Jurnal Abdi Publik (JAP) FISIP UNARS
Editorial Team:
Editor In Chief: Dr. Giyanto, S.AP, M.Si. (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Section Editor:
1. Drs. Snain M.Si
2. Dra. Farida Hanum M.SI
3. Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si
4. Dini Noor Aini, S.Sos, M.Si
5. Drs. Eddy Basuki, M.Si
6. Drs. Hari Susanto, M.Si
Editor:
1. Vita Novianti, SP, M.AP
2. Usrotul Hasanah, M.Si
3. Nina Sa’idah F, M.Si
4. Muh. Hamdi Zain, S.Sos, M.AP
5. Dr. Ratna Koba Susanti, S.Sos, M.Si
Layout Editor:
1. Wahyu Karyawan, S.AP
PENDAMPINGAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) DALAM KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN SITUBONDO
ASSISTANCE OF ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) IN GENDER
MAINSTREAMING (PUG) INSTITUTIONALIZATION ACTIVITIES IN SITUBONDO REGENCY
Vita Novianti
FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik,UniversitasAbdurachmanSalehSitubondo
Email: vitanovianti@unars.ac.id
Abstraksi :
Pembangunan yang berkeadilan disegala bidang merupakan salah satu bentuk untuk memberikan akses partisipasi yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Keberpihakan pemerintah kepada perempuan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang diaplikasikan pada semua jenis program kerja pemerintah. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang merumuskan kesetaraan gender dalam misi Bupati Situbondo “Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan”. Misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 sekaligus menjadi landasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dan dinas teknis terkait lain dalam menjalankan program kerjanya. Dengan menyuarakan kesetaraan gender dalam hal ini berarti memberikan perhatianlebih terkait isu dan permasalahan gender yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sinergitas pemahaman terhadap semua lembaga pemerintah di Kabupaten Situbondo dalam rangka mewujudkan pembangunan yang responsive gender sekaligus untuk mempersiapkan evaluasi pengarusutamaan gender pada tahun 2023. Output dari kegiatan ini adalah Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam bentuk program/kegiatan terhadap kesenjangan yang masih terjadi di masing-masing lembaga pemerintahdiKabupatenSitubondo.
Abstract :
Equitable development in all fields is a form of providing access to equal participation for women and men. The government's alignment with women through Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming (PUG) in National Development aims to achieve gender justice and equality applied to all types of government work programs. Situbondo Regency is one of the regencies that formulated gender equality in the mission of the Regent of Situbondo "Building Healthy, Smart Situbondo Communities and Increasing the Role of Women". The mission contained in the 2021-2026 RPJMD is also the foundation of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Situbondo Regency and other related technical offices in carrying out their work programs. Voicinggenderequalityinthiscase,itmeansgivingmoreattentiontogenderissuesandproblems that occur in Situbondo Regency. This activity is carried out to build asynergy of understanding between all government institutions in Situbondo Regency in order to realize gender-responsive development as well as toprepareforanevaluationofgendermainstreamingin2023. Theoutput ofthisactivityisaFollow-upPlan (RTL) in the form of programs/activities to address gaps that is still happening in each government institutioninSitubondoRegency.
Keywords: Gender Mainstreaming, Assistance, Government Institutions
Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 E ISSN : xxxx-xxxx 1
PENDAHULUAN
Pembangunan di Indonesia pada hakikatnya merupakan strategi pemerintah untuk memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat. Pembangunan yang berkeadilan disegala bidang merupakan salah satu bentuk untuk memberikan akses partisipasi
yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000
tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam
Pembangunan Nasional. Instruksi ini merupakan
bentuk keberpihakan pemerintah kepada perempuan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang diaplikasikan pada semua
jenis program kerja pemerintah untuk merespon
kebutuhan masyarakat. PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam
pembangunanyangdimulaidariprosesperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, PUG juga ditujukan untuk
mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender
dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan (RPJMN 2015-2019). Sedangkan dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya,data,alatanalisis,danpartisipasimasyarakat.
Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang merumuskan kesetaraan gender
dalam misinya. Hal ini tercantum dalam misi kedua
Bupati Situbondo yang berbunyi “Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan”. Misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 sekaligus menjadi landasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam menjalankan program kerjanya. Menyuarakan kesetaraan gender dalam hal ini berarti memberikan perhatian lebih terkait isu dan permasalahan gender yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Seperti kasus kekerasan berbasis gender yang masih banyak terjadi, mulai dari pernikahan anak di bawah umur, kekerasan seksual, kesenjangan sosial di bidang pendidikan dan ekonomi hingga kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui perencanaan dan alokasi anggaran publik yang berbasis pengarusutamaan gender di masing-masing lembaga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui programskalaprioritaspemerintah.
Keberhasilan dan permasalahan PUG di Kabupaten Situbondo dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis berdasarkan tugas dan fungsi lembaga pemerintah yang ada. Sehingga kebijakan atau program yang dibuat menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan lembaga pemerintah melakukan integrasi PUG ke dalam perencanaan dan kegiatan. Sekaligus mengetahui komponen yang wajib dipenuhi untuk mendapatkanAnugerahParahitaEkapraya(APE)
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 2
METODE
Kegiatan dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor
Pemerintah Kabupaten Situbondo pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 pukul 08.00 – 12.00
WIB. Tujuan dari kegiatan ini untuk mempersiapkan
Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Situbondo. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari 44 Perangkat Daerah (Sekretariat, Dinas, dan Badan), 10 Lembaga Masyarakat, 1 Perguruan
Tinggi, 3 Dunia Usaha, dan 2 Media Massa di Kabupaten Situbondo. Sehingga total peserta yang hadirberjumlah108orang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis Pengarusutamaan Gender (PUG) yang tertuang dalam dokumen RPJMD
Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026 ditinjau dari
berbagai aspek, terdapat beberapa indikator
pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun demikian masih terdapat pula
berbagai permasalahan sekaligus menjadi isu
strategis daerah di Kabupaten Situbondo, yaitu; jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung
pemberdayaan perempuan masih kurang sebanyak
15 kebijakan dari target nasional, (2) keterwakilan perempuan pada parlemen tingkat daerah (DPRD)
menurun, (3) proporsi perempuan yang berada di posisi managerial mengalami penurunan sebesar
0,01% dari tahun 2016, (4) angka perkawinan anak mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun
2020 sebesar 57,21% (2,29% di tahun 2019 dan 3,60% di tahun 2020) dan (5) belum maksimalnya keterlibatan forum anak dan disabilitas dalam proses pengambilankebijakandipemerintahdaerah.
Implementasi Pengarusutamaan Gender PUG di Kabupaten Situbondo dengan beberapa seperangkat komponen yang disebut tujuh prasyarat, dengan
perkembangansebagaiberikut.
1.Komitmen
Komitmen yang dimaksud adalah komitmen politik dan kepemimpinan lembaga yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis perangkat daerah atau lembaga pemerintah. Sebagian besar rencana strategis/rencana kerja lembaga pemerintah di KabupatenSitubondosudahresponsifgenderdengan perkembangandanpelaksanaanyangbervariasi.
2.Kebijakan
Kebijakan dituangkan dalam bentuk Peraturan, Strategi, Program, Panduan, Juklak/Juknis, dan lain sebagainya. Kebijakan yang responsif gender di Kabupaten Situbondo masih kurang sebanyak 15 kebijakan dari target nasional. Perangkat daerah teknis diminta segera menindaklanjuti untuk mengusulkan kebijakan yang dimaksud sebelum pelaksanaan penilaian APE di tahun2023.
3.Kelembagaan
Struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi PUG, dapat berbentuk Kelompok Kerja/Tim Pengarusutamaan Gender, Focal Point, secretariat Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan/ atau lainnya. Komponen kelembagaan adalah satu prasyarat yang sudah terpenuhi di Kabupaten Situbondo. Dengan indikator seluruh kepala perangkat daerah menjadi anggota pokja PUG, semua perangkat daerah memiliki focal poin yang ketuanya adalah sekretaris dinas dengan pertemuan rutinyangdilakukansetiaptahun.
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 3
4.Sumberdaya
Sumber daya dalam implementasi pengarusutamaan gender merupakan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender, serta sumber daya anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender.
DP3AP2KB Kabupaten situbondo melaksanakan pelatihan PPRG secara rutin untuk perangkat daerah sehingga di setiap perangkat daerah memiliki perencana yang sudah dilatih PPRG. Inspektorat juga memiliki auditor terlatih PPRG sehingga pada saat melaksanakan fungsi evaluasi dan monitoring, inspektorat memiliki pemahaman yang sama terkait dokumen perencanaan dan pelaksanaan PUG di lembagapemerintah.
5.Dataterpilah
Data terpilah merupakan data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi laki-laki dan perempuan, wilayah, dan kategori lain yang mendukung di seluruh bidang pembangunan.
Kabupaten Situbondo sudah melakukan data terpilah berbasisgenderdananak.
6.Alatanalisis
Adanya alat analisis untuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi dalam
implementasi pengarusutamaan gender. Gender
Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiaatn pembangunan. Dengan menggunakan GAP,paraperencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat mengidenti!kasikesenjangangender(gendergap)
dan permasalahan gender (gender issues) serta sekaligus menyusurenan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil ataumenghapuskesenjangangendertersebut.
7.PartisipasiMasyarakat
Adanya dorongan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pengarusutamaan gender. Peran Serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi dengan para pakar gender atau organisasi yang terkait dalam implementasi Pengarusutamaan Gender. Masyarakat yang menjadi stakeholder dalam implementasi PUG terdiri dari lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi. Penekanan bagian ini adalah peran perguruan tinggi di Kabupaten Situbondo dalam mendukung untuk mewujudkan kabupaten yang responsive gender. UNARS adalah salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Situbondo yang ikut mendukung dan mewujudkan kabupaten yang responsive gender melalui penelitian, pengabdian dan mengintegrasikan dalam kurikulum. Edukasi yang terus menerus dilakukan kepada mahasiswa sebagai generasi muda yang memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mahasiwa juga sebagai generasi muda harus meletakan landasan yang kokoh bagi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Pada akhirnya seluruh upaya baik ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan di masyarakat Kabupaten Situbondo terutama ke arah masyarakat yang lebih toleran, anti diskriminasi dan anti kekerasan.
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 4
KESIMPULAN
Kegiataninidilakukanuntukmembangunsinergitas
pemahamanterhadapsemualembagapemerintahdi KabupatenSitubondodalamrangkamewujudkan
pembangunanyangresponsivegendersekaligus untukmempersiapkanevaluasipengarusutamaan genderpadatahun2023.
Partisipasi aktif masyarakat merupakan
salah satu komponen utama dalam percepatan tujuan PUG melalui organisasi, LSM dan perguruan tinggi.
Sehingga akan terwujud masyarakat yang sehat, cerdas dan terjadi peningkatan peran perempuan dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Situbondo.
Sebagai saran dalam kegiatan ini, ditujukan kepada perguruan tinggi sebagai komponen masyarakat
untuk melakukan upaya konkrit melalui edukasi
kpada mahasiswa serta kegiatan yang terintegrasi
dengan tujuan PUG. Edukasi terhadap masyarakat
dapat dilakukan melalui penelitian dan pengabdian sebagaiwujuddariTriDharmaPerguruanTinggi.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih disampaikan kepada Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo yang telah
memberi kesempatan untuk menjadi narasumber
pada Pendampingan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam Kegiatan Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun
2022. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui
pengabdiandosenkepadamasyarakat
DAFTAR PUSTAKA
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Situbondo
Tahun 2021-2026
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional Presiden Republik Indonesia
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2021-2026
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 5
Gambar 2: Foto bersama peserta
Gambar 1 : Foto bersama Narasumber Lain
PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM MENANGKAL RADIKALISME
(STRENGTHENING PANCASILA IDEOLOGY IN COUNTERACTING RADICALISM)
Giyanto
FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik,UniversitasAbdurachmanSalehSitubondo
Email:giyanto30041971@gmail.com
Abstrak:
Permasalahan yang dibahas dalam pengabdian ini adalah tentang semakin meningkatnya radikalisme, terorisme, dan gerakan-gerakan intoleransi di Indonesia, terutama permasalahan yang terkait tentang perbedaan agama (intoleransi berbasis agama). Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan materi tentang penguatan ideologi Pancasila kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Universitas Abdurachman SalehSitubondo. Metodeataupendekatanyangdigunakandalam pengabdianini adalahmetedeceramahdan presentasi yang dilakukan selama kurang lebih dua jam. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa mahasiswa menjadi bisa memahami tentang pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa, disamping itu mahasiswa merasa bahwa pemberian materi tentang penguatan ideologi Pancasila adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan secaraterusmeneruskepadaseluruhmasyarakatIndonesia.
Kata Kunci: Ideologi, Pancasila, Radikalisme
Abstract:
The issues discussed in this service are about the increasing radicalism, terrorism, and intolerance movements in Indonesia, especially issues related to religious differences (religion-based intolerance). This service aims to provide material on strengthening Pancasila ideology to students of the Real Work Lecture (KKN) at Abdurachman Saleh University, Situbondo. The method or approach used in this service is the lectureandpresentationmethodwhichlastsforapproximatelytwohours. Theresultsofthisdedicationshow that students become able to understand the importance of Pancasila as a way of life, Pancasila as the basis of the state, and Pancasila as the nation's ideology, besides that students feel that providing material about strengtheningPancasilaideologyisaveryimportantthingtodocontinuouslytoallIndonesianpeople
Keywords: Ideology, Pancasila, Radicalism
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 6
PENDAHULUAN
Penguatan Pancasila terutama berbasis nilai-nilai agama memang masih sangat dibutuhkan, mengingat hal itu yang masih belum dimaksimalkan oleh pemerintah. Dahulu kita memiliki program nasional Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang juga diarahkan untuk umat Islam. Proses ini awalnya tidak berjalan mulus karena mendapatkan penentangan dari kelompok Islam, alasannya mereka khawatir bahwa Pancasila akandijadikansebagai agama(diagamakan). Namun setelah yakin bahwa hal itu tidak akan terjadi, maka perlahanumatIslammenerimaprogramtersebut.
Pancasila bukanlah agama, Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa, ketiga posisi tersebut yang mendasarikehidupanberbangsadanbernegara(Arif, 2018:13). Pancasila merupakan prinsip-prinsip kenegaraan, Pancasila menjadi nafas bagi bangsa Indonesia, setiap bertindak dan bertingkah laku, harus berdasarkan pada Pancasila (Soekarno, 1 Juni 1945).
Seiring dengan perjalanan waktu, Pancasila terus mendapat gangguan dari berbagai kelompok, pada tahun 1965 paham komunisme masuk ke Indonesia dan ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa walaupun pada akhirnya gagal. Sementara pada saat ini bukan komunisme yang menjadi ancaman, namun kelompok-kelompok gerakan islam radikal yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah dan ingin merubah Negara Indonesia menjadi negara Islam.
Kondisi seperti tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menyelesaikannya karena ideologi khilafah dan negara islam sangat tidak sesuai dengan budaya bangsaIndonesia.
Berdasarkan laporan dari Deputi Bidang
Penindaah dan Pembinaan Kemampuan irjen Pol.
Ibnu Suhaendra menjelaskan bahwa ancaman
terorisme dalam kurun waktu 2017-2022 bergerak flutuatif, selama lima tahun terakhir, tren ancaman
terorisme di Indonesia bergerak secara fluktuatif meningkatditahun2019lalumenurutpadatahun
2020, dan meningkat lagi pada tahun 2022. Pemerintah dalam hal ini terus berusaha meredam, menangkal gerakan-gerakan radikalisme, terorisme, intoleransi, dan gerakan-gerakan lain yang bertujuan merusakkeanekaragamanbangsaIndonesia.
Upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saja, melainkan jugadilakukan oleh badan lainyang juga dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP). Badan ini memberikan pembinaan kepada masyarakat, baik melalui lembaga formal maupun lembaga informal yang ada dimasyarakatsecaraberkelanjutan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam rangka menanggulangi, menangkal paham-paham yang tidak sesuai dengan akar budaya bangsa kita, seperti radikalisme, terorisme, dan kelompok intoleransi yang lain. Dalam hal ini penulis memberikan bimbingan atau pembinaan kepada mahasiswa
Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada acara seminar kebangsaan yang bertema “Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menangkan Radikalisme di Indonesia”.
METODE
Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan metode ceramah, dimana audien atau anggota seminar yang mengikuti adalah mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebanyak 40 mahasiswa, seminar dilaksanakan selama kurang lebih dua jam. Target dari pelaksanaan seminar kebangsaan ini adalah mahasiswa dapat memahami secara mendalam tentang ideologi Pancasila yang dijadikan pedoman hidup oleh bangsa Indonesia dan terhindar dariradikalisme.
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 7
HASIL DAN PEMBAHASAN
DefinisiRadikalisme
Radix (AKAR) Adalah cara pandang yang menyeluruh sampai ke akar-akarnya, atau sampai pada akar persoalan. Radikalisme dalam konteks Islam merupakanreaksi atashegemoni dandominasi baratterutamaAmerikaSerikat(AS).
Sebuah gerakan Islam bersifat fundamentalistik atau radikal, jikamelakukantigahal,yaitu:
1.Menolakpemerintahannasional
2.Menolakpahamkeislamanmainstream (ortodoks)disebuahnegara
3.Menolakideologipolitiknasional
4.Menolakpartisipasipolitikmayoritasmuslim dalamsystemdemokrasi
SECARA KULTURAL RADIKALISME
MENOLAK:
1.Rasionalisme:dinilaimeruntuhkanpolapikir IslamyangberangkatdariAl-Qur’andanHadist
2.Sekularisme:karenadinilaimeruntuhkankesatuan agama
3.Hedonisme:ditolakkarenamengajarkan pergaulandansexbebas
4.Liberalisme:karenamengajarkankebebasan
5.Pluralisme:ditolakkarenamenyamakanagama sebagaikebenaranyangsetara
MENGAPA RADIKALISME DITOLAK DI INDONESIA
MasyarakatMadani
Istilahmasyarakatmadanisebenarnyahanyasalah satudiantarabeberapaistilahlainyangseringkali digunakanorangdalammenterjemahkankedalam bahasaIndonesiaCivilSociety.Disampingistilah masyarakatmadanipadanankatalainnyayang seringdigunakanialahmasyarakatwargaatau masyarakatkewargaan, masyarakatsipil, masyarakatberadabataumasyarakatberbudaya (Culla,1999:3).
Konsepinimerupakanterjemahanistilahdari konsepCivilSocietyyangpertamakalidigulirkan olehDatoSeriAnwarIbrahimdalamceramahnya padasimposiumNasionaldalamrangkaForum IlmiahpadaacarafestifalIstiqlaldiJakartapada26 September1995.
KonsepMasyarakatMadani/CivilSocietyadalah masyarakatyanghidupdamai,aman,sejahteradi atasperbedaan-perbedaan:agama,budaya,suku, bahasa,adatistiadatdanlain-lain.
Sejakreformasibergulirsampaisekarang, radikalismedanintoleransiadalahmusuhutama Duapendekatanyangdigunakandalamagenda deradikalisasifersiBNPT
Pertama:
DeradikalisasibersifatREPRESIF,melalui perundang-undangan,kekuatanmiliter(TNIPOLRI),sertapenegaanhokumataspelaku terorisme.PendekatanHardPowersepertipemadam kebakaran,yangdiberlakukansetelahkebakaran terjadi,dantidakmencari sumberapidarimana.
Kedua:
PendekatanSoftPowerbersifatPREVENTIF (Pencegahan),mencarisumberapiterorisme,yakni pahamkeagamaanradikal
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 8
Gambar 2: Ilustrasi
Gambar 1: Ilustrasi
IMPLEMENTASI PANCASILA PADA MASA REFORMASI
Reformasiadalahgerakanuntukmenataulangatau menatakembalihal-halyangmenyimpang.Oleh karenaitusuatugerakanreformasimemilikisyarat sebagaiberikut:
•suatugerakanreformasidilaksanakankarena adanyapenyimpangan2
• suatugerakanreformasidilaksanakandengan adanyacita-citayangjelas
• suatugerakanreformasidilaksanakan berdasarkankerangkatertentuyaituUUD1945
• suatugerakanreformasidilaksanakankearah perubahanyanglebihbaik
• suatugerakanreformasidilaksanakandengan suatudasarmoraldanetik sebagai manusia yangberketuhananyangmahaesa,sertaterjaminnya persatuandankesatuanbangsa.
PANCASILA SEBAGAI DASAR CITA-CITA REFORMASI
Tanpasuatuarahyangjelasmakareformasiakan mengarahpadadesintegrasi,danmenujukepada kehancuran.Makareformasidalamperspektif Pancasiladapatdirincisebagaiberikut.
1.ReformasiyangberketuhananYangMahaEsa: reformasiyangberdasarkanmoralreligiusdanharus meningkatkankehidupankeagamaan
2.Reformasiyangberkemanusiaanyangadildan beradap:Reformasiharusdilakukandengandasar nilaiharkatdanmartabatmanusiayangberadap.
3.Semangatreformasiharusberdasarkanpada nilaipersatuandankesatuan:reformasiharustetap menjaminberdiritegaknyabangsadannegara indonesia.
4.Semangatdanjiwareformasi:harusberakar padaazazkerakyatankarenapermasalahan justru padaprinsipmasyarakat.
5.Visidasarreformasiharusjelasyaitu,demi terwujudnyakeadilansosialbagiseluruhrakyat indonesia
TargetReformasi
1.Reformasi:Intinyamenghendakisuatu perubahandalamsuatusistem.
2.Revolusi:Intinyamenghendakisuatu perubahanatassuatusistem.
3.TargetReformasitotaladalah:melakukansuatu perubahanatasdasarsistemdanlandasannilaiideal yangada(pancasila)danpancasilaharustetapada sepertiyangtercantumdalamUUD45.
karenamengubahpancasilaberartimengubah pembukaanUUD45danmengubahUUD45juga berartimembubarkanNegaradandengandemikian samadenganmembubarkanrevolusi.
KESIMPULAN
Berdasarkan pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
Pancasila yang merupakan staart fundamental norm atau peraturan yang paling mendasar adalah final, sehingga segala upaya yang akan merubah ideologi Negara yaitu Pancasila dengan ideologi yang lain, apapun itu alasannya tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam menangkal radikalisme di Indonesia, pemerintah harus tetap mengedapankan upaya-upaya preventif atau pencegahan dengan mencari sumber permasalahannya, namun di sisi lain pemerintah harus tegas dalam melakukkan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok tertentu yang sudah
terbukti telah melakukan upaya-upaya mengganti Ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang tidak sesuaidenganbudayabangsaIndonesia.
Penguatan ideologi Pancasila harus tetap dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh
masyarakat Indonesia secara kontinew atau terus meneruspadasemuajenjangpendidikanformal
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 9
maupun jenjang non formal di masyarakat, sehingga ideologi Pancasila tetap menjadi darah daging bagi generasibangsaIndonesiayangakandatang.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada panitia
atau mahasiswa Kuliah kerja Nyata (KKN) yang
telah memberikan kesempatan untuk menjadi
narasumber atau pembicara dalam seminar
kebangsaan yang berjudul “Penguatan Ideologi
Pancasila Dalam Rangka Menangkal Radikalisme”.
Rasa terima kasih yang sangat mendalam juga
disampaikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi
yaitu Rektor Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo dan Ketua LP2M UNARS yang telah
memberikan ijin untuk menjadi narasumber atau pembicaradalamacaratersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Arif, Syaiful. 2018. Islam, Pancasila, Dan Deradikalisasi-Mengukuhkan Nilai Keindonesiaan. PT. Elex Media Komputindo.Jakarta.
Black, Anthony. 2011. The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present. Edinburgh University Press.Edinburgh.
Darmaputera, Eka.1997. Pancasila, Identitas dan Modernitas. PT. BPK Gunung Mulia. Jakarta.
Hikam, AS, Muhammad. 2016. Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme. Penerbit BukuKompas.Jakarta.
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 10
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DILIHAT
DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI DI KABUPATEN SITUBONDO
(GENDER MAINSTREAMING IN DEVELOPMENT SEEN FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE IN SITUBONDO DISTRICT)
Usrotul Hasanah
FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik UniversitasAbdurachmanSalehSitubondo
Email: usrotulhasanah@unars.ac.id
Abstrak:
Persepsi gender yang diasosiasikan sebagai perempuan merupakan sebuah Tindakan diskriminatif. Ini karena dalam pengertiannya, gender berkaitan dengan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Pemerintah telah mulai menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, yang ditandai dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah menginginkan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut pada semua lini pemerintahan, baik ditingkat nasional maupun daerah. Kebijakan pembangunan yang Pesponsive gender dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Tujuan dari sosialisasi PUG ditujukan untuk pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, serta mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu; pertama, melakukan sosialisasi tentang pengarusutamaan gender, kedua wawancara dan ketiga dengan menyebarkan kuesioner. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu antusiasme perempuan dalam mengikuti kegiatan. Sehingga dari kegiatan pengabdian ini diharapkan perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, mempunyai control yang sama atas sumberdaya pembangunan dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.
Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender, Pembangunan, Perspektif Sosiologi
Abstract:
The perception of gender that is associated with women is a discriminatory act. This is because in its understanding, gender is related to gender (male and female). The government has begun to emphasize the importance of the role of women in development, which is marked by the issuance of various policies on the National Strategy for the Acceleration of Gender Mainstreaming. This shows that the government wants to accelerate the implementation of this policy at all levels of government, both at the national and regional levels. Gender-responsive development policies are intended to increase gender justice and equality in development. The purpose of PUG socialization is aimed at a more just and equitable development for all people, both men and women, as well as reducing disparities between men and women in accessing and controlling resources, participating in decision-making and the development process, and obtaining benefits. of development policies and programs. The method used in this community service activity is; firstly, conducting socialization on gender mainstreaming, secondly interviews and thirdly by distributing questionnaires. The result of this community service activity is the enthusiasm of women in participating in activities. So that from this service activity it is expected that women and men have equal access to development resources, participate equally in the development process, have equal control over development resources and obtain the same benefits from development outcomes.
Keywords: Gender Mainstreaming, Development, Sociological Perspective
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 11
PENDAHULUAN
Konsep gender yang memfokuskan perbedaan peranan antara pria dengan wanita, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutanKetimpangangendermasihmenjadiisu global termasuk di Indonesia, yang mana masih
terdapat gap/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang berhubungangan dengan kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek pekerjaan, pendidikan, hingga kesehatan. Riset bertajuk Global Gender Gap Report 2021 dari World Economic Forum (WEF) menyebutkan bahwa negara-negara di dunia masih menghadapi masalah ketimpangan gender. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam, Thailand, bahkan Timor-Leste. Posisi pertama di Asia Tenggara ditempati oleh Filipina, disusul oleh
Laos dan Singapura, apalagi di Situbondo Untuk menutupi gap tersebut diperlukan strategi dan kebijakan yang lebih terfokus yaitu melalui pengarusutamaangender.
Pengarusutamaan Gender sebagai suatu strategi yang bertujuan mewujudkan
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sangat diperlukan dukungansemua pihak secara konsisten karena konsep kesetaraan gender menempatkan perempuan, laki-laki dan semua komunitasetnis, kasta,kelas sosial ekonomi, usia,kelompok difabel, lansia, terpencil sama dalam hak, tanggungjawab, akses, kesempatan untuk mengembangkan kemampuan pribadi mereka, serta hakuntukdihargaidanditerimasecaramerata.
Selainitutujuannya jugauntukmewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhanyangharusdipenuhi.
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dan lakilaki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang.
PUG bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan. Pelaksanaan PUG di era otonomi daerah, mengakibatkan tantangan dan peluangnya semakinbesar.
Pemerintah Indonesia telah mulai menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, dan situasi ini dinyatakan pada dikeluarkannya berbagai peraturan tentang keterlibatan perempuan. Kebijakan tentang pengarusutamaan gender adalah salah satu penekanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomer 9/2000. Tindak lanjut dari peraturan tersebut adalah, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 270/M.PPN/11/2012; No. SE33/MK.02/2012; No. 050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Surat Edaran pemerintah ini menunjukan bahwa pemerintah menginginkan untuk mempercepatpelaksanaankebijakantersebutpada
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 12
semua lini pemerintahan baik di nasional ataupun di daerah. Terkait hal diatas Dinas Pemberdayaan
PerempuanKabupatenSitubondomemasukkanPUG
ke dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Situbondo
2019-2024 diwujudkan dalam penggambaran
kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang.
Tujuannya adalah memberikan acuan bagi aparatur
Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender sehingga dapat mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender sekaligus meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaanperempuan.
Namun dalam kenyataannya, implementasi
kebijakan ini masih mengalami kendala dikarenakan
masih banyak ditemukannya kesulitan dalam aplikasiaktifitasperencanaanpenganggaranberbasis dan responsive gender. Publik masih kurang
memahami apa yang dimaksud oleh PPRG dan bagaimana membuat anggaran yang ersponsif gender, khususnya mereka yang berkepentingan
dalam aktifitas penganggaran di daerah (Nurhaeni 2013). Dalam hal ini, apa yang telah dilakukan oleh
pemerintah Indonesia juga telah merupakan sebuah
langkah terobosan baru untuk menghilangkan kesenjangan gender (gender inequality) seiring
dengan terwujudnya kebijakan Pengarusutamaan
Gender yang diikuti oleh perencanaan penganggaran yang responsive gender. Karena tujuan akhir dari pendekatan ini adalah kontribusi terhadap
berkurangnya permasalahan jender dan ketidaksetaraanjender(Zakirova2014).
Kompleksnya pemasalahan sosial berkenaan pembangunan dapat bersumber dari ketidakadilan termasuk dalam ketimpangan gender, kemudian jika ditelusuri lebih dalam persoalan tersebut maka pihak perempuanlah yang kerap kali paling banyak dirugikan. Contohnya partisipasi perempuan dalam akses, banyak perempuan yang tidak memiki akses yang sama dengan laki-laki baik tersebut dalam pengambilan keputusan atau kesempatan pada pendidikan, terlebih pada perempuan pedesaan yang rentan mengalami putus sekolah. Sebab yang mendasar adalah pandangan masyarakat pedesaan yang masih melihat perempuan tidak bisa lepas dari tugas dan fungsi di wilayah domeskitk, pada praktinya dipersempit perannya sebagai ibu dan mengurus keluarga, sehingga dianggap tidak perlu pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi dirinya diluar pekerjaan domestik. Perempuan dan pembangunan dalam konteks ini pembangunan juga mencakup upaya mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat atau penduduk agar memperoleh kualitas hidup yang baik, yang bentuknyaberupajaminansosial.
Perempuan dalam banyak struktur budaya yang patriarki selalu memperoleh posisi dominan dalam mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Masalah tersebut disebabkan oleh beragam hal, salah satunya yang tampak jelas ialah prodak politik sosial dan budaya yang terus berkembang di masyarakat dengan konsep yang masih berperspektif kelaki-lakian patriarki, hal tersebut kemudian memunculkan beragam bentuk-bentuk ketidakadilan yang pada konteks ini banyak diterima oleh perempuan. Sebagai mana yang digambarkan bahwa bentuk-bentuk peradaban manusia yang
menjustifikasifenomenaketertindasanperempuan
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 13
itu telah tergambar dalam fragmentasi sejarah di berbagaibelahandunia.
Pratiknya adalah perempuan masih berada posisi yang tertinggal jika dibandingkan laki-laki, akibatnya perempuan mengalami banyak kemundurandiberbagaibidangpembangunan
Kesenjangan tersebut bisa dilihat dari akes perempuan yang terbatas karena kekurang pahaman tata kelola dan regulasi yang ada masih melihat perempuan sebagai subyek kedua dari pembangunan.
TUJUAN :
1. Memberikan pemahaman Pengarusutamaan GenderkepadamasyarakatSitubondo
2. Pengusutamaan Gender dapat terlibat dalam pembangunanbangsadannegara
PEMECAHAN MASALAH :
1. Memberikan pendampingan terhadap kegiatanperempuan
2. Memberikan wadah atau lembaga demi keterjaminanaktivitasperempuan
3. Memberi kesempatan yang sama kepada perempuan untuk terlibat dalam pembangunandisegalabidang.
TINJAUAN PUSTAKA :
Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosialmaupunbudaya
Menurut World Health Organization (WHO) gender adalahsifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, hubungan antara kelompok pria dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengankelompokmasyarakatlainnya,sertadapat
berubah seiring waktu Gender bisa dipertukarkan. Misalnya, perempuan bisa bersifat maskulin dan laki-laki ada yang bersifat feminim. Kesetaraan
Gender adalahpandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, yangbersifatkodrati
Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatukeadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraangenderdewasaini.
Pengarusutamaan Gender (PUG)
adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilangenderdalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan
Kesadaran gender merupakan pemahaman akan perbedaan peran dan hubungan antara perempuan dan laki- laki. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan bukan sesuatu yang rigid atau kaku. Seperti yang diungkapkan oleh (Stromquist, 2007) gender dikonstruksi secara sosial, ia juga dapat diubahsecarasosial.
METODE
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melakukan pendampingan pada masyarakat yang merupakan pemerhati masalah- masalah
perempuan dan gender, khususnya di Kabupaten Situbondodansekitarnya.Kegiataninimelibatkan
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 14
dosen sebagai pemateri dan trainer (yang memiliki kapasitassebagaitrainerdankonsultanpendamping didalam perumusan program berbasis keterlibatan perempuan) yang andal sebagai pemateri, selain itu menggunakan metode penyebaran kuesioner, wawancara,dokumentasi.
TAHAPAN :
1. Mengumpulkan warga perempuan yang berusia diatas 18 tahun dan sudah menikah untukmendapatsosialisasigender
2. Menyebarkan kuesioner kepada perempuan dewasa
3. Melakukanwawancara
HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan wanita dalam pembangunan adalah hakdankewajibanyangdijalankanolehwanitapada status atau kedudukan tertentu dalam pembangunan, baikpembangunandibidangpolitik,ekonomi,sosial budaya maupun pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, baik di dalam keluarga maupun di dalammasyarakat.
Secara operasional, pengarusutamaan gender dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pengarusutamaan gender, bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender.
Pengarusutamaan gender barulah akan memberikan hasil secara lebih memuaskan, jika dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulaidariyangtergabungdalamlembagpemerintah,
swasta seperti organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi keagamaan dan lainlainsampaipadaunityangterkecilyaitukeluarga.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing hal itu harus mempertimbangkan empat aspek, yaitu peran, akses, manfaat dan kontrol. Artinya, apakah dalam keempat hal tersebut sudah mempertimbangkan bahwa peran pria dan wanita sudah setara dan adil. Apakah akses yang diterima oleh pria dan wanita juga akan setara dan adil. Apakah manfaat yang langsung dirasakan oleh pria dan wanita sudah setara dan adil. Akhirnya, apakah pria dan wanita mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan kontrol dan pengambilan keputusan.
Mengupayakan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilangenderdi dalam berbagai bidangkehidupan dan pembangunan. Hal ini perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau menghormati, saling membantu, saling pengertian, saling peduli dan saling membutuhkan antara pria dengan wanita. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang tepat untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dankeadilangendertersebut.
KESIMPULAN
Peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasangender.Hal inisangat pentingdipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, agar mereka tidak melihat pria dan wanita dari kaca mata biologis (peran kodrati) saja. Masyarakat juga harus melihat pria dan wanita sebagai warga negara dan sumber
daya insani yang sama-sama mempunyai hak, kewajiban,kedudukandankesempatandalamproses
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 15
pembangunan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,berbangsadanbernegara.
UCAPAN TERIMA KASIH :
1. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungananak
2. Masyarakatyangmaudiwawancarai
3. Semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengabdian ini
DAFTAR PUSTAKA
Zakirova. RR, 2014, Modernitas dan perspektif globalisasi
IDB (2015). “Women in Development” accessed at Sunday 4th October 2015 in http://www.iadb.org/en/about-us/womenindevelopment,6230.html
Surat Edaran No. 270/M.PPN/11/2012; No. SE33/MK.02/2012; No. 050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan PenganggaranResponsifGender(PPRG).
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 16
SOSIALISASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI MAHASISWA PENERIMA
KIP-KULIAH UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
(SOCIALIZATION OF CHARACTER EDUCATION FOR KIP RECIPIENT STUDENTS OF ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO UNIVERSITY)
Usrotul Hasanah
FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik,UniversitasAbdurachmanSalehSitubondo usrotulhasanah@unars.ac.id
Abstrak
Proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat, misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya.Pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. Sebagian mahasiswa tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Sebagai upaya mengatasi akar masalah moral-sosial, seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. Merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja/ usaha. Sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong. Metode pelaksanaan Pendidikan Karakter dengan cara sosialisasi kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah serta melakukan personal agar kita dapat mengetahui dan memantau bagaimana mahasiswa mengelola keuangan beasiswanya selain itu pendekatan kepada wali mahasiswa, melakukan kunjungan kepada keluarga mahasiswa penerima, memberi contoh keteladanan perilaku sebagai bentuk penguatankarakterterhadapmahasiswa, melakukanevaluasi akademikmahasiswa. Hasil danpengabdianini Pendidikan Karakter sebagai salah satu jalan untuk mengembalikan manusia pada kesadaran moralnya harus selalu dikawal oleh semua pihak. Keluarga, lembaga pendidikan, media massa, masyarakat, dan pemerintah harus bahu membahu bekerjasama dalam tanggung jawab ini Tanpa keterlibatan semua pihak, ideal-ideal dari dilakasanakannya pendidikan karakter hanya akan berakhir di tataran wacana dan gagasan.Olehkarenaituperluprogramaksisecara menyeluruh dari semua komponenbangsaini.
Abstract
The ongoing process of globalization will have an impact on changes in the character of Indonesian society. Lack of character education will lead to a moral crisis which results in negative behavior in society, for example promiscuity, drug abuse, theft, violence against children, and so on. This education can help improve student academic achievement. Some students cannot form a strong character for themselves elsewhere. Can form individuals who value and respect others and can live in a pluralistic society. As an effort to address the root of social-moral problems, such as dishonesty, impoliteness, violence, low work ethic, and others. It is the best way to shape individual behavior before entering the world of work/business. As a way to teach cultural values that are part of the work of a civilization. The main goal of character educationistobuildastrongnation, wherepeoplehavenoblecharacter, aretolerant, andworktogether. The method of implementing Character Education is by outreach to students receiving KIP Lectures and conducting personal training so that we can find out and monitor how students manage their scholarship finances besides approaching student guardians, visiting the families of recipient students, setting examples of exemplary behavior as a form of character strengthening for students , conducting student academic evaluations.Theresultsanddedicationofthischaractereducationasawaytoreturnhumanstotheirmoral
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 17
Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Mahasiswa, KIP Kuliah
awarenessmustalwaysbeguardedbyall parties. Families, educationalinstitutions, massmedia,society, and government must work hand in hand in this responsibility. Without the involvement of all parties, the ideals of implementing character education will only end at the level of discourse and ideas. Therefore, a comprehensiveactionprogramisneededfromallcomponentsofthisnation.
Keywords: Character Education, Students, KIP Lectures
PENDAHULUAN
Sepanjang sejarahnya, di seluruh dunia ini, pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan
pintar (smart), dan membantu mereka menjadi manusia yang baik (good). Menjadikan manusia
cerdas dan pintar, boleh jadi mudah
melakukannya, tetapi menjadikan manusia agar
menjadi orang yang baik dan bijak, tampaknya jauh
lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Dengan
demikian, sangat wajar apabila dikatakan bahwa
problem moral merupakan persoalan akut atau
penyakit kronis yang mengiringi kehidupan
manusia kapan dan di mana pun. Pengabdian
berkaitan memberikan pemahaman lebih lanjut pada
mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia
Pintar Kuliah (KIP-K). Beasiswa ini diberikan
kepada mahasiswa yang tidak mampu secar
financial. Beasiswa kuliah diberikan bukan hanya
untuk mendapatkan pendidikan dibangku kuliah
akan tetapi juga untuk membentuk generasi penerus yang berahlak baik dan taat kepada agama masingmasing itu sebabnya disampaikan sosialisasi
pendidikan karakter ini. Dengan adanya pemahaman
pendidikan karakter diharapkan mahasiswa dapat
sepenuhnya menggunakan dana beasiswa KIP-K
untuk biaya pendidikannya sebagai bentuk pertanggungjawabankepadanegara.
Menurunnya kualitas moral dalam kehidupan manusia Indonesia dewasa ini, terutama di kalangan siswa, menuntut
deselenggarakannya pendidikan karakter. Sekolah dituntut untuk memainkan peran dan tanggungjawabnya untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu para siswa membentuk dan membangun karakter mereka dengan nilai-nilai yang baik. Pendidikan karakter diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu -seperti rasa hormat, tanggungjawab, jujur, peduli, dan adil-- dan membantu siswa untuk memahami, memperhatikan, dan melakukan nilainilai tersebutdalamkehidupanmerekasendiri Pengertianpendidikan karakteradalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter adalahsuatusistempendidikanyangbertujuanuntuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter (character education) sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral dimana tujuannyaadalahuntukmembentukdanmelatih
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 18
kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaandirikearahhidupyanglebihbaik.
Pendidikan Karakter Menurut T. Ramli “pendidikan karakteradalahpendidikanyangmengedepankan
esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik.” Sedangkan menurut Thomas Lickona “pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yanginti”
Alasan perlunya pendidikan karakter
Menurut Lickona ada tujuh alasan mengapa pendidikan karakter itu harus disampaikan.
Ketujuh alasan yang dimaksud adalah sebagai
berikut :1) Cara terbaik untuk menjamin anak-anak (mahasiswa) memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya.2) Cara untuk meningkatkan prestasi akademik.3) Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain.4) Persiapan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam masyarakat yang beragam.5) Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moralsosial, seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah.6) Persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja. 7) pe mbelajaran nilai - nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja peradaban Ini merupakan cara paling baik untuk memastikan para mahasiswa memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya.
TUJUAN :
Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral,bertoleransi,danbergotong-royong. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka di dalam diri mahasiswa harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari Agama, Pancasila, dan Budaya. Berikut adalah nilai-nilai pembentuk karaktertersebut:
Kejujuran, Sikap toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Kemandirian, Sikap demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, Sikap bersahabat, Cinta damai, Gemarmembaca,Perduliterhadaplingkungan Perdulisocial,Rasatanggungjawab,Religius.
PEMECAHAN MASALAH :
Strategi pelaksanaan pendidikan karakter yang diterapkan di kampus dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: (1) pembelajaran (teaching), (2) keteladanan (modeling), (3) penguatan (reinforcing), dan (4) pembiasaan (habituating). Efektivitas pendidikan karakter yang dilakukan secara serentak dan berkelanjutan. Pendekatan yang strategis terhadap pelaksanaan ini melibakan tiga komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu: (1) kampus, (2) keluarga, dan(3)masyarakat.
TINJAUAN PUSTAKA :
Karakter
Kata character berasal dari bahasa Yunani charassein, yang berarti to engrave (melukis, menggambar), seperti orang yang melukiskertas,
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 19
memahat batu atau metal. Berakardari pengertian yang seperti itu, character kemudian diartikan
sebagaitandaatauciri yang khusus, dan karenanya
melahirkan sutu pandangan bahwa karakter adalah
‘pola perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang’. Setelah melewati tahapanak-
anak, seseorang memiliki karakter,carayangdapat
diramalkan bahwa karakter seseorang berkaitan
dengan perilaku yang
adadisekitardirinya(KevinRyan,1999:5)
Pendidkan Karakter
Lickona (1991) menyatakan bahwa
pendidikan karakter adalah suatu usaha yang
disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilaietikayanginti.
KIP-K
Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIP kuliah
merupakan bantuan pendidikan perkuliahan yang
bertujuan membebaskan pendaftaran seleksi masuk perguruantinggidanbiayakuliahataupendidikan.
METODE
Metode pelaksanaan Pendidikan Karakter
dengan cara sosialisasi kepada mahasiswa penerima
KIP Kuliahsertamelakukanpersonal agarkitadapat
mengetahui dan memantau bagaimana mahasiswa
mengelola keuangan beasiswanya selain itu
pendekatan kepada wali mahasiswa, melakukan
kunjungan kepada keluarga mahasiswa penerima, memberi contoh keteladanan perilaku sebagai bentuk penguatan karakter terhadap mahasiswa, melakukanevaluasiakademikmahasiswa.
TAHAPAN :
4. Mengumpulkan Mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah mendapat sosialisasi pendidikankarakter.
5. Memberikan Form evaluasi penggunaan beasiswa
6.
Membuat kartu kunjungan ke rumah mahasiswa.
7. Silaturahimpadawalimahasiswa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat, misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya.
Pendidikan ini dapat membantu meningkatkanprestasiakademikmahasiswa Sebagian mahasiswa tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Sebagai upaya mengatasi akar masalah moral-sosial, seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. Merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja/ usaha. Sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagiandarikerjasuatuperadaban.
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 20
Dari penjelasan tersebut kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para guru, dosen, dan orang tua, sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada mahasiswa.
Pengertian yang disampaikan Lickona di atas memperlihatkan adanya prosesperkembanganyang melibatkanpengetahuan(moral knowing), perasaan (moral feeling), dan tindakan (moral action), sekaligusjuga memberikan dasar yang kuat untuk membangun pendidikan karakter yang koheren dankomprehensif.
Pendapat yang umum menyatakan bahwa cara terbaik untuk melaksanakan pendi dikan karakter adalah melalui pendekatan komprehensif dan holistik, yaitu pendekatan yang meliputi dimensi kognitif, emosiol, dan perilaku, dengan melibatkan dan mengintegrasikannya ke dalam semua aspek kehidupan di sekolah.
Pendekatan ini dapat juga dikatakan sebagai suatu reformasi yang menyeluruh dalam kehidupan sekolah. Pendekatan komprehensif menyebutkan adanya dua belas poin yang harus dilakukan dalam pendidikan karakter, yaitu sebagai berikut : 1)
Mengembangkan sikap peduli di dalam dan di luar kelas.2)Dosen berperan sebagai pembimbing (caregiver), model, dan mentor.3) Menciptakan komunitas kelas yang peduli.4)Memberlakukan disiplin yang kuat.5) Menciptakan lingkungan kelas yang demokratis.6) Mengajarkan karakter melaluikurikulum.7)
Memberlakukan pembelajaran kooperatif.,8Mengembangkan “keprigelan” suara
hati.Mendorong dilakukannya refleksi moral.9)Mengajarkan cara-cara menyelesaikan konflik.10) Menjadikan orang tua/wali siswa dan masyarakat sebagai patnerdalam pendidikan karakter.11)Menciptakan budaya karakter yang baik di kampus Selain pendekatan Komprehensive ada juga pendekatan holistik yang dapat digunakan untuk pendidkan karakter seperti :1)Segala sesuatu yang ada di kampus diorganisasikan secara menyeluruh yang melibatkan pimpinan, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat sekitar.2)Kampus merupakan komunitas moral,yang secara tegas
memperlihatkan ikatan antara pimpinan, dosen, mahasiswa, karyawan, dan kampus Pembelajaran sosial dan emosional ditekankan seperti halnya pembelajaran akademik.4) Kerjasama dan kolaborasi diantara para mahasiswa harus lebih diperhatikan dan ditekanan, daripada dengan menonjolkan persaingan.5)Nilai-nilai seperti kejujuran, rasa homat, kepedulian, dan kedisiplinan harus menjadi pelajaran sehari-hari baik di dalam maupun di luar kelas.6)Para mahasiswa diberikan kesempatan yang luas untuk mempraktikkan dan melaksanakan perilaku moral melalui berbagai kegiatan.7)Disiplin dan managemen kelas diarahkan pada pemecahan masalah, selain tetap menyeimbangkan diberlakukannya pemberian pujian dan hukuman.8)Model yang menempatkan dosen sebagai pusat di kelas harus digantikan dengan model yang demokratis, yaitu ketika dosen dan mahasiswa bersama-sama membangun kebersamaan, melaksanakan norma-norma yang disepakati,danmemecahkanmasalah.
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 21
Fungsi Pendidikan Karakter
Secara umum fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran,tangguh,danberperilakubaik.
Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagaiberikut;
Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik,berhatibaik,danberperilakubaik.
Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitifdalamhubunganinternasional.
Character education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta memanfaatkan berbagai media belajar.
KESIMPULAN
Pendidikan Karakter sebagai salah satu jalan untuk mengembalikan manusia pada kesadaran moralnya harus selalu dikawal oleh semua pihak.
Keluarga, lembaga pendidikan, media massa, masyarakat, dan pemerintah harus bahu membahu bekerjasama dalam tanggung jawab ini Tanpa keterlibatan semua pihak, ideal-ideal dari
dilakasanakannya pendidikan karakter hanya akan berakhirdi tataranwacana dan gagasan. Oleh karena itu perlu program aksi secara menyeluruh dari semua komponenbangsaini.
lewat sumbang saran pikiran, baik lewat diskusi pembicaraan ringan Mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada wali mahasiswa yang memberikan masukan dan laporannya terkait penggunaankeuanganbeasiswaKIPKuliah.
DAFTAR PUSTAKA
Balitbang Puskur. 2010. Pengembangan PendidikanBudayadanKarakterBangsa:
Pedoman Sekolah. Jakarta: Kemdiknas Balitbang Puskur.Deal, Terrence E. dan Kent
D. Peterson. 2009. Shaping School Culture: Pitfall, Paradoxes, and Promises. San Francisco:Josses-Bass.
Darmiyati Zuchdi (ed.). 2011.PendidikanKarakter dalam Perspektif Teori dan Praktik. Yogyakarta: UNYPress.
Lickona, Thomas. 1991. Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility. New York: BantamBooks.
-------. “Make Your School A School of Character”, dalamCharacter Matters, w w w . Cortland edu/ character . Diunduh,12Maret2023
Building Character in Schools: Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life.San Francisco:JOSSEY-BASSAWileyImprint.
Shariati, Ali. 1996. Tugas Cendekiawan Muslim. (TerjemahanM.AmienRasi).Jakarta: Srigunting.
Suyata. 2011. “Pendidikan Karakter: Dimensi Filosofis”, dalam Darmiyati Zuchdi (ed.).2011. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik.Yogyakarta: UNYPress
UCAPAN TERIMA KASIH :
Akhirnya , saya selaku penulis mengucapkan terima kasih atas bantuansejawat,
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 22
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 23 LAMPIRAN
Gambar 2: Peserta Sosialisasi Pendidikan Karakter
Gambar 3: Narasumber dan Peserta Sosialisasi Pendidikan
Gambar 1: Ruang Penyelenggaraan Kegiatan
MITIGASI KERAWANAN PADA
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILU 2024
(VULNERABILITY MITIGATION IN STAGES OF UPDATING VOTER DATA IN 2024 ELECTIONS)
Dini Noor Aini, S.Sos, M.Si
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Email: dininooraini225@gmail.com
Abstrak:
Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komisioner dan pegawai KPUD Kabupaten Situbondo tentang pentingnya pemutakhiran data keakuratan data pemilih dalam pemilu 2024. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode cerama dan presentasi. Audien yang mengikuti seminar adalah seluruh pegawai dan komisioner KPUD Kabupaten Situbondo. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa seluruh pegawai dan komisioner KPUD Kabupaten Situbondo menjadi lebihpahamdanmampumengidentifikasidatapemilihsertadapatmenyiapkandatapemilihdenganbaik.
Kata Kunci : Data Pemilu, Pelatihan, KPUD Kabupaten Situbondo
Abstract:
This service aims to provide an understanding to all Situbondo Regency KPUD commissioners and employees about the importance of updating voter data accuracy in the 2024 election. The method used in this service is the lecture and presentation method. The audience who took part in the seminar were all Situbondo Regency KPUD employees and commissioners. The results of this service show that all employees and commissioners of the Situbondo Regency KPUD are more knowledgeable and able to identifyvoterdataandcanpreparevoterdataproperly.
Keyword : KPUD commissioners, voter data ,training
PENDAHULUAN
Pemilihan umum merupakan bentuk
implementasi dari sistem demokrasi juga dari
penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil
rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia sejak1955 hingga saat ini yangterakhir di Pemilu serentak 2019 mengalami banyak sekali perubahandariaspekkerangkahukum,
penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun manajemen pelaksaannya. Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partispasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partipasi masyarakat dalam pemilahan umum itu lebih baik. Sebaliknya, tingkat partispasi yang rendahpadaumumnyadianggapsebagaitandayang
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 24
kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak wargatidakmenaruhperhatianterhadapnegara.
Pemilihan umum penting untuk diselenggarakan secara berkala disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan , pberkembang dari waktu ke waktu. Kedua, disamping pendapat rakyat yang berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah karena dinamika dunia Intenasional atau faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun faktor eksternal. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa, terutama para pemilih baru belum
tentu mempunyai sikap yang sama dengan para orangtuamereka.
Kerangka hukum pemilu juga telah berubah dibandingkandenganpemilu-pemiluterdahuluyang terpisah-pisah di tiga undang-undang, kali ini diatur
menjadi satu di dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017. Dengan disatukannya substansi dari tiga undang-undang, yakni UndangUndang
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UndangUndang pemilihan Umum anggota DPD, DPR,DPRD, serta Undang-Undang Penylenggara
Pemilu dalam satu naskah secara terkodifikasi
menjadi UU No.7 Tahun 2017 maka hal ini
sebenarnya diharapkan banyak pihak akan lebih
menjamin konsistensi dalam pengaturan, dapat meminimalisasi peertentangan antar norma, dapat
lebih mencegah duplikasi pengaturan, serta pada
akhirnya dapat lebih mengedepankan kepastian
hukumsertamempermudahsemuapihakatau
pemangku kepentingan dalam pemilu untuk memahamisertamelaksanakanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu baik Eksekutif Maupun Legislatif di tingkat Pusat hingga Daerah. Indikator sukses atau tidaknya penyelenggaran pemilihan umum di Indonesia bergantung pada kinerja dari Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan pemilihan umum kepada
masyarakat hal itu sejalan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 12, 13 dan 14 mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum.
Sosialisasi mengenai pemilihan umum dapat dijadikan sebagai sarana untuk pendidikan politik di dalam Masyarakat dalam mewujudkan pemilahan umun yang berkualitas sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
Sosialisasi yang masif dari Komisi Pemiliahan Umum kepada Masyarakat juga bisa menghapus anggapan terhadap pemilihan umum yang selama ini dianggap tidak begitu penting dalam menggunakan hakpilihnya.
Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) selalu diwarnai dengan berbagai permasalahan yang dipicu oleh berbagai hal, seperti kelemahan dari Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, oknum penyelenggara Pemilu yang dengan sengaja melakukan pelanggaran, sampai pada tingkat kerawanan data pemilih. Dari beberapa pemicu permasalahan tersebut, yang paling sering muncul adalah pada aspek kerawanan data pemilih.
Berdasarkan analisis dari Litbang Kompas menjelaskan bahwa tingkat kerawanan data pemilih padapemilu2024masihtinggi.Olehsebabitu
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 25
upayamitigasiperludilakukansecaraterstrukturdan
terukurolehpenyelenggarapemilu.
Indek kerawanan pemilu (IKP) pemilu 2024
membagi setiap wilayah provinsi ke dalam tiga
kategori, yaitu daerah dengan tingkat kerawanan
tinggi, tingkat kerawanan sedang, dan tingkat kerawanan rendah. Hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi tingkat kerawanan yang akan terjadi padapemilu2024.
FokusPermasalahan:
Permasalahan yang dibahas dalam pengabdian ini adalah tentang mitigasi kerawanan pada tahap pemutakhiran data pemilih pada pemilu
2024. Mitigasi kerawanandataperludisosialisasikan dan sangat perlu untuk diselesaikan sebelum pelaksanaan pemilu, karena akan berkaitan dengan keabsahan hasil pemilu yang akan dilaksanakan
padatahun2024.
TujuanPengabdian:
Pemberian materi tentang mitigasi kerawanan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dalam pemilu 2024 kepada seluruh pegawai dan komisioner KPUD Kabupaten Situbondo bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komisioner dan pegawai KPUD Kabupaten Situbondo tentang pentingnya mitigasi kerawanan tahapan pemilu, pemutakhiran data keakuratan data pemilihdalampemilu2024.
METODE
Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah, dimana audien atau anggota seminar yang mengikuti adalah seluruh pegawai dan komisioner Komisi Pemilihan UmumDaerah(KPUD)KabupatenSitubondo.
Seminar ini dilaksanakan selama kurang lebih dua hari.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dalam pelaksanaannya sering mengalami perubahan melalui Undang-Undang Pemilu, hal ini dillakukan tentu dalam rangka penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan terkait pemilu itu sendiri. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai mitigasi atau proses mengidentifikasi, menyiapkan dan menata ulang (penormalan) kembali tentang data pemilih. Berikut ini beberapa kebijakan terkait Pemilihan Umum di Indonesia:
Penggabungan penyelenggaraan di dalam dan luar negeri, pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus, hingga reformulasi formulirpemutakhiran.
Pengaturan dan kebijakan yang lebih komprehensif. Selain itu juga dilakukan efisiensi dan efektifitas proses penyusunan daftarpemilih
Data Pemilih dan Data Kependudukan dapat dipetakanmenjadi:
1) Data yang bersumber pada masalah pendataan kependudukan yang tidak akurat sebelumnyadan terakumulasi sebagai persoalandatapemilihdalamruangpemilu;
2) Persoalan data pemilih yang berakar pada proses pendataan terhadap pemilih di dalam ruangpemiluitusendiri.
Kedua persoalan di atas memiliki karakteristik masalahnyasendiri-sendiri,yangmemberi
sumbangsih pada kompleksitas persoalan data pemilihdalampemilu.
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 26
PERSOALANDATAKEPENDUDUKAN
1) Sistem yang tidak cukup dinamis untuk mengikutidinamikakependudukan
2) Prosedur yang panjang terkait perubahan statusataukarakteridentitaskependudukan.
3) Penyesuaian data juga memerlukan tarikan data dari pusat sebelum diakses oleh dispendukcapil di daerah selama enam bulan, untuk dilakukan pembaharuan data pendudukberbasisharian.
PERSOALANDATAPEMILIH
• DP4 yang diserahkan ke KPU. Penyebab tidak akurat dan validnya daftar pemilih (NIK ganda, data penduduk yang meninggal dan pindah domisili yang tidak mutakhir, serta banyaknya warga yang belum rekam KTPelektronik)
• Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengurusadministrasikependudukan.
• Hal ini mungkin disebabkan karena disdukcapil kewalahan/overload melayani permintaan KTP-el dan mentalitas atau masalahbirokrasi
• Faktor lainnya adalah sebagian masyarakat tidak ingin menggunakan hak pilihnya, sehingga merekam KTP-el bukan menjadi prioritas
Akibatnya:
• Hak pemilih menjadi argumentasi yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK).
• Akurasi DPT seringkali menjadi masalah. KarenaidentitaspemilihgandapadaDPT.
• Ketidakakuratan data penduduk dapat menghilangkan kesempatan atau hak pilih masyarakat(hakpolitikWN)
PKPU 7/2022 pasal 2 ayat 1 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemiluberpedomanpadaprinsip:
• komprehensif;
• inklusif;
• akurat;
• mutakhir;
• terbuka;
• responsif;
• partisipatif;
• akuntabel;
• perlindungandatadiri;dan
• aksesibel
Panitia dalam pelaksanaan pemilu harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun peraturan dari Komisi
Pemilihan Umum (Pemilu). Di bawah ini beberapa hal penting yang harus dimiliki oleh Pantarlih dalam prosespemilihanumumdiIndonesia:
1) Tingkat Kematangan (Sikap, Komunikasi, DayaPikir, Problem Solved)
2) PenguasaanWilayahKerja
3) MappingWilayahKerja
4) Waktu
5) Semangat
6) Akurasi
7) Pasal23ayat1dan2PKPU7/2022
PKPU 8/2022 tentang (Tugas PPS dalam mencermatihasilCoklit)
a. memeriksakelengkapandokumen;
b. memeriksakesesuaianpengisian;dan
c. mencocokkan jumlah antara hasil Coklit
Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit
pada formulir Model A-Laporan Hasil Coklit
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 27
Berikut ini disajikan rekap daftar pemilih hasil pemutakhirandata
1) TerbatasnyaAnggaranpdTahapanRekap
2) KehadiranPesertaPemilu
3) PenguasaanDataolehPantarlih
4) BuktiDokumenygAutentik(datalain)
PENYUSUNANDPSHP DPT
PengumumanDPS(14,21,14)
PengumumanDPSHP (7.7,14)
PengumumanDPT (sampaihariH)
Permasalahanyangmunculadalahsebagaiberikut:
• Tidak tepatnya waktu (Pengumuman di Desa/Kelurahan)
• Tempat yang kurang Terjangkau / tidak layak
• KualitashasilcetakDPS/DPSHP/DPT
• Not Responsive
• MelekdanCakapIT
• continuous Socialization
• Regulasi Perlindungan Data Pribadi (Single Identity Number)
DAFTARPEMILIHTAMBAHAN(DPTB)
a) Minimnya Informasi ttg Mekanisme dan waktuutkDPTB(7hari)
b) BedaTafsirttgKeadaantertentu(ps116(3)
c) KurangResponsifnyaStakeHolder
d) Pemilih cenderung Pasif dan Not Responding(TerkaitHakPemilih)
e) TidakTerdatadiDPTasal
f) Jarak tempuh dan jangkau PPS/PPK/KPU asaldantujuan
g) Minim Identitas Kependudukan (Lapas/Rutan, RS, Tempat bekerja, Pondok/ Sekolah,TempatRehab)
h) Pemilih Enggan Melaporkan Form A-Surat PindahMemilihketempattujuan
i) Kesalahan input jenis SS yang diterima Pemilih
Permasalahan lain yang muncul adalah sebagai beriikut:
1. Inkonsistensi Tanggung Jawab Pengelola/Pengasuh/Kepala dsb ttg Data Pemilih(DPTB)
2. BerpotensipdPengkondisianPemilihdisatu lokasi(kantongsuara)
3. Pemilih tidak menggunakan A-Surat Pindah MemilihtpKembalikeTPSasaldgnDPK
4. Form A-Surat Pindah Memilih rawan digunakanPemilihLain
DAFTARPEMILIHKHUSUS(DPK):
1. Kesalahan pemberian jenis SS kepada PemilihDPK
2. Kurangnya hati-hati KPPS dlm cek and ricekDPT,DPTBatauDPK
3. Kesalahan Lokasi TPS (Tidak Sesuai dgn alamatKTP)
4. KPPS tidak memasukan dalam Daftar Hadir diTPS
PKPU 7/2022 ps 179
Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 28
pemungutansuaradanakanmenggunakanhaknyadi lokasi khusus. Daftar pemilih di lokasi khusus. Rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; b. panti sosial atau panti rehabilitasi; c. relokasi bencana; d. daerah konflik; dan e. lokasi lainnya dengan kriteria: 1. terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el; 2. Pemilihtersebutterkonsentrasidisuatutempat;
PERMASALAHAN :
a) Domnis belum terbit (wacana PPS dan PPK ygmelakukanPendataan)
b) Antisipasi Jumlah SS utk meminimalkan penggunaan2%cadanganSS(basisteori)
c) Potensi mjd Kantong Suara (dikondisikan atauterkondisikan)
EXTRAORDINARYMUTARLIH
SIDALIH
SalingKlaimDataPemilih
Perubahan Data Pemilih sepanjang Tahapan (TMS, MS, Pindah Memilih, Pemilih Baru dsb)
DisabilitastidakterdatapdDPB
Prioritas terhadap pemilih marginal (penduduk yang tinggal di daerah terpencil, pemilih perempuan, kelompok disabilitas, kelompok miskin, dan kelompok rentan lainnya) mayoritas kelompok ini juga mengalami kendala dalam mengurus KTPelektronik dan dokumen kependudukan lainnya.
dibutuhkan, kerawanan data pemilih harus diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pemilu dan hasil akhir dari pemilihan umum itu sendiri. Terkait hal tersebut, permasalahan data pemilih harus segera diselesaikan sebelum pelaksanaanpemilihanumum(pemilu).
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Situbondo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan materi dalam acara seminar tentang mitigasi kerawanan pada tahapan pemutakhiran data pemilih dalam pemilu tahun 2024. Semoga materi yang diberikan oleh penulis dapat bermanfaat bagi KPUD Kabupaten Situbondo pada khususnya, dan pada masyarakatpadaumumnya.
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum(Pemilu)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan UmumdanSistemInformasiDataPemilih
PeraturanKomisi PemilihanUmum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi DataPemilih.
KESIMPULAN
Berdasarkan pada pembahasan tersebut di atas, maka kesimpulan dalam pengabdian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), keakuratan data pemilih sangat
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 29
PKM KELOMPOK IBU RUMAH TANGGA TELUR ASIN MELALUI DIVERSIFIKASI PRODUK
DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN
DI DESA TALKANDANG KECAMATAN PATOKAN KABUPATEN SITUBONDO (PKM SALTED EGG HOUSEWIFE GROUP THROUGH PRODUCT DIVERSIFICATION IN INCREASING SALES IN TALKANDANG VILLAGE, SITUBONDO DISTRICT)
Hasan Muchtar Fauzi
FakultasIlmuSosialDanIlmuPolitik,UniversitasAbdurachmanSaleh hasanmuchtar.fauzi77@yahoo.com
Abstrak:
Telur asin banyak diminati oleh para pecinta kuliner karena memiliki nilai gizi yang tinggi, untuk menarik para pecinta telur asin kami akan memberikan rasa baru telur asin dengan berbagai rasa jahe, pedas dan bawang. Kelompok usaha telur asin Ibu Hasana yang berlokasi di Desa Talkandang merupakan produsen telur asin yang terletak di Kabupaten Situbondo. PKM ini bertujuan untuk: (1) membentuk wirausaha mandiri berjiwa agribisnis dan mengelola usaha secara komersial dan berkelanjutan, (2) menciptakan sistem pengelolaan produk, (3) meningkatkan tata kelola dan kemampuan keluarga ibu dalam mengelola sumber daya manusia, manajemen produksi, keuangan dan pemasaran. (4) meningkatkan perekonomian kelompok usaha keluarga dan masyarakat sekitar. Metode pendekatan yang digunakan dalam PKM ini antara lain: (1) Pelatihan Diversifikasi Produk Pangan Olahan, (2) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia, Produksi, Keuangan dan Pemasaran. Hasil yang ingin dicapai atau dicapai adalah (1) seluruh anggota kelompok usaha mulai mengenal dan memahami produk olahan dari telur asin. (2) anggota kelompok mitra memahami dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok mitra (3) mitra menggunakan teknologi pengemasan menggunakan kemasan egg tray berisi 4, 6 dan 10 dengan label/stiker dari masing-masing kelompok mitra. Kesimpulan dari pelaksanaan PKM ini dapat memberikan jiwa wirausaha untuk meningkatkan produktivitas usaha, sehingga perekonomian keluargamenjadilebihbaik,berdampakpadapenurunandankesejahteraanmasyarakatakanterwujud.
Kata kunci Diversifikasi. Aneka Rasa Telur Asin. Kesejahteraan masyarakat
Abstract:
Salted eggs are in great demandby culinary lovers because they have high nutritional value, toattract salted egg lovers we will provide a new taste of salted eggs with various flavors of ginger, spicy and onion. Mrs. Hasana's salted egg business group located in Talkandang Village is a salted egg producer located in Situbondo District. This PKM aims to: (1) form an independent entrepreneur with an agribusiness spirit and manage a commercial and sustainable business, (2) create a product management system, (3) improve the management and ability of the housewife's family to manage human resources, production, finance and marketing management. (4) improving the economy of family business groups and the surrounding community.ApproachmethodsusedinthisPKMinclude:(1)TrainingonDiversificationofProcessedFood Products, (2) Education and Training in Human Resources Management, Production, Finance and Marketing. The results to be achieved or achieved are (1) all members of the business group begin to know and understand processed products from salted eggs. (2) partner group members understand and can implement the duties and responsibilities of each partner group member (3) partners use packaging technology using egg tray packaging containing 4, 6 and 10 with labels/stickers from each partner group . The conclusion from the implementation of this PKM can provide an entrepreneurial spirit to increase business productivity, so that the family economy will be better, will have an impact on the decline and the welfareofthecommunitywillberealized.
Keywords. Diversification. Assorted Flavors of Salted Eggs. Public welfare.
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 30
PENDAHULUAN
Telur asin merupakan bahan masakan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan, diberikan garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Umumnya telur yang diasinkan adalah telur bebek, meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain. Telurasinbaik dikonsumsi dalam waktusatubulan/ 30 hari, kandungan gizinya cukup tinggi sehingga banyak dikonsumsi masyarakat. Rasa dari telur asin sendiri juga menarik karena terdiri dari berbagai rasa yakni jahe, pedas dan bawang. Karena banyak diminati para pecinta kuliner sebagai makanan pelengkap,rasabarudalam telurasin akanmemberi efekvariasikepadakonsumen.
Kelompok usaha telur asin Ibu Hasana yang berada di Desa Talkandang merupakan produsentelurasinsejak 1997 Kelompokusahaini adalah unit usaha kecil berskala home industry, masih menggunakan cara-cara yang konvensional.
Dalam berproduksi masih sangat sederhana baik alat yang digunakanmaupun prosespembuatannya.
Berproduksi setiap duaharisekali dengan kapasitas rata-rata 200 butir. Bahan baku telur bebek diperolehdaridesa-desasekitar.
Dari segi pemasaran biasanya produk telur asin sudah ada yang memesan misalnya warung, chattering untuk hajatan dan warga sekitar. Kualitas segi rasa tidak ada kendala. Proses pengemasan sangat sederhana menggunakan plastik kresek atau memakai kardus bekas, dan belum berlabel. Padahal tidak jarang produk telur asin orang lain dengan diberi label danpengemasan menarik, dan menjual dengan mematok harga lebih tinggi dari harga jual telur asin produksi Ibu Hasana.
Produk telur asin dari mitra ini sangat berpeluang untuk dikembangkan, namun untuk mengembangkan usaha, kendala yang dihadapi adalah masalah permodalan dan perputaran keuangan. Karena usaha ini milik keluarga, sistem administrasi keuangannya belum dilakukan dengan benar. Keterbatasan informasi dan tingkat pendidikan yang rendah dari seluruh anggota kelompok menyebabkan usaha yang mereka tekuni tidak bisa berkembang dengan pesat. Tingkat pendidikan anggota kelompok akan mempengaruhi adopsi teknologi pengolahan dan pengetahuan pengelolaan keuangan. Adanya diversifikasi olahan pangan yang dilakukan selain membuka lapangan kerja baru secara langsung akan menumbuhkan industripanganyangberbasiskomoditilokal
METODE PELAKSANAAN
4. Surveilapangan
Melihat langsung keadaan sosial masyarakat, kondisi lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat, memperoleh informasi mengenai jumlah masyarakat, perilaku masyarakat, ketersediaan telur dan peternak bebek. Serta industri telur asin yang dikembangkan ibu rumahtangga.
5. Wawancara
Untuk menambah informasi yang didapatkan dari survey lapangan, sehingga diketahui bagaimana cara warga desa Talkandang meningkatkan kreativitas diversivikasi telur asin
6. PersiapanAlat
Dilakukan dengan melakukan pembelian semua peralatan yang diperlukan dalam proses pelatihandiversivikasitelurasin.
7. Kerjasama
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 31
Kerjasama antara Tim Pengabdian Masyarakat
dengan Ketua RT setempat agar pelaksanaan
program yang dilakukan mendapat persetujuan olehsemuapihak.
8. PenyuluhandanSosialisasi
9. PengadaanBahan
10. PelaksanaanKegiatan
2.1Materipelatihanmeliputiteoridanprakteksebagaiberikut:
No Materi Petugas PokokBahasan
1 Teori Instrukturahli TimPKM j) Teoripembuatandiversifikasitelurasin dariprosesawalsampaiakhir
2.TeoriPengemasan
8) TeoriManajemenUsahadanPemasaran
2 Praktek Instrukturahli TimPKM Praktekdiversifikasianekaproduk telurasin dariprosesawalsampaiakhir
2.2Materipendampinganmeliputiteoridanprakteksebagaiberikut:
No Materi Petugas PokokBahasan
1 Teori Instrukturahli TimPKM
1.TeoriPemodalan
2.Teoripemasaran
2 Praktek Instrukturahli TimPKM d. Pembinaandalampemasaran Yangberkelanjutan
HASIL DAN PEMBAHASAN
ProgramPKM pada kelompok ibu
rumah tanggatelah dilaksanakansejak bulan
Mei 2018. Kegiatan yang telah dilakukan
adalah;(1)sosialisasi akandiadakannya kegiatan PKM,(2)melaksanakanpelatihan pengabdian telurasin.
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 32
Gambar.3.1ProsesPenyurtiranTelurAsin
Diversifikasi dilakukan dengantujuanuntuk
membuatkeanekaragaman produkyangdihasilkan olehmitra.Pelatihanyangkamiberikandisambut baikolehseluruhanggota kelompokusaha.Halini dibuktikandengankehadirananggotakelompok yangsangat aktifbanyakpertanyaanyang dilontarkanpadasesi tanyajawabkarena keingintahuannyayangbesar danadanya informasibarutentangteknologipengolahan diversifikasitelurasin.TimPKMmenilai bahwa
anggotamitrapengabdiansebagian besar menilai materipelatihantentang diversifikasiproduk olahan telurasin sangatpentingsekali.Diakhir programPKManggotakelompokusahamitra sudah mencobamulai membuat telur asin dengan anekarasasehinggamenambahhasil pendapatannya.
Gambar3.2ProsesPencucianTeluar
Tim PKM memberikanpelatihandandiskusi tentangkonsepmanajemen,denganmateri yang diberikan tentangtugasdanwewenang,target kerjadanmotivasikerjadarimasing-masing anggotakelompok.Darihasilmengikutipelatihan manajemenSDMkinerja darianggotakelompok mulaimeningkat. Ditunjukkandenganmembuat
rencanadantargetkerjawalaupunbelum sepenuhnyabisadilaksanakan.Tetapidilihat dari kualitas SDMdan kemandiriandarimasingmasingkelompokusahasudah mulaiada peningkatanyangberarti.
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 33
Gambar.5.3 Pengasinan DenganBatuBata
Manajemen produksi, pelatihan inibertujuan untukmengarahkan danmengawasipembuatan produkagarlebihefektifterutamadarisegibiaya dan waktu.Polaproduksiyangtidak teraturdan terarah akanmenggangguperkembangan usaha, sehinggamengakibatkan pasokanproduktelurasin yangtidakteraturakanmenggangguproses pemasaran.TimPKMmemberikanpelatihan tentangfaktor-faktorproduksiterutama bahan bakutelurasin.Untuk menghasilkantelurasin
yangberkualitas baikharuslahdipilihteluritik
yang memiliki warnacerah,bobotseimbangdan belum disimpanselama 2minggusejak
dikeluarkan dariinduknya Sesuaidengan permintaankonsumen baikkualitas, hargamaupun waktudistribusinya.
Darihasildaripelatihan manajemenproduksi kelompokmitrasudahmulaimenerapkanjadwal pengolahan telur asin denganvarian rasa yang berbedasecarateratur.
Pelatihan Manajemen keuangan, bertujuan untuk
membuat laporan keuangan mitra yang dapat
dilakukan secara rutin. Pengelolaan keuangan
usaha kelompok telur asin yang dijalankan oleh
kelompok usaha belum dilaksanakan secara
sistematis dan teratur. Kelompok usaha telur asin
masih belum memiliki pembukuan walaupun
dalam bentuk sederhana. Tim PKM memberikan
pelatihan manajemen keuangan dalam bentuk
pencatatan transaksi keuangan sampai dengan
pembuatan laporan keuangan secara periodik.
Hasil yang dicapai dalam kegiatan program
pelatihan manajemen keuangan adalah anggota
kelompok sudah memahami dan mengetahui
pencatatan keuangan setiap kali transaksi secara
teratur dan periodik dalam satu bulan, dan mulai
menerapkan pada usaha telur asinnya. Dari hasil pencatatan laporan keuangan dapat diketahui untung/rugi dalam usahanya, sebagai acuan dalam pengelolaan dan keberlangsungan usaha telurasinyang dirintisnyaselamaini.
Manajemen pemasaran, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada mitra tentang upaya
pemasaran melalui promosi dan distribusi produk.
Saat ini pemasaran telur asin dari kelompok usaha mitra pengabdian ini masih diwilayah sekitar
talkandang Dikarenakan kurangnya pengetahuan
dari anggota kelompok terhadap lembaga
pemasaran sehingga dapat mempengaruhi
keuntungan yang diperoleh di mana margin harga daritiap-tiap lembagapemasarancukuptinggi,
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 34
Gambar.5.4TelurAsinBakar
sehingga perlu membuka jalur pemasaran yang
baru dengan menjalin kerjasama dengan beberapa
lembaga pemasaranyang ada misalnyadepotatau
warung makan, toko dan memperbanyak jaringan
pemasaran yang ada di Kabupaten Situbondo.
Pengemasan dan pemberian label yang masih
kurang sehingga dapat mempengaruhi jangkauan
pemasaran dari produk telur asin. Kelompok
usaha telur asin lebih suka menjadi penyuplai telur asin ke pedagang pengepul yang biasa mengambil telurasinlangsungkepadakelompok usaha.
Karena dengan mereka jualan sendiri dengan membuat label atau pengemasan yang bagus akan menambah biaya sehingga produk
akan mahal harganya, sedangkan persaingan produk di pasar sangatlah tinggi. Tim PKM
memberikan solusidengantetapmemperhatikan
kualitas produk telur asin maka pedagang
pengepul akan tetap mengambil produk telur asinnya. Tim PKM memberikan informasi pemasaran lewat media elektronik seperti membuat website atau penjualan online (media sosial). Saat ini kelompok usaha mitra masih belum bisa mencoba, akan tetapi anggota mitra sudah merasa senang mendapatkan informasi ini.
Praktek produk telur asin dengan aneka rasa oleh kelompok mitra telah dilaksanakan.
Karena mereka kelompok mitra mau mencoba membuka pasar baru dengan produk hasil diversifikasi telur asin dari materi yang diberikan oleh tim PKM. Dari hasil pelatihan diversifikasi telur asin semua anggota
kelompok usaha mitra pengabdi sangat senang dan tertarik untuk mencoba membuat telur asin dengan aneka rasa dan memasarkannya diSitubondo.
KESIMPULAN
Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini
berjalan dengan baik dan tanpa halangan yang
berarti. Dengan adanya kerjasama tim pengabdian yang baik dan peran serta aktif dari pemateri/narasumber pelatihan dalam
kegiatan pengabdian ini maka semuanya telah
berjalan sesuai yang diharapkan dan harapannya dapat memberikan manfaat bagi
kedua kelompok mitra pengabdian dalam
keberlanjutan usaha telurasin.
DAFTAR PUSTAKA
lex,M.S.2011. Sukses dengan Usaha Telur Asin dan Telur Aneka Rasa. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
Astawan, M. 2006. Telur Asin Aman dan Penuh Gizi Depertemen Kesehatan Indonesia.
BPS. 2016. Kecamatan Kota Sumenep dalam Angka 2016. BPS Kabupaten Sumenep.
E ISSN : xxxx-xxxx Jurnal Abdi Publik , Vol : xx , No xx, 2023 35
