KAB BANDUNG BARAT Waspadai Peredaran Uang Palsu
KBB - Warga Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dikejutkan oleh banyaknya temuan uang palsu (upal) pecahan Rp 100.000 yang ditemukan sejumlah pedagang di Pasar Barukai Desa Jambudipa dan Desa Kertawangi. Mereka baru menyadari uang tersebut palsu setelah terjadi transaksi. Asep (34), seorang pedagang di Jambudipa, mengaku tidak mengetahui dari mana asal upal itu. Ia baru mengetahui uang yang diterimanya palsu setelah dicek ke bank terdekat. “Uang itu benarbenar mirip dengan aslinya. Nilainya Rp 100 ribu. Makanya ketika ada pembayaran dari konsumen, ya langsung saya terima,” kata Asep, Jumat (28/2). Asep tidak bisa mengingat yang bertransaksi dengan upal tersebut. Sebab, katanya, jumlah konsumennya cukup banyak. “Saat lagi ngitung, ada uang yang janggal. Sepintas sih tidak terlihat. Tapi ketika diperhatikan, ada beberapa perbedaan, mulai
dari jenis kertas hingga warna yang agak buram,” tuturnya. Untuk memastikan dugaannya, Asep mendatangi bank terdekat. Setelah diperiksa, ia baru mengetahui uang tersebut palsu. “Uang itu saya jadikan contoh, agar pembeli dan pedagang bisa lebih waspada,” katanya. Eti (48), seorang pedagang di Cisarua juga mengaku mendapatkan upal lebih dari Rp 300.000 dalam dua hari. “Saya baru tahu ketika mau nyetor ke bank dan ditolak. Katanya ini uang palsu. Saya sendiri tidak tahu dari mana asal-usul uang tersebut,” ujarnya. Sayangnya, dari sejumlah warga yang mendapatkan upal itu, belum ada yang melapor kepada pihak kepolisian. Mereka mengaku tidak mau repot. “Buat apa lapor-lapor, ngabisin waktu saja. Lagi pula kalau lapor juga belum tentu uang akan diganti dengan yang asli. Biarlah mungkin ini bukan rezekinya. Tapi nantinya saya harus lebih waspada,” tegasnya.(net)
Pelayanan Damkar KBB Terkendala Infrastruktur
KBB - Buruknya infrastruktur di wilayah selatan bukan hanya dikeluhkan warga setempat. Unit Pelaksana Teknis Darah (UPTD) Pemadam Kebakaran (Damkar) KBB pun menghadapi kendala besar dalam memberikan pelayanan. Kepala UPTD Damkar KBB, Dadang Dahyar mengatakan, saat ini wilayah selatan masih berada di luar jangkauan waktu (response time) pemadam kebakaran. Akibatnya, kata Dadang, penanganan kebakaran yang terjadi di wilayah selatan mulai Kecamatan Cililin, Cipongkor, Sindangkerta, Gununghalu, hingga Rongga, selalu terlambat. Dijelaskannya, berdasarkan standar response time, untuk jarak 7,5 kilometer harus ditempuh dalam tempo 15 menit. Ia mengakui mobil dam-
kar tidak bisa sampai ke lokasi kebakaran di wilayah selatan dalam tempo 15 menit. “Mobil damkar yang boleh dikatakan paling dekat menjangkau wilayah selatan berada di Padalarang. Sementara jarak ke Cililin, apalagi sampai Rongga, di atas 7,5 kilometer. Jaraknya mencapai puluhan kilometer dengan medan yang cukup berat. Tidak mungkin dapat ditempuh dalam batasan response time,” kata Dadang. Karena itu, katanya, sampai kapan pun mobil damkar tidak akan mampu memenuhi standar response time, apabila pool terdekatnya di Padalarang. Untuk mencapai response time penanganan kebakaran di wilayah selatan, katanya, paling tidak harus dibangun pool mobil damkar baru di sekitar Kecamatan Cililin. (net)
SENIN 10 MARET 2014
GARANSI NEWS
7
Sertifikasi Lahan Pasar Terbentur Bukti Kepemilikan SEMBILAN pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum bersertifkat. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) belum bisa memastikan program sertifikasi lantaran kewenangannya berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Kesembilan pasar itu adalah Pasar Rajamandala, Pasar Panorama, Pasar Buah Lembang, Pasar Cisarua, Pasar Tagog Padalarang, Pasar Curug Agung Padalarang, Pasar Batujajar, Pasar Cililin, dan Pasar Sindangkerta. Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UMKM KBB, Ricky Riyadi di Pemkab Bandung Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah. “Kita berharap agar lahan-lahan pasar milik pemkab bisa segera disertifikatkan. Tapi program kegiatan untuk sertifikat tanah itu bukan kewenangan kita. Itu adanya di Bagian Aset DPPKAD,” tegasnya. Ricky berharap, setelah lahan pasar bersertifikat, paling tidak legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, katanya, pasar akan terhindar dari klaim pihakpihak lain. “Sebaiknya sertifikat lahan harus jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari,” katanya. Kepala Bagian Aset DPPKAD KBB, R. Rita Dewi Puspi-
ta menjelaskan, Pemkab Bandung Barat belum bisa mengurus sertifikasi lahan pasar karena terkendala bukti-bukti autentik kepemilikannya. Selama ini, katanya, bukti aset KBB dari Kabupaten Bandung sebagai kabupaten induk itu, belum dis-
erahkan seluruhnya. “Jumlah pasar yang belum bersertfkat sebenarnya tujuh. Sedangkan sertifikat tanah yang baru kita terima dari Kabupaten Bandung dari jumlah ratusan itu, baru 27 sertifikat saja. Di antaranya
belum ada sertifikat pasar serta beberapa sekolah dan kantor diklat,” jelas Rita. Disebutkan, sertifikat yang sudah selesai diurus adalah lahan di objek wisata Maribaya di Lembang. Dikatakannya, garapan DP-
PKAD antara lain Pasar Panorama (5.073 m2), Pasar Buah Lembang (4.053 m2), Pasar Cisarua (1.620 m2), Pasar Tagog (5.073 m2), Pasar Batujajar (9.869 m2), Pasar Cililin (7.472 m2), dan Pasar Sindangkerta (10.958 m2). (net)
Lelang Jabatan Tergantung Bupati GN-KBB, Promosi jabatan secara terbuka atau lelang jabatan bisa saja dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Cara tersebut untuk menghindari terjadinya politisasi birokrasi, menghilangkan pengisian jabatan atas dasar like and dislike, dan memberikan kesempatan kepada pegawai negeri sipil (PNS) untuk berkompetisi. Hal tersebut dicetuskan Kepala Subbidang (Kasubid) Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bandung Barat, Poniman di sela-sela acara sosialisasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) di Lembang. Menurutnya, lelang jabatan merupakan salah satu bagian dari percepatan reformasi birokrasi. “Pentingnya dilakukan promosi jabatan secara terbuka agar tidak muncul anggapan bahwa pengisian jabatan kental dengan kepentingan politik, afiliasi atau kedekatan hubungan,” katanya. Ia menambahkan, promosi jabatan secara terbuka juga bisa memberi kesempatan kepada PNS yang memenuhi
syarat untuk berkompetisi. “Selama ini dikenal ada istilah anak emas. PNS yang memiliki kedekatan dengan pimpinan sering disebut-sebut bakal menduduki jabatan empuk. Kenyataan itu menutup peluang bagi PNS lain untuk ikut memperebutkan jabatan dimaksud, meskipun
orang itu memiliki kompetensi dan mampu,” katanya. Dijelaskan, promosi jabatan secara terbuka juga untuk memperkuat konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama bagi eselon I dan II. “Di suatu kabupaten atau kota, hanya sedikit posisi yang ada. Tapi
yang kepingin menjadi pejabat banyak sekali. Akhirnya banyak PNS yang nonjob sampai tua. Dengan open promotion, PNS eselon II tidak selamanya di daerah yang sama. Dia bisa ke daerah lain, atau ke pemerintah pusat, sebagai perekat bangsa,” paparnya. Meskipun demikian, kata
Poniman, perlu tidaknya lelang jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat bergantung kepada kebijakan Bupati Bandung Barat. Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN), Hj. Endah Mawarniati yang jadi pembicara dalam kegiatan tersebut menyampaikan, lahirnya UU ASN merupakan langkah strategis dalam reformasi dan transformasi birokrasi, terkait dengan pengelolaan manajemen sumber daya aparatur yang memerlukan landasan perubahan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Beberapa perubahan mendasar menurut UU No. 5 Tahun 2014 adalah tentang batas usia pensiun (BUP) PNS. “Sesuai pasal 91 UU ASN, BUP untuk jabatan administrasi adalah 58 tahun. Sedangkan BUP untuk jabatan pimpinan tinggi adalah 60 tahun. Sedangkan BUP untuk pejabat fungsional tertentu lainya diatur sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya. (net)