Buletin KKR Oktober 2009

EDISI OKTOBER 2009

Pemimpin baru dengan kebijakan pro rakyat. Satu tujuan: Kesejahteraan Warga

Tingkatkan Pelayanan, Ciptakan Kesejahteraan Hal. 7-8-9

Masyarakat Mandiri Tak Mungkin Instan

Wujudkan Kubu Raya Senyum Simpatik Hal. 24-25 Hal. 16-17

Jendela

Edisi Oktober 2009

Buletin Kubu Raya Jaya Terdepan dan Berkualitas

VISI : Terdepan Mengandung pengertian bahwa Kabupaten Kubu Raya Memiliki Keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan dalam pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Berkualitas Mengandung pengertian tercapainya kualitas sumber daya manusia sebagai aset utama Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai tambah, berdaya saing tinggi menuju masyarakat madani.

MISI 1. Menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan, mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berahlak mulia, berbudaya dan bertoleransi serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. Meningkatkan perekonomian kerakyatan yang berbasis kompetensi sejalan dengan tuntutan kebutuhan teknologi dan kemitraan serta meningkatkan dan mengembangkan iklim investasi yang kondusif, memperluas kesempatan kerja dan membangun sistem pelayanan perizinan yang prima.

3. Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan dan mempertahankan kualitas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui konsep dan mekanisme perencanaan yang menjaga keseimbangan, keterkaitan dan keadilan, kepentingan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah secara menyeluruh.

4. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah melalui penataan birokrasi (kelembagaan) selaras dengan pemenuhan prinsip-prinsip good governance berikut ketaatan pada sistem hukum yang berlaku serta meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata, berkualitas dan berkelanjutan. *

Pelindung : Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, SH, Penasehat/Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Drs Agus Suparwanto Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan, Drs Abdullah Wahab Pemimpin Redaksi : Iskandar S Sos Redaksi : Adi Mulyono ST, Badaruddin S Sos SPT, Eji, Mery Carunia Lamintang S Ikom, Tati, Sos. Disain/artistik; Matra Utama Mandiri

Kantor Bupati Kubu Raya Jalan: Ahmad Yani II Sungai Raya Web: www.kuburayakab.go.id email: humas kkr@yahoo.co.id Telp: (0561) 722744/ 722774 Fax: (0561) 723443

Kubu Raya Jaya 2 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor I Tahun 2008 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. BUPATI KUBU RAYA. Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membentuk Lambang Daerah yang merupakan identitas daerah yang menggambarkan historis, geografis, kultur, semangat dan harapan masyarakat. b.Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423).

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751).

6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176).

7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635) ;

8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

10.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790).

11.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791).

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Bupati Kubu Raya Memutuskan: Menetapkan: Peraturan Daerah Tentang Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya; 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kubu Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3.Bupati adalah Bupati Kubu Raya; 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disingkat DPRD; 5.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II Jenis Lambang Daerah Pasal 2 (1)Lambang Daerah meliputi : a.logo; b.hymne; c.bendera; dan d.bendera jabatan kepala daerah.

(2). Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. *

Laporan Utama Edisi Oktober 2009

Gubernur Kalbar Cornelis melantik Muda Mahebdrawan SH sebagai Bupati Kabupaten sKubu Raya.

Membawa Kubu Raya Lebih Baik Pasangan Bupati KKR Dilantik Gubernur “JANGAN sia-siakan kepercayaan masyarakat yang memilih. Jadikan kepercayaan tersebut sebagai amanah untuk membawa Kubu Raya lebih baik,” kata Cornelis, saat memberikan sambutan pada pelantikan Bupati KKR. Sidang paripurna pelantikan berlangsung di halaman Kantor Bupati KKR, yang disulap dalam tenda besar.

Muda-Andreas juga diminta khusus, jangan hanya berbulan madu sesaat saja.

Duet pasangan ini jangan hanya lengket ketika masa kampanye. Jadikanlah hubungan tersebut tetap harmonis selama lima tahun ke depan. ”Jangan Bupati dan Wakil Bupati hanya harmonis pada tahun pertama. Selanjutnya beberapa tahun ke depannya sudah jalan sendiri-sendiri. Hal ini harus dihindari.

Sebab bagaimanapun, keharmonisan pasangan kepala daerah, akan menentukan nasib rakyat secara langsung. Bagaimana

Kubu Raya Jaya 3 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Tepat tanggal 17 Februari 2009, pasangan Bupati Kabupaten Kubu Raya Muda Mahendrawan – Andreas Muhrotien dilantik Gubernur Kalbar Drs Cornelis. Pada pelantikan itu Pak Gub mengingatkan pasangan ini, untuk bisa menjawab seluruh kepercayaan masyarakat yang berharap banyak. bisa rakyat sejahtera, sementara pimpinannya tidak satu pemikiran,” terangnya.

Cornelis juga meminta seorang kepala daerah harus dapat membagi tugas kepada wakilnya. Seorang wakil, jangan hanya dijadikan sosok yang hanya menggantikan perannya saat pimpinan berhalangan hadir.

Berikan peran yang jelas kepada sang wakil, untuk menuangkan pemikiran membangun Kabupaten Kubu Raya.

Kepada sang wakil, Gubenur juga meminta jangan sampai over lap dalam menjalankan tugas. Seorang wakil janganlah sampai menyerobot tugas bupati agar tidak tumpang tindih. Begitu pula bupatinya, jangan mau berperan semuanya. “Tugas bupati dan wakilnya sudah jelas, dan punya tufoksi masing-masing,” terangnya.

Menjalankan birokrasi tidaklah mudah.

Kata Cornelis, kapasitasnya sekarang sebagai gubernur, bukanlah jabatan instan

yang disandangnya. Sama dengan lainnya, ia juga berangkat dari pekerja tenaga harian, kemudian naik tingkat ke atas. Oleh karena itu, birokrasi harus disikapi serius dan jangan terabaikan.

Cornelis juga mengingatkan, agar dalam menggiring kebijakan harus lebih baik.

Pimpinan dan wakil harus lebih teliti dalam memberikan persetujuan. Jangan sampai apa yang disetujui justru menjadi bumerang ke depan. Akan banyak personil yang memanfaatkan kelemahan pimpinannya.

Dengan situasi yang ada, personil dapat saja meminta persetujuan tanpa melihat keadaan pimpinan yang sedang lemah.

Karena merasa lelah, tak dapat dipungkiri pimpinan menjadi kurang teliti akan apa yang disetujuinya. Terlebih persetujuan dari jajaran di bawahnya juga telah diberikan. Hasilnya persetujuan bisa menjadi bumerang. “Ini kasus yang sering terjadi.

Seperti pada pemberian izin lahan sawit, yang ke depannya menjadi tumpang tindih.

Padahal perusahaan sebelumnya masih dalam tahapan yang musti dilaluinya. Inilah yang harus diwaspadai, karena nantinya pimpinan juga yang akan disalahkan,” jelas Cornelis.

Di tempat terpisah Muda mengatakan, ingin mengubah Kubu Raya menjadi barometernya Kalbar. Fokus pertamanya, adalah dasar ekonomi masyarakat. Selain itu masalah infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi pertanian, prasarana air bersih. ”Dasarnya dulu, kalau mengembangkan sesuatu. Barulah Kubu Raya bisa melejit,” kata dia.

Tidak saja sektor pendidikan faktor penting mencetak SDM Kubu Raya ikut menjadi bebannya. Ia memiliki keinginan, bagaimana sekolah gratis suatu saat bisa dicetak.

Anak-anak Kubu Raya harus bisa mengenyam pendidikan. Sebab dengan sekolah, SDM andal dan berkualitas akan dihasilkan. ”Kalau DAU Kab/Kota lain kecil bisa memprogramnya, kenapa kita tidak,” ucapnya.

Sektor APBD yang pro rakyat, juga menjadi alasannya membangun KKR. Zaman pemerintahannya selama lima tahun, harus bisa menjadi unggulan. ”Sebagai kabupaten baru, saya mohon maaf kalau ada keinginan dalam visi dan misi belum menyentuh masyarakat, APBD 2009 sudah diketok palu terlebih dahulu. Tetapi saya tidak akan cuci tangan untuk tetap mewujudkan APBD yang pro rakyat,” katanya.

Sementara mantan Plt Bupati Kubu Raya Kamaruzzaman mengatakan, tidak akan lupa dengan Kubu Raya. “Secara pribadi, saya tidak akan melupakan KKR begitu saja, karena jalinan emosional selama ini sangat kuat. Walaupun saya dipercayakan menjabat sebagai kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar. Saya akan disinergikan dengan KKR bersama seluruh kota/ kabupaten lainnya di Kalbar,” ujar Kamaruzzaman usai kegiatan pelepasan dan pengangkatan bupati KKR. Secara geografis, Kubu Raya berdampingan dengan ibukota di Kalbar. Dengan kata lain, pandangan siapa saja yang baru mendarat di bandar udara akan langsung bertemu dengan KKR. Sebagai Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, ia punya kewajiban memberikan nuansa baru pada wajah KKR. Tujuannya, tidak lain supaya siapa saja yang singgah di kabupaten ini mendapatkan kesan yang baik.

“Tak hanya KKR saja yang akan mendapat perhatian, semua kota/kabupaten pasti saya perhatikan. Hanya saja KKR memiliki kelebihan dari yang lainnya, karena banyak terdapat pintu masuk ke Kalbar, dan letaknya yang berdampingan dengan Pontianak,” jelas Kamaruzzaman. *

Kubu Raya Jaya 4 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Profil Bupati Kabupaten Kubu Raya Nama Tempat Tgl Lahir Agama Alamat, Telepon Pekerjaan Alamat Kantor Orangtua Istri Anak

: : : : : : : : :

Laporan Utama Edisi Oktober 2009

Muda Mahendrawan, SH. Pontianak 17 Agustus 1970 Islam Jl Tanjung Sari No 169, (0561) 736324.

Notaris & PPA’I sejak tahun 1998 – sekarang, Jln Sungai Raya Dalam I No 46 B Kubu Raya. (alm) Prof H Mahmud AKil SH dan (almh) Hj Sri Puspitawati.

Rosalina Mahesa Maura, Mahesa Mauri, Muda Maestro Junior.

Pendidikan Formal.

SDN Islamiyah tahun 1977 – 1983 SMP Negeri 13 Pontianak tahun 1983 – 1986 SMA Negeri 3 Pontianak tahun 1986 – 1989 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura 1989 – 1993 Pendidikan spesialis notariat FH UGM 1995 – 1997.

Organisasi Ketua II Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Untan tahun 1992 – 1993 Anggota Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia tahun 1992 – 1993 Ketua I Keluarga Mahasiswa Notariat FH UGM tahun 1996 – 1997 Sekretaris Ikatan Notaris Indonesia Kalbar tahun 1998 – sekarang Wakil ketua majelis pengawas wilayah notaries Kalbar – sekarang Ketua Lembaga Studi Pengembangan and Pemberdayaan Wilayah Kalbat tahun 2004 – sekarang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Kalbar 2005 – sekarang.

Dewan Penasehat Badan Permusyawaratan Desa se Indonesia (APEDSI) Kalbar tahun 2005 – sekarang.

Ketua Dewan Penasehat Forum Desa Wilayah Selatan Kabupaten Pontianak ( sekarang Kabupaten Kubu Raya) Kalbar tahun 2005 – sekarang.

Wakil Bupati Kubu Raya Nama : Drs Andreas Muhrotien M Si Tempat Tgl Lahir : Ngluwar, 27 Juni 1954 Agama : Katolik Istri : Pareng Suprapti Anak : F Novita Danianti.

Alamat : Jl Adisucipto Gang 822 No 22, Sungai Raya, Kubu Raya.

Pendidikan

Drs Andreas Muhrotien M Si Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya

SD Pakunden tahun 1967 SLTP Blabak tahun 1970 SLTA Sastra Sosial Muntilan tahun 1973 STKIP PGRI IPS Pontianak tahun 1982 – 1984 Pasca Sarjana (S2) psikologi UGM Yogyakarta tahun 1993..

Jabatan Staf Bag Perencanaan Kanwil Depdikbud tahun 1978 – 1995 Kasub Bag Perencanaan dan program bagian perencanaan Kanwil Depdikbud tahun 1995.

Kepala UPPTP Dinas Pendidikan Kalbar tahun 1995 – 2001.

Kepala UPPTP Gubernur Kalbar tahun 2001 – 2008.

Penghargaan.

Satya Lencana Karya Satya Presiden RI tahun 1980.

Kader Penggerak Disiplin Nasional Gubernur Kalbar tahun 1996.

Muda Mahendrawan, SH Bupati Kabupaten Kubu Raya

Laporan Utama Edisi Oktober 2009

Tim Penggerak PKK Kabupaten Kubu Raya dilantik dan diserahterimakan di pertengahan Februari, disaksikan ketua Dharma Wanita Kalbar, DPRD, Muspida serta Bupati Kubu Raya dan sejumlah undangan lain.

TP PKK Kubu Raya Dilantik

JIKA kita menelusuri ke belakang, dan merefleksi ulang perjalanan sejarah PKK yang sangat panjang, maka kita akan menemukan nilai-nilai sejarah, untuk mengkaji ulang serta berpikir yang realistis.

Bahwa semangat kebersamaan para ibu, merupakan kemampuan dasar serta titik sentral dalam mendukung tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Nilai-nilai kebersamaan ini, telah diwujudkan dan diimpelementasikan oleh pendahulunya, seperti Cut Nya Dhien, RA Kartini, Dewi Sartika, Fatmawati Sukarno serta kaum ibu pejuang lainnya. Mereka telah banyak berkiprah dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Nilai-nilai kebersamaan dan keuletan pendahulu inilah, yang merupakan contoh dan keteladanan bagi kita semua.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, SH dalam kata sambutannya mengatakan, bahwa kita menyadari jiwa dan semangat kebersamaan para kaum ibu yang

PKK Wujud Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Si

Rosalina Muda Mahendrawan menandatangani pelantikan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kubu Raya.

Kubu Raya Jaya 5 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

telah menjadi motor penggerak, hendaknya dapat dipertahankan dan menjadi sarana akselerasi dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Eksistensi nilai-nilai tersebut, menurut Bupati, penting diimplementasikan di saat kita sedang bergerak maju di era otonomi sekarang ini. Dalam bentuk perwujudannya, pembinaan ketahanan keluarga dan ketahanan masyarakat, seperti kesehatan keluarga, kekuatan ekonomi, peningkatan pendidikan, kelestarian lingkungan hidup, peningkatan keagamaan dan melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugastugas mulia itu, sangat diperlukan kemampuan dan pengetahuan serta keterampilan kaum ibu, dalam mengembangkan kreatifitas dan aktivitas di bidangnya masingmasing. Pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Muda menilai, dengan telah dilantiknya ketua tim penggerak PKK Kabuapten Kubu Raya ini, dapat melanjutkan semua program kerja pengurus lama, dan diharapkan mampu untuk mengembangkan kreasi kerja yang inovatif dalam rangka mengimbangi kemajuan pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat berkembang.

“Karena itu, PKK merupakan perwujudan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, yang dijadikan sebagai wadah kebersamaan yang ideal dan strategis, sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di segala bidang,” ucap Bupati Muda Mahendrawan, SH. Pada saat sekarang ini, program-program yang dilaksanakan tidak mungkin dijalankan secara parsial atau sendiri-sendiri, namun harus didukung oleh rasa kebersamaan, bahu membahu dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, swasta dan pemerintah. Dengan memiliki komitmen untuk tetap mempertahankan nilai kebersamaan yang terus ditumbuhkembangkan, baik melalui konsepsi-konsepsi perencanaan, menggalang aspirasi masyarakat untuk membangun serta mewujudkan pelaksanaan secara fisik.

Kondisi pemerintahan yang berkembang saat ini, dinilai semakin mengkristalkan upaya untuk memperkuat kesadaran bersama terhadap kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Dalam perwujudannya, sangat dituntut adanya transparansi dengan mengedepankan peran yang proporsional dan bertanggung jawab antarperan pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk saling bahu membahu dan bekerjsama yang dilandasi semangat kebersamaan yang kuat, nilai-nilai kohesi persatuan untuk terlibat secara aktif

Kubu Raya Jaya 6 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Laporan Utama Edisi Oktober 2009

Suasana pelantikan TP Pkk Kubu Raya yang dilakukan PKK Kalbar, Ny Frederika Cornelis.

memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa.

Pembangunan semangat kaum ibu sangat diharapkan, demi mewujudkan citacita bangsa dan untuk kemakmuran anggota masyarakat, khususnya kaum ibu. Ini sangat penting, agar kesenjangan kehidupan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan tidak semakin melebar.

Kesenjangan sosial dalam masyarakat, dapat berimplikasi terhadap timbulnya kecemburuan sosial, yang merupakan titiktitik awal munculnya permasalahan dan gejolak sosial yang mengakibatkan disintegrasi bangsa.Untuk itulah, nilai-nilai kebersamaan perlu untuk ditanamkan sejak dini, yang selama ini sudah membudaya dalam masyarakat harus dipertahankan dan didayagunakan, dilestarikan serta dikembangkan, agar dapat menjadi potensi yang lebih efektif mengarah kepada pemanfaatan yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat.

Bupati KKR minta, dalam pelaksanaan kegiatan program, harus lebih mengutamakan pada pendekatan partisipatif masyarakat. Penentuan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan dalam kecamatan bahkan di desa, dilakukan melalui wadah PKK Kecamatan dan PKK desa, sehingga

diharapkan adanya sinergisitas antarPKK dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dra Ninik Kamaruzzaman MA, yang dinilai telah berjasa dengan segala keterbatasan selama kurang lebih satu tahun ini, dalam memajukan PKK Kabupaten Kubu Raya.

“Semoga amal ibadah yang telah diberikan selama ini mendapatkan ganjaran dari Allah SWT,” ucap Bupati Muda.

Begitu pula kepada Drs Kamaruzzaman MM selaku mantan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kabupaten Kubu Raya, yang telah banyak memberikan ide dan pemikiran yang strategis, bahkan berupa pendanaan untuk kemajuan PKK Kubu Raya, Bupati juga berucap terima kasih. “Semoga kebaikan Bapak selama ini, mendapatkan ridho dari Allah SWT,” tambah Muda.

Serahterima pengurus Tim Penggerak PKK ini berlangsung tertib dan penuh haru. Ketua Tim Penggerak PKK ini digantikan Rosalina Muda Mahendrawan, menggantikan Dra Ninik Kamaruzzaman yang merupakan Plt Bupati Kubu Raya selama masa satu tahun menjelang pembentukan pemerintahan baru ini. *

Laporan Utama Edisi Oktober 2009

Tingkatkan Pelayanan, Ciptakan Kesejahteraan Kabupaten Kubu Raya Mulai Menapak

Kubu Raya Jaya 7 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Kabupaten termuda Kubu Raya sudah resmi terbentuk. Dipimpin langsung oleh sang penggagasnya, Muda Mahendrawan, SH yang sejak awal telah memperjuangkan pembentukan daerah baru ini. Kini, setelah berjalan hampir dua tahun, Kubu Raya menapak kehidupan barunya.

Pembangunan pun digalakkan, perekonomian ditingkatkan.

Laporan Utama Edisi Oktober 2009

KEMBALI menoleh ke belakang, diakui, sesungguhnya aspirasi pemekaran Kubu Raya memang kuat datang dari masyarakat, dengan berbagai pertimbangan matang. Dan salah seorang yang paling kuat memperjuangkan pemekaran itu adalah Muda Mahendrawan SH, ketua lembaga studi pengembangan dan pemberdayaan wilayah. Nah, aspirasi itu telah dilakukan sejak tanggal 5 dan 12 Januari 2005 yang mewakili 101 desa dari 9 kecamatan, meliputi Kuala Mandor B, Sungai Raya, Sungai Kakap, Rasau Jaya, Telok Pakedai, Terentang, Kubu dan Padang Tikar. Tuntutannya pemekaran di wilayah selatan Kabupaten Pontianak, atau paling tidak pemindahan ibukota kabupaten ke Sungai Raya. ‘’Ya, tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah kan menciptakan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Untuk daerah selatan ini, fungsi pelayanan masyarakat kurang berjalan optimal, lantaran rentang kendali antara pusat pemerintahan di Mempawah dirasakan begitu jauh, ini jelas akan menghambat,” ucap Muda Mahendrawan, kala itu.

Bapak tiga anak ini, tak ragu menggarap pemekaran Kubu Raya. Dari sisi perekonomiannya sudah jelas, potensi daerahnya juga menjanjikan, meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan yang memang masih belum banyak dikelola, begitu pula sektor kehutanan masih perlu penataan secara baik.

Muda juga membantah kekhawatiran jika terjadi pemekaran di wilayah selatan, akan berakibat kurang baik bagi kabupaten induk yang ditinggalkan. ‘’Justru dengan dimekarkan, malah akan meningkatkan kreativitas masyarakat dan Pemda dalam pembangunan maupun politik di kabupaten induknya,” tutur Muda.

Ia lantas membeber, data pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pontianak menunjukkan hanya sekitar 3,2 persen dari total anggaran pendapatan belanja negara (APBD). Artinya, pembangunan di Kabupaten Pontianak selama ini, sebetulnya tidak mampu membiayai kebutuhannya sendiri, tapi masih ditopang oleh dana alokasi umum (DAU) sebesar 96,8 persen.

Soal pendapatan regional per kapita wilayah pemerintahan Kabupaten Kubu Raya ini, ada grafik menaik, coba lihat dari tahun 2002 lalu, yang kenaikannya sebesar 1,61 persen dari tahun sebelumnya, di mana pendapatan per kapita sebesar Rp 2.391.554,3 juta di tahun 2001, lantas naik menjadi Rp 2.422.683,1 juta di tahun 2002. Ini jauh berbeda dengan kondisi pendapatan regional per kapita Kabupaten Pontianak, yang merupakan induknya, yang tahun 2002 itu menurun sebesar 1,02 persen dari tahun lalu, yaitu dari Rp 2.300.355,89 juta menjadi Rp 2.276.879,27 juta di tahun 2002. Ini bermakna, bahwa pendapatan regional per kapita pemerintahan Kubu Raya berada di atas pendapatan regional per kapita kabupaten induk. Bila besaran pendapatan regional per kapita ini, dikaitkan dengan persentase tingkat perkembangannya, maka pendapatan regional per kapita daerah otonomi ini, cenderung akan terus meningkat, sementara pendapatan regional per kapita di induknya malah cenderung akan menurun. Asumsinya, tingkat perkembangan atau pertumbuhan pendapatan regional per kapita kedua wilayah bersifat konstan. ‘’Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru ini, akan berakibat pada meningkatnya sumbangan PDRB terhadap PDRB induknya dan provinsi Kalbar sendiri,” jelas Muda. *

Kubu Raya Jaya 8 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

KABUPATEN Kubu Raya terbilang cukup potensial, dengan jumlah penduduknya 473.843 jiwa atau 68,48 persen dari total penduduk Kabupaten Pontianak, memiliki luas wilayah 6.985,2 km2 atau 698.200 hektar.

Itu berarti, 84,53 persen dari luas Kabupaten Pontianak.

Kegiatan bisnisnya juga bergulir manis, ada beberapa cabang perbankan milik pemerintah dan lembaga perkreditan, bahkan di Kecamatan Sungai Raya juga ada beberapa fasilitas ATM. Pertokoan dan pasar juga hidup marak di sini, yang membuktikan denyut kehidupan perekonomian, bahkan di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya punya lebih dari satu pasar serta beberapa sentral pertokoan, pun pabrik-pabrik industri juga berada di wilayah ini yang menyedot banyak tenaga kerja. Begitu juga dengan pendidikan dan sarana kesehatan terbilang cukup memadai.

Ada lagi yang sangat menunjang pendapatan daerah, yaitu kegiatan pariwisata, dengan alamnya yang memiliki pantai cukup panjang, beberapa kepulauan indah serta tempat-tempat peninggalan sejarah. Pun pada wilayah sisa Kabupaten Pontianak, ada bidang usaha yang belum dikembangkan, yaitu bidang usaha wood working, pengolahan nenas, pakan ternak serta usaha makanan hasil pertanian.

Selain potensi itu, pertumbuhan koperasi juga terbilang maju, dari data tahun 2003 ada 135 unit koperasi atau 54 persen dari jumlah koperasi di kabupaten induknya yang sebanyak 250 unit koperasi itu. Koperasi terbanyaknya ada di Kecamatan Sungai Raya 39 unit, sedangkan jumlah terkecil di Kecamatan Kuala Mandor B 2 unit. Jenis koperasinya 41 unit KUD, 14 unit KPRI, 31 unit KSU, 2 unit koperasi Abri, 19 koperasi Kopkar, 9 Koppontren, 1 Koptan, 2 Koppasar, 1 Kopkaret, 1 Kopermas, dan koperasi sekolah. ‘’Nah, ini kan sangat potensial sekali. Makanya kita ajukan untuk dimekarkan, kita menjamin, daerah ini akan maju dan memberikan sumbangan yang tak kecil bagi provinsi ini,” tutur Muda penuh semangat.

Masih banyak lahan yang bisa digarap di sini, lantaran sampai sekarang pun banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Luas penggunaan lahan untuk perkebunan 72542 hektar atau 5,22 persen dari total penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, penggunaan lahan terkecil adalah penggunaan lahan untuk tambak, yang luasnya hanya enam hektar saja atau 0,0004 persen dari total penggunaan lahan.

Begitu pun soal fasilitas komunikasi di area ini, jangan anggap enteng. Hampir semua tersedia, dari televisi, radio, telepon dan kiospon serta parabola pun tersebar di setiap kecamatan. Hampir seluruh masyarakat memiliki televisi, radio dan adanya stasiun pemancar handphone kian membuat kelancaran komunikasinya. Jadi boleh dibilang, warga di sini lumayan juga ekonominya. *

Potensi Kubu Raya Sudah Tinggi

“

Ada bidang usaha yang belum dikembangan maksimal, yaitu bidang usaha wood working, pengolahan nenas, pakan ternak serta usaha makanan hasil pertanian.

Laporan Utama Edisi Oktober 2009

Menggantung Harapan di Kubu Raya Kubu Raya Jaya 9 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

KABUPATEN Pontianak sebagai kabupaten induk, terdiri atas 18 kecamatan, 168 desa dan 213 dusun dengan luas wilayah 8.262 kilometer persegi. Jumlah penduduk 709.933 jiwa. Sedangkan Kabupaten Kubu Raya, terdiri atas 9 kecamatan, 101 desa

dan 370 dusun dengan luas 6.985,20 kilometer persegi.

Banyak harapan digantungkan kepada pemerintahan Kubu Raya, salah satunya fasilitas infrastruktur. Baik jalan raya, puskesmas, sekolah, jembatan dan irigasi.

Selama ini mungkin karena wilayah yang terlalu luas, kue pembangunan tak tersebar merata. Dari satu kecamatan ke kecamatan lain, tak semuanya bisa dihubungi lewat jalan darat. Begitu pun tak semua kecamatan memiliki gedung SMA atau SMP. Baru dua tahun terakhir semua kecamatan memilikinya. ”Dengan pemekaran dan wilayah semakin kecil, diharapkan kue pembangunan itu bisa lebih merata. Banyak sekolah, jalan, irigasi, fasilitas kesehatan dan sebagainya yang dibangun,” ucap Muda Mahendrawan, sang penggagas Kubu Raya yang kini memerintah daerah ini.

Dia mengakui, bahwa pemekaran memang kebutuhan mendesak bagi 9 kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Namun jangan sampai pemekaran ini menjadi ajang untuk bagi-bagi kekuasaan, menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme. ”Pemekaran jangan sampai euforia sesaat. Masyarakat jangan lupa untuk terus mengawalnya,” pesan dia.

Berdasarkan kajian Pemkab Pontianak, sumber daya keuangan Kabupaten Pontianak didominasi oleh sembilan kecamatan, yang bergabung dengan Kubu Raya. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2003, Kabupaten Kubu Raya memberi kontribusi 68,52 persen dengan nilai Rp 3,528 triliun sedangkan kabupaten induk hanya 31,48 persen atau Rp 1,621 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pontianak Rp 22 miliar, sebanyak Rp 10,9 miliar dari kecamatan yang tergabung dalam kabupaten induk sedangkan sisanya Kubu Raya. Dengan adanya pemekaran, Kabupaten Pontianak, terdiri dari sembilan kecamatan dengan jumlah penduduk 221.454 jiwa, sementara Kubu Raya 488.479 jiwa.

Pemprov Kalbar pada APBD Perubahan 2007 menganggarkan dana sebesar Rp 2,5 miliar dari total Rp 15 miliar untuk Kubu Raya selama 3 tahun.

Nah kabupaten induk yang ditinggalkan juga sudah mempersiapkan diri. Salah satunya menggolkan pelabuhan terpadu di Kuala Mempawah. Pelabuhan ini meliputi pelabuhan perikanan dan pelabuhan laut. Harapannya tentu saja, ada sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, yang setidaknya bisa menghidupi kabupaten induk. *

Liputan Khusus Edisi Oktober 2009

ce Ke sei Ra Ku sek Sy Zu de me Sy Am de

dig ya sa pe me su

Kerajaan Kubu Sangat Makmur Menelisik Berdirinya Kubu Raya

hu un (pe me ole ku da

pe ak Ke ter ko pe Ku ke pe Ke ko

Jep ke pe

Jep Di pe pe me ke ma

Jep Te ter Ra me

Be ten Ka ma

Kubu Raya Jaya 10 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Liputan Khusus Edisi Oktober 2009

SAMA seperti daerah lain, Kubu Raya juga punya cerita sejarah tersendiri. Ini diawali dengan berdirinya Kerajaan Kubu pada tahun 1780 Masehi/1199 Hijriyah, seiring dengan diangkatnya Sayyid Syarif Idrus menjadi Raja Kubu yang pertama bergelar Tuan Besar Raja Kubu, dan dibangunnya istana pada tempat yang sekarang berdiri sebuah masjid Raya Kubu. Sayiddil Syarif Idrus wafat pada hari Minggu tanggal 26 Zulkaidah 1209 Hirjiyah dimakamkan di sebelah hulu dekat masjid yang ada sekarang ini. Syarif Muhammad merupakan raja ke dua kerajaan Kubu, saudaranya Syarif Muhammad Alwie mendirikan kerajaan Ambawang, yang pada penjajahan Belanda bergabung dengan kerajaan Kubu.

Pada masa kerajaan Kubu, transportasi yang digunakan melalui jalan air, yaitu sungai Kapuas kecil, yang sekarang dikenal dengan sungai Terentang. Pada saat itu, sepanjang jalur sungai Terentang tersebut, perkampungan berderet di kiri kanan sungai dan jalan menuju daerah ke pehuluan banyak dilakukan dari sungai Terentang ini.

Pulau Padang Tikar pada saat itu, memiliki hasil-hasil hutan yang banyak sekali, dan tanahnya juga banyak untuk bercocok tanam, karena tanah yang tinggi (pematang) dan pada saat itu pulau Padang Tikar belum menjadi kampung. Karena hanya diduduki sementara oleh nelayan-nelayan, yang pada waktu itu ditaksir tidak kurang dari 750 jiwa, namun sehari demi sehari menetap dan akhirnya menjadi kampung juga.

Sedangkan pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang, sampai saat ini, belum ada data yang akurat mengenai awal dari penjajahan Belanda di Kerajaan Kubu. Namun diperkirakan pada tahun 1823 terjadi kunjungan Tuan Muller, yang kemudian membuat kontrak pada tanggal 4 Juni 1823 dengan wakil pemerintah Belanda Tuan Tobras, bahwa Kerajaan Kubu boleh memungut cukai sekehendaknya, dan kerajaan Kubu menjaga perdagangan gelap serta perompak laut. Pada jaman penjajahan Belanda, Kerajaan Kubu dirugikan, dan dipaksa melalui kontrakkontrak mengenai pajak dan pendapatan daerah.

Penjajahan Jepang bermula dari pemboman oleh 9 pesawat Jepang pada tanggal 19 Desember 1941 di kota Pontianak, kemudian tentara Belanda mundur, disusul dengan pendaratan tentara Jepang pada bulan Februari 1942.

Pemerintahan Kerajaan Kubu pada masa penjajahan Jepang, dipaksa untuk melipatgandakan hasil pertanian.

Di pelosok ujung-ujung sungai dibuka tanah peladangan dan pertanian, palawija tumbuh dengan pesat, hasil padi dan tanaman sayur-sayuran banyak membantu daerah di luar kerajaan Kubu dan rakyat, kerajaan Kubu pada masa penjajahan Jepang sangat makmur dan tidak kekurangan makanan.

Pada saat penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang, wilayah kerajaan Kubu yang meliputi Kubu, Terentang, Batu Ampar, Telok Pakedai, Sungai Kakap termasuk Rasau Jaya, Sungai Ambawang dan Sungai Raya dibagi ke dalam beberapa undera distrik yang merupakan daerah kewedanaan Kubu.

Selanjutnya adalah masa sesudah kemerdekaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat dua Kalbar, sejak Undang-undang tersebut dikeluarkan, maka terbentuklah Kabupaten Pontianak, yang

Kubu Raya Jaya 11 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

wilayahnya terdiri dari Swapraja Mempawah, Landak, Pontianak dan Swapraja Kubu.

Sejalan dengan surat gubernur Kalbar nomor 135/ 0728/Pem-C tanggal 15 Februari 1996, perihal pemekaran atau pembentukan daerah otonomi tingkat dua dalam wilayah kabupaten dati dua Pontianak, lebih diupayakan agar dapat ditindaklanjuti bupati Pontianak, melalui badan pertimbangan daerah (BPD) tingkat dua Pontianak, dan harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya. DPRD tingkat II Pontianak dengan suratnya tanggal 22 Oktober 1996 meminta agar tim penelitian dan evaluasi pemekaran, segera menyusun proposal pemekaran. Kemudian dari usul BPD dan hasil pembahasan pemekaran wilayah Dati II di Kalbar, yang dilaksanakan oleh Gubernur Kalbar, kemudian dijabarkan tim penelitian dan evaluasi pemekaran Kabupaten daerah tingkat II Pontianak, maka bupati Kabupaten Pontianak membentuk tim penelitian dan evaluasi pemekaran daerah tingkat II Kabupaten Pontianak, yang menghasilkan konsep rencana pemekaran.

Nah, untuk Kabupaten Kubu Raya sekarang, secara geografis, wilayah kabupatennya berada pada koordinat 108 derajat 58 bujur timur dan 0°01’ lintang selatan. Wilayah tersebut merupakan wilayah pantai dengan batas terjauh dari pantai sekitar 97 km.

Kubu Raya ini, mempunyai batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pontianak, sebelah timur laut berbatasan dengan Kabupaten Landak, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, dan sebelah barat berbatasan dengan laut Natuna.

Cukup banyak pulau di area ini, baik yang berada di perairan laut maupun sungai. Kecamatan Batu Ampar merupakan kecamatan yang paling banyak pulaunya, di antaranya adalah pulau Padang Tikar, Panjang dan Telok Air. Sebagian besar wilayah ini merupakan wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2 persen.

Wilayah-wilayah dengan kemiringan lahan yang kecil ini, menyebar memanjang dari utara ke selatan wilayah pesisir pantai calon Kabupaten Kubu Raya pada ketinggian 0 – 25 meter. Pada wilayah pantai, banyak terdapat area dataran yang relatif rendah dari permukaan pasang air laut tertinggi, sehingga sangat rawan banjir.

Kondisi banjir sangat rawan terjadi pada saat air dalam keadaan pasang, terutama pada bulan-bulan yang memiliki curah hujan tinggi (Oktober – Januari) Ada pun wilayah yang berkemiringan lebih dari 2 persen, dijumpai di bagian perbatasan timur laut kabupaten dengan kawasan perbukitan yang relatif lebih banyak jumlahnya.

Lebih detil lagi, jenis tanah di area ini adalah aluvial, organosol, low humid clay dan litosol. Pada bagian wilayah pantai, jenis tanahnya dominan tanah aluvial dan organosol. Ciri lainnya, wilayah ini dialiri banyak sungai dengan kerapatan relatif tinggi. Sungai-sungai yang ada, pada umumnya berada pada ketinggian di bawah 20 meter dan mempunyai gradien rendah, sehingga kecepatan aliran tidak begitu deras, Nama sungai-sungainya adalah, Sungai Kubu, Selat Panjang, Sungai Jenu, Sungai Mendawak, Sungai Lida, Sungai Haur, Sungai Durian Sebatang, Sungai Kerawang, Selat Padang Tikar dan Selat Maya. *

“

Pada masa kerajaan Kubu, transportasi yang digunakan melalui jalan air, yaitu sungai Kapuas Kecil yang sekarang dikenal dengan Sungai Terentang.

Pembangunan Edisi Oktober 2009

Pembangunan KTM Rasau Jaya Harus Terkoordinasi

Pemkab KKR Bebaskan Lahan 120 Hektar Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya, harus dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan juga sektor swasta.

Walaupun koordinasi itu sendiri merupakan kata yang mudah diucapkan, namun ternyata sulit dilaksanakan.

Kubu Raya Jaya 12 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Bupati Muda Mahendrawan bersama rombongan melakukan kunjungan ke daerah pertanian penduduk.

LOKAKARYA Pengembangan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya yang berlangsung 23 Maret 2009 dihadiri Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs Djoko Sidik Pramono MM, Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Ir Timbul Nurtjahjono, Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Ir Prasetyoadi Warsono, Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan, Ir Hardy Benry Simbolon MMA, para kepala dinas dan sejumlah undangan lainnya.

KTM atau Kota Terpadu Mandiri, adalah kawasan Transmigrasi, yang pertumbuhannya dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, yang mempunyai

fungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, berupa pengolahan hasil pertanian, kegiatan agribisnis, pusat pelayanan agroindustri khusus dan penyediaan bibit tanaman unggul, pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian, industri dan jasa serta pusat perdagangan wilayah.

Nomenklatus kota di sini, merupakan suatu visi yang ingin dicapai. Sehingga yang dilaksanakan bukanlah membangun kota, melainkan membangun kondisikondisi yang dapat mempercepat tumbuhnya suatu kota. Paradigma tersebut diterjemahkan ke dalam wahana operasional yaitu kota terpadu mandiri.

Kawasan KTM Rasau Jaya sendiri luasnya 97.710 hektar, berpenduduk sekitar 57.204 jiwa. Kawasan ini sebagian adalah lokasi eks transmigrasi, penempatan di tahun 1981 lalu. Sekarang, diperkirakan lahan di kawasan ini masih akan menerima penempatan transmigrasi baru.

Pembangunan Edisi Oktober 2009

Panen jagung yang menjadi andalan warga Kubu Raya. Bupati Muda Mahendrawan bergembira bersama warga dengan hasil panen jagung yang melimpah.

Pekerjaan warga di sini bekerja pada sektor pertanian, di mana produksi unggulan adalah padi, jagung dan ubi kayu. Di kawasan ini juga ada perkebunan yang cukup luas, yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet serta tanaman hortikultur berupa nenas dan telah dibangun pabrik konsentrat oleh PT Agro Industri Sari Bumi. Di samping itu, sektor perdagangan dan jasa serta peternakan juga tumbuh di sini..

Laju pertumbuhan perekonomian di kawasan ini, dipacu dengan beberapa sektor, di antaranya adalah sektor jasa, sektor listrik, gas, air bersih, bangunan, keuangan dan komunikasi.

Jaringan transportasinya cukup tinggi, semua kecamatan telah terhubung dengan jalan berupa jalan aspal, kerikil dan tanah.

Begitu pula antara desa ke desa, telah terlayani dengan jalan darat dan sungai yang ada.

Sesuai dengan rencana KTM untuk pusat pelayanan kota, akan dibangun infrastruktur untuk pengembangan dermaga Rasau Jaya serta dermaga. Kondisi jaringan jalan di kawasan KTM adalah jalan aspal 220.2 km, jalan perkerasan/kerikil 17,21 km dan tanah 339 km.

Kawasan KTM terletak pada lokasi strategis, dan mempunyai banyak peluang usaha, lantaran PDRB kabupaten yang

Kubu Raya Jaya 13 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

cukup tinggi, yang berasal dari lapangan usaha unggulan, yakni pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa perhotelan. PDRB kabupaten berdasarkan BPS kabupaten tahun 2005 sebesar Rp 5.150.285.590.000.

Dilihat dari PDRB wilayahnya yang cukup tinggi, dan dipadukan dengan kondisi jalan, maka di KTM ini pembukaan usaha konstruksi bidang sipil cukup potensial.

Produksi unggulannya adalah padi, jagung, nenas dan kelapa sawit. Maka peluang untuk membangun penggilingan padi, pengolahan jagung, pabrik pengolahan kelapa sawit sangatlah potensial, saling terkait dengan penjualan produksi ke kota-kota pusat pemasaran.

Sementara peluang untuk usaha bidang pemasaran dan angkutan cukup potensial, ditambah dengan pengangkutan hasil produksi masyarakat petani ke pasar-pasar kabupaten atau kecamatan.

Dari berbagai peluang tersebut, pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mendukung untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, maka diharapkan bantuan permodalan dapat diberikan oleh pemerintah pusat, berupa bantuan kredit tanpa agunan kepada masyarakat di kawasan KTM Rasau Jaya.

Dari hasil studi penyusunan master plan Kota Terpadu Mandiri dan rencana teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (PMKT) Rasau jaya ini, terungkap bahwa kawasan KTM Rasau Jaya terdiri dari 25 desa yang meliputi kecamatan Rasau Jaya 6 desa, Kecamatan

Pembangunan Edisi Oktober 2009

Telok Pakedai 5 desa, Kecamatan Sungai Raya 1 desa dan Kecamatan Kubu 13 desa.

Aspek legal yang mendukung KTM Rasau Jaya adalah, Keputusan Bupati Pontianak (kabupaten induk) Nomor 334 tahun 2006 tentang kawasan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya Kabupaten Pontianak seluas 97.710 hektar yang meliputi kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Telok Pakedai, Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Kubu.

Jumlah penduduk pada kawasan ini tahun 2007 sekitar 57.204 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Kubu, yaitu 26.811 jiwa (46,87 persen), Rasau Jaya 22.832 jiwa (39,91 persen), Telok Pakedai 5.419 jiwa (9,47 persen) dan Kecamatan Sungai Raya 2.142 jiwa (3,74 persen).

Sedangkan proyeksi jumlah penduduk di KTM pada tahun 2015, adalah 78.198 jiwa.

Dari jumlah tersebut, penduduk Kecamatan Rasau Jaya mempunyai jumlah terbanyak, yaitu 39.671 jiwa atau 50,73 persen dari jumlah penduduk di kawasan pengembangan.

Selanjutnya Kecamatan Kubu yaitu 29.444 jiwa atau 37,65 persen, Telok Pakedai 5.754 jiwa (7,36 persen) dan Sungai Raya 3.328 jiwa ( 4,26 persen).

Dari berbagai kondisi dan program yang diusulkan direkomendasaikan, yaitu perlu dilakukan studi RTUPT terhadap ketiga calon PTB yang direkomendasikan. Pada tahun 2009, pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan membebaskan lahan seluas 120 hektar, untuk pengembangan pusat KTM di lokasi pusat KTM yang telah ditentukan.

Kemudian normalisasi saluran primer, sekunder dan tersier yang ada merupakan hal utama yang harus dilakukan sebelum pembangunan infrastruktur pendukung lain dilakukan. Merevitalisasi pusat KTM Rasau Jaya III, subpusat KTM Rasau Jaya umum dan subpusat KTM Bintang Mas. Mengusulkan ijin prinsip kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk pemanfatan tanah eks P45 Kalimantan Barat sebagai subpusat KTM Rasau Jaya.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan KTM Rasau Jaya akan mempengaruhi ekosistem yang ada. Maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan seoptimal mungkin, agar dalam pelaksanaannya tetap berpedoman terhadap pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan. *

Kubu Raya Jaya 14 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Dana Pembangunan Kubu Raya Rp 458 Miliar Sebagian Besar untuk Belanja Pegawai Kabupaten Kubu Raya Menggelar Musrenbang tahun 2009, dihadiri Gubernur Kalbar serta jajaran DPRD, Muspida serta pejabat daerah ini. Dari sini terungkap total pendanaan kegiatan pembangunan Kubu Raya di angka Rp 458 miliar lebih.

BUPATI Kubu Raya, Muda Mahendrawan SH mengungkap, bahwa total pendanaan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2009 ini, berjumlah Rp 458.743.934.487. Dana tersebut terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 171.185.319.625

Pembangunan Edisi Oktober 2009

dan belanja tidak langsung sebesar Rp 287.558.614.862.

Dari komposisi belanja itu, belanja tidak langsung menyedot 62,68 persen dari total APBD tahun 2009. “Jadi sebagian besar dana APBD digunakan untuk belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan. Sedangkan untuk belanja langsung atau belanja pegawai untuk membiayai kegiatan, belanja barang dan jasa serta belanja modal relatif masih kecil,� jelas Muda.

Adapun sumber pendapatan Kabupaten Kubu Raya tahun ini, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 10.138.590.000, dana perimbangan Rp 426.063.501.000. Ada lagi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 22.541.843.437.

Bupati Muda menjelaskan, pada tahun anggaran 2010, belanja langsung, terutama komponen belanja barang dan jasa, selain belanja perjalanan dinas dan belanja modal diperbesar untuk penguatan anggaran berbasis kinerja dan percepatan pencapaian program, dan kegiatan prioritas lima tahun ke depan. “Menurut hemat saya, kecil kemungkinan kita dapat mengakomodir dan menampung pembiayaan dalam APBD terhadap usulan kegiatan yang disampaikan oleh desa, kecamatan dan para pemangku kepentingan lainnya, jika komposisi belanja barang dan jasa, selain belanja perjalanan dinas dan belanja modal tidak dioptimalkan dan diberi porsi yang cukup besar. Di samping

program dan kegiatan prioritas yang inovatif, sinergi dan terintegrasi, mengingat kemampuan keuangan dan fiskal APBD Kubu Raya masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan fiskal yang harus dipenuhi.

Selain itu, substansi RKPD 2010 menurut Muda, harus mengakomodir dan mengantisipasi dampak krisis keuangan global, untuk mengatasi pengangguran yang cukup besar dan kemiskinan yang masih cukup tinggi, melalui program dan kegiatan di bidang ekonomi dan sosial, seperti penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha di sektor infrastruktur dalam bentuk padat karya.

Selain itu sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam bentuk program pendampinan dana stimulan/jaminan gagal panen, sektor kesehatan dalam bentuk jaminan kesehatan keluarga untuk keluarga miskin yang tidak tertampung dalam program Jamkesmas serta pendidikan dalam bentuk pendidikan dasar dan menengah gratis, murah atau terjangkau. Di sektor informal, UMKM dan industri kecil (home industry) dalam bentuk bantuan modal usaha dan modal kerja, pelatihan keterampilan, pelatihan enterprenersip dan lainnya.

Bupati Muda Mahendrawan juga menyatakan, program dan kegiatan prioritas di bidang pelayanan publik, seperti pelayanan one stop service, penyajian data secara on line, sistem informasi keuangan daerah yang on line,

Bupati Muda Mahendrawan membuka kegiatan Musrenbang.

Merencanakan pembangunan ke depan Kabupaten termuda ini.

kita mengupayakan proporsi pendanaan pembangunan daerah yang cukup besar, bersumber dari APBD provinsi dan APBN serta investasi dari pihak swasta dan masyarakat,� jelas Muda.

Pada kesempatan Musrenbang itu, Bupati Kubu Raya meminta, agar rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja SKPD Kabupaten Kubu Raya harus memuat

Kubu Raya Jaya 15 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

optimalisasi pemungutan PAD dengan layanan prima, penguatan otonomi desa, manajemen penilaian aset serta penerimaan gaji pegawai melalui ATM serta program bidang infrastruktur, seperti pembukaan daerah terisolir, penyediaan energi terbaharui, transportasi jalan poros desa dan pemukiman, hunian yang layak tinggal untuk segera direalisasikan tahun anggaran 2010. *

Pemberdayaan Edisi Oktober 2009

PNPM MANDIRI HINGGA TAHUN 2015 Pendekatan pemberdayaan masyarakat, selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional.

Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belumlah optimal.

Masyarakat Mandiri Tak Mungkin Instan PADA acara lokakarya PNPM Mandiri Pedesaan, yang digelar di function hall 2 Kapuas Palace pertengahan Maret 2009 yang dihadiri Sekjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta para pejabat Kabupaten Kubu Raya, Bupati Muda Mahendrawan, SH berharap, dapat terjadi harmonisasi dan sinkronisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masayrakat, sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan pemerintah, sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemis-

Lokakarya PNPM Mandiri Pedesaan dibuka langsung Bupati Kabupaten Kubu Raya.

Kubu Raya Jaya 16 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

kinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program ini dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan, terkait upaya peningkatan kesejahteraan kualitas hidup, kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar, dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan dengan berbagai hasil yang dicapai. PNPM Mandiri dalam tujuan umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Keharmonisan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengalokasikan sumber pendanaan PNPM Mandiri, bertujuan untuk efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, yang dikoordinir oleh tim pengendali PNPM Mandiri, tim koordinasi provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga masyarakat. Pemanfaatan dan alokasi pendanaan, dilakukan dengan cara konsolidasi berbagai sumber dan penggunaan dana sesuai dengan program, sehingga pembiayaan aktivitas kegiatan yang tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan distribusi pelaku serta fungsi kinerja program.

PNPM tahun 2007 sampai dengan 2008, merupakan masa transisi proses harmoni-

Peda

Pemberdayaan Edisi Oktober 2009

sasi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang meletakkan masyarakat sebagai pengambil keputusan pelaksanaan berbagai program tersebut di wilayahnya. Mulai tahun 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri akan merujuk kepada rancangan mekanisme pelaksanaan PNPM Mandiri 2009 – 2015. Untuk menjamin konsistensi usulan dari masyarakat menjadi prioritas RKPD, maka dalam forum Musrenbang kabupaten/kota, dipastikan menghasilkan delegasi masyarakat kecamatan,

Kemudian memastikan, bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan program.

Untuk menangani pengaduan masyarakat, dibentuk sistem pengelolaan pengaduan masyarakat (SPPM) PNPM Mandiri secara berjenjang, yang dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait di berbagai tingkatan, termasuk aparat pengawasan fungsional (APF) dan aparat penegak hukum (APH) juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi, baik kepada pelapor maupun masyarakat luas, mengenai tindakan

Pedagang diharap bisa menikmati fasilitas PNPM Mandiri untuk pengembangan usahanya.

diberikan waktu untuk memastikan prioritas yang diusulkan dari hasil perencanaan pembangunan partisipatif ,dapat masuk ke dalam prioritas RKP kabupaten/kota.

Kemudian agar berbagai usulan prioritas dari masyarakat dapat direalisasikan dalam penganggaran, maka dalam proses perumusan RKPD kabupaten/kota dipastikan keterlibatan anggota legislatif (DPRD), untuk dapat memahami kondisi dan masalah masyarakat sejak awal.

Pelibatan anggota legislatif dalam keseluruhan proses perencanaan partisipatif, dilakukan dalam menjaga kesinambungan prioritas pembangunan dari perencanaan sampai penganggaran.

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri, dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi, dan fasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pemantauan, pengawasan, tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kubu Raya Jaya 17 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

penyelesaian yang diambil dan hasilnya.

PNPM Mandiri bukan semata-mata berisi kegiatan dan sasaran, melainkan seperangkat aturan, yang memungkinkan kegiatan berjalan. Untuk itu pengembangan kelembagaan PNPM Mandiri perlu mengacu pada prinsip-prinsip, yakni semua bentuk intervensi program dan berbagai aturan tidak boleh berbenturan/mengesampingkan/ menghilangkan tatanan sosial masyarakat yang sudah mapan, seperti keswadayaan masyarakat, gotong royong dan sebagainya. Bahkan sebaliknya, harus dikondisikan untuk membatasi perilaku menyimpang, yang bakal timbul dalam pelaksanaan dan mungkin juga intervensi di antara pelaku. Basis dari kerjasama bukan sekadar kesamaan tujuan, melainkan aturan main yang sudah disepakati secara sukarela.

Semua aturan, baik formal maupun informal yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri, merupakan akumulasi dari kebutuhan riil masyarakat.

Berbagai disain kelembagaan perlu disertai dimensi tata kelola yang baik, yang ditujukan untuk meminimalisasi dampak

sosial dan lingkungan yang bakal muncul.

Sebagaimana diketahui, bahwa PNPM Mandiri terdiri dari beberapa program yang terbagi dalam tiga kluster, yaitu kluster bantuan sosial (bantuan langsung tunai) seperti BOS, askeskin dan sebagainya. Kemudian kluster pemberdayaan, seperti PNPM Mandiri pedesaan, PNPM Mandiri perkotaan, P2DTK, PUP dan lainnya. Terakhir adalah kluster pengembangan usaha menengah kecil masyarakat (UMKM) seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan lainnya.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektifitas dan efisiensi dari kegiatan selama ini sering berduplikasi antarproyek diharapkan juga dapat diwujudkan, mengingat proses pemberdayaan umumnya membutuhkan waktu 5 – 6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015.

Ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan millennium atau Millennium Development Goals (MDGS).

Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasarkan pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur, akan membantu masyarakat mewujudkan pencapaian targettarget MDGS tersebut. Masyarakat yang mandiri, tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri.

Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk dan oleh masyarakat diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Untuk harmonisasi dan sinergi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan, mengenai kategori program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat terdiri dari PNPM Inti, yakni program/kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW dan P2DTK. Selanjutnya adalah PNPM Penguatan, terdiri dari program-program berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. *

Pemerintahan Edisi Oktober 2009

Pelantikan para pejabat struktural eselon III dan IV pemerintahan Kubu Raya.

Pejabat Eselon III dan IV Dilantik Pejabat struktural Eselon III dan eselon IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya dilantik Bupati Muda Mahendrawan di pertengahan April 2009.

Birokrasi pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien menjadi idaman masyarakat sebagai customer layanan pemerintahan. Dan ini menjadi tugas pejabat yang baru dilantik.

Kubu Raya Jaya 18 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Kualitas Pelayanan Publik Belum Penuhi Harapan BUPATI Kubu Raya, Muda Mahendrawan SH pada acara pelantikan tersebut menyatakan, bahwa pelantikan pejabat eselon III dan eselon IV ini, merupakan agenda pemerintah dalam rangka mengisi struktur organisasi yang masih lowong, mendefinitifkan jabatan PLT serta mutasi vertikal dan horizontal.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diakui Muda, merupakan tugas terpenting dalam organisasi pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Bahkan bisa dikatakan, bahwa tujuan utama birokrasi pemerintahan adalah dalam rangka mengatur mekanisme dan prosedur (regulasi) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berbagai kepentingan dan kebutuhan tidak saling bertentangan, yang pada

gilirannya merugikan semua pihak.

Muda juga mengakui, bahwa hingga saat ini, kualitas pelayanan publik dinilai masih belum memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Berbagai keluhan, baik yang disampaikan melalui mediamassa maupun yang disampaikan kepada institusi-institusi pengawasan yang ada merupakan buktinya.

Untuk itu, pada kesempatan pelantikan tersebut, Bupati Muda Mahendrawan menekankan, dalam menjalankan tugas yang dibebankan, dahulukan kepentingan pelayanan terhadap publik daripada kepentingan pribadi, sesuai dengan semangat pemekaran.

Diakuinya, memang untuk memenuhi kualitas pelayanan publik, sejauh ini masih dirasakan belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Itu

“

Sudah saatnya aparatur Kubu Raya membuktikan komitmen untuk menjadi yang unggul dan terdepan bukan sekadar omong kosong!

Pemerintahan Edisi Oktober 2009

dipengaruhi berbagai faktor yang dinilai sebagai ramah, kurang memuaskan, mahal, kolutif, korup dan kendala, di antaranya adalah, kurangnya komitmen sebagainya. aparatur pelayanan, budaya pelayanan yang belum “Oleh karena itu, sudah saatnya aparatur Kubu Raya melekat pada aparatur pelayanan, kurangnya sumber bisa membuktikan, bahwa komitmen untuk menjadi daya terutama SDM aparatur, belum adanya paramorganisasi yang unggul dan terdepan dalam membeeter yang valid terhadap indikator kinerja institusi rikan pelayanan kepada masyarakat bukan sekadar pelayanan di samping kendala eksternal birokrasi kata-kata kosong belaka, namun menjadi sesuatu yang seperti kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan terus menerus diupayakan perwujudannya,� pesan prosedur yang telah ditetapkan dan hambatanBupati. hambatan lainnya.

Dengan maksud itulah, pemerintah Kabupaten Kubu Berdasarkan hal tersebut, kata Bupati Muda, paRaya memandang penting untuk mengisi kekosongan ling tidak ada dua hal pokok dalam upaya peningjabatan serta mutasi horizontal dan vertikal dengan katan kualitas pelayanan, yaitu untuk manusianya aparatur yang benar-benar dianggap mampu mewuserta sistem manajemen pelayanan. Pelayanan pujudkan peningkatan pelayanan publik yang baik dan blik dapat lebih berkualitas apabila petugas pelabermutu, serta berbagai aspek lainnya yang berkaitan yanan dapat diandalkan, responsif, meyakinkan dan dengan kualitas pelayanan. empati.

Penempatan aparatur yang tepat, diharapkan dapat Pejabat struktural yang dilantik ini, diharapkannya, menjadi pendorong upaya peningkatan kualitas kinerja dapat diandalkan. Artinya, dapat dipercaya, teliti dan pelayanan di instansi masing-masing. Ini pada gilirankonsisten. Responsif berarti tanggap terhadap kebunya akan menjadi salah satu penentu keberhasilan tuhan masyarakat serta cepat dalam memberikan pelapelaksanaan otonomi daerah, di mana organisasi pemeyanan. Meyakinkan dalam arti percaya diri, profesiorintah daerah dapat secara mandiri mencapai keberhanal, berkompeten sehingga memberikan rasa aman bagi silan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemeyang dilayani serta mempunyai jiwa empati yang tinggi rintahan yang menjadi urusannya, termasuk di dalamseperti perhatian, sopan, sabar dan mau mendengarkan nya pelayanan publik yang profesional, efektif, efisien keluhan pelanggan. dan bebas dari kesalahan.

Selanjutnya, pelayanan publik merupakan suatu sisKondisi demikian, tentunya akan dapat meningkattem yang di dalamnya terdapat komponen-komponen kan daya saing birokrasi pemerintah daerah, sehingga yang bergerak, mulai dari perumusan kebijakan hingga menjadi organisasi pelayanan masyarakat yang ungteknis pelaksanaannya. Berkaitan dengan ini, dihagul dan kompetitif. Dengan demikian, kepercayaan marapkan ada pembenahan terhadap sistem manajemen syarakat akan meningkat dan mendorong masyarakat pelayanan, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih untuk lebih aktif berpatisipasi dalam penyelenggaraan berhasil guna dan berdaya guna. pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehing“Pembenahan sistem manejemen ini, hendaknya ga akan menjadi modal besar dalam mengimplejuga diarahkan ke dalam kerangka penciptaan mamentasikan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya.* najemen pemerintahan yang tertib, demokratis, transparan, unggul dan kompetitif,� tutur Muda.

Sejalan dengan g e n c a r n y a tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (good government), maka organisasi birokrasi diharap dapat memperbarui diri dengan membuang image bahwa birokrasi selalu diasosiasikan dengan pelayanan yang lamban, tidak Baupati dan Wakil Bupati Kubu Raya mengucapkan selamat kepada pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik.

Kubu Raya Jaya 19 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Gal

Aktivitas Bersama Keluarga Menjadi pejabat Bupati bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi daerah baru yang penuh dengan tantangan. Maka kesibukan pun tak pelak menyita banyak waktu pejabat yang satu ini. Namun meski jadual kegiatan pemerintahan berderet seperti tak hendak putus, bukan berarti keharmonisan bersama keluarga terlalaikan.

Dalam kesempatan kegiatan terutama ketika melakukan kunjungan-kunjungan ke lokasilokasi tertentu, Bupati Muda Mahendrawan mengajak keluarga untuk ikut serta. “Mendidik anak-anak untuk lebih mengenali lingkungan daerahnya,� ucap sang bupati tersenyum.

Ini memang salah satu cara bekerja sembari refreshing. Pekerjaan sukses, keluarga pun bahagia! *

Menanam padi di Sungai Kering dengan menggunakan peralatan modern.

aleri Wakil Bupati Kubu Raya Drs Andreas Muhrotien MSi di salah satu daerah penghasil jagung Kabupaten Kubu Raya.

Bupati Muda Mahendrawan meresmikan pekong di daerah Kubu Raya, dan mencoba pedang pusaka.

Pemerintahan Edisi Oktober 2009

Formasi Jabatan PNS Harus sesuai Kebutuhan BUPATI MINTA DISEMPURNAKAN PNS haruslah memiliki kemampuan, sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi dengan jumlah yang memadai.

Sayangnya, penempatan PNS pada organisasi perangkat daerah yang ada, masih jauh dari semustinya.

Kubu Raya Jaya 22 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

BUPATI Kubu Raya, Muda Mahendrawan SH ketika membuka workshop penyusunan formasi jabatan PNS tahun 2009, se Kabupaten Kubu Raya dan Sungai Raya mengakui, bahwa penempatan PNS masih jauh dari semustinya. Ini bisa dimaklumi, karena masih terbatas dan mendesaknya distribusi PNS pada pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten baru, dan tentu saja hal tersebut berdampak pada kinerja organisasi perangkat daerah. “Lihat saja, betapa jumlah PNS yang ada tidak sesuai dengan jumlah struktur organisasi dan beban kerja pada pemerintah Kabupaten Kubu Raya,� tutur Muda.

Untuk itu Bupati minta, hendaknya sedikit demi sedikit harus diperbaiki, dan disempurnakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang benar.

Semakin dini perbaikan itu dilakukan, maka masalah yang muncul dapat dieliminir dan menjadi tidak kompleks. Sehingga pada gilirannya, dapat mempercepat peningkatan kapasitas pemerintah daerah, guna mengimplementasikan visi dan misi serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya.

Menurut dia, pemenuhan kebutuhan PNS pada organisasi perangkat daerah harus direncanakan secara baik dan benar. Wujudnya, tergambar dalam formasi jabatan/

Pemerintahan Edisi Oktober 2009

PNS. Formasi dimaksud, memberikan in- nakan tugas pokok dan fungsi organisasi formasi tentang jumlah dan susunan perangkat daerah masing-masing. pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu Untuk itulah, pemerintah melalui PP Nosatuan organisasi perangkat mor 97 tahun 2000, sebadaerah, yang mampu melakgaimana telah diubah desanakan tugas pokoknya ngan PP Nomor 54 tahun dalam jangka waktu tertentu.

2003 telah mengatur secara Tanpa perencanaan Tanpa perencanaan yang baik jelas tentang penyusunan yang baik dan benar, formasi. Dalam PP tersebut dan benar, dikhawatirkan manajemen kepegawaian diatur, bahwa formasi untuk dikhawatirkan tidak akan efektif, dalam memmasing-masing organisasi manajemen berikan dukungan terhadap perangkat daerah ditetapkepegawaian tidak kelancaran roda pemerintakan setiap tahun anggaran akan efektif. han di Kubu Raya. oleh kepala daerah, setelah Sebagai salah satu unsur mendapat persetujuan manajemen kepegawaian, perencanaan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Apaatau penyusunan formasi ini, merupakan ratur Negara, berdasarkan pertimbangan langkah awal yang sangat menentukan. dari Kepala BKN. Dengan awal yang baik dan benar, Dalam PP tersebut, juga diatur bahwa fordiharapkan PNS yang nantinya ditem- masi masing-masing satuan kerja perangkat patkan, akan mampu bekerja secara op- daerah, disusun berdasarkan analisis ketimal dan profesional dalam melaksa- butuhan dan penyediaan pegawai, sesuai

“

15 RANCANGAN PERDA DIBAHAS EKSEKUTIF Bupati Kabupaten Kubu Raya, Muda Mahendrawan SH menyampaikan pendapat akhir eksekutif terhadap dua buah rancangan peraturan daerah inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kubu Raya. Sampai saat ini, KKR telah memiliki 12 peraturan daerah.

Kubu Raya Jaya 23 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan ketentuan serta prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sejalan dengan itu, Bupati Kubu Raya berharap, penyusunan formasi jabatan PNS di Kabupaten Kubu Raya, juga tentunya tetap menerapkan aturan yang ada. “Saya harap, formasi jabatan PNS yang akan disusun, benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk itu, kepada para pegawai yang berperan dan bertanggung jawab dalam penyusunan formasi harus benar-benar memperhatikan dan menerapkan instrumen dan kriteria yang telah diatur,� imbuh Muda.

Sebagai kabupaten baru, ia mengakui, masih perlu belajar banyak. Dengan segala keterbatasan, SDM, PNS harus lebih banyak berbenah dan terus belajar meningkatkan kompetensi diri, termasuk di dalamnya pembenahan manajemen kepegawaian. *

KUBU RAYA HASILKAN 125 PERATURAN BUPATI DI hadapan ketua dan anggota DPRD KKR, serta sejumlah pejabat daerah baru ini, Bupati Muda Mahendrawan menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah. Kini Kabupaten Kubu Raya telah memiliki 12 peraturan daerah, yang telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Kubu Raya.

Peraturan tersebut terdiri dari tahun 2008 dari lima peraturan daerah, yaitu lambang daerah Kabupaten Kubu Raya, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya, kedudukan protokuler dan keuangan, pimpinan dan anggota DPRD serta peraturan daerah bantuan keuangan kepada partai politik.

Tahun 2009, peraturan daerah terdiri dari tujuh Perda yaitu, pajak hotel, pajak reklame, pajak pengambilan bahan galian C, pajak parkir, pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak hiburan.

Selain Perda tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan 15 rancangan peraturan daerah yang telah dibahas di tingkat eksekutif, dan 9 buah telah disampaikan ke legislatif. Sedangkan produk hukum berupa peraturan bupati dari terbentuknya Kabupaten Kubu Raya, hingga sekarang telah

mencapai 125 peraturan bupati.

Terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kubu Raya, Bupati Muda Mahendrawan minta, agar muatan lokal lebih tampak dalam rancangan peraturan daerah tersebut. Revitalisasi kurikulum pendidikan, hendaknya diterapkan pada jenjang pendidikan dasar, lebih berorientasi kepada pembentukan etika/karakter.

Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah, lebih menitikberatkan pada kurikulum muatan lokal yang bersifat enterprener (wirausaha) secara umum. Bahwa kurikulum pendidikan tahun 2010 di Kabupaten Kubu Raya, yang memiliki spesifikasi lebih mengarah kepada pendekatan pendidikan yang bersifat holistik, dengan berbasis karakter pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan.

Bupati juga minta, agar Raperda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kubu Raya segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sementara rancangan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik menunggu peraturan pemerintah berlaku, selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah Kubu Raya. *

Forum

Edisi Oktober 2009

Kegiatan Forum SKPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2009 dibuka langsung oleh Bupati Muda Mahendrawan, SH.

Wujudkan Kubu Raya Senyum Simpatik Forum SKPD Kabupaten Kubu Raya tahun 2009, dibuka Bupati Muda Mahendrawan SH bertempat di Randayan Taman Dangau, Rabu 18 Maret. Forum ini dibentuk dalam upaya mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari kecamatan dengan rancangan rencana kerja SKPD.

Kubu Raya Jaya 24 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Utamakan Kepentingan Rakyat FORUM SKPD ini, dihadiri Plt Sekda, para asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor dan camat se Kabupaten Kubu Raya. Forum ini juga sekaligus menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam rencana kerja SKPD, menyesuaikan prioritas rencana kerja SKPD dengan pagu/ plafon dana SKPD dalam skala prioritas RKPD 2010, serta mengidentifikasi kefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama yang mendukung terlaksananya rencana kerja SKPD. Berkaitan penyusunan RKPD 2010 yang paralel dengan penyusunan RPJMD, maka penyusunan RPJMD 2009 – 2014 mengakomodir juga visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi yang ingin dicapai lima tahun ke depan, adalah terwujudnya Kabupaten Kubu Raya senyum simpatik. Yaitu sehat dan sejahtera, efektif dan efisien, nyaman yang mengutamakan kepentingan rakyat, unggul, mandiri, subur, inovatif, maju, produktif, amanah, adil dan aman, tertata dan tertib, indah dan

kreatif. Dengan visi tersebut, dapat dijadikan spirit dan moto Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, disusunlah rancangan visi dan misi daerah Kubu Raya 2009 – 2014, yaitu terwujudnya Kabupaten Kubu Raya terdepan, maju dan sejahtera.

Bupati Muda Mahendrawan SH menjelaskan, makna terdepan adalah mengandung pengertian, bahwa Kubu Raya diharapkan dapat menunjukkan suatu keunggulan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, dan mempunyai nilai tambah yang kompetitif, inovatis, produktif, indah, kreatif dan mandiri dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya maju, mengandung makna adanya perubahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari kondisi sebe-

Forum

Edisi Oktober 2009

lumnya.

Dan sejahtera, mengandung pengertian adanya harapan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dasar, fisik, mental, spiritual, rasa aman, nyaman, tertib, sehat dan kualitas lingkungan hidup yang baik dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dijelaskan Bupati, telah dirumuskan program dan kegiatan prioritas, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan, peningkatan sumberdaya manusia terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, dalam upaya mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan berahlak mulia. Kemudian peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, layak dan merata dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan sumberdaya manusia. Sebagaimana dimaklumi, bahwa untuk memajukan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, mutlak diperlukan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, layak dan merata.

Dari tiga pertimbangan tersebut, secara umum program dan kegiatan prioritas yang perlu dimasukkan dalam rancangan SKPD 2010, antara lain adalah kegiatan pendampingan untuk kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kegiatan pembinaan dan pelatihan industri kecil dan home industry, pelatihan keterampilan untuk wanita dan anak putus sekolah, pelatihan keterampilan kewirausahaan, fasilitasi dan bantuan permodalaan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, kegiatan PNPM Mandiri pedesaan, kegiatan program pengembangan kecamatan, kegiatan program pembangunan daerah tertinggal dan khusus (P2DTK), pembangunan kawasan agroindustri berbasis pertanian dan perkebunan dan kegiatan lainnya, yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekonomi kerakyatan.

Bupati KKR menyatakan, bahwa kesemua program dan kegiatan dalam RKPD maupun Renca SKPD 2010 tersebut, di samping mengakomodir visi dan misi kepala daerah terpilih, juga diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, yang kondisinya saat ini di Kabupaten Kubu Raya cukup tinggai, yaitu 45,9 persen dari jumlah penduduk. Terlebih lagi dampak dari krisis keuangan global, yang memicu meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, baik di lingkup lokal, nasional,

Kubu Raya Jaya 25 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

maupun global, serta merespon program nasional pasca Pemilu legislatif dan Pilpres 2009, yang rawan krisis politik, yang pemicu utamanya bersumber dari krisis ekonomi.

Sedangkan kegiatan di bidang pendidikan seperti kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini (PAUD), wajib belajar 9 tahun, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM), meningkatkan angka melek huruf, meningkatkan mutu kelulusan peserta didik dan mutu tenaga kependidikan dan kegiatan lainnya di bidang pendidikan.

Di bidang kesehatan seperti pengadaan

melahirkan dan anak, dan kegiatan lainnya di bidang kesehatan.

Kegiatan di bidang infrastruktur dasar, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, normalisasi sungai, pembangunan pintu air, dermaga, serta kegiatan pengelolaan persampahan, air bersih, listrik/energi, pertamanan, transportasi darat dan sungai serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, mental, spiritual, khusus kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, diutamakan pembangunan poros desa dengan memanfaatkan dana APBD dan PNPM Mandiri, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkar yang menghu-

Pembangunan infrastruktur jalan jadi prioritas Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan investasi.

obat dan perbekalan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kampanye, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, standarisasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesmas, maupun jaminan kesehatan untuk keluarga miskin bagi keluarga miskin yang tidak tertampung program Jamkesmas), kegiatan pembangunan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, peningkatan keselamatan ibu

bungkan antarkecamatan dengan ibukota Kabupaten Kubu Raya, maupun antar Kabupaten Kubu Raya dengan kabupaten lainnya, yang pendanaannya bersumber sharing APBD Kabupaten Kubu Raya, APBD Provinsi maupun APBN 2010.

Kawasan strategsi dan cepat tumbuh, seperti kawasan ibukota Kabupaten Kubu Raya, kota Sungai Raya yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak perlu disiapkan perencanaan dan kegiatan yang menunjang pertumbuhan kota Sungai Raya agar menjadi kota yang sejajar dan mempengaruhi dan mengendalikan perkembangan Kota Pontianak. *

Ekonomi Edisi Oktober 2009

UU No 20 Tahun 2008 Disosialisasikan

Tata PKL Tanpa Gejolak Sosial

Upaya menyehatkan kelembagaan koperasi perlu dilakukan secara optimal. Salah satunya adalah dengan mendorong pengurus untuk melaksanakan rapat anggota tahunan tepat waktu.

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, SH berpoto bersama para pengurus koperasi usai pelaksanaan Rapat Akhir Tahun (RAT) dan sosialisasi UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Kubu Raya Jaya 26 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

RAT (Rapat Akhir Tahun) Koperasi dan sosialisasi UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM dibuka Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, SH di function hall Kapuas Palace. Kegiatan itu dihadiri asisten deputi kelembagaan koperasi dan UMKM, Alfaini Kosim, asisten deputi sarana dan prasarana pemasaran Ahmad Zabadi, kepala divisi evaluasi dan pengkajian LPDB Koperasi - UMKM Agus Priyanto, Drs Kamaruzzaman MM, ketua DPRD Kubu Raya, kepala dinas koperasi Kalbar dan sejumlah pejabat lainnya.

Bupati Kabupaten Kubu Raya, Muda Mahendrawan, SH dalam kesempatan itu mengungkapkan, bahwa RAT tahun buku 2007 memang belum dilaksanakan seratus persen. Namun perkembangan koperasi di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan angka menggembirakan, semakin hari terlihat semakin bertambah, apalagi sejak daerah ini dimekarkan pada tahun 2008.

Saat ini telah disahkan sebanyak 30 unit badan hukum koperasi, dan ada pula yang masih dalam proses pendirian dan pengesahan. Sementara jumlah koperasi di Kabupaten Kubu Raya posisi 31 Desember 2008

tercatat sebanyak 210 unit yang bergerak dalam berbagai sektor.

Ini dinilai membuat tugas pembinaan koperasi ke depan semakin berat, tidak hanya dalam aspek kelembagaan saja, tetapi peningkatan kualitas SDM, dukungan permodalan, kemitraan serta pemasaran juga menjadi sangat krusial.

Koperasi merupakan badan usaha yang harus dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel, yang harus dipertanggungjawabkan melalui forum rapat anggota tahunan (RAT) yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk koperasi primer, pelaksanaan RAT dimulai pada rentang waktu 1 Januari – 31 Maret, sedangkan koperasi sekunder sejak 1 Januari – 30 Juni.

RAT merupakan sarana komunikasi bagi pengurus, pengawas, manajer dan anggota, untuk menentukan kebijakankebijakan yang berkaitan dengan kemajuan usaha koperasi di masa yang akan datang.

“Di sinilah kredibilitas atau kepercayaan anggota dan pengurus dibangun secara bertahap,” tutur Bupati Muda Mahendrawan.

Pentingnya RAT disadari sepenuhnya oleh insan koperasi. Oleh karena itru kegiatan ini perlu disosialisasikan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Kubu Raya, kepada seluruh gerakan koperasi, sebagai salah satu upaya untuk menyehatkan kelembagaan koperasi.

Kegiatan RAT ini, juga dirangkaikan dengan sosialisasi UU No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Diakui, salah satu masalah UMKM yang sangat mendesak di Kabupaten Kubu Raya, adalah penataan pedagang kakilima yang semakin hari terus meningkat. Tentu saja ini memerlukan solusi tepat untuk mengatasinya, tanpa menimbulkan gejolak sosial dengan menyediakan tempat yang layak bagi mereka. *

Lingkungan Edisi Oktober 2009

Butuh Kajian Lingkungan dalam Proses Pembangunan Jangan Lagi Merusak Lingkungan Dalam kurun empat dekade hingga tahun 2008, paradigma pembangunan telah meningkatkan indikatorindikator kinerja ekonomi makro secara positif, namun juga terbukti telah menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang, dengan skala sangat memprihatinkan.

Kubu Raya Jaya 27 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

BUPATI Kabupaten Kubu Raya, Muda Mahendrawan, SH ketika membuka seminar hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) penyusunan RTRW Kabupaten Kubu Raya 2008 – 2028 yang dihadiri Dirjen Bina Bangda Depdagri, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup serta pejabat kabupaten termuda ini, menyatakan, bahwa tanpa kita sadari perhitungan cost lingkungan hidup yang harus dibayarkan untuk pembangunan selama ini, jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang telah didapat.

Kabupaten Kubu Raya telah terbentuk melalui Undang-undang 35 tahun 2007, sebagai kabupaten baru, tentu saja dengan potensi alamnya yang sangat menjanjikan akan memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan ke depan. “Kami berharap, semoga dalam proses pembangunan Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten baru, dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan dan kajian ling-

kungan hidup, sehingga dapat memelihara keberlanjutan sumberdaya alam hayati di sini, dalam memberikan masyarakat manfaat ekonomi dan ekologis secara terus menerus, tanpa memberikan dampak lingkungan yang tidak diharapkan,� kata Bupati Muda Mahendrawan.

Ia lantas membeber, karakteristik Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten baru, keberadaannya pada hilir sungai Kapuas, membuat Kubu Raya sebagai daerah potensial industri.

Banyak hasil-hasil alam Kalimantan Barat dari daerah perhuluan mempunyai industri pengolahnya di daerah Kubu Raya. Sejumlah industri pengolah akhir dengan skala cukup besar, tercatat berada dalam kabupaten Kubu Raya. Ini tentu saja memberikan tantangan tersendiri, dalam mengantisipasi dampak lingkungan ke depan.

Di samping itu, kondisi ini juga membuat Kubu Raya menjadi riskan akan limbah PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) kiriman

Lingkungan Edisi Oktober 2009

dari kabupaten lain, yang berada di pehuluan.

Fenomena industrialisasi lahan, terutama sektor perkebunan dengan pola monokultur juga terjadi di Kabupaten Kubu Raya, di mana tercatat banyak investor yang berminat pada lahan-lahan di sini, untuk melakukan ekspansi industri tanaman secara monokultur dengan skala yang cukup luas. Ini tentu saja memberikan tekanan-tekanan tersendiri terhadap keseimbangan, maupun kemampuan lahan di Kubu Raya.

Karakteristik lahan Kabupaten Kubu Raya, yang didominasi oleh jenis tanah gambut sekiranya memberikan pertimbangan sendiri dalam menentukan pola pemanfaatan lahan yang sesuai tentunya, sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Pembukaan lahan pertanian di Kubu Raya dengan pola pembakaran, sering menjadi penyebab utama bencana kabut asap yang sudah menjadi perhatian nasional.

Beberapa kecamatan di Kubu Raya termasuk ibukota kabupaten, yaitu Sungai Raya merupakan daerah yang berada satu dataran delta dengan Kota Pontianak, yang notabene hanya berada 0 – 1 meter di atas permukaan laut, memberikan perhatian sendiri akan dampak banjir yang sangat lazim mengancam.

Keberadaan Kubu Raya sebagai daerah hiterland kota Pontianak tentu saja akan mendapatkan dampak realistis akan tekanan Kota Pontianak, dengan lahan yang sangat terbatas, namun terus berkembang menjadi metropolitan area. Ini akan mempengaruhi secara langsung daerah Kubu Raya, di antaranya adalah menjadi sasaran tempat pembuangan akhir dari industri-industri yang terus berkembang dari berbagai sektor, terutama perdagangan dan

jasa, dan tentu saja juga tekanan dari pertambahan jumlah penduduknya.

Ada kawasan hutan mangrove yang cukup luas pada beberapa kecamatan di Kubu Raya, yang memberikan potensi ekologis yang sangat bermanfaat bagi ketahanan lingkungan, namun eksistensinya juga sudah mengalami kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kepentingan ekonomi.

Menurut analisa kalangan akademisi dan pemerhati lingkungan, salah satu penyebab masalah lingkungan, adalah masalah kelembagaan atau structural. Yaitu krisis ekologi yang terjadi di sekitar kita, muncul karena kebijakan, peraturan perundangan dan program-program pembangunan selama ini, belum mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan hidup.

Lingkungan hidup belum menjadi pengaruh utama pembangunan. Bahkan terdapat sudut pandang yang menempatkan, bahwa pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup tersebut, tidak akomodatif dalam percepatan pembangunan dan ekonomi.

Berdasarkan kajian-kajian itu, tentunya dapat membuka mata kita, bagaimana suatu kajian lingkungan sangat diperlukan dalam suatu proses pembangunan. Mulai dari perencanaan hingga realisasinya, sehingga dapat menghindari ekses dan kekeliruan-kekeliruan dalam proses pembangunan yang selalu berhubungan dengan sumberdaya alam hayati dan kapabilitas lahan, baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas, sehingga dampak ekologis yang tidak diharapkan dapat dihindari, dan tentu saja juga dapat menjaga keberlanjutan alam dalam memberikan manfaat untuk kita semua. *

Kerusakan hutan yang tak boleh lagi terjadi demi menjaga lingkungan.

B

Kubu Raya Jaya 28 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Pendidikan Edisi Oktober 2009

Pendidikan Kunci Utama SDM Unggul Mutu Guru dan Dosen Terus Ditingkatkan Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan ke depan, bahasa Indonesia harus tetap menjadi bahasa pengantar pendidikan nasional.

Karena selain sebagai sarana pemerkokoh persatuan bangsa, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pengembangan ipteks.

Bupati Muda Mahendrawan, SH.

Kubu Raya Jaya 29 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei digelar di Kubu Raya dengan penuh khidmat. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan SH pada kesempatan itu membacakan sambutan Menteri Pendidikan Nasional.

Berbagai perkembangan pendidikan di Tanah Air diungkap dalam sambutan Mendiknas tersebut.

Menurutnya, kita berada dalam kehidupan yang terus berubah dengan cepat. Kemajuan ipteks, terutama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan persaingan antarbangsa yang ketat dalam era globalisasi ini. Untuk menghadapi hal tersebut, tiada lain yang harus dilakukan, kecuali meningkatkan kemampuan, kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia melalui pendidikan untuk semua yang bermutu.

Sebagaimana diketahui, sains mempunyai peran sangat penting dalam penguasaan teknologi. Untuk itu, kemampuan penguasaan teknologi tidak hanya dikembangkan melalui peningkatan keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga melalui pengembangan daya nalar dan daya kreasi pada setiap jenjang pendidikan. Hal tersebut merupakan landasan yang kokoh untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam emraih masa depan bangsa yang lebih maju, Menurut Mendiknas Prof Dr Bambang

Sudibyo, MBA, upaya peningkatan kemampuan anak bangsa dalam bidang sains, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, yang terbukti dengan semakin terus meningkatnya dari tahun ke tahun peserta didik yang telah berhasil meraih medali dalam berbagai olimpiade sains, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Bangsa Indonesia mempunyai sumber daya dan kekayaan alam yang melimpah, dengan keragaman hayati, geologi dan budaya yang luar biasa. Namun, kekayaan tersebut belum semua bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa, karena belum diolah, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia unggul. Pendidikan merupakan kunci utama dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul, yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya tersebut.

Selain itu, keragaman seni budaya bangsa yang sangat kaya, merupakan bukti tingginya kreatifitas dan daya cipta anak bangsa. Pada era globalisasi ini, pengaruh derasnya arus informasi dan budaya asing telah melanda semua bangsa. Karenanya, seni budaya bangsa kita perlu terus dikembangkan untuk memperkuat jati diri bangsa, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, sekaligus mengem-

Pendidikan Edisi Oktober 2009

bangkan estetika dan daya kreasi bangsa.

Meskipun upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah menampakkan banyak kemajuan, namun masih saja terdapat banyak kekurangan dan tantangan yang harus dihadapi. Guna menjawab berbagai kekurangan dan tantangan dalam membangun pendidikan nasional tersebut, dalam Rencana Strategis Depdiknas 2005 – 2009 telah ditetapkan tiga pilar Pelajar Kabupaten Kubu Raya khidmat mengikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor bupati. kebijakan, yaitu pemerataan dan perluasan akses penPada tahun 2009, telah ditandai dengan pemerintah dalam memberikan perhatian kedidikan, peningkatan mutu, relevansi dan capaian besar dalam pemenuhan kewajiban pada mereka sebagai upaya untuk medaya saing pendidikan serta penguatan tata pemerintah, melalui peningkatan biaya ningkatkan cita dan martabat para pendidik. kelola akuntabilitas dan citra publik pen- satuan BOS yang cukup signifikan, seDalam mengembangkan infrastruktur didikan. Pada akhir tahun 2008, hampir selu- hingga dapat membebaskan seluruh peserta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ruh indikator kinerja utama rencana stra- didik SD negeri dan SMP negeri terhadap untuk pembelajaran dan administrasi, telah tegis tersebut telah tercapai, bahkan banyak pungutan biaya operasional sekolah, ke- tersambung melalui jejaring pendidikan yang melampaui target. cuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf In- nasional (qardiknas) melalui zona sekolah Ke depan, kita perlu meningkatkan pem- ternasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf lebih dari 15.000 sekolah, zona perguruan bangunan pendidikan nasional, sesuai de- Internasional (SBI). tinggi (inherent) 83 PTN, 177 PTS dan 37 ngan kebutuhan masyarakat dan tuntutan Mulai Januari 2009 biaya satuan BOS Unit Pelayanan Pendidikan Jarak Jauh jaman. Untuk itu, pada tahun 2009, Depdik- termasuk BOS buku untuk tiap siswa per (UPBJJ) UT, yang melayani lebih dari 60 nas telah menetapkan sebelas terobosan tahun, naik menjadi SD di kota Rp 400.000, persen populasi mahasiswa. Di samping itu, kebijakan secara massal dan telah menun- SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota melalui zona kantor (officenef) juga telah jukkan hasil-hasil yang positif.

Rp 575.000 dan SMP di kabupaten Rp 570.- tersambung pada seluruh unit kantor pusat.

Dalam kurun tahun 2005 – 2008, pen- 000. Ini merupakan salah satu bukti koDepdiknas serta UPT di daerah serta kandanaan pendidikan melalui program Ban- mitmen pemerintah dalam memenuhi amanat tor dinas pendidikan provinsi, kabupaten tuan Operasi Sekolah (BOS), BOS buku, UUD 1945, terkait dengan kenaikan 20 dan kota serta zona personal lebih dari 500 Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan persen anggaran pendidikan. guru dan dosen. Pembangunan sarana praOperasional Manajemen Mutu (BOMM) Mutu guru dan dosen juga telah diting- sarana pendidikan juga terus ditingkatkan, dan program beasiswa, telah menunjukkan katkan melalui peningkatan kualifikasi dan dari PAUD hingga pendidikan tinggi. hasil dan manfaat yang signifikan dalam sertifikasi profesi. Sekira 1,75 juta guru yang Sampai saat ini, telah dibangun unit sekolah pengembangan mutu pendidikan di Tanah belum S1/D4 harus meraih S1/D4 dalam baru (USB) sebanyak 6.158 unit dan 15 Air. Program BOS telah membebaskan se- waktu 10 tahun. Sekitar 150.000 dosen yang politeknik, ruang kelas baru (RKB) 55.947 banyak 70,3 persen murid SD/MI dan SMP/ belum S2/S3 harus meraih S2/S3 dalam ruang, perguruan tinggi 310.569 m2, perMTs dari pungutan biaya operasional, dan waktu 10 tahun, serta sekitar 1,1 juta guru pustakaan 14.074 unit serta laboratorium semua siswa miskin bebas dari pungutan dan 300.000 dosen harus meraih sertifikat 11.591 unit dan 25.260 m2. biaya operasional. Selain itu, juga telah dalam waktu 10 tahun.

Selain itu, juga telah direhabilitasi ruang tercapai target penuntasan program wajib Kesejahteraan terhadap para pendidik kelas SD/MI sebanyak 284.976 ruang, SMP/ belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun tersebut, juga ditingkatkan menjadi dua kali MTs 29.894 ruang dan SM/SMK/SLB 4.598 2008. lipat. Hal itu menunjukkan, betapa serius ruang. *

Kubu Raya Jaya 30 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Pengakuan Berkelas Dunia

Pendidikan Edisi Oktober 2009

“

Pada jenjang perguruan tinggi, beberapa perguruan telah mendapat pengakuan berkelas dunia (world class)

Presiden dan ibu SBY aktif memacu pendidikan di Tanah Air.

KEBERHASILAN pendidikan ternyata juga menyebar luas. Di bidang perbukuan, Depdiknas telah melakukan reformasi secara mendasar, yaitu dengan pembelian hak cipta buku dari penulis atau penerbit, dan mengizinkan siapa saja untuk menggandakannya, menerbitkannya atau memperdagangkannya dengan harga murah. Sampai saat ini, Depdiknas telah membeli sebanyak 598 judul buku, dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp 4.387 hingga Rp 29.986 per buku. Dengan reformasi ini, sekolah wajib menyediakan buku teks pelajaran dalam jumlah cukup di perpustakaan untuk siswa miskin.

Dalam peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, dengan pendekatan komprehensif telah dilakukan terhadap semua satuan pendidikan. Hasilnya bisa dilihat di tahun 2008, yakni sekolah dengan acuan mutu standar pelayanan minimal (SPM) tingkat SD sebanyak 35.995 (24 persen), SMP 24.296 (84,19 persen), SMA 2.725 (28,63 persen) dan SMK 3.682 (53,19 persen). Sekolah dengan acuan mutu Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) tingkat SD sebanyak 469 (73,24 persen), SMP 2.095 (7,26 persen), SMA 4.070 (42,76 persen) dan SMK 2.140 (30,92 persen).

Sekolah dengan acuan mutu standar nasional (SSN) tingkat SD sebanyak 3.438 (2,3 persen) SMP 2.191 (7,59 persen), SMA 2.465 (25,90 persen) dan SMK 800 (11,56 persen). Sekolah dengan acuan mutu rin-

Kubu Raya Jaya 31 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

tisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) tingkat SD 126 (0,09 persen), SMP 230 (0,08 persen), SMA 200 (2,1 persen) dan SMK 300 (4,33 persen). Sekolah dengan acuan mutu bertaraf internasional (SBI) tingkat SD sebanyak 81 (0,05 persen), SMP 47 (0,16 persen) dan SMA 59 (0,62 persen).

Pada jenjang pendidikan tinggi, beberapa perguruan tinggi telah mendapat pengakuan sebagai perguruan tinggi berkelas dunia (world class), menurut versi Times Higher Education Supplement (THES), yaitu UI peringkat 287, ITB peringkat 315 dan UGM peringkat 316, dengan 520 program studi (prodi) yang masuk dalam peringkat 500 dari seluruh dunia.

Sementara itu, Undip, Unair dan IPB menduduki peringkat 401 – 500. Selain itu, 47 prodi UT mendapatkan akreditasi dari Internasional Council of Distance Education (ICDE), sehingga sampai saat ini ada 567 prodi berkelas dunia, yang melayani sekitar 12 persen dari seluruh mahasiswa Indonesia.

Dalam perbaikan rasio peserta didik SMK/SMA, kebijakan Depdiknas membalik dari 30 : 70 pada tahun 2004 menjadi 70 : 30 pada tahun 2015. Untuk itu, telah dibangun lebih banyak SMK dari pada SMA. Hingga akhir tahun 2008 telah dibangun 466 USB SM dan SMA 237 serta 6.918 RKB SMK. Ekstensifikasi dan intensifikasi penyelenggaraan pendidikan kejuruan melalui berbagai bentuk SMK, yaitu SMK besar di

kawasan industri, SMK kelas jauh di pesantren atau institusi sejenis, SMK di daerah perbatasan, SMK kecil di daerah terpencil dan pedesaan, SMA terbuka serta sekolah menengah terpadu. Hasilnya, pada akhir tahun 2008, rasio itu telah bergerak menjadi 46 : 54.

Berkenaan dengan otonomisasi satuan pendidikan, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah secara demokratis. Selanjutnya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memberikan otonomi kepada satuan pendidikan untuk mengurus dirinya sendiri secara demokratis.

Otonomi diimbangi dengan akuntabilitas yang setimpal. Pada tingkat sekolah/madrasah, otonomi satuan pendidikan diberikan melalui manajemen berbasis sekolah (MBS), termasuk BOS dan KTSP. Sementara itu pada jenjang pendidikan tinggi, otonomi penuh diberikan melalui badan hukum pendidikan.

Dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal, untuk menggapai layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal (reaching the unreched) pada akhir tahun 2008, PAU nonformal mendidik 10,48 juta anak dan menyumbang APK 35,14 persen dari APK PAUD nasional 50,62 persen.

Program paket A menyumbang ARM 0,5 persen dari APM SD/MI/Paket A nasional 95,14 persen. Program Paket B menyumbang APK 3,96 persen dari APK SMP/MTs/ Paket B nasional 96,18 persen. Program Paket C menyumbang APK 2,96 persen dari APK SM/SMK/MA/Paket C nasional 64,28 persen, buta aksara usia 15 tahun atau lebih, tinggal 9,7 juta orang (5,97 persen), sebanyak 289.059 orang mengikuti pendidikan kecakapan hidup selama tahun 2008 serta selama kurun 2005 – 2008 telah dibangun lebih dari 5.249 taman bacaan masyarakat (TBM) dan 127 TBM mobil untuk daerah pedesaan yang jauh dari TBM. *

Momen Edisi Oktober 2009

Peringatan Harkitnas diharapk bisa terus membangkitkan pembangunan bangsa. Bupati Kubu Raya memimpin peringatan Harkitnas di halaman kantornya.

Bangkitkan Terus Rasa Optimisme

Harkitnas Pemicu Kemajuan Bangsa

Hari Kebangkitan Nasional ke 101 diperingati di Kabupaten Kubu Raya, tepat pada tanggal 20 Mei 2009, dihadiri segenap jajaran pemerintahan Kubu Raya. Upacaranya langsung dipimpin oleh Bupati Kabupaten Kubu Raya, Muda Mahendrawan SH. PADA peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu, Bupati Muda membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika, yang mengupas panjang lebar perjalanan tonggak sejarah bangsa ini selama satu abad lebih, tepatnya seratus satu tahun. “Kita harus bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa atas semua ini,� ucapnya.

Sebagai tombak perjalanan bangsa, peringatan Harkitnas, kata Menteri Kominfo dan Informatika, Mohamad Nuh, peringatan Harkitnas harus terus menerus dikumandangkan dan dilakukan rekontekstualisasi, sesuai dengan masanya. Karena itulah, tidak berlebihan jika momentum Harkitnas ini

Kubu Raya Jaya 32 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

juga harus bisa memberikan makna lebih, tidak hanya sebatas pada memperingatinya secara seremonial. Di tengah perekonomian saat ini, akibat dari krisis perekonomian global, rasanya pas untuk menyuarakan kembali dan mengaktualisasikan peringatan Harkitnas, menjadi sebuah pemicu dan modal untuk memajukan bangsa.

Kondisi ini tidak harus menjadikan kita terpuruk, melainkan bagaimana kondisi sekarang dijadikan sebagai peluang dalam membangun dan membesarkan bangsa. Inilah makna lain dalam memperingati Harkitnas tahun ini. “Kita harus terus menerus membangkitkan rasa optimisme, percaya diri dan tentu sambil terus berusaha. Karena melalui rasa percaya diri itulah, sesungguhnya cikal bakal bangsa ini dibangun,� kata Menteri Muhamad Nuh. Memang jika di awal-awal dikumandangkan Harkitnas, 20 Mei 1908 lalu, kita sebagai bangsa masih berkutat pada urusan bagaimana lepas dari penjajahan untuk menggapai kemerdekaan. Kemudian setelah itu, pada saat dikumandangkan Soempah Pemoeda, 28 Oktober 1928, kita juga memang masih belum menyentuh persoalan bagaimana membesarkan bangsa ini, untuk tampil dan menang di tengah-tengah bangsa lain. Ini karena, untuk membentuk sebuah bangsa masa itu, kita masih butuh

upaya dalam menyatukan visi dan misi berkait dengan pemahaman tanah air, bangsa dan bahasa, yakni Indonesia. Di mana titik temu dari dua peristiwa itu, Kebangkitan Nasional dan Soempah Pemoeda, puncaknya adalah Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Kini setelah seratus tahun lebih Kebangkitan Nasional disuarakan, persatuan dan kesatuan sudah terwujud dalam sebuah kemerdekaan. Rasanya perlu kita memberikan makna lebih luas dan strategis lagi, berkait dengan peringatan Harkitnas, yakni Kebangkitan untuk bisa membangun bangsa yang maju, demokratis, adil dan sejahtera.

Ada dua makna penting, tiap kali kita memperingati hari-hari nasional seperti Harkitnas. Pertama, berkait dengan momentum untuk merenungkan dan merefleksikan diri terhadap perjalanan dan langkah yang telah dilalui. Ini berkait dengan cita-cita awal, yang mendorong lahirnya Harkitnas, sebuahc ita-cita, yang saat itu dicirikan dengan semangat kepahlawanan, semangat kesediaan diri untuk memberikan lebih dari kewajibannya, dan untuk menerima kurang dari hak-haknya, disertai dengan keyakinan bahwa pemberian yang lebih dan penerimaan yang kurang itu, dijadikan sebagai investasi kemasyarakatan, yang pada saatnya akan diperoleh kemanfaatan lebih.

Legalitas Semangat itu dalam konteks kekinian saat ini, kiranya masih relevan untuk selalu dikumandangkan, terutama dalam kondisi bangsa seperti sekarang.

Ke dua, sebagai upaya untuk menatap masa depan lebih baik, sehingga sebuah cita-cita luhur saat digagasnya nilai-nilai nasionalisme, yang kini menjadi tonggak peringatan Harkitnas bisa terus terjaga. “Intinya, kita memang selalu dan ingin selalu untuk bisa memberikan makna dalam tiap kali memperingati sebuah tonggak peristiwa, sebagaimana halnya Harkitnas,� kata Menteri Komunikasi dan Informatika.

Seratus tahun lebih sudah berlalu, perjuangan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik, maju, adil dan lebih sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan terus menggelora.

Diakui, tiap bangsa di dunia ini, tidak pandang warna kulit, suku bangsa dan keyakinan agamanya, selalu berusaha untuk mencapai kualitas hidup lebih baik dalam berbagai aspek.

Tapi ukuran terhadap kualitas kemajuan, keadilan dan kualitas kesejahteraan selalu berubah, bersifat dinamis dan berjenjang pada tingkatan-tingkatan tertentu. Karena itu, perjuangan untuk mewujudkan dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, sesungguhnya merupakan perjuangan tidak pernah berakhir.

Kemandirian adalah kata kuncinya, dan harus terus didengungkan. Tapi kita memberi pemahaman, bahwa kemandirian itu bukan berarti kita tidak membutuhkan kehadiran bangsa lain, tapi inisiatif di dalam membangun dan membesarkan bangsa ini, harus datang dan berada di tangan kita sendiri.

Seperti pidato Presiden RI pada Harkitnas tahun lalu, bahwa kita harus terus mempertahankan dan memperkuat tiga kekuatan bangsa, yaitu kemandirian, daya saing dan peradaban bangsa. Insya Allah, dengan terus meningkatkan ketiga kekuatan bangsa itu, kita akan dapat melangkah maju, menuju Indonesia yang aman, damai, adil, demoratis dan sejahtera. Kita semua tahu, bahwa bangsa-bangsa besar di dunia, selalu mau dan mampu secara sungguhsungguh belajar dari sejarah masa lampaunya.

Kita yakin, bagi bangsa yang besar, semakin jauh ia menempuh perjalanan sejarah, semakin dekat bangsa itu pada visi dan cita-citanya.

Sebagai bangsa yang besar, kita harus optimis menatap masa depan, karena kita hidup dalam abad ke 21, yang penuh dengan segala kemungkinan dan peluang. Bangsa kita memiliki kemampuan dan bisa mengubah nasib dan masa depan kita, serta bisa menjadi negara maju, unggul dan sejahtera. Menkominfo juga mengajak terus berjuang bersama, melangkah bersama dan bekerja keras bersama, untuk meraih masa depan Indonesia yang gemilang. “Marilah kita lanjutkan reformasi, untuk terus mengembangkan demokrasi, menegakkan hukum, membangun sistem yang bersih, menggiatkan pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,� katanya. *

Kubu Raya Jaya 33 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Edisi Oktober 2009

Wakil Bupati Kubu Raya Andreas Muhrotien melantik kepala desa.

Kades Harus Arif dan Bijak Perhatikan Saran semua Elemen Wakil Bupati Kubu Raya Drs Andreas Muhrotien, MSi di awal April melantik kepala desa Pancaroba dan kepala desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang. Pelantikan dan sumpah jabatan ini, untuk memenuhi ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku, sekaligus memberi legalitas formal kepada kepala desa dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, kewenangan dan kewajibannya.

WABUP Andreas pada kesempatan itu mengatakan, bahwa kepala desa sebagai aparatur pemerintah desa, yang merupakan penggerak utama bagi terselenggaranya pemerintahan di desa, di samping itu pemerintah desa merupakan pemerintahan yang sehari-harinya berhadapan langsung dengan masyarakat.

Karenanya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menunjukkan sikap dan kepemimpinan yang arif dan bijak, serta dapat memberikan con-

toh keteladanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, diharapkan mampu melakukan sistem manajemen yang profesional serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, kepada pemerintah maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, pelayanan kepada masyarakat dengan lebih berkualitas cepat tepat serta prima dan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam menentukan kebijakan pemba-

Legalitas Edisi Oktober 2009

ngunan di desa, menurut Wabup Andreas, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) harus memperhatikan masukan dan saran yang bersumber dari semua elemen yang ada serta lembaga-lembaga sosial lainnya yang bersifat positif, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan serta evaluasi.

Diharapkan, kepala desa dapat bekerjasama dengan BPD dan berbagai pihak, dalam menumbuhkembangkan segala daya dan upaya yang ada, baik itu berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia secara arif dan bijaksana. Selain itu, kepala desa harus mampu meng-

Drs Andreas Muhrotien MSi Wakil Bupati Kubu Raya

34 Buletin Kubu Raya Jaya Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

gali, mengembangkan dan mengoptimalkan raturan perundang-undangan, dan mepotensi-potensi yang ada di desanya, se- laksanakan wewenang lain sesuai dengan perti potensi perkebunan, pertanian dan peraturan perundang-undangan. perikanan dan kemudian digunakan untuk Sedangkan kewajiban kepala desa adamembangun dan menyejahterakan masya- lah, memegang teguh dan mengamalkan rakat.

Pancasila, melaksanakan Un“Karena pembangunan akan dang-undang dasar Negara Reberhasil guna, bila kesejahtepublik Indonesia tahun 1945, raan dan tingkat ekonomi maserta mempertahankan dan mePembangunan syarakat setempat mengalami melihara keutuhan Negara Keakan berhasil perbaikan,� kata Andreas. saturan Republik Indonesia. guna bila Yang tidak kalah penting, meMeningkatkan kesejahteraan nurut Wabup adalah, diterapmasyarakat, memelihara ketenkesejahteraan kannya prinsip-prinsip demoteraman dan ketertiban masyadan tingkat krasi aspiratif dan partisipatif. rakat. Melaksanakan kehidupekonomi Ini bertujuan untuk kepentingan demokrasi, melaksanakan masyarakat an masyarakat, sehingga akan prinsip tata pemerintahan desa tercipta suatu pembangunan yang bersih dan bebas dari komengalami yang dilaksanakan secara berlusi, korupsi dan nepotisme. perbaikan. sama-sama antara pemerinMenjalin hubungan kerja detahan desa dan masyarangan seluruh mitra kerja pekat, sehingga diharapkan pembangun- merintahan desa, menaati dan menegakkan an yang dilakukan sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat. menyelenggarakan administrasi pemeAndreas juga mengajak seluruh ele- rintahan desa yang baik. Melaksanakan dan men masyarakat, agar selalu mewaspa- mempertanggungjawabkan pengelolaan dai setiap aktivitas yang dapat meng- keuangan desa, melaksanakan urusan yang ganggu stabilitas keamanan, ketentraman menjadi kewenangan desa, mendamaikan dan ketertiban serta hal-hal yang dapat perselisihan masyarakat di desa, mengemmemecah belah nilai-nilai persatuan dan bangkan pendapatan masyarakat dan desa, kesatuan dalam bingkai negara kesatuan membina, mengayomi dan melestarikan Republik Indonesia. nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat, Dia menjelaskan kepada kepala desa memberdayakan masyarakat dan kelemyang baru dilantik dan dikukuhkan bagaan di desa dan mengembangkan poatas nama pemerintah daerah ini, tensi sumber daya alam dan melestarikan mempunyai tugas menyeleng- lingkungan hidup. garakan urusan pemerintahan, Selain kepala desa mempunyai kewajiban pembangunan dan untuk memberikan laporan penyelenggakemasyarakatan. raan pemerintahan desa kepada bupati, Kepala desa mempunyai we- memberikan laporan keterangan pertangwenang memimpin penyeleng- gungjawaban kepada BPD, serta menggaraan pemerintahan desa ber- informasikan laporan penyelenggaraan dasarkan kebijakan yang di- pemerintahan desa kepada masyarakat yang tetapkan bersama BPD. Me- disampaikan kepada bupati melalui rapat ngajukan rancangan peraturan setahun sekali. desa, menetapkan peraturan Laporan keterangan pertanggungjadesa yang telah mendapat per- waban kepada BPD disampaikan satu kali setujuan bersama BPD, menyu- dalam satu tahun kepada musyawarah sun dan mengajukan rancangan BPD. Menginformasikan laporan penyeperaturan desa mengenai APB lenggaraan pemerintahan desa kepada maDesa untuk dibahas dan ditetap- syarakat, dapat berupa selebaran yang kan bersama BPD. ditempelkan pada papan pengumuman Membina kehidupan masya- atau diinformasikan secara lisan dalam rakat desa, membina perekono- berbagai pertemuan masyarakat desa, ramian desa, mengoordinasikan dio, komunitas atau media lainnya. Lapopembangunan desa secara ran akhir masa jabatan kepala desa, disampartisipatif, mewakili de- paikan kepada bupati melalui camat dan sanya di dalam dan di kepada BPD. luar pengasilan dan Untuk melakukan tugas, wewenang dan dapat menunjuk kewajiban tersebut, diharapkan kepala desa kuasa hukum un- selalu berperan aktif, dan bahu membahu tuk mewakilinya serta bergandengan tangan dengan sesuai dengan pe- berbagai elemen masyarakat, untuk kemajuan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. *

“

Budaya

Edisi Oktober 2009

Kegiatan naik dango salah satu daya tarik wisata daerah Kubu Raya.

NAIK DANGO, ANDALAN WISATA BUDAYA KUBU RAYA Sukseskan Visit Kalbar 2010

Kegiatan naik dango serentak digelar di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak serta Kabupaten Landak, bertempat di Rumah Betang Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, pada 27 April lewat.

Kegiatan yang ramai ditonton warga ini, juga disaksikan para pejabat serta tokoh masyarakat.

Kubu Raya Jaya 35 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

SECARA substansial dalam upacara adat Naik Dango ini, terkandung nilai budaya, berupa pesan moral kepada masyarakat untuk meyakini akan adanya kuasa Tuhan atas semua mahluk ciptaanNya yang diekspresikan dalam lantunan syair doa dan atraksi seni budaya yang asli, unik dan khas.

Karenanya, even ini dinilai memiliki nilai guna positif dalam upaya membangun karakter dan jati diri yang tangguh, serta berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata daerah.

Sebagai daerah dengan komposisi penduduk yang multi etnik, daerah ini memiliki peluang untuk mengembangkan objekobjek wisata berbasis budaya. “Tahun depan, kita memasuki tahun kun-

Budaya

Edisi Oktober 2009

jungan Kalbar 2010, sehingga menuntut kesiapan dan perhatian kita semua untuk bersama-sama merevitalisasi program dan kegiatan kebudayaan kepariwisataan,” kata Gubernur Cornelis.

Dalam rapat koordinasi teknis perencanaan program kebudayaan dan pariwisata Kalbar, telah disepakati, bahwa mulai tahun anggaran 2009 ini, setiap kabupaten dan

kota akan melakukan revitalisasi program kebudayaan dan kepariwisataan, sehingga pada tahun 2010 yang akan datang sudah tersedia, sekurang-kurangnya 3 sampai 5 objek daerah tujuan wisata yang siap untuk dipasarkan dan dikunjungi oleh para wisatawan.

Even budaya naik dango termasuk salah satu PDTW yang diunggulkan oleh

Puncak peringatan Naik Dango ditandai dengan santap bersama, sebagai pertanda kemakmuran.

Kubu Raya Jaya 36 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Landak.

Untuk itu, Gubernur Cornelis meminta kepada para bupati dan kepala dinas yang membidangi kebudayaan dan pariwisata serta seluruh stakeholders yang ada, untuk memberikan dukungan optimal demi suksesnya Visit Kalbar 2010.

Gubernur Cornelis mengakui, dari beberapa even budaya yang pernah dihadirinya masih banyak terdapat kelemahan dalam mengemas evennya sehingga kurang memiliki nilai jual. Karenanya, ia memberi catatan penting dalam membuat setting acara, agar sejauh mungkin menghindari agendaagenda yang kurang penting bagi wisatawan, seperti terlalu banyaknya orang yang memberikan sambutan, tidak adanya terjemahan bahasa lokal ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing, kebersihan lingkungan, penampilan acara kesenian dan ragam budaya yang belum diikuti dengan teknik dan metode penyajian yang modern dan lainnya.

“Mindset kita ke depan, sudah harus memikirkan bahwa penyelenggaraan suatu even budaya bukan saja ditujukan untuk kebutuhan masyarakat setempat, tetapi yang lebih utama adalah ditujukan untuk menarik minat sebanyak-banyaknya wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara. Kalau perlu gunakan jasa even organizer yang profesional,” kata Cornelis.

Keberhasilan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Kalbar, bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan dunia usaha. Karenanya, ciptakanlah kondisi yang dapat mendatangkan rasa aman, tertib, bersih, sejuk, indah dan ramah tamah (Sapta Pesona), sehingga dapat memberikan kenangan yang mendalam bagi para wisatawan.

Survei menunjukkan, bahw 80 persen kedatangan para wisatawan ke Pulau Bali disebabkan oleh faktor budaya. Hasil penelitian ini, selayaknya dapat memotivasi kita untuk senantiasa menggali dan mengembangkan potensi budaya Kalbar yang beraneka ragam.

Menurut Gubernur, dalam membangun kebudayaan dan pariwisata bukan hanya terfokus pada pengembangan atraksi seni budaya saja, tetapi yang lebih penting adalah membentuk perilaku budaya masyarakat yang mendukung usaha wisata.

“Saya harap seluruh jajaran dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten dan kota, agar membuat program yang mengarah pada kedua aspek tersebut secara sinergis,”

Ju su y b d d ti m

N D w

c p d M p y

b ru se n u

D (d d g a a u a re d p

p a p K c Ju

p y a N

Budaya

Edisi Oktober 2009

imbuh Cornelis, serius.

Kata dia, sosialisasi nilai-nilai budaya Sapta Pesona dan penggalian nilai-nilai budaya baru seperti nilai kreatif, inovatif dan produktif yang mendukung usaha ke-

pariwisataan daerah patut terus digalakkan.

Aspek kesiapan masyarakat dalam menyongsong Visit Kalbar 2010, merupakan faktor yang paling penting untuk diperhati-

kan, karena sebaik apa pun objek wisata yang dimiliki, tanpa ditunjang oleh perilaku masyarakat yang positif, niscaya tidak akan pernah menjadi daya tarik bagi para wisatawan. *

Pantas Diapresiasi SETIAP tahun antara bulan April hingga Juli, di Kalimantan Barat khususnya, berlangsung sebuah perayaan dari Suku Dayak. Perayaan yang dikenal dengan Gawe Dayak itu, berbicara tentang sebuah kemakmuran yang disimbolkan dengan kesuburan tanaman padi dan panen yang berhasil. Filosofisnya, setiap panen yang dihasilkan, adalah tanda kemakmuran dan peningkatan taraf ekonomi.

Memaknai arti dari sebuah Gawe Dayak Naik Dango, Lebertus Ahie SH, penasehat Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Singkawang, menerangkan hal itu secara ringkas.

Kata dia, upacara Naik Dango adalah upacara adat yang mengandung makna syukuran padi. Yakni ungkapan syukur, terima kasih dan hormat kepada Jubata (Tuhan Yang Maha Esa) atas hasil panen padi yang diperoleh dari sawah/ladang masyarakat Dayak, yang dilakukan setiap tahun.

Dango dalam pengertiannya adalah lumbung padi, yaitu sebuah bangunan di dekat rumah tempat menyimpan padi hasil panen setiap tahun, dan untuk pertama kalinya mengambil padi dari lumbung harus dilakukan upacara naik Dango.

Menurut Libertus, Inti dari kegiatan Naik Dango sesungguhnya adalah Nyangahatn (doa) oleh seorang Panyangahatn (imam) di dalam Dango keluarga penyelenggara kegiatan yang dilakukan pagi hari. Isi dari doa adalah, pemanggilan pulang Sumangat padi, agar berkumpul di dalam lumbung. Sekaligus upacara syukuran atas rejeki yang jubata anugerahkan. Selanjutnya memohon berkat/ restu untuk menggunakan padi yang sudah disimpan dalam lumbung untuk keperluan pangan.

“Peringatan Naik Dango selalu diperingati pada pagi hari sebelum tengah hari. Peringatan ini umumnya diperingati pada musim panen padi antara bulan April hingga Juli.

Keluarga kita yang berada di Malaysia, lebih cenderung memperingatinya pada bulan Juli,” kata Libertus.

Pada masyarakat Dayak di kampung-kampung di wilayah binua tertentu, Naik Dango yang dilakukan melalui empat kegiatan. Di antaranya Persiapan Batutuk, Matik, Nyangahatn dan Makan Bersama.

Kubu Raya Jaya 37 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

Batutuk sendiri diartikan sebagai kegiatan menumbuk padi dalam lesung (tempat menumbuk padi) untuk mengolahnya menjadi beras dan tepung. Baik berupa Sungguh (beras biasa), maupun Poe’ (beras ketan) untuk persiapan makan dan sesajian.

Matik adalah doa yang diucapkan untuk menyampaikan maksud atau hajat kepada Jubata agar memberi restu untuk pelaksanaan Gawe Naik Dango. Di mana disajikan perangkat adat berupa Tumpi Sungguh (makanan berupa kue cucur putih asin), Solekng Poe’ (berupa ketan yang dimasak pada ruas bambu bluh), Sirih masak (daun sirih, kapur, gambir, pinang yang siap dimakan/dikunyah, ditambah gulungan rokok dari daun nipah).

Nyangahatn adalah doa yang diucapkan Panyagahatn untuk memanggil sumangat padi, mengucapkan syukur kepada Jubata atas anugerah panen padi. Memohon ampunan dari Jubata atas dosa dan kesalahan dan memohon kepada Jubata untuk memberikan kesejahteraan pada tahun mendatang.

Sementara makan bersama dilakukan setelah ketiga acara dilalui. Di antara jenis makanannya adalah poe yang dimasak dengan santan kelapa, tumpi manis, lemang, dan diteruskan makan nasi dan lauk pauk. Minuman-

nya adalah kopi atau tuak.

“Tradisi adat Naik Dango pantas diapresiasi, sebab upacara tersebut merupakan ungkapan budaya, religius dan sosial,” jelasnya.

Pada hakikatnya Naik dango Mengandung tiga aspek pokok yang paling dominan, yakni aspek kehidupan masyarakat agraris. Di mana dalam upacara tersebut masyarakat Dayak mengungkapkan tradisi bercocok tanam dengan tanaman padi sebagai panen utama.

Selanjutnya, aspek kehidupan religius yang diekspresikan melalui rasa syukur, terima kasih dan hormat kepada Tuhan YME atas hasil panen yang diperoleh. Ritual yang dilakukan lewat berdoa dan pelantaratn (sesajian/ sesembahan) berupa rangkakng manok (ayam), baras poe’ man sungguh (beras), talo’ (telur), angkabakng (tengkawang), mata duit lama (uang logam lama), tumpi’ sungguh (cucur), tungkat (ketan dalam buluh tanpa garam), baliukng (beliung) dan ai’ panyasahatn (air pencuci).

Kemudian kegiatan Naik Dango mengartikan aspek kehidupan kekeluargaan, solidaritas dan persatuan. Mengingat dilakukan secara serentak dalam kesatuan wilayah hukum adat tertentu (binua). *

Perda

Edisi Oktober 2009

Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor I Tahun 2008 BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

(2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarkat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 Lambang Daerah bukan merupakan simbol Kedaulatan Daerah.

BAB IV DESAIN LAMBANG DAERAH Bagian Pertama Arti/Makna Bentuk Logo Pasal 5 (1) Logo berbentuk perisai dengan garis lengkung dan garis lurus menyatu berwarna hitam dan biru didalamnya, mengandung arti bahwa wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah daratan dan pulaupulau yang dipisahkan oleh sungai dan laut, serta mempunyai potensi sebagai daerah lalu lintas perdagangan dan pariwisata.

(2) Di tengah logo terdapat benteng (kubu pertahanan) yang terdiri dari 9 bagian yaitu 1 di tengah, 4 disisi kanan dan 4 disisi kiri, yang mengandung arti bahwa Kabupaten Kubu Raya pada saat pembentukan terdiri dari 9 Kecamatan, dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sungai Raya.

(3) Pada sisi kanan benteng terdapat butiran padi yang berjumlah 17 dan pada sisi kirinya terdapat 7 lembar daun kelapa yang berpangkal pada angka 2007 dibawahnya terdapat tulisan Kubu Raya, yang mengandung arti bahwa berdirinya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Juli 2007. Butiran padi dan lembar daun kelapa menunjukan bahwa Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah dengan potensi hasil pertanian dan perkebunan yang subur.

(4) Pada sisi bawah benteng terbentang perahu yang sarat muatan dengan riak ombak di depannya dan layar mengembang serta tiang perahu yang kokoh, mengandung arti transportasi air sebagai media lalu lintas perdagangan hasil usaha keras masyarakat yaitu hasil laut, pertanian, perkebunan, industri dan tambang, menuju kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.

(5) Pada sisi atas benteng terdapat bintang segi lima dan enam sinar yang memancar mengandung arti Pancasila sebagai dasar dalam mewujudkan enam harapan masyarakat yang tertib, aman, mudah pelayanan, adil dan merata, makmur, indah, lestari, beriman dan bertaqwa dalam ridho Tuhan Yang Maha Esa. (6) Pada sisi paling bawah terdapat pita bertuliskan Kubu Raya, mengandung arti budaya masyarakat Kubu Raya heterogen selalu bersatu, harmonis sebagai pencerminan rasa persatuan dan kesatuan.

Bagian Kedua Makna Komposisi Warna Logo Pasal 6 (1) Warna dasar biru laut, melambangkan keyakinan. Dengan daerah perairan sebagai pemisah daratan, tetapi masyarakat yakin lautan raya sangat berpotensi dengan hasil lautnya juga sebagai lalu lintas pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kerjasama pada bidang pariwisata dan perdagangan, baik nasional maupun internasional.

(2) Warna hitam, melambangkan perjuangan dan kerja keras dalam menggali dan mengelolah potensi daerah menuju masyarakat adil dan makmur.

(3) Warna merah dan putih melambangkan keberanian dan kesucian. Berani bersaing dengan daerah lain atas dasar keberanian dan kesucian jiwa di bawah panji Merah Putih Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Warna hijau melambangkan kesuburan. Dengan potensi daerah pertanian dan perkebunan yang subur menjadikan masyarakat yang

Kubu Raya Jaya 38 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

produktif bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang.

(5) Warna kuning emas melambangkan keagungan, berawal dari sejarah perjuangan mengusir penjajah oleh pejuang-pejuang Kubu Raya.

Bagian Ketiga Hymne Pasal 7 (1) Hymne Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat Kabupaten Kubu Raya untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Puisi atau syair hymne Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

(3) Puisi atau syair hymne Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan puisi atau syair hymne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan/separatis.

(4) Hymne Kabupaten Kubu Raya dapat ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan.

(5) Puisi atau syair hymne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Indonesia.

(6) Dalam hal puisi atau syair hymne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan Bahasa Indonesia.

Bagian Keempat Bendera Pasal 8 Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) dengan warna dasar kuning kehijauhijauan yang ditengah-tengahnya memuat logo daerah.

Bagian Kelima Bendera Jabatan Kepala Daerah Pasal 9 (1) Desain bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar Lambang Negara dengan warna dasar biru.

(2) Gambar Lambang Negara pada bendera jabatan kepala daerah berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

BAB V PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN Pasal 10 (1) Logo Daerah wajib digunakan pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya, serta sebagai lencana atau gambar dan/ atau kelengkapan busana.

(2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

(3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.

Pasal 11 (1) Himne Daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara

Perda

Edisi Oktober 2009

hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

(2) Himne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 12 (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping Bendera Negara pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping Bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari Bendera Negara.

(3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

(4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping Bendera Negara.

Pasal 13 (1) Bendera jabatan kepala daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi kepala daerah diluar bagian depan ditengah-tengah.

(2) Bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 14 (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/ atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.

(2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama : a.

Kantor Kepala Daerah; b.

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya c.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa; d.

Rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e.

Bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.

(3) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

(4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: a.

Ruang kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; b.

Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya ; c.

Ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa; d.

Ruang tamu dirumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e.

Ruang Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.

(5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

Pasal 15 (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.

(2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 16 (1) Logo Daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan di bagian atas posisi tengah kertas.

(2) Logo Daerah pada stempel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan dibagian paling atas posisi tengah kertas.

Pasal 17

Kubu Raya Jaya 39 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

(1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.

(2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/ atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 18 Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati harihari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/ atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 19 Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 20 (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.

(2) Penempatan bendera daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang Negara.

BAB VI PEMBINAAN Pasal 21 (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah Kabupaten Kubu Raya.

(2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Barat.

(3) Pedoman pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah Kabupaten Kubu Raya dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Barat.

BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Barang siapa yang merusak, menghina dan/atau menyalahgunakan Lambang Daerah dikenakan sanksi kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Lambang Daerah harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Rayapada tanggal 11 September 2008 PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, ttd KAMARUZZAMAN Diundangkan di Sungai Raya Pada tanggal 11 / 9/ 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA ttd ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2008 NOMOR 1

Perda

Edisi Oktober 2009

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya MUSTAFA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA I. UMUM Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud. Sedemikian pentingnya lambang daerah bagi masyarakat daerah, sehingga pemerintah daerah menuangkannya dalam peraturan daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya telah mengatur hal-hal yang terkait dengan lambang daerah, yang tujuannya antara lain untuk melestarikan nilai sosial budaya masyarakatnya.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai lambang daerah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat diseluruh daerah Kabupaten Kubu Raya.

Peraturan Daerah ini menetapkan kriteria lambang daerah, kedudukan dan fungsi, desain penggunaan dan penempatan, pembinaan, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Yang dimaksud dengan desain lambang daerah dalam ketentuan ini ialah lambang daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Ayat (4)

Peraturan Perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pasal 8 Cukup Jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Ayat (3) Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian pada ketentuan ini, meliputi letter of intent, memorandum of understanding, administrative, and plan of operation atau nama lainnya.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Yang dimaksud dengan “dikibarkan” pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu/himne daerah.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 1 TAHUN 2008 TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2008 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA A. LOGO DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA B. HYMNE DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HYMNE KUBU RAYA

Kuning Emas

Cipt. Wahidin /4 Do = F ANDANTE MAESTOSO 4

2:3

3:2

Warna Perak

> Warna

Perak

30 cm

20 cm

5. 3 . 4 3 2 3 . 1 0 1 6 7 1 2 7 .

Se be ning em bun pa gi Se pu tih me la ti 6 .

6 7 1 . 5 3 3 2 2 6 1 7 . kis an cin ta ku pa da ta nah ter cin ta 3 . 1 0 1 6 7 1 2 7 . .

5 6 . su ngai lim pah an rah mat Nya sum ber ke 2 2 6 7 1 . . 5 5 4.3 4 3 2 1 3 2 . an ma sa de pan ku bhak ti kan ji wa dan ra ga ku ’tuk 2 . . 5 5 4.3 4 3 2 1 3 2 . 2 2 2 5 ta me nu ju ma sa depan nan ja ya pan ca si la A 3 . 4 3 2 3 . 1 0 1 6 7 1 2 7 . sa ma ki ta bi na ke ru kun an war ga 1 . 5 3 3 2 2 6 7 1 . . ba di KUBU RA YA ter cin ta

Kubu Raya Jaya 40 Buletin Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas

.

5 lu .

5 3 . 4 3 hu tan la ut dan 6 7 1 . 5 3 mak mur an ha rap 5 5 4 . 3 4 3 2 mem bangun tanah tercin 5 4 5 . . sas nya ber .

5 6 .

6 se jah tra A

2 3 1 5 7