar kendali manusia.

Kondisi emergency dapat berupa sakit, kondisi alam, dan kondisi pribadi yang menyebabkan pejabat bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas, sehingga

Teks

Akhmad Mahrus, Setditjen Pengelolaan Utang

menimbulkan kekhawatiran atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Sebagai contoh di instansi yang bertugas mengelola utang dan hibah, yakni apabila terdapat salah satu pimpinan yang memiliki wewenang memutuskan/ menetapkan hasil transaksi pembelian kembali Surat Berharga Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, tidak dapat mengeksekusi kebijakan tersebut pada saat itu juga, mengingat pada saat yang bersamaan pejabat dimaksud mengalami sakit yang tibatiba (serangan jantung). Sedangkan di sisi lain, diperlukan keputusan segera untuk menjamin kelancaran dalam transaksi lelang khususnya terkait dengan perdagangan obligasi yang nilainya bergerak sangat dinamis.

Pada dasarnya aparatur pemerintah telah difasilitasi oleh berbagai peraturan terkait pelimpahan wewenang, antara lain Surat Kepala BKN Nomor K-263/V.5-10/99 dan K-26-20/V.24-25/99 yang mengatur Tata Cara Pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas (Plh dan Plt), dan khusus di Kementerian Keuangan terdapat PMK Nomor 110/PMK.01/2014 tentang

Ilustrasi

www.sindonews.com

Opini Pejabat Pengganti di Lingkungan Kementerian Keuangan, KMK Nomor 313/KMK.01/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti di lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I diLingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan. Namun, seluruh peraturan tersebut hanya mengakomodir peralihan kewenangan pejabat definitif kepada pejabat lainnya dalam kondisi yang normal (dapat diperkirakan berhalangannya), sehingga dapat dilakukan tindakan antisipatif.

Seperti, menunjuk pejabat pengganti dan membuat surat perintah penunjukan. Hal ini tentu berbeda dalam hal peralihan wewenang dalam kondisi emergency (darurat), dimana tidak ada waktu untuk mengantisipasi proses peralihan wewenang, mengingat kondisinya mendadak.

Menurut pandangan penulis, kondisi emergency dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria, antara lain: • Bahaya bagi kehidupan (Life), dimana keadaan darurat menyebabkan bahaya bagi kehidupan seseorang, antara lain serangan jantung/stroke yang dapat menyebabkan kematian dan termasuk pula trauma dan insiden yang dapat mempengaruhi banyak orang seperti bencana alam (banjir, tornado, badai, dan tanah longsor); • Bahaya bagi kesehatan (health), dimana keadaan darurat menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan aktifitas seperti sedia kala (tidak sampai menyebabkan kematian meskipun darurat kesehatan dapat meningkat untuk mengancam kehidupan) seperti serangan jantung, stroke. Keadaan darurat ini tidak segera mengancam kehidupan, tetapi mungkin memiliki implikasi serius bagi kesehatan lanjutan. • Bahaya bagi lingkungan (environment), dimana keadaan darurat tidak segera membahayakan kehidupan, kesehatan

atau properti, tetapi mempengaruhi kondisi, lingkungan alam dan makhluk hidup di dalamnya. Misalnya banjir, kebakaran hutan, dll.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kondisi emergency merupakan keadaan sukar (sulit) yg tidak tersangkasangka (dl bahaya, kelaparan, dsb) yg memerlukan penanggulangan segera.

Sehingga, pelimpahan wewenang dalam kondisi emergency merupakan pelimpahan wewenang secara cepat antara subyek hukum tertentu kepada subyek hukum lainnya untuk melaksanakan prestasi dalam jabatan tertentu yang disertai dengan ada/ tidak adanya peralihan tanggung jawab,

Kewenangan yang tidak jelas dan/atau penyalahgunaan wewenang tentu menghasilkan output atau kinerja yang tidak optimal. yang terjadi secara mendadak, tiba-tiba, dan sukar akibat keadaan darurat yang disebabkan kondisi kesehatan maupun lingkungan.

Adapun unsur pelimpahan wewenang dalam kondisi emergency, adalah pelimpahan wewenang, subyek hukum tertentu kepada subyek hukum lainnya, dan melaksanakan prestasi dalam jabatan tertentu. Dua unsur lain dari pelimpahan wewenang tersebut adalah terjadi secara mendadak, tiba-tiba, dan sukar (sulit) yg tidak tersangka-sangka; dan akibat keadaan darurat yang disebabkan kondisi kesehatan maupun lingkungan.

Oleh karena itu, pada saat ini instansi pemerintah perlu menyusun peraturan maupun SOP yang mengatur mengenai pelimpahan wewenang dalam kondisi

emergency, untuk mengantisipasi terjadi kondisi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

Peraturan tersebut haruslah bersinergi dengan mekanisme pelimpahan wewenang pada umumnya yang saat ini berlaku di instansi pemerintah. Materi pelimpahan wewenang dalam kondisi emergency jangan sampai menabrak atau mengenyampingkan aturan pelimpahan wewenang dalam kondisi normal. Harus ada batasan tertentu yang mengatur sampai sejauh mana pelimpahan wewenang dalam kondisi emergency diberlakukan.

Selain itu, perlu memperhatikan pembuktian mengenai legalitas pelimpahan wewenang dalam kondisi emergency. Hal ini tentunya sangat penting untuk membuktikan bahwa seorang pejabat telah benar sesuai aturan mengalihkan hak jabatannya kepada pejabat lainnya dikarenakan adanya kondisi yang emergency yang mengakibatkan beliau tidak dapat melaksanakan tugasnya pada saat itu juga. Pembuktiannya dapat berupa Surat Keterangan Dokter (dalam hal sakit mendadak) atau berita acara/ surat pernyataan yg menyatakan pejabat bersangkutan tidak dapat menetapkan keputusan pada waktu berkenaan, dengan disertai pernyataan kebenaran dari saksi yang melakukan transaksi/ kegiatan/ compliance (setelah kegiatan dilakukan) (dalam hal berhalangan karena banjir, kebakaran, dsb.

Dengan demikian, mengingat peralihan wewenang dalam kondisi emergency belum ada di lingkungan instansi pemerintah, maka diperlukan pengaturan yang segera ke dalam produk peraturan perundang-undangan maupun Standard Operating Procedures (SOP), agar pimpinan/pengambil kebijakan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan lancar dan sesuai hukum. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan nilai-nilai good governance dalam setiap proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah.

45 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Review

Peran Penting Konsultan Pajak dalam Penerimaan Negara Review PMK Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

M

enjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada awal 2015, berbagai profesi dituntut meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya.

Konsultan pajak sebagai salah satu profesi konsultan dituntut untuk meningkatkan good governance agar lebih kompetitif dengan konsultan di negara-negara ASEAN. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak (PMK Nomor 111). PMK Nomor 111 ini merevisi aturan mengenai konsultan pajak yang sebelumnya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 485/KMK.03/2003 dan PMK Nomor 98/PMK.03/2005, sekaligus mencabut berlakunya KMK Nomor 485/ KMK.03/2003 dan PMK Nomor 98/ PMK.03/2005.

46 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Selain memperbarui aturan yang lama, revisi PMK tersebut memuat beberapa aturan baru mengenai konsultan pajak.

Beberapa hal yang diatur dalam PMK Nomor 111 adalah perizinan konsultan pajak, asosiasi konsultan pajak, sertifikasi konsultan pajak, kewajiban konsultan pajak, teguran, pembekuan, dan pencabutan izin praktik.

Perketat mantan pegawai pajak Untuk meminimalisir adanya conflict of interest dan meningkatkan integritasnya, konsultan pajak tidak boleh rangkap jabatan, khususnya pekerjaan atau jabatan pada pemerintah/negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal ini dimaksudkan agar konsultan pajak fokus pada pemberian jasa konsultan pajak, yaitu memberikan jasa konsultasi, memenuhi kode etik, mengikuti pengembangan profesional

Teks Budi Sulistyo

berkelanjutan, menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Konsultan pajak yang berlatar belakang mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pensiunan pegawai DJP diharuskan mengikuti aturan tambahan, selain aturan yang berlaku umum. Aturan tersebut antara lain diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permintaan sendiri, telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. Sementera itu, persyaratan tambahan yang harus dipenuhi bagi pensiunan pegawai DJP yaitu telah mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di DJP, selama mengabdikan diri di DJP

Foto www.educationcareerarticles.com

Review tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor DJP dengan memperoleh hak pensiun sebagai PNS, dan telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal surat keputusan pensiun.

Izin berjenjang Setelah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk akan memberikan izin praktik konsultan pajak. Aturan baru dalam perizinan konsultan pajak mencakup jenjang/tingkatan dalam kegiatan usaha konsultan pajak. Izin praktik konsultan pajak diberikan dengan 3 tingkatan, yaitu tingkat A, B, dan C. Tingkatan tersebut didasarkan pada sertifikat konsultan yang diberikan secara berjenjang mulai dari izin praktik tingkat A. Konsultan tingkat A hanya bisa memberikan jasa kepada wajib pajak orang pribadi, kecuali untuk wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda di Indonesia. Adapun konsultan pajak tingkat B dapat memberikan jasa di bidang perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, kecuali untuk wajib pajak penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

Untuk konsultan pajak tingkat C, dapat memberikan jasa di bidang perpajakan seperti konsultan tingkat B (wajib pajak orang pribadi dan badan) tanpa ada aturan pengecualian.

Khusus untuk pensiunan pegawai DJP, izin praktik diberikan sesuai dengan hasil penyetaraan tingkat sertifikasi sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. Hasil izin praktik bagi pensiunan pegawai DJP tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi secara

berjenjang apabila memenuhi beberapa persyaratan. Terhadap konsultan pajak yang telah diberikan izin praktik, akan diberikan kartu izin praktik yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya kartu izin praktik.

Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Dalam memenuhi standar kualitas konsultan pajak, diselenggarakan ujian sertifikasi dengan 3 (tiga) tingkatan sesuai izin konsultan, yaitu tingkat A, B, dan C. Sertifikasi konsultan diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak, yang terdiri atas komite pengarah dan komite pelaksana.

Capacity building Untuk menjaga kualitas konsultan pajak, PMK Nomor 111 memperbarui aturan pelatihan yang sebelumnya hanya mewajibkan untuk mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam PMK ini, konsultan pajak wajib mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan dengan satuan kredit minimal. Pengembangan profesional dapat bersifat terstruktur yaitu seminar, konferensi, lokakarya, diskusi panel. Selain itu, konsultan pajak juga diwajibkan mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan tidak terstruktur yaitu berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan asosiasi konsultan pajak. Jumlah satuan kredit minimal ditentukan berdasarkan tingkatan konsultan pajak yang ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.

Tak patuh sanksi menanti Sanksi telah menanti bagi konsultan pajak yang tidak menaati ketentuan PMK Nomor 111 ini, mulai dari sanksi teguran, pembekuan sampai pencabutan izin usaha. Sanksi teguran diberikan bagi konsultan pajak yang tidak mematuhi kode etik/standar profesi, jasa konsultasi tidak sesuai keahliannya, tidak mematuhi satuan kredit pengembangan profesional, tidak

menyampaikan laporan tahunan, tidak melakukan kegiatan konsultan pajak, tidak menyampaikan perpanjangan kartu izin. Bagi konsultan pajak yang tidak mengindahkan teguran tertulis dengan waktu tertentu, akan dikenakan pembekuan izin usaha yang bisa berakhir pada pencabutan izin usaha.

Potensi konsultan pajak Keberadaan konsultan pajak semakin penting karena Indonesia menerapkan self assessment system dalam pemungutan pajak. Sistem ini mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Dengan demikian, wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara baik dan benar untuk menghindari sanksi administratif dan pidana.

Banyaknya aturan dalam perpajakan dan keterbatasan kemampuan wajib pajak untuk melakukan proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai aturan yang berlaku, menjadi sebab semakin pentingnya kehadiran konsultan pajak. Dalam hal ini, konsultan pajak merupakan kepanjangan tangan dari DJP untuk menerjemahkan aturan pajak dalam penghitungan pajak perusahaan. Hal ini sesuai dengan tugas konsultan pajak untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.

Peluang konsultan pajak pun masih sangat luas, karena saat ini jumlah konsultan pajak baru mencapai 2.600 (dua ribu enam ratus) konsultan, yang melayani kurang lebih 6.000 (enam ribu) wajib pajak. Dengan jumlah wajib pajak 25 juta (dua puluh lima juta) orang, menunjukkan bahwa jumlah konsultan pajak yang ada saat ini masih relatif sedikit. Potensi tumbuhnya konsultan pajak harus diantisipasi dengan memberikan edukasi yang benar dalam rangka menghimpun pundi-pundi negara.

47 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Inspirasi

Menilai Alam, Mencintai Alam Bisakah Anda bayangkan bila seluruh potensi alam Indonesia ini dihitung nilai kekayaannya? Hal inilah yang menjadi salah satu tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) Bidang Penilaian.

M

isi DJKN dalam mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dilakukan salah satunya melalui penilaian sumber daya alam.

Beruntung Media Keuangan sempat berbincang dengan Hadiwijaya, salah satu penilai di Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara yang sempat beberapa kali mengikuti kegiatan penilaian sumber daya alam.

Perbincangan hangat melalui telepon ini diwarnai dengan kisah inspiratif Hadi dalam melakukan uji penilaian di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada tanggal 25-29 Agustus 2014. Uji penilaian bertujuan untuk mengetahui potensi flora fauna, manfaat air (hidrologi), dan potensi ekowisata. Hadi tergabung dalam tim yang terdiri 22 peserta yang berasal dari Kanwil DJKN Sumatera Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan,

KPKNL Pematangsiantar, KPKNL Kisaran dan KPKNL Padangsidimpuan. Sungguh menarik mendengar Hadi bercerita tentang bagaimana ia mengukur diameter sebuah pohon besar kemudian mengklasifikasikan jenis pohon tersebut, mengamati fauna yang ada, dan juga bertemu dengan wisatawan dan penduduk sekitar untuk melakukan wawancara.

Pertama-tama, Hadi bersama tim membuat sample area seluas 20 x 20 meter untuk uji penilaian. Dari situlah akan diketahui kerapatan pohon yang nantinya akan berguna untuk menghitung kekayaan flora dalam nominal Rupiah. Untuk penilaian fauna, tim penilai didampingi pemandu setempat bermaksud melakukan survey terhadap orangutan tepat saat feeding time (jam makan). Sayang setelah ditunggu selama dua jam, orangutan yang ditunggu tak kunjung muncul.

Saat itu sedang musim berbuah, kemungkinan orangutan sudah kenyang dengan memakan langsung buah dari pohon.

Berikutnya, Hadi melakukan survey manfaat air (hidrologi) yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan taman nasional dalam menjamin keamanan dan ketersediaan air bagi penduduk sekitar. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan penduduk

tentang penggunaan air dalam rumah tangga. Konsumsi air mereka digunakan untuk memasak, minum, mandi, mengairi ladang, dan mengairi kolam.

Setelah mengetahui jumlah konsumsi air per hari baru dikonversi ke dalam Rupiah. Nantinya hasil konversi tersebut akan digabung dengan hasil penilaian flora dan fauna.

Terakhir, tim penilai juga melakukan survey terhadap potensi ekowisata.

TNGL dinilai memiliki manfaat ekowisata yang cukup tinggi. Area seluas 792.675 hektar ini dilalui oleh sungai Bohorok yang mengembangkan wisata alam berupa penyewaan perahu.

Menyusuri keindahan sungai Bohorok dengan perahu tradisional merupakan wisata yang diminati para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Para wisatawan juga semakin dimudahkan dengan adanya fasilitas penginapan di sekitar kawasan TNGL. Metode penilaian juga dilakukan dengan wawancara. “Kita mengalami kendala dalam berbahasa Inggris, baik dari (tim) kita sendiri atau dari mereka (wisatawan mancanegara) karena tidak semuanya berasal dari negara berbahasa Inggris, seperti dari Jerman, Prancis, dan Spanyol. Tidak semuanya juga mampu berbahasa Inggris dengan baik,� jelas Hadi saat ditanya tantangan melakukan

Kita mengalami kendala dalam berbahasa Inggris, baik dari (tim) kita sendiri atau dari mereka (wisatawan mancanegara) karena tidak semuanya berasal dari negara berbahasa Inggris, seperti dari Jerman, Prancis, dan Spanyol. Tidak semuanya juga mampu berbahasa Inggris dengan baik."

Hadiwijaya

48 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Teks

Pradany Hayyu

Foto

www.djkn.kemenkeu.go.id, Dok. Pribadi

Inspirasi

penilaian ini. Dari hasil wawancara ini dapat diketahui total biaya yang dikeluarkan wisatawan asing dari negara asal mereka hingga tiba di TNGL. Potensi ekowisata yang dimiliki TNGL ini tentu saja menjadi keuntungan sendiri bagi para penduduk. Berjualan souvenir, menyewakan perahu karet, dan menjadi pemandu wisata merupakan mata pencaharian yang memberikan manfaat secara ekonomi bagi penduduk sekitar dari potensi ekowisata ini.

Pentingnya kekuatan fisik yang prima dan bekal pengetahuan Melakukan penilaian sumber daya alam bukanlah perkara mudah. Diperlukan kekuatan fisik yang prima, perencanaan yang matang, dan peralatan yang lengkap karena medan yang akan ditempuh adalah kawasan alam bebas.

Hadi menganggap hal ini sebagai bagian yang menarik dari pekerjaannya.

Hadi mengakui, sebelum bergabung dengan Bidang Penilaian ia menggeluti dunia jurnalistik. Berbekal itulah Hadi memberikan output yang bermanfaat dan menjadi rujukan bagi penilai lain berupa dokumentasi tulisan dan foto kegiatan di TNGL pada website DJKN. Hadi mengutip kalimat dari pemandu selama berada di TNGL, “tidak ada yang boleh diambil kecuali foto, tidak ada yang boleh kita tinggalkan kecuali jejak kaki.� Ungkapan ini memang terasa

akrab dan menjadi pegangan di kalangan penggiat alam bebas, take nothing but picture, leave nothing but footprint.

Harapan Penilaian sumber daya alam yang baik perlu dibarengi dengan kemampuan yang mumpuni dari para penilai.

Kegiatan penilaian di TNGL ini juga meruapakan wadah knowledge sharing antara Hadi bersama para penilai lain dari berbagai KPKNL di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian dari mereka yang belum pernah terjun melakukan penilaian sumber daya alam pun

mendapat pengetahuan baru. Hadi berharap, penilai sumber daya alam sebaiknya dibekali pengetahuan yang cukup melalui in house training, diklat, atau knowledge sharing. Karakteristik sumber daya alam pun bermacammacam, seperti hutan produksi dan hutan konservasi pun memiliki karakteristik dan cara penilaian yang berbeda. “Para penilai sebaiknya memiliki bekal pengetahuan yang cukup sehingga produk yang dihasilkan berupa laporan penilaian menjadi bermanfaat dan berguna sebagai rujukan para penilai lain,� pungkasnya.

49 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Renungan

Mengeja Ulang Makna Sahabat “Sahabat yang baik itu, bukan hanya mereka yang selalu meng-iya-kan apa yang kita katakan, Nak. Tetapi juga yang siap berkata salah dan mengingatkan baikbaik saat kita keliru�. Demikian tutur ibu dulu.

H

al ini kembali teringat manakala di suatu siang, di sebuah rumah makan, saya yang sedang menunggu seorang teman teralihkan perhatian pada sekelompok mudamudi yang asyik mengobrol. Tak lama berselang, datang seorang perempuan, teman mereka. Dari mimiknya, saya menangkap ada kekesalan di wajah perempuan tersebut. Oleh karena suara mereka yang cukup besar terdengar memenuhi ruangan makan, saya mengetahui bahwa teman yang baru datang tadi kesal karena baru saja ribut dengan pengendara lain, seorang kakek, saat perjalanan menuju rumah makan.

Singkat cerita, perempuan ini marah dan berlaku kasar kepada seorang kakek yang sejatinya mengingatkan perempuan tadi agar berhati-hati dalam berkendara.

Yang menarik dari cerita di atas, bukan hanya pada kisah pertengkaran perempuan tersebut dengan seorang kakek, melainkan lebih kepada tanggapan teman-teman mereka. Tak satupun dari mereka yang mencoba mengajak perempuan tersebut untuk memandang dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa bukan tak mungkin yang dilakukan si kakek, tidak lain hanya sebentuk perhatian agar perempuan

50 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

tersebut lebih mawas dan berhati-hati dalam berkendara.

tak mengenal perbedaan usia dan perbedaan lainnya.

Semua temannya satu dalam kata, bahwa perempuan tersebut sudah sepantasnya marah dan mereka sangat mendukung perbuatan kasar perempuan tersebut pada si kakek. Inilah bentuk toleransi dan kesolidan yang mereka yakini.

Teman kami selalu benar. Yang bagi saya, sungguh bukan ini sikap teman yang sesungguhnya. ***

Pertemanan yang terjalin seringkali membuat hati kita kebas pada hal-hal yang cenderung berbeda. Sayangnya hal ini berlaku pula manakala ada kesalahan yang dilakukan sahabat kita dan abai kita nasihati. Perasaan tak enak dan khawatir tersinggung, hingga kepada sebentuk keyakinan se-iya se-kata, menjadi pengahalang terbesar bagi seseorang manakala sahabatnya membuat suatu kekeliruan. Padahal, adalah suatu kewajiban bagi kita untuk menegur, mengingatkan dan menasihati secara baik-baik manakala ada sahabat yang salah dalam langkah.

Tak bisa dipungkiri, setiap kita, seberapapun kuatnya, membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya. Mereka yang menjadi tempat berbagi kisah hidup.

Tentang senang dan susahnya. Tentang manis dan pahitnya. Tentang kisah silam dan kisah nanti yang kita harapkan wujud di masa depan. Hal tersebut bisa kita dapatkan dari seorang teman, disamping orangtua maupun keluarga.

Pada dimensi yang lebih luas bernama lingkungan masyarakat, kita mengenal beragam jenis pemikiran dan perilaku.

Keakraban antarteman datang, manakala terdapat kecenderungan hati yang sifatnya saling manghargai dan menghormati. Ada rasa nyaman di sana. Hal inilah yang membuat sebuah pertemanan bisa terjalin antarmanusia,

Teks

Farida Rosadi

Rasa sungkan untuk saling mengingatkan sudah sepantasnya jauh ditinggalkan dalam hubungan persahabatan. Sebab inilah fungsinya seorang sahabat.

Jika yang lain lebih memilih untuk menghindar dan mencari aman dengan selalu membenarkan, maka sahabat yang baik adalah mereka yang karena cinta, berani mengatakan salah jika sahabatnya keliru dan menguatkan jika sahabatnya berada di jalan yang benar. Pertanyaannya kini, sudahkah kita mengeja ulang makna sahabat yang sesungguhnya?

Foto

www.tinybuddha.com

Resensi Buku

Judul: Gajah Mada: Makar Dharmaputra | Penulis: Langit Kresna Hariadi | Penerbit: Tiga Serangkai | Tebal: x + 582 halaman | ISBN: 978-979-084-834-4

J

as Merah –Jangan sekali-kali melupakan sejarah—, kata-kata dari Presiden Soekarno itu mengingatkan kita tentang arti pentingnya sejarah.

Pada masa sekarang, kata-kata tersebut seakan diamini oleh Langit Kresna Hariadi melalui novel sejarahnya yang ia tulis berjudul Gajah Mada. Novel itu kini mempunyai beberapa perubahan judul seri dalam edisi terbarunya, diantaranya Makar Dharmaputra, Takhta dan Angkara, Sumpah di Manguntur, Sanga Turangga Paksowani, dan Hamukti Moksa. Buku seri Gajah Mada, termasuk yang didalamnya terdapat kisah Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah naungan panji-panji Majapahit adalah sebuah karya yang melestarikan sebuah catatan sejarah yang terekam di benak kita hingga kini.

Gajah Mada: Makar Dharmaputra, penulis mengisahkan dalam buku pertama seri novel Gajah Mada beraroma makar dalam kejayaan Majapahit. Damai yang senantiasa menyelimuti tiba-tiba koyak.

Lelap pelukan mimpi tidak mungkin dituntaskan karena genderang perang membangun isi kehidupan Majapahit.

Pada sebuah fajar yang masih beku, para Rakrian Dharmaputra Winehsuka menebar tembang duka. Ada beberapa Rakrian yang merasa tak puas dengan kedudukan dan jabatan yang mereka miliki. Para kesatria di bawah pimpinan Kuti akhirnya menggelar makar berdarah. Ra Kuti menaburkan aroma pembantaian, pemerkosaan dan

penjarahan. Kemegahan Bumi Wilmatika seketika porak-poranda.

Namun, beruntung Gajah Mada telah mendapat informasi penting tentang adanya makar. Telik sandi tak dikenal terus menyalurkan beberapa keterangan penting dengan menggunakan kata sandi, Bagaskara Manjer Kawuryan, hingga Gajah Mada dan pasukan Bhayangkara yang hanya berjumlah tak lebih dari dua puluh orang, berhasil menyelamatkan Raja yang terus diburu. Gajah Mada harus menyelamatkan Jayanegara hingga ke Bedander di Bojonegoro. Di Bedander, mata-mata yang menyusup dalam pasukan Bhayangkara, berhasil diungkap jati dirinya, tetapi sudah terlanjur meminta korban.

Gajah Mada dan pasukan Bhayangkara selanjutnya menyerang balik dan berhasil menjungkalkan Ra Kuti dari dhampar yang bukan haknya.

Klimaks cerita ini adalah ketika kalimat sandi Bagaskara Manjer Kawuryan ternyata keluar dari mulut orang yang tak terduga. Sungguh penuntasan yang mengejutkan. Tetes darah, keringat dan air mata Gajah Mada serta pasukan Bhayangkara, akhirnya mampu mengembalikan kehormatan Majapahit dan mempersembahkan kejayaan yang akan terus dikenang oleh sejarah.

Gajah Mada dan Majapahit adalah ikon yang akan selalu hadir dalam pentas sejarah panjang perjalanan bangsa ini.

Hanya saja, barangkali tidak terlalu banyak yang mengetahui bahwa di balik dua nama besar itu tersimpan kisah yang amat mempesona, penuh gejolak, dan menggugah. Eksplorasi kesejarahan ini akan mengabarkan kepada Anda bahwa nama besar Majapahit bukan hanya terbangun karena luas wilayahnya, ketangguhan Gajah Mada, pemerintahan Raden Wijaya, atau Jayanegara. Di balik segala kemegahan itu, ada pasukan elite bernama Bhayangkara yang sumbangsihnya membuat kita mengenal Majapahit dengan segala kebesarannya seperti sekarang ini.

Semoga karya dengan latar belakang kisah

Teks

Syahrul Ramadhan

sejarah ini diharapkan bisa terangkat sebagai epos yang baik dan sampai kepada generasi muda sehingga melek sejarah.

Dengan penyajian gaya penulisan yang menarik seperti ini, cerita-cerita pada kurikulum pelajaran sejarah menjadi tidak membosankan. Terbukti pada kesemua seri novel dari mantan wartawan harian umum ini menjadi buku best seller dengan beberapa kali cetak ulang. Seri buku Gajah Mada lainnya pun dapat menjadi penawar rasa penasaran pembaca akan kelanjutan ceritanya. Selamat membaca sejarah!

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler: Agustus 2014

Gajah Mada Langit Kresna Hariadi

Senopati Pamungkas Arswendo Atmowiloto

Sekuntum Nozomi Marga T.

Supernova: Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh Dewi ‘Dee’ Lestari

The Litigators: Pengacara Sidang John Grisham

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler: Agustus 2014 Longman Introductory Course For The Toefl Test: The Paper Test

Deborah Phillips Stock Index Trading: Panduan Praktis Menuai Dolar

Inggrid Tan

Cambridge IELTS University of Cambridge

Fairness Opinion: Pendapat Kewajaran Transaksi Korporasi

Saiful M. Ruky Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksan Keuangan

Abdul Halim

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Perpustakaan Kemenkeu Perpustakaan Kementerian Keuangan @kemenkeulib www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

51 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Resensi Wisata

Kisah di Balik Phinisi Bulukumba Suara palu yang beradu dengan tatah terdengar ritmis. Deru gergaji mesin bersahutan dengan desingan bor listrik. Sesekali terdengar teriakan dengan penekanan nada tinggi di akhir kalimat. Seakan menonton orkestra, saya menyimak para maestro pembuat kapal phinisi sedang beraksi. Kapal yang mereka buat belum sepenuhnya paripurna. Serbuk kayu dan bekas serutan papan tersebar di mana-mana. Potongan pasak kayu pun masih berserakan di dasar lambung kapal.

D

esa Tanah Lemo yang berada di Kecamatan Bonto Bahari memang dikenal sebagai sentra pembuatan kapal rakyat di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari Makassar saya butuh waktu sekitar lima jam melalui jalur darat untuk mencapai desa ini. Tidak hanya di tanah air, reputasi Bulukumba sebagai pembuat phinisi berkualitas tinggi sudah mahsyur hingga ke Eropa, Amerika, dan Afrika.

Lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut barangkali terinspirasi oleh sepak terjang suku Bugis. Suku ini memiliki sejarah panjang sebagai suku bahari,

52 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

suku yang dekat dengan kehidupan maritim. Selain dikenal sebagai pelaut tangguh yang sanggup menjelajah separuh dunia, mereka juga hebat dalam membuat kapal. Dalam kitab epik La Galigo, sejak abad ke 15 mereka sudah mampu membuat kapal yang digunakan untuk berlayar ke Tiongkok.

Keberadaan jejak kebudayaan mereka di Madagaskar juga dipercaya bermula dari petualangan mereka pada masa lalu. Kemampuan membuat kapal phinisi diwariskan secara turun temurun antar generasi. Teknik pembuatan kapal tersebut tidak didokumentasikan secara

Teks & Foto

Adhi Kurniawan

tertulis. Namun hebatnya, hingga saat ini mereka mampu membuat kapal dengan detail dan spesifikasi yang sama. “Kapal ini baru lima bulan dibuat. Kalau sudah jadi nanti panjangnya 30 meter dan lebarnya 8 meter. Dipesan orang dari Surabaya�, ujar seorang pekerja sembari mengebor papan lambung kapal untuk memasang pasak kayu.

Phinisi dengan ukuran ini dibanderol dengan harga 1,5 hingga 2 miliar rupiah.

Dengan dipimpin oleh seorang kepala proyek, sebuah kapal dibuat secara berkelompok yang terdiri dari 5 hingga 10 orang. Yang saya kagumi dari metode

Resensi Wisata

pengerjaan kapal di Tanah Lemo ini adalah mereka tidak memerlukan cetak biru gambar konstruksi kapal dan perhitungan matematis rumit seperti halnya pengerjaan kapal-kapal modern.

Para ahli kapal ini lebih mengandalkan intuisi dan talenta warisan leluhur dalam merekayasa bentuk kapal. Titik kritis dalam membuat kapal ada pada kemampuan menentukan keseimbangan.

Setiap komponen dipasang satu persatu dengan ketelitian tinggi agar terbentuk konstruksi kapal yang stabil.

Untuk membuat kapal yang kuat dan tahan lama, diperlukan bahan baku kualitas nomor satu. Kayu yang biasa digunakan adalah kayu besi. Kayu ini memiliki karakteristik unik. Semakin lama terendam air, kayu besi akan semakin kuat. Kayu-kayu terbaik didatangkan dari daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Tak jarang kayu didatangkan jauh-jauh dari pedalaman Papua.

Kapal phinisi yang dihasilkan oleh pengusaha di Bulukumba bisa digunakan untuk beberapa keperluan. Selain dipesan untuk kapal penumpang, beberapa pembeli memesan phinisi untuk digunakan sebagai kargo pengangkut barang. Ada pula phinisi yang dipesan sebagai kapal pesiar yang lazim digunakan untuk wisata live on board. Kapal semacam ini sering dijumpai berlayar di perairan Taman Nasional Komodo atau Raja Ampat.

Proyek pengerjaan kapal berada tepat di bibir pantai. Sebelum kapal mulai dibuat selalu diawali dengan ritual adat.

Ritual ini menandai pemasangan lunas perahu. Lunas adalah kayu utama yang dipasang di haluan guna menyatukan lembaran-lembaran papan untuk membentuk lambung kapal. Pemasangan lunas pada kapal adalah ibarat peletakan batu pertama pada proses pembangunan gedung. Awalan yang bagus akan mempengaruhi keseluruhan

pengerjaan. Ritual kembali dilakukan ketika kapal sudah selesai dikerjakan dan siap dilarung ke laut. Dipimpin oleh seorang pemuka agama, ritual pelepasan kapal menjadi momen yang ramai dan ditunggu warga setempat.

Para seniman kapal di kampung bahari ini terbuka menyambut pengunjung yang ingin tahu proses pembuatan phinisi. Ada unsur seni dan kearifan lokal dalam setiap pasak yang dipaku dan setiap lembaran papan yang dilekatkan.

Mereka dengan senang hati mengizinkan pengunjung untuk melihat-lihat bahkan naik ke kapal yang sedang mereka kerjakan. Jika anda sedang berada di sekitar Bulukumba atau ada perjalanan melintasi daerah itu, sempatkan untuk mampir sejenak dan berbincang dengan mereka. Kisah menarik di balik pembuatan phinisi yang mereka ceritakan akan mengingatkan kita bahwa Indonesia memiliki suku penjelajah samudara yang hebat.

53 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Celengan

Adrian Maulana

Mendadak Haji

A

drian Maulana tak menyangka akan mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Jika sesuai antrean, pembawa acara program berita Indonesia Morning Show (IMS) di NET TV itu baru akan mendapatkan kesempatan berangkat pada tahun 2017.

“Tiba-tiba saya dihubungi oleh pihak travel dan ditawari berangkat tahun ini,” kata Adrian yang berencana pergi ke tanah suci bersama sang istri.

Adrian dan istrinya bisa berangkat lebih cepat pada minggu keempat September ini setelah ada jemaah yang membatalkan keberangkatan.

Dia mengaku tak ingin melewatkan kesempatan yang datang, meskipun pada saat pertama kali dihubungi oleh pihak travel sempat bingung. Pasalnya, Adrian masih menabung untuk mempersiapkan keberangkatan pada tiga tahun mendatang. “Mungkin karena niatnya baik ya, tiba-tiba Allah memberikan saya rejeki yang jumlahnya cukup untuk saya dan istri bisa berangkat tahun ini juga,” ungkap pria kelahiran 29 Oktober 1977 itu.

Berangkat haji sebenarnya merupakan cita-cita Adrian sejak lama. Untuk mewujudkan keinginannya berhaji, dia rutin menyisihkan pendapatan dari pekerjaan sebagai artis selama beberapa tahun. Namun sayang, pada bulan Desember 2012, Adrian sempat kehilangan hampir seluruh hartanya karena kecurian. Uang yang awalnya akan digunakan untuk membayar biaya haji pun ludes.

54 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Kejadian itu menjadi titik balik kehidupan Adrian dan istrinya. Mereka berusaha bangkit dan memulai segalanya dari awal lagi. Meskipun mengaku sempat terpuruk, Adrian menyerahkan segalanya pada Tuhan. Sejak saat itu, dia berupaya lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta dan membangun hubungan yang lebih erat dengan istri dan anaknya. “Alhamdulillah hanya dalam kurun waktu dua tahun, Allah mengembalikannya kepada kami,” kata suami Dessy Ilsanty itu.

Adrian bercerita bahwa saat ini dia berusaha menjalani kehidupan dengan lebih seimbang. Yang dikejarnya bukan lagi hanya perkara duniawi. Dia bersyukur karena pekerjaan sebagai pembawa acara IMS turut membantunya menjalankan prinsip itu. Tak banyak yang tahu, sebagai presenter program berita pagi, Adrian dituntut untuk bangun setiap hari pada pukul tiga dini hari. Kewajibannya adalah berada di studio sejak dua jam sebelum siaran langsung yang dimulai pada pukul enam. Meski harus bekerja sangat pagi, pekerjaan itu ternyata memberikan banyak hikmah. Salah satunya adalah menjadikan dia rajin sholat malam.

Pada bulan Februari 2013, Adrian mulai menjalani pekerjaan sebagai presenter

Teks

Dwinanda Ardhi

setelah lulus casting. Dia bersyukur karena terpilih dari proses seleksi yang juga diikuti oleh puluhan presenter senior. Menurut Adrian, meskipun saat itu sudah lulus casting, dia hampir tidak menerima pekerjaannya sekarang. “Kalau saya tidak diizinkan untuk sholat subuh di mesjid, lebih baik bukan saya pembawa acaranya,” kata Adrian.

Pekerjaan sebagai pembawa acara berita kini sangat dinikmati pria yang dulu dikenal sebagai pemain sinetron itu.

“Yang saya suka dari pekerjaan saya ini adalah ada misi kami untuk menebarkan semangat di pagi hari, yaitu saat orangorang membutuhkan booster untuk memulai aktifitas,” ungkap Adrian.

Di sela-sela kesibukannya, sarjana teknik mesin itu selalu mencoba menjalankan sholat lima waktu di mesjid. Jika tak ada kesibukan, waktu ashar sampai menjelang maghrib menjadi saat favoritnya membaca buku-buku agama dan spiritual.

Bagi Adrian, membaca buku adalah investasi yang penting. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, membaca buku adalah sarana transfer knowledge kepada orang lain. “Setiap hari pasti saya baca buku,” pungkas pria yang juga rutin menjalankan ibadah puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis itu.

Foto

Bagus Wijaya

55 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014

Totalitas Tanpa Batas untuk

Kemanusiaan HUT Palang Merah Indonesia ke-69

56 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 85 / September 2014