RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TAHUN 2015 - 2019

RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGIDANMULUT TAHUN 2015 - 2019 DEWASA

LANSIA

UKGS SMP/A & Remaja

UKGS tingkat dasar

Pelayanan gigi di PAUD/ Posyandu Pelayanan gigi bagi batita

Pemeriksaan kehamilan

Pelayanan gigi bagi bayi

KATA PENGANTAR Pembangunan

kesehatan

diarahkan

untuk

meningkatkan akses dan mutu masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Data menunjukan masih tingginya angka kesakitan gigi dan mulut di masyarakat, disisi lain adanya kesenjangan status kesehatan antar sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar wilayah di Indonesia.

Oleh karena itu perlu disusun program

yang jelas dan dapat diimplementasikan melalui koordinasi yang terarah dan terpadu antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut tahun 2015 – 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Jalan Pelayanan kesehatan Gigi 2015 – 2030, merupakan panduan yang disusun untuk memberikan arahan

yang

jelas,

sistematis

dan

terpadu

bagi

segenap

pemangku kebijakan di pusat dan daerah untuk langkah aksi pelayanan kesehatan gigi dan mulut Akhir

kata

kami

mengucapkan

terimakasih

semua pihak yang telah berkontribusi memberikan

untuk

saran dan

masukan.

Jakarta,

April 2016

Penyusun 1

PENYUSUN dr. Gita Maya Koemara Sakti, MPH drg. Kartini Rustandi, M.Kes dr. Novana Perdana Putri drg. Saraswati, MPH drg. Dewi Kartini Sari, M.Kes dr. Laode M.Hajar Dony dr. Upik Rukmini, MKM drg. Renta Yulfa Zaini;

KONTRIBUTOR Dr. drg. R. Dharmawan Setijanto, M.Kes; dr. KM Taufik, M.Kes; Prof. drg. Armasastra Bahar, PhD; Dr.dr. Adang Bachtiar, MPH, DSc; Prof. Dr. H. Eky S.Soeria S., drg. Sp.Ort (K); Epi Nopiah S.Pd., M.AP; drg. Farichah Hanum, M.Kes; Dr. drg. Sri Susilawati, M.Kes; Prof. Dr. drg. Suhardjo, Sitam, MS, SpRKG (K); drg. Haslinda, M.Kes; Dr. drg. Laksmi Dwiati, MM, MHA; drg. Nyiayu H.A. Sonia, M.Kes; Dr. Corputty Johan E.M. drg, SpBM; Suroto, AMTG Spd. M.Kes; C Sri Astari; drg. Luh Ike Kristiani, SpKG; dr. Yeni Hasrita Ekasari; dr. Maria Siska Mudina; Gusti bagus Kertayasa, SKM. MARS; drg. Astiti Handayani, GDFO; drg. Naniek Isnaini, M.Kes; dr. Bertha Pasaribu, MARS; drg. RR. Nurindah, M.Kes; drg. Idawatylina, M.Kes; drg. Bulan Rachmadi, M.Kes; Meily Arovi Qulsum, SKM; drg. Yan Yan Susilawati; drg. Inna Hertyasanti; drg. Rima Kuraisina; Yeni Arsika Wati, SKM; Susanti Djalilu, SKM; drg.

Diah Handaryati; drg. Indra R. Dharmawan; Sri Sumariyah; Emma Ningrum, SH; Berlin Silalahi, SE

2

DAFTAR ISI SK MENTERI KESEHATAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG

B.

TUJUAN

C.

DASAR HUKUM

D.

SASARAN

E.

RUANG LINGKUP

BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT A.

KONDISI SAAT INI

B.

PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

BAB III ANALISA SITUASI DAN PETA JALAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT A.

ANALISA SITUASI (SWOT)

B.

ANALISA POSISI BERSAING

3

C.

PETA JALAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT A.

KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

B.

STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

C.

SASARAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

BAB V RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 2015-2020 BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT BAB VII PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

4

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL GAMBAR 1.

GAMBARAN DMF-T DI INDONESIA

2.

GAMBARAN PREVALENSI KARIES DI INDONESIA

3.

DATA PUSKESMAS DENGAN DOKTER GIGI DAN TERAPIS GIGI DAN MULUT

4.

DATA TENAGA DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT

5.

PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT DI PUSKESMAS

6.

PETA JALAN INDONESIA BEBAS KARIES 2030

7.

RAN PELAYANAN MULUT 2015-2019

KESEHATAN

GIGI

DAN

TABEL 1.

FORMULASI STRATEGI SWOT

2.

ALUR PEMIKIRAN RAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

PELAYANAN

5

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan merupakan bagian Pembangunan

Nasional.

Perencanaan

integral

pembangunan

nasional dituangkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2007 dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, yang dilaksanakan secara bertahap.

Tahun 2015 – 2019

kita memasuki Rencana Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke 3, RPJMN 2015-2019 bidang kesehatan dituangkan Kementerian Kesehatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 dengan Visi

“Masyarakat Sehat yang Mandiri

dan Berkeadilan “ Arah kebijakan

dan strategi Kementerian Kesehatan

Tahun 2015 – 2019 antara lain : 1. Penguatan pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care).

6

2. Penerapan

pelayanan

berkelanjutan

kesehatan

mengikuti

dengan

siklus

pendekatan

hidup

manusia

(continuum of care).

3. Intervensi berbasis risiko kesehatan (health risk).

Undang Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 93 ayat 1 menyatakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan penyakit

gigi, gigi,

pencegahan dan

penyakit

pemulihan

gigi,

kesehatan

pengobatan gigi

oleh

pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat yang dilakukan

secara

terpadu,

terintegrasi

dan

(RISKESDAS)

2013

berkesinambungan.

Hasil

Riset

Kesehatan

Dasar

diperoleh hasil prevalensi karies penduduk di Indonesia sebesar 72,6%, penduduk bermasalah gigi dan mulut yang menerima perawatan dan pengobatan sebesar 31,1% serta kecenderungan indeks DMF-T 4,5.

Data Riskesdas 2013

menunjukkan pula DMF-T pada anak usia 12 tahun sebesar 1,38, sedangkan WHO mengharapkan Global Goals for Oral Health 2020, target Decay, Missing, Filledâ&#x20AC;&#x201C;Teeth (DMF-T) pada anak usia 12 tahun < 1.

Data di atas menunjukan

masih tingginya masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam Upaya menurunkan angka kesakitan kesehatan gigi dan mulut.

7

Pertimbangan risiko dan dampak kesehatan gigi dan mulut menjadi perhatian pemerintah sehingga dibuat peta jalan (roadmap) pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk jangka panjang (2015-2030) yang akan diterjemahkan dalam rencana aksi yang menjadi prioritas nasional setiap lima tahun ke depan.

Peta jalan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut disusun untuk menjadi acuan bagi pemangku kepentingan/stake holder dalam perencanaan maupun pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, sehingga dapat mendukung terwujudnya Indonesia Sehat Bebas Karies 2030.

Peta

jalan

Pelayanan

Kesehatan

Gigi

dan

Mulut

diterjemahkan dalam bentuk RAN 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019 sebagai rencana aksi yang bersifat terintegrasi, konkrit, terukur dan dapat diimplementasikan.

B. Tujuan Tujuan Umum Rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019 untuk memperkuat pelayanan kesehatan gigi dan mulut guna mendukung tercapainya Indonesia Sehat Bebas Karies 2030.

Tujuan Khusus 1. Tersedianya

acuan

untuk

mengembangkan

dan

melaksanakan berbagai kegiatan untuk mempercepat pencapaian target pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

8

2. Tersedianya

bahan

advokasi

untuk

memperoleh

dukungan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 3. Terjadinya

sinergi

dilaksanakan

oleh

atas

kegiatan

berbagai

â&#x20AC;&#x201C;

kegiatan

pemangku

yang

kepentingan

dalam memperkuat pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI No 24 tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang RI No 29 tahun 2004

tentang Praktik

kedokteran; 3. Undang-Undang RI No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 4. Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang -Undang No 36

tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan; 6. Peraturan Pemerintah

No 38 tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah

Daerah

Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Presiden No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 8. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional; 9. Peraturan

Presiden

No 111 Tahun 2013

perubahan Peraturan Presiden

tentang

No 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan Nasional; 9

10. Keputusan

Menteri

Kesehatan

No

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014; 11. Peraturan

Menteri

Kesehatan

1144/Menkes/Per/VII/2010

tentang

Nomor

Organisasi

dan

Tatalaksana Kementerian Kesehatan; 12. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

71/Menkes/Per/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

13. Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 14. Peraturan Menteri Kesehatan No 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional;

D. Sasaran Rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut ini diharapkan menjadi acuan dalam mendukung dan mengembangkan

pelayanan

kesehatan

gigi

dan

mulut

menuju Indonesia Sehat Bebas Karies 2030 oleh : 1. Kementerian Kesehatan 2. Lintas Sektor terkait 3. Dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota 4. Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder 5. Dunia pendidikan 6. NGO, Swasta dan Masyarakat Madani 7. Pemangku kepentingan/Stake holders yang terkait dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut

10

E. Ruang Lingkup Ruang lingkup rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut ini adalah sebagai berikut : 1. Kondisi dan permasalahan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

2. Analisa situasi dan peta jalan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

3. Kebijakan, sasaran dan tahapan pelaksanaan rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut 4. Rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut 5. Peran

pemerintah

dalam

monitoring

dan

evaluasi

pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

BAB II 11

KONDISI DAN PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT A. KONDISI SAAT INI 1. Status Kesehatan Gigi dan Mulut Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 prevalensi karies di Indonesia sebesar 76,2% dan DMF-T 4,5 Gambar 1 Gambaran DMF-T di Indonesia (Riskesdas 2013)

0.8 – 1,1 (sangat rendah) 2 – 2,6 (rendah)

2,7 – 4,4 (sedang) > 4,5 (tinggi)

Berdasarkan gambar 1 diatas kondisi DMF-T Indonesia masih tinggi, terlihat dari sebagian besar provinsi untuk indeks DMF-T masih berada dalam kondisi tinggi (merah) dan sedang (kuning).

Lima provinsi dengan DMF-T

tertinggi adalah sebagai berikut : Bangka Belitung (8,5), 12

Kalimatan Selatan (7,2), Kalimantan Barat (6,2), Sulawesi Selatan (6,6) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (5,9).

Gambar 2 Gambaran Prevalensi Karies di Indonesia (Riskesdas 2013)

Berdasarkan gambar 2 diatas tampak prevalensi di Indonesia masih tinggi yaitu 72,6% jauh diatas target yang akan dicapaui tahun 2020 54,6%. Lima provinsi dengan prevalensi karies tertinggi adalah : Bangka Belitung (88,1), Kalimantan Selatan (86,9), Sulawesi Selatan (83,3), Kalimantan Barat 81,7) dan Sulawesi Barat (81,6).

13

2. Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut Gambar 3

Berdasarkan data diatas terlihat dari 9669 Puskesmas hanya 59% Puskesmas yang memiliki dokter gigi dan 63% hanya Puskesmas memiliki tenaga terapis gigi dan mulut.

Provinsi dengan sebaran dokter gigi dan terapis gigi dan mulut terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

14

Gambar 4 DATA TENAGA DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT (BPPSDMK,2013)

Jumlah tenaga dokter gigi spesialis di rumah sakit sangat terbatas dari gambar 4 diatas rumah sakit di Pulau Jawa sebagian besar sudah ada dokter gigi spesialisnya, 3 provinsi dengan dokter gigi spesialis terbanyak adalah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur.

15

3. Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Gambar 5 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas (Rifaskes,2011)

Berdasarkan data Risfaskes 2011 dari 8981 Puskesmas hanya 4,8% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut UKP maupun UKM dengan baik.

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas sampai saat ini lebih banyak mengarah pada kegiatan UKP.

16

B. PERMASALAHAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Permasalahan

Pelayanan

Kesehatan

Gigi

dan

Mulut

dikelompokkan menjadi 4 (empat) aspek, yaitu : 1. Kebijakan Kesehatan gigi dan mulut masih belum cukup mendapat perhatian dari masyarakat, karena masyarakat belum memahami pentingnya kesehatan gigi dan mulut untuk mendukung fungsi pengunyahan, bicara dan estetik serta sangat besar pengaruhnya pada life cycle. Hal ini berakibat kesehatan gigi dan mulut tidak menjadi prioritas bagi sebagian besar masyarakat.

Untuk itu

pemerintah perlu menyusun kebijakan dan program kesehatan gigi dan mulut yang terintegrasi mengingat dampak penyakit gigi dan mulut pada kesehatan umum.

2. Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut Jumlah tenaga kesehatan gigi dan mulut dirasakan masih kurang, karena penyebaran tenaga yang ada belum merata.

Sakit

belum

Masih banyak Puskesmas dan Rumah memiliki

tenaga

kesehatan

gigi

dan

mulutnya sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Sarana, Prasarana dan Pembiayaan Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan gigi masih terbatas, baik pengadaan yang sumber dana APBN maupun

APBD.

Hal

ini

terbukti

masih

banyak

Puskesmas dan Rumah Sakit belum memiliki alat kesehatan gigi dan mulut yang memadai.

Kondisi ini 17

dipengaruhi pula harga alat dan bahan kesehatan gigi yang mahal, serta perencanaan pengajuan pengadaan alat kesehatan gigi yang masih kurang. Pola pembiayaan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit masih sangat kurang, terutama pembiayan UKM. 4. Kerjasama dari para pemangku kepentingan terkait.

Perlunya

peningkatan

peran

serta

pemangku

kepentingan yang terkait dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

18

BAB III ANALISA SITUASI DAN PETA JALAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT A. Analisa Situasi (SWOT) Dalam menyusun rencana aksi pelayanan kesehatan gigi dan mulut perlu di analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Dengan

menggunakan

analisis

SWOT

(Strength,

Weakness, Oppurtinties, Threats) akan terindentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan relatif terhadap pencapaian tujuan.

1. Identifikasi Faktor Internal :

a. Strength/Kekuatan 1)

Tersedianya beberapa kebijakan sebagai pendukung pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

2)

Tersedianya sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut di tingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

3)

Tersedianya tenaga kesehatan gigi dan mulut yang dihasilkan oleh institusi pendidikan.

4)

Telah berjalannya upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat.

19

b. Weakness/Kelemahan 1)

Belum

seluruh

fasilitas

pelayanan

kesehatan

mempunyai sumber daya pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

2)

Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan gigi mempunyai sarana, prasarana dan alat yang sesuai standar.

3)

Upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut kuratif lebih besar dari promotif dan preventif.

4)

Masih

lemahnya

monitoring,

evaluasi

dan

pembinaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

5)

Sistem

informasi,

pencatatan,

dan

pelaporan

tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut belum optimal,

baik

di

tingkat

kab/kota,

provinsi,

maupun nasional.

2. Identifikasi Faktor eksternal a. Opportunity/Peluang 1)

Adanya

desentralisasi/otonomi

daerah

yang

memberikan kesempatan kepada setiap wilayah kabupaten/kota dalam mengembangkan program program

pembangunan

kesehatan

termasuk

kesehatan gigi dan mulut berdasarkan oral health need assesment.

2)

Adanya dukungan WHO untuk program kesehatan gigi dan mulut

3)

Adanya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 20

4)

Adanya

kebijakan

pelayanan

kesehatan

gigi

merupakan salah satu pelayanan yang dijamin dalam JKN Kesehatan 5)

Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut

b. Threath/ancaman 1)

Perilaku

dan

kesadaran

masyarakat

dalam

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya kesehatan gigi dan mulut dengan status sosial ekonomi menengah kebawah masih rendah.

2)

Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat.

3)

Kemampuan ekonomi masyarakat.

B. ANALISIS POSISI BERSAING Setelah

mengetahui

situasi/kondisi

yang

dihadapi

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, selanjutnya

dilakukan

Analisis

Posisi

Bersaing

untuk

mengetahui posisi Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi

dan

Mulut

kewenangannya.

dalam Analisis

melaksanakan posisi

bersaing

tugas

dan

terhadap

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagai berikut:

21

Analisis Posisi Bersaing NO

STRENGTH (KEKUATAN)

BOBOT

NILAI

JUMLAH

1.

Tersedianya beberapa kebijakan sebagai pendukung pelayanan kesehatan gigi dan mulut

3

20%

0,6

2.

Tersedianya pelayanan kesehatan gigi dan mulut ditingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

3

40%

1,2

3.

Tersedianya tenaga kesehatan gigi dan mulut yang dihasilkan oleh institusi pendidikan

4

30%

1,2

4.

Telah berjalannya UKP dan UKM pelayanan kesehatan gigi dan mulut

2

10%

0,2

100%

3,2

Jumlah

Analisis Posisi Bersaing NO

WEAKNESS (KELEMAHAN)

BOBOT

NILAI

JUMLAH

1.

Belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai sumber daya pelayanan kesehatan gigi dan mulut

-1

15%

-0,15

2.

Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan gigi mempunyai sarana, prasarana dan alat yang sesuai standar

-3

25%

-0,75

3.

Upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut kuratif lebih besar dari promotif dan preventif

-4

30%

-1,2

4.

Masih lemahnya monitoring, evaluasi dan pembinaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

-2

15%

-0,3

22

5.

Sistem informasi, pencatatan, dan pelaporan tentang pelayanan kesehatan gigi dan mulut belum optimal, baik di tingkat kab/kota, provinsi, maupun nasional

-2

Jumlah

15%

-0,3

100%

-2,7

Analisis Posisi Bersaing NO 1.

2.

3.

4.

5.

OPORTUNITY (PELUANG)

BOBOT

NILAI

JUMLAH

Adanya desentralisasi/otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada setiap wilayah kabupaten/kota dalam mengembangkan program program pembangunan kesehatan termasuk kesehatan gigi dan mulut berdasarkan oral health need assesment Adanya dukungan WHO untuk program kesehatan gigi dan mulut

4

20%

0,8

2

10%

0,2

Adanya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Adanya kebijakan pelayanan kesehatan gigi merupakan salah satu pelayanan yang dijamin dalam JKN Kesehatan

3

30%

0,9

4

30%

1,2

Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut

1

10%

0,1

100%

3,2

Jumlah

23

Analisis Posisi Bersaing NO

THREATH (ANCAMAN)

BOBOT

NILAI

JUMLAH

1.

Perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya kesehatan gigi dan mulut dengan status sosial ekonomi menengah kebawah masih rendah

-4

50%

-2

2.

Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat

-2

30%

-0,6

3.

Kemampuan ekonomi masyarakat

-1

20%

-0,2

100%

-2,8

Jumlah

Penetapan Kuadran

24

Dari penetapan kuadran di atas, Kesehatan Gigi dan Mulut berada di kuadran I yang mengindikasikan mempunyai posisi bersaing dengan situasi yang sangat baik karena ada kekuatan yang dimanfaatkan untuk meraih peluang yang menguntungkan

untuk

itu

dikembangkan

strategi

pengembangan (agresif).

25

Tabel 1 Formulasi Strategi SWOT Factor internal

STRENGTH

WEAKNESS

Fakt eksternal 1.

Tersedianya beberapa kebijakan sbg pendukung yankesgilut 2. Tersedianya saryankes gilut di tingkat yankes dasar dan rujukan 3. Tersedianya nakes gilut yang dihasilkan oleh institusi pendidikan 4. Telah berjalannya upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut perseorangan maupun upaya kesehatan masyarakat

OPPORTUNITIES 1.

2.

3.

4.

Adanya desentralisasi /otonomi daerah Adanya dukungan WHO untuk program kes gilut Adanya kebutuhan masyarakat akan kesehatan gigi untuk estetika dan fungsi kunyah Adanya kebijakan pelayanan kesehatan gigi pelayanan yang dijamin dalam JKN Kesehatan THREATS

1)

2) 3)

Perilaku dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan PHBS khususnya kesehatan gigi dan mulut dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah masih rendah.

Pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat.

Kemampuan ekonomi masyarakat.

Strategi SO Meningkatkan serta kesehatan

peran pelayanan

gigi

2.

3.

4.

Kurangnya pendanaan dlm yankesgilut Belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai sumber daya yankes gilut Masih lemahnya Monitoring, evalauasi dan pembinaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut Sistem informasi, pencatatan, dan pelaporan yankesgilut belum optimal, baik di tingkat Kab/Kota, Provinsi ,maupun Nasional Strategi WO

stakeholders

terkait

1.

dan

mulut

Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut guna mendukung program pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Strategi ST

Strategi WT

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Meningkatkan upaya promotif dan preventif pelayanan kesehatan gigi dan mulut

26

C. Peta Jalan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Peta

Jalan

Pelayanan

Kesehatan

Gigi

dan

Mulut

merupakan rencana besar/Grand design Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut 2015 - 2030 yang disusun dalam rangka mencapai Indonesia Sehat Bebas Karies 2030.

Peta jalan

tersebut akan dicapai melalui pentahapan setiap 5 tahun yang diharapkan menjadi satu rangkaian yang berkesimabungan.

Gambar 6 Peta Jalan Keberhasilan Upaya Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

27

Dasar pemikiran pencapaian Indonesia Bebas Karies Tahun 2030 adalah memperkuat program UKGS dan UKGM serta peningkatan kemandiriam masyarakat.

Peta Jalan Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut

2015 â&#x20AC;&#x201C;

2030, dimulai : 1. Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2015-2020, fokus pada penguatan kebijakan, sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam mencapai : a.

DMF-T anak kelompok umur 12 tahun mencapai 1,26

b.

50 % Puskesmas dengan standar Program Kesehatan Gigi dan Mulut yang baik

c.

50 % SD dengan UKGS tahap III

d.

25 % pelaksanaan UKGM di UKBM

2. Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2020-2025 fokus pada penguatan kebijakan, sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam memcapai : a.

DMF-T anak kelompok umur 12 tahun mencapai 1,14

b.

75 % Puskesmas dengan standar Program Kesehatan Gigi dan Mulut yang baik

c.

75 % SD dengan UKGS tahap III

d.

50 % pelaksanaan UKGM di UKBM

28

3. Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2025-2030 fokus pada penguatan kebijakan, sumber daya dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam mencapai : a.

DMF-T anak kelompok umur 12 tahun mencapai 1

b.

75 % Puskesmas dengan standar Program Kesehatan Gigi dan Mulut yang baik

c.

75 % SD dengan UKGS tahap III

d.

50 % pelaksanaan UKGM di UKBM

29

BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN SASARAN RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 2015 - 2019 A. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gigi Berdasarkan

kondisi

dan

dan Mulut

permasalahan

pelayanan

kesehatan gigi dan mulut tersebut diatas maka kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2019 adalah : 1. Terwujudnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang bermutu.

2. Terwujudnya

masyarakat

yang

peduli

pelayanan

kesehatan gigi dan mulut.

B. Strategi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Berdasarkan analisa SWOT pada Bab III maka strategi pelayanan kesehatan gigi yang terpilih adalah : 1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif pelayanan kesehatan

gigi

dan

mulut

dengan

mendorong

terhadap

pelayanan

kemandirian masyarakat.

2. Meningkatkan

aksesibilitas

kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

30

4. Meningkatkan

peran

serta

pemangku

kepentingan

/stakeholders terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

C. Sasaran Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Sasaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut dibagi menjadi dua sasaran, yaitu : 1. Sasaran kelompok : anak prasekolah, anak usia sekolah, dewasa, ibu hamil dan lanjut usia.

2. Sasaran fasilitas : sekolah, Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Puskesmas, klinik dan rumah sakit.

31

BAB V RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 2015 - 2019 Dalam

mewujudkan

rencana

aksi

nasional

pelayanan

kesehatan gigi dan mulut perlu dilakukan strategi dan masing masing strategi tersebut diwujudkan dalam beberapa program dan untuk menilai keberhasilan dari program yang dilaksanakan tiap

program

memiliki

beberapa

indikator.

Indikator

ini

merupakan tolak ukur dalam pencapaian pelayanan kesehatan gigi dan mulut, adapun strategi tersebut antara lain :

A. Meningkatkan

upaya

promotif

dan

preventif

pelayanan kesehatan gigi dan mulut 1. Peningkatan kemandirian melalui peran serta masyarakat dalam pelihara diri terhadap kesehatan gigi dan mulut mulai dari janin sampai lansia (continuum of care) 2. Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 3. Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat melalui Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

B. Meningkatkan

aksesibilitas

terhadap

pelayanan

kesehatan gigi dan mulut 1.

Tersedianya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

2.

Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut 32

C. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut 1.

Tersedianya

sarana dan prasarana sesuai standar

pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2.

Tersedianya tenaga kesehatan gigi dan mulut yang berkompeten dan berbudaya kinerja

3.

Optimalisasi upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui program UKM dan UKP di fasilitas pelayanan kesehatan

D. Meningkatkan

peran

serta

stakeholders

terkait

pelayanan kesehatan gigi dan mulut 1.

Tersedianya dukungan dan regulasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

2.

Sistem

kolaborasi

peningkatan

kompetensi

tenaga

kesehatan gigi dan mulut 3.

Terwujudnya kemitraan yang berdaya guna tinggi

4.

Tersedianya dana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang proporsional untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

33

Tabel 2 Alur Pemikiran RAN Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Arah Kebijakan

Strategi

Rencana Aksi

1. Terwujudnya masyarakat yang peduli pelayanan kesehatan gigi dan mulut

1. Meningkatkan upaya promotif dan preventif pelayanan kesehatan gigi dan mulut

1. Peningkatan kemandirian melalui peran serta masyarakat dalam pelihara diri terhadap kesehatan gigi dan mulut mulai dari janin sampai lansia (continuum of care) 2. Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) 3. Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat melalui Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

2. Terwujudnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang paripurna

2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut

1. Tersedianya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 2. Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut

1. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2. Tersedianya tenaga kesehatan gigi dan mulut yang berkompeten dan berbudaya kinerja 3. Optimalisasi upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui program UKM dan UKP di fasilitas pelayanan kesehatan

4. Meningkatkan peran serta stakeholders terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut

1. Tersedianya dukungan dan regulasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

2. Sistem kolaborasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan gigi dan mulut 3. Terwujudnya kemitraan yang berdaya guna tinggi 4. Tersedianya dana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang proporsional untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

34

Gambar 7 RAN Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 2015-2019 (KEPMENKES NO.9 Tahun 2015) 2019 2018

2017

2016

2015 1. 25% Puskesmas dgn pelayanan kesgilut sesuai standar 2. 60% Puskesmas dgn tenaga kesgilut 3. 25% Puskesmas dgn sarpras sesuai standar

1. 36% Puskesmas dgn pelayanan kesgilut sesuai standar 2. 65% Puskesmas dgn tenaga kesgilut 3. 36% Puskesmas dgn sarpras sesuai standar

1. 46% Puskesmas dgn pelayanan kesgilut sesuai standar 2. 70% Puskesmas dgn tenaga kesgilut 3. 46% Puskesmas dgn sarpras sesuai standar

1. 58% Puskesmas dgn pelayanan kesgilut sesuai standar 2. 75% Puskesmas dgn tenaga kesgilut 3. 58% Puskesmas dgn sarpras sesuai standar

1. 70 % Puskesmas dgn pelayanan kesgilut sesuai standar 2. 80% Puskesmas dgn tenaga kesgilut 3. 70% Puskesmas dgn sarpras sesuai standar

35

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT Di era desentralisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi indikator keberhasilan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam menuju Indonesia sehat bebas karies secara berjenjang dimulai dari di tingkat kabupaten/kota, Provinsi dan tingkat Pusat yang melibatkan peran dari stake holder yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing.

1.

Pemerintah Pusat a.

Mempersiapkan kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

b.

Melakukan

sosialisasi

dan

advokasi

kepada

para

pengambil keputusan dan Lintas Sektor di Pusat, Provinsi

dan

Kabupaten/kota,

untuk

mendukung

pengembangan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut. c.

Melakukan bimbingan dan fasilitasi termasuk dukungan kepada Dinas Kesehatan Provinsi serta Kabupaten/kota, dalam pengembangan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

36

2.

Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi selaku perpanjangan tangan Kementerian

Kesehatan,

mengkoordinasikan

serta

bimbingan dan fasilitasi termasuk dukungan kepada Dinas Kesehatan

Provinsi

pengembangan

dan

serta

Kabupaten/kota,

pembiayaan

program

dalam

pelayanan

kesehatan gigi dan mulut.

3.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota a.

Merupakan penanggung jawab pelaksanaan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

b.

Pemenuhan dan pendistribusian tenaga kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan ketentuan (1 Puskesmas = 1 dokter gigi + 1 Terapis Gigi dan Mulut).

c.

Mengkoordinasikan serta bimbingan, fasilitasi dan pola pembiayaan di

Puskesmas dalam penyelenggaraan

pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Interen Pemerintahan yang telah ditetapkan melalui PP 60 tahun 2008, dimana pemantauan tidak hanya pada

proses

pelaksanaan

tetapi

meliputi

juga

proses

perencanaan. Sistem pelaporan kegiatan program pelayanan kesehatan gigi dan mulut, tidak terpisah dari program lain yang telah

ada,

karena

pelayanan

merupakan

bagian

dari

kesehatan

pembangunan

gigi

dan

kesehatan

mulut dengan

pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

37

BAB VII PENUTUP Pada bagian penutup dari dokumen ini, diharapkan semua unsur yang terlibat dalam program pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat secara jelas merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan

mengacu

pada

Rencana

Aksi

Nasional

Kesehatan Gigi dan Mulut 2015-2019 yang pada akhirnya dapat mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu status kesehatan gigi masyarakat yang baik dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu juga menjadi harapan bersama agar masyarakat Indonesia mempunyai kepedulian akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian dari kesehatan secara utuh.

38

Lampiran 1.

STRATEGI : Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventif dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TAHUN 2015 - 2019

No

Program

Kegiatan

Peningkatan kemandirian melalui peran serta masyarakat dalam pelihara diri terhadap kesehatan gigi dan mulut mulai dari janin sampai lansia (continuum of care)

Pembinaan dan pelatihan kader (UKGS dan UKGM) pelayanan kesehatan gigi dan mulut

% Puskesmas yang memiliki Kader kesehatan gigi dan mulut

2

Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)

Pelaksanaan UKGS Tahap III di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

% SD/MI yang melaksanakan UKGS Tahap III

3

Peningkatan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM)

Pelaksanaan UKGM di UKBM

% UKBM yang melaksanakan UKGMI

1

Target Pencapaian

Indikator Keberhasilan 2015

2016

2017

2018

2019

5%

10%

15%

20%

25%

Penanggung Jawab

Dinkes Kab./Kota Puskesmas

10%

5%

20%

10%

30%

15%

40%

20%

50%

Puskesmas

25%

Puskesmas

39

Lampiran 2.

STRATEGI : Meningkatkan Aksesibilitas terhadap Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TAHUN 2015 - 2019

No

Program

Kegiatan

Target Pencapaian

Indikator Keberhasilan 2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab

1

Tersedianya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut UKM dan UKP di Puskesmas

% Puskesmas dengan standar pelayanan kesehatan gigi dan mulut

25%

36%

46%

58%

70%

Provinsi dan Kab./Kota

2

Optimalisasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit

% rumah sakit dengan standar pelayanan kesehatan gigi dan mulut

25%

31,3%

37,5%

43,8%

50%

Provinsi dan Kab./Kota

40

Lampiran 3.

STRATEGI : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TAHUN 2015 - 2019

No

Program

Kegiatan

Target Pencapaian

Indikator Keberhasilan 2015

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab

1

Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang sesuai standar

% Puskesmas dengan sarana dan prasana pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar

25%

36%

46%

58%

70%

Provinsi dan Kab./Kota

2

Tersedianya tenaga kesehatan gigi dan mulut yang berkompeten dan berbudaya kinerja

Menyiapkan dan mendistribusikan tenaga kesehatan gigi dan mulut

% Puskesmas dengan tenaga kesehatan gigi dan mulut sesuai standar

60%

65%

70%

75%

80%

Provinsi dan Kab./Kota

41

No

Program

Kegiatan

Target Pencapaian

Indikator Keberhasilan 2015

3

Optimalisasi upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar

% Puskesmas dan Rumah Sakit dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar

25%

2016

2017

2018

2019

33,6%

41,7%

50,9%

60%

Penanggung Jawab

Provinsi dan Kab./Kota

42

Lampiran 4.

STRATEGI : Meningkatkan peran serta stakeholders terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut RENCANA AKSI PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT TAHUN 2015 - 2019

No

Program

Kegiatan

Target Pencapaian

Indikator Keberhasilan 2015

1

Tersedianya dukungan dan regulasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut

2

Sistem kolaborasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan gigi dan mulut

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab

Menyusun kebijakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Adanya kebijakan baik di pemerintah pusat maupun daerah dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Pusat, Provinsi dan Kab./Kota

Kerjasama dengan institusi pendidikan dan profesi dalam peningkatan komptensi tenaga kesehatan gigi dan mulut

Jumlah kerjasama dengan institusi pendidikan dan profesi dalam peningkatan komptensi tenaga kesehatan gigi dan mulut

Pusat Provinsi Kab./Kota Institusi Pendidikan Profesi

43

No

Program

Kegiatan

Target Pencapaian

Indikator Keberhasilan 2015

3

Terwujudnya

kemitraan

yang berdaya guna tinggi

4

Tersedianya dana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang proporsional untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

2016

2017

2018

2019

Penanggung Jawab

Kerjasama formal LP/LS dalam meningkatkan percepatan, efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Adanya kerjasama formal LP/LS dalam meningkatkan percepatan, efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Pusat, Provinsi dan Kab./Kota LP/LS

Penyusunan RUK dan RPK pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Adanya pembiayaan dari APBN dan APBD untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui program UKM dan UKP

Pusat Provinsi Kab./Kota

44

Lampiran 5.

RENCANA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM MENDUKUNG RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT 2015-2019

NO

STRATEGI

KEGIATAN

SASARAN 2015

1

Meningkatkan upaya promotif dan preventif pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan mendorong kemandirian

1. Penyusunan NSPK

DKI Jakarta

2. Sosialisasi dan advokasi

Jabar

3. Monev

Jateng

Banten

2016 Jatim Lampung Sumut Sumsel Sulsel

2017 DKI Jakarta Jabar Banten Jateng

2018 Jatim

2019 DKI Jakarta

Lampung

Jabar, Banten

Sumut

Jateng, Jatim

Sumsel

Lampung, Sumut

Sulsel

Sumsel, Sulsel

masyarakat 2

Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas

1. Penyusunan NSPK

DKI Jakarta

2. Sosialisasi dan advokasi

Jabar

3. Monev

Jateng

Banten

Jatim Lampung Sumut Sumsel Sulsel

DKI Jakarta Jabar Banten Jateng

Jatim

DKI Jakarta

Lampung

Jabar, Banten

Sumut

Jateng, Jatim

Sumsel

Lampung, Sumut

Sulsel

Sumsel, Sulsel

45

NO

STRATEGI

KEGIATAN

SASARAN 2015

3

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut

1. Penyusunan NSPK 2. Sosialisasi dan advokasi 3. Peningkatan Kemampuan Teknis

DKI Jakarta Jabar Banten Jateng

2016 Jatim Lampung Sumut Sumsel Sulsel

2017 DKI Jakarta Jabar Banten Jateng

2018 Jatim

2019 DKI Jakarta

Lampung

Jabar, Banten

Sumut

Jateng, Jatim

Sumsel

Lampung, Sumut

Sulsel

Sumsel, Sulsel

4. Monev 4

Meningkatkan peran

1. Penyusunan NSPK

serta pemangku

2. Sosialisasi dan advokasi

kepentingan /stakeholders terkait pelayanan kesehatan

3. Monev

DKI Jakarta Jabar Banten Jateng

Jatim Lampung Sumut Sumsel Sulsel

DKI Jakarta Jabar Banten Jateng

Jatim

DKI Jakarta

Lampung

Jabar, Banten

Sumut

Jateng, Jatim

Sumsel

Lampung, Sumut

Sulsel

Sumsel, Sulsel

gigi dan mulut

46

Lampiran 6.

DASAR PEMIKIRAN PENCAPAIAN INDONESIA BEBAS KARIES 2015 - 2030 UKGS 1. ANAK YG DILAKUKAN PENJARINGAN 2. ANAK YG MENDAPAT PERAWATAN 3. PEMERIKSAAN ORAL HYGIENE (OHI-S)

UKGM 1.

4.

5.

PENYULUHAN PENJARINGAN KUMUR-KUMUR FLUOR SIKAT GIGI BERSAMA APLIKASI TOPIKAL

PROVINSI

UKGS % SD. UKGS THP. III

UKGS % Pusk yang melaksanakan UKGS THP. III

% PUSKESMAS layanan Kesgilut yang memenuhi standar

UKGM % Puskesmas yang membina UKGM (POSYANDU & PAUD)

%Klinik/DP layanan Kesgilut yang memenuhi standar

% PUSKESMAS layanan Kesgilut yang memenuhi standar

% RS yang melaksanakan layanan Kesgilut yang memenuhi standar

PELAYANAN KES. GILUT 1.

PELAYANAN RUJUKAN DR UKGS & UKGM 2.

PELAYANAN GIGI UMUM

KLINIK DOKTER PRAKTEK

KEGIATAN 1.

2.

3.

KAB./KOTA

UKGM % UKGM YG DIBINA (POSYANDU & PAUD)

ANAK YG DILAKUKAN PENJARINGAN PEMERIKSAAN ORAL HYGIENE (OHI-S)

2.

PUSKESMAS

PROGRAM 1.

2.

%Klinik/DP layanan Kesgilut yang memenuhi standar

Peran Provinsi : (Pembiayaan, Binwas)

% RS yang melaksanakan layanan Kesgilut yang memenuhi standar Peran Kab Kota : (Pembiayaan, Binwas)

UKGS TAHAP 1,2,3 UKGS INOVATIF a. DONUT IRENE b. FIT FOR SCHOOL c. SIGIBER UKGM

Keterangan : Keberhasilan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara nasional tergantung dari keberhasilan pencapaian indicator di tingkat UKBM,SD/MI, Puskesmas, Kab./Kota dan Provinsi.

Kegiatan dan pendekatan program yang dilakukan diterapkan di masing-masing sasaran strategis

47

DAFTAR PUSTAKA 1.

Departemen Kesehatan, Dit Bina Pelayanan Medik Dasar 2005 . Kebijakan Pelayanan

2.

Kedokteran Gigi Keluarga. Jakarta:

Departemen Kesehatan Dit Bina Pelayanan Medik Dasar 2007. Pedoman Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga. Jakarta

3.

Kementerian Kesehatan RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2013, Rencana Aksi Kegiatan Badan Litbangkes, Jakarta

4.

Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor 2004, Overview Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan ( Management Plan) dan Rencana Aksi ( Action Plan ), Bogor Didownload dari : http:/www.

Komitmenku.file.wordpress.com/â&#x20AC;Ś/200051122 tanggal 11 Agustus 2014

5.

Rangkuti F, 2003. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.

Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi abad 21.

PT Sun. Jakarta

6.

Departemen Kesehatan, 2009, Undang- Undang Kesehatan No. 36, Jakarta

7.

Departemen Kesehatan, 2008, Riset Kesehatan Dasar 2007, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta

8.

Kemenkes RI, 2011, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2010, Jakarta

9.

Kemenkes RI, 2012, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2011, Jakarta

10. Kemenkes RI, 2012, Laporan Akhir Riset Fasilitas Kesehatan di Puskesmas 2011, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta 11. Kemenkes RI, 2012, Laporan Akhir Riset Fasilitas Kesehatan di Rumah Sakit 2011, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta 12. Kemenkes RI, 2013, Riset Kesehatan Dasar 2013, Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta 13. Kemenkes RI, 2012, Rencana Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar, Jakarta 14. Department of Health, Social Service and Public Safety, 2006, Primary Dental Care Strategy, Belfast Nort Ireland 15. World Health Organization, 2013, Strategy for Oral Health in South-East Asia, 2013-2020, New Delhi.

48

49