Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia Mempersembahkan
Booklet Kajian III
UJI KOMPETENSI NASIONAL
Hasil kajian diambil dari kajian yang dilakukan oleh HPEQ Student
Salam Mahasiswa Farmasi
Indonesia! Pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan dan mengubah metode serta kualitas pelayanan kesehatan (Majumdar et al). Dalam kemampuannya di bidang lembaga pendidikan dan kesehatan profesional, mahasiswa dianggap sebagai agen transformasi sosial yang berkelanjutan (Lancet commission). Mahasiswa adalah agen perubahan dan mereka akan memiliki nilai yang besar dalam berbagai perspektif, sehingga untuk memfasilitasi keterlibatan mahasiswa harus didorong melalui suatu sesi mahasiswa dalam setiap proses akreditasi (Robert F. Woollard).
D
ari ketiga penjelasan tersebut diatas, sudah dapat disimpulkan bahwa mahasiswa kesehatan memiliki peran yang sangat penting di dalam kualitas pelayanan kesehatan yaitu melalui sumbahsih peran mahasiswa dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dibidang lembaga pendidikan dan kesehatan profesional. Selain itu, Mahasiswa sebagai konsumen pendidikan berarti mahasiswa harus dilibatkan dalam setiap proses akreditasi. Mahasiswa sebagai konsumen pendidikan, artinya mahasiswalah yang paling tahu baik-buruknya suatu sistem pendidikan yang diselenggarakan di dalam suatu institusi. Adapun, baik-buruknya suatu sistem pendidikan itulah yang nantinya dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri. Kualitas apoteker sangat bergantung pada pendidikan sarjana farmasi. Pertanyaannya sekarang, apakah calon apoteker saat ini dapat menjawab segala permasalahan dibidang kefarmasian? Dan apakah calon apoteker sudah bisa menjawab tuntutan dunia kesehatan yang lama-kelamaan semakin menjadi suatu permasalahan yang kompleks? Idealnya, kurikulum suatu sistem pendidikan bisa bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tuntutan yang diharapkan. Namun pertayaannya apakah kurikulum yang sekarang berada di tengah mahasiswa sudah dapat menjawab tuntutan yang diharapkan? Dan apakah kurikulum tersebut bisa mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ditengah masyarakat sebagai seorang profesi kesehatan?
2 UKN
Booklet
Segala pertanyaan tersebut memang membingungkan dan tidak bisa dijawab begitu saja dengan mudahnya, mengingat Indonesia adalah Negara yang sangat luas dan perkembangan sistem pendidikannya yang tidak merata. Untuk itulah perlu diadakan suatu survey untuk mengetahui kondisi kekinian pendidikan kefarmasian. Karena dengan survey itulah kita bisa mengerti tuntutan seperti apakah diperlukan oleh mahasiswa farmasi untuk mempersiapkan diri sebagai salah satu profesi kesehatan. Selain itu survey ini juga bisa menjadi langkah awal untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan pandangan mahasiswa farmasi di Indonesia terhadap permasalahan di bidang sistem pendidikan farmasi Indonesia. Bagaimana dengan peran mahasiswa dalam sistem pendidikan? Sesuai dengan UU RI No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 bahwa “Setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan�, serta UU RI No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi�, maka dapat disimpulkan mahasiswa sebagai komponen masyarakat wajib dan berhak ikut serta dalam proses perumusan kebijakan sistem pendidikan. Peran Mahasiswa dalam sistem pendidikan dapat berupa banyak hal, contoh yang paling sederhana adalah dalam bentuk memberikan aspirasi baik masukan, kritik, maupun saran dalam proses belajar-mengajar yang mereka dapatkan. Aspirasi dari mahasiswa ini diperlukan untuk memperbaiki Kualitas suatu institusi yang secara tidak langsung juga akan memperbaiki Sistem pendidikan tinggi kesehatan, karena dari aspirasi-aspirasi inilah akan diadakan suatu perubahan-perubahan.
Wimzy Rizqy Prabhata Staf Ahli Pendidikan dan Keprofesian ISMAFARSI 2012-2014
UKN 3 Booklet
Daftar Isi Salam Pembuka Daftar Isi Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Kerangka Pemikiran Keaslian Penelitian Metodologi Penelitian Hasil Penelitian Dan Analisa Data Untuk Program Studi D3 Farmasi, S1 Pendidikan Farmasi, Dan Program Studi Apoteker Kuisioner Pengetahuan Responden Terkait Uji Kompetensi Nasional Analisis Terhadap Pengetahuan Responden Terkait Uji Kompetensi Nasional Kuisioner Persepsi Responden Terhadap Uji Kompetensi Nasional Kuisioner Sikap Responden Terkait Uji Kompetensi Nasional Kuisioner Harapan Responden Terkait Uji Kompetensi Nasional Penutup
4 UKN
Booklet
2 4 5 11 11 12 12 12 13 14 17 20 21 35 41 43
Latar Belakang www.lilalovetolearn.com
P
embangunan bidang kesehatan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan didukung penuh dalam penyelenggaraannya karena pembangunan di bidang ini akan dapat menunjang pembangunan sumber daya manusia, yakni dengan terciptanya sistem dan lingkungan kesehatan yang baik, maka akan terbentuk pula sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas sehingga memiliki daya saing yang kuat dalam menjalani kehidupan pribadi dan sosialnya. Millenium Development Goals (MDGs) adalah sebuah komitmen bersama masyarakat internasional untuk mempercepat pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, di mana terdapat 3 indikator bidang kesehatan di dalamnya yang saat ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat tercapai sesuai target, yaitu menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Dalam upaya untuk mencapai target MDG's tersebut, maka diperlukan SDM di bidang kesehatan yang berkualitas untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas pula. Pada dasarnya, upaya pemenuhan akan permintaan SDM di bidang kesehatan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkan oleh institusi-institusi pendidikan profesi kesehatan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, dunia pendidikan profesi kesehatan Indonesia justru menghadapi masalah terkait upaya untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah institusi pendidikan profesi kesehatan yang beragam jenisnya dengan kualitas sistem pendidikan dan kualitas lulusan yang belum cukup baik. Padahal, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas tenaga kesehatan yang sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan di institusinya masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi kesehatan untuk dapat menjamin kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkan.
5 UKN
Booklet
Berdasarkan UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ditetapkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Mutu seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 35 ayat (1) bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala, serta ayat (3) yang menjelaskan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Di samping itu, masih dalam UU RI No. 20 tahun 2003, Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan bahwa sertifikat yang diberikan kepada peserta didik adalah berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, di mana ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dengan mengacu pada ketiga pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikannya, harus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, penyelenggara pendidikan ataupun lembaga pelatihan yang merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan di Indonesia. Salah satu bentuk penjaminan mutu tersebut adalah diselenggarakannya uji kompetensi untuk masing-masing profesi kesehatan. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan.
6 UKN
Booklet
Dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 ayat (2) telah ditetapkan bahwa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Salah satu bentuk kerja sama yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perihal penyelenggaraan uji kompetensi. Selain itu, masih dalam UU RI No.12 Tahun 2012, terdapat tiga pasal lain yang berkaitan dengan uji kompetensi profesi kesehatan, yaitu Pasal 29 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional, Pasal 51, dan Pasal 52 tentang Sistem Penjaminan Mutu. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pasal 1 menetapkan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor dan capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Keragaman pola pengelolaan institusi pendidikan dan jumlah institusi pendidikan kesehatan yang sangat banyak memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk menjaga mutu lulusannya. Hingga saat ini, uji kompetensi telah diterapkan pada dokter dan dokter gigi yang telah berlangsung sejak tahun 2007, sedangkan untuk tenaga kesehatan lain, uji kompetensi sedang dikembangkan, khususnya tenaga keperawatan dan kebidanan. Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) adalah lembaga ujian nasional mandiri berbadan hukum yang bertanggung jawab terhadap implementasi, pengesahan dan pengembangan strategi, metodologi serta perangkat uji dalam mengevaluasi kompetensi peserta didik institusi pendidikan dokter, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, kesehatan masyarakat, dan gizi. Program pendidikan yang dicakup adalah D3, akademik (S1), profesi (dokter, dokter gigi, ners, apoteker) sebelum mereka lulus pendidikan dari institusinya masing-masing.
UKN 7 Booklet
LPUK bekerja sama dengan institusi pendidikan tenaga kesehatan dalam menyusun dan mengembangkan ujian nasional kompetensi tenaga kesehatan bagi lulusan di tiap profesi, sesuai dengan standar Mutu kompetensi nasional profesi. Masing-masing profesi menjadi narasumber dalam penentuan dan penetapan substansi ujian, mulai dari pengembangan blue print dan pengelolaan soal sampai dengan standar kelulusan dari peserta ujian serta ditunjang oleh teknologi informasi. Sebagai badan ujian nasional pembentukannya dilakukan melalui MOU antara LPUK dengan lembaga penerbit sertifikat kompetensi. Uji Kompetensi yang diselenggarakan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penerbitan sertifikat kompetensi. Selain LPUK, juga terdapat lembaga uji kompetensi lainnya yang merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796 Tahun 2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, yaitu Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796 Tahun 2011 tersebut dikemukakan bahwa uji kompetensi bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta program pendidikan calon tenaga profesi kesehatan, wajib dilakukan. Khusus untuk tenaga kesehatan dan tenaga medik ditambah dengan kewajiban teregistrasi yang salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikat kompetensi yang untuk mendapatkannya peserta diharuskan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi profesi masing-masing, baru setelah itu mereka akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh MTKI. MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. MTKI merupakan unit fungsional yang bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan yang dipimpin oleh seorang ketua. Sedangkan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) merupakan unit fungsional dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementrian Kesehatan di bawah koordinasi MTKI yang berperan dalam membantu pelaksanaan tugas MTKI.
8 UKN
Booklet
MTKI mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan operasional, pembinaan dan pengawasan uji kompetensi dan registrasi tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Uji kompetensi tenaga kesehatan dilaksanakan pada akhir program pendidikan (exit exam). Uji kompetensi diselenggarakan oleh MTKI, dilaksanakan di daerah dengan penanggung jawab pelaksanaan adalah Ketua MTKP. MTKI terdiri dari 3 divisi, yaitu divisi profesi yang mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur, materi uji kompetensi, materi pelatihan tim penguji, kriteria penguji serta tempat uji kompetensi bagi tenaga kesehatan, divisi standardisasi yang mempunyai tugas penyusunan standar operasional prosedur, materi uji kompetensi, materi pelatihan tim penguji, penetapan penguji dan tempat uji kompetensi serta pemberian nomor registrasi bagi tenaga kesehatan, dan yang terakhir adalah divisi evaluasi yang mempunyai tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan penyelenggaraan registrasi serta pencabutan surat tanda registrasi tenaga kesehatan. Untuk divisi standardisasi, akan dibantu oleh Tim Ad hoc dalam melaksanakan penyusunan materi uji kompetensi tenaga kesehatan. Tim Ad hoc ini terdiri dari anggota-anggota profesi. Sekretariat MTKI mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis administrasi di lingkungan MTKI. Untuk itu, berdasarkan penjelasan mengenai kondisi sistem pendidikan tinggi kesehatan di Indonesia yang telah diuraikan di atas dan landasan konstitusional, yaitu UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, Pasal 35 ayat (1) dan (3), Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3), UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 ayat (2), Pasal 29, Pasal 51, dan Pasal 52, Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pasal 1, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan telah jelas bahwa uji kompetensi perlu diadakan bagi setiap peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang dilewatinya sebagai suatu bentuk penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan di Indonesia, mengingat globalisasi dalam bidang kesehatan
UKN 9 Booklet
merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas tenaga kesehatan agar mampu bersaing dengan tenaga kesehatan asing yang akan bekerja di Indonesia maupun di pasar global.Hal ini pun sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) kesehatan tahap ke II (tahun 2010-2014), yaitu antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Tujuan RPJMN 2010-2014 Kesehatan dalam Subsistem SDM adalah tersedianya SDM Kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan yang terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. Mengingat pentingnya penyelenggaraan uji kompetensi yang merata dan terstandardisasi secara nasional untuk menjamin kompetensi para lulusannya dalam menjalankan tugas profesi, maka perlu ditinjau sejauh mana tingkat pengetahuan dasar dan persepsi mahasiswa terhadap uji kompetensi di profesi kesehatannya masing-masing. Atas dasar inilah HPEQ Student akan melaksanakan kajian awal tentang uji kompetensi yang berjudul “Tingkat Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap Mahasiswa Terhadap Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Kesehatan di Indonesia�. Kajian awal ini bekerjasama dengan 10 Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam HPEQ student. ISMAFARSI (Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia) adalah salah satu dari organisasi mahasiswa tersebut. Mengingat pentingnya hasil kajian awal ini untuk dilakukan suatu proses follow up berupa audiensi kepada pimpinan kebijakan, maka ISMAFARSI memiliki inisiatif untuk mendokumentasikan hasil kajian awal Uji Kompetensi Nasional dalam bentuk buku kajian atau booklet. Selain digunakan sebagai data faktual untuk proses audiensi, booklet kajian juga digunakan sebagai suatu bentuk sarana propaganda, serta penyampaian informasi mengenai hasil kajian kepada mahasiswa farmasi Indonesia.
10UKN
Booklet
Perumusan masalah
P
enyelenggaraan uji kompetensi untuk profesi kesehatan di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara merata dan terstandardisasi secara nasional, hanya pendidikan dokter dan www.telegraph.co.uk dokter gigi saja yang baru melaksanakan uji kompetensi secara nasional tersebut, sedangkan untuk profesi kesehatan lain, termasuk profesi apoteker masih dalam tahap pengembangan. Padahal, perihal terkait penyelenggaraan uji kompetensi dalam rangka penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan di Indonesia telah diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, melalui program Health Professional Education Quality ini, penelitian tentang tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap mahasiswa terhadap uji kompetensi pendidikan profesi kesehatan di Indonesia merupakan sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan.
1 2 3
S
ecara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sistem uji kompetensi untuk pendidikan tinggi kesehatan yang diberlakukan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan: Mengetahui tingkat pengetahuan dasar mahasiswa kesehatan tentang uji kompetensi Mengetahui persepsi mahasiswa kesehatan terhadap uji kompetensi Mengetahui sikap mahasiswa kesehatan terhadap uji kompetensi
Tujuan Penelitian
UKN 11 Booklet
www.thekangagroup.com
Manfaat Penelitian
H
asil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para stakeholder pendidikan kesehatan di Indonesia, khususnya LPUK, dan MTKI mengenai pengetahuan dan persepsi mahasiswa terhadap uji kompetensi sehingga stake holder mampu mendapatkan gambaran mengenai bentuk sosialisasi pemahaman urgensi uji kompetensi kepada para mahasiswa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian pendahuluan yang dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji kompetensi mahasiswa kesehatan di Indonesia.
http://www.diaperforachange.com/
Keaslian Penelitian
P
enelitian mengenai tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap mahasiswa terhadap uji kompetensi pendidikan profesi kesehatan di Indonesia belum pernah dilakukan sebelumnya.
12 UKN
Booklet
Kerangka Pemikiran
U
ji kompetensi nasional merupakan suatu proses atau tahapan penting dalam jenjang pendidikan seseorang dan kelak akan menjadi suatu kebutuhan atau bahkan keharusan ketika seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya akan terjun ke dalam dunia kerjanya. Sehingga, perlu adanya masukan tentang teknis pelaksanaan uji kompetensi nasional yang baik sesuai dengan persepsi mahasiswa terhadap uji kompetensi tersebut. Hal ini bertujuan agar nantinya kualitas penyelenggaraan uji kompetensi nasional itu akan menjadi lebih baik dan benar-benar terstandardisasi secara nasional untuk seluruh profesi kesehatan. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, melalui penelitian tentang tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap mahasiswa terhadap uji kompetensi pendidikan profesi kesehatan di Indonesia merupakan sesuatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Bagaimana gambaran pengetahuan mahasiswa kesehatan Indonesia terhadap uji kompetensi nasional pendidikan profesi kesehatan Indonesia?
1
2 3
Bagaimana gambaran persepsi mahasiswa kesehatan Indonesia terhadap uji kompetensi nasional pendidikan profesi kesehatan Indonesia? Bagaimana gambaran sikap mahasiswa kesehatan Indonesia terhadap uji kompetensi nasional pendidikan profesi kesehatan Indonesia?
Metodologi Penelitian
P
enelitian dilakukan oleh HPEQ Student pada bulan januarimaret 2013. Dari hasil analisa data, diambil data khusus untuk program studi farmasi baik itu D3 farmasi, S1 Pendidikan Farmasi, maupun program studi profesi apoteker. Variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh HPEQ student adalah beberapa variabel tunggal, yaitu: Pengetahuan mahasiswa terhadap uji kompetensi Persepsi mahasiswa terhadap uji kompetensi S ik ap mahasisw a te rhad ap uji kompetensi
1 2 3
UKN 13
Booklet
Hasil Penelitian dan Analisa Data untuk Program Studi D3 Farmasi, S1 Pendidikan Farmasi, dan Program Studi Apoteker
14UKN
Booklet
Jumlah Responden?
Jenis Kelamin
186
n
Responde
Keterangan Jumlah Responden Laki-Laki : 50 Perempuan : 136
Jenjang pendidikan terakhir
Keterangan jumlah responden Profesi/koass :9 S1 : 168 D3 :6 Tidak mengisi :3
UKN15
Booklet
Apakah Saudara/i pernah mendengar informasi tentang uji kompetensi? Keterangan Jumlah Koresponden: Ya : 108 Belum : 71 Tidak Mengisi :7
Dari manakah informasi uji kompetensi Saudara/i dapatkan?
Jika mendapatkan informasi dari situs (website), situs manakah yang anda akses untuk mendapatkan informasi mengenai uji kompetensi tersebut?
Keterangan jumlah Koresponden Situs resmi pemerintah (hpeq.dikti.go.id) : 30 orang Situs HPEQ Student (hpeqstudent.org) : 23 orang
16 UKN
Booklet
23
Apakah Saudara/i pernah mengikuti \ uji kompetensi ? Keterangan Jumlah Responden: Sudah Pernah :11 Belum Pernah :161 Tidak Mengisi :14
Analisis
B
erdasarkan dari responden yang mengisi kuisioner, kebanyakan responden masih menempuh jenjang pendidikan S1 pendidikan farmasi (90%) sehingga responden banyak yang belum pernah mengikuti uji kompetensi nasional. Sebanyak lebih dari 38% responden mengaku belum pernah mendengar uji kompetensi nasional, hal ini sejalan dengan tingginya nilai dari mahasiswa yang belum pernah mengikuti uji kompetensi nasional (86,56%). Uji kompetensi nasional ditujukan bagi program studi profesi apoteker , sedangkan responden yang mengisi kebanyakan masih berada dalam jenjang S1 Pendidikan farmasi, sehingga hal ini dapat membuktikan tingginya nilai dari mahasiswa yang belum pernah mengikuti uji kompetensi nasional (86,56%). Tingginya angka mahasiswa yang belum pernah mendengar uji kompetensi nasional dapat disebabkan karena uji kompetensi nasional belum tersosialisasi dengan baik kepada mahasiswa farmasi Indonesia.
17 UKN
Booklet
KUISIONER PENGETAHUAN RESPONDEN TERKAIT UJI KOMPETENSI NASIONAL Uji kompetensi nasional diperlukan karena adanya permasalahan keberagaman kualitas tenaga kesehatan di Indonesia Keterangan Jumlah Koresponden: Benar : 139 Salah :6 Tidak Tahu : 13 Tidak Mengisi : 28
Uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional Keterangan Jumlah Koresponden: Benar : 149 Salah :6 Tidak Tahu :3 Tidak Mengisi : 28
Uji kompetensi nasional berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan Keterangan Jumlah Koresponden: Benar : 143 Salah :5 Tidak Tahu : 10 Tidak Mengisi : 28
Peserta uji kompetensi yang lulus akan mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi Keterangan Jumlah Koresponden: Benar : 125 Salah :4 Tidak Tahu : 29 Tidak Mengisi : 28
UKN18
Booklet
Untuk saat ini, metode uji kompetensi yang sesuai untuk menguji attitude, knowledge, dan skills adalah uji tulis (MCQ) dan uji keterampilan klinik (OSCE) Keterangan Jumlah Koresponden: Benar : 86 Salah :5 Tidak Tahu : 67 Tidak Mengisi : 28
MCQ (Multiple Choice Questions) merupakan metode uji paling banyak digunakan untuk menguji pemahaman tentang suatu konsep ilmu (knows atau knows how Keterangan Jumlah Responden: Betul : 89 Salah : 19 Tidak Tahu : 44 Tidak Mengisi : 34
OSCE (Objective Structure Clinical Examination) merupakan salah satu metode uji kompetensi yang bertujuan untuk menilai kemampuan keterampilan klinik dan komunikasi Keterangan Jumlah Responden: Betul : 107 Salah :1 Tidak Tahu : 44 Tidak Mengisi : 34
Soal uji kompetensi disusun berdasarkan masukan dari institusi, dengan berpedoman blue print uji kompetensi dan kurikulum pendidikan tinggi tiap bidang Keterangan Jumlah Responden : Betul : 82 Salah :5 Tidak Tahu : 65 Tidak Mengisi : 34
19 UKN
Booklet
Uji kompetensi dilaksanakan pada pusat uji yang berada di institusi pendidikan yang terakreditasi dan memenuhi syarat sebagai pusat ujian kompetensi Keterangan Jumlah Responden: Betul : 102 Salah :6 Tidak Tahu : 44 Tidak Mengisi : 34
Profesi saya sudah atau akan melaksanakan uji kompetensi nasional Keterangan Jumlah Responden: Betul : 80 Salah :5 Tidak Tahu : 67 Tidak Mengisi : 34
Analisis ANALISIS TERHADAP PENGETAHUAN MAHASISWA FARMASI INDONESIA TERKAIT UJI KOMPETENSI NASIONAL Dilihat dari tingkat pengetahuannya, mahasiswa farmasi Indonesia sudah mengerti tentang tujuan utama diselenggarakannya uji kompetensi nasional, dibuktikan dari tingginya nilai responden yang menjawab benar pada berbagai pertanyaan terkait dengan tujuan diselenggarakannya uji kompetensi nasional : Uji kompetensi nasional diperlukan karena adanya permasalahan keberagaman kualitas tenaga kesehatan di Indonesia (74,73%) Uji kompetensi ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional (80,11%) Uji kompetensi nasional berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan (76,88%)
UKN20
Booklet
Namun berdasarkan teknis penyelenggaraannya, mahasiswa farmasi Indonesia belum begitu mengerti tentang Uji Kompetensi nasional. Mahasiswa Farmasi Indonesia belum mengerti bahwa di kemudian hari profesi apoteker akan menyelenggarakan uji kompetensi nasional, dibuktikan dengan nilai jawaban betul yang rendah (43,01%) pada pertanyaan “Profesi saya sudah atau akan melaksanakan uji kompetensi nasional”. Selain itu mahasiswa farmasi juga belum begitu mengerti bahwa nantinya soal yang diujikan berasal dari masukan institusi, dibuktikan dengan masih rendahnya responden yang menjawab betul (44%) pada pertanyaan “Soal uji kompetensi disusun berdasarkan masukan dari institusi, dengan berpedoman blue print uji kompetensi dan kurikulum pendidikan tinggi tiap bidang”.
KUISIONER PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP UJI KOMPETENSI NASIONAL Mahasiswa sebaiknya mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pemikirannya dalam perencanaan atau perubahan kebijakan uji kompetensi nasional di masa depan Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) :76 Setuju(S) : 63 Ragu-ragu (RR) :3 Tidak Setuju(TS) :0 Sangat Tidak Setuju(STS) :1 Tidak Mengisi : 43
21 UKN
Booklet
Analisis
M
ahasiswa sebagai konsumen pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan proses pendidikan yang terbaik. Mahasiswa sebagai komponen masyarakat memiliki hak dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sistem pendidikan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Uji kompetensi nasional mahasiswa sebaiknya mendapatkan kesempatan mengemukakan pemikirannya dalam pembuatan kebijakan uji kompetensi nasional. Hal ini didukung oleh responden penelitian dimana total 74,73 % responden setuju bahwa mahasiswa sudah selayaknya dilibatkan dalam proses perencanaan dalam pembuatan kebijakan uji kompetensi nasional
Sebaiknya dilakukan penyelerasan substansi uji antara yang telah dilakukan di fakultas dan rumah sakit pendidikan pada tahap akademik dan profesi dengan soal uji kompetensi nasional Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) : 63 Setuju(S) : 70 Ragu-ragu (RR) :7 Tidak Setuju(TS) :1 Sangat Tidak Setuju(STS) :2 Tidak Mengisi : 43
Analisis
M
enghasilkan lulusan yang kompeten adalah salah satu tujuan diselenggarakannya uji kompetensi nasional. Kompeten artinya calon tenaga kesehatan memiliki kualitas yang memadai pada bidang kerjanya. Sehingga, dalam pelaksanaan uji kompetensi nasional, sudah selayaknya dilakukan penyelarasan substansi uji antara substansi yang telah dilakukan di institusi pendidikan tinggi dan bidang kerja yang sesuai, terutama di rumah sakit pendidikan.
UKN22
Booklet
Uji kompe t ensi untuk pengak uan kompetensi yang akuntabel dapat dicapai lebih baik jika uji kompetensi sebagai bagian dari evaluasi hasil pembelajaran Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) : 47 Setuju(S) : 70 Ragu-ragu (RR) : 20 Tidak Setuju(TS) :4 Sangat Tidak Setuju(STS) :2 Tidak Mengisi : 43
Analisis
T
otal 62,9 % responden setuju bahwa uji kompetensi untuk pengakuan kompetensi yang akuntabel dapat dicapai lebih baik jika uji kompetensi sebagai bagian dari evaluasi hasil pembelajaran. Sehingga sudah selayaknya jika dikemudian hari uji kompetensi nasional sebagai suatu persyaratan mutlak kelulusan (exit exam)
Uji kompe t ensi untuk pengak uan kompetensi yang akuntabel dapat dicapai lebih baik jika uji kompetensi dilaksanakan sebagai exit exam di institusi pendidikan Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) : 29 Setuju(S) : 63 Ragu-ragu (RR) : 35 Tidak Setuju(TS) : 13 Sangat Tidak Setuju(STS) :3 Tidak Mengisi : 43
23UKN
Booklet
Analisis
U
ji kompetensi sebagai exit exam meningkatkan kompetensi lulusan calon apoteker sehingga meningkatkan pengakuan masyarakat akan kompetensi apoteker. Hal ini didukung oleh total responden yang menyatakan sepakat 49,46 %
Uji kompe t ensi untuk pengak uan kompetensi yang akuntabel dapat dicapai lebih baik jika kualitas dan kerahasiaan soal uji dijamin melalui bank soal nasional Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) : 51 Setuju(S) : 63 Ragu-ragu (RR) : 24 Tidak Setuju(TS) :5 Sangat Tidak Setuju(STS) :0 Tidak Mengisi : 43
Analisis
K
erahasiaan soal dan kualitas soal menjadi penting mengingat uji kompetensi sebagai bentuk evaluasi akhir dari jenjang pendidikan (exit exam). Jika terjadi kebocoran soal, maka kompetensi dari calon apoteker dipertanyakan. Sehingga kerahasiaan soal dan kualitas soal menjadi hal yang penting untuk memastikan lulusan apoteker memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan profesinya.
UKN24
Booklet
Uji kompe t ensi untuk pengak uan kompetensi yang akuntabel dapat dicapai lebih baik jika hasil uji kompetensi diumumkan secara transparan kepada masyarakat Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) : 52 Setuju(S) : 47 Ragu-ragu (RR) : 25 Tidak Setuju(TS) : 17 Sangat Tidak Setuju(STS) :2 Tidak Mengisi : 43
Analisis
K
ompetensi apoteker adalah suatu bentuk jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan berbasis kefarmasian dari apoteker. Apoteker membutuhkan pengakuan dari masyarakat sehingga pasien (masyatrakat) tidak ragu untuk mendapatkan layanan berbasis kefarmasian dari apoteker. Untuk mendapatkan pengakuan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada tenaga kefarmasian, otomatis masyarakat harus tahu tentang hasil uji kompetensi yang dilaksanakan. Hal ini didukung oleh 53,23 % responden.
Metode uji Multiple Choice Question (MCQ) akan lebih baik jika dilaksanakan dengan computer based dibandingkan dengan paper based Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) : 32 Setuju(S) : 38 Ragu-ragu (RR) : 46 Tidak Setuju(TS) : 22 Sangat Tidak Setuju(STS) :5 Tidak Mengisi : 43
25UKN
Booklet
Analisis
T
ingkat keraguan responden masih tinggi dibuktikan dengan 24,73 % masih meragukan metode MCQ yang dilaksanakan dengan computer based. Hal ini dikarenakan mahasiswa belum begitu mengenal metode computer based
Metode uji kompetensi profesi saya akan lebih komprehensif apabila menggunakan OSCE
Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) : 31 Setuju(S) : 48 Ragu-ragu (RR) : 59 Tidak Setuju(TS) :3 Sangat Tidak Setuju(STS) :2 Tidak Mengisi : 43
Analisis
T
ingginya tingkat keraguan responden (31,72%) disebabkan karena responden tidak begitu mengerti metode OSCE. Sedangkan metode OSCE (Objective Structure Clinical Examination) sebenarnya merupakan salah satu metode uji kompetensi yang bertujuan untuk menilai kemampuan keterampilan klinik dan komunikasi
UKN26
Booklet
Penyelenggara uji kompetensi yang akuntabel sebaiknya dilaksanakan oleh : Keterangan Jumlah Koresponden Lembaga pemerintah (seperti di bawah Kemkes dan Kemdikbud) : 103 Lembaga mandiri (seperti lembaga pengembangan uji kompetensi) : 40 Tidak Mengisi : 43
Analisis
5
5,38 % responden setuju bahwa penyelenggaraan uji kompetensi yang akuntabel sebaiknya dilakukan oleh lembaga pemerintah. Persepsi responden bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, dimana saat ini sudah didirikan LPUK (lembaga pengembangan uji kompetensi) yang merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan uji kompetensi yang akuntabel untuk semua profesi kesehatan.
Sebaiknya uji kompetensi dilaksanakan pada : Keterangan Jumlah Koresponden Institusi Pendidikan tempat peserta uji berasal Pusat penyelenggara uji yang ada di tingak regional Tidak Mengisi
S
: 89 : 54 : 43
Analisis
ebanyak 48 % responden setuju bahwa uji kompetensi lebih baik dilaksanakan di institusi tempat peserta uji berasal. Namun perlu digarisbawahi bahwa penyelenggaraan uji kompetensi hanya boleh dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan program studi profesi apoteker.
27UKN
Booklet
Peserta yang belum lulus uji kompetensi s e b a i k nya m e n d a p a t k a n p r o g r a m pembinaan khusus dari institusinya Keterangan Jumlah Responden: Sangat Setuju : 68 Setuju : 57 Ragu-Ragu : 12 Tidak Setuju :3 Sangat Tidak Setuju :2 Tidak Mengisi : 44
Analisis
P
rogram pembinanan khusus ditujukan agar peserta uji kompetensi nasional yang tidak lulus dapat mempersiapkan diri untuk mengambil uji kompetensi ulang (retaker). Program pembinaan ini ditujukan agar peserta uji kompetensi yang tidak lulus uji kompetensi mengambil sesedikit mungkin retaker. Program pembinaan ini didukung oleh 67,21 % responden.
Biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa untuk uji kompetensi saat ini masih terlalu tinggi Keterangan Jumlah Responden : Sangat Setuju : 66 Setuju : 43 Ragu-Ragu : 32 Tidak Setuju :0 Sangat Tidak Setuju :1 Tidak Mengisi : 44
UKN28
Booklet
Proporsi distribusi jumlah soal yang mewakili pengetahuan setiap spesialisasi keilmuan sebaiknya sesuai dengan luasnya spesialisasi tersebut Keterangan Jumlah Responden: Sangat Setuju : 52 Setuju : 68 Ragu-Ragu : 18 Tidak Setuju :3 Sangat Tidak Setuju :1 Tidak Mengisi : 44
Analisis
P
roporsi distribusi jumlah soal yang mewakili pengetahuan setiap spesialisasi keilmuan sebaiknya sesuai dengan luasnya spesialisasi tersebut, misalnya saja untuk profesi apoteker karena konsep “patient centered� diterapkan dalam pelayanan kefarmasian, maka proporsi tinggi dalam soal uji kompetensi nasional ada pada spesialisasi ilmu komunikasi dengan pasien dan pengetahuan akan farmakoterapi. Namun hal ini perlu ditinjau ulang, karena sebenarnya ada dua bidang kerja apoteker yang sangat berbeda, yakni di bidang industri dan pelayanan yang memiliki urgensi spesialisasi keilmuan yang berbeda. Konsep “Patient centered� disini lebih kearah bidang pelayanan dibanding bidang industri. Sehingga seharusnya ada penyamaan proporsi soal untuk uji kompetensi nasional antar dua bidang tersebut.
Batas nilai kelulusan minimal uji kompetensi sebaiknya ditentukan oleh? Keterangan Jumlah Responden: Nilai minimal dari total seluruh soal Nilai minimal dari setiap spesialisasi keilmuan Tidak mengisi
29UKN
Booklet
: 66 : 76 : 44
5
Analisis
9,15 % responden setuju bahwa biaya dikeluarkan untuk uji kompetensi nasional masih terlalu tinggi. Untuk uji kompetensi nasional profesi apoteker, data ini kurang valid, karena uji kompetensi nasional belum dilaksanakan dan baru berada dalam uji coba saja, uji cobanya pun dilaksanakan setelah penarikan data penelitian ini dilaksanakan. Tapi, berdasarkan uji kompetensi nasional profesi kedokteran, lebih dari 50 % responden sepakat bahwa biaya UKDI masih terlalu tinggi, ini sebagai referensi bagi pelaksanaan uji kompetensi apoteker agar pembiayaan uji kompetensi apoteker tidak memberatkan pesertanya.
Seharusnya ada transparansi komponen pembiayaan uji kompe t ensi yang dibayarkan oleh peserta uji Keterangan Jumlah Responden : Sangat Setuju : 95 Setuju : 42 Ragu-Ragu :4 Tidak Setuju :1 Sangat Tidak Setuju :0 Tidak Mengisi : 44
Analisis
D
ana yang dikeluarkan oleh peserta untuk mengikuti uji kompetensi, sudah seharusnya 100 % dialokasikan untuk pelaksanaan uji kompetensi nasional saja bukan untuk keperluan lain, sehingga perlu adanya transparasi komponen pembiayaan uji kompetensi nasional yang dibayarkan oleh peserta uji. Hal ini disetujui oleh total 73,65 % responden.
UKN30
Booklet
Analisis
4
0,86 % responden sepakat batas kelulusan minimal uji kompetensi nasional sebaiknya ditentukan oleh setiap spesialisasi keilmuan. Sedangkan 35,48 % responden sepakat batas kelulusan diambil dari nilai minimal dari total seluruh ujian. Batas kelulusan minimal ini perlu difikirkan matang-matang agar dapat menjadi cermin kompetensi apoteker.
Peserta retaker (remidiasi) uji kompetensi hanya akan mengulang ujian pada spesialisasi keilmuan yang mendapat nilai rendah Keterangan Jumlah Responden: Sangat Setuju : 59 Setuju : 60 Ragu-Ragu : 14 Tidak Setuju :6 Sangat Tidak Setuju :2 Tidak Mengisi : 44
Analisis
T
otal 63,98 % responden setuju bahwa peserta remidiasi uji kompetensi nasional hanya akan mengulang ujian pada spesialisasi keilmuan yang mendapatkan nilai rendah sehingga peserta retaker hanya akan berfokus pada spesialisasi keilmuan yang nilainya rendah. Hal ini sudah tepat, karena setiap peserta memiliki keterbatasan tertentu dalam mencerna pengetahuan dari spesialisasi keilmuan tertentu. Dan setiap peserta juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing terhadap spesialisasi keilmuan tertentu.
31 UKN
Booklet
Biaya uji kompetensi retaker jumlahnya harus sama dengan jumlah yang dibayarkan saat uji kompetensi pertama Keterangan Jumlah Responden : Sangat Setuju : 18 Setuju : 34 Ragu-Ragu : 37 Tidak Setuju : 39 Sangat Tidak Setuju : 14 Tidak Mengisi : 44
Analisis
2
8,49 % total responden tidak setuju; 19,89 % responden ragu-ragu, dan 27,96 % total responden setuju bahwa biaya uji kompetensi retaker jumlahnya harus sama dengan jumlah yang dibayarkan saat uji kompetensi pertama. Dalam penetapan biaya uji kompetensi untuk retaker seharusnya mempertimbangkan risk and benefit biaya uji retaker. Karena biaya yang tinggi dapat memberatkan calon peserta uji, sedangkan biaya yang rendah dapat menyebabkan calon peserta terlalu santai dalam mengikuti uji kompetensi nasional.
Pembiayaan uji kompetensi sebaiknya ditanggung oleh ? Keterangan Jumlah Respoden: Mahasiswa : 27 Institusi : 114 Tidak Mengisi : 45
UKN32
Booklet
Analisis
6
1,29 % responden setuju bahwa pembiayaan uji kompetensi sudah seharusnya ditanggung oleh institusi sebagai penyelenggara program studi profesi apoteker. Sehingga seharusnya pembiayaan untuk uji kompetensi nasional sudah termasuk dalam biaya yang dikeluarkan oleh calon apoteker untuk menempuh jenjang profesi apoteker di institusi penyelenggara program studi profesi apoteker.
Untuk menjaga kualitas pelayanan profesi diperlukan pembaharuan ser tifikat kompetensi dengan cara Keterangan Jumlah Responden : Uji kompetensi setiap beberapa periode (resertifikasi) : 16 Pengumpulan kredit dari “pendidikan profesi berkelanjutan : 30 Keduanya : 95 Tidak mengisi : 45
Analisis
5
1,08 % responden sepakat bahwa pembaharuan sertifikat kompetensi apoteker seharusnya dilakukan dengan pengumpulan kredit dan uji kompetensi ulang dalam periode tertentu. Hal ini bisa menjadi masukan yang baik untuk lembaga penyelenggara uji kompetensi nasional dan organisasi profesi karena profesi apoteker sendiri, dikemudian hari uji kompetensi nasional hanya digunakan sebagai exit exam dan untuk pembaharuan sertifikat kompetensi hanya dilakukan dengan pengumpulan kredit dari pembelajaran yang berkelanjutan.
33 UKN
Booklet
Hasil dari uji kompetensi yang dipublikasikan pada masyarakat sebaiknya : Keterangan Jumlah Responden Hanya menyatakan lulus/belum lulus Menunjukkan nilai uji kompetensi Tidak mengisi
: 73 : 67 : 45
Analisis
R
esponden mendukung publikasi kepada masyarakat terkait hasil uji kompetensi nasional, namun untuk konten yang dipublikasikan, dari total responden yang mengisi, masih sulit untuk menarik kesimpulan apakah publikasi yang dilakukan sebaiknya hanya menyatakan lulus/tidak lulus atau juga dengan menunjukkan nilai uji kompetensi peserta.
Waktu pelaksanaan uji kompetensi sebaiknya: Keterangan Jumlah Responden Dilaksanakan secara reguler pada periode tertentu (misalnya: 4 kali dalam satu tahun) : 103 Disesuaikan dengan jumlah peserta yang mendaftar uji kompetensi dengan kuota minimal : 37 Tidak mengisi : 46
UKN34
Booklet
Analisis
5
5,38 % responden setuju bahwa waktu pelaksanaan uji kompetensi sebaiknya dilaksanakan secara reguler pada periode tertentu. Pelaksanaan uji kompetensi dalam periode waktu tertentu secara reguler dapat mempermudah bagi calon peserta ujian apabila dikemudian hari peserta tidak lulus uji kompetensi nasional, sehingga peserta dapat mengambil kembali uji kompetensi nasional (retaker) pada waktu yang sudah ditentukan tanpa memikirkan jumlah peserta minimal yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan uji kompetensi nasional.
KUISIONER SIKAP RESPONDEN TERKAIT UJI KOMPETENSI NASIONAL Saya sebagai mahasiswa pendidikan tinggi kesehatan setuju dengan implementasi uji kompetensi yang dapat menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) : 74 Setuju(S) : 57 Ragu-ragu (RR) :6 Tidak Setuju(TS) 2 Sangat Tidak Setuju(STS) :1 Tidak Mengisi : 46
35UKN
Booklet
Analisis
P
ermasalahan terkait kompetensi apoteker di Indonesia yang ditemukan saat ini adalah permasalahan tentang keberagaman kualitas apoteker di Indonesia, sehingga perlu adanya tindakan yang dapat menseragamkan dan standarisasi kompetensi apoteker di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kompetensi apoteker di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (pasien/klien) terhadap apoteker. Penseragaman dan standarisasi kompetensi dapat dilakukan salah satunya dengan pelaksanaan uji kompetensi nasional yang berlaku untuk semua calon apoteker di Indonesia. Dan 70,42 % responden mendukung pelaksanaan uji kompetensi nasional ini untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional.
Untuk menjamin kualitas yang komprehensif dalam sistem pendidikan, uji kompetensi sebaiknya dilaksanakan pada masa pendidikan (sebagai salah satu syarat kelulusan) Keterangan Jumlah Responden Sangat Setuju(SS) : 40 Setuju(S) : 57 Ragu-ragu (RR) : 30 Tidak Setuju(TS) :9 Sangat Tidak Setuju(STS) :4 Tidak Mengisi : 46
Analisis
P
endidikan adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bekerja secara profesional bagi seorang calon apoteker. Untuk menilai sejauh mana peserta didik mampu mencerna pendidikan yang diterima, maka dilakukan proses evaluasi.
UKN36
Booklet
Evaluasi dilakukan untuk menjamin kualitas yang komprehensif dari peserta didik. Evaluasi akhir program profesi berarti evaluasi yang dapat menjamin proses komprehensif yang dilalui oleh seorang calon profesional untuk terjun ditengah masyarakat dan memiliki kompetensi yang sesuai dibidangnya. Oleh karena itu, evaluasi akhir sebaiknya memiliki standar tertentu yang berlaku secara keseluruhan agar tidak ada perbedaan kompetensi profesi apoteker di Indonesia. Jika Uji kompetensi nasional sebagai salah satu bentuk evaluasi akhir calon apoteker, maka hal ini dapat berpengaruh positif bagi peningkatan kompetensi apoteker dan menjawab pertanyaan tentang beragamnya kompetensi apoteker di Indonesia. Hal ini didukung oleh 52,14 % respoden yang setuju bahwa uji kompetensi nasional seharusnya merupakan syarat kelulusan program studi apoteker.
Metode CBT dan OSCE yang terintegrasi akan mampu menilai attitude, skills dan knowlegde peserta uji
Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) : 28 Setuju(S) : 70 Ragu-ragu (RR) : 39 Tidak Setuju(TS) :2 Sangat Tidak Setuju(STS) :1 Tidak Mengisi : 46
Analisis
M
etode CBT ( computer based test ) yang berisi soal MCQ dan OSCE (Objective Structure Clinical Examination) merupakan dua metode yang cocok bila dikombinasikan dalam pelaksanaan uji kompetensi nasional. Metode CBT dapat menilai pengetahuan peserta uji sedangkan metode OSCE dapat menilai sikap dan keterampilan peserta uji melalui kemampuan keterampilan klinik dan komunikasi.
37 UKN
Booklet
Kombinasi 2 metode ini didukung oleh 52,68 % responden. Sedangkan masih banyak responden yang ragu-ragu terhadap kombinasi 2 metode ini karena responden belum begitu mengerti metode CBT dan OSCE dibuktikan dengan tingkat pengetahuan yang rendah pada kuisioner pengetahuan responden terkait 2 metode ini.
Untuk menjamin akuntabilitas implementasi uji kompetensi, sebaiknya penyelenggara uji kompetensi adalah lembaga mandiri, dan uji kompetensi dilaksanakan di institusi pendidikan yang memenuhi syarat Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) : 28 Setuju(S) : 55 Ragu-ragu (RR) : 33 Tidak Setuju(TS) : 19 Sangat Tidak Setuju(STS) :5 Tidak Mengisi : 46
Analisis
T
otal 44 % responden setuju bahwa untuk menjamin akuntabilitas implementasi uji kompetensi, sebaiknya penyelenggara uji kompetensi adalah lembaga mandiri, dan uji kompetensi dilaksanakan di institusi pendidikan yang memenuhi syarat. Saat ini, sudah didirikan lembaga mandiri yang mengembangkan uji kompetensi nasional untuk profesi kesehatan melalui proyek HPEQ (High Professional Education Quality). Lembaga mandiri ini bernama LPUK (Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi), yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan uji kompetensi nasional bagi semua profesi kesehatan yang akuntabel untuk meningkatkan kompetensi profesi kesehatan, termasuk di dalamnya apoteker.
UKN38
Booklet
Pembiayaan uji kompetensi sebaiknya tidak lagi dibebankan pada mahasiswa, tetapi sudah terintegrasi pada biaya pendidikan Keterangan Jumlah Koresponden SSangat Setuju(SS) : 78 Setuju(S) : 43 Ragu-ragu (RR) : 10 Tidak Setuju(TS) :8 Sangat Tidak Setuju(STS) :1 Tidak Mengisi : 46
p
Analisis
embiayaan uji kompetensi sudah seharusnya ditanggung oleh institusi sebagai penyelenggara program studi profesi apoteker. Sehingga seharusnya pembiayaan untuk uji kompetensi nasional sudah terintegrasi dalam biaya yang dikeluarkan oleh calon apoteker untuk menempuh jenjang profesi apoteker di institusi penyelenggara program studi profesi apoteker. Hal ini didukung oleh 65,06 % total responden.
Hasil uji kompetensi sebaiknya diumumkan secara transparan (terutama melalui website) Keterangan Jumlah Koresponden Keterangan Jumlah Koresponden Sangat Setuju(SS) : 68 Setuju(S) : 63 Ragu-ragu (RR) :6 Tidak Setuju(TS) :3 Sangat Tidak Setuju(STS) :0 Tidak Mengisi : 46
39UKN
Booklet
Analisis
6
8,53 % responden mendukung transparansi hasil uji kompetensi nasional untuk dipublikasikan ke masyarakat. Uji kompetensi merupakan suatu jaminan kepada masyarakat bahwa tenaga kerja kesehatan memiliki kompetensi yang memenuhi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Sehingga apabila hasil uji kompetensi nasional dapat diakses oleh masyarakat, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan tenaga kerja kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan.
UKN40
Booklet
KUISIONER HARAPAN RESPONDEN TERKAIT
UJI KOMPETENSI NASIONAL
Tahun 2015 adalah tahun pertama bagi mahasiswa calon profesi apoteker dalam menghadapi Uji Kompetensi Nasional. Pada tahun ini akan diadakan beberapa uji coba Uji Kompetensi Nasional. Dari uji coba tersebut akan dapat dilihat sejauh mana kesiapan dari mahasiswa calon profesi. Dari mahasiswa farmasi sendiri menyatakan kesiapannya untuk menghadapi uji kompetensi nasional profesi apoteker yang akan pertama kali diadakan pada tahun 2015 nanti, dengan catatan adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai Uji Kompetensi yang akan diadakan nanti, dikarenakan masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui tentang adanya uji kompetensi pada tahun 2015 nanti. Selain itu, mahasiswa farmasi sadar akan pentingnya Uji Kompetensi Nasional untuk profesi apoteker, dikarenakan dengan adanya Uji kompetensi nasional ini, maka akan dapat meningkatkan kompetensi apoteker yang nantinya akan terjun di era SJSN dan akan mengurangi bervariasinya kompetensi apoteker di Indonesia. ISMAFARSI dan mahasiswa farmasi berharap akan transparasi dari Uji Kompetensi yang nantinya akan diadakan. Dan mahasiswa farmasi juga berharap diadakan sosialisasi uji kompetensi lebih lanjut, dikarenakan uji kompetensi yang akan dilakukan adalah CBT (computer based test) metode OSCE (Objective Structure Clinical Examination) sehingga diperlukan pengetahuan tentang mekanisme yang harus dilakukan dalam uji kompetensi tersebut. Semoga Uji Kompetensi Nasional I bagi profesi apoteker akan dapat berlangsung dengan baik tanpa merugikan pihak manapun. Adapun Permasalahan yang dapat ditarik dari pelaksanaan uji kompetensi nasional berdasarkan kuisioner harapan responden :
41 UKN
Booklet
UKN
1
Uji Kompetisi bagi profesi apoteker akan pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015, sehingga memerlukan kesiapan dari para calon apoteker untuk menempuh uji kompetensi nasional tersebut
2
Masih beragamnya kurikulum pendidikan farmasi di Indonesia, dan hanya beberapa universitas saja yang akan dilibatkan dalam pembuatan soal, sehingga diperlukan adanya batasan soal yang jelas dari panitia penyelenggara. Selain itu, diperlukan juga penyamarataan kurikulum pendidikan tinggi farmasi di Indonesia sehingga kurikulum pendidikan tinggi farmasi bisa lebih seragam.
3
Kurang tersosialisasinya Uji kompetensi nasional yang akan diadakan, dibuktikan masih banyak mahasiswa yang belum mengerti dan belum tahu tentang penyelenggaraan uji kompetensi nasional. Ditambah penyelenggaraan uji kompetensi nasional yang computer based, sehingga diperlukan pengetahuan tentang mekanisme penyelenggaraannya. Transparasi hasil uji kompetensi nasional yang dapat diakses oleh masyarakat diharapkan dapat terealisasi dikarenakan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi apoteker. Selain transparasi hasil uji kompetensi, transparasi biaya pelaksanaan uji kompetensi nasional juga diperlukan.
5
4
Kerahasiaan soal juga menjadi hal yang urgen untuk dilakukan untuk menjamin kompetensi calon apoteker yang akan terjun ditengah masyarakat.
UKN42
Booklet
Penutup
D
UKN
ari hasil survey diatas dapat disimpulkan bahwa Uji Kompetensi Nasional sangat diperlukan dalam meningkatkan kompetensi apoteker di Indonesia dan menjawab bervariasinya kompetensi apoteker di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan uji kompetensi nasional perlu di kaji berbagai macam permasalahan yang dapat muncul selama proses pelaksanaan uji kompetensi nasional. Mahasiswa sebagai komponen masyarakat, memiliki hak untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan tinggi nasional. Sehingga mahasiswa sebagai konsumen pendidikan juga sudah seharusnya dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan uji kompetensi nasional. Pelaksanaan penelitian atau kajian ini adalah salah satu bentuk usaha dari HPEQ student dalam memfasilitasi mahasiswa untuk menyuarakan suaranya terkait pelaksanaan uji kompetensi nasional. HPEQ Student maupun ISMAFARSI merasa masih banyak permasalahan yang harus dikaji lagi terkait pelaksanaan uji kompetensi nasional ini, sehingga kami masih memerlukan bantuan kepada mahasiswa kesehatan untuk kembali menyuarakan suaranya lagi terkait pelaksanaan uji kompetensi nasional ini. Pembuatan booklet kajian ini hanyalah sebagai salah satu bentuk follow up ISMAFARSI terhadap program kerja HPEQ student, dan kami merasa pembuatan booklet ini hanyalah satu langkah kecil untuk membuka pengetahuan mahasiswa farmasi Indonesia terkait pelaksanaan uji kompetensi nasional. Langkah kecil ini hanyalah sebagai suatu bentuk stimulasi kepada mahasiswa farmasi Indonesia untuk melaksanakan langkah besar dan langkah besar itu berada pada diri masing-masing mahasiswa farmasi Indonesia. Terakhir, kami yakin bahwa pembuatan booklet ini masih jauh dari kata sempurna, namun kami berharap pembuatan booklet ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan mahasiswa farmasi Indonesia terkait pelaksanaan uji kompetensi nasional.
UKN43
Booklet
www.ismafarsi.org