e-Magz DJP Desember 2016 by e-Magz DJP

DJP Satu Jiwa !

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Dari Pinggir Negeri Nawacita, yang mengamanatkan pembangunan dari pinggir, mengingatkan bahwa Indonesia tidak sentralistik dan berpusat di Jawa semata. Melalui edisi khusus ini, saya berharap bahwa harapan yang kita perjuangkan tidak hanya milik mereka yang ada di pusat pemerintahan, tapi juga milik mereka yang ada di tepian Indonesia. Kejayaan DJP adalah tugas dan milik kita bersama. Selamat bekerja teman-teman. Lakukan yang terbaik bagi NKRI.

Redaksi

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Daftar Isi

Liputan Utama Edisi Khusus

KPP Pratama Kayu Agung : Membumikan Diri, Berkontribusi Untuk Negeri

KPP Pratama Sintang : Para Pengawas Hulu Kapuas

26 36 48 56

KPP Pratama Tanjung Redeb : Perjuangan di Tapal Batas Borneo KPP Pratama Poso : Pesan-Pesan dari Poso KPP Pratama Ternate : Diantara Gunung dan Laut

64 68 70 74

Diagnostax Tiga Senjata EOI

Gaya Hidup Berkenalan Dengan Pemilik Suara Emas Friendship Choir DJP

Halo Nusantara Natal di Kementerian Keuangan Halo Nusantara Blusukan Amnesti Pajak Sosok Di Balik Go-Tax Yang Juara

KPP Pratama Manokwari : Mendulang Asa di Tanah Buangan

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Penanggung Jawab: Hestu Yoga Saksama (Direktur P2Humas) | Pemimpin Redaksi: Ani Natalia (Kasubdit Humas Perpajakan) | Redaktur Pelaksana: Dendi Amrin (Kepala Seksi Hubungan Internal) | Redaktur Konten: Bima Pradana Putra, Vivi Fajar A, Evelin Siagian, Farchan N Rachman, Gitarani P, Ardian Chandra S, Eko Novianto Nugroho, Nolaristi, Meidiawan Cesarian Syah, Inge Febria A, I Gusti Agung Yuliari, Roni Cahyadi, Dwi Ratih Mutiarasari, Yayan Puji Riyanto Redaktur Foto: Harris Rinaldi, Paruhum A. S. Hutauruk, Irwan Hermawan, Adhiputro Prabowo Armanda | Desainer: Arif Nur Rokhman, Meidina, Ari Maulana | Editor: Ariyati Dianita, Wiyoso Hadi. Alamat Redaksi: Direktorat P2Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Utama Lantai 16 Jl. Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190 | Telepon: 021-5251609 Ext. 51633 | Email: djpemagz@pajak.go.id cc: hubungan.internal.djp@gmail.com .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Redaksi e-Magz menerima karya artikel, tulisan, atau iklan dari para pegawai dan seluruh unit DJP. Tulisan berisi berkisar antara 500-750 kata, diketik dalam ukuran A4. Iklan dapat berupa JPG hi-res ukuran width: 210mm x height: 275mm atau width: 100mm x height: 240mm dalam resolusi 300 dpi. Seluruh karya harus disertai identitas penulis (Nama, NIP, dan Unit Kerja). Artikel, tulisan atau iklan harus sesuai dengan visi DJP dan dikirim dalam format softcopy ke alamat redaksi e-Magz. Redaksi e-Magz berhak menyunting karya yang masuk. Desain Cover Edisi Oktober 2016 oleh : Arif Nur Rokhman | Foto : Meidiawan Cesarian Syah

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Bidik

TEKS DAN FOTO : E S H A I N D R A

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Rammang-Rammang terletak sekitar 40 km ke arah utara dari Kota Makassar. Tepatnya di desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Termasuk dalam kawasan karst yang membentang dari Kabupaten Maros sampai dengan Pangkep, RammangRammang menawarkan wisata alam batu kapur seluas 45.000 hektar dan merupakan kawasan karst terbesar ketiga di dunia. Dusun Rammang-Rammang dapat ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 1 jam dari Kota Makassar, kemudian dilanjutkan dengan perahu sewaan dari dermaga setelah jalan raya. Waktu terbaik untuk menikmati pemandangan di Rammang Rammang pada pagi hari ketika panas matahari belum terlalu menyengat.

Namun pengelolaan sampah nampaknya selalu menjadi persoalan suata tempat wisata. Saat ini pengelolaan sampah di Rammang-Rammang masih menjadi tugas penduduk sekitar tanpa ada campur tangan pemerintah. â&#x20AC;&#x153;WC di sini dibangun sendiri, sampah juga kita bakar sendiri. Kalau hujan yah dikeringkan dulu.â&#x20AC;? , ucap Musrani, penduduk lokal Dusun Rammang-Rammang. Sampah yang ada bukan semata-mata berasal dari limbah penduduk setempat, melainkan juga dari konsumsi wisatawan. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah untuk turut serta membenahi pengelolaan sampah di wilayah objek wisata Rammang-Rammang mutlak diperlukan.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Teks: ENDRO DWI SUBANDONO KPP Pratama Mamuju Foto: Kontributor Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara • ANDI PRABOWO KP2KP Lasusua • ANDI DEVI OKTAVIANI KPP Madya Makassar • BAGAS SATRIA PAMUNGKAS KP2KP Benteng • BASTOMI ALI USTADI KP2KP Enrekang • MIFTAH FARID AZIS KPP Pratama Makassar Selatan • ENDRO DWI SUBANDONO KPP Pratama Mamuju

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Liputan Utama

KPP PRATAMA KAYU AGUNG

Membumikan Diri, Berkontribusi Untuk Negeri Oleh : DWI RATIH MUTIARA SARI & INGE FEBRIA

Pada 22 November 2016 silam, kami mendapat kesempatan untuk menjejakkan kaki di Bumi Andalas. Tujuan kami adalah KPP Pratama Kayu Agung yang, uniknya, tidak terdapat di Kayu Agung. Lokasinya adalah Palembang, sekitar 72 km sebelah utara Kayu Agung. Seakan semesta mendukung, kedatangan kami langsung disambut dengan ajakan untuk bertandang langsung ke Kayu Agung, kota yang nama, juga wilayahnya digunakan sebagai tempat KPP ini bertugas.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Inge Febria

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Adalah Didi Arifianto, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Kayu Agung bersama dengan seorang pelaksana, Dimas dan Sofuan, AR yang akan melakukan perjalanan kali ini. Dengan langkah yang mantap kami menuju kendaraan roda empat tipe MPV untuk menjelajahi Kayu Agung hingga ke pelosoknya. Belum lama sejak meninggalkan kantor, kendaraan langsung dipacu dengan kencang. Wajah-wajah kami mulai tegang, â&#x20AC;&#x153;Segini belum seberapa mba kalau dibandingin Ivan, AR satu lagi yang nyetir. AR disini relative masih muda-muda dan diharapkan bisa nyetir semua. Kalau mau visit, belum ada kendaraan umum atau travel resmi yang menjangkau ke wilayah kerja kami.â&#x20AC;? Karena jarak tempuh yang jauh, kendaraan di gas pol. Inilah mungkin yang disebut

supir sumatera, lincah salip menyalip dengan truk-truk besar bermuatan maksimal berkecepatan tinggi, ditambah lobanglobang menganga di sepanjang perjalanan yang langsung dihajar aja dengan kendaraan seadanya. Terlihat sentra beras di kanan kiri perjalanan. Didi mulai bercerita, untuk mendeteksi WP besar disitu tidaklah terlalu sulit. Tinggal diamati dari jauh sudah terlihat rumah yang berdiri megah kontras dengan pemandangan sawah di sekelilingnya. Rumah-rumah ini biasanya dilengkapi dengan pelabuhan pribadi tempat kapal bersandar untuk mengepul beras yang diangkut memanfaatkan arus sungai. Tak jauh dari situ terlihat kota pemerintahan yang lebih mirip kompleks elite yang nampak begitu private.

Foto : Inge Febria

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Pemandangan yang sungguh sangat tak biasa, di depan kawasan elit ini terlihat banyak kerbau di pinggir jalan dan berkubang di rawa-rawa di depan kompleksnya. Teringat cerita Ivan yang tidak ikut bersama kami, tapi sempat bercerita sebelum berangkat, “Terkadang kerbau itu naik juga ke atas jalan hingga menutupi jalan yang belum tentu mau minggir hanya dengan suara klakson kendaraan.” 1,5 jam perjalanan terlewati. Terlihat spanduk amnesti pajak dan papan bertuliskan KP2KP Indralaya. Kami disambut dengan senyum hangat dan jabatan erat Ade Firmansyah, Kepala KP2KP Indralaya. Di sana ada 2 orang pelaksana dan 6 orang pegawai lainnya yang terdiri dari 4 orang tenaga pramubakti dan 2 orang satpam yang siap sedia melayani Wajib Pajak yang datang. “Pramubakti dan satpam ini serba bisa. Mulai dari melayani permohonan pendaftaran NPWP sampai dengan menerima berkas SPT Wajib Pajak. Kami sangat berterima kasih Suasana KP2KP Indralaya Kondisi jalan wilayah kerja KPP Pratama Kayu Agung

pada mereka. Karena keterbatasan SDM, kalau kami (red : Ade dan 2 pelaksana) sedang penyuluhan ataupun tugas ke luar kantor, mereka inilah yang menjadi tameng garda terdepan kami dalam melakukan pelayanan terhadap Wajib Pajak.” Ungkap Ade dengan senyum lebar dan santai. “Untung sekarang sudah ada SIDJP 9, kami merasa sangat terbantu. Ditambah lagi dengan adanya mini atm, biasanya setelah melakukan e-billing Wajib Pajak langsung bayar menggunakan mini atm. Kendalanya di sini cuma ada 1 unit BRI, ditambah kantor kas pembantu Bank Mandiri, dan kantor kas Bank BNI UNSRI.” Setelah obrolan hangat yang singkat, kami pamit sebelum jam 10 pagi untuk melanjutkan perjalanan. Ade menahan kami agar dapat menunggu sedikit lebih lama sambil menjelaskan kalo kebiasaan Wajib Pajak di Indralaya datang sangat ramai antara jam 10 sampai jam 2 siang, sampai-sampai pegawai agak kesulitan mengatur jam istirahat dan makan siang karena banyaknya Wajib Pajak yang datang. Tapi karena perjalanan masih panjang, kami undur diri menuju lokasi kunjungan berikutnya, Pos Pelayanan KPP Pratama Kayu Agung. Untuk sampai ke Pos Pelayanan ini, waktu tempuhnya sekitar 1,5 jam perjalanan masih dengan gaya menyetir ala supir sumatera. Kami mencari pegangan tangan sambil terus berdzikir sepanjang perjalanan. Maklum,

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

sedikit khawatir karena belum terbiasa. Badan rasanya sudah mulai pegal-pegal ditambah perut yang mulai lapar. “Sepanjang perjalanan sulit ditemui mini market, bahkan kalau mau ke toilet lebih baik dilakukan sebelum berangkat karena agak susah mencari tempat pemberhentian. Begitu pun kalau mau ambil uang, jangan harap bisa menemukan atm atau bank, kebiasaan orang sini masih menyimpan uang mereka di bawah bantal.” Didi yang duduk tenang di bangku penumpang bagian depan senyum menengok ke arah kami di kursi penumpang bagian belakang. Pemandangan pohonpohon besar di kanan kiri jalan, korelasi positif dengan nama tempat “Kayu Agung” yang dibilang demikian karena terkenal dengan kayunya yang besar-besar. Akhirnya kami sampai juga di Pos Pelayanan KPP Pratama Kayu Agung. Didi menjelaskan dengan sabar “Mungkin memang kita tidak bisa menemukan Pos Pelayanan di susunan organisasi DJP yang ada sekarang. Kenyataannya sampai saat ini kami masih membutuhkan tempat ini untuk memudahkan Wajib Pajak yang ingin menunaikan kewajiban perpajakannya. Pos Pelayanan ditunggu oleh 1 orang pelaksana yang ditugaskan bergantian setiap 3 hari sekali.” Di belakang Pos Pelayanan disediakan kamar inap ala kadarnya. Sehingga pelaksana yang ditugaskan di sana bisa memanfaatkan kamar inap apabila tidak memungkinkan pulang pergi setiap hari dari Palembang ke Kayu Agung yang jaraknya sekitar 65 kilometer. Saat ini sedang dibangun Tol Kayuagung (Oki-Jakabaring). Diharapkan jika pembangunan tol rampung, maka Kayu Agung dapat dijangkau dengan waktu tempuh 35 menit saja, berbeda dengan sekarang yang membutuhkan waktu

minimal 3 jam perjalanan dengan medan yang luar biasa berat. Setelah menyelesaikan urusan di KPP Pratama Kayu Agung ‘yang sesungguhnya’, dibilang sesungguhnya, karena KPP Pratama Kayu Agung yang sebelumnya kami kunjungi masih berada di daerah Plaju, bertetanggaan dengan KPP Pratama Sebrang Ulu di Kota Palembang. Kantor KPP Pratama Kayu Agung saat ini masih dalam proses pembangunan berada tepat di jantung kota Kayu Agung. Meski baru ada rangka inti bangunan terlihat Nampak megah dengan 3 lantai yang

“

Sepanjang perjalanan sulit ditemui mini market, bahkan kalau mau ke toilet lebih baik dilakukan sebelum berangkat karena agak susah mencari tempat pemberhentian.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Hari mulai sore, Didi mengajak kami untuk segera kembali ke Palembang. Sebisa mungkin perjalanan tidak dilakukan saat hari mulai gelap. Perjalanan malam sangat tidak disarankan, mengingat kondisi jalan yang berbahaya dilintasi malam hari dengan kecepatan tinggi selain itu rawan kejahatan mengintai di sepanjang perjalanan.

Foto : Inge Febria

Kantor baru KPP Pratama Kayu Agung dalam tahap pembangunan (Kiri); Tim e-Magz mendapatkan plakat dari Kepala Kantor KPP Pratama Kayu Agung

dilengkapi lift berada berdampingan dengan GOR Perahu Kajang yang berbentuk seperti kapal besar yang berlabuh megah di kota terpencil tersebut. Tujuan terakhir dari perjalanan ini adalah kecamatan Tanjung Lubuk, yang jika dilanjutkan bisa mencapai ke salah satu tempat wisata di Teluk Gelam. Sepanjang jalan masih terlihat rumah-rumah tradisional bermodel panggung. Rumah-rumah panggung ini bisa dipindahkan dengan cara bongkar pasang. Sebenarnya kalau waktu memungkinkan, kami akan diajak lagi ke bagian ujung tenggara wilayah kerja KPP Pratama Kayu Agung. Di sana terdapat tambak udang yang untuk bisa sampai kesana cara tersingkatnya adalah via jalur udara lintas provinsi ke Lampung (45 menit), kemudian dari Lampung dilanjutkan dengan jalur darat sekitar 5 jam. Dan jika full darat tanpa jalur udara perjalanan memakan waktu hingga 10 jam. Karena waktu yang tidak memungkinkan, kami hanya mendengar uraian panjang menyejukkan ini dari Ivan sebelum berangkat.

Berbeda dengan perjalanan berangkat yang disuguhi jalan yang agak luas walaupun banyak kendaraan berat, pulangnya kami menyusuri pinggir sungai komering dengan kondisi jalan relatif kecil masih dengan lubang-lubang besar sepanjang perjalanan sampai-sampai sulit lagi memilih jalan yang agak mulus menghindari guncangan hebat. Sambil menemani Dimas yang menyetir kendaraan agar tidak mengantuk, Didi melanjutkan cerita yang tak kalah menarik kalau melakukan kunjungan ke ujung utara wilayah kerja KPP Pratama Kayu Agung. Untuk menuju ujung utara, diperlukan speed boat untuk mencapainya. Sepanjang menyusuri sungai sekitar 3 jam itu kadang masih ditemui gajah-gajah liar di pinggir sungai dan buaya yang sesekali muncul ke permukaan sungai. Selain itu semua, Sofuan juga bercerita kendala lain yang dihadapi pegawai KPP Pratama Kayu Agung adalah masih adanya Wajib Pajak yang kesulitan menggunakan bahasa nasional dan lebih nyaman dengan bahasa daerah, yaitu bahasa kayu agung dan ogan. Padahal tidak semua pegawai di KPP Pratama Kayu Agung bisa menguasai bahasa ini. Kadang, saat akan melakukan penyuluhan, Didi meminta tolong kepada pegawai yang lahir dan besar di Palembang atau kenalan dari pegawai lain sebagai penyambung lidah semata agar relasi yang baik dengan Wajib Pajak bisa tetap terjaga. [ â&#x20AC;˘DRM/IFA]

Liputan Utama

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

KPP PRATAMA SINTANG

Para Pengawas Hulu Kapuas Oleh : FARCHAN NOOR RACHMAN

Sepuluh jam perjalanan dari Pontianak, Kota Sintang berada di tengah belantara dan menjadi nadi hulu Kapuas. Di kota yang ramai di antara sungai dan hutan inilah Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Sintang hadir.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Farchan Noor Rachman

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Farchan Noor Rachman

Secara geografis KPP Pratama Sintang menaungi wilayah Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi dengan total wilayah yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama Sintang adalah 62.117 km². Dalam hal luasan wilayah, KPP Pratama Sintang menjadi kantor pelayanan pajak dengan area pelayanan paling luas di lingkup Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. Cakupan wilayah yang luas ini diakui menjadi tantangan utama oleh Subandono Rachmadi, Kepala KPP Pratama Sintang. Ditemui seusai apel pagi yang rutin diadakan di ruangan TPT, Dono menceritakan bagaimana mengawasi wilayah kerjanya. “Saya yakin karena pegawainya mudamuda” ujar Dono. Manajemen Sumber Daya Manusia menjadi cara untuk mengelola kinerja di KPP Pratama Sintang. Memimpin kantor dengan 62 pegawai yang mayoritas adalah anak-

anak muda membuat Dono optimis. “Anak muda itu biasa diajak lari cepat” Prinsip Dono adalah dengan mendorong anak-anak muda di KPP Pratama Sintang untuk terus berkreasi dan memaksimalkan potensinya. Dengan luasan wilayah tersebut Dono memang mengakui bahwa jumlah SDM memang perlu ditambah, namun demikian Dono tidak mau mengeluh dan hanya berorientasi pada penambahan pegawai, Dono memilih untuk memaksimalkan seluruh pegawai yang dimiliki. Luasnya wilayah berimbas pada area pengawasan yang luas. Yusman Primadyanto, Account Representative KPP Pratama Sintang menggambarkan bagaimana melakukan pengawasan wilayah KPP Pratama Sintang. “Waktu tempuh yang begitu lama, belum lagi infrastruktur yang belum bisa dibilang baik.”

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Yusman yang sudah bertugas di KPP Pratama Sintang sejak 2010 pernah melakukan dinas yang menurutnya perjalanan dinas terjauh selama bertugas di KPP Pratama Sintang, Nangabadau, kota kecamatan yang berbatasan langsung Malaysia. Secara tidak langsung KPP Pratama Sintang juga menjadi tanda daulat ekonomi Indonesia di daerah perbatasan. Tidak semua pegawai di KPP Pratama Sintang pernah bertugas ke daerah perbatasan seperti Yusman. Namun mayoritas mengaminkan kondisi wilayah yang dihadapi oleh petugas di KPP Pratama Sintang. Apa yang menarik di KPP Pratama Sintang adalah bagaimana Dono mencoba merekatkan hubungan antar pegawai. Seperti umumnya di perantauan, rata-rata

pegawai di KPP Pratama Sintang jauh dari keluarga. Secara berkala pegawai-pegawai tersebut pulang menemui keluarganya di homebase. Seusai jam kantor, pegawai-pegawai tidak langsung pulang. Banyak pegawai yang masih stand by di kantor untuk menghabiskan waktu. Beberapa masih melanjutkan bekerja sementara yang lain sekedar bercengkerama dengan rekan sejawat. Hiburan di Sintang memang masih terbatas, apabila ingin hiburan seperti di kota besar harus jauh-jauh ke Pontianak. Kota Sintang sendiri bisa dikatakan kota yang sedang berkembang, sedang merangkak dari yang dahulunya kota kecamatan menjadi ibukota Kabupaten. Hal ini membuat pembangunan infrastruktur lebih

Foto : Farchan Noor Rachman

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

dikedepankan daripada hiburan. Dono bersikap fleksibel menghadapi kondisi minim hiburan tersebut. Pegawaipegawai diarahkan agar memiliki kegiatan yang positif. Sebagai kepala kantor Dono juga sering membuat acara agar keakraban pegawai bisa makin erat. â&#x20AC;&#x153;Namanya di rantau, ya sesama pegawai yang jadi saudaraâ&#x20AC;?

Menangkap Potensi Idiom KPP yang hanya mengandalkan hasil alam selalu dilekatkan dengan KPP yang berada di Kalimantan. Begitu pula dengan KPP Pratama Sintang yang menyandarkan diri pada potensi perkebunan. Dari tiga wilayah Kabupaten yang berada dalam administrasi KPP Pratama Sintang didominasi oleh tiga sektor, sektor jasa konstruksi, bendahara pemerintah dan sektor perkebunan. Wajar jika jasa konstruksi menyumbang peranan terbesar dalam porsi penerimaan di KPP Pratama Sintang. Sebagai daerah yang sedang mengembangkan diri, tiga kabupaten di wilayah KPP Pratama Sintang tentunya sedang gencar membangun berbagai proyek infrastruktur dan hal tersebut akan berkorelasi dengan penerimaan pajak dari jasa konstruksi. Kemudian sektor berikutnya adalah bendaharawan pemerintah. Untuk menjaring potensi pajak yang sudah dipetakan dari sektor ini, Dono sebagai kepala kantor rutin menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yang berada di KPP Pratama Sintang. Hal ini penting untuk menjaga komunikasi sekaligus potensi pajak dari bendahara pemerintah. Sektor terakhir bisa dikatakan sektor yang paling menantang sekaligus memiliki

potensi besar, perkebunan. Besarnya sektor perkebunan bisa dilihat jika datang ke Sintang menggunakan pesawat udara. Dari ketinggian akan terlihat petak-petak rapi perkebunan sawit yang membentang tiada putus. Dono mengakui memang penerimaan pajak terbesar di KPP Pratama Sintang adalah dari sektor perkebunan sawit. Itulah mengapa ekstensifikasi dan sosialiasi terus dilakukan dengan menyasar para pelaku bisnis di sektor tersebut. Tantangan yang muncul dari karakter Wajib Pajak sektor perkebunan adalah fluktuatifnya penerimaan pajak dari sektor tersebut karena kondisi bisnis kelapa sawit yang bisa naik turun dari waktu ke waktu. Seperti yang dihadapi KPP Pratama Sintang di tahun 2016, beberapa perusahaan sawit melakukan penghentian produksi karena peremajaan tanaman dan atau beberapa lainnya yang melakukan pengurangan produksi. Di masa yang akan datang, KPP Pratama Sintang akan menjaring dari sektor lainnya. Seperti misalnya dari potensi bisnis kegiatan ekonomi di perkotaan, UMKM dan industri lainnya. Menengok kota Sintang yang sedang berkembang, iklim perekonomian di Kota Sintang juga bergeliat. Mungkin dalam lima enam tahun ke depan jika iklim usaha semakin baik maka KPP Pratama Sintang bisa menangguk potensi dari sektor bisnis yang tumbuh di Sintang.

Bertahan di Kantor Yang Usang Ketika tiba di Sintang saya disambut dengan kenyataan bahwa KPP Pratama Sintang bertahan di kantor yang sudah ada sejak era PBB. Kantor yang menjadi kantor KPP Pratama Sintang sekarang ini adalah kantor yang dahulunya menjadi kantor PBB. Di saat reformasi pajak sudah mengubah

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Farchan Noor Rachman

unit-unit kantor yang dulunya dipisahkan dari jenis pajaknya menjadi kantor pelayanan pajak yang melayani semua jenis pajak, KPP Pratama Sintang tetap bertahan dengan kantor warisan era sebelum reformasi pajak. â&#x20AC;&#x153;Kemarin atapnya sempat bocor mas.â&#x20AC;? Pujiyanto yang menjabat Kepala Subbag Umum menuturkan. Kondisi bangunan yang sudah tua membutuhkan banyak perbaikan. Dari berbagai sisi sebenarnya KPP Pratama Sintang sebaiknya sudah harus memiliki bangunan baru. Pujiyanto mengatakan bahwa sebenarnya pihak KPP Pratama sudah mengusulkan untuk membangun kantor baru, namun demikian ada banyak kendala yang dihadapi. Sejauh ini hanya proses perbaikan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Sintang. Saya melihat bagaimana bangunan yang masih mengikuti fasad bangunan tradisional a la Melayu Kalimantan masih dipertahankan. Pondasi yang dibuat dari lunas-lunas kayu dan jika menengok ke belakang maka langsung terbentang lahan kosong yang berubah jadi musim hujan saat hujan tiba.

Beberapa tahun silam bahkan banjir sempat menggenang kantor. Persoalan muncul saat hujan, atap yang lapuk membuat air tumpah ke ruangan, biasanya komputer kemudian akan ditutup sekadarnya dengan terpal. Urgensi untuk kantor baru memang sudah darurat, KPP Pratama Sintang hampir tidak lagi memiliki ruang. Briefing pagi pun diadakan di TPT dengan pegawai yang harus saling berdiri berhimpitan. Belum lagi jika kelak kebutuhan kantor sudah bertambah. Persoalan ini seharusnya mendapatkan solusi yang cepat. Seharusnya level yang lebih tinggi bisa lebih memperhatikan kebutuhan unit yang berada di garis depan. Tidak seharusnya pegawai-pegawai di garis depan hanya mendapatkan fasilitas seadanya seperti misalnya kantor yang usang yang dihadapi oleh KPP Pratama Sintang. Namun selain apa yang dihadapi oleh KPP Pratama Sintang, Dono tetap optimis menghadapi kondisi yang ada di KPP Pratama Sintang. Dengan anak-anak muda menjadi ujung tombak, KPP Pratama Sintang terus berlari kencang.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

KP2KP Nanga Pinoh

KANTOR SAJA

MASIH SEWA

Ruko berlantai dua tersebut berada di samping toko pakaian, jika tak ada papan nama saya pasti juga akan mengira itu bukan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Di ruko inilah segala keperluan perpajakan masyarakat Kabupaten Melawi mengambil tempat. Di sinilah KP2KP Nanga Pinoh bertempat dan menjadi perpanjangan tangan KPP Pratama Sintang.

Foto : Farchan Noor Rachman

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

“Saya tak punya ekspektasi ketika diberi amanah di sini.” Sugeng Slamet, Kepala KP2KP Nanga Pinoh menuturkan. Nanga Pinoh adalah kota yang masih berkembang. Pusat kotanya hanya sepanjang jalan utama, sebagai ibukota Kabupaten baru, kota ini baru merangkak. Perkembangan ekonomi pun bisa dilihat secara kasat mata mengikuti arah jalan utama. Menurut Slamet yang menjadi keunikan dari Nanga Pinoh adalah aspek kulturalnya. Di Nanga Pinoh banyak organisasi kemasyarakatan berbasis adat dan kesukuan. Slamet memanfaatkan organisasi-organisasi tersebut sebagai pintu masuk penyuluhan perpajakan. Dari sisi potensi, Kabupaten Melawi memiliki potensi besar dari sektor perkebunan karet. Berbeda dengan Sintang yang masyhur dengan perkebunan sawit, Kabupaten Melawi ditopang oleh perkebunan karet. “Setelah panen bisa kaya mendadak” Menurut Slamet begitulah pola ekonomi para pengusaha karet di Nanga Pinoh. Sebenarnya banyak sekali pengusaha karet yang ada di Nanga Pinoh dan rata-rata sukses, memiliki banyak asset dan bahkan yang mengejutkan, “Anaknya banyak lho yang disekolahkan di Singapura” Sebagai Kepala KP2KP, Slamet berpendapat Kabupaten Melawi adalah medan tempur yang asyik. Selalu ada tantangan dan butuh strategi baru secara berkala.

KP2KP Nanga Pinoh menyewa ruko sebagai tempat operasional kantor sehari-hari

Kendalanya hanya satu, infrastruktur yang dimiliki oleh KP2KP Melawi belum sepenuhnya menjadi milik KP2KP Melawi. “Kantor saja masih sewa, Mas” ujar Slamet. Melihat kondisi KP2KP Nanga Pinoh memang sudah sepantasnya KP2KP Nanga Pinoh memiliki kantor sendiri. Dari unit KP2KP yang berada dalam wilayah yuridiksi KPP Pratama Sintang, hanya KP2KP Nanga Pinoh-lah yang belum memiliki kantor sendiri. Saat ini pun Slamet sedang memilih beberapa kandidat lokasi kantor mengingat ruko yang sekarang ditempati sebagai kantor akan habis masa sewanya. “Kalau bisa masih di jalur jalan ini Mas, kenapa? karena hanya di jalur ini ada 3G Mas, selain itu bubar sinyalnya” Slamet menjawab dengan nada bercanda namun konteksnya serius. Saya membuktikan sendiri memang hanya di sepanjang jalur jalan yang ada di depan KP2KP Nanga Pinoh yang sinyal telepon selulernya bagus, lepas dari itu sinyal telepon seluler jelek sekali. Kebutuhan sinyal rupanya menjadi kebutuhan yang penting, mengingat jaringan telepon dan internet di Kabupaten Melawi masih belum stabil. Ketika saya datang, KP2KP Nanga Pinoh sedang mengalami gangguan jaringan internet, sudah mencoba menghubungi provider jaringan namun belum dilakukan perbaikan. Imbasnya segala layanan perpajakan yang membutuhkan jaringan internet/intranet tidak bisa dilakukan. Dengan kondisi demikian, maka jaringan telepon seluler melalui gadget masing-masing pegawai yang dijadikan solusi untuk mengakses aplikasi yang bisa dibuka dengan internet.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Farchan Noor Rachman

Kondisi ruangan pelayanan KP2KP Nanga Pinoh yang cukup sempit

Ruko sewaan ini berlantai dua, lantai satu untuk ruang pelayanan dan ruang pelaksana. Bisa dikatakan lantai satu adalah ruang operasional. Sementara Slamet berada di lantai dua, anggap saja sebagai ruang kendali. Di lantai dua, Slamet berbagi ruang dengan gudang dan ruang penyuluhan yang sekarang disulap sebagai ruang amnesti pajak. Tidak ada ruang kosong, Slamet harus memaksimalkan ruangan ruko yang serba terbatas. Ada sedikit sanctuary bagi Slamet. Di bagian belakang lantai dua terdapat ruang

kecil yang diubah menjadi ruang istirahat. Ada sofa dan banyak pot tanaman yang bagi Slamet dikatakan sebagai pelepas penat. Biasanya seusai bekerja, Slamet bersantai sejenak di ruang ini, menghirup udara segar sebentar sebelum akhirnya pulang ke kosnya. Tekad Slamet hanya satu, bagaimana ia bisa membangun wibawa KP2KP Nanga Pinoh menjadi lebih baik lagi. Barangkali dengan tempat yang lebih layak atau bangunan yang dimiliki sendiri, KP2KP Nanga Pinoh bisa menjadi lebih berwibawa. “Apa yang enak dari Nanga Pinoh Pak” “Durennya Mas, enak dan murah” Ucap Slamet sembari menutup percakapan. [ •FNR]

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Liputan Utama

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Perjuangan di Tapal Batas Borneo Oleh : GITARANI PRASTUTI

Juwata, Desember 2016. Gaungan semangat yang tak kunjung surut terus terdengar dari bilangan utara Indonesia. Tepatnya dari Pulau Tarakan, sebuah pulau mungil yang berada di ujung utara negeri ini, dimana KPP Pratama Tanjung Redeb bertempat.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Google Images

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Sejatinya, Tanjung Redeb merupakan sebuah kecamatan yang sekaligus merangkap sebagai Ibukota Kabupaten Berau yang terletak di bilangan Kalimantan Timur. Letak KPP Pratama Tanjung Redeb terpisah dari wilayah kerjanya yang hampir seluruhnya tersebar di Pulau Kalimantan. Hingga kini, KPP Pratama Tanjung Redeb bertempat di Pulau Tarakan yang terletak di ujung Kalimamtan Utara, yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Tarakan. Lantaran hal itu, KPP Pratama Tarakan harus berbagi atap dengan KPP Pratama Tanjung Redeb. Bertempat di jantung Kota Tarakan, lama perjalanan yang ditempuh dari Bandara Juwata menuju KPP Pratama Tanjung Redeb hanya membutuhkan waktu 15 menit dengan moda transportasi darat. Setibanya di pintu utama KPP Tanjung Redeb, kita akan disambut dengan ukiran Talawang khas Kalimantan dengan warna menyala yang terpatri pada pilar-pilar bangunan tiga lantai tersebut. Memasuki gedung, ruangan terbagi menjadi dua sisi. KPP Pratama Tarakan menempati sisi bagian kanan gedung, sedangkan KPP Pratama Tanjung Redeb menempati sisi kiri gedung. Saat ini, KPP Pratama Tanjung Redeb dipimpin oleh Kepala Kantor Immanuel Ambarita, atau yang kerap disapa Noel, seorang pria berdarah asli Batak, yang hingga kini dipercaya mengemban amanah untuk memimpin KPP Pratama Tanjung

Redeb sejak 2 September 2013 silam, memegang peranan strategis dalam mengemas siasat agar patok penerimaan pajak yang kian dilempar tinggi-tinggi dapat direngkuh. Dikenal sebagai sosok pemimpin yang humble dan humoris, juga kerap dianggap sebagai bapak sendiri yang mengayomi dan menjadi teladan bagi anak buahnya. Bertempat di ruangan Kepala Kantor, Noel membuka percakapan pagi itu dengan tawa canda, serta senyum lebar yang tak kunjung surut hingga penghunjung waktu wawancara.

Empat Kabupaten, Dua Provinsi Merupakan wilayah kerja KPP Pratama Tanjung Redeb, menjadikannya satu-satunya KPP yang memiliki wilayah kerja di dua provinsi; Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Di wilayah bagian timur, KPP Pratama Tanjung Redeb menaungi Kabupaten Berau, sedangkan di bilangan utara menaungi Kabupaten Malinau, Tanah Tidung serta

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Bulungan. Luas wilayah kerja KPP Tanjung Redeb mencakup 45 persen atau 96.608 km2 dari luas wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara secara keseluruhan. ‘’Kami menyadari bahwa wilayah kerja kami yang luas dan berada pada remote area serta letak Kantor kami yang tidak berada pada radar wilayah kerja cukup menyulitkan kami dikala amanat untuk melakukan kunjungan harus dilakukan’’, ujar orang nomor satu di KPP Pratama Tanjung Redeb itu sembari menyeritkan dahi. Tampak Beliau tengah mengingat-ingat pengalamannya dikala kewajiban harus dilakukan; untuk terjun langsung ke lapangan dari satu Kabupaten ke Kabupaten lainnya. ‘’Untuk turun ke lapangan, kami membutuhkan waktu lebih dari sehari, bahkan satu minggu untuk pulang-pergi jikalau lokasi yang akan kami kunjungi memang sangat terpencil, karena memang setelah kami menempuh perjalanan udara ataupun laut, harus dilanjutkan dengan perjalanan darat yang memakan waktu yang bisa dibilang tidak sebentar. Sebut saja Kabupaten Malinau. Hari ini mungkin kita bisa berangkat kesana, tapi belum tentu esok hari kita bisa kembali. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi karena ketidakpastian cuaca dan penerbangan. Kala itu, saya pernah berkunjung kesana untuk melakukan sosialisasi. Pagi harinya saya berangkat ke Malinau untuk melakukan sosialisasi di Pemda setempat, dan dijadwalkan pada sore harinya saya harus kembali ke Tarakan. Sore itu saya sudah di bandara dan tiket sudah di tangan. Namun dikarenakan cuaca yang tidak bersahabat, akhirnya penerbangan dibatalkan. Sempat panik juga, karena besok juga harus ke Pemda tetangga untuk sosialisasi”, kenangnya sambil tertawa

“Ketimbang saya harus menunggu penerbangan yang tidak pasti, karena memang frekuensinya yang jarang, bahkan kalau cuacanya nggak mendukung terus, penerbangan hanya ada seminggu sekali, saya putuskan untuk melakukan perjalanan darat ke Tanjung Selor selama 6 jam, membelah hutan belantara Kalimantan”, ujar Noel. “Jangan dibayangkan kalau perjalanan ditengah hutan disini bisa berhenti sebentar di warung untuk sekedar ngopi. Disini hutan nya masih hutan belantara, sepanjang perjalanan gelap gulita. Ya berdoa aja nggak ketemu binatang buas. Dengan moda transportasi darat, tiba di Tanjung Selor kira-kira tengah malam, dan mau tidak mau harus bermalam disana. Baru keesokan harinya saya naik speed boat menuju Tarakan’’, Imbuhnya diiringi dengan tawa dan senyum yang merekah di setiap beliau bercerita.

“

Jangan dibayangkan kalau perjalanan ditengah hutan disini bisa berhenti sebentar di warung untuk sekedar ngopi. Disini hutan nya masih hutan belantara, sepanjang perjalanan gelap gulita

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

dengan Pemerintah Daerah. Kekhasan daerah masing-masing membutuhkan approach yang berbeda dari KPP. Kami merangkul Pemerintah Daerah setempat untuk membantu kami untuk melakukan penetrasi edukasi pajak, membuat mereka tau apa itu pajak, mengapa itu penting dan mengapa kami butuh mereka. Disini, memang mayoritas Wajib Pajak masih dalam tahapan edukasi. Tantangan yang luar biasa ini menuntut kita untuk kerja cerdas, kalau nggak gitu nggak bakalan tuntas’’, ujar Noel. Foto : Dokumentasi KPP Pratama Tanjung Redeb

Ditempuh Dengan Jalan Kaki Zona pengawasan KPP Pratama Tanjung Redeb memang sebahagian besar merupakan area dengan keterbatasan akses kendaraan dan terpencil. KPP Tanjung Redeb sendiri termasuk salah satu KPP yang berada di kawasan remote area. Terdapat beberapa wilayah yang memang sulit untuk dijangkau, bahkan untuk mencapai pedalaman bumi Kalimantan, mereka hanya dapat menempuhnya dengan jalan kaki. ‘’Sampai saat ini, masih banyak wilayah dibawah pengawasan kami yang tidak memiliki akses kendaraan, seperti jalan yang dapat dilalui oleh mobil, jadi areanya masih terhalang dengan hutan. Hanya ada jalan setapak saja. Persoalan tidak hanya seputar letak geografis yang menantang, budaya dan historis tertentu menjadi tantangan tersendiri untuk mendiseminasikan pajak kepada masyarakat. Suku dayak di Kabupaten Bulungan misalnya, memiliki stereotipe yang kurang mengenakkan terhadap Pemerintah Indonesia. Mereka jelas-jelas menentang perubahan, termasuk kebijakan Pemerintah Pusat. Kondisi itu berbanding terbalik dengan Suku Dayak di bilangan Tana Tidung. Mereka menerima kami dengan baik, meskipun hal itu dapat terwujud berkat pendekatan khusus

Luas tapi Terbatas Wilayah kerja yang berada dalam naungan KPP Tanjung Redeb dapat dikatakan kaya akan potensi, dan masih banyak potensi pajak yang masih tertimbun didalamnya; menunggu untuk digali. Noel tidak menampik bahwa hal tersebut memang benar adanya. Namun saat ini, hal tersebut dirasa sangat sulit untuk terealisasi mengingat jumlah armada yang dimiliki untuk mengeksplorasi potensi utara dan timur pulau terbesar ketiga di dunia tersebut masih terbatas. ‘’Wilayah kami sangat luas, dengan potensi pajak yang amat melimpah. Tapi, SDM kami sangat terbatas. Saat ini, kira-kira terdapat 79 ribu Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Tanjung Redeb. Untuk mengamankan penerimaan pajak tahun ini, kami memiliki 15 AR yang terdiri atas 12 AR Pegawasan dan 3 AR Pelayanan. Jika dihitung-hitung, setiap tiga AR Pengawasan melakukan penggalian potensi pada satu Kabupaten dan Satu AR Pelayanan memberikan pelayanan kepada WP di satu Kabupaten, bahkan lebih’’, ceritanya dengan antusiasme tinggi. Noel juga menambahkan bahwa tidak jarang pada saat kunjungan harus dilakukan, sinergisme tiap lini dipaksa untuk selalu berjalan beriringan semata-mata untuk

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

menekan anggaran. Ibarat peribahasa sekali merengkuh dayung dua-tiga pulau terlampaui, disini, sekali turun ke lapangan, empat perwakilan KPP yang berangkat melakukan tugasnya masing-masing. Adapun perwakilan tersebut berasal dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Ekstensifikasi, Pemeriksaan hingga Fungsional yang umumnya melakukan visit kepada WP yang berkecimpung di sektor perkebunan.

98 Persen dari 1200 WP Meskipun memiliki formasi yang tergolong ramping, nahkoda KPP Tanjung Redeb ini optimis menembus target penerimaan tahun ini. Menurut beliau, penerimaan KPP Tanjung Redeb selalu tumbuh dari tahun ke tahun. Meskipun target penerimaan tahun ini dipatok di angka 1,5 Triliun atau naik 33 persen dari realisasi tahun lalu, beliau sudah menyiapkan strategi menjelang detik-detik penutupan tahun. Apalagi, dengan shortfall sebesar 2 Triliun tentu menambah semangat juang para perwira pajak. Bertopang kepada penerimaan rutin sektor tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit serta belanja pemerintah, KPP Pratama Tanjung Redeb telah mengumpulkan pundi-pundi penerimaan pajak sebesar 69,84 persen (setelah shortfall) atau 908 Miliar per 17 November. Jelang akhir tahun, setiap Account Representative Pengawasan akan mengawasi pembayaran rutin 100 WP besarnya dan melakukan asistensi kepada pada Bendahara Umum Daerah di masingmasing Pemda. Demikian hal nya dengan Seksi Ekstensifikasi yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan pembayaran 100 besar WP yang berhasil ditetapkan sebagai Wajib Pajak Baru.

Pengawasan yang masing-masing mengawasi 100 WP. Kalau pengawasan dilakukan dengan optimal, penerimaan pajak dari 1200 WP tersebut sudah dapat menutup lubang target penerimaan sebesar 98 persennya’’, ungkap beliau optimis. Tak ada keraguan sedikitpun yang terpancar dari wajahnya.

Never Ending Coaching Menurut beliau, SDM yang ditempatkan di KPP Tanjung Redeb umumnya masih dalam tingkat newbie yang baru mengenyam jabatan kali pertama. Sebagai Kepala Kantor maupun Kepala Seksi disini, Noel mengatakan bahwa peran kami tidak hanya sebatas atasan, tapi juga merangkap sebagai trainer yang wajib melakukan coaching kepada keluarga baru disini. “Adalah kewajiban kami untuk mengajarkan apa yang harus mereka ketahui dan apa yang harus mereka lakukan, mentransfer imu dan pengalaman yang pernah dikenyam terdahulu. Mereka adalah keluarga baru disini. Mereka membutuhkan guidance yang komprehensif dari atasan mereka, agar kita dapat bersinergi dan memiliki visi yang sama untuk mencapai target penerimaan” ungkapnya sekaligus menutup obrolan kami pagi itu. [ •GIT]

‘’Kami memiliki 12 Account Representative Foto : Google Images

Liputan Utama

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

KPP PRATAMA POSO

Pesan-Pesan dari Poso Oleh : MEIDIAWAN CESARIAN SYAH & ARIF NUR ROKHMAN

Kalau saja Friday Glorianto tidak mengenakan kaus polo yang bertuliskan Amnesti Pajak, saya tak mungkin hirau, apalagi mengenalinya. Dipadukan dengan celana jins dan sepatu kets, Friday tidak tampak berbeda dengan puluhan penumpang lain yang turun dari pesawat ATR72-500/600 di Bandara Kasiguncu pagi itu. Penampilannya tidak menunjukkan kalau ia adalah orang nomor satu di KPP Pratama Poso.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Arif Nur Rokhman

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Perkenalan saya dengannya cepat saja. Saya, beserta teman saya Arif, segera diajaknya naik mobil dan pergi meninggalkan bandara. Tak lama setelahnya, pesawat yang kami tumpangi segera bersiap untuk kembali ke Makassar. Betul, memang hanya ada satu penerbangan ke Poso setiap harinya. Tapi, begitu mendarat, pesawat harus segera bersiap untuk melayani penerbangan kembali ke Makassar. Friday masih tampak letih. Matanya yang sayu disembunyikannya dengan kacamata hitam. Berpindahpindah moda transportasi selama lebih dari enam belas jam perjalanan betulbetul menguras energinya. Dari tempat tinggalnya di Pekalongan, ia harus bergegas menuju Semarang untuk naik pesawat ke Balikpapan. Setelahnya, baru ia bisa terbang menuju Makassar. Perjalanan belum usai. Sesampainya di Makassar, ia masih harus menghabiskan beberapa jam guna menanti pesawat menuju Poso pukul 07.55 pagi. Setelah satu setengah jam mengangkasa dari Makassar, barulah ia sampai di Poso. â&#x20AC;&#x153;Kalau sama kami, jangan pertanyakan lah soal satu jiwa. Kami rela bekerja jauh dari keluarga. Setiap bulan, absen nggak pernah bersih buat pulang. Gaji pun sudah pasti kena potong.â&#x20AC;? Suara Friday mengabur di atas Kijang Innova yang menderu di atas lengangnya Jalan Trans Sulawesi. Dari Bandara Kasiguncu, kami bergerak menuju pusat Kabupaten Poso. Matahari baru saja berjalan mendaki, belum menghajar dengan terik yang bisa membuat wajah manusia menjadi pasi.

Foto : Meidiawan Cesarian Syah

â&#x20AC;&#x153;Seperti sekarang ini, Mas. Saya sudah pasti terlambat banget dan kena potongan (gaji) paling besar, kan. Jadi, ayo sarapan dulu kita,â&#x20AC;? ucapnya sembari terkekeh dalam logat setengah Ngapak. Obrolan dengan Friday pagi itu membuka simpul-simpul percakapan berikutnya tentang ragam tantangan yang harus ditangguk mereka yang bekerja di Poso. Persoalan pertama, sesuai kisah Friday barusan, adalah jarak dengan keluarga. Hanya 3 dari 48 pegawai laki-laki di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso yang tinggal bersama istri. Sisanya merentangkan solidaritas sesama dan hidup sebagai bujang lokal. Ada yang istrinya tinggal di Luwuk, Palu, Purwodadi, Pekalongan, Depok, hingga Jakarta. Beberapa pemuda lain menyandang predikat yang lebih kompleks: bujang lokal, interlokal, serta internasional sekaligus. Hilal jodoh mereka masih jauh panggang dari api. Friday Glorianto sendiri beristrikan perempuan Jawa dan tinggal di Pekalongan. Makanya, Ia lebih fasih meliuk-liuk dengan logat setengah Ngapak dibanding Batak, negeri tempatnya lahir.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Dengan kondisi jarak yang begitu jauh, ia baru bisa pulang saban 2 hingga 3 minggu. Ketika pulang, biasanya berbarengan dengan beberapa kepala seksi atau rekan-rekan dari kantor Bea Cukai atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Nasib pegawai lain juga segendang sepenarian dengan Friday. Sama saja. Kesempatan bertemu keluarga sungguh langka. Perkara jauh dengan keluarga ini membuat hari-hari kerja laksana surga. Mereka bisa tenggelam dalam bermacam urusan dan pekerjaan. Lain halnya jika akhir pekan tiba. Mereka justru sibuk mencari cara untuk melewatkannya agar Sabtu dan Minggu lekas berlalu dan awal pekan datang kembali, kecuali, tentunya, pada akhir pekan saat mereka pulang. â&#x20AC;&#x153;Justru kami ini bingung kalau hari libur, Mas. Kalau pas hari kerja seperti ini kerjaan kan banyak, jadi kami senang saja berada di kantor seharian. Tahu-tahu sudah malam dan hari berganti. Kalau hari libur, kami tak tahu mau ke mana,â&#x20AC;? ujar Friday.

Kota pencil yang sepi Tak banyak yang bisa dilakukan di kota sepTak banyak yang bisa dilakukan di kota sepencil Poso. Untuk menikmati film terbaru, kau harus memangkas jalur darat selama empat jam. Peradaban terdekat yang menyediakan bioskop hanya ada di Palu. Waktu tempuh bisa berkurang satu jam jika kau mengendarai motor dan memacunya dengan kecepatan yang bisa membuat potensi serangan jantung bertambah dua kali lipat. â&#x20AC;&#x153;Tapi naik motor pun berisiko, Mas. Waktu balik dari Palu, teman saya pernah bertemu kuntilanak. Ada juga yang bertemu pocong. Dia tidak punya pilihan selain kesetanan menggeber gas motornya supaya cepat sampai Poso,â&#x20AC;? cerita Fanni Mufti Muzakki, pegawai Seksi Pelayanan KPP Pratama Poso. Jika kau pecandu kafe dan senang beralih dari satu kafe ke kafe yang lain, kau tidak bisa melakukannya di sini. Kafe di Poso sedikit sekali. Kalah dibandingkan jumlah

Foto : Arif Nur Rokhman

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

kafe di Kabupaten Tojo Una-Una yang ada di timur laut Poso. Tentu hasilnya akan lebih sadis jika kau tega membandingkannya dengan jumlah kafe yang ada di Jakarta.

Foto : Meidiawan Cesarian Syah

Objek wisata Poso pun sangat terbatas. Betul jika alam Poso menyediakan hamparan pemandangan yang memanjakan mata.

Jadi, selain karena jalan menuju gunung yang dijaga ketat oleh tentara, keinginan naik gunung hampir tidak pernah terlintas di pikiran para penduduk Poso, apalagi para pegawai KPP Poso. Mereka tak sudi bekerja jauh dari keluarga hanya untuk mengantar nyawa.

Ada Danau Poso, Air Terjun Saluopa, serta beberapa pantai dan goa yang mampu menenangkan penat selepas kerja. Tapi ya cuma itu saja. Para pegawai, juga penduduk Poso keseluruhan, tidak bisa sesumbar memotret dan mematut diri sebagai anak gunung. Kecuali jika mereka memang sengaja menyerahkan diri untuk dibaiat sebagai teroris. Gunung Biru, yang memanjang dari Palu hingga Poso, dikuasai kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso alias Abu Wardah, orang yang pernah dilabeli paling diburu se-Asia Tenggara. Tapi, meski Santoso telah tewas, gerakan terorisme tidak pernah kendur. Konon, regenerasi kelompok Santoso berjalan cepat. Sekarang, mereka sudah punya pemimpin baru.

Tak heran jika kemudian yang terjadi adalah beberapa objek wisata, yang jumlahnya terbatas itu, dikunjungi berulangulang. Pantai Imbo salah satunya. Setiap Sabtu dan Minggu, pantai itu penuh dengan manusia. Teguh Ari Wibowo, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, termasuk salah satu yang hobi berenang di sana. â&#x20AC;&#x153;Saya jarang pergi jauh-jauh. Paling enak ya berenang dan bertemu penduduk sini setiap minggunyaâ&#x20AC;?, kata Teguh. Jika sudah tidak tahu harus ke mana lagi, pilihan terbaik adalah menemui mimpi dan bersantai ria di kos atau rumah dinas. Zakki dan teman kosnya sesama pemuda tanggung sering melewatkan akhir pekan dengan cara demikian. Bermain PS4, menonton serial televisi secara maraton, hingga bermalas-malasan acapkali dilakukan untuk

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

menghalau rindu dengan keluarga. Bagi generasi millenial seperti Zakki, pencilnya Poso masih bisa ditolerir karena adanya akses internet yang cepat. Tak hanya di kantor, akses internet tersebar di beberapa warung makan hingga tempat tinggal mereka, sehingga mereka bisa

mengunduh dan menumpuk berkas-berkas film, musik, atau apapun di dalam harddisknya. Andai saja akses internet masih suram, kerinduan bisa datang lebih cepat daripada kesempatan untuk pulang.

Energi Ekstra Poso tidak bisa menjadi definisi tunggal saat kita menjelaskan tentang Poso. Tidak, pernyataan tersebut tidak salah. Poso pertama mengacu pada nama kecamatan sedangkan Poso kedua adalah nama Kabupaten. Kecamatan Poso adalah ibukota Kabupaten Poso. Luas Kabupaten Poso adalah 8.712, 25 km2, melebihi luas keseluruhan provinsi D.K.I Jakarta yakni 7.659, 02 km2. Jika kita mengeluarkan perairannya, luas Jakarta sendiri hanya tersisa 661,52 km2.. Dengan membandingkan angka-angka ini, kita bisa

tahu bahwa luas Kabupaten Poso lebih dari 10 kali luas daratan Jakarta, dan di atas wilayah seluas itu, hanya ada satu buah Kantor Pelayanan Pajak: KPP Pratama Poso. Tapi, cerita tentang KPP Pratama Poso pun tidak berisi cerita tentang Kabupaten Poso semata.

Seakan teritorinya belum cukup luas, tiga kabupaten di sekitar Kabupaten Poso juga turut menjadi yurisdiksi KPP Pratama Poso. Mereka adalah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaen Tojo Una-Una. Sehingga, total wilayah yang berada di bawah naungan KPP Pratama Poso sekitar 28.000 km2. Sekitar 450 kali luas daratan DKI Jakarta. Maka, ketika membicarakan KPP Pratama Poso, kita bakal mengikutsertakan juga cerita tentang Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Tojo UnaUna. Mayoritas cerita itu berisi tentang energi ekstra yang dikeluarkan untuk mengarungi serta meneropong potensi pajak dari daerah yang mahaluas dari satu KPP yang hanya berisi 50 orang.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Bungku yang Kaya Tapi Jauh Seperti di KPP lain dengan luas yurisdiksi lebih dari satu kabupaten, KPP Pratama Poso juga dibantu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Letaknya di Bungku, ibukota Kabupaten Morowali, dan berfungsi untuk memberikan penyuluhan dan konsultasi perpajakan di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Bungku dipilih sebagai lokasi didirikannya KP2KP karena potensi perpajakan Morowali yang luar biasa besar. Di Sulawesi Tengah, Morowali adalah kabupaten dengan sumber daya alam terkaya. Potensi paling menjanjikan adalah nikel yang ditambang di Blok Tompira, Ungkaya, serta Bahodopi. Di Tompira dan Ungkaya, hamparan nikel terhidang dengan luas areal lebih dari 150.000 hektar. Kedua tempat itu diduga menyimpan total cadangan inferred untuk Limonite sebesar lebih dari 10 juta ton. Sedangkan di Blok Bahodopi, Morowali bagian selatan, tercatat sekitar 36.635,36 hektar lahan yang mengandung nikel. Selain itu, ada chromite (bahan baku stainless) yang terletak di Kecamatan Bungku Barat seluas 3.000 hektar, serta marmer yang menyebar di Desa Tinompo, Uluanso, Wawopada, Korowalelo dan Beteleme, Kecamatan Lembo juga di Desa Didiri, Koromatantu, Bunta dan Bungiatimbe, Kecamatan Petasia. Ada juga batu gamping (terletak di Kecamatan Petasia, Kecamatan Lembo, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Bungku Selatan), fosfat (terdapat di Desa Wawopada, Kecamatan Lembo dan ditemukan dalam bentuk gua-gua batu kapur), batubara (terdapat di Desa Londi, Trende, dan Ensa, Kecamatan Mori Atas), dan Migas (di Blok Trili).

“Untuk tambang nikel, mereka ini punya smelter-smelter dan terdaftar di beberapa KPP Jakarta dari Pratama, Madya hingga KPP Wajib Pajak Besar. Besar juga. Cuma karena jauh saja jadi susah ketahuan”, tutur Friday. Saya mencatat beberapa konglomerasi besar memang memegang izin penambangan di Morowali. Mereka adalah Bintang Delapan Mineral, Wan Xiang, dan Guang Ching. “Itu saya dan rekan-rekan yang dobrak, Mas. Supaya setiap perusahaan tambang di sana patuh bayar pajaknya”, lanjut Friday. Susahnya, Friday dan rekan-rekannya lebih sering mengawasi usaha para konglomerat ini dari Poso. Keinginan untuk lebih dekat dengan wajib pajak Bungku sebenarnya ada. Sayangnya, mencapai Bungku tidaklah mudah. Bahkan, meskipun ada KP2KP Bungku, urusan komunikasi tidak sepenuhnya lancar. “Sinyal internet di Bungku byar-pet,” Friday bercerita sambil tertawa nanar. “Memangnya di Bungku tidak ada Telkom, Pak?” Saya menaruh tanya. Tidak ada jawaban dari Friday Glorianto. Teguh Ari Wibowo, yang sedang berada di sebelahnya ketika saya melontarkan tanya. juga terdiam. Belakangan saya mengetahui jika internet di Bungku tersedia terbatas di sekitar kantor Pemdanya saja. Seketika saya terpikir betapa minim informasi yang mampu dijamah pegawai KP2KP Bungku. Belum lagi membayangkan kerinduan yang ditanam mereka tiap harinya. Padahal, untuk datang ke Bungku, seseorang yang berangkat dari Poso harus melewati sekitar 10 hingga 12 jam perjalanan. Bungku hanya bisa dicapai lewat darat dengan menyusuri jalan Trans

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Sulawesi. Kini, satu-satunya jalan itu sedang dalam proses pelebaran sehingga di beberapa ruas diberlakukan buka-tutup. “Kalau lagi apes memang bisa sampai 12 jam di mobil, Mas. Kebayang kan gimana capeknya”, cerita Teguh. Saya tertegun. Pantas saja hampir tidak ada perampok di jalan Trans Sulawesi. Selain sepi, menggondol barang curian lalu membawanya ke peradaban terdekat capeknya setengah mati. Bayangkan saja, sekali bolak-balik Poso-Bungku-Poso bisa menghabiskan waktu sehari semalam. “Makanya kami ini kurang bersemangat jika harus ke Bungku. Lain jika kami diminta berangkat ke Ampana. Siap kita”, seloroh Teguh.

Harapan-harapan dari Ampana “Wah kalau tiga hari sih nggak cukup kalau ke Bungku, Mas”, seru Muhamad Ganiyoso, Kepala Seksi Pelayanan. Saya dan Arif sedang berada di ruang seksi pelayanan sebelum Ganiyoso datang. Setelah mengetahui kalau kami hanya berada di Poso selama tiga hari, ia langsung tidak menyarankan kami untuk berkunjung ke KP2KP Bungku. “Kalau sampeyan mau. Siang ini ada yang berangkat ke Ampana.” “Di Ampana ada apa, Pak? Pos Pelayanan kah?” tanya saya. “Iya. Tiap akhir bulan kami membuka Pos Pelayanan. Sekitar 3 sampai 4 hari,” ujar Ganiyoso.

Foto : Arif Nur Rokhman

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Gayung seperti benar-benar bersambut. Sejujurnya, nyali saya ciut kala mendengar kisah jauhnya Bungku. Tapi, Ampana adalah lain hal. Jarak yang tidak terlampau jauh plus narasi Ampana yang hampir selalu beriring dengan tajuk keindahan pariwisatanya membuat saya tertarik. Apalagi, Friday sempat menyebut bahwa di Kepulauan Togean, yang terletak di sebelah utara Ampana, terdapat surga menyelam yang lebih indah dari Bunaken. Jika potensi pariwisata biasanya berkorelasi dengan potensi ekonomi sebuah tempat, maka lelah bisa saya hindarkan sekejap untuk menjumpai raut keriuhan kehidupan di Ampana, ibukota Kabupaten Tojo Una-Una. Keniscayaan yang kau dapat ketika menerjang aspal jalanan menuju Ampana adalah angin yang terus memelukmu dari Teluk Tomini yang ada di samping kirimu. Di samping kananmu, tebing berbaris sangat rapi. Kedua bangunan alam itu membentang hampir sepanjang jalan dan memberikan dua nuansa warna yang saling beradu: biru di kiri dan hijau di kanan.

suka tersenyum. Sedangkan Saidan jauh lebih pendiam. â&#x20AC;&#x153;Sektor apa, Pak, yang paling besar di Ampana?â&#x20AC;? suara saya setengah ditelan angin dan azan Isya saat mobil melewati gerbang masuk Ampana. â&#x20AC;&#x153;Kalau hasil tani di Ampana itu kopra dan cengkeh, Pak. Di sini banyak sekali pedagang pengumpulâ&#x20AC;?, Rahman menjawab agak parau. Agaknya angin telah menghajar tenggorokannya pula.. Keesokan paginya, barulah saya bisa melihat sendiri deru ekonomi di sana. Selain pertanian, ekonomi Ampana juga dibangun di atas tapal-tapal penjaja kelontong dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka berada di ruas-ruas jalan utama berwujud toko-toko yang berjajar rapi dengan bermacam barang yang dijual. Menuju utara, dekat pelabuhan, giliran warung makan dan beberapa sentra hiburan tegak berdiri. Di pelabuhan inilah kita bisa

Sepanjang perjalanan, kau bisa memacu kendaraanmu hingga titik maksimal selama senja belum turun. Kau tak perlu risau. Satusatunya hal yang mungkin memperlambat laju kendaraanmu adalah sapi yang sedang menyeberang jalan. Tidak ada lampu merah. Kendaraan lain juga sangat jarang. Hanya sapi yang akan sering kau sapa. Seekor atau dua. Selain Zakki, Saya dan Arif meluncur ke Ampana ditemani dua pegawai KPP Pratama Poso lainnya, Rahman Duwingik dan Saidan Masulili. Mereka adalah dua laki-laki yang sekilas sebaya berusia kurang lebih 50 tahun. Rahman berperawakan kecil. Ketika bicara, ia seperti orang tua yang gemar mendongengi anak-anaknya. Renyah dan Foto : Arif Nur Rokhman

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

melihat aktivitas pengangkutan kopra dan cengkeh sekaligus memandang harmoni biru antara langit dan laut. Meskipun sentra ekonomi cukup menggeliat, menurut Rahman, wajib pajak yang paling sering datang berkonsultasi ke Pos Pembantu Pelayanan Pajak Ampana justru mereka yang masuk kategori Bendahara. Waktu menunjukkan pukul 09.00 WITA ketika saya kembali ke Pos Pelayaan Pajak Ampana. Beberapa wajib pajak sudah datang dan mengantri konsultasi. Beberapa yang lain sudah dihadapi oleh Saidan dan Zakki. Saya ikut bergabung mendengarkan konsultasi wajib pajak. Tak perlu menunggu lama untuk mengetahui bahwa ucapan Rahman benar belaka. Sebagian besar dari mereka memang memangku tugas sebagai bendahara. Mohammad Yamin, salah satu wajib pajak yang datang, adalah Bendahara Bos

Desa Bomba. Ia datang bersama bendaharabendahara lain dari Desa Bomba. â&#x20AC;&#x153;Dari Desa Bomba saya sama kawankawan harus naik speedboat. 1-2 jam kalau mau ke Ampana. Saya terbantu sekali dengan adanya Pos Pelayanan di sini. Jadi tidak perlu lagi sampai ke Poso untuk mengurus Pajakâ&#x20AC;?, kata Yamin. KPP Pratama Poso memang sengaja membuka pelayanan pajak di Ampana pada akhir bulan ketika intensitas pekerjaan sudah tidak terlalu banyak. Pengumuman pelayanan pajak di Ampana disebarkan setiap bulan lewat selebaran dan papan pengumuman. Dengan begitu, wajib pajak yang membutuhkan pelayanan pajak bisa merencanakan kunjungannya sambil menyelesaikan laporan pajaknya. Suasana Pos Pelayanan Ampana yang selalu ramai dikunjungi Wajib Pajak ketika layanan dibuka (Kanan); Mohammad Yamin salah satu Wajib Pajak yang datang ke Pos Pelayanan Ampana (Kiri)

Foto : Meidiawan Cesarian Syah

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Dian Mahendra (kiri); Tim e-Magz berpose bersama aparat kontra teroris yang menjaga Pos Tinombala (kanan)

“Pelayanan di sini sudah bagus. Saya senang. Harapan saya, mudah-mudahan setiap tahun pelayanan di Ampana ada terus.” Memang ada ketidakpastian jika pelayanan masih dilakukan lewat Pos Pembantu Pelayanan. Tidak adanya payung hukum, misalnya, membuat pengiriman pegawai untuk memberikan pelayanan di Ampana bergantung pada diskresi Kepala KPP Pratama Poso. Risiko ini kemudian dimitigasi lewat usaha Friday mengeskalasi status Pos Pembantu Pelayanan Pajak Ampana. Hingga saat ini, ia masih melakukan kalkulasi sebelum mengajukan proposal agar pos pelayanan pajak di Ampana bisa meningkat menjadi KP2KP, seperti di Bungku.

Rekonsiliasi yang belum selesai Di Poso aman nggak? Sebuah petitih berbunyi: pernyataan yang disebutkan berulang-ulang lama-kelamaan akan dianggap kebenaran. Dan kebenaran yang lahir dari rahim semacam ini rentan berubah jadi stereotip. Jika tidak diverifikasi, ia akan tetap berterima umum.

Poso masyhur dengan narasi kekerasan. Medio 1998 hingga 2007, Poso adalah tempat kerusuhan agama di mana penduduk beragama Islam dan Kristen saling bunuh. Sedangkan setelahnya, Poso menjadi sarang teroris yang paling dicari di Asia Tenggara: Santoso. Narasi-narasi itu terus melekat hingga asosiasi Poso dengan konflik tidak pernah luntur. Bahkan sampai sekarang. Tapi, Poso yang saya kunjungi bukanlah Poso yang bersimbah darah dan penuh dengan mayat-mayat tanpa kepala. Poso sudah berubah walaupun konflik belum sepenuhnya mereda. Saya menemui Dian Mahendra, pegawai yang paling lama bertugas di KPP Pratama Poso, untuk menanyakan perubahanperubahan yang terjadi di Poso. Dian telah bertugas di Poso selama 13 tahun. Ia juga menemukan jodoh dan tinggal di sana hingga sekarang. “Dulu, Kauwa ke Selatan itu daerah yang tidak boleh dimasuki Muslim. Saya hanya beredar dari Kantor dan Kos. Tidak bisa jauhjauh,” ujar Dian kala mengenang kisah tahuntahun pertamanya. Di Poso, konflik bergeser begitu cepat.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Perseteruan Muslim dan Kristen belum benar-benar selesai, benih-benih terorisme sudah tumbuh. Konflik sempat bercampur sebelum berubah menjadi aparat melawan teroris.

Setelahnya, kehidupan berjalan normal kembali. Media lokal atau orang-orang akan beramai-ramai membicarakan siapa yang akhirnya tewas dalam operasi. Apakah salah satu pimpinan teroris atau sekadar kroco.

â&#x20AC;&#x153;Pada tahun 2006 itu sudah (aparat) lawan teroris. Saya ingat waktu itu saya tidak bisa mengantarkan pacar saya pulang ke Kayamanya, soalnya daerah itu sedang dibarikade. Ada operasi militer. Percikan api terlihat jelas karena Kayamanya terletak agak tinggi. Berikutnya, letusan senjata terdengar seakan sangat dekat,â&#x20AC;? kata Dian

Ekses lain konflik yang terjadi semenjak 17 tahun silam adalah Dian, beserta penduduk Poso lainnya, yang menjadi terbiasa hidup berdampingan dengan aparat. Baik Densus 88 maupun TNI yang datang sudah dianggap sebagai bagian keseharian. Datangnya mereka, beserta perbekalan yang mereka bawa, lambat laun juga membangun ekonomi Poso.

Sejak saat itu hingga sekarang, operasi militer jadi acara lumrah di Poso. Mirip kondangan. Penduduk Poso pun sudah mafhum ciri-ciri jika operasi militer sedang berlangsung. Listrik tiba-tiba padam, lalu sinyal telepon menghilang atau diacak. Sudah pasti penduduk Poso juga tak keluar dari rumah tanpa perlu komando. Kalau kondisi-kondisi itu sudah terpenuhi, mereka tinggal menunggu suara pamungkas: bunyi peluru-peluru yang ditembakkan.

â&#x20AC;&#x153;Banyak intel juga di sini. Kadang mereka menyaru jadi pengemis, sama orang-orang dikasih nasi basi, diusir-usir. Eh begitu ada tentara lewat tahu-tahu hormat sama dia, baru tau kalo ternyata itu perwira,â&#x20AC;? seru Friday. Kehadiran aparat agaknya menjadi salah satu faktor yang membuat konflik antar agama mereda, selain karena adanya segregasi yang jelas antara wilayah Muslim

Foto : Dokumentasi KPP Pratama Poso

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

dan Kristen pascakerusuhan. Warga Kristen, setelah konflik, pergi ke arah Selatan dan tinggal di daerah Tentena dan sekitarnya. Sedangkan penduduk beretnis Tionghoa, yang juga menjadi incaran, mengungsi ke Palu, Luwuk, atau Ampana. Aparat yang datang kemudian melakukan penjagaan batas-batas daerah yang ditinggali umat Islam dan Kristen. Akibatnya, tidak sembarang orang bisa berlalu lalang dari daerah yang berisi penduduk Muslim ke daerah yang ditinggali mayoritas Kristen, juga sebaliknya. Mereka harus melalui pos-pos, yang tersebar di Kecamatan Lore Induk, Lore Besar, Poso Pesisir Utara, serta Poso Pesisir Selatan, dan diperiksa sebelum diizinkan lewat. Keadaan ini menyebabkan ekses yang berimbas juga pada KPP Pratama Poso. “Kami jadi kesulitan melakukan penyuluhan atau visit di Poso. Setengah wilayah daratannya tidak bebas dimasuki, sedangkan gunungnya diisi teroris”, ujar Ganiyoso. Walaupun demikian, kondisi Poso sekarang betul-betul disyukuri oleh Dian. Luka akibat kekerasan yang pernah terjadi di Poso perlahan-lahan diobati. Setiap penduduk berusaha melupakan kenangan buruk itu. Di beberapa daerah, penduduk Kristen dan Muslim mulai tinggal saling berdampingan kembali. “Mudah-mudahan bisa terus seperti itu, Mas. Rekonsiliasi kan susah, soalnya. Dalam hati orang kan nggak ada yang tahu, Mas. Kalau, misalkan, kita tahu orang itu membunuh keluarga kita, apa maafinnya bakal mudah?”, tanya Dian. Saya tak bisa menjawab dan hanya bisa menerawang kosong.

Sintuwu Maroso Poso memiliki sebuah semboyan perekat. Namanya Sintuwu Maroso. Sintuwu berarti persekutuan, persatuan, kesederhanaan dan Maroso yang berarti kuat. Bila digabungkan, Sintuwu Maroso dapat diterjemahkan bebas menjadi suatu persatuan hidup yang kuat. Harapan semboyan ini adalah kehidupan masyarakat akan diwarnai oleh harmoni dan toleransi. Selain itu, Sintuwu Maroso juga seringkali diartikan sebagai gotong royong yang kuat. Rentetan kejadian selama 17 tahun belakangan, tak bisa dipungkiri, telah meluruhkan makna Sintuwu Maroso. Tetapi, semangat persatuan mau tak mau harus digelorakan pelan-pelan, terutama oleh penyelenggara pemerintahan. KPP Pratama Poso pun ikut terjun mengawal terwujudnya Sintuwu Maroso kembali. Tugas mengamankan penerimaan, sesulit apapun, harus tetap dilaksanakan dengan penuh seluruh oleh Friday dan jajarannya Tahun 2015 lalu, KPP Pratama Poso berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 340,97 Miliar dari target Rp 303,599 Miliar atau 112,31%. Sedangkan pada tahun 2016 ini, realisasi baru mencapai angka Rp 413,32 Miliar dari target sebesar Rp 505,43 Miliar atau 81,77%. “Tahun lalu itu kami masuk ke dalam 10 besar KPP dengan penerimaan terbaik di tingkat nasional. Tapi, target tahun ini memang naik ngeri sekali. Jadi, susah juga ngejarnya”, jelas Friday. Padahal, hal yang harus dihadapi dan dikelola KPP Pratama Poso tidak hanya soal penerimaan semata. Persoalan me-non efektif-kan wajib pajak juga perkara penting. Sebabnya, kebanyakan dari mereka adalah korban kerusuhan yang meninggal, pindah

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

atau sudah tidak berdomisili di Poso lagi. Otomatis, kewajiban pajak mereka pun gugur.

menjalankan tugas ke pelosok Poso. Ia berusaha mewujudkan sinergi antar instansi, sesuai semboyan Sintuwu Maroso.

“Kalau tidak dihapus dari kewajiban pelaporan, rasio kepatuhan wajib pajak kami akan terus menurun. Kami juga makin susah mengawasinya,” lanjut Friday.

Selain Friday, pegawai lain juga dituntut akrab dengan lingkungan sekitar. Ganiyoso, yang membawa serta keluarganya, misalnya. Ia cukup dekat dengan aparat bahkan dengan kombatan, yaitu bekas teroris yang telah turun gunung dan bertobat.

Di sisi lain, fokus KPP Pratama Poso juga terbagi dengan adanya Amnesti Pajak yang merupakan program nasional. “Kami menerima permohonan Amnesti di Ampana, Bungku, dan Poso sendiri. Ada uang tebusan sekitar 7 Miliar masuk dari 271 Wajib Pajak. Jadi apapun perintah pimpinan, kami siap laksanakan walaupun jumlahnya mungkin tidak sebesar di KPP lain. Orang kaya di Poso kan cuma sedikit, Mas”, kata Friday. Friday mengaku bahwa mengelola target yang tidak sedikit mengharuskannya ikut turun dan menjalin relasi dengan para pimpinan daerah. Dia adalah pembuka pintu sebelum pegawai KPP Pratama Poso lainnya bisa bersirobok dan nyaman dalam

“Saya sering nongkrong sama mereka, Mas, di Warkop Teroris. Isinya kombatan dan aparat. Kita ketawa-ketawa aja di sana. Mereka sering cerita pengalaman ketika masih aktif gerilya di Gunung Biru. Sekarang sih mereka jadi intel,” cerita Ganiyoso. Untuk internal KPP Pratama Poso sendiri, Sintuwu Maroso dihadirkan dengan kegiatan menghabiskan akhir pekan bersama. Selain acara seremonial seperti pelatihan griyaan Perahu yang biasa digunakan pegawai KPP Pratama Poso untuk mancing bareng. Terdapat tulisan ‘Satu Jiwa’ dan ‘833’ yang merupakan Kode KPP

Foto : Meidiawan Cesarian Syah

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

atau internalisasi nila-nilai organisasi, para pegawai KPP Pratama Poso sering pergi memancing di Teluk Tomini. Memancing dipilih karena mengajarkan kesetaraan dan kerja sama, yang konon juga bagian dari proses menumbuhkan Sintuwu Maroso. “Laut itu nggak kenal kepala kantor atau pelaksana, Mas. Kalau mau buang air atau tidur ya sudah hajar saja langsung di atas kapal!,” ungkap Friday bersambung tawanya yang menggelegar. Berulang kali saya mendengar tawa serupa keluar dari Friday, Teguh, Ganiyoso, Rahman, Zakki, atau pegawai lainnya. Kadang saya berpikir bahwa mereka adalah orang-orang tangguh yang tidak sedikit pun menampakkan raut cemas meski ditempatkan jauh dari pangkuan keluarga. “Kami berusaha menikmati, Mas. Kalau dibuat stress ya nanti stress betulan. Yang penting banyak rekan senasib,” jelas Friday. Saya, tidak bisa tidak, ingin tersenyum. Adalah benar bahwa mereka memegang bahkan menunjukkan semangat persaudaraan itu pada siapapun. Keakraban yang mereka tunjukkan membuat saya ingin berkelakar tentang mutasi. Namun, belum sempat saya melontarkan candaan, Friday sudah mendahului saya dengan pernyataannya, “Walaupun ketawa-ketiwi seperti ini, kami tetap menghitung, Mas. Saya sudah satu tahun tujuh bulan. Pak Teguh sudah hampir tiga tahun. Pak Gani juga sudah di sini cukup lama. Kami ini menanti kapan pindah.” Celaka. Mereka sudah bisa membaca pikiran, pikir saya. Belum ada tiga hari, Sintuwu Maroso sudah mulai menulari saya. Sepertinya saya harus segera berkemas sebelum mereka ikut meminta saya tinggal di sini juga. [ •MCS/ANR]

“

Kalau sama kami, jangan pertanyakan lah soal Satu Jiwa. Kami rela bekerja jauh dari keluarga. Setiap bulan, absen nggak pernah bersih buat pulang. Gaji pun sudah pasti kena potong

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Liputan Utama

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

KPP PRATAMA TERNATE

Di Antara Gunung dan Laut Oleh : NIA SARI NASTITI & NOLARISTI

Terik matahari menyambut kedatangan kami di bumi Maluku Utara, di mana cengkeh dan pala melimpah sejak dahulu kala. Kacamata hitam harus kami kenakan jika tak mau mengernyit karena silau. Hanya dua puluh menit berkendara dari Bandara Sultan Babullah, kami tiba di KPP Pratama Ternate yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 288, bersebelahan dengan Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan berseberangan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Google Images

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Nia Sari Nastiti

Kisah Penugasan di Ternate Sambutan hangat pisang goreng khas Ternate dan kisah-kisah penugasan para pegawai KPP Pratama Ternate menyambut kedatangan kami. Dwi Setyobudi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III membagi pengalamannya mendatangi lokasi usaha Wajib Pajak (WP) yang harus ditempuh dengan perjalanan yang sangat memakan waktu. â&#x20AC;&#x153;Jadi kalau yang pernah saya visit paling lama ke suatu area di Taliabu, perjalanannya 3 hari 2 malam. Dari Ternate Senin sampai sana Rabu. Menunggu kapal Jumat, sampai Ternate Senin sore. Di sana belum ada infrastruktur, sinyal tidak ada, listrik 6 jam mati,â&#x20AC;? tuturnya. Kunjungan rekan-rekan KPP Pratama Ternate tersebut berdasarkan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahwa ada aktifitas pembangunan di sana. Nantinya akan jadi tambang pasir besi untuk diekspor. Saat itu sedang dilaksanakan pembangunan konveyor.

Dari Ternate tim Pak Dwi menempuh perjalanan laut ke Sanana. Setelah itu mereka harus menunggu air surut pada celah dua pulau. Jika air pasang akan ada pusar air yang bisa menarik kapal. Jadi harus bermalam di sana, menunggu sampai pagi untuk bisa melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan laut, medan selanjutnya adalah perbukitan. Dibantu Avanza dari pemda setempat akhirnya tim Pak Dwi tiba di area sungai. Avanza tak mampu lagi untuk mengarungi medan ini dan mereka harus menyewa kendaraan double gardan.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Selain transportasi, kendala lain yang harus dihadapi saat itu adalah minimnya bahan bakar dan bahkan tak ada satu pun penjual makanan, mereka harus puasa. Malamnya mereka harus menginap di rumah kepala suku. “Sekalian menjelaskan bahwa tambang tidak berbahaya ke masyarakat,” kata Pak Dwi. Hasil dari mission impossible tersebut menghasilkan penerimaan rutin yang lumayan untuk KPP Pratama Ternate. Lain halnya dengan Prihananto Sulistyowarno, “Tempat yang saya kunjungi selalu mendatangkan hal baru. Saya asalnya dari Jakarta, jadi di sini semacam kesempatan berpetualang secara gratis, hehehe. Untuk yang biasa hidup dari mall ke mall tantangannya tentu saja alam. Setiap penugasan kita di sini jika bukan perjalanan laut, pasti di udara, jarang darat. Darat hanya di Halmahera, sebatas Sofifi sampai Weda. Kemarin saya ke Sagea naik strada. Dari Ternate Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan beserta timnya naik feri pukul 11:00 WIT dengan membawa mobil strada. Sampai Weda, Ibukota Halmahera Tengah pukul 17:00. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan keesokan harinya mulai pukul 08:00 dari Weda sampai di Sagea pukul 11:00 WIT. Jalanan cukup baik namun ada beberapa daerah yang berlumpur. “Untunglah kami naik strada,” katanya. “Itu off road yang luar biasa menyenangkan. Karena hati sudah senang dengan medan offroad yang dilalui, maka kita jadi gembira ketika mendatangi WP. Kami ke sana terkait pendataan PBB sektor P3, kami mendatangai WP tambang nikel. Suasana di sana sangat sunyi. Cocok untuk menikmati suasana, menyingkir dari hingar bingar Kota Weda yang lebih sepi dari Ternate,” tutur Pak sambil terkekeh. “Kalau mau di puncak ketinggian kita bisa menemukan raspberry. Banyak buah

yang edible di sana.“ Ketika kami bertanya kepada mereka tentang bekal apa saja yang harus dibawa untuk melaksanakan perjalanan dalam penugasan, dengan kompak dan sambil tertawa semuanya menjawab “modal iman!” Kemudian Pak Anto menambahkan bahwa sebelum melakukan perjalanan mereka telah memetakan dulu area yang akan dikunjungi. Apakah hasil dari visit tersebut akan sesuai dengan penerimaan yang akan dihasilkan. Paling utama harus memetakan moda transportasi yang akan digunakan dan bahan bakarnya. Kadang kami membawa jerigen untuk diisi bahan bakar jika harus menempuh perjalanan darat yang cukup jauh.

Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17:30 dan kami harus menyudahi obrolan hangat bersama rekan-rekan dari KPP Pratama Ternate untuk hari ini. Esok kami akan bertemu dengan Irawan, Kepala KPP Pratama Ternate yang hari itu sedang sakit.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Niatkan Bekerja untuk Ibadah Sewaktu pertama kali ditugaskan di KPP Pratama Ternate pada Bulan Juli lalu, hal pertama yang dipikirkan Irawan adalah kondisi alam dan luas wilayah yang luar biasa menantang. Dari Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula yang sulit ditempuh, hingga Kabupaten Gebe yang berada tepat tepat di atas paruh Burng Cenderawasih Papua jika dilihat pada peta. Untuk menuju ke Taliabu dan Sula butuh waktu penugasan sekitar 8 hari. Kalau mau lebih cepat harus ke Luwuk dulu untuk meminjam speedboat pemda. Itupun belum tentu bisa langsung berangkat karena harus menunggu gelombang surut. Dengan wilayah yang berpulau-pulau, Irawan harus mengatur Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada supaya semua daerah bisa didatangi dalam upaya meningkatkan penerimaan dan layanan di kantor tetap berjalan dengan maksimal. â&#x20AC;&#x153;Beberapa waktu lalu ada speedboat terbakar di Jailolo. Itu menimbulkan beban bagi saya untuk menugaskan teman-teman ke sana. Teman-teman semangatnya luar biasa untuk

ditugaskan, meski taruhannya nyawa. Kita terus memantau berita-berita prakiraan cuaca sebelum bertugas. Mudahmudahan karena kita berserah diri dengan Yang Maha Kuasa semoga penugasan-penugasan selanjutnya juga aman-aman saja. Sebelum ke sini saya tidak tahu kondisi Indonesia Timur seperti apa. Alhamdulillahnya kebanyakan masyarakat di sini menerima dan mau kooperatif membayar pajak, jadi walaupun kami sulit untuk menjangkaunya kami tetap semangat untuk melakukan sosialisasi pajak,â&#x20AC;? ungkap Irawan.

Amnesti Pajak di Ternate Jika beberapa KPP Pratama bak mendapatkan durian runtuh dari Amnesti Pajak , tak demikian dengan KPP Pratama Ternate. Meski begitu mereka tetap gigih mengadakan sosialisasi Amnesti Pajak tahap 2. Irawan mengatakan, â&#x20AC;&#x153;Dalam menjalankan tugas, kami bekerjasama dengan pemda. Mereka kooperatif. Kendala kami dengan kondisi kepulauan yang tersebar, kita tidak bisa menjangkau secara menyeluruh. Termasuk sosialisasi Amnesti Pajak itu selalu kita kumpulkan bersama para pengusaha dengan pemda. Kita di sini ada 7 pemerintah daerah, semua sudah kita lakukan sosialisasi Amnesti Pajak. Beberapa daerah masih minta sosialisasi lagi.â&#x20AC;?

Pantang Menyerah Pertumbuhan ekonomi di Ternate cukup lambat, hanya sekitar 0,6%, hal ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Meski demikian KPP Pratama Ternate

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

terus melaksanakan extra effort untuk mendapatkan penerimaan pajak di luar penerimaan rutin agar target tercapai. “Kami membawahi 2 Kota, 4 Kabupaten dan 1 Provinsi. Penerimaan di KPP Ternate 70-75% diperoleh dari belanja pemerintah, terutama dari kegiatan konstruksi,” ujar Irawan. Dari fakta tersebut, pada akhir tahun ini KPP Pratama Ternate lebih fokus untuk melakukan pendekatan dengan pemdapemda setempat supaya pajak atas kegiatan mereka bisa tepat waktu disetorkan pada tahun ini. Berkoordinasi dengan pemda, pencarian data terus dilakukan. Misalnya meminta data kepada dinas perhubungan kota untuk data pengusaha speedboat. “Para pengusaha speedboat kita arahkan ke PP 46, jadi kita memperluas basis pajak dengan melakukan intensifikasi dan tax amnesti.” Usaha lain yang dilakoni oleh pegawai KPP Ternate adalah melakukan canvassing untuk mendata WP apakah sudah memiliki NPWP atau belum, untuk yang sudah ber-NPWP apakah sudah pernah setor pajak atau belum, siapa pemilik resmi dari usaha yang mereka jalani sekaligus memberikan sosialisasi Amnesti Pajak. “Tentunya pegawai kami dibekali dengan laporan data pembayaran pajak WP, apabila belum maka akan diedukasi untuk membayar pajak dan juga untuk melakukan Amnesti Pajak.”

Mewahnya Pertemuan dengan Keluarga Masyarakat yang ramah dan bersahabat membuat Ternate menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali. Kendala bentangan jarak yang jauh dari rumah dan transportasi yang cukup mahal menjadi pertimbangan tersendiri untuk memboyong. Pertimbangan kualitas pendidikan yang kualitasnya cukup

“

Beberapa waktu lalu ada speedboat terbakar di Jailolo. Itu menimbulkan beban bagi saya untuk menugaskan temanteman ke sana. Temanteman semangatnya luar biasa untuk ditugaskan, meski taruhannya nyawa.

jauh dibandingkan dengan pendidikan di Jawa semakin menyurutkan niat untuk membawa serta keluarga. Konsekuensi dari keputusan tersebut tentu saja membengkaknya biaya transportasi untuk bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga di akhir pekan. Selain itu, jadwal pesawat tidak sesuai dengan jam kerja di kantor sehingga pegawai yang hendak pulang di akhir pekan harus izin TL dan PSW. Biaya yang dikeluarkan berupa potongan absen mau tak mau juga dikeluarkan.

Rekan Kerja adalah Keluarga KPP Pratama Ternate didominasi oleh para perantau. Oleh karena itu mereka cukup akrab satu sama lain. Kegiatan rutin yang sering mereka laksanakan bersama-

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

sama biasanya aktivitas olahraga seperti futsal, bulu tangkis, dan bersepeda. Para pegawai bebas memilih kegiatan mana yang sesuai dengan minatnya. Selain itu mereka seringkali mengisi waktu luang di akhir pekan dengan memancing atau snorkling di biru lautnya Maluku Utara. Hal yang kami kagumi dari rekan-rekan di KPP Pratama Ternate selain kebersamaannya adalah mereka sangat positif dan semangat. Tak ada yang mengeluhkan tentang jarak yang jauh dengan keluarga dan tiket pesawat yang tak bisa dikatakan murah.

Salam dari KP2KP Dengan wilayahnya yang demikian luas, KPP Pratama Ternate memiliki 4 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yakni KP2KP Sanana, KP2KP Tidore, KP2KP Labuha, dan KP2KP Soa Sio. Beruntung hari itu kami berjumpa dengan Udin, salah satu pegawai dari KP2KP Labuha yang sedang dinas ke KPPN Ternate. Untuk sampai di Ternate dari KP2KP Labuha, ia harus naik kapal selama 8 jam. Belanja barang modal pun harus ia lakukan di Ternate. “Labuha kotanya lebih ramai dari

Tidore,” ujarnya. Namun demikian di Labuha pemadaman listrik kerap terjadi, terutama sejak pukul 2 siang hingga pukul 9 malam. Udin kemudian memamerkan video profil KP2KP-nya dan menyampaikan moto rekanrekan dari KP2KP Labuha. “Meski kami pergi jauh dari rumah, kepergian kami tak sia-sia. Jauh-jauh ke Labuha kami tetap produktif,” ujar Udin. Siang itu kami berkesempatan ikut Jackson, Account Representative dan Mukhlis dari di KPP Pratama Ternate visit ke Tidore. Kami menuju ke pelabuhan speedboat yang dapat ditempuh sekitar 15 menit dari KPP. Mereka menyewa speedboat supaya perjalanan lebih cepat. Speedboat reguler hanya berangkat ketika sudah penuh, seperti angkot. Perjalanan dengan speedboat membutuhkan waktu 10 menit. Kemudian kami dijemput rekan-rekan dari KP2KP Tidore. Dari pelabuhan ke pusat Kota Tidore waktu tempuhnya sekitar 40 menit. Kegiatan visit WP seperti ini biasa dilakukan dengan kerjasama dengan rekan-rekan dari KP2KP setempat yang lebih menguasai wilayah kerjanya. Setelah kegiatan visit selesai, kami diajak Sahala, Kepala KP2KP Tidore untuk menikmati secangkir Guraka di tepi pantai. Seduhan jahe merah berpadu dengan gula aren yang bertabur gurihnya kenari menghangatkan sore itu, mengingatkan kami pada kehangatan persaudaraan rekanrekan di KPP Pratama Ternate. [ •NOL/NIA]

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Liputan Utama

KPP PRATAMA MANOKWARI

Mendulang Asa di Tanah Buangan Oleh : I GUSTI AGUNG YULIARI & EVELIN SIAGIAN

Tak pernah terbayang saya akan berlayar menggunakan kapal cepat. Kami akan berkunjung ke Kabupaten Teluk Wondama, menyebrangi lautan Teluk Cendrawasih. Perjalanan akan ditempuh selama kurang lebih enam jam. Sebenarnya waktu tempuh bisa lebih singkat jika menggunakan pesawat udara jenis Twin Otter berkapasitas 10 orang.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Dokumentasi KPP Pratama Manokwari

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Dokumentasi KPP Pratama Manokwari

Barangkali Teluk Wondama tidak terdengar familiar di telinga kita, tetapi Wasior pasti kalian pernah dengar. Wasior adalah salah satu kecamatan yang termasuk dalam Kabupaten Teluk Wondama. Selain bencana banjir bandang yang melanda Wasior di tahun 2013, kota ini terkenal akan keindahan pantai dan isi lautnya. Sehingga pilihan wisata snorkeling banyak tersedia di sepanjang Pantai Sandei.

secara lisan. Rencana awal untuk mencoba e-Faktur dan e-Billing secara online pupus sudah. Materi telah disampaikan dengan lancar walaupun semua diluar skenario awal. Kembali pulang ke Manokwari kami menggunakan kapal kayu yang tarifnya lebih murah dibanding kapal cepat namun waktu tempuh lebih lama, sekitar 12 jam dilautan, dengan catatan bisa tidur kalau lebih cepat tiba di dalam kapal.

Kembali ke topik, tujuan kami kali ini adalah bimbingan dan sosialisasi kepada Bendaharawan dan Wajib Pajak terkait e-Billing dan penerapan e-Faktur. Tiba di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau lebih dikenal dengan DPPKAD, tak dinyana listrik tidak ada, apalagi infocus. Padahal, seluruh peserta bendaharawan sudah membawa laptop.

Perjalanan berikutnya mengantar kami ke Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya Distrik Babo. Rencana awal berangkat pada hari

Akhirnya kami ajak peserta untuk berdiskusi sembari menyampaikan materi Foto : Dokumentasi KPP Pratama Manokwari

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Selasa terpaksa batal sebab pesawat rusak, terpaksa perjalanan ditunda karena tidak ada alternatif transportasi lainnya. Akhirnya beberapa hari kemudian kami berhasil menaiki kereta udara Susi Air. Setelah 45 menit bermanuver di udara karena menghindari awan tebal, akhirnya kami mendarat di Bandara Babo. Dari Bandara kami menyewa ojek menuju pelabuhan Babo. Distrik Babo adalah wilayah teramai kedua setelah Distrik Bintuni. Akan tetapi menuju ke sana, kami harus menggunakan speedboat kecil melewati Teluk Bintuni. Selama 2 jam, kami bertarung dengan ombak yang besar hingga memasuki muara sungai baru ombak terasa bersahabat. Kami akan memeriksa Wajib Pajak yang mempunyai usaha perkebunan sawit. Menuju site perkebunan, kami menggunakan mobil double gardan, medan jalan yang berat, berliku serta rawan buaya liar. Berada di pedalaman, jaringan komunikasi sungguh

sulit demikian juga dengan penginapan. Setelah tugas selesai kami kembali ke kota tetap dengan menggunakan moda angkutan yang beragam mulai dari ojek, speedboat, mobil ranger hingga pesawat terbang. Akan tetapi semua dijalani dengan tekad baja dan semangat, â&#x20AC;&#x153;ini masih di Indonesiaâ&#x20AC;?. Tak berhenti disana, kami masih harus melanjutkan petualangan kami menuju Kabupaten Pegunungan Arfak, gugusan gunung yang membentang di bagian kepala burung Papua, berada pada ketinggian hingga 2.950 meter di atas permukaan laut. Kunjungan ke Kabupaten Pegunungan Arfak bisa dibilang nekat mengingat jalan menuju ke sana sangat esktrem. Ternyata benar adanya. Dengan menggunakan mobil double gardan, perjalanan dimulai dari pagi pukul 06.00 pagi. 30 menit berjalan, perjalanan menaiki pegunungan mulai terasa sebab jurang menganga disepanjang jalan, jalan tanah

Foto : Dokumentasi KPP Pratama Manokwari

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

berbatu dan terjal silih berganti tiada henti. Sembari badan terguncang-guncang dengan penuh cemas, kami memanjatkan doa ke langit tertinggi. Selama 4 jam raga dan jiwa seakan terbang, kami serasa di negeri antah berantah sebab suasana kampung dan kehidupan di sepanjang jalan seakan membawa angan, kapan daerah ini tersentuh pembangunan seperti daerah lainnya. Kondisi di Ibukota Pegaf masih jauh dari layak, warung makan hanya ada dua dan tidak ada penginapan sama sekali. Misi petualangan kami kali ini menuju Pegaf adalah untuk memberikan sosialisasi kepada Bendahawaran pemerintah dalam kaitannya dengan penerapan e-Biling dan e-Faktur. Waktu menunjukkan pukul 11.00 pagi, setelah istirahat sejenak dan minum kopi, kami berjalan menuju kantor DPPKAD Kab. Pegaf, namun disana hanya ada segelintir pegawai, sementara sudah banyak rekanan yang akan mencairkan SP2D. Sembari menunggu kami berjemur dihalaman kantor karena menggigil kedinginan. Akhirnya pukul 13.00 beberapa bendaharawan berdatangan, dengan pertimbangan efisiensi kami tetap melakukan bimbingan dan sosialisasi, tanpa infocus, tanpa internet, dengan kondisi seadanya, hanya berbekal semangat untuk memberikan yang terbaik bagi saudarasaudara kita disana. Cuaca di Pegaf khususnya disekitar Danau Anggi sangat dingin, menusuk tulang, sampai-sampai untuk menginap akan lebih baik bila tidur di sekitar api unggun beratapkan langit dan bintang. Suhu dingin yang cukup ekstrem membuat kami kedinginan selama disana, suhu siang hari sekitar 15 derajat dan malam hari biasa mencapai 5 derajat celcius. Alhamdulilah

kami dapat kembali ke Manokwari dengan selamat walau selama perjalanan pulang, hujan deras dan kabut tebal menemani sepanjang jalan, layaknya kami berjalan di sungai di tepi air terjun dan jurang. Ini adalah pengalaman yang saudaraâ&#x20AC;&#x201C;saudaraku di tanah Jawa patut mencoba. Petualangan menantang alam ini hanya merupakan segelintir keseruan yang sering kali kami alami sebagai laskar-laskar penerimaan KPP Pratama Manokwari. Lokasi Wajib Pajak yang sulit dijangkau memang kerap kali menimbulkan keseruan tersendiri. KP2KP unit pelayanan dari KPP Sorong yang kini telah menjelma menjadi KPP ini, memang memiliki wilayah kerja yang luas disertai medan yang cukup menantang, mencakup sebagian wilayah Provinsi Papua Barat. Meskipun demikian, dengan dukungan 73 orang pegawai, KPP Pratama Manokwari tetap berjuang mencapai target penerimaan tahun 2016 sebesar Rp 1.450.247.706.752, yang telah mengalami kenaikan sebesar 28.07% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp 1.132.393.005.655. Dalam mencapai target penerimaan 2016, KPP Manokwari melancarkan berbagai rencana strategis sebagai bentuk strategi pengamanan penerimaan. Strategi penerimaan rutin dilakukan dengan melakukan pengawasan pembayaran masa, pendampingan bendaharawan, pendampingan bank persepsi. Strategi Extra Effort dilaksanakan dalam bentuk penyampaian himbauan kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan program Penghapusan Pajak yang masih terbuka kesempatannya hingga Maret tahun 2017. Hingga wawancara tertulis ini dilakukan, prognosa penerimaan ditargetkan mencapai 90% dari target penerimaan 2016. Angka ini mendapat kontribusi 75 % dari penerimaan

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Foto : Dokumentasi KPP Pratama Manokwari

pajak dari bidang infrastruktur dan yang berasal dari penyerapan anggaran dari pemerintah, dan sisanya 25% dari sektor lainnya. KPP Manokwari masih tetap mengharapkan adanya tambahan pundi -pundi penerimaan negara dari sektor Bendaharawan pada akhir tahun 2016, karena umumnya realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN/ APBD akan melonjak tajam di akhir tahun anggaran. Untuk itu,KPP Pratama Manokwari memilih untuk fokus kepada pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan bendaharawan dan pendampingan bank persepsi. Dalam mengumpulkan penerimaan pajak,

tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi KPP Manokwari. Salah satunya adalah luas wilayah kerja yang medannya cukup sulit, mengingat hanya wilayah Kabupaten Manokwari yang lokasinya berada di lokasi KPP Manokwari. Sementara wilayah kerja lainnya seperti Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan cukup membutuhkan waktu dan kendala saat melakukan kunjungan kerja (visit). Karakteristik Wajib Pajak yang umumnya kurang paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan pribadi masyarakat Papua yang terkenal cukup keras. Wajib Pajak di Manokwari sebagian

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

juga adalah etnis Cina, Bugis dan Jawa yang masing-masing mempunyai karatkteristik berbeda. Akan tetapi, tinggal di Papua cukup lama membuat karakteristik mereka juga keras sehingga pegawai pajak dituntut untuk mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai Kota Injil, kehidupan di kota tersebut sangat agamis, dekat dengan ajaran Kristiani. Namun demikian, masyarakat sangat toleran dan menghargai perbedaan masing-masing. Sayangnya, beberapa kali terjadi kerusuhan antar etnis di Manokwari yang mengakibatkan kerugian materiil bahkan memakan korban jiwa. Kurang tegas dan adilnya hukum menjadi isu yang terus bergulir, hal ini mengakibatkan adanya kecemburuan bagi sebagian masyarakat. Berlakunya hukum adat yang ketat juga merupakan faktor terhambatnya pengalihan tanah, karena hak ulayat lebih penting daripada sertifikat. Perbedaan sosiokultural ini mempengaruhi kinerja pegawai, karena pegawai harus lebih berhati – hati dalam menyampaikan maksud dan tujuan dalam memberikan pemahaman tentang pajak. Sangat dihindari dalam berkomunikasi untuk memaksakan kehendak tanpa meberikan pemahaman yang baik karena dapat memicu hal-hal yang tidak dinginkan. Dalam melakukan pendekatan dengan Wajib Pajak, kami selalu menggunakan kata–kata yang mudah dimengerti dan mengedepankan penghargaan kepada masyarakat. Kami berusaha merangkul dan masuk melalui jalur informal, seperti lewat

perkumpulan, klub olah raga, dan kegiatan keagamaan. dengan harapan jalur ini komunikasi mampu mencairkan suasana sekaligus membangun keakraban dan kekeluargaan. Dalam kegiatan seminar atau sosialisasi yang dihadiri pejabat setempat, kami usahakan untuk beramah tamah, saling memperkenalkan diri dan bertukar kontak untuk kepentingan dinas dikemudian hari. Khusus untuk Wajib Pajak langsung, kami selalu ajarkan kepada AR untuk memberikan kesan pertama yang baik. Karena first impression sangat penting bagi setiap orang. Disini di kawasan remote, teknik komunikasi sangat penting bagi kami, apalagi tipikal masyarakatnya yang keras. Terakhir, yang tak kalah penting adalah sopan santun. warga Papua yang sangat suka untuk disapa dengan baik, ucapan “Selamat pagi Bapak“ “Selamat malam pace ” sudah sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari di Papua. Ucapan tersebut harus dibarengi dengan senyuman dan ekspresi bersahabat. Hal yang sama juga berlaku pada perilaku pegawai di instansi pemerintah yang didominasi oleh penduduk asli Papua seperti Bendaharawan atau Satker. Kami seringkali berhadapan dengan kondisi, mereka tidak dapat ditemui ketika kami melakukan kunjungan kerja dengan alasan

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

tidak berada di kantor. Dalam menghadapi pegawai di instansi pemerintah petugas pajak memerlukan pendekatan sentralistik. Pegawai pajak diharapkan mampu masuk dan menjalin hubungan dengan baik, mengenal pejabat daerah menjadi sebuah keharusan dalam menciptakan komunikasi yang berjalan dengan baik. Selain itu, kondisi sumber daya pendukung KPP Manokwari belum optimal untuk mendukung penggalian potensi pajak. KPP Manokwari dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dibantu 10 orang Kepala Seksi bekerja sama dengan 17 orang Account Representative (AR), 37 orang pelaksana dan 8 orang pemeriksa pajak.

Kondisi kantor saat ini masih menyewa beberapa ruko. Selain keterbatasan ruangan TPT, ruangan untuk mengundang Wajib Pajak juga tidak tersedia. Jaringan listrik dari PLN juga seringkali tidak stabil ditambah pula jaringan internet yang tidak menjangkau seluruh wilayah kerja KPP Pratama Manokwari Meskipun di Manokwari ini semangat telah menjadi sebuah barang yang langka dan eksklusif, keterbatasan pelaksanaan operasional tidak menyurutkan semangat kami. Ikhlas, seuntai kata ini senantiasa tersematkan dalam sanubari kami. Tanggung jawab dan tugas yang kami emban tidak

pernah terasa berat ataupun menjadi beban bagi kami. Semua kami laksanakan dengan hati yang tulus demi tanah air dan instansi kami tercinta. Kami yang bertugas di Manokwari adalah saudara senasib sepenanggungan. Kami merasa senasib â&#x20AC;&#x153;dibuang ditanah Papuaâ&#x20AC;?. Perasaan senasib ini sangat membentuk kekompakan antara satu dengan yang lain, membangun kerjasama team yang baik. Teamwork yang tak terpatahkan oleh situasi dan keterbatasan yang harus kami hadapi di lapangan. Kami selalu saling membantu, saling menjaga, dan saling menghibur satu dan lainnya. Di sela-sela kesibukan dan perjuangan kami, waktu kami habiskan bersama menggores kenangan dan memori indah. Memancing ikan di laut lepas, dengan tangkapan seadanya yang kerapkali menyunggingkan seuntai senyum dan tawa canda. Semangat olimpiade pun kami bawa kemari dalam pertandingan persaudaraan futsal dan badminton. Di kala bosan, kami meluangkan waktu menikmati suasana pantai dan teluk, kekayaan alam tanah papua. Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun kami lalui dengan ikhlas merajut kenangan indah, hingga SK mutasi memanggil kami ke homebase idaman. Meskipun kami berjuang dengan tekad baja dan penuh semangat, namun jauh di lubuk hati terdalam kami, masih terbesit secercah harapan agar kami yang bekerja di remotearea diberi perhatian oleh KPDJP. Terutama terkait jauhnya perjalanan, biaya hidup yang tinggi dan biaya transportasi yang cukup mahal. [ â&#x20AC;˘IGA/ES]

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Diagnostax

Gambar : Google Images

â&#x20AC;&#x153;If you combat an international phenomenon, it is indispensable to share information internationally.â&#x20AC;? (Gijs de Vries)

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Tiga Senjata

EOI

Oleh : BANON KEKE IRNOWO

Gambar : Google Images

Sudah tidak pada zamannya lagi, peperangan dilakukan secara fisik menggunakan senjata berat, artileri atau armada militer yang melibatkan pasukan berkompi-kompi. Perang modern saat ini identik dengan perang proxy. Menggunakan tangan ke tiga untuk mencapai misi. Bahan bakar dari perang proxy adalah informasi. Maka penguasaaan informasi saat ini sangat penting karena dapat merubah peta kemenangan suatu negara dalam perang yang dijalani. Informasi diyakini berguna bagi seluruh aktivitas umat manusia tidak hanya dalam medan perang. Begitupun dalam

dunia perpajakan internasional. Perang terkini, dunia melawan tax avoidance, tax evasion dan treay abuse pecah di berbagai negara. Jutaan skema pengecilan beban pajak berhasil meluluhlantahkan pundipundi penerimaan negara di seluruh dunia. Informasi digadang-gadang dapat menjadi amunisi dalam memerangi masalah ini lewat mekanisme pertukaran informasi. Setidaknya ada enam senjata dalam mekanisme pertukaran informasi, yaitu EoI On Request, Spontaneous EoI, Automatic EoI, Industrial-wide EoI, Tax Examinations Abroad dan Simultaneous Tax Examinations. Hanya

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

tiga dari enam senjata yang paling banyak digunakan yaitu EoI On Request, Spontaneous EoI, Automatic EoI. Bagaimana karakteristik dan perbedaan dari ketiga senjata tersebut, berikut akan dijabarkan satu persatu. Pertama EoI On Request. EoI On Request merupakan EoI yang dilakukan berdasarkan permintaan Competent Authority/CA (Otoritas berwenang) negara mitra atas informasi perpajakan dalam hal terdapat dugaan Wajib Pajak melakukan tax avoidance, tax evasion atau treaty abuse. Adapun negara yang dimintai informasi harus memberikan informasi yang dimintakan negara pemohon. Mekanisme pertukaran informasi ini dilakukan secara tertulis/korespondensi antar CA negara bersangkutan. Setiap negara dibatasi oleh prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan EoI Request, yaitu: foreseebly relevan , exhausted , allegation dan nexus . Apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka negara yang dimintai informasi dapat menolak untuk memberikan informasi. Maka penyampaian permintaan harus sedetail mungkin mengenai fakta yang relevan, sehingga negara yang dimintai informasi dapat memahami dan menyajikan informasi dengan baik. Dalam penyediaan informasi, best practice EoI on Request negara-negara yang comply terhadap standar internasional EoI mencatatkan waktunya tidak lebih dari 90 hari. Walaupun sebenarnya jatuh tempo ini tidak diatur secara kaku dalam peraturan domestik mayoritas negara di dunia. Hal ini dapat dimaklumi karena penyajian informasi dipengaruhi kualitas ketersediaan data dan akses perolehan data dari pihak ke tiga apabila informasi tidak tersedia dalam database internal otoritas pajak. Hal ini lah yang menjadi problematika klasik

implementasi EoI on Request: perlu waktu lama mendapatkan balasan informasi yang dikehendaki. Kedua Spontaneous EoI. EoI jenis ini menghendaki pertukaran informasi ke atau dari otoritas berwenang negara mitra tanpa didahului adanya permintaan dari negara bersangkutan. Setiap pertukaran informasi pasti memilki dua tujuan, Outbond (Ke luar) dan Inbound (Ke dalam). Spontaneous EoI dilakukan secara sukarela sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau tindak pidana di bidang perpajakan. Mekanisme pertukaran jenis ini bergantung pada inisiatif dari suatu negara apakah akan mengirimkan data matang dan valid terkait dengan hasil pemeriksaannya kepada negara-negara residen. Tentunya CA pengirim informasi perlu mengindentifikasi relevansi dan kebermanfaatan informasi yang akan dikirim bagi negara penerima. Namun demikian, karena sifatnya yang membutuhkan keaktifan dari suatu negara bekerja sama dengan pemeriksa di kantor pajak lokalnya, Spontaneous EoI membutuhkan partisipasi aktif dan koordinatif dari pemeriksa selaku pemilik informasi untuk bersemangat mempertukarkannya secara mendunia. Pemeriksa perlu memahami pentingnya informasi yang dimilikinya bagi CA lainnya. Hal ini tentu akan mendinamisasi dan menggerakkan perputaran informasi sebagai amunisi perang melawan tax avoidance, tax evasion dan treaty abuse. Ketiga Automatic EoI (AOEI). Automatic EoI adalah pertukaran informasi rutin/ otomatis yang dilakukan secara sistematis dan periodik oleh negara sumber ke negara residen atas informasi terkait Wajib Pajak negara residen. AOEI menggenapi

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

kelemahan-kelemahan yang dimiliki dua jenis EoI sebelumnya dalam menutup masalah waktu, sifat dan relevansi dalam pertukaran informasi. AOEI dipertukarkan secara periodik dengan dimensi waktu yang sudah jelas biasanya minimal setahun sekali. AOEI juga bersifat resiprokal, sebuah negara wajib mengirimkan informasinya ketika sudah berkomitmen dalam perjanjian bilateral dan multilateral AOEI. Data yang dipertukarkan dalam AOEI akan relevan dengan kebutuhan informasi negara penerima karena telah ditetapkan

Ketiga senjata EoI yaitu: EoI On Request, Spontaneous EoI dan Automatic EoI, sangat berperan dalam mengejawantahkan strategi EoI.

terstandarisasi secara global digawangi Global Forum OECD. Dunia saat sedang bergairah dalam mengimplementasikan AOEI. Sebagai contoh, Amerika Serikat saat ini mengelu-elukan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) miliknya untuk meng’invasi’ semua negara di dunia dalam upaya meraup seluruh informasi terkait wajib pajak bank yang berkewarganeraannya sendiri. ‘Merasa iri’ dengan AS, negara-negara Eropa lewat OECD menghendaki hal yang sama dengan membumikan Common Report Standar (CRS) teraplikasi di seluruh belahan dunia. Tak dapat dihindari lagi, pertukaran informasi telah menjadi prioritas aksi yang harus dipenuhi. Ketiga senjata EoI yaitu: EoI On Request, Spontaneous EoI dan Automatic EoI, sangat berperan dalam mengejawantahkan strategi EoI. Berkaca pada regulasi dan implementasi EoI dunia, Indonesia pada dasarnya telah lama mengadopsi mekanisme pertukaran informasi dalam perang melawan tax avoidance, tax evasion dan tax abuse. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 tahun 2015 menjadi bukti eksistensi EoI di negeri kita. Walaupun perlu segera diperbarui karena perkembangan praktik nyata di dunia lebih cepat dari regulasi yang menaungi. Dari sisi implementasi, dengan jumlah negara-negara yang telah mengikat perjanjian pertukaran informasi baik P3B, TIEA dan Konvensi, Indonesia telah mampu menggurita dalam bertukar informasi. Ini sudah merupakan prestasi. Hanya saja bila melihat rating Global Forum EoI Peer Review Group Phase 2 untuk Indonesia dibandingkan dengan negara lain, masih banyak yang perlu diperbaiki khususnya mengenai regulasi bank secrecy. Jangan sampai EoI menjadi senjata yang tumpul tanpa amunisi yang memadai. [ •BKI]

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Halo Nusantara

Foto : Paruhum A.S. Hutauruk

Natal

di Kementerian Keuangan Oleh : EVELIN SIAGIAN

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

“Pengampunan Yang Menyelamatkan”, demikianlah tema Ibadah & Perayaan Natal Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2016 yang diadakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan pada hari Minggu, 11 Desember 2016. Dihadiri kurang lebih 2000 jemaat, ibadah dipimpin oleh Pdt Marnangkok Situmorang dan khotbah disampaikan oleh Pastur Romo Laurensius Tueng, OFM.

Pastur menyampaikan pesan untuk bersyukur di tengah kemajemukan masih dapat merayakan perayaan Natal. Pastur juga mengajak seluruh pegawai untuk Revolusi Mental, yaitu Pertama, Saya bekerja di Kemenkeu sebagai Panggilan sehingga bekerja dengan penuh tanggung jawab, penuh kejujuran dan membawa keadilan; Kedua, Saya bekerja untuk kemajuan Bangsa dan Kemuliaan Tuhan sehingga masyarakat percaya dana yang dikelola tidak dikorupsi dan menjaga kepercayaan untuk tidak korupsi waktu. Anugerah Terang Sejati hadir memberi Pengampunan bagi dunia yang dalam kegelapan, menyelamatkan keluarga dan pekerjaan. Pengampunan yang penuh kasih tersebut membuka wawasan kita menghadapi perbedaan di tengah – tengah bangsa. Terlebih dalam institusi yang berperan sebagai tulang punggung penerimaan pajak dan dalam rangka menyukseskan Program Tax Amnesty,

Pastur mengajak umat untuk Memberi Yang Terbaik, jangan menjadi Karywan 5N (Ngeluh, Ngedumel, Ngeyel, Nggosip dan Ngeles) sebab Tuhan Yesus telah datang ke dunia memberi semangat untuk hidup kita. Perayaan Natal diisi oleh konser oleh paduan suara dari Cantate Domino Choir, SMP Pangudi Luhur, La Melodi Ensemble dan artis Ibukota, Edo Kondologit. Persembahan kasih yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang saat ini menjabat menjadi penutup yang menandakan bahwa Kasih Tuhan melebihi segala Kuasa dan memberi pengampunan dalam menjaga kemajemukan sebagai umat Tuhan. Dengan berbagai macam tipe manusia dan tipe tugas umat kita harus mampu memahami perbedaan karena dengan demikian kita mampu menghargainya. Sebab, perbedaan itulah yang menjadi inspirasi bagi bangsa kita yang besar ini, demikian Pesan Bu Ani yang hadir didampingi pasangannya. [ •ES]

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Halo Nusantara

Foto : Dokumentasi Kanwil DJP Jawa Tengah I

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Blusukan

Amnesti Pajak Oleh : HANIâ&#x20AC;&#x2122;ATUR ROSYIDAH

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Program Amnesti Pajak yang berlaku sejak 01 Juli 2016 telah memasuki akhir periode II, namun kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kanwil Direktorat Jenderal (DJP) Jawa Tengah I tidak mereda, salah satunya melalui kegiatan kampanye dan sosialisasi Amnesti Pajak kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serentak di 43 pasar/mal/shopping center yang tersebar di wilayah Jawa Tengah bagian utara, mulai dari Tegal, Pekalongan, Batang, Ungaran, Salatiga, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Purwodadi sampai dengan Blora, pada Selasa, 29 November 2016.

Untuk kota Semarang, Plt Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Wakil Walikota Semarang hadir dan menyapa sekitar 100 pedagang melalui kegiatan Bincang Usaha UMKM bersama Pemerintah Kota Semarang dan Kanwil DJP Jawa Tengah I di Pasar Rasamala Banyumanik. Sejak pukul 10.00 pagi para pedagang telah berbondong-bondong memasuki lokasi acara yang digelar di halaman parkir pasar tersebut. Sembari menunggu acara dimulai, mereka dihibur dengan solo organ dan penyanyi yang menyanyikan lagulagu dangdut dan lagu lawas era 80-an. Beberapa pedagang pun tak malu-malu ikut menyumbangkan suara untuk memeriahkan acara.

Pasar Rasamala merupakan pasar terbaik dan terbersih di Kota Semarang. “Pasar ini bisa seperti ini karena peran masyarakat, termasuk Bapak/Ibu para pedagang yang ikut membayar pajak. Pemerintah kota Semarang tidak akan memiliki dana untuk membiayai pembangunan, termasuk membangun pasar ini kalau tidak ada partisipasi dari warganya. Jadi, manfaatnya kembali lagi ke Bapak/Ibu sekalian,” ujar Plt Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Dasto Ledyanto dalam pembukaan acara. “Harapan kami, dengan pasar yang baik, usaha Bapak/Ibu menjadi lancar, tambah maju, masyarakat sekitar terbantu, kemudian Bapak/Ibu ikut membantu negara dengan membayar pajak,” lanjutnya.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Wakil Walikota Semarang Hevearita G. Rahayu menyatakan masyarakat tidak perlu takut mengikuti Amnesti pajak. Tidak ada lagi alasan untuk tidak mendukung program Amnesti Pajak karena keberhasilan Amnesti Pajak butuh dukungan dari semua kalangan masyarakat, tidak hanya pengusaha besar saja, tetapi pedagang di pasar pun bisa ikut memanfaatkan program Amnesti Pajak. Mbak Ita, sapaan akrabnya mengharapkan setelah mendapatkan sosialisasi ini, para pedagang segera memanfaatkannya dan melakukan getok tular (menyebarkan informasi) ke saudara, kerabat, tetangga dan masyarakat lainnya. Dalam acara tersebut, tampil pula dua orang pengusaha UMKM yang memberikan testimoni dan berbagi pengalaman mengikuti Amnesti Pajak, Titik Lindawati, pengusaha kue dan Fahrudin, pengusaha mainan anak-anak. Titik baru saja menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) dan Tanda Terima SPHnya diserahkan langsung oleh Plt Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I disaksikan Wakil Walikota Semarang. Titik menceritakan bagaimana leganya perasaannya setelah mengikuti Amnesti pajak. â&#x20AC;&#x153;Dulu saya sering merasa deg-degan kalo menerima surat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tapi setelah ikut Amnesti Pajak, saya tidak takut lagi karena semua kewajiban pajak yang terutang sudah dihapus dan saya bisa menjalankan usaha dengan nyaman,â&#x20AC;? jelasnya. Sedangkan Fahrudin memaparkan pengalamannya berhubungan dengan KPP dan petugas pajak. Pada tahun 2012 dia pernah diperiksa dan hal tersebut dijadikan pelajaran berharga agar tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Menurutnya para Petugas pajak baik dan ramah. Mereka selalu

menjawab dan menjelaskan hal-hal yang dia tanyakan. Sekarang Fahrudin merasa tidak ada beban lagi karena telah mengikuti Amnesti Pajak di awal Agustus lalu. Materi Amnesti Pajak disampaikan dengan bahasa yang ringan dan santai oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Semarang Candisari Indra Wardana. Indra menjelaskan berbagai kemudahan yang bisa didapat pengusaha UMKM yang ingin memanfaatkan Amnesti Pajak. Para peserta sangat antusias bertanya, selain karena memang ingin memperoleh informasi mengenai Amnesti Pajak, juga karena senang memperoleh berbagai sovenir, seperti payung, mug, tumbler dan lain-lain. Selain di pasar Rasamala, kegiatan kampanye dan sosialisasi Amnesti Pajak juga dilaksanakan di 22 lokasi lain di kota Semarang, yaitu Lotte Mart, Virgin Bakery, Pertokoan Majapahit, Pasar Yaik Kauman, Pertokoan Jalan Gajahmada, Swalayan Sri Ratu, Pertokoan Jalan Beteng, Pertokoan Gang Warung, Pertokoan Gang Baru, Pertokoan Gang Pinggir, Pertokoan Jalan Wachid Hasyim, Ruko Jatisari Square, Pertokoan Prof Hamka Ngaliyan, Pertokoan Puri Anjasmoro, Pertokoan Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Langgar, PKL Barito, Mal Paragon, DP Mall, Mal Ciputra, Java Mal, dan Plasa Simpang Lima. Dengan kampanye dan sosialisasi serentak ini diharapkan gaung Amnesti Pajak semakin terdengar luas, dan masyarakat khususnya pengusaha UMKM semakin memahami program Amnesti Pajak dan tergerak untuk segera memanfaatkannya. [ â&#x20AC;˘HR]

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Sosok

Foto : Dokumentasi Pribadi

Namanya Harlinda Siska Pradini. Dua puluh lima tahun lalu ia lahir di Nganjuk, Jawa Timur. Awalnya, ia tertarik terhadap dunia tulis-menulis saat kuliah semester 1. Saat itu, Siska, masih serupa remaja tanggung yang baru mengenal riset dan buku. Ia pun bergabung dengan organisasi riset yang dicetuskan salah satu guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis di tempatnya kuliah, Universitas Diponegoro, untuk mewadahi mahasiswa yang punya ketertarikan pada bidang penulisan ilmiah bernama FOKUS.

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Di balik Go-Tax yang Juara, ada Harlinda Siska Oleh : MEIDIAWAN CESARIAN SYAH

Namun sejak itu karir menulisnya melesat. Siska pernah meraih juara ketiga Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional E-week UNAIR 2010. Ia juga pernah meraih juara pertama Liga Ekonomi Mahasiswa (LEM) Universitas Atmajaya se-Jateng DIY pada tahun 2011 dengan karya tulis Penguatan Daya Saing Petani Melalui Agriculture Information Center (SIC) Sebagai Upaya Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Dalam Menghadapi Globalisasi Pertanian. Juara I Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam Temu Ilmiah Nasional FOSSEI XI Tahun 2012 dan Juara I Andalas Accounting National Events (ACCOUNTS) Tahun 2013 juga pernah ia raih. Namanya Harlinda Siska Pradini. Kita bisa memanggilnya Siska. Dua puluh lima tahun lalu ia lahir di Nganjuk, Jawa Timur. Tapi

tidak lebih dari lima bulan lalu ia merengkuh prestasi juara pertama Lomba Menulis untuk Kemenkeu. Di lomba yang diadakan untuk memperingati Hari Oeang ke-70 itu, ia mengumpulkan karya tulis berjudul â&#x20AC;&#x153;Go-Tax, Kenali Pajakmu, Ketahui Kontribusimuâ&#x20AC;?. Karya tulis sepanjang 3013 kata itu bercerita perihal penggunaan teknologi untuk rekoneksi dengan wajib pajak. Menggunakan premis bahwa kegiatan penyuluhan perpajakan adalah salah satu layanan primadona bagi masyarakat, Siska mengusulkan Direktorat Jenderal Pajak menangkup jarak melalui penerapan aplikasi berbasis sistem operasi di ponsel pintar untuk memenuhi kebutuhan informasi perpajakan. Siska mampu membaca permasalahan ini karena sehari-hari ia bertemu muka

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

dengan para wajib pajak di KPP Pratama Banyuwangi. Sebagai petugas Tempat Pelayanan Terpadu, ia kenyang mendengar keluh kesah wajib pajak kenyang. Ada cerita tentang Pengusaha Kena Pajak yang tidak punya bukti pembayaran hingga cerita dari wajib pajak yang bingung karena berubahubahnya peraturan perpajakan. Tidak hanya itu, bentangan Kabupaten Banyuwangi seluas 5.782,50 km2 dan terbagi menjadi 24 kecamatan pun membuat wajib pajak malas mendatangi kantor pajak, apalagi jika â&#x20AC;&#x153;hanyaâ&#x20AC;? menanyakan beberapa serpihan informasi perpajakan. Perangai serupa juga terjadi apabila wajib pajak diminta untuk datang dalam kegiatan penyuluhan terjadwal. Mereka mengaku takut. Aneka curhat tersebut membuat Siska menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh ketiadaan akses informasi perpajakan. Lalu, terpikirlah oleh Siska, mengapa Direktorat Jenderal Pajak tidak merancang sistem penyuluhan perpajakan yang sefleksibel dan semudah mungkin? Siska membawa gagasan tersebut ke Gushar Pramudito, seorang widyaiswara. Dengan arahan dan masukan Gushar, karya tulis dipoles dan kemudian dikirimkan ke Kementerian Keuangan. Penjlentrehan gagasan Siska itu kira-kira begini. Go-Tax menyediakan pemesanan layanan penyuluhan perpajakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi masyarakat/organisasi/lembaga/wajib pajak kolektif yang ingin mendapatkan informasi perpajakan tertentu di lokasi wajib pajak. Go-Tax muncul serupa dengan penggunaan aplikasi GO-JEK. Jika pengguna yang ingin memakai aplikasi GO-JEK harus mengunduh aplikasi GO-JEK melalui play

store pada ponsel baru dapat mengakses semua layanan GO-JEK, maka aplikasi Go-tax ini juga diharapkan hadir dengan perangkat pemesanan sederhana pula. Bedanya adalah aplikasi Go-Tax khusus menyediakan jasa penyuluhan perpajakan. Dengan diberlakukannya aplikasi ini, Siska berharap kendala lokasi wajib pajak yang jauh dapat diatasi melalui pemberian sosialisasi sesuai dengan kebutuhan wajib pajak, pemberian kemudahan akses penyuluhan perpajakan kepada semua pihak. Sehingga suasana yang hangat dan bersahabat antara fiskus dan Wajib Pajak dapat tercipta. Tantangannya sekarang adalah bagaimana melaksanakan program ini. Siska sendiri berpendapat bahwa Go-Tax laik dan mungkin sekali dilaksanakan. Asal tersedia dukungan SDM, anggaran dan IT yang memadai. Sayangnya sebaran sarana IT yang belum merata bisa menjadi kendala berikutnya walaupun Siska menyatakan bahwa GoTax adalah alternatif, bukan satu-satunya metode penyuluhan yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Dewan juri Menulis untuk Kemenkeu tampaknya sepakat dengan akrobat terobosan dan solusi yang disajikan Siska dengan mengganjar juara pertama karya tulisnya. Siska tentu saja terkejut. Ia tidak menyangka karena ketika tercetus ide awal untuk menulis, dirinya sempat tidak percaya diri dengan gagasan yang akan diangkat. Tapi, menilik kisah panjang karir menulisnya, tentunya kita harus mafhum jika kemenangan Siska bukan perkara keberuntungan semata, tapi soal keterampilan yang diasah dengan banyak pengalaman. [ â&#x20AC;˘MCS]

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Gaya Hidup

Gundul gundul pacul cul gembelengan Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan Wakul ngglimpang segane dadi sak ratan Wakul ngglimpang segane dadi sak ratan

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

Berkenalan dengan Pemilik Suara Emas, Friendship Choir DJP Oleh : DWI RATIH MUTIARASARI

Foto : Recky Jacobus

Masih terngiang suara merdu yang dipadukan dengan koreografi cantik dan aransemen asli dari paduan suara Friendship Choir DJP. Gundul Pacul, lagu yang dilantunkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Otoritas Jasa Keuangan yang ke-5, yang sekaligus mengantarkan paduan suara ini menjadi juara pada 21 November 2016 lalu. Friendship Choir DJP adalah paduan suara yang beranggotakan para karyawan

dan karyawati DJP yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Awal terbentuk di tahun 1998 masih bernama Paduan Suara DJP, yang kemudian pada tahun 2005 berganti nama menjadi Friendship Choir DJP, dengan founder Esther Pranawati Justisia Pangaribuan (sekarang Kepala Kantor KPP Pratama Cirebon) dan Agus Budiono (sekarang Kepala Kantor KPP Pratama Kupang). Nama Friendship Choir DJP sendiri diambil dari panggilan dear friends,

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus

yang dilatarbelakangi dari pertemanan para anggota paduan suara. Harapannya, Friendship Chor DJP tetap mengembangkan seni paduan suara dengan semangat persahabatan. Saat ini Friendship Choir DJP memiliki anggota aktif sekitar 50 anggota. Untuk dapat bergabung dalam Friendship Choir DJP, para calon anggota wajib mengikuti 2 tahapan kualifikasi, yang pertama wawancara, kemudian dilanjutkan dengan tes musikalitas. Dalam tahapan ini, calon anggota dihadapkan pada 2 orang penguji, yang akan menilai kemampuan musikalitas ‘sang calon anggota’. Open Recruitment diadakan hampir setiap tahun yang disebarluaskan melalui berbagai media, twitter : @fcdjp, instagram : @fcdjp, path : fcdjp, hingga TV di lift gedung utama KPDJP. Melewati lebih dari satu dekade, bukan berarti Friendship Choir DJP terlepas dari berbagai kendala, birokrasi yang cukup lama, waktu latihan yang terbatas, hingga tidak tersedianya anggaran maupun ruangan khusus untuk kebutuhan paduan suara menjadi tantangan tersendiri. “Kami bersyukur Friendship Choir DJP masih boleh tetap eksis hingga saat ini. Belum lagi kami bisa tampil di depan Presiden RI, Para Pejabat Tinggi Negara dan Para Menteri, di Istana Negara merupakan pengalaman yang tak terlupakan”, ucap Yuwono Aji Satyo, ketua Friendship Choir DJP. Eksis sejak tahun 2005, membuat Friendship Choir DJP telah mengukir sejumlah prestasi yang membanggakan : 1. Holiday Choir Festival Blok M Tahun 2005 (Juara Harapan III)

2. Christmast Choir Festival Blok M Plaza 2006 (Juara Harapan I) 3. Festival Paduan Suara Natal Mal Ciputra Tahun 2010 (Silver Diplome) 4. Konser “Simfoni Negeriku” Tahun 2011 5. Festival Paduan Suara Kementerian Keuangan Dalam Rangka Hari Oeang RI Tahun 2012 (Juara I dan Best Conductor) 6. Upacara Wisuda Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Tahun 2013 7. Paduan Suara Dalam Rakornas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Tahun 2015 8. Konser “A Decade Of Friendship” Tahun 2015 9. Kompetisi Paduan Suara Sektor Jasa Keuangan Dalam Rangka Merayakan Hut OJK Ke-5 Tahun 2016 (Juara I) Biasanya hadiah yang didapatkan akan digunakan untuk memanggil guru vokal. Salah satunya berasal dari Batavia Madrigal Singers, kelompok paduan suara ternama yang namanya telah memenangkan berbagai penghargaan internasional, dipanggil khusus untuk persiapan mengikuti Kompetisi Paduan Suara Sektor Jasa Keuangan Dalam Rangka Merayakan Hut OJK Ke-5 Tahun 2016. “Di tahun 2017 kami akan fokus dalam kompetisi, dan Insya Allah kami berencana ikut Festival Paduan Suara di ITB, kompetisi bergengsi nasional yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali”, ucap Natta, salah satu anggota Friendship Choir DJP yang aktif bergabung sejak 2014. [ •DRM]

DJP e-Magz Desember - Edisi Khusus