e-Magz DJP Juli 2016 by e-Magz DJP

DJP Satu Jiwa !

DJP DJPe-Magz e-MagzJuli Juli

Tantangan

Lega Bola itu sudah bergulir.

Dengan disahkannya UU Pengampunan Pajak, dan begitu masifnya publikasi internal dan eksternal, tentu bukan saatnya lagi bertanya ada perhelatan besar apa DJP kali ini. Bukan saatnya lagi berkelit tidak tahu menahu saat kegiatan internalisasi telah terlaksana, pun materi kebijakan, proses bisnis, publikasi, FAQ telah tersedia lengkap. Bukan saatnya pula mempertanyakan: ‘mengapa’, saat yang lain telah mengulas: ‘bagaimana’ sambil berkata: ‘siap laksanakan’. Tantangan yang paling besar saat ini adalah: keikhlasan. Ikhlas saat melihat Wajib Pajak tersenyum ceria Ikhlas saat melihat Wajib Pajak bernafas lega Keikhlasan untuk yang lebih besar lagi.. Untuk negeri… Mari bersama sukseskan Amnesty Pajak

DJP Satu Jiwa!

DJP e-Magz Juli

Daftar Isi 10

Liputan Utama Amnesti Pajak: Manfaatkan Sekarang!

Liputan Utama Amnesti Pajak Bukan Cuma Soal Pajak (Saja)

Perspektif Amnesti Pajak Jalan Pintas Capai Target Penerimaann, Mitos atau Fakta?

Liputan Utama Menatap Makna Keadilan Amnesti Pajak

Diagnostax Geotagging Onffline, Dari KPP Pontianak Untuk DJP

Liputan Utama Tentang Memaknai Uji Materi UU Pengampunan Pajak

Kantor Kita KPP Wajib Pajak Besar Empat â&#x20AC;&#x153;SIAPâ&#x20AC;? Menerima Pernyataan Amnesti Pajak

Sosok Musisi Dibalik Jingle Amnesti

Refleksi Misteri Roseto

Gaya Hidup Perangkap Pesona Pokemon

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Penanggung Jawab: Hestu Yoga Saksama (Direktur P2Humas) | Pemimpin Redaksi: Ani Natalia (Kasubdit Humas Perpajakan) | Redaktur Pelaksana: Dendi Amrin (Kepala Seksi Hubungan Internal) | Redaktur Konten: Bima Pradana Putra, Vivi Fajar A, Evelin Siagian, Farchan N Rachman, Gitarani P, Ardian Chandra S, Eko Novianto Nugroho, Nolaristi, Meidiawan Cesarian Syah, Inge Febria A, I Gusti Agung Yuliari, Roni Cahyadi, Dwi Ratih Mutiarasari, Yayan Puji Riyanto Redaktur Foto: Harris Rinaldi, Paruhum A. S. Hutauruk, Irwan Hermawan, Adhiputro Prabowo Armanda | Desainer: Arif Nur Rokhman, Meidina, Ari Maulana | Editor: Ariyati Dianita, Wiyoso Hadi. Alamat Redaksi: Direktorat P2Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Gedung Utama Lantai 16 Jl. Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190 | Telepon: 021-5251609 Ext. 51633 | Email: djpemagz@pajak.go.id cc: hubungan.internal.djp@gmail.com .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Redaksi e-Magz menerima karya artikel, tulisan, atau iklan dari para pegawai dan seluruh unit DJP. Tulisan berisi berkisar antara 500-750 kata, diketik dalam ukuran A4. Iklan dapat berupa JPG hi-res ukuran width: 210mm x height: 275mm atau width: 100mm x height: 240mm dalam resolusi 300 dpi. Seluruh karya harus disertai identitas penulis (Nama, NIP, dan Unit Kerja). Artikel, tulisan atau iklan harus sesuai dengan visi DJP dan dikirim dalam format softcopy ke alamat redaksi e-Magz. Redaksi e-Magz berhak menyunting karya yang masuk. Desain Cover Edisi Juni 2016 oleh : Arif Nur Rokhman

DJP e-Magz Juli

Flor Teks & Foto : Reaca Raksa | KPP Pratama Bandung Karees

res Kebisuan laut ini adalah sunyi yang tak terbeli. Penghujungnya adalah sekumpulan teka-teki yang melayang meniti masa dari lampau hingga kini. Namun semua orang mengerti, keindahannya adalah nyata yang tak dipungkiri. Flores. Siapa hendak mencari, disinilah tempat dimana keindahan menari-nari. --

Bidik

DJP e-Magz Juli

Bidik

DJP e-Magz Juli

Dalam bahasa Portugis, Flores diartikan sebagai bunga. Pemberian nama bunga yang identik dengan kecantikan tentu saja bukanlah tanpa sebab. Bentang alam Flores yang terdiri atas kekayaan laut yang masih terjaga, ekosistem hijau di daratan yang selalu diterapkan warganya, hingga keramahan masyarakat sekitar menjadi alasan mengapa wilayah ini layak disetarakan dengan cantiknya sekuntum bunga. Terletak di gugusan Kepulauan Sunda Kecil, pulau yang pernah menjadi koloni Portugis ini berbatasan langsung dengan Pulau Sumbawa, Kepulauan Alor, Pulau Timor, dan Pulau Sumba. Selain dicari wisatawan karena merupakan salah satu wilayah dengan dive spots terbaik, Flores juga banyak didatangi karena disinilah habitat asli Komodo berada. Menikmati sepoi angin tropis Flores sambil melihat matahari tenggelam dan mengecap seduhan kopi Bajawa adalah keindahan pengalaman yang paripurna. Masihkah Anda mau melewatkannya?

DJP e-Magz Juli

Bidik

DJP DJPe-Magz e-MagzJuli Juli

DJP e-Magz Juli

DJP DJPe-Magz e-MagzJuli Juli

Liputan Utama

Amnesti Pajak

Manfaatkan Sekarang! Oleh : EKO NOVIANTO NUGROHO editor : MEIDIAWAN CESARIAN SYAH

Ilustrasi : Arif Nur Rokhman

DJP e-Magz Juli

â&#x20AC;&#x153;

Bernegara adalah soal kesepakatan. Jika Amnesti Pajak telah menjadi kesepakatan, tidak ada kata lain, manfaatkan sekarang juga!â&#x20AC;?. Negara ada karena kesepakatan, dan salah satu kesepakatan antara elemen negara adalah bahwa adanya kontraksi dana dari masyarakat ke negara untuk dikelola dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Kesepakatan soal dana ini, salah satunya, adalah kesepakatan untuk memberi hak pada negara untuk memungut pajak dan sekaligus juga memberi kewajiban kepada warga negara untuk membayar pajak. Maka, boleh saja anda marah pada pegawai pajak. Boleh saja anda mengkritik perpajakan Indonesia. Boleh saja anda sajikan perbandingan di negara lain atau di masa-masa terdahulu.. Tapi anda tak punya alasan untuk marah pada pajak karena pajak adalah kesepakatan dalam bernegara. Hampir semua komunitas â&#x20AC;&#x201C;jika bukan

semuanya- memiliki kesepakatan soal penyerahan dana kepada institusi yang disepakati. Menafikan pajak berarti menafikan kesepakatan bernegara karena kesepakatan kita perihal memberi hak pada negara untuk memungut pajak telah ada. Maka kita harus sanggup membedakan kritik terhadap segenap mekanisme berpajak dengan kemarahan terhadap eksistensi pajak. Kemarahan bukan alasan untuk membolehkan anda secara gegabah mengganggu mekanisme pemungutan pajak. Pajak di Indonesia menganut mekanisme Self Assessment. Wajib Pajak yang menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Bagaimana Wajib Pajak menghitung? Wajib Pajak menghitung dengan prinsip akuntansi atau dengan

DJP e-Magz Juli

menggunakan pencatatan. Lalu bagaimana Wajib Pajak membayar? Wajib Pajak membayar di Bank. Menghitung, melapor, dan membayar pajak adalah domain Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran untuk mengadministrasikan pembayaran pajak dari warga negara. Pajak yang masuk ke kas negara melalui bank itulah yang digunakan untuk berbagai keperluan sosial, budaya, politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, olahraga, kesenian, tranportasi, komunikasi, dan lainnya. Di antara masalah yang timbul dalam penerapan Self Assessment ini adalah keengganan Wajib Pajak untuk melaporkan kekayaan yang diperoleh dari pebagai perilaku di masa lalu. Termasuk juga perilaku terkait kejahatan berupa tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pembalakan liar, tindak pidana di bidang perikanan dan kelautan, tindak pidana di di bidang pertambangan, tindak pidana di bidang perdagangan, tindak pidana kepabeanan dan cukai, tindak pidana perjudian, serta tindak pidana di bidang penanaman modal. Hasil dari perilaku tersebut mungkin menghasilkan harta kekayaan yang relatif besar bagi Wajib Pajak. Dalam situasi seperti ini, Wajib Pajak memiliki kesulitan dalam melaporkan harta kekayaannya kepada Negara. Semakin lama, harta kekayaan yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak semakin besar. Situasinya menjadi dilematis. Dilaporkan salah, tidak dilaporkan salah. Namun sebenarnya ketertidaklaporan tidak selalu berkaitan dengan harta kekayaan dari hasil perilaku kejahatan tadi. Kadang, tidak dilaporkannya penghasilan oleh Wajib Pajak tidak berkaitan dengan hasil kejahatan, tetapi berasal dari sikap Wajib Pajak memiliki keraguan yang mirip.

Akibatnya pun sama. SPT Wajib Pajak menjadi tidak benar. Situasinya juga mirip dan dibutuhkan solusi alternatif untuk situasi ini. Solusi dan terobosan yang khusus. Tax Amnesty atau Amnesti Pajak adalah salah satu solusi dan terobosan yang inovatif dan dapat dilakukan dalam situasi ini. Disebut inovatif karena Amnesti Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat. Walaupun harus tetap dicatat bahwa Amnesti Pajak bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran negara, namun Amnesti Pajak dapat menjadi solusi dan terobosan yang cocok dalam situasi seperti itu. Apabila dirancang dan dilaksanakan secara baik, Amnesti Pajak dapat membongkar situasi dead lock dan mencairkan hubungan Negara dan warganya. Amnesti Pajak dapat digunakan sebagai titik tolak untuk memulai suatu hubungan baru yang lebih jujur. Amnesti Pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar dan sekaligus meningkatkan kepatuhan warga Negara dalam membayar pajak. Untuk selanjutnya, Wajib Pajak dan warga Negara yang memanfaatkan Amnesti Pajak dapat membayar pajak dengan lebih tenang dan terlepas dari rasa ketakutan yang selama ini menghantuinya. Bernegara adalah soal kesepakatan. Jika Amnesti Pajak sudah menjadi kesepakatan, tidak ada kata lain kecuali memanfaatkan Amnesti Pajak ini. Amnesti Pajak, manfaatkan sekarang! [ â&#x20AC;˘ENN/MCS]

DJP e-Magz Juli

Foto: Paruhum A.S. Hutauruk

Amnesti Pajak

Bukan Soal Pajak (Saja) Oleh : EKO NOVIANTO NUGROHO editor : MEIDIAWAN CESARIAN SYAH

DJP e-Magz Juli

““Amnesti Pajak bukan soal pajak semata. ia soal Negara.”

Meski menggunakan kata Tax yang bermakna pajak, Tax Amnesty tidak mencakup soal pajak saja. Amnesti Pajak atau Tax Amnesty memiliki dimensi yang lebih luas. Amnesti Pajak adalah soal Negara. Pilihan untuk melakukan Amnesti Pajak diambil karena pertimbangan- pertimbangan seperti: ketika fenomena underground economy sudah tampak sebagai fenomena penggelapan pajak (Tax Evation); ketika terjadi pelarian modal ke luar negeri (capital flight) dan pengenaan pajak atas harta dan modal itu sudah sulit untuk dilakukan; atau ketika sudah terjadi rekayasa transaksi keuangan yang biasanya bersamaan dengan perkembangan kemajuan instrumen keuangan internasional untuk melakukan illegal profit shifting. Selain itu, dalam kajian teoritis, Amnesti Pajak memiliki beberapa kerugian, di antaranya berpotensi menurunkan

kepatuhan sukarela Wajib Pajak, menjadi sarana untuk melakukan pencucian uang, berpotensi merusak perlakuan adil terhadap semua Wajib Pajak, dan menghasilkan tambahan penerimaan pajak yang sangat kecil. Jika pertimbangan yang diperhatikan hanyalah soal pajak, maka ‘mustahil’ Amnesti Pajak diterima dengan senang hati oleh fiskus. Tetapi Amnesti Pajak adalah soal yang lebih luas dari pada soal penerimaan pajak semata. Amnesti Pajak adalah hal yang berkaitan dengan kepentingan Negara yang lebih luas. Oleh karena itu, pengaturan tentang Amnesti Pajak punya dua alternatif, yaitu Mengatur Amnesti Pajak dengan undangundang pajak, atau Mengatur Amnesti Pajak dengan undang-undang tersendiri. Mengenai alternatif pertama yakni mengatur Amnesti Pajak dengan Undang-

DJP e-Magz Juli

Undang Pajak, Amnesti Pajak dapat diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) karena Amnesti Pajak merupakan cakupan KUP. Hal yang serupa dengan Amnesti Pajak dalam KUP adalah ketentuan tentang penghentian penyidikan terhadap Wajib Pajak melalui mekanisme yang didasarkan pada Pasal 44B UU KUP. Sedangkan bagi alternatif kedua, yakni mengatur pemberian Amnesti Pajak dengan undang-undang tersendiri, sebenarnya memiliki beberapa kelemahan. Agar pelaksanaan Amnesti Pajak berjalan efektif, perlu perlindungan terhadap Wajib Pajak atas kesediaannya melaporkan harta yang belum dilaporkannya selama ini. Agar efektif, harus ada kepastian bahwa atas harta yang dilaporkan tidak akan diusut asal usulnya dan tidak akan diambil tindakan pidana. Undang-undang pajak memiliki keterbatasan untuk memberikan jaminan adanya amnesti terhadap tindak pidana. Penegak hukum pada instansi lain dapat tidak mengindahkan sifat lex specialist dari undang- undang perpajakan. Di hari-hari ini, kita harus berani melihat fakta bahwa banyak pelaku kejahatan yang membawa lari hasil tindak kejahatannya ke luar negeri atau menyembunyikan harta hasil kekayaannnya dan menjadi bagian dari ekonomi bawah tanah di dalam negeri. Terdapat banyak perilaku kejahatan di masa lampau yang berkaitan dengan hasil tindak pidana. Instansi penegak hukum mengalami kesulitan untuk membuktikan asal dan aliran dana hasil tindak pidana tersebut. Di sisi lain, pemilik harta hasil tindak pidana memiliki banyak alasan untuk menyembunyikan harta tersebut, di antaranya untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

Dengan kebijakan Amnesti Pajak, Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak memperoleh fasilitas berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, tidak dilakukan penagihan pajak, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tidak dilakukan penyidikan dan tidak dilakukan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, Serta data yang wajib pajak sampaikan tidak dapat menjadi trigger untuk penuntutan tindak pidana. Dengan mendasarkan Amnesti Pajak pada undang-undang tersendiri, semua pihak harus tunduk dan mematuhi kententuan yang diaturnya. Ketika kini sudah disahkan dengan undang-undang tersendiri, kepastian hukum atas harta yang dilaporkan tadi menjadi lebih nyata. Amnesti Pajak adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong rekonsiliasi nasional serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga Negara dalam membayar pajak. Amnesti Pajak adalah bujukan moral dari Negara pada warganya. Senada dengan yang disampakan oleh Presiden Jokowi dalam Sosialisasi Amnesti Pajak di Ballroom Hotel Santika Medan. â&#x20AC;&#x153;Amnesti Pajak untuk negara kita, untuk bangsa kita, bukan untuk Menteri nya bukan untuk Presidennya.â&#x20AC;? Pada akhirnya, pengaturan Amnesti Pajak dengan undang-undang tersendiri lebih memberikan kepastian publik bahwa fasilitas yang dijanjikan dapat diperoleh, termasuk fasilitas untuk memperoleh Amnesti tindak pidana terkait perolehan kekayaan. [ â&#x20AC;˘ENN/ MCS]

DJP e-Magz Juli

Menatap Makna Keadilan Amnesti Pajak Oleh : EKO NOVIANTO NUGROHO editor : MEIDIAWAN CESARIAN SYAH

DJP e-Magz Juli

â&#x20AC;&#x153;Adilkah Amnesti Pajak? Amnesti Pajak membuka peluang lebih lebar bagi siapapun untuk memperbaiki diri, untuk membayar dengan benar, dan untuk memulai semuanya dengan langkah baru yang lebih baikâ&#x20AC;?.

Memang sulit untuk menghilangkan kesan tak menyenangkan, tabu, bahkan rasa bersalah dalam pembahasan tentang Amnesti Pajak. Harus diakui bahwa isu moral hazard dapat membuat Amnesti Pajak menjadi sesuatu hal yang kurang populer. Dampak negatif dari Amnesti Pajak ini adalah munculnya kesan kelonggaran pajak yang hanya akan dinikmati para pengemplang pajak. Sementara, pembayar pajak yang jujur tidak mendapat penghargaan atas kejujurannya. Hal ini memang berpotensi melukai rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Amnesti Pajak juga dapat mengubah perilaku wajib pajak yang semula jujur menjadi tidak jujur dan menunggu adanya Amnesti Pajak. Jadi, apakah Amnesti Pajak memenuhi rasa keadilan? Atau sebaliknya? Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations memberikan pedoman bagi Negara untuk berpajak dengan adil. Menurutnya, pajak yang adil itu jika memenuhi empat syarat yaitu ; equality atau equity, certainty, convenience of payment, dan economics of collection.

Equality adalah kesamaan. Equality mengandung makna bahwa keadaan yang sama atau pihak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Jika ada kesamaan keadaan maka pajak harus dikenakan dengan cara yang sama. Negara wajib memberikan perlakuan yang sama atas keadaan yang sama. Prinsip kedua adalah Certainty. Certainty adalah kepastian hukum. Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Negara harus menyelenggarakan pajak dengan membuat undang-undang pajak yang memberi kepastian hukum yaitu undangundang yang mengikat publik secara jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda. Prinsip ketiga adalah Convenience of payment. Prinsip ini membimbing Negara untuk memungut pajak pada saat yang tepat yaitu pada saat warganya punya uang untuk membayar pajak. Akan sangat tidak mengenakkan jika pajak dipungut saat Wajib Pajak tidak memiliki uang. Convenience adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh Negara

DJP e-Magz Juli

dalam menyelenggarakan pajak pada warganya. Saat yang Convenience adalah saat yang sangat personal dan tidak bisa disamakan. Prinsip terakhir adalah Economics of collection. Prinsip ini berkaitan dengan biaya pemungutan pajak. Negara harus mempertimbangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memungut pajak tertentu dari warganya. Para konseptor perundang- undangan pajak wajib mempertimbangkan bahwa biaya pengumpulan atau biaya pemungutannya lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk. Adalah hal yang menggelikan jika pemasukan pajak lebih kecil dibandingkan dengan biaya pemungutannya. Dalam ukuran Adam Smith, pajak yang adil itu jika memenuhi empat syarat yaitu ; â&#x20AC;˘ equality atau equity â&#x20AC;˘ certainty â&#x20AC;˘ convenience of payment, dan â&#x20AC;˘ economics of collection. Seadil apakah Amnesti Pajak? Amnesti Pajak mengampuni pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan dan sanksi pidana di bidang tertentu dengan membayar uang tebusan dengan diatur dalam undangundang. Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak dan membayar Uang Tebusan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Menteri keuangan. Surat Keputusan Amnesti Pajak ini adalah bukti pemberian Amnesti Pajak. Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan Amnesti pajak setelah melunasi seluruh Tunggakan Pajak dan

membayar Uang Tebusan. Uang Tebusan dihitung dengan mengalikan tarif tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dengan Nilai Harta yang dilaporkan. Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Surat Keputusan Amnesti Pajak memperoleh fasilitas berupa Penghapusan Pajak Terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan, tidak dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tidak pidana di bidang perpajakan, serta tidak dilakukan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan. Adilkah Amnesti Pajak? Selama ini ada kondisi yang menyulitkan bagi sebagian Orang Pribadi atau Badan untuk ikut berkontribusi membayar pajak sesuai dengan beban yang seharusnya dia tanggung. Selama ini ada Wajib Pajak yang taat sudah berkontribusi dalam pembiayaan nasional, sedangkan sebagian Orang Pribadi dan Badan lain justru tidak dapat berpartisipasi sesuai dengan kadar yang seharusnya. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh belum efektifnya administrasi perpajakan dan ketidakmampuan penegakan hukum di negeri ini. Amnesti Pajak memberi kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk ikut terlibat dalam pembiayaan nasional dengan kadar yang lebih sesuai. Wajib Pajak patuh dan Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud ini tidak berada dalam kesamaan situasi sehingga sudah seharusnya jika harus ada perlakuan yang berbeda juga. Maka muncullah pasal mengenai ketidakberhakkan Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan Surat

DJP e-Magz Juli

Foto: Paruhum A.S. Hutauruk

Pernyataan Pengampunan Pajak untuk mengkompensasi kerugian fiscal dari tahun pajak sebelumnya, mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari tahun sebelumnya, dan melakukan pembetulan SPT sebelumnya. Amnesti Pajak memberikan kepastian hukum atas perlakuan perpajakan terhadap harta yang yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT. Orang Pribadi atau Badan harus melaporkannya, membayar Uang Tebusan, lalu mendapat fasilitas dan juga mendapat batasan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Implikasi situasi hari ini dana Negara membutuhkan dana sedangkan ada dana yang dapat dihimpun tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara biasa. Amnesti Pajak adalah salah satu cara untuk menghimpun dana pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat. Bila dirancang dan

dilaksanakan secara baik, Amnesti Pajak berpeluang besar dapat memenuhi prinsip Convience of payment. Amnesti Pajak pun sesuai dengan prinsip Economics of collection. Biaya pengumpulan atau biaya pemungutan yang harus dikeluarkan untuk menghimpun dana dengan Amnesti Pajak lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang diharapkan akan masuk ke Negara. Pada akhirnya, Amnesti Pajak membuka peluang lebih lebar bagi Orang Pribadi atau Badan tertentu yang â&#x20AC;&#x2DC;terjebakâ&#x20AC;&#x2122; dalam situasi sulit untuk memperbaiki diri, untuk membayar dengan benar, dan untuk memulai semuanya dengan langkah baru yang lebih baik. Amnesti Pajak memberi peluang bagi siapapun untuk untuk memperbaiki diri, untuk membayar dengan benar, dan untuk memulai semuanya dengan langkah baru yang lebih baik. [ â&#x20AC;˘ENN/MCS]

DJP e-Magz Juli

Foto: Dokumentasi Mahkamah Konstitusi RI

Tentang Memaknai Uji Materi UU Pengampunan Pajak Oleh : ERIKSON WIJAYA editor : MEIDIAWAN CESARIAN SYAH

DJP e-Magz Juli

Dalam kehidupan negara yang berlandasan hukum, praktik gugat menggugat produk perundang-undangan adalah hal yang tidak dapat ditampik. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) pun tidak lepas dari drama gugatan itu. Penyebabnya tak lain adalah beleid tersebut yang tidak bisa memuaskan banyak kepentingan. Wajar jika kemudian pengesahannya mengundang kekecewaan sejumlah pihak yang akhirnya menggunakan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kejadian ini tentunya tidak perlu dianggap sebagai upaya penjegalan terhadap implementasi UU Pengampunan Pajak. Pemerintah dan DPR harus menghargai gugatan tersebut sebagaimana Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sudah mengakomodasinya dalam suatu upaya di jalur hukum yang sah apapun motivasi pengajuannya. Silahkan cek pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan pasal 10 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk penjelasan lebih lanjut). Perjalanan isu Amnesti Pajak dari sejak diwacanakan, dibahas, hingga disahkan sebagai UU memang kontroversial. Pihak yang menentang melempar argumentasi bahwa kebijakan Amnesti Pajak mencederai prinsip keadilan dan kontraproduktif dengan semangat penegakan hukum. Pihak yang mendukung beralasan bahwa Amnesti Pajak merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. Di tengah-tengah dua kutub yang bertentangan itulah UU Pengampunan Pajak disahkan.

Namun demikian, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, gugatan yang diajukan tidak bisa diabaikan melainkan harus dihadapi dan dimaknai sebagai kesempatan untuk meluruskan pemahaman yang bisa jadi telah memicu lahirnya gugatan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR harus menyiapkan penjelasan memadai pada persidangan yang kelak digelar oleh Mahkamah Konstitusi agar penggugat memiliki cara pandang baru dalam memaknai UU Pengampunan Pajak. Kejujuran adalah kunci utama dalam berhadapan dengan pihak penggugat, yakni kejujuran dalam memandang dan menyampaikan kondisi administrasi dan sistem perpajakan sekarang. Sistem perpajakan sendiri hanya salah satu subsistem kecil dari sistem kehidupan bernegara yang kita jalani. Ketika kita menyadari bahwa kondisi perpajakan kita kini jauh dari kata ideal, yang ditandai dengan rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran Waijb Pajak/ masyarakat, maka sepatutnya kita juga memandang bahwa hal itu tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal tetapi disebabkan silang sengkarut interaksi bermacam faktor dalam kurun waktu yang panjang, sehingga menisbahkan solusi permasalahan tersebut hanya dengan mengandalkan cara lama yang sudah sering diupayakan pemerintah (melalui Ditjen Pajak) tidak akan berhasil dengan baik. Di saat yang sama, ketiadaan inovasi untuk menumpas masalah kepatuhan dan kesadaran dapat membawa dampak yang lebih buruk dibandingkan keputusan untuk menempuh terobosan kontroversial bernama UU Pengampunan Pajak. Dalam menuju cita-cita pembangunan,

DJP e-Magz Juli

negeri ini memang harus memilih antara hendak jalan di tempat dengan keterbatasan dana atau berani mencoba memberikan amnesti untuk kembali ke titik yang sama atas nama rekonsiliasi demi kemajuan yang lebih besar. Dirangkum dari sejumlah sumber, ada puluhan motivasi dibalik pengajuan gugatan UU Pengampunan Pajak tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: alasan ketidakadilan dan alasan inkonsistensi dengan semangat penegakan hukum. Menyikapi kedua hal ini, pemerintah dapat menyiapkan tanggapan yang riil dan mudah diterima sebagai bagian dari mitigasi risiko implementasi. Dari latar belakang penggugat yang kebanyakan berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat dilihat bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang akrab dengan aspek-aspek riil kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga penggugat tentunya tidak ingin mendengar alasan makro dibalik suatu kebijakan yang kontroversial, melainkan alasan-alasan sederhana yang menyentuh langsung sendisendi kehidupan masyarakat saja yang ingin mereka dengarkan dan terima sebagai suatu kebaikan bersama. Artinya, bagaimana UU Pengampunan Pajak dilatarbelakangi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi atau defisit neraca perdagangan dan defisit anggaran yang kian melebar tentu akan sulit mereka terima dibandingkan dengan manfaat riil yang akan diterima masyarakat jika berpartisipasi dalam Amnesti Pajak. Meminjam kalimat Yustinus Prastowo melalui pengajuan gugatan ini ketangguhan pemerintah dan DPR dalam mempertahankan cita-cita tulus pengesahan

yang terkandung dalam UU Pengampunan Pajak mendapatkan medan artikulasi yang tepat. Gugatan tersebut selayaknya dipandang sebagai suatu kesempatan untuk bersosialisasi melalui dialog yang mengedepankan semangat untuk merangkul pihak-pihak yang bertentangan untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan yang lebih besar. Sehingga di titik inilah gugatan tersebut harus ditimbang dan ditanggapi dengan baik agar tidak salah dimaknai sebagai ancaman melainkan sebuah kesempatan. [ â&#x20AC;˘EW/MCS]

Gugatan tersebut selayaknya dipandang sebagai suatu kesempatan untuk bersosialisasi melalui dialog yang mengedepankan semangat untuk merangkul pihakpihak yang bertentangan untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan yang lebih besar.

DJP e-Magz Juli

Sosok

Foto: Paruhum A.S. Hutauruk

DJP e-Magz Juli

Musisi Dibalik Jingle Amnesti Oleh : NOlaristi

~ Ungkap, tebus, lega, amnesti pajak ~ Banyak dari kita tentu belum mengetahui siapakah sosok kreatif dibalik jingle amnesti pajak yang saat ini sedang marak diperdengarkan.

DJP e-Magz Juli

Ia berpenampilan necis dengan perawakan tinggi putih dan berkacamata full frame. Namanya Febri Noviardi. Mungkin bagi dua teman saya yang ikut menemani perbincangan sudah sering bertatap muka dengannya, tapi bagi saya ini merupakan kali pertama bertemu dengan Febri. Sosoknya hangat bersahabat. Pria kelahiran Jakarta 27 tahun silam ini memulai karir bermusiknya sejak berada di bangku sekolah dasar. Berbekal les musik drum yang pernah diikutinya, saat ini Ia hampir menguasai sebagian besar instrumen musik modern secara otodidak. Febri mulai serius memasuki dunia tarik suara pada tahun 2010 dengan intensif mengikuti les vokal. Berbekal pengalaman pernah digaet dengan salah satu label musik ternama di Indonesia, ia sudah menelurkan dua karya untuk DJP yaitu jingle DJP Bisa dan Amnesti Pajak. Ia mengakui acapkali inspirasi dalam penciptaan sebuah nada dan lagu datang pada saat ia berada di kamar mandi. “Waktu untuk berpikir sendiri yang paling konsen untuk memikirkan ide adalah pada saat di kamar mandi. Karena kita ga mikir apa-apa lagi selain mikirin itu, konsentrasi penuh.” ucapnya sembari berkelakar. Lintasanlintasan ide tersebut biasanya berupa reffrain/reff yang terus diulangnya. Laiknya jantung sebuah lagu, apabila reff tersebut indah maka kemungkinan lagu yang tercipta pun akan bagus, begitupun sebaliknya. “Proses kreatif tiap song writer itu kan bedabeda yaa, kalo aku yang terbayang lebih dahulu adalah reffnya enak, baru nanti kepikir lagu awalnya dan songnya, kemudian baru arransemen musiknya,” tambahnya. Penyanyi sekaligus pencipta jingle amnesti pajak yang berdurasi satu menit ini, memainkan dan meng-arrange sendiri musik dan lirik lagu ini.

Pilihan Berkarir di DJP Bergabung dengan DJP sejak tahun 2014, bukan merupakan pilihan utamanya. Setelah menyelesaikan bangku perkuliahan, alumnus Fakultas Ekonomi UI jurusan Akuntansi ini memang telah bekerjasama dengan salah satu label musik di Indonesia. Pada tahun 2013, bersama dengan rekan duonya mengeluarkan single pertama yang berjudul Dihatimu Ku Ini Siapa. Single selanjutnya dikeluarkan pada tahun 2015. Industri musik saat itu kurang menjanjikan untuk jenis musik mereka. “Aku udah nargetin kalo sampe umur 26 belum menemukan titik cerah maka akan bertanggungjawab dengan bekerja sesuai dengan kuliah yang kuambil. Akhirnya masuk deh ke DJP penerimaan S1 tahun 2014, karena basic kuliah accounting dan suka juga yang berbau finansial.” Pucuk dicinta ulam tiba. Peribahasa ini tepat menggambarkan keadaannya saat ini di DJP. Ia merasa DJP tetap dapat mengakomodasi dan memberikan ruang berkembang bagi minat dan bakatnya. Perjalanan di mulai pada saat ia ditunjuk sebagai wakil penyematan untuk DJP di Kementerian Keuangan. Disana, ia berkesempatan untuk berkenalan dengan Ani Natalia (Kak Ani) yang saat itu menjabat sebagai Kabid Humas di Kanwil Jakarta. Dari perkenalannya tersebut, ia terus berhubungan baik dan bekerjasama dengan Kak Ani dalam beberapa proyek pembuatan jingle pajak di DJP. “Enakan berkarir di DJP karena karir bermusik jalan tapi status PNS juga jalan berbicara masalah musik itu bicara masalah selera, apakah selera saya dengan selera pejabat-pejabat di DJP sama atau ngga. Kalo cocok jadi ga cocok ya gapapa,” akunya sambil tertawa riang.

DJP e-Magz Juli

Harapan DJP Nantinya Penyuka warna hitam, putih dan abu-abu ini memiliki harapan agar nantinya DJP memiliki divisi khusus yang benar-benar menampung orangorang kreatif di DJP tanpa harus memikirkan pekerjaan lain di luar proses kreatif, atau sebut saja “fungsional kreatif”. “Publik juga harus tahu secara langsung bahwa DJP juga punya orangorang kreatif. Sebaiknya orangorang di balik layar tersebut tersebut juga di-expose namanya supaya masyarakat juga tau bahwa instansi pemerintahan ga melulu kaku.” Karena memasarkan pajak tidak melulu dengan mengeluarkan peraturan dan sosialisasi yang sifatnya kaku. Justru himbauan yang disampaikan dengan lagu dan cara-cara seni lainnya bisa lebih cepat diterima oleh masyarakat luas. [ •NOL]

Foto: Paruhum A.S. Hutauruk

DJP e-Magz Juli

Perspektif

Gambar: TheMysctical.com

Amnesti Pajak, Jalan Pintas Capai Target Penerimaan. Mitos atau Fakta? Oleh : Erikson Wijaya | editor : Farchan Noor Rachman

DJP e-Magz Juli

Tax Amnesty atau Amnesti Pajak bukan kebijakan yang asing bagi Indonesia. Negara ini sudah empat kali menerapkan kebijakan serupa yakni pada tahun 1964, 1984, 2008, dan 2015. Termasuk pula yang kini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu RUU Pengampunan Pajak yang jika diketok palu tanda setuju, akan mulai berlaku per Februari 2016. Terlepas dari latar belakang dan tujuan jangka panjang penerapan Amnesti Pajak, kiranya tidak ada lagi keraguan bahwa salah satu tujuan utama dari Amnesti Pajak itu sendiri adalah mengerek penerimaan pajak yang seret dan tidak pernah mencapai target. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2004- 2015 secara rata-rata Direktorat Jenderal Pajak hanya mampu mencatatkan pencapaian penerimaan pajak sekitar 95,59% (masih kurang dari target yang ditetapkan). Sehingga dari rahim ketumpulan kinerja itu lahirlah kebijakan Amnesti Pajak. Pertanyaanya sederhana. Apakah harapan bahwa Amnesti Pajak merupakan jalan keluar dari permasalahan tersebut, merupakan fakta atau sekadar mitos belaka? Kepemimpinan, Politik, dan Pajak, bagaimanapun krusial posisinya sebagai instrumen kebijakan ekonomi, tetap tidak bisa dilepaskan dari kepentingan banyak pihak. Termasuk politisi. Kepemimpinan menjadi penting dalam hal ini, kepercayaan yang baik antara sesama unsur pimpinan negara adalah modal untuk menciptakan kebijakan pajak yang kuat dan mengandung semangat kebersamaan. Mengacu pada apa yang terjadi di Afrika Selatan yang memulai upaya perbaikan administrasi perpajakan sejak tahun 1997 (melalui pembentukan South Africa Revenue Service/SARS) negara ini kemudian

sukses mempertahankan performa sistem perpajakannya dengan menjadi urutan ke-3 (setelah Algeria dan Seychelles) dari daftar 10 negara di benua Afrika dengan Tax Ratio tertinggi, namun yang perlu dicermati disini adalah realita bahwa secara konsisten, termasuk ketika Amnesti Pajak diberlakukan, keberadaan sosok Nelson Mandela telah menjadi pelopor rekonsiliasi politik di negeri tersebut dengan memberikan pengampunan kepada pejabat kulit putih yang pernah membuatnya mendekam di balik jeruji besi 20 tahun lamanya. Terinspirasi dengan kebesaran jiwa seorang Mandela, Amnesti Pajak yang dijalankan di negara itu mendapat sambutan hangat karena antara para elit dan warga negaranya sudah terbangun rasa saling percaya, memaafkan (rekonsiliasi), dan persamaan visi untuk membangun masa depan dengan semangat kebersamaan, dan menanggalkan semua cerita masa lalu. Artinya dalam hal ini, penulis hendak mengingatkan bahwa kehadiran peran politisi dalam kebijakan Amnesti Pajak bukan suatu hal yang tabu, karena memang di tangan merekalah pada akhirnya kebijakan Amnesti Pajak diputuskan. Terlebih jika Amnesti Pajak yang dikehendaki berlandaskan UU yang melibatkan elit di tataran legislatif dan eksekutif. Di Indonesia yang kini dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, penulis melihat bahwa peluang itu ada. Ketokohan seorang Joko Widodo yang ditengarai memiliki modal sosial yang besar dapat dikapitaliasi menjadi semangat untuk memulai rekonsiliasi politik dan membuat batas yang tegas dengan masa lalu dan belajar dari kesalahan- kesalahan pemimpin terdahulu termasuk kesalahan di bidang tata kelola fiskal (perpajakan).

DJP e-Magz Juli

Pijakan yang digunakan untuk memulai semangat ini sebagaimana dinyatakan oleh Yustinus Prastowo dalam tulisannya yang berjudul â&#x20AC;&#x153;Quo Vadis Kebijakan Perpajakan Indonesiaâ&#x20AC;? (dimuat di harian KOMPAS edisi 12 Januari 2016) adalah dengan menyuntikkan visi Trisakti dan jalan Nawacita yang menyatakan untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan demi kesejahteraan rakyat, serta merumuskan turunan dalam program dan agenda aksi. Amnesti Pajak merupakan unsur yang relevan dan koheren dengan semangat dan upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan, Amnesti Pajak diberikan sebagai penanda adanya transisi sistem perpajakan, sebagaimana yang terjadi pada Amnesti Pajak 1984 yang merupakan satu kesatuan dengan paket reformasi perpajakan saat itu yang melahirkan UU No 6, 7 dan 8 Tahun 1983 tentang KUP, PPh, dan PPN & PPnBM. Pajak, dalam kaitannya dengan semangat Amnesti Pajak, tidak bisa lepas dari kepemimpinan tokoh politik saat itu, tingkat keberhasilan Amnesti Pajak sangat ditentukan dengan kredibilitas pemerintahnya dan otoritas perpajakan yang mengelolanya. Kepercayaan itu dimulai tentu saja dari kebesaran jiwa pemimpin yang duduk di pemerintahannya. Persiapan Adalah Kunci Penulis sendiri berpendapat bahwa Amnesti Pajak bukan satu-satunya jalan keluar yang tepat atas kegagalan DJP dalam mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P. Hal ini dikarenakan Amnesti Pajak, kalaupun berhasil, hanya merupakan jalan pintas yang

tidak mewariskan pondasi struktur kebijakan perpajakan yang kokoh dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Namun artikel ini tidak ditujukan untuk menentang Amnesti Pajak, melainkan memberikan masukan bahwa persiapan adalah kunci utama yang dapat menjadi jawaban atas pertanyaan yang mengemuka bersama judul artikel yang penulis buat. Persiapan yang penulis maksud dimulai dari salah satu kriteria yang disebutkan oleh Profesor Schlesinger (Pace University, New York) bahwa untuk dikatakan sebagai kebijakan perpajakan yang baik, maka harus terdapat estimasi penerimaan pajak yang dapat didulang melalui penerapan kebijakan tersebut. Amnesti Pajak 1984 yang berlaku di Indonesia kala itu telah mengumpulkan tax revenue sebesar Rp67,8 Miliar dari total penerimaan negara tahun 1985/1986 Rp6.616,9 Miliar atau sekitar 1,02% nya saja. Sementara Amnesti Pajak 2008 (Sunset Policy) berhasil menyumbang sekitar 15,2% dari target yang tercapai. Adapun untuk Amnesti Pajak 2015 (Reinventing Policy) sejauh ini belum ada rilis berita resmi dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai angka yang terkumpul. Sehingga program Amnesti Pajak yang baik seharusnya sudah memperhitungkan besaran target yang bisa diraih melalui pemberlakuan kebijakan tersebut. Estimasi potensi merupakan unsur penting karena menjadi tolak ukur keberhasilan/ efektivitas Amnesti Pajak itu sendiri. Amnesti Pajak di Italia (scudo fiscale) melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak dengan melibatkan inteligen untuk menggali informasi mengenai jumlah aset/kekayaan warga negaranya yang

DJP e-Magz Juli

disembunyikan di luar negeri. Hasilnya tercatat bahwa ada sekitar 500 Euro nilai kekayaan yang bisa diikutisertakan dalam pengampunan, pasca Amnesti Pajak dijalankan ternyata hanya 80 Euro yang berhasil direpatriasi kedalam negeri melalui skema Amnesti Pajak. Belajar dari pengalaman Amnesti Pajak a la Italia, maka Indonesia bisa menerapkan upaya untuk mempelajari terlebih dahulu besaran kekayaan yang diharapkan akan dimintakan ampunan oleh Wajib Pajak. Dari situ potensi tax revenue yang masuk dapat diestimasi agar menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan sekaligus sebagai pijakan untuk penentuan skema yang tepat apakah melalui tarif tebusan yang sesuai atau cukup penghapusan sanksi bunga/denda. Tetapi justru disitu masalahnya, estimasi potensi hanya dengan akurat diketahui jika negara memiliki administrasi yang baik. Sehingga persiapan yang dimaksud juga seyogyanya adalah pembenahan administrasi terlebih dahulu. Tanpa adanya semangat semacam ini, maka Amnesti Pajak terancam hambar dan kehilangan arah serta wibawanya. Kesimpulan Apakah kemampuan Amnesti Pajak dalam membantu negara mencapai target penerimaan pajak merupakan fakta atau sekadar mitos belaka? Jawaban atas pertanyaan yang penulis buat ada pada kekuatan kepemimpinan politik dan kualitas persiapan pra pengampunan dilakukan. Kualitas kepemimpinan politik akan mendorong lahirnya semangat kebersamaan untuk menatap masa depan dan melepaskan segala kesalahan masa lampau, termasuk kesalahan dalam konteks perpajakan.

Kepercayaan itu dimulai tentu saja dari kebesaran jiwa pemimpin yang duduk di pemerintahannya. Bersamaan dengan itu hal yang juga tidak bisa diabaikan adalah estimasi penerimaan pajak yang dapat didulang melalui penerapan kebijakan tersebut. Persiapan juga meliputi pembenahan administrasi terlebih dahulu. Kualitas gabungan yang baik antara kedua unsur yang penulis sebutkan diatas akan menjadikan Amnesti Pajak adalah alat bantu yang baik bagi negara untuk mencapai target penerimaan pajak, jika tidak maka Amnesti Pajak hanya mitos belaka yang tidak optimal keberadaanya. [ â&#x20AC;˘EW/FNR]

Program Amnesti Pajak yang baik seharusnya sudah memperhitungkan besaran target yang bisa diraih melalui pemberlakuan kebijakan tersebut.

DJP e-Magz Juli

Diagnostax

Geo Tagging

Onffline dari KPP Pontianak Untuk DJP Oleh: Sri Lestari Pujiastuti

DJP e-Magz Juli

Melansir kembali wawancara Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro yang dimuat dalam media online CNN Indonesia tanggal 18 Februari 2015, bahwa rendahnya penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi tercermin dari minimnya jumlah penduduk yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari xtotal 252 juta jiwa penduduk Indonesia, tercatat baru 11 persen atau 27 juta jiwa yang memiliki NPWP dan dari 27 juta jiwa tersebut diketahui hanya 10 juta yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib Pajak orang pribadi tahun lalu tercatat hanya mampu menyumbang Rp9 triliun dari total penerimaan Rp1.060 triliun. Kita semua pastinya tertegun dengan fakta di atas, dengan jumlah penduduk yang sangat besar memang sudah saatnya fokus penerimaan pajak beralih tidak lagi pada Wajib Pajak badan usaha tetapi pada Wajib Pajak orang pribadi dan sudah saatnya pula jumlah Wajib Pajak bertambah. Sampai tulisan ini dibuat jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Pontianak baru mencapai 162.300.

DJP e-Magz Juli

Foto: Dokumentasi KPP Pratama Pontianak

Memang telah banyak upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan basis pajak, dan ide besar yang teranyar yang diluncurkan oleh DJP rasanya patut diapresiasi, yaitu melalui kegiatan GeoTagging. GeoTagging adalah salah satu kegiatan Pemetaan untuk merekam Data Lokasi dan Data Deskriptif dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak PBB, termasuk di dalamnya menambahkan foto lokasi dan/ atau foto aset usaha serta data pendukung lainnya. Data Lokasi adalah data koordinat geografis (Iintang-bujur) atau koordinat kartesian (X,Y). Sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai kegiatan GeoTagging ini sejak tahun 2015 melalui diterapkannya

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/ PJ/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan, Penilaian, Dan Pendukung Lainnya, dengan mewajibkan KPP Pratama untuk melakukan GeoTagging di tahun 2015 sebanyak minimal 1.000 (seribu) titik koordinat lokasi Objek dan/atau Wajib Pajak. Kegiatan pemetaan Objek dan/atau Wajib Pajak melalui GeoTagging dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan kunjungan kepada Wajib Pajak. Pada pelaksanaannya di lapangan untuk mendukung kegiatan tersebut, kami KPP Pratama Pontianak sejak tahun 2015 mewajibkan tiap pegawai yang melaksanakan kegiatan kunjungan kepada Wajib Pajak untuk melakukan GeoTagging, jika tidak, maka siap-siap saja uang transport tidak bisa cair. Repot ?? ah nggak

DJP e-Magz Juli

deh ... sedikit dorongan kadang memang diperlukan agar tiap pegawai mulai aware dengan program ini. Mari kita sama-sama renungkan mengapa penting bagi DJP untuk sesegera mungkin memetakan objek dan/atau Wajib Pajak pada wilayah kerjanya masing-masing. Benang merah yang dapat kita tarik dari kegiatan GeoTagging adalah kegiatan ini dapat memberikan potret yang sejelasjelasnya bagi tiap-tiap daerah untuk melihat seberapa besar potensi riil perekonomian di wilayah masing-masing dan yang terpenting memberikan gambaran berapa banyak pelaku usaha yang telah ber-NPWP maupun yang belum ber-NPWP (pada saat ini GeoTagging fokus dilakukan pada sentrasentra ekonomi). Potret tersebut penting

Kegiatan canvasing KPP Pratama Pontianak

untuk terciptanya keadilan dalam bidang perpajakan, baik horizontal maupun vertikal. Keadilan horizontal dalam bidang perpajakan akan tercipta manakala setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak tanpa diskiminasi mempunyai kontribusi yang sama terhadap negara yaitu membayar pajak. Besarnya pajak tentu bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh masing-masing Wajib Pajak, maka dengan demikian tercipta pulalah keadilan vertikal. Wajib Pajak dengan penghasilan besar akan membayar pajak yang lebih besar dan sebaliknya. Refleksi dari keadilan vertikal adalah diterapkannya tarif pajak progresif dalam Pasal 17 ayat

DJP e-Magz Juli

(1) UU PPh. Tanpa adanya keadilan, pajak menjadi kehilangan ruhnya. Meski kami sepenuhnya menyadari bahwa kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat namun terdapat kendala yang sangat besar, apalagi kalau bukan sulitnya akses internet. Bagi kami yang bertugas di Pontianak, meski berada di ibu kota propinsi Kalimantan Barat hal ini tetap menjadi kendala besar. Beberapa kali ketika melakukan visit kepada Wajib Pajak kami kesulitan melakukan GeoTagging secara langsung melalui aplikasi ECTag, bukan karena tidak ada paket data di handphone kami tapi karena tidak adanya akses internet. Tentu dapat dibayangkan bagi wilayah kerja lainnya dengan medan yang lebih sulit betapa canvasing meski penting menjadi kegiatan yang enggan untuk dilaksanakan. Padahal dengan terbitnya SE-03/PJ/2016 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Dan Kegiatan Pendukung Lainnya Tahun 2016, target survei lapangan melalui kegiatan ini semakin besar sejalan dengan langkah DJP yang mulai berpaling pada penggalian potensi pajak Wajib Pajak orang pribadi. KPP Pratama Pontianak dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh Kotamadya Pontianak. Kota yang dibelah oleh sungai terpanjang di Indonesia ini (Sungai Kapuas) terdiri dari 6 Kecamatan dan 21 Kelurahan. KPP Pratama Pontianak dengan target 10 ribu PoInt of Interest (PoI) mulai bulan Maret sudah mengambil ancang-ancang menyusun Peta Potensi Strategis (PPS), 15 jalan pada sentra-sentra bisnis di Kota Pontianak menjadi sasaran utama. Mitigasi resiko mulai dilakukan sejak jauh-jauh hari mulai dari publikasi melalui media massa, koordinasi dengan pemda setempat mulai dari lurah dan camat serta aparat keamanan dari Kodim

1207/BS sampai Polresta Pontianak. Kami sepenuhnya bersiap untuk kerja besar ini, bahu membahu dengan membentuk 11 tim yang masing-masing terdiri dari 1 kasi sebagai ketua tim dan 3 orang anggota semua turun ke lapangan. Pada beberapa kesempatan kadang Kepala Kantor kami pun turun juga memback up jika ada anggota tim yang berhalangan. Dengan masingmasing tim minimal mendapat 60 PoI per hari, pelaksanaan yang dilakukan selama 15 hari kerja berturut-turut yang dimulai dari tanggal 11 April sampai dengan 29 April 2016 diharapkan dapat memenuhi target tersebut. Meski telah dilakukan dengan persiapan maksimal ada saja kendala teknis di lapangan yang tidak dapat dihindari mulai dari Wajib Pajak yang enggan membuka pintu tokonya ketika kami datang, pegawai tempat usaha Wajib Pajak yang kerap menjawab tidak tahu, terik dan panasnya Kota Pontianak sampai baterai handphone habis ketika asik melakukan tagging. Lalu bagaimana dengan kelap kelipnya koneksi internet di Pontianak, setiap ada kemauan kiranya pasti ada jalan, maka tidak ada yang tidak mungkin meski dirasa kendala banyak menghalang. Berbekal pengalaman pahit sulitnya akses internet di daerah kami dan keinginan untuk bekerja maksimal selalu tanpa diduga-duga kiranya Allah kerap memberi

DJP e-Magz Juli

pertolongan dan semoga menjadi sumber keberkahan, terciptalah terobosan yang luar biasa bagi kami, aplikasi GeoTagging Onffline hasil kreasi salah satu Account Representative KPP Pratama Pontianak, Eko Yudhi Prastowo. Melalui aplikasi tersebut kami dapat melakukan survei lapangan tanpa khawatir ada atau tidak jaringan internet. Aplikasi yang berbasis GPS dan android ini bisa diunduh melalui handphone, aplikasi juga sudah dilengkapi dengan informasi sebagaimana diminta sesuai SE-03/PJ/2016. Jadi kami tinggal mengisi isian pada aplikasi Tampilan aplikasi GeoTagging Onffline update geotag-1.6.apk

dan menyimpan titik koordinat yang berbasis pada GPS sekaligus mengambil foto objek. Upload PoI dan foto ke aplikasi ECTag selanjutnya dapat dilakukan di kantor masing-masing maupun tempattempat lain dimana koneksi internet tidak menjadi masalah. Pada aplikasi pertama geotag-1.4.apk dan geotag1.5.apk (https://drive.google.com/ file/d/0B3KoeaZOstdIdEVrM081eTNyUk0/ view?usp=docslist_api) upload foto objek harus dilakukan secara terpisah dengan upload PoI ke ECTag. Namun, melalui update versi geotag-1.6.apk (http://tinyurl.com/ geotagonffline) yang diluncurkan tanggal 22 April 2016 kami sudah dapat melakukan upload PoI sekaligus upload foto objek ke aplikasi ECTag.

DJP e-Magz Juli

Tampilan GeoTagging pada aplikasi ECTag

Mengingat GeoTagging ibarat pisau bermata dua kami tetap optimis dan bersemangat, mengharapkan bahwa hasil GeoTagging merupakan umpan yang untuk selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi, penggalian potensi bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan penambahan jumlah Wajib Pajak baru bagi Seksi Ekstensifikasi, dan bisa jadi hasil GeoTagging menjadi tabungan pekerjaan selama satu tahun ini. Siapa sangka dari survai lapangan yang dilakukan kami sekarang jadi tahu tempat makan

kepiting asap yang maknyus di Pontianak, creamer merk apa yang dipakai penjual teh tarik terenak dari Warung Seulanga. Betul, siapa sangka juga akhirnya kami tahu banyak Wajib Pajak yang tidak tahu cara membayar pajak bahkan tidak tahu kalo bayar pajak itu di bank dan bukan di kantor pajak. Yang terpenting dari seluruh proses ini adalah Wajib Pajak tahu bahwa kami ada, terlebih Wajib Pajak tahu bahwa DJP ada. [ â&#x20AC;˘SPL]

DJP e-Magz Juli

Halo Nusantara

KPP Wajib Pajak Besar Empat

“SIAP” Menerima Pernyataan Amnesti Pajak oleh Rr Endah Padminingrum

DJP e-Magz Juli

Ruangan Help Desk Dalam rangka pelayanan prima dan menjamin kerahasiaan data Wajib Pajak, petugas Tim Penerima Surat Penyampaian Harta menyerahkan alat komunikasi di serahkan kepada petugas yang berjaga di pintu masuk dan Wajib Pajak diterima di ruang khusus di lantai 3A Gedung Sudirman.

Sejak diberlakukannya Undang-undang 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah siap menerima pelaporan Surat Pernyataan Harta para Wajib Pajak. Sebagai salah satu KPP dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Wajib Pajak Besar Empat â&#x20AC;&#x153;SIAPâ&#x20AC;? menerima pelaporan Surat Pernyataan Harta Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Empat.

DJP e-Magz Juli

KPP Wajib Pajak Besar Empat (Large Taxpayer Tax Office Four/LTO 4) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.01/2012 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kav 56 lantai 1011 Jakarta. KPP Wajib Pajak Besar Empat mengadministrasikan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Perusahaan Negara/ Badan Usaha Milik Negara sektor jasa. Dengan jumlah pegawai 127 orang, KPP Wajib Pajak Besar Empat selalu berupaya untuk menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi yang diemban yaitu menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik nasional dengan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, menghimpun pajak negara sesuai undang-undang perpajakan dengan penuh integritas, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme pegawai. Setiap memberikan layanan kepada Wajib Pajak, para pegawai berpegang pada janji layanan yaitu Kepuasan Anda Kebanggan Kami. Agar mudah dan lancar dalam menjalankan tugas sehari-hari Motto khas KPP Wajib Pajak Besar Empat adalah Semangat, Ikhlas, Amanah dan Peduli (SIAP), yang menjadi pedoman dan inspirasi setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dalam kerangka NilaiNilai Kementerian Keuangan

Sejak Tanggal 19 Juli 2016 KPP Wajib Pajak Besar Empat dipimpin oleh Bapak Dody Herawan menggantikan Bapak Suwarno yang telah memasuki masa purna bakti.

Pencapaian Kinerja Penerimaan dan Pelayanan Selama Tahun 2015

DJP e-Magz Juli

Sejak tanggal 18 Juli 2016 KPP Wajib Pajak Besar Empat telah siap melayani Wajib Pajak yang konsultasi dan menyampaikan surat pernyataan harta. Sesuai Standar Pelayanan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat menerima pelayanan Pengampunan Pajak dari pukul 08.00-16.00 waktu setempat atau sampai dengan selesainya pelayanan kepada Wajib Pajak bertempat di lantai 3A Gedung Sudirman. Tim Penerima Surat Penyampaian Harta dilakukan dalam 2 Shift dengan masing-masing tim terdiri dari 18 pegawai yang terdiri dari seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat. Setiap pagi pukul 07.45 Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat melakukan ritual J45 SPIRITâ&#x20AC;?â&#x20AC;?artinya pada pukul 07.45 melakukan motivasi yang diisi dengan arahan dan menyampaikan informasi kepada tim yang bertugas yang diakhiri dengan menyanyikan Mars Pajak atau Bagimu Negeri dan yel-yel Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Pada tanggal 18 Juli 2016, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengunjungi

kesiapan KPP Wajib Pajak Besar Empat dalam menerima pelaporan Surat Pernyataan Harta di lantai 3A di Gedung Sudirman Demi suksesnya Program Amnesti Pajak ini, KPP Wajib Pajak Besar Empat juga telah mengundang Sosialisasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 1194 Wajib Pajak yang bertempat di Aula Lantai 2 Gedung Sudirman pada tanggal 25-26 Juli 2016. [ â&#x20AC;˘END] Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Bapak Dody Herawan bersama tim penerima Surat Penyampaian Harta Amnesti Pajak

Refleksi

DJP e-Magz Juli

Misteri Roseto Oleh : RIZA ALMANFALUTHI

DJP e-Magz Juli

Ketika Malcolm Gladwell akan memulai menulis buku dia bertemu dengan salah satu temannya yang berprofesi sebagai dokter dan bertugas di Kota Roseto dekat PennsylvaniaUnited States, yang penduduknya adalah hampir 100% imigran asal Italia. Temannya ini bercerita pada Malcolm bahwa dia hampir tidak pernah menemukan penduduk Roseto yang meninggal dunia pada usia muda dan berpenyakit koroner. Kasus ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti, mereka ditambah beberapa mahasiswa kedokteran dan sosiologi, kemudian melakukan penelitian dengan mengumpulkan sampel-sampel darah, catatan kematian, dan mempelajari pola makan dan minum mereka.

Hasil penelitian mereka benar-benar menakjubkan. Di Roseto, praktis tidak ada orang yang di bawah usia lima puluh tahun meninggal karena serangan jantung atau menunjukkan tanda-tanda penyakit jantung, penyakit luka lambung, tidak ada kasus bunuh diri, tidak ada penyalahgunaan alkohol, kecanduan obat terlarang, dan sangat sedikit kejahatan, serta hampir tidak seorang pun yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tim peneliti menduga bahwa penduduk Roseto menjalankan pola makan sehat yang membuat mereka lebih sehat dari kebanyakan orang Amerika lainnya. Namun, kemudian disadari bahwa asumsi itu keliru. Warga Roseto mempunyai kebiasaan membuat pizza dalam lempengan tebal ditambah sosis, daging papperoni, salami, ham, dan telur, tidak lupa juga biscotti dan tarreli dengan kudapan manis mereka setiap hari, dan semua makanan yang mereka konsumsi adalah sarat dengan lemak, gula, dan karbohidrat yang tinggi. Lari pagi atau joging pun bukan kebiasaan mereka. Kalaupun ada satu dua orang yang melakukan pasti tidak terlalu konsisten. Maka tidak heran kalau kebanyakan warga Roseto, Pennsylvania selalu berkutat dengan masalah obesitas dan sulit sekali meninggalkan kebiasaan merokok berat.

DJP e-Magz Juli

Kalau pola makan dan olahraga tidak menjelaskan temuan mereka, bagaimana dengan genetika? Ternyata itupun tidak bisa membuktikan bahwa mereka keturunan dari gen yang sehat. Setelah diteliti, warga Roseto yang berada di Italia mempunyai catatan kesehatan yang buruk. Dan hal yang mulai disadari oleh tim peneliti adalah bukan pola makan, olahraga, gen, dan letak geografi. Rahasianya adalah saat mereka jalan-jalan di kota tersebut mereka menemukan jawabannya. Tim peneliti melihat bagaimana warga Roseto saling berkunjung satu sama lainnya, berhenti untuk mengobrol sejenak, berbagi makanan satu sama lainnya dan itu adalah kebiasaan yang mereka lakukan sepanjang masa. Cerita ini terdapat dalam sebuah buku yang ditulis oleh Anna Mariana dan berjudul Inilah Pesan Penting di Balik Berkah dan Manfaat Silaturahmi. Anna Mariana mengutipnya dari buku yang ditulis oleh Malcolm Gladwell berjudul Outliers: The Story of Success. Buku Malcolm Gladwell inilah yang menyelip bersama barang-barang lain dalam sebuah goody bag pada sebuah acara penyerahan penghargaan terhadap pemenang lomba menulis perpajakan di tahun 2012 lalu. Sejak saat itulah saya mengenal Malcolm dan banyak bukunya.

Sentuhan Kecil Cerita Malcolm menunjukkan kepada kita sebuah pengajaran hikmah atas silaturahmi dan berbagi. Maka sebagai upaya melestarikan tradisi agung itulah pada saat lebaran lalu jutaan orang rela dan bersusah payah melakukan perjalanan mudik. Hingga sampai terjadi horor kemacetan yang luar biasa dan memakan korban jiwa.

Dengan segala pernak-pernik kehebohannya itu menurut saya adalah hal yang naĂŻf jika mengatakan para pemudik itu sebagai agen kapitalisme global yang permisif, artifisial, dan konsumtif sebagaimana pemerhati budaya katakan. Hanya dikarenakan pemudik sekarang bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sekadar pamer keberhasilan, pelapor kesuksesan di tanah rantau, dan penghamba pemuas keinginan - bukan kebutuhan. Kita tak bisa menggeneralisasi demikian atas sebuah fenomena sosial-kolosal itu. Silaturahmi dan keinginan berbagi seharusnya menjadi sebuah kebutuhan. Ini niat mulia yang dibawa para pemudik itu ke kampung halaman setelah sekian lama berada di rantau dan hanya waktu dan momen itu yang tepat sehingga mereka berkesempatan. Silaturahmi menghilangkan dahaga atas sebuah kekangenan dan lapar atas sebuah pemaafan karena laku lampah yang tak elok. Sedangkan berbagi dengan rezeki yang ada adalah merapatkan cinta karena sebuah kebijakan Muhammad yang mengatakan tahaadu tahaabu. Berilah hadiah, kamu akan berkasih sayang. Saya yakin misteri Roseto yang terpecahkan dan telah menjadi sebuah efek ini membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik sampai para pemudik itu kembali menjalani aktifitasnya di tanah rantau. Sekecil apapun perubahan itu. Sekecil apapun yang bisa diberikan saat berbagi. Inilah yang Malcolm sebut dalam bukunya yang lain berjudul Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference bahwa perubahan besar terjadi akibat suatu perubahan dan tindakan kecil. Sesuatu yang

DJP e-Magz Juli

kecil tak bisa disepelekan. Hal yang kecil bisa mengubah hidup. Maka pada suatu hari saya terpesona kepada seorang teman yang mampu membawa dirinya melampaui keterbatasan sehingga dirinya dikenal dan perkataannya didengar oleh semua orang karena kebaikannya. Rahasianya adalah ia mampu berkomunikasi, bersilaturahmi, dan berbagi yang baik. Ia diingat orang dengan kebaikankebaikan kecilnya. Misalnya dalam sebuah makan siang bersama di luar. Ketika selesai makan dan akan kembali ke kantor, dia adalah orang yang pertama bangkit menuju mobil lalu menyalakan penyejuk ruangan, setelah mobil sudah dingin, baru ia menjemput teman-temannya. Ia tidak mau temantemannya kepanasan saat memasuki mobil. Ia pula yang pertama datang dan menjenguk saat temannya mendapatkan musibah tanpa harus ada imbauan terlebih dahulu. Ini sebuah sentuhan kecil. Ah, banyak lagi sebenarnya contoh kebaikan kecilnya itu.

Eureka! Begitu pula pada cerita yang lain kita semestinya dapat pelajaran untuk selalu memupuk rasa optimisme. Seperti di kantor kami dalam rangka menyiapkan dan menyukseskan program pengampunan pajak yang sudah dikumandangkan oleh pemerintah awal Juli 2016 lalu. Ada strategi sosialisasi yang turun ke bawah, agar seluruh kantor pajak menyiapkan ruangan khusus, kampanye, dan lain sebagainya. Seketika kerepotan terjadi dalam persiapannya yang serba gegas. Padahal kantor kami berada di sebuah wilayah yang â&#x20AC;&#x153;terpencilâ&#x20AC;? dengan potensi perpajakan yang kecil, lalu sebuah pertanyaan menyeruak. Apakah ada Wajib Pajak yang ikut program

ini? Akankah effort yang bikin repot ini sebanding dengan hasil uang tebusan pengampunan pajak yang diperoleh? Kalau ada uang tebusan yang masuk akankah mencapai jumlah yang cukup signifikan? Sudah keniscayaan memang pesimisme itu dikuburkan dalam-dalam. Yang elementer adalah ikhtiar. Perkara hasil adalah nomor kesekian. Karena kita menasdikkan tentang apa yang Lao Tzu ujarkan: â&#x20AC;&#x153;a journey of a thousand miles begins with a single step.â&#x20AC;? Kalau sudah demikian, maka ihwal yang setara dituntut kepada pemangku kepentingan yang menggadang-gadang 165 triliun rupiah terkumpul dari uang tebusan ini. Sebuah pengakuan sederhana yang dihasilkan dari pengamatan dengan menggunakan mikroskop nalar sehat dan pembesaran ratusan kali bahwa dari jumlah itu ada sen-sen rupiah dihasilkan oleh kantor pajak ini. Eureka! Tak ada yang meremehkan sesuatu yang kecil. Pada penjurunya kemudian seharusnya tak ada yang meremehkan terhadap silaturahmi yang hanya setahun sekali dan berbagi yang sedikit. Sebab sekecil-kecilnya kebaikan adalah besar dan sesedikit-dikitnya adalah banyak. Apa yang terjadi 30 tahun kemudian saat dilakukan penelitian kembali terhadap masyarakat Roseto, Pennsylvania? Angka kematian karena serangan jantung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penyebabnya satu: perubahan sosial secara radikal yang merusak solidaritas dan kohesivitas masyarakat Roseto sehingga mereka sama Amerikanya dengan yang lain. Saat silaturahmi dan berbagi mulai ditinggalkan. [ â&#x20AC;˘RA]

Gaya Hidup

DJP e-Magz Juli

Perangkap Pesona Pokemon Oleh : meidiawan cesarian syah

DJP e-Magz Juli

Seorang pria menunduk melihat ponsel yang sedang digenggamnya. Sementara di lehernya, seekor Pikachu duduk di atas pelana sembari memegang tali kemudi yang diikatkan ke kepala si pria. Gambar buatan Pawel Kuczynski itu tiba-tiba viral di linimasa dan menimbulkan perang opini. Amarah jelas meletup dari jajaran Poketrainer, para pemain gim Pokemon Go di ponsel pintar, terhadap gambar itu karena dianggap menyindir keras mereka.

Amarah serupa sempat pula terletup dari pena Jean Baudrillard, sosiolog Perancis. Baudrillard lah yang menulis dengan amarah petitih â&#x20AC;&#x153;We live in a world where there is more and more information, and less and less meaningâ&#x20AC;? dalam bukunya Simulacra and Simulation. Tulisan Baudrillard tadi mengkritik keras masyarakat pasca kolonialisme yang terjebak dalam media dan menihilkan sikap produktif. Akibatnya, masyarakat dunia modern didominasi oleh model sibenertika, sistem pengendali informasi hiburan dan industri pengetahuan. Mereka hidup dalam realitas yang semu dan terjebak pada implosi, sulit membedakan hal-hal yang riil dari penanda hal-hal riil. Baik Baudrillard maupun Kuczynski berada pada posisi yang berseberangan dengan Poketrainer. Oposisi pendapat, mendukung atau menolak Pokemon Go, berkembang seiring tingginya kegemaran

terhadap gim itu. Baru dirilis pada 6 Juli 2016 lalu di 3 negara saja, Pokemon Go melesat menggaet pecinta games dan kini sudah diunduh lebih dari 75 juta kali di seluruh dunia. Indonesia bisa jadi tidak sedikit pun masuk dalam hitungan 75 juta unduhan tadi karena Pokemon Go belum resmi dirilis untuk kawasan ini. Namun, keinginan penggemarnya untuk memainkan gim itu tidak serta merta terkikis. Menggunakan akses jalur belakang, mereka membuat berkas Pokemon Go yang dapat di-install ke dalam perangkat ponsel untuk dimainkan secara bebas. Alhasil sejak awal Juli 2016, seiring dengan dirilisnya Pokemon Go di Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, para pemain Pokemon Go di Indonesia turut bermunculan. Hingga kini, daya pikat Pokemon Go begitu menggoda pecinta gim Indonesia. iPrice, startup yang bergerak di bidang

DJP e-Magz Juli

indeks pencarian terpopuler, merilis indeks yang menunjukkan popularitas Pokemon Go di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Dalam soal penasaran akan permainan ini, Indonesia mengalahkan Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

berjuang untuk meletakkan tapal-tapal kekuasaannya dengan merebut pokegympokegym yang tersebar di sekujur kota. Dengan merebut dan menguasai pokegym, mereka meneguhkan supremasi diri atas Poketrainer lainnya.

Dampak riilnya terlihat ketika banyak pejalan kaki yang memainkan ponsel mereka. Mereka adalah Poketrainer yang berjalan ke sana ke mari sembari memakukan mata mereka pada layar ponselnya. Dengan sabar, mereka menunggu ponsel bergetar yang menandakan ada pokemon yang muncul untuk ditangkap.

Menguasai pokegym bisa dilakukan sendiri atau melalui tim yang bisa dipilih oleh Poketrainer setelah mencapai level terentu yakni Valor (digambarkan bernuansa merah), Mystic (biru), dan Instinct (kuning). Melalui tim-tim itu, Poketrainer saling bahumembahu menaikkan level agar satu tim bisa menguasai sebanyak-banyaknya pokegym yang tersedia.

Para Poketrainer kemudian berlomba menangkap sebanyak-banyaknya jenis pokemon dan mengevolusikannya, lalu

Gim Pokemon Go begitu menarik pecinta karena menggunakan basis teknologi Realitas Tertambah (Augmented Reality).

Koleksi pokemon yang dimiliki seorang poketrainer

Poketrainer yang berhasil menguasai sebuah pokegym

DJP e-Magz Juli

Realitas Tertambah mengintegrasikan benda maya dua atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Dalam kasus Pokemon Go, realitas maya yang diciptakan oleh Niantics, pengembang Pokemon Go, ditambahkan ke dalam keseharian kita melalui peta berbasis GPS. Poketrainer pun harus menjelajah untuk bisa menemukan Pokemon. Simulasi dan simultansi yang diciptakan gim Pokemon Go lalu membuat jejaring pertemanan baru. Awalnya jejaring itu timbul dari sesama Poketrainer kemudian menyempit berdasarkan segregasi tim. Valor berafiliasi dengan valor, begitu pula Mystic dan Instict. Tujuan mereka tetap tidak berubah: mencari pokemon sebanyak dan sekuat-kuatnya lalu menguasai pokegym. Pokemon Go mulai menjadi masalah ketika muncul insiden-insiden sebagai imbas permainan ini. Di Irlandia, seorang Poketrainer tiba-tiba melompat ke jalan raya demi menangkap seekor pokemon langka, sedangkan di Jepang seorang mahasiswa terjatuh dari tangga yang menyebabkan wajahnya berlumuran darah akibat keasyikan bermain Pokemon Go. Di Indonesia, potensi kecelakaan akibat Pokemon Go juga timbul dari Poketrainer yang seringkali berhenti mendadak ketika mereka bermain sembari mengendarai motor. Di sini kritik dari Pawel Kuczynski dan Jean Baudrillard menemukan objeknya. Dalam istilah Baudrillard, inilah yang disebut hiperrealitas, yaitu efek, keadaan, atau pengalaman kebendaan dan atau ruang yang dihasilkan dari proses implosi. Dalam dunia hiperrealitas, realitas disalin lalu didekodifikasikan sehingga manusia berada di antara mimpi, fantasi, ilusi, atau halusinasi.

Para Poketrainer mulai tidak bisa membedakan antara realitas tempat mereka hidup dan salinan realitas yang tergambar dalam gim Pokemon. Mereka hidup dalam alam khayali ponsel dan perlahan mengabaikan realitas di sekelilingnya, termasuk bahaya-bahaya yang datang mendekat. Kasus di Jepang tadi adalah sebuah contoh. Sang pemuda merasa dirinya ada di dalam gim tersebut sampai tidak mengacuhkan jalan yang ditapakinya hingga akhirnya ia jatuh dan terluka. Hiperrealitas juga membuat Poketrainer menumpahkan emosi mereka terhadap citracitra yang diberikan oleh gim Pokemon Go seperti keriaan yang dirasakan Poketrainer ketika mendapat pokemon langka atau ketika berhasil membuat pokemon berevolusi. Emosi-emosi itu menjadi candu yang menyebabkan Poketrainer makin terpaku dengan layar ponsel dan makin berasa hidup di dalamnya. Fragmen ini yang kemudian diabadikan Kuczynski dalam gambar yang satir itu. Tapi, pilihan dikembalikan ke tangan manusia. Pokemon Go adalah sebuah permainan yang seharusnya tidak memisahkan manusia dari realitas. Alih-alih tenggelam di dalamnya, Pokemon Go bisa digunakan untuk menyokong kehidupan riil melalui jejaring pertemanan sesama pemain yang, dengan melakukannya, akan menegasikan pendapat Kuczynski. Dengan demikian, Poketrainer bisa memilih untuk diam atau lepas dari perangkap pesona gim Pokemon Go yang memang memikat. [ â&#x20AC;˘MCS]

Pertanyaan Mendatar Kepala KPP Wajib Pajak Besar sebelum yang sekarang 3. Aplikasi Geotagging 6. Penulis Jingle Amnesti Pajak lulus dari jurusan Ini 10. Pelatih Pokemon 11. Asal penduduk kota Roseto 12. KPP Asal Penyumbang Rubrik Bidik 1.

2. 4. 5. 7.

8. 9.

Menurun Salah satu masalah penduduk kota Roseto [English] Situasi disaat kesepakatan tidak dapat terjadi Salah satu syarat pajak itu adil (Adam Smith) [English] Kata-kata yang diteriakkan pada saat menemukan sesuatu ... Flight - Aliran dana modal keluar negeri Hal yang membuat Amnesti Pajak sebaiknya diatur dalam undang-

Jawaban & Pemenang Juni 2016

Kirimkan Jawaban

Nama : Patrissius Ardianta Rain NIP : 199610052015121002 Unit Kerja : KPP Pratama Lubuk Linggau

Dilengkapi identitas diri (Nama, NIP, dan Unit Kerja) ke djpemagz@pajak.go.id Dapatkan hadiah menarik!

Komik e-Magz