HAPUSKAN BENTUK-BENTUK DISKRIMINASI Oleh: Edison FS Butar-Butar Sebelum masa pemerintahan presiden Abdurahman Wahid (Gusdur), tampak sekali Sikap antipati masyarakat pribumi terhadap etnis tionghoa. Masyarakat pribumi berparadigma bahwa Etnis Tionghoa bukanlah etnis Indonesia, sehingga dipandang sebagai orang asing walaupun telah beberapa keturunan berada di negeri ini. Hal ini juga semakin dikuatkan akan perbedaan yang sangat mencolok, mulai dari aksara, bahasa, warna kulit hingga praktik kepercayaan yang jauh berbeda dengan kaum pribumi. Sikap antipasti ini berdampak pada terkuncinya ruang gerak dan kekebasan para Etnis Tionghoa dalam menjalankan aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan secara jasmani dan rohani. Bahkan dalam bidang pemerintahan, etnis tersebut masih sangat minim keberadaannya. Selain itu, Etnis Tionghoa pada masa itu juga dipersempit dalam pemilihan profesi pekerjaan dan bahkan pendidikan di perguruan tinggi. Anak-anak etnis tersebut dibatasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan status univeristas negeri. Tindakan ketidakadilan yang dirasakan Etnis Tionghoa juga terjadi ketika mengurus dokumen paspor yang harus melampirkan surat tanda kewarganegaraan. Tindakan ketidakadilan yang dialami oleh Etnis Tionghoa pada masa itu dikenal dengan diskiriminasi rasial, dimana dapat diartikan dengan memperlakukan seseorang secara tidak adil berdasarkan ras mereka. Diskriminasi rasial bisa muncul dari sikap sadar atau tidak sadar, yang menempatkan seseorang lebih rendah berdasarkan ras. Sesuai penuturan Antropolog Groose, ras sebagai segolongan manusia yang merupakan kesatuan karena memiliki kesamaan sifat jasmani dan rohani yang diturunkan,sehingga dapat dibedakan satu sama lainnya. Perbedaan itu tidak
seharunya menjadi pemicu tindakan diskriminatif, tetapi bentuk suatu keberagaman yang memperkaya kehidupan manusia di muka bumi ini.
Legitimasi Kesetaraan Pada saat
Gusdur terpilih menjadi presiden Indonesia sikap alergi terhadap Etnis
Tionghaoa berhasil dihapus dengan memberikan ijin dan kekebasan kepada etnis ini untuk melakukan aktivitas budayanya. Kebebasan itu diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 12/2006 sehingga Etnis Tionghoa telah resmi menjadi warga Negara Indonesia. Setelah etnis Tionghoa resmi menjadi warga Negara Indonesia sudah jarang terjadi diskirimiansi rasial di Indonesia, hal ini juga diperkuat dengan pasca terbitnya UU No. 29/1999 yang meratifikasi Konvensi CERD (Convention on Elemination Racial Discrimination) yaitu hukum internasional yang menangani bentuk-bentuk tindakan diskriminasi rasial. Atas peranan Gusdur tersebut maka gusdur dianggap sebagai bapak bangsa yang menjujung tinggi pluralisme. Ketika diskriminasi rasial sudah jarang terjadi di Indonesia bukan berarti Indonesia terbebas dari sikap diskriminasi dalam bentuk yang lain. Tindakan diskriminatif semakin hari semakin marak terjadi di Indonesia yang semua itu berujung pada bentuk tindak ketidakadilan terhadap HAM pihak-pihak ataupun individu-individu. Diskirminasi yang terjadi di Indonesia kerap sekali dialami orang-orang yang merupakan bagian dari anggota masyarakat yang memiliki orientasi seksual minoritas (baca : Homoseksual), diskriminasi berdasarkan identitas gender (baca :Transgender). Banyak bentuk-bentuk pengintimidasian terhadap orang-orang di atas mulai dari masyrakat, pemuka agama dan bahkan pemerintah.
Ruang Gelap Diskriminasi Diskriminasi terhadap kaum-kaum minoritas ini mempunyai dampak yang begitu terasa bagi setiap diri penyandang orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari umumnya. Mulai dari kecaman, tidak adanya ruang berekspresi bagi kaum-kaum ini sehingga menyulitkan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. padahal, tak jarang kaum seperti itu memiliki potensi untuk berkarya dan saya kira kita juga menyaksikannya sendiri bagaimana sosok transgender berkontribusi dibidang entertainment, salon, dll. Akan tetapi pengklasifikasian yang kita lakukan terhadap mereka dengan menganggap mereka sebagai penyakit masyarakat membuat sempitnya ruang lingkup mereka. Berbagai referensi yang membuktikan bahwa kaum-kaum penyandang orientasi seksual diluar heteroseksual ini bukanlah sebuah penyimpangan tetap saja tidak memberikan pemahaman yang benar dan kritis bagi masyarakat dan pemerintah, sehingga bentuk perlakuan ketidakadilan kerap dialami mereka. Bahkan di instansi pemerintah dilakukan pemeriksaan bagi para anggota Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai orientasi seksual berbeda hal ini merupakan suatu bentuk sikap anti terhadap kaum minoritas ini. Padahal, seandainya ada anggota PNS yang mempunyai orientasi seksual diluar heteroseksual, saya fikir tidak akan mempengaruhi kinerjanya. Karena orientasi seksual adalah hak dasar setiap manusia dan setiap manusia berhak memberikan daya ketertarikanya kepada siapapun baik lawan jenis maupun sesama jenis. Ketidakadilan serupa yang dialami oleh kaum-kaum minoritas lain yaitu mengenai identitas gender yang berbeda dari umumnya (baca : Transgender). Banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan pemerintah melakukan razia kepada kaum-kaum ini dan mereka ditangkap. Memang tidak bisa sepenuhnya disalahkan pihak pemerintah ketika melakukan razia kepada
kaum ini., karena mereka terkadang melakukan kegiatan yang tidak sesuai. Tetapi sikap dan perlakuan itu seolah-olah dijadikan oleh beberapa pihak untuk menjustifikasi kaum-kaum trasgender yang lain, yang mempunyai kemampuan intelektual yang baik dan juga yang berkompeten. Mereka tidak mendapat pengakuan dari Negara, bahkan tidak mendapat menikmati HAM yang seharusnya mereka nikmati. Sikap diskriminasi yang dilakukan masyarakat kepada kaum-kaum minoritas itu adalah berakar dari sebuah kontruksi masyarakat yang sudah melekat dan terdoktrin menjadi sebuah kebenaran mutlak. Masyarakat menganggap hanya heteroseksual saja yang dianggap benar diluar itu adalah menyimpang. Sebuah kontruksi masyarakat tidakklah bisa dijadikan kebenaran mutlak, karena itu hanya sebuah bentuk kesepakatan dan yang menyepakati itu adalah orangorang yang mempunyai label mayoritas sedangkan bagi mereka yang minoritas tidak berhak memberikan suara. Kontruksi bisa saja direkontruksi kapan saja, jika itu tidak sesuai dengan fakta dan ketika ada yang merasa di rugikan Sebuah perspektif ilmu yaitu bidang kajian humaniora yaitu Antropologi, terkhusus antropologi sosial mengembangkan dan menerapkan sebuah perspektif yang berbeda dari kebanyakan bidang ilmu. Persepektif EMIC VIEW yang digunakan bidang ilmu antropologi sangat tepat digunakan untuk memahami kondisi masyarakat baik dari segi gender, orientasi seksual, etnisitas dll sehingga tidak akan memunculkan sebuah tindakan diskriminatif yang marak terjadi saat ini. Perspektif ini mengharuskan kita memandang masyarakat atau suatu etnis atau bahkan individu dari sudut pandang mereka bukan dari kacamata kita, sehingga nantinya kita kan sampai pada kesimpulan bahwa keberagaman adalah sebuah kekayaan dan keanekaragaman yang mewarnai kehidupanan manusia.
Kasus Etnis Tionghoa terselesaiakan dengan dikeluarkannya pernyataan sikap anti diskriminatif rasial oleh Presiden Gusdur dan Undang-Undang pendukung maka sekarang tindakan diskriminatif rasial sudah sangat jarang. Hal semacam itu bisa di lakukan pemerintah, tetapi kenapa ketika tindakan diskriminatif yang dialami oleh kaum minoritas berdasarkan orientasi seksual dan indentitas gender pemerintah tidak pernah mengambil sikap yang tegas bahkan pemerintah malah ikut menjustifikasi dan mengintimidasi kaum minoritas ini. Dimana peran pemerintah yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat? Kaum minoritas merupakan warga Negara asli Indonesia, apakah mereka pantas disalahkan ketika mereka sudah terlahir menjadi seperti itu? Apakah mereka pantas ditindas hanya karena punya orientasi seksual dan identitas gender minoritas? Bagaimana jika pemerintah merupakan bagian dan bahkan seperti mereka? Peringatan Hari Internasional penghapusan diskriminasi rasial yang bertepatan pada 21 Maret nanti menjadi hari penantian panjang akan terwujudnya legitimasi hukum yang mampu memfasilitasi para kaum minoritas tersebut. Harapannya, pemerintah juga bisa menjamin hak para kaum homoseksual atau transgender untuk tidak dilecehkan serta membuka ruang penghapusan segala bentuk tindakan diskriminasi baik rasial, orientasi sekseual, identitas gender, Kepercayaan, dll. Permasalahan kita hanyalah saling terbuka untuk memahami satu dengan yang lainnya dan pemerintah seharusnya memberikan ruang untuk itu. Janganlah kita serta merta melakukan penilaian berdasarkan benar atau salah sehingga kita merasa benar dan berhak menghakimi yang salah. Seharusnya kita memandang bahwa setiap orang punya hak untuk hidup dan taat pada aturan yang tidak menindasnya. Akhirnya, kita pakai kacamata moral atau sosial untuk melihat perbedaan bukan semata-mata hanya memakai kacamata agama sehingga tindakan kita pun tidak larut dalam perasaan benar atau salah sehingga menghakimi, melainkan tindakan
untuk memahami dan memberikan hak mereka. Jika mereka melanggar hukum, biarlah penegak hukum yang bekerja. Jangan menjustifikasikan mereka secara secara kelompok dan menganggap mereka rendah dan bermasalah.
Penulis adalah Mahasiswa Antropologi USU