Edisi 02 - Maret 2013

Memprioritaskan Layanan Prima Edisi 02=Th IV=Maret 2013

UJIAN NASIONAL 2013

Ujian Nasional Tiket Masuk Perguruan Tinggi PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Pengelolaan Aset Budaya

Keistimewaan UN 2013

UN di Luar Negeri

Mendikbud: Program Bidikmisi disiapkan untuk memberikan kesempatan bagi lulusan dari keluarga tidak mampu, dapat kuliah di perguruan tinggi negeri.

Mari kunjungi

Cagar-Cagar Budaya

INDONESIA

menggapai asa, memutus mata rantai kemiskinan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Bidikmisi adalah program bantuan biaya pendidikan yang diberikan Pemerintah kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.

Misi program ini untuk menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu dan mempotensi akademik memadai untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Pesan Menteri

Pengakuan PTN terhadap Nilai Ujian Nasional A

lhamdulillah. Patut disyukuri, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013, telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses integrasi vertikal dalam jenjang pendidikan, dari pendidikan yang peserta didiknya disebut sebagai siswa ke mahasiswa.

Inilah untuk pertama kalinya, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mau mengakui nilai pelaksaanaan UN, bersamaan dengan pengakuan PTN terhadap proses yang berlangsung di jenjang pendidikan menengah.

Buktinya? Melalui sistem penerimaan mahasiswa baru tahun 2013 di PTN -- selama ini dikenal dengan sebutan SNMPTN (Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri)-- kini kampus sudah bisa menerima mahasiswa melalui nilai rapor dari kelas satu hingga kelas tiga semester lima, dan nilai hasil UN. Ini artinya, integrasi vertikal dalam jenjang sudah sempurna dijalankan.

Sebelumnya, untuk masuk perguruan tinggi, selain harus melalui tes tertulis, juga dikenakan biaya. Pada SNMPTN tahun ini, semua siswa berhak untuk mendaftar dan tidak dikenai biaya.

Pengakuan ini bermakna pula, bahwa, proses pendidikan dijenjang sekolah menengah dan pelaksanaan UN, yang selama ini diragukan oleh PTN, tidak terjadi lagi. Tentu bukan tanpa alasan PTN mengakui proses dan

“

Dari tahun ke tahun, upaya untuk meningkatkan kredibilitas pelaksanaan UN terus dilakukan. Tahun ini, dipastikan setiap siswa akan mengerjakan paket soal yang berbeda. Jika sebelumnya disiapkan lima paket soal, kini dalam satu ruang ujian disiapkan 20 variasi soal yang ditandai dengan barcode.

pelaksanaan UN, karena memang sudah sejak tiga tahun terakhir ini, upaya untuk membuat UN kredibel terus dilakukan.

Tujuannya, selain meningkatkan kredibilitas, juga agar siswa lebih konsentrasi dalam mengerjakan soal ujian. Yang jelas dengan 20 paket soal, akan memperkecil kemungkinan siswa melirik jawaban teman di kanankiri, depan-belakang. Juga menutup kemungkinan oknum tertentu yang mungkin akan melakukan kecurangan selama ujian berlangsung.

Dalam upaya meningkatkan kredibilitas itu, kini fungsi pengawasan di percetakan dan saat distribusi soal pun diperketat. Baik distribusi dari percetakan ke titik akhir, maupun dari lokasi ujian ke lokasi pemindaian. Tidak hanya itu, pengawas dari perguruan tinggi kini ikut terjun mengawasi jalannya ujian.

Jika sebelumnya selain pengawas ruang tidak boleh masuk ke ruang ujian, maka sekarang diperluas bahwa selain pengawas UN dilarang masuk ruang kelas. Artinya, pengawas dari perguruan tinggi boleh masuk kelas.

Langkah yang dilakukan antara lain dengan melibatkan perguruan tinggi dalam pengawasan dan pembuatan soal. Upaya itu juga didukung dengan penyiapan variasi soal.

Semua yang dilakukan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan dan meningkatkan kredibilitas UN merupakan masukan-masukan yang selama ini diterima. Pastinya, pemerintah tidak akan menutup mata terhadap berbagai masukkan, karena itu, upaya perbaikan terus menerus dilakukan.

Dari tahun ke tahun, upaya untuk meningkatkan kredibilitas pelaksanaan UN terus dilakukan.

Tahun ini, dipastikan setiap siswa akan mengerjakan paket soal yang berbeda. Jika sebelumnya disiapkan lima paket soal, kini dalam satu ruang ujian disiapkan 20 variasi soal yang ditandai dengan barcode.

Ada tiga hal yang terus menerus diperbaiki agar UN kredibel, pertama dari sisi metodologi, menyangkut didalamnya pembuatan dan sistem penilaian soal; kedua, teknologi, serta ketiga manajemen pelaksanaan, Ketiga hal ini dari tahun ke tahun terus menerus diperbaiki dan disempurnakan. (*) No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 1

Daftar Isi

No. 02 Tahun IV Maret 2013

Hal. 1 PESAN MENTERI Hal. 2 DAFTAR ISI Hal. 3 DARI REDAKSI FOTO: WJ PIH

4

Hal.

16

Hal.

Keistimewaan UN 2013

Jika pada tahun lalu peserta didik dapat menggunakan lembar jawaban temannya karena terpisah, mulai tahun ini naskah soal dengan lembar jawaban UN (LJUN) merupakan satu kesatuan dan menggunakan sistem barcode.

Keuntungan Integrasi UN bagi Peserta Didik

SMK Beri Banyak Pilihan Hidup bagi Generasi Muda Hal. 8 Dengan UN, PTN Miliki Benchmark dan Standar Hal. 14 UN Pasca Penerapan Kurikulum 2013 Hal. 18

26

Hal.

FOTO: Arifah PIH

Pasca integrasi, peserta didik akan melalui mekanisme pendaftaran bertahap dan tentu saja terintegrasi.

Situs Cangkuang, Pertemuan Peradaban Hindu dan Islam

Keunikan yang ada pada kawasan cagar budaya ini adalah terdapat peninggalan Hindu abad 8 yang ditandai dengan ditemukannya reruntuhan candi dan patung Shiwa, serta makam tua peninggalan penyebar Islam abad 17, Arif Muhammad.

2 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

BPCB Serang: Sinergi Pusat dan Daerah Kelola Aset Budaya Hal. 31

Dari Redaksi

Pelindung: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti Penasihat: Sekretaris Jenderal, Ainun Na’im Pengarah: Sukemi Penanggung Jawab: Ibnu Hamad Pemimpin Redaksi: Dian Srinursih Dewan Redaksi: Setiono, Eka Nugrahini, Hawignyo Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati Staf Redaksi: Arifah, Ratih Anbarini, Agung SW, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Gloria Gracia, Nur Widianto Desain & Artistik: Susilo Widji P., Yus Pajarudin Fotografer: Arif Budiman, Ridwan Maulana Sekretaris Redaksi: Dina Ayu Mirta, Tri Susilawati, Mohtarom Redaktur Eksekutif: Priyoko Alamat Redaksi: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung C Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telp. (021) 5711144 Pes. 2413, (021) 5701088 Laman: www.kemdikbud.go.id

Hal Baru dalam UN 2013

A

da banyak hal baru dalam penyelenggaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 bagi peserta didik tahun ajaran 2012/2013 ini. Variasi soal ujian hingga mancapai 20 jenis, merupakan salah satu contoh hal baru tersebut. Pemanfaatan sistem barcode pada lembar soal dan lembar jawaban UN adalah contoh lain lagi.

Hal baru yang tak kalah menarik perhatian adalah hasil UN dapat dijadikan paspor masuk perguruan tinggi negeri (PTN) setelah digabung dengan nilai rapor semester 1-5 SMA/SMK/MA/MAK. Pola penerimaan mahasiswa tanpa tes seperti ini, hanya menggunakan nilai UN dan rapor, disebut Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya, keberadaan UN 2013 mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Semula baru sebatas ujian tertulis biasa bagi peserta didik, kemudian UN turut menjadi “penentu” bagi peserta didik untuk masuk PTN. Pada mekanisme UN sebelumnya, para peserta didik harus menjalani UN di tingkat akhir untuk dapat lulus dari sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan, dan sekolah sederajat lainnya. Kemudian, para peserta didik mendaftar SNMPTN secara komputerisasi, dan menjalani tes ujian saringan masuk lagi. Pasca integrasi, peserta didik akan melalui mekanisme pendaftaran bertahap dan tentu saja terintegratif. PTN tidak perlu menjalankan proses pendaftaran secara berulang-ulang. Jadi, efisiensi prosedur penerimaan akan diperoleh.

Demikian nukilan uraian mengenai integrasi UN-SNMPTN yang disampaikan oleh Rektor Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Frans Umbu Data. Tentu bukan hanya itu artikel yang membahas UN 2013, ada beberapa artikel lain yang tidak kalah menarik untuk disimak atau dijadikan bahan renungan. Tulisan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Rochmat Wahab, misalnya. Ia mengingatkan, pola intagrasi tersebut tidak disalahgunakan dengan tujuan peserta didik mendapat nilai UN yang tinggi sehingga mempermudah masuk PTN. Semua pihak harus menghargai hasil pendidikan tingkat SMA, terutama pada semester 1-5. Wujud penghargaan dan kepercayaan itu hendaknya dijawab sekolah dengan memberikan informasi yang benar tentang hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik.

Pembaca budiman, selain artikel yang mengupas tuntas UN, pada edisi 2 tahun 2013 ini, redaksi Dikbud juga menyajikan artikel kebudayaan sebagai sisipan. Rehat sejenak. Begitulah tujuan kami menyajikan artikel yang terasa berbeda dari topik bahasan pada edisi ini. Pada pemunculan perdana rubrik baru ini, kami mengisahkan seputar Situs Cangkuang yang terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Unik dan menarik untuk disimak.

Selamat membaca. Salam. (*)

Desain Sampul: Susilo Widji P.

Foto:

Singgih PIH (Suasana Ujian Siswa-Siswi SMAN Unggulan M.H. Thamrin, Jakarta)

Majalah DIKBUD

si k a ed

R

Edisi No. 02 Tahun IV - Maret 2013

No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 3

Pendidikan

Keistimewaan UN 2013 Ujian Nasional (UN) tahun 2013 siap dilaksanakan, dimulai pertengahan April. Ada beberapa keistimewaan, sehingga UN 2013 berbeda dengan UN tahun-tahun sebelumnya. Salah satu keistimewaan itu adalah nilai UN dapat digunakan sebagai paspor masuk perguruan tinggi negeri (PTN), setelah digabung dengan nilai rapor dan prestasi akademik lainnya. Apa keistimewaan lainnya? Berikut ini laporannya.

4 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

S

ebagaimana telah tersosialisasikan dengan baik, Ujian Nasional (UN) 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan pada bulan April 2013. Sedangkan UN Susulan yang dilaksanakan satu minggu setelah UN Utama, khusus bagi peserta didik yang sakit dan berhalangan hadir. Untuk standar kelulusan UN tahun ini tidak berbeda dengan ketentuan tahun sebelumnya, yaitu nilai rata-rata minimal 5,5.

Pada dasarnya, UN adalah suatu instrumen untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan proses pembelajaran yang telah diikuti oleh peserta didik. Dengan instrumen ini, diharapkan hasil UN dapat digunakan untuk pemetaan kemampuan peserta didik/satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran dan kurikulum. “Sehingga, dari UN kita bisa mendapati apakah pembelajaran telah berjalan dengan baik, dan apakah materi yang sudah ditetapkan dalam standar kompetensi dasar sudah tercapai atau belum,” jelas Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), M. Aman Wirakartakusumah, di Jakarta, Kamis (7/03).

Hasil UN juga bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan pembinaan, perbaikan proses belajar mengajar, sarana prasarana, pelatihan guru, ataupun cara lain untuk meningkatkan keberhasilan dalam proses pembelajaran, termasuk dalam bentuk intervensi. “Hasil ini akan menjadi informasi yang bisa dikembalikan ke pemerintah dalam rangka meningkatkan pembinaan, mutu pembelajaran, mutu pendidikan, yang diberikan/dilaksanakan di masingmasing satuan pendidikan,” ujarnya.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika banyak pihak yang merasa khawatir nilai UN menentukan kelulusan. Padahal berdasarkan data tahun lalu, kelulusan SMA/SMK mencapai 99,7 persen. “Artinya orang tua, guru, masyarakat, dan peserta didik sendiri tidak perlu khawatir tidak lulus

sekolah, karena kelulusan ditentukan dari kombinasi dari nilai UN, nilai rapor, dan nilai ujian sekolah,” ungkap Aman.

Ia mengimbau kepada para peserta didik agar percaya diri dan belajar berdasarkan kisi-kisi UN yang telah disosialisasikan. UN disusun berdasarkan kisi-kisi. “Kita harus berbasis kejujuran, kepercayaan, dan prasangka baik. Apapun hasilnya, mudah-mudahan dengan persiapan yang lebih baik akan mendapat hasil yang maksimal,” pesan Aman.

“

Naskah soal UN 2013 dengan lembar jawaban tidak lagi terpisah seperti tahun lalu. Jika pada tahun lalu peserta didik dapat menggunakan lembar jawaban temannya karena terpisah, mulai tahun ini naskah soal dengan lembar jawaban UN (LJUN) merupakan satu kesatuan.

Keistimewaan UN 2013

BSNP sebagai penyelenggara UN, telah bersepakat bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Mengenai biaya penyelenggaraan UN misalnya, satuan pendidikan maupun pemerintah dan pemerintah daerah dilarang memungut biaya penyelenggaraan UN dari peserta didik, orang tua/walinya, dan/atau pihak yang membiayainya. Hal ini karena biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Terdapat beberapa keistimewaan dalam pelaksanaan UN 2013 ini.

Selain hasil UN dapat digunakan sebagai “paspor” masuk perguruan tinggi negeri (PTN), salah satu keistimewaan lainnya adalah memiliki 20 variasi soal untuk 20 peserta didik dalam setiap ruangan. Dengan demikian, setiap peserta dipastikan mendapat lembar soal yang berbeda.

Hal ini berbeda dengan UN 2012, yang “hanya” terdapat lima variasi soal sehingga antar peserta didik masih memungkinkan saling menyontek.

Dengan 20 variasi soal, praktik kecurangan lebih dapat dicegah.

Naskah soal UN 2013 dengan lembar jawaban tidak lagi terpisah seperti tahun lalu. Jika pada tahun lalu peserta didik dapat menggunakan lembar jawaban temannya karena terpisah, mulai tahun ini naskah soal dengan lembar jawaban UN (LJUN) merupakan satu kesatuan dan menggunakan sistem barcode. “Kami mencoba mengurangi peluang mereka yang berniat tidak baik, sehingga memakai barcode. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan waktu 2 jam itu, tidak cukup waktu untuk mecari celah kecurangan,” jelasnya.

Demikian pula dengan pengawas ujian. Bukan hanya terdiri dari pengawas ruang tetapi juga pengawas dari perguruan tinggi ikut terjun mengawasi jalannya ujian. Kalau sebelumnya ada peraturan bahwa selain pengawas ruang tidak boleh masuk ke ruang ujian, maka sekarang diperluas bahwa selain pengawas UN dilarang masuk ruang kelas.

“Kalau dulu pengawas dari perguruan tinggi tidak bisa menangkap basah jika ada pengawas yang tertidur atau merokok, karena tidak boleh masuk kelas. Sekarang jika terjadi hal seperti itu, pengawas dari perguruan tinggi bisa mencatat nama pengawas tersebut dan melaporkannya,” kata Aman.

Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam UN 2013 ini, kata Aman, tidak hanya peserta UN saja yang mendapat sanksi, pengawasnya pun akan mendapatkan sanksi. Mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat.

No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 5

“

Presetasi akademik dan non akademik siswa juga menentukan penerimaan mahasiswa baru di PTN”

UN Kesetaraan

Tahun ini Kemdikbud menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan agar pelaksanaan UN Kesetaraan (khususnya Ujian Paket C) dapat dilaksanakan berdekatan dengan jadwal ujian reguler. Hari “H” pelaksanaan UN Kesetaraan sama dengan UN reguler.

Aman menjelaskan perbedaannya adalah jam pelaksanaannya, yaitu pada siang hari mengingat para peserta banyak yang berusia lanjut dan sudah bekerja. “Jadi, jadwal pelaksanaan Ujian Paket C dilaksanakan berbarengan dengan jadwal ujian tingkat SMA sederajat, yaitu pada 15 April 2013,” tambahnya.

Selain itu, khusus UN Kesetaraan tetap dilaksanakan setahun dua kali, yaitu bersamaan dengan UN formal dan tahap kedua yaitu bulan Juli. “Jadi yang pertama ini betulbetul untuk yang sudah sepuh atau peserta didik Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan tidak lulus UN tahun lalu. Kalau yang tidak lulus UN tahun ini, baru bisa ikut bulan Juli” ujar Aman.

tinggi melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Ide menjadikan nilai UN sebagai prasyarat masuk PTN terinspirasi dari penggunaan nilai UN pada jenjang sebelumnya (SD dan SMP) sebagai prasyarat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Seleksi melalui jalur SNMPTN dimulai dari melihat peringkat peserta dari rapor, kemudian melihat peringkat di sekolah, dan peringkat nasional, kemudian nilai UN. Selain itu, dilihat juga nilai indeks prestasi para alumni di perguruan tingginya.

SNMPTN yang juga disebut jalur undangan ini tidak menggunakan tes tulis dan diikuti 61 PTN. Selain SNMPTN, pola seleksi masuk PTN melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Seleksi Mandiri (SM). Adapun peserta lulusan Paket C dapat mengikuti seleksi melalui jalur SBMPTN. “Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru pada 2013 dibagi menjadi tiga jalur. Sebanyak 50 persen akan menggunakan jalur undangan, 30 persen jalur ujian tertulis, dan 20 persen jalur mandiri,” ujar Ketua Umum Panitia Pelaksana

SNMPTN 2013, Akhmaloka, saat memberikan keterangan pers di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (1/02).

Ia mengatakan, pola seleksi SNMPTN didasarkan atas prestasi siswa di sekolah baik prestasi formal berupa rapor atau prestasi akademik lainnya seperti juara Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau juara olah raga nasional. “Dengan tidak dibuka jalur ujian tulis mulai tahun ini, praktis SNMPTN hanya menerima jalur undangan, yang sebelumnya mensyaratkan adanya batasan akreditasi. Seleksi pola jalur undangan dilakukan dengan menjaring prestasi akademik dari nilai rapor dan prestasi lainnya,” katanya.

Namun demikian, peserta yang tidak lulus SNMPTN, masih dapat mengikuti SBMPTN yang diselenggarakan melalui ujian tulis.

Ujian SBMPTN dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan SNMPTN. Ia mengingatkan, peserta yang lulus SNMPTN tidak boleh mengikuti SBMPTN, kecuali melepaskan kelulusannya. “Kalau ikut tes, pilihan SNMPTN-nya di drop atau tidak diterima statusnya,” katanya.

(Arifah, Ratih, Agung)

Mekanismenya adalah jika siswa formal yang tidak lulus UN dan ingin mengikuti UN Kesetaraan, maka dirinya harus terdaftar di PKBM setempat dan ijazah dikeluarkan oleh satuan pendidikannya.

UN dan SNMPTN

Keistimewaan lainnya lagi adalah pengintegrasian nilai UN 2013 dengan seleksi masuk perguruan tinggi, yaitu peserta didik dapat menggunakan nilai UN ditambah nilai rapor untuk mendaftarkan diri ke perguruan

6 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

Sumber: Paparan Mendikbud dalam konferensi pers tentang UN

Intervensi Pasca UN Salah satu fungsi Ujian Nasional (UN) adalah untuk pembinaan dan perbaikan mutu pembelajaran di sekolah. Dari hasil UN itu akan terlihat sekolah mana yang bermasalah, sehingga menjadi alasan bagi Kemdikbud untuk melakukan intervensi kebijakan. Tentu saja intervensi dilakukan setelah segala permasalahan yang terjadi dianalisis.

Dalam hal ini, Pusat Penelitian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud memegang peran penting. Bukan hanya menganalisis, Puspendik juga memberikan rekomendasi untuk pembinaan sekolah yang perlu diintervensi. Pendek kata, Puspendik-lah yang memberi “resep” rekomendasi, sementara pelaksanaan intervensi dilakukan oleh pemerintah pusat, dinas provinsi, maupun dinas kabupaten/kota.

Secara faktual, intervensi terbukti mampu meningkatkan kelulusan dan angka rata-rata UN. Misalnya, sekolah yang kurang jumlah muridnya, terbatas sarana dan prasarananya, ketika diintervensi dapat meningkatkan rata-rata nilai dan kelulusan. “Salah satu caranya adalah melakukan merger dengan sekolah lain, misal sekolah tidak punya lab atau jumlah siswanya sedikit,” ungkap Kepala Puspendik, Hari Setiadi.

Berdampak Positif

Salah satu contoh intervensi adalah SMP Negeri 8 Nabire, Papua. Sekolah yang berdiri sejak 2006 ini, pada tahun 2012 memiliki hasil UN di bawah rata-rata nasional. Dari 37 siswa, rerata empat mata pelajaran yang di-UN-kan adalah 3,84. Nilai rata-rata UN Bahasa Inggris adalah 3,36; Matematika 3,01; dan IPA 3,90.

Setelah dianalisis, diketahui bahwa dari 10 materi Bahasa Inggris yang di-UN-kan, daya serap siswa sangat rendah. Kurang dari 50 persen yang menjawab dengan benar. Dari 50

Sumber: Paparan Mendikbud dalam konferensi pers tentang UN

soal, rata-rata jawaban siswa berada di bawah rata-rata kabupaten dan provinsi.

Untuk Matematika, kurang dari 50 persen yang menjawab benar, yaitu dari 40 materi, rata-rata siswa hanya mampu menjawab tujuh materi dengan benar. Sebanyak 33 materi lainnya dijawab salah. Sedangkan untuk IPA, kurang dari 50 persen yang menjawab soal dengan benar.

Dari 40 materi, hanya tujuh materi yang dijawab dengan benar.

Berdasarkan fakta tersebut, kemudian dianalisis, mulai dari kondisi infrastruktur sekolah hingga kondisi guru yang mengajar. Sekolah ini memiliki enam ruang kelas dengan kondisi bangunan 60 persen dari kualitas prima, dan satu laboratorium IPA tapi tidak memiliki perlengkapan memadai di dalamnya.

Untuk latar belakang guru, guru Biologi tidak berlatar belakang S1 Biologi melainkan S1 Penjaskes.

Dan guru Matematika, meski diketahui adalah seorang sarjana, namun masih belum jelas latar belakang ilmu pendidikannya. Secara keseluruhan, guru mata pelajaran yang di-UN-kan sebanyak enam guru, lima diantaranya belum memiliki sertifikasi.

Melihat masalah tersebut, Puspendik merekomendasikan daftar intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya ada empat hal yang diusulkan. Pertama, peningkatan kompetensi guru yang berkaitan dengan pendalaman materi pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan IPA, dan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas berkaitan dengan metode yang diterapkan.

Kedua, pemerintah menyiapkan guru Biologi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ketiga, informasi yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan guru Matematika harus disertakan. Dan keempat, pemerintah menyiapkan pengadaan laboratorium komputer, pengembangan laboratorium IPA beserta SDM pengelolanya, serta pengoptimalan pemanfaatannya.

Karena itu, Kemdikbud memberikan intervensi diantaranya peningkatan kompetensi (materi dan metode belajar) bagi guru melalui program pelatihan, termasuk pengadaan sarana dan prasarana laboratorium dan bahasa. Diharapkan intervensi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya, dan kualitas UN pada khususnya. (Arifah, Alin, Lian)

No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 7

SMK Beri Banyak Peluang Berkarya bagi Generasi Muda Kebutuhan akan teknisi madya sangat besar di bidang industri, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) adalah institusi pendidikan yang menyediakan teknisi madya terbesar, tentu dengan keahlian yang bervariasi. Dari sisi peluang kerja, SMK merupakan pilihan terbaik, terutama bagi siswa yang memilih bekerja selepas lulus sekolah menengah.

P

ada jenjang pendidikan menengah, pendidikan jalur SMK diharapkan menghasilkan tamatan yang berkarakter, mampu mengembangkan keunggulan lokal, dan bersaing di pasar global.

SMK juga harus mempunyai partner industri guna menjaga kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Mustagfirin, di Jakarta, Jumat (1/03) lalu.

Ia memaparkan, kebutuhan industri terhadap teknisi kelas menengah sangat tinggi. Kondisi demikian merupakan peluang bagi lulusan SMK untuk mendapatkan pekerjaan di sektor industri. Setidaknya, Mustagfirin memaparkan, ada tiga keuntungan yang diperoleh bagi siswa lulusan SMK. Pertama, SMK berperan sebagai elevator atau tangga tercepat dari masyarakat yang berasal dari kalangan kurang mampu untuk bisa menaikkan taraf hidupnya. Kedua, lulusan SMK bisa memiliki pilihan dalam hidupnya. Setelah lulus sekolah, mereka mempunyai pilihan untuk bekerja atau berwirausaha.

“Nantinya ada pendapatan, dia akan berpikir untuk meningkatkan kompetensi dan taraf hidupnya dengan sekolah lagi,” ujar Mustagfirin.

Ketiga, tentunya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia.

8 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

Ujian SMK

Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan

“

Bahkan Jepang menilai pekerjanya yang lulusan SMK di Indonesia sangat profesional, pekerja keras, dan berkomitmen tinggi. Termasuk disiplin menjalankan ibadah puasa.

Ini yang membuat mereka terheran-heran,” cerita Direktur Pembinaan SMK, Anang Tjahjono.

Ujian Nasional. Secara garis besar, ada beberapa ujian SMK, yaitu ujian kompetensi (UK), ujian sekolah (US), dan ujian nasional (UN).

Direktur Pembinaan SMK, Anang Tjahjono, menjelaskan bahwa UK terdiri dari ujian teori dan praktik.

UK menjadi kebijakan karena lulusan SMK ditekankan pada keahlian dan keterampilan. Lulusannya pun dapat memperoleh sertifikat keahlian sesuai dengan jurusannya.

Selain itu, untuk UN mata pelajaran yang diujikan sama seperti di SMA, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Bagi siswa SMK, UN bukanlah suatu masalah, mengingat kebanyakan berorientasi kerja selepas sekolah menengah. “Jadi mereka betul-betul belajar keahlian dengan sungguh-sungguh, karena inilah yang nantinya akan diterapkan di dunia kerja maupun wirausaha,” ujar Anang, di Jakarta, Rabu (20/02).

Secara filosofi, Anang berpendapat UN SMK berguna untuk memetakan penerimaan siswa dalam menerima pelajaran. Tetapi ada hal lain yang lebih penting, yaitu kompetensi lulusan SMK yang menjadi parameter keberhasilan individu lulusan.

Perguruan Tinggi

Pada dasarnya lulusan SMK juga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi (PT), walaupun secara skema mereka dapat menjadi pekerja atau berwirausaha. Tidak ada perbedaan untuk masuk perguruan tinggi dari sekolah SMA maupun SMK. Hanya saja, setiap perguruan tinggi punya evaluasi sendiri-sendiri untuk penerimaan mahasiswa baru. Di sekolah pun siswa terus terpantau prestasinya melalui nilai rapor.

Lebih lanjut Mustagfirin menjelaskan, kurang lebih 20 persen lulusan SMK melanjutkan ke perguruan tinggi.

Mereka akan berebut kursi PT dengan lulusan SMA/MA, sementara daya tampung PT masih sangat terbatas.

Sementara itu, bagi lulusan SMK maupun SMA yang ingin melanjutkan

pendidikan ke PT, setidaknya harus memenuhi tiga kemampuan, yaitu kemampuan finansial, akademik, dan ada minat.

Namun demikian, daya tampung PT dapat meningkat dengan keberadaan Akademi Komunitas (AK). Pada hakikatnya, AK adalah lanjutan berbasis keterampilan dari sekolah menengah, baik bagi siswa SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah. AK diharapkan mampu menawarkan program keahlian yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, seperti animasi, pertanian, kelautan, dan otomotif.

Anang menambahkan, pilihan lain bagi lulusan SMK adalah melanjutkan ke politeknik yang membuka sains terapan dan doktor sains terapan.

“Ini juga sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), tahun 2012. Jadi, terlihat jelas tingkat kualifikasinya yang jenjangnya tidak hanya melalui studi formal, tetapi juga dari profesional ataupun kegiatan kerja mandiri,” ujarnya.

Program SMK

Saat ini di SMK, terdapat enam bidang keahlian, 40 program studi, dan 121 kompetensi keahlian. Jumlah ini nantinya akan berkembang seiring akan diterapkannya Kurikulum 2013.

Menyikapi perubahan pada kurikulum ini, menurut Anang, secara umum hanya terletak pada perubahan mata pelajaran wajib saja, seperti Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Kemudian pelajaran lainnya sesuai dengan peminatan.

Ada dua program SMK yang diselesaikan dalam waktu berbeda, yaitu program tiga tahun dan program empat tahun (satu tahun praktik lapangan). “Jadi lulusan SMK punya pangsa pasar tersendiri, yaitu partner industri. Bahkan walaupun belum lulus, sudah ada yang memesan,” ujar Anang.

Konsep ini sesuai dengan desain awal SMK, yaitu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat.

Proses pembelajarannya pun diarahkan pada kemandirian untuk menciptakan peluang usaha.

Siswa diberi kebebasan untuk berinovasi dan berkreativitas sesuai dengan bidangnya. Guru hanya menyampaikan permasalahannya.

Sementara solusinya diserahkan kepada siswa, kemudian harus dipresentasikan. “Jadi siswa terlatih berinovasi menciptakan ide-ide baru untuk dikritisi guru dan temantemannya, kemudian diperbaiki.

Siswa juga terlatih communication skill,” tutur Anang.

Selain itu, guru juga berperan untuk mengajarkan sosial kultur guna memberikan bekal siswa dalam berinteraksi di lingkungan kerja.

Dengan berbagai keahlian yang dimiliki, lulusan SMK memiliki banyak pilihan dalam mencari kehidupan: berkarir di dunia industri atau menekuni usaha sendiri.

Semua itu bisa dilakukan oleh lulusan SMK. Hal itu sesuai dengan kredo: SMK Bisa! (Arifah)

FOTO: Emi PIH

Sementara itu, bagi yang memilih untuk bekerja pun, banyak industri di dalam dan luar negeri, yang

mengakui kompetensi lulusan SMK. “Bahkan Jepang menilai pekerjanya yang dari lulusan SMK di Indonesia sangat profesional, pekerja keras, dan berkomitmen tinggi. Termasuk disiplin menjalankan ibadah puasa.

Ini yang membuat mereka terheranheran,” cerita Anang.

SMK diharapkan menghasilkan tamatan yang berkarakter, mampu mengembangkan keunggulan lokal, dan bersaing di pasar global.

No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 9

Persiapan Hadapi Ujian Nasional

SMK 57 Jakarta Enam Kali Gelar Try Out

Siswa SMK 57 Jakarta siap mengikuti ujian nasional (UN) melalui berbagai kegiatan pembelajaran, seperti pendalaman materi setiap hari Sabtu sejak Oktober tahun lalu, termasuk pelaksanaan try out hingga 6 kali.

“Ini dilakukan agar siswa mempunyai persiapan materi dan mental menghadapi ujian. Termasuk kita juga berdoa bersama dan minta restu dengan semua guru,” ujar Kepala SMK 57, Sri Herwinarti, di sela-sela kesibukannya mengawasi siswasiswinya ujian kompetensi di Jakarta, Rabu (27/2).

Ia menjelaskan, di SMK pola ujiannya berbeda dengan yang dilakukan SMA. Ada beberapa tahap ujian teori dan kompetensi, selain UN. Sampai siswa dinyatakan lulus, tahap pertama bagi ujian SMK adalah uji kompetensi, yaitu praktik sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Naskah soal dibuat oleh Direktorat Pembinaan SMK, kemudian sekolah memilih paket sesuai program kejuruannya.

Untuk pengujinya, sekolah bekerja sama dengan industri dan asosiasi sebagai penilai (asesor). Guru tidak ikut menilai, karena untuk menjaga objektifitas kompetensi, kecuali sudah mempunyai sertifikat sebagai asesor.

“Inilah bentuk komitmen sekolah untuk memberikan gambaran industri yang sebenarnya kepada siswa, sehingga siswa dapat lebih terpacu belajar menjadi yang terbaik,” ujar Sri menegaskan.

Tahap kedua adalah ujian sekolah yang dibuat oleh sekolah masingmasing atau bekerja sama dengan provinsi. Soal ujian sekolah divalidasi oleh orang-orang yang berkompeten

10 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

FOTO: Yus PIH

UN 2013 tingkat SMA/MA/SMK diselenggarakan pada 15-18 April.

Khusus 18 April 2013 adalah ujian teori produktif yang dibuat oleh Direktorat PSMK Kemdikbud yang ujiannya dinasionalkan.

Siswa jurusan jasa boga/restoran SMK 57 Jakarta saat melakukan Ujian Kompetensi.

tentang penulisan dan penelaahan soal. Dalam ujian sekolah ini, semua mata pelajaran diujikan.

Pengolahan nilai keseluruhan, khususnya di D.K.I. Jakarta, adalah Dinas Pendidikan. Sedangkan Puspendik untuk nilai UN. Sementara sekolah hanya melakukan input data dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Bahkan tahun ini kebijakannya adalah sekolah harus meng-input nilai siswa sejak kelas 1.

Pengumuman kelulusan sekolah ditentukan oleh provinsi. Sekolah tidak mengumumkannya secara langsung, siswa diberi password untuk mengecek sendiri melalui internet mengenai kelulusannya.

Hidup Mandiri

Memegang predikat sebagai SMK bidang Pariwisata unggulan di Provinsi DKI Jakarta, SMK 57 berkomitmen kuat untuk menjadi

lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata bertaraf internasional.

SMK ini menawarkan program keahlian siap kerja, yaitu program Usaha Perjalanan Wisata, Akomodasi Hotel, dan Jasa Boga/Restoran.“Di sekolah ini, anak dididik dengan benar, bisa hidup mandiri, berani, karena masa depan ada di tangan mereka sendiri,” katanya.

Sri menuturkan, lebih dari 50 persen lulusan SMK 57 Jakarta melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebenarnya SMK diproyeksikan untuk bekerja selepas studi, tetapi karena siswa SMK 57 terus dipacu semangat belajarnya, minat belajarnya tak terbendung dan perguruan tinggi menjadi pilihannya.

Pada umumnya, siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi memilih vokasi sama agar ilmu kejuruannya semakin mendalam.

(Ditulis ulang oleh Arifah dari wawancara di Jakarta, 27 Februari 2013)

Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan

Mewujudkan Visi Kemandirian dan Kewirausahaan Dari segi potensi, anak berkebutuhan khusus (ABK) sebenarnya sama dengan anak lainnya. Hanya saja, untuk menggali dan memaksimalkan potensi itu, ABK memerlukan sentuhan khusus dari orangtua dan guru di sekolah. Ada ABK yang sukses menjadi novelis, penulis skenario, penyanyi, dan pengusaha.

Untuk itulah pemerintah merencanakan, melaksanakan, serta mengembangkan berbagai program pendidikan kecakapan hidup, pendidikan jasmani, pendidikan karakter, dan pendidikan kesehatan guna mendorong kemandirian mereka di tengah masyarakat.

B

erlandaskan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya terbaik guna memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara, tidak terkecuali bagi mereka yang berkebutuhan khusus.

Dalam hal ini, yang masuk kategori anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah mereka yang menyandang disabilitas fisik dan mental seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan autis.

Mereka dapat menempuh pendidikan di sekolah luar biasa (SLB). Selain itu, yang masuk kategori ABK adalah mereka yang mempunyai tingkat cerdas istimewa (CI) dengan IQ ≥ 130, biasanya ditempuh melalui kelas akselerasi di SMA Umum.

Sedangkan mereka yang mempunyai bakat istimewa (BI) biasanya dididik di sekolah keberbakatan (sekolah olah raga atau seni). Untuk ABK dengan keterbatasan fisik dan mental yang

“

Bagi penyandang tunanetra, misalnya, disediakan naskah dalam bentuk huruf Braille dan penyandang tunarungu untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dilakukan penyesuaian bentuk ujian dari listening menjadi reading comprehensive.

ditempat tinggalnya tidak ada SLB, dapat bergabung di kelas inklusi di sekolah umum.

Pembinaannya dikelola oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (Dit. PKLK Dikdas) dan Pendidikan Menengah (Dit. PKLK Dikmen) Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Kedua direktorat ini juga menangani pembinaan dan pelayanan pendidikan di daerah khusus, seperti daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), termasuk daerah konflik dan bencana. Pelayanan ini terus menerus dilakukan dengan dukungan masyarakat, sehingga tiap warga negara mendapatkan haknya memperoleh pendidikan.

Tentunya, mereka yang mengikuti pembelajaran di jalur ini pun harus juga mengikuti aturan penilaian hasil belajar baik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

“Penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang dilakukan melalui ujian nasional (UN), juga berlaku bagi ABK,” ujar Direktur PKLK Dikdas, Mudjito, saat ditemui Dikbud di Jakarta, Jumat (22/02).

Dalam kaitannya dengan UN ABK, ia menjelaskan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah membuat naskah UN yang disesuaikan dengan karakteristik No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 11

FOTO: Dok. PKLK Dikdas

Anak berkebutuhan khusus tengah mengikuti Olimpiade Sains Nasinal. Soal dengan huruf Braille tidak menghalangi mereka untuk berkompetisi sportif.

ABK. “Bagi penyandang tunanetra, misalnya, disediakan naskah dalam bentuk huruf Braille dan penyandang tunarungu untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dilakukan penyesuaian bentuk ujian dari listening menjadi reading comprehensive,” jelasnya.Naskah soal UN tersebut disesuaikan dengan kurikulum standar SLB dan nomenklatur sekolah khusus sesuai dengan jenis kebutuhan khususnya.

Untuk anak jenius yang bersekolah di sekolah regular Program Akselerasi, sebenarnya secara akademik mereka berkemampuan di atas anak normal. Karena itu standar UN-nya menggunakan regular. Demikian pula bagi mereka yang cacat fisik, seperti yang memakai kursi roda namun mempunyai tingkat kecerdasan normal.

Sedangkan bagi tunanetra, disediakan naskah huruf Braille dengan

12 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

tambahan waktu 45 menit dan boleh mengambil waktu istirahat.

Pemberian tambahan waktu ini dengan pertimbangan, bahwa membaca huruf Braille tidak secepat membaca huruf latin.

Namun demikian, tidak semua ABK diwajibkan untuk mengikuti UN. Bagi peserta didik di sekolah inklusif yang memiliki hambatan akademik seperti tunagrahita, tunadaksa sedang, tunaganda, dan autis, hanya mengikuti ujian sekolah.

Para peserta didik ini tidak perlu merasa khawatir karena berdasarkan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, mereka tetap mendapat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dapat digunakan untuk melajutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

“Dengan kebijakan ini, maka ABK apapun kondisinya tidak akan kehilangan hak untuk mendapatkan layanan pendidikan setinggi mungkin,” ujar Mudjito.

Potensi ABK

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki ABK, berdasarkan pengamatan Mudjito, ternyata mereka secara mental sangat siap menghadapi UN bahkan lebih percaya diri dibanding anak normal. “Mental mereka siap dan lebih kuat dan lebih konsentrasi karena mereka lebih fokus,” tegasnya. Hal ini karena tidak terlepas dari motivasi yang sangat hebat dari para pendidik dan juga ditunjang dari karakteristik ABK. Hal serupa pun diutarakan oleh Direktur PKLK Dikmen, A. Budi Priadi, ketika ditemui di Jakarta, Jumat (22/02). Menurutnya, ABK tidak memiliki beban sama sekali bahkan merasa sangat senang jika ada ujian. “Hebatnya, mereka tidak menganggap ujian sebagai rintangan, melainkan sebagai tanda akan segera liburan sekolah,” ujar Budi dengan penuh antusias.

Khususnya untuk anak cerdas istimewa (CI) pada program Akselerasi, karena IQ mereka di atas rata-rata normal, banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Bahkan lulusan SLB ada juga yang melanjutkan pendidikan guru SLB sehingga mereka bisa mengajar ABK. “Kebanyakan di UNJ jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB). Orang PLB menjadi guru PLB, itu akan lebih cepat mengajarinya karena bisa komunikasi dan satu roh,” ujar Budi.

Beberapa lulusan SLB bahkan ada juga yang mengenyam pendidikan di UI, UPI, dan Unesa.

Walau demikian, keberadaan guru reguler untuk mampu menangani ABK masih sangat dibutuhkan karena jumlah guru SLB masih terbatas.

Untuk itu, perlu ada perhatian khusus terhadap penyediaan tenaga kependidikan khusus ABK. “Karena mengajar SLB itu sangat berat, bahkan satu murid ditangani tiga guru. Dalam hal ini, guru harus sabar menghadapinya,”ungkap Budi.

Maka, sudah sepatutnya pemangku kepentingan bidang pendidikan memberi penghargaan lebih terhadap guru SLB yang mempunyai dedikasi dan keahlian yang luar biasa ini.

Mandiri

Lebih lanjut, Budi menuturkan, banyak ABK yang memiliki potensi luar biasa, seperti dalam bidang desain, model, dan catur. Hal ini karena mereka sangat fokus. Hasil desainnya pun cukup baik dan sangat detil. Bagi yang model, orang awam tidak akan tahu bahwa model tersebut anak tunarungu karena sikap dan perilakunya sangatlah profesional.

Budi juga menuturkan bahwa siswa SLB dipersiapkan untuk mandiri, setidaknya dapat mengurus diri sendiri. Lulusan SLB yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dapat bekerja dengan bekal keterampilan yang diperoleh di sekolah. “Hal ini sangat memungkinkan karena kurikulum SMPLB terdiri dari 30 persen akademik, 70 persen vokasional,” ujarnya.

Dengan harapan dapat mandiri, SLB terus membangkitkan jiwa wirausaha melalui pendidikan kewirausahaan.

Misalnya menggunakan laptop tuna netra yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memiliki program musik atau ringtone yang dapat dipakai mengisi musik ke telepon selular. Dengan keterampilan ini mereka dapat memperoleh penghasilan dengan menjual jasa di bidang TIK.

FOTO: Dok. PKLK Dikdas

Ia menambahkan, pemerintah menginginkan para siswa ABK memiliki keterampilan dibanyak bidang yang berkaitan dengan teknologi dan diminati masyarakat seperti membuat cerita atau skenario film dan animasi.

Anak berkebutuhan khusus juga berpotensi dalam bidang akademik. Bahkan secara mental, mereka lebih siap menghadapi kompetisi mengingat daya konsentrasi mereka sangat tinggi.

Untuk itulah, setidaknya terdapat tujuh jenis keterampilan terus dikembangkan, misalnya tata busana, tata boga, otomotif, dan elektronika, yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Melalui sentuhan para guru SLB dan pelatihan lembaga, niscaya ABK akan dapat mandiri setelah lulus karena berbekal keterampilan yang diperolehnya dari sekolah.

(Arifah)

No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 13

Dengan UN, PTN Miliki Benchmark dan Standar Seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UUPT), semua lulusan SMA/MAN mendapat akses mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa tes. PTN yang dijadikan pilihan calon mahasiswa melakukan seleksi hanya melalui nilai rapor. Kebijakan ini sejalan dengan semangat Education for All. Oleh karenanya, semua pihak harus menghargai semua hasil pendidikan tingkat SMA, terutama pada semester 1-5.

Oleh Rochmat Wahab Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

W

ujud penghargaan dan kepercayaan itu hendaknya dijawab sekolah dengan memberikan informasi yang benar tentang hasil pembelajaran yang dicapai peserta didik. Tidak boleh memanipulasinya, karena hal itu merupakan bagian dari pendidikan karakter. Tidak boleh ada sekolah yang menjual nilai, mengatrol nilai anak, sehingga “prestasi� anak tanpa ada dasar yang kuat.

Penerimaan mahasiswa baru tanpa tes, hanya menggunakan rapor tersebut tentu banyak menimbulkan pertanyaan seputar cara penilaian yang dilakukan oleh PTN, karena setiap sekolah mempunyai parameter yang berbeda-beda. Mengenai hal ini, terdapat beberapa jawaban.

Pertama, mereka dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Jika ada anak dari sekolah yang sama mendaftar di program studi yang sama dan universitas yang sama pula, jangan sampai anak yang ranking 5

14 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

diterima, sedangkan yang ranking 1 tidak diterima. Untuk itu, diharapkan kepala sekolah me-ranking anak di sekolah itu secara keseluruhan.

formula dalam menjamin rasa keadilan. Sekolah yang siswanya lolos tanpa tes tetapi kemudian tidak daftar ulang, juga menjadi pertimbangan.

Kedua, record sekolah tersebut di perguruan tinggi. Apabila banyak lulusan tersebut masuk ke perguruan tinggi, berarti kualitas sekolah tersebut baik. Kakak-kakak kelas di sekolah tersebut, yang telah masuk perguruan tinggi, memiliki indeks sebagai bahan pertimbangan.

Seleksi pertama masuk PTN ini adalah dengan rapor, berikutnya melalui ujian nasional (UN) sebagai penentu. Nilai UN ini digabung dengan nilai dari sekolah akan menjadi nilai kelulusan. Jika anak lulus SMA, maka memiliki peluang lolos masuk PTN. Namun, nilai UN bukan sebagai satu-satunya bahan untuk masuk PTN, karena PTN melihat nilai UN sebagai salah satu sub dari penilaian akhir.

Ketiga, PTN juga mempertimbangkan kejuaraan yang pernah dimenangkan siswa. Dengan demikian, bisa saja anak ranking 1 kalah dengan anak ranking 5 yang memenangi banyak kejuaraan sehingga kalau dikonversikan nilainya lebih tinggi.

Ada banyak variabel yang dipertimbangkan PTN dalam menyeleksi calon mahasiswa baru, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ada ketidakadilan. Pihak PTN berusaha mengembangkan

Sampai saat ini UN tetap diperlukan.

Dengan UN, PTN mempunyai benchmark dan standar. Kalau PTN ingin mencapai standar tertentu, PTN harus mendorong agar standar tersebut dapat tercapai. UN juga berfungsi untuk melihat seberapa jauh pelajaran yang telah disampaikan dapat diserap, dikuasai oleh siswa.

Ini juga bisa memberikan jaminan

kompetensi siswa dan menjadi bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan sesudahnya.

Keterbukaan dan Objektivitas Sekarang adalah era keterbukaan dan objektivitas. Jika ingin objektif dan bebas KKN, satu-satunya jalan adalah dengan kompetisi. UN melatih anakanak untuk berkompetisi. Bila ingin lulus, mereka harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, bahkan sejak semester pertama di tingkat SMA. Apalagi menghadapi komunitas terbuka ASEAN 2015, warga negara Thailand, Singapura, Malaysia misalnya, bebas masuk (tanpa visa) ke Indonesia untuk mencari kerja. Untuk mengantisipasi hal itu, angkatan kerja Indonesia harus mampu berkompetisi dengan mereka. Jangan sampai kita dininabobokan, harus mempersiapkan diri dengan baik.

Seandainya ternyata terjadi ketidakjujuran dalam pelaksanaan UN, tentu kita tidak bisa meyalahkan UN sebagai penyebab ketidakjujuran.

Kita tidak bisa menyalahkan sesuatu yang baik karena tindakan satu dua orang. Mari kita kawal UN agar terjamin kredibilitasnya, sehingga nanti hasilnya bisa bermanfaat dalam

jangka panjang. UN kita harapkan sebagai alat mendidik kejujuran. Nilai kejujuran dan kedisiplinan tersebut tentu akan membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik lagi dimasa datang.

(Ditulis ulang oleh Pendhi dari wawancara di Depok, 11 Februari 2013)

FOTO: Dok. PIH

UN memang mempunyai rangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari soal dibuat sampai diterima oleh siswa. Supervisi dan evaluasi selalu dilakukan, sehingga diketahui di kegiatan mana ada kekurangan.

Dengan demikian, kekurangan itu akan diperbaiki pada UN berikutnya, sehingga kualitas UN dapat terjaga dan ditingkatkan terus menerus. Untuk terus memperbaiki pelaksanaannya, perlu adanya gerakan dari semua lini, meningkatkan sense of belonging dan sense of responsibility.

Banyak variabel bagi PTN untuk penerimaan mahasiswa baru, diantaranya nilai rapor, prestasi non akademik, dan nilai UN sebagai salah satu sub dari penilaian akhir.

No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 15

FOTO: Arifah PIH

Dalam pelaksanaan UN memang selalu ada kekurangan, walaupun semua sudah dilandasi dengan niat baik untuk memajukan pendidikan nasional. Mulai dari pembuatan soal, pembuatan master (acuan untuk pencetakan lebih lanjut), lalu pengawalan master sampai percetakan, dilakukan dengan pengawasan dan pengawalan ketat. Begitu juga saat proses di percetakan, orang-orang percetakan mengerjakannya di bawah sumpah dan distribusi soal dari percetakan sampai sekolah juga dilakukan dengan standar tinggi agar tidak terjadi kebocoran. Namun, semua upaya itu tidak dapat menjamin 100 persen UN bebas dari kecurangan.

Keuntungan Integrasi UN bagi Peserta Didik Setiap proses pembelajaran selalu membutuhkan penilaian hasil belajar. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh ketuntasan materi pembelajaran dan penguasaan materi tersebut oleh peserta didik. Menilik Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah mencatatkan terdapat tiga jenis bentuk penilaian hasil belajar, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Oleh Frans Umbu Data Rektor Universitas Nusa Cendana, Prov. Nusa Tenggara Timur

U

jian nasional (UN) merupakan instrumen penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pada skala nasional, UN akan menjalankan kegunaan sebagai pertimbangan pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, pembinaan, dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, dan dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

Pada tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan kebijakan integrasi UN dengan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN). Maksudnya, nilai UN para peserta didik akan dijadikan sebagai syarat mendaftar di PTN. Dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya, keberadaan UN akan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi. Semula baru sebatas ujian tertulis biasa bagi peserta didik, UN akan turut menjadi “penentu� bagi peserta didik untuk masuk PTN.

16 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

Terdapat tiga jenis jalur penerimaan mahasiswa baru di PTN tahun 2013, yaitu jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan seleksi jalur lokal, yaitu penerimaan mahasiswa di masing-masing PTN bila SNMPTN dan SBMPTN belum dapat memenuhi kuota/daya tampung calon mahasiswa ditiap program studi.

Integrasi UN akan dijalankan pada jalur SNMPTN. Implementasinya, para peserta didik akan diseleksi berdasakan nilai UN, dan portofolio siswa. Harapannya, pemerintah akan dapat memenuhi kuota penerimaan mahasiswa sebanyak 60 persen secara nasional, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 66/2010.

Keuntungan Integrasi UN

Pada mekanisme UN sebelumnya, para peserta didik harus menjalani UN di tingkat akhir untuk dapat lulus dari sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan, dan sederajat.

Kemudian, mereka mendaftar SNMPTN secara komputerasi, dan selanjutnya harus menjalani ujian saringan masuk lagi. Dari rangkaian

itu, terdapat inefisiensi proses penerimaan mahasiswa baru.

Pasca integrasi, peserta didik akan melalui mekanisme pendaftaran bertahap dan tentu saja terintegrasi.

Alurnya, pihak sekolah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) dengan data siswa, nilai rapor, UN, dan prestasi siswa lainnya.

Setelah itu, sekolah akan memberikan kata kunci masing-masing siswa berupa nomor induk siswa nasional (NISN). Kemudian, siswa melakukan verifikasi data yang dimasukkan sekolah, dan mendaftar program studi yang diinginkan dengan NISN tersebut. Jadi, peserta didik dari setiap sekolah mendapat kesempatan yang sama untuk mendaftar ke PTN yang diinginkan, sepanjang ada jaringan internet yang memadai.

Selanjutnya, para siswa yang telah mendaftar akan saling bersaing antar nilai UN dan prestasi lain yang dimiliki. Dengan demikian, PTN tidak perlu menjalankan proses pendaftaran secara berulang. Jadi, efisiensi prosedur penerimaan mahasiswa akan lebih sederhana.

Disadari, kebijakan penerimaan SNMPTN sebelumnya mengharuskan peserta didik membayarkan biaya pendaftaran penerimaan SNMPTN. Akibatnya, peserta didik yang terbatas secara ekonomi akan kehilangan kesempatan untuk berkuliah. Melalui integrasi ini, peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar. Lebih lanjut, PTN dapat memaksimalisasi jumlah angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi karena membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh peserta didik untuk mendaftar.

Daerah Terisolisasi TIK

Kebijakan integrasi UN dan penerimaan SNMPTN menyumbangkan manfaat yang positif baik bagi PTN, maupun peserta didik yang bersangkutan. Namun, kebijakan ini juga memiliki kendala dalam penerapan di lapangan, seperti keterbatasan akses jaringan TIK. Ketiadaan atau keterbatasan sarana ini dapat menjadi kendala bagi peserta didik untuk mendaftarkan diri dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi. Kendala ini dominan terjadi di kawasan Timur Indonesia, terutama sekolah-sekolah yang berada di pulau-pulau kecil.

Jaringan TIK di NTT hanya terdapat di pulau-pulau besar seperti Sumba, Timor, dan Flores. Sementara sebagian besar pulau-pulau kecil masih masuk kategori terisolasi TIK, bahkan listrik pun belum menyala di sana. Banyak pihak sekolah yang ingin mendaftarkan peserta didiknya harus menempuh perjalanan dengan kendaraan darat, bahkan perahu dari SMA yang bersangkutan menuju wilayah yang memiliki akses TIK. Hal ini memerlukan komitmen tinggi.

Sebagai bagian dari penyelenggara, Universitas Nusa Cendana NTT bersama dengan PTN lainnya memberlakukan strategi jemput bola sebagai solusi. Maksudnya, PTN akan mendatangi kabupaten setempat untuk menyosialisasikan penerimaan mahasiswa di PTN ini. Selain itu, sekolah-sekolah di wilayah terisolasi TIK mendapatkan kelonggaran waktu

pendaftaran para peserta didik, dari 31 Januari sampai dengan 2 Februari menjadi 8 Februari sebagai tanggal penutupan pendaftaran.

Selama ini, masyarakat di daerah terisolasi TIK dapat memperoleh akses melalui jaringan telepon.

Namun, informasi itu didapatkan dalam waktu yang relatif lama, dan tidak menyeluruh. Harapannya, pemasangan sarana prasarana TIK untuk NTT, dan pulau lainnya yang sejenis dapat secepatnya dilakukan.

“

Para siswa yang telah mendaftar akan saling bersaing antar nilai UN, dan prestasi lain yang dimiliki.

Dengan demikian, PTN tidak perlu menjalankan proses pendaftaran secara berulang-ulang.

Jadi, efisiensi prosedur penerimaan mahasiswa akan lebih sederhana.

Dengan cara demikian, isolasi bisa terbuka, bahkan dapat memperluas jangkauan diseminasi informasi.

Jadi, pemerintah lebih mampu meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah terpencil. Akses informasi menjadi lebih murah, mudah, dan cepat. Jadi, stigma ketidakadilan dalam memperoleh informasi di wilayah terpencil dapat dikurangi.

Prodi Pilihan

Terdapat kecenderungan pemilihan PTN tertentu saja oleh peserta didik.

Alhasil, terjadi ketimpangan jumlah peserta didik antara PTN yang satu dengan yang lain. Untuk hal ini, panitia memberlakukan persyaratan khusus yaitu setiap calon mahasiswa dapat memilih dua prodi pada satu PTN di daerahnya sendiri dan dua prodi pada PTN di daerah lain Misalnya, ada seorang peserta didik

yang tinggal di NTT. Apabila dia memilih dua prodi PTN di NTT dan dua prodi yang berada di luar wilayah NTT. Penerapan ini dilakukan masih dalam tingkat provinsi mengingat keterbatasan jumlah PTN di Indonesia.

Harapan untuk UN

Pro dan kontra tentang perlu atau tidaknya UN sebagai instrumen penilaian hasil belajar masih ada.

Namun ditinjau dari kemanfaatan, nampaknya masyarakat telah dapat menerima bahwa UN itu sangat perlu sebagai alat ukur kesetaraan belajar.

Yang menjadi pertanyaan adalah kenyataan bahwa sekolah menengah dan yang sederajat yang berada di kecamatan atau kawasan perdesaan justru memiliki persentase kelulusan yang sama dengan sekolah-sekolah di kawasan perkotaan. Padahal sarana prasarana, jumlah guru, maupun kualitas pembelajaran belum tentu sama.

Karena itu, permasalahannya ada pada kualitas penyelenggaraan UN itu sendiri. Instrumen UN memang masih perlu banyak penyempurnaan. Sebagai instrumen standardisasi mutu dan kualitas layanan pendidikan, penyempurnaan UN dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan waktu.

Misalnya, penyempurnaan instrumen UN perlu bersinergi dengan penerapan Kurikulum 2013 yang tahun ajaran baru ini akan diterapkan.

Sinergitas peran antar pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, PTN, dan sekolah, juga diperlukan untuk penyempurnaan ini.

Perkembangan sinergitas itu diharapkan meningkat lebih baik setiap tahunnya. Seperti tahun lalu, PTN turut terlibat sebagai pemantau independen dan pengawas ujian.

Diharapkan, pihak PTN nanti dapat meningkatkan peranan sebagai pemotivator masyarakat untuk bersikap jujur sehingga kualitas lulusan UN yang masuk PTN menjadi lebih baik lagi.

(Ditulis ulang oleh Gloria dan Arifah dari wawancara di Depok, 11 Februari 2013) No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 17

UN Pasca Penerapan Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 belum lagi diterapkan. Pelatihan guru saja belum dilakukan. Penyusunan buku pun masih dalam tahap penyelesaian.

Tapi publik langsung mengaitkannya dengan Ujian Nasional (UN).

Apakah UN akan dihapus dengan adanya kurikulum baru tersebut?

Benarkah UN 2013 bakal ditiadakan?

Oleh Ibnu Hamad Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

A

da dua hal penting yang perlu dijelaskan untuk menjawab pertanyaan seperti itu.

Pertama, penerapan kurikulum baru tidak serta merta menghilangkan evaluasi seperti UN. Kenapa, karena kurikulum mencakup empat dimensi pokok yang saling terkait: standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar evaluasi.

SKL berkaitan dengan tujuan atau cita-cita pembentukan SDM yang menerima kurikulum, yaitu para peserta didik. Standar isi meliputi substansi pelajaran, mata pelajaran dan buku pelajaran. Standar proses berkenaan dengan penyampaian substansi pelajaran oleh para pendidik. Sedangkan standar evaluasi merupakan “pembuktian� tercapai atau tidaknya SKL. Keempat standar tersebut berskala nasional. Jika SKL, standar isi, dan standar proses-nya berskala nasional, maka masuk akal pula jika standar evaluasinya juga berskala nasional.

UN yang kita kenal sekarang pada dasarnya adalah evaluasi berskala nasional.

18 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

Pertanyaannya, apakah UN akan mengalami perubahan setelah adanya Kurikulum 2013? Kita akan lihat setelah pembahasan hal kedua ini.

Kedua, penerapan Kurikulum 2013 akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2013, akan diterapkan kepada kelas 1 dan 4 SD/sederajat serta kelas 1 SMP/sederajat dan kelas 1 SMA/ sederajat. Khusus untuk tingkat SD, akan diberlakukan kepada 30 persen SD seluruh Indonesia. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA mencakup semua sekolah.

Selanjutnya pada tahun 2014, Kurikulum 2013 akan diterapkan kepada kelas 2 dan 5 SD/sederajat serta kelas 2 SMP/sederajat dan kelas 2 SMA/sederajat. Kurikulum 2013 akan dilakukan secara bertahap.

Akhirnya pada tahun 2015, akan diterapkan kepada kelas 3 dan 6 SD/ sederajat serta kelas 3 SMP/sederajat dan kelas 3 SMA/sederajat.

Dari rencana implementasi kurikulum baru ini, tampak bahwa peserta yang akan mengalami UN dengan Kurikulum 2013 adalah mereka yang

duduk di kelas 6 SD/sederajat, kelas 3 SMP/sederajat dan 3 SMA/sederajat pada tahun 2015. Itupun tidak langsung pada tahun 2015 mereka akan mengikuti UN, melainkan pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena awal tahun ajaran baru dimulai pertengahan tahun, sehingga untuk mengikuti ujian akhirnya adalah pada tahun berikutnya.

Peluang Perubahan UN

Telah dinyatakan di atas, bahwa kurikulum mencakup empat dimensi yang terkait: standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar evaluasi.

Tercapainya SKL tergantung kepada dua hal: substansi pelajaran yang diberikan kepada peserta didik dan cara atau metode pelajaran itu disampaikan oleh para pendidik.

Untuk membuktikan tercapai atau tidaknya SKL mesti diuji oleh sebuah evaluasi. Jika evaluasinya berdasarkan satuan pendidikan, jadilah ujian sekolah; bila evaluasinya dilakukan serempak secara nasional dengan kepanitian nasional, jadilah ujian nasional.

Sementara itu kita telah mengetahui bahwa SKL dalam Kurikulum 2013 adalah peningkatan dan penyeimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik.

Sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35, kompetensi sikap menempati urutan pertama dalam SKL Kurikulum 2013.

Apa yang dimaksud dengan sikap dalam SKL ini? Ialah perilaku, tindak tanduk, budi pekerti, atau karakter. Dalam pembelajaran, karakter ini mengejawantah dalam bentuk sikap yang toleran atas jawaban yang berbeda bahkan “nyeleneh”, menghargai proses bukan hanya hasilnya belaka, dan memberikan keseimbangan antara yang terstruktur dan yang spontan/ ekspresif.

Dengan tidak mengurangi arti penting ouput, tampak di sini bahwa partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran menjadi komponen sentral dalam SKL Kurikulum 2013. Karena itulah, untuk menentukan kelulusan, evaluasinya juga tidak bisa hanya mengandalkan output atau ujian tulis melainkan pula harus menyertakan hasil penilaian atas sikap atau tindaktanduk peserta didik yang dilakukan gurunya.

“

Karena itulah, untuk menentukan kelulusan, evaluasinya juga tidak bisa hanya mengandalkan output atau ujian tulis melainkan pula harus menyertakan hasil penilaian atas sikap atau tindak-tanduk peserta didik yang dilakukan gurunya.

ujian sekolah) dan berbasis output (hasil UN) akan terus berlanjut.

Lantas, bagaimana dengan UN untuk tahun 2013 sendiri? Seperti telah banyak diberitakan, UN 2013 tetap akan ada termasuk UN di tingkat SD. Jadwalnya pun telah ditetapkan.

Demikian pula dengan kisi-kisi UN 2013 sudah tersedia, sebagaimana bisa dilihat antara lain melalui laman www.kemdikbud.go.id.

Untuk meningkatkan kualitas UN, mulai tahun ini lembar jawaban UN menjadi satu kesatuan dengan naskah soal UN. Keduanya menggunakan sistem barcode. Dengan demikian, para peserta ujian tidak boleh tertukar dan atau bertukar lembar jawaban ketika mengikuti UN, karena akibatnya bisa fatal.

Selain itu, dalam UN 2013 diberlakukan 20 paket soal untuk setiap ruang ujian yang berisi 20 peserta ujian. Untuk mengantisipasi, bahkan disiapkan 30 paket soal, sehingga jika ada kekurangan atau kerusakan bisa diatasi. Ini akan membuat setiap peserta ujian akan lebih konsentarasi atas paket soal yang dihadapinya.

UN 2013 juga menjadi tiket masuk ke PTN melalui jalur SNMPTN. Bagi mereka yang berminat ke PTN melalui SNMPTN harus lulus UN. Hal ini, di satu sisi, menjadi pertanda kian terintegrasinya antara UN dan SNMPTN. Di sisi lain, para peserta didik harus mengoptimalkan kemampuannya dalam mengikuti UN 2013 jika berniat melanjutkan ke PTN melalui jalur SNMPTN. (*)

Menghadapi UN 2013

Tahun 2016 relatif masih lama, masih 4 tahun lagi. Saat itulah kita akan melihat perubahan UN. Mendikbud sendiri berulangkali menyatakan bahwa prinsip dalam melakukan evaluasi akhir belajar tidaklah mempertentangkan antara penilaian berbasis output dan penilaian berbasis proses. Menurut Mendikbud, keduanya penting dan karena itu keduanya mesti diperkuat.

FOTO: WJ PIH

Pernyataan Mendikbud tersebut memberi sinyal, bahwa pasca penerapan Kurikulum 2013, UN akan tetap ada. Hanya saja akan diimbangi dengan hasil penilaian atas proses belajar melalui rapor. Hal ini berarti mekanisme yang selama ini berlangsung, yaitu sistem penilaian berbasis proses (nilai rapor dan hasil No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 19

Di Jepang, Semua Nilai Pendidikan Berawal dari Keluarga Oleh Muhammad Iqbal Djawad Atase Pendidikan KBRI Tokyo

Menjadi seorang Atase Pendidikan setidaknya mengembang dua tugas penting, yaitu diplomasi dan intelijen. Diplomasi disini berkaitan dengan menjalin kerja sama yang baik dengan semua pemangku kepentingan, khususnya bidang pendidikan, sementara tugas sebagai intelijen lebih kepada mempelajari nilai-nilai baik yang terkandung dalam sistem pendidikan di Jepang.

S

ebagaimana kita ketahui, pelajaran Agama bukan menjadi prioritas di Jepang, tetapi penanaman budi pekerti sudah diterapkan sejak usia dini di keluarga dan di sekolah. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana dengan penuh kesadaran siswa-siswa sekolah Jepang sangat memperhatikan kebersihan sekolahnya.

Di sinilah kemudian peran intelijen berfungsi. Kami mengobservasi dan bertanya langsung kepada guruguru mengenai siapa yang berperan untuk mendisiplinkan anak-anak ini.

Jawaban yang kami dapat adalah semua berawal dari pendidikan dalam keluarga, sementara guru hanya mentransfer teknologi dan nilai-nilai.

Contoh implementasi nilai positif lainnya adalah sapaan Ohayōgozaimasu atau “Selamat

20 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

Pagi” bagi siapa saja yang berpapasan dengan para siswa. Inilah yang sebenarnya ada dalam nilai-nilai agama tetapi negara Jepang sudah menjalankan pada tingkat implementasinya.

Selain itu, siswa-siswa di sekolah Jepang disediakan makan siang di kantin sekolah dan masingmasing mendapatkan jadwal piket untuk mencuci piring. Tidak ada petugas yang membersihkan sekolah melainkan tanggung jawab warga sekolah itu sendiri.

Nilai lainnya yang patut diketahui adalah orang Jepang sangat menghargai orang lain dengan filosofi “tidak menganggu orang lain”. Ini tercermin dari kesopanan dalam kereta, yaitu tidak akan terdengar dering telepon genggam karena setiap orang menghormati space

masing-masing. Mereka akan sibuk dengan membaca.

Selain itu, di Jepang, tidak ada orang yang mau menonjol dari orang lain walaupun dirinya mempunyai keahlian luar biasa. Mereka tidak ingin mengekspos dirinya karena menganggap ada orang lain yang lebih kompeten. Mereka juga sangat detil dan mendalam dalam mempelajari suatu bidang ilmu.

Enam Mata Pelajaran

Untuk masuk sekolah umum tingkat SMP di Jepang tidak diberlakukan ujian, hanya tes dasar Bahasa Jepang dan Matematika. Itupun sudah dikuasai oleh setiap anak SD. Demikian pula jika siswa hendak masuk SMP, SMA, dan perguruan tinggi, harus tes yang diselenggarakan sekolah masing-masing. Jadi nilai yang terkandung adalah anak fokus mau memasuki sekolah yang ditujunya. Standar yang diujikan juga bukan standar nasional, melainkan standar provinsi masing-masing.

Untuk tingkat SMA, mata pelajaran tidak sebanyak di Indonesia. Di Jepang hanya ada 6 mata pelajaran, sementara di Indonesia ada 14 buah.

Pada dasarnya pendidikan di Jepang sangat menekankan pada pendidikan karakter. Mental “kalah” atau “tidak lulus ujian” adalah hal biasa.

Dalam setiap ujian pasti ada yang menang dan kalah. Mental inilah yang tertular pada siswa Sekolah Indonesia Tokyo yang tahun lalu ada 2 siswa tidak lulus UN. Penyebabnya adalah minat anak ini IPS tetapi karena keterbatasan pengajar, maka dimasukkan ke jurusan IPA. Yang terjadi adalah, anak tersebut merasa biasa saja menerima ketidaklulusan. Mereka kemudian menyikapinya dengan mengambil UN Paket C di Jakarta dan ternyata lulus. Inilah mental sportif yang dapat dicontoh dari pendidikan di Jepang.

(Ditulis ulang oleh Arifah dari wawancara di Bojongsari Depok, 10 Februari 2013)

Sistem Pendidikan di

JEPANG

Setelah dua kota di Jepang dijatuhi bom atom oleh pesawat Amerika Serikat, pembantu kaisar dan menteri melaporkan jumlah korban kepada Kaisar Jepang, Hirohito. Pertanyaan pertama yang muncul bukanlah seputar kekuatan tentara dan alatalat perang yang tersisa, melainkan sebuah pertanyaan yang sungguh di luar dugaan. Ia bertanya, “berapa guru yang hidup?”.

Pertanyaan itu kemudian ditafsirkan, bahwa pendidikan lebih penting dari segala-galanya untuk membangun kembali Jepang pasca Perang Dunia II. Sejarah telah membuktikan, pendidikan sangat memegang peran penting dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Jepang.

Undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan memberlakukan jenjang pendidikan yang terdiri dari enam tahun SD, tiga tahun SMP, tiga tahun SMA, dan 2-4 tahun universitas. Untuk pendidikan usia dini, Jepang menyediakan TK dan pusat-pusat penitipan anak (child care) baik negeri maupun swasta. Pendidikan usia dini ini untuk anak usia satu hingga lima tahun. Pendekatan yang digunakan sangat bervariasi, mulai dari lingkungan yang tidak terstruktur yang menekankan bermain, hingga lingkungan yang terstruktur yang menfokuskan pada persiapan anak menghadapi ujian masuk SD. Tahun ajaran baru di Jepang diselenggarakan setiap April dengan dua hingga tiga termin, mulai hari Senin hingga Jumat atau Sabtu tergantung kebijakan sekolah

masing-masing. Tedapat liburan pendek pada musim semi dan musim dingin, dan 6 minggu pada musim panas.

Untuk jenjang pendidikan menengah atas, Umumnya, Jepang menawarkan sistem penuh waktu untuk program akademik untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu juga ditawarkan program vokasi atau kejuruan bagi siswa yang hendak mendapatkan pekerjaan selulusnya dari pendidikan menengah atas. Ada juga sekolah yang menawarkan program paruh waktu, program malam, ataupun program korespondensi.

Pada tahun pertama, baik jalur akademis maupun vokasi ditawarkan pelajaran dasar akademik yang meliputi Bahasa Jepang, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk sekolah vokasi ditawarkan berbagai program pelatihan, antara lain: pengolahan informasi, navigasi, budidaya ikan, bisnis, bahasa Inggris, keramik, dan lain sebagainya. Jurusan Bisnis, Akuntansi, dan Industri adalah yang paling popular di antara semua jurusan vokasi.

Sementara itu, bagi anak peyandang cacat diarahkan pada pendidikan vokasi yang memungkinkan mereka mandiri di masyarakat. Jelas bahwa Jepang sangat memperhatikan kepentingan warga negaranya, termasuk dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi penyandang cacat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Dari berbagai sumber)

No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 21

Nilai UN Jadi Tiket Masuk PT di Mesir

Oleh Sangidu

Atase Pendidikan KBRI Kairo (Februari 2009-Februari 2013) Suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia adalah ujian nasional (UN) yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dapat dijadikan tiket masuk di beberapa universitas negeri di Mesir. Tentunya juga tergantung pada nilai tes siswa yang mendaftar. Bila nilai tersebut cukup tinggi, maka serta merta dapat diterima tanpa tes di jurusan bergengsi, seperti jurusan kedokteran atau teknik.

22 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

P

elaksanaan UN yang diselenggarakan pemerintah Indonesia di Sekolah Indonesia (SI) Kairo sejauh ini sangat lancar dengan tingkat kelulusan 100 persen.

Alumninya banyak yang di terima di universitas negeri di Indonesia. Untuk peserta UN tahun ini sebanyak enam orang yang kebanyakan adalah anak guru-guru dan diplomat di KBRI.

dari guru-gurunya. Jadi sejauh ini berbagai kendala bagi siswa yang lemah dalam mata pelajaran tertentu masih bisa teratasi dengan jam tambahan, dari sore hingga malam hari, sejak tiga bulan sebelum pelaksanaan UN.

Mekanisme pengiriman soal UN menggunakan jasa pengiriman ekspedisi setengah minggu sebelum pelaksanaan UN. Dalam hal ini, pemerintah sangat ketat mengontrol keamanan agar tidak ada kebocoran.

Secara umum di Mesir, kredibilitas UN Indonesia sangatlah tinggi. Untuk masuk PT di Mesir tidak diperlukan lagi tes, hanya berbekal dengan nilai UN. Alhamdulillah, siswa-siswa lulusan SMA dari Indonesia yang mendapat nilai UN tinggi dapat diterima tanpa tes di sejumlah universitas negeri di Mesir.

Untuk persiapan UN, siswa SI di Kairo mendapat pelajaran tambahan

Di Mesir, UN sejenis juga ada dan baru dilaksanakan satu kali sejak

revolusi sosial Mesir tahun 2011 lalu. Dari hasil UN tersebut yang diselenggarakan pemerintah Mesir tersebut, siswa dapat masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Hanya berdasarkan nilai UN, siswa dapat mendaftar berbagai jurusan yang sesuai dengan minat dan prestasi akademisnya. Mata pelajaran yang diujikan tergantung jurusannya di SMA. Misalnya jurusan eksakta, yang diujikan pelajaran Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, dan Bahasa Inggris.

Jalur Diplomasi

Saat ini, Atase Pendidikan KBRI Kairo sebagai pengemban amanat diplomasi pun terus melakukan kerja sama bidang pendidikan, misalnya dengan menjalin kerja sama kedua negara bagi lulusan kedokteran di Mesir dapat melakukan ko-asistan di Indonesia. Memang jika mereka bekerja di Timur Tengah pun tidak masalah, tetapi pada hakikatnya banyak dari mereka ingin kembali ke

Indonesia untuk ketenangan batin.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan tinggi di Mesir adalah untuk mengecek status universitas yang dituju, apakah sudah terakreditasi dan terverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud atau belum. Disarankan untuk tidak mendaftar di universitas swasta yang tidak jelas akreditasinya.

Empat tahun lalu, SI Kairo hanya mempunyai 25 siswa. Namun grafiknya bertambah hingga mencapai 60 siswa tahun ini. Banyak diplomat yang tidak menyekolahkan anaknya di sekolah internasional, selain karena budaya didikan yang berbeda, tetapi juga memudahkan untuk melanjutkan di jenjang yang sama di Indonesia karena SI menggunakan kurikulum Indonesia. Bahkan ada kemudahan bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di Mesir, bagi

mereka yang disekolahkan di sekolah internasional, kemudian dipindahkan ke SI enam bulan sebelumnya.

Strategi lainnya untuk meningkatkan jumlah siswa adalah dengan “menjemput bola�. KBRI menyediakan bus gratis untuk menjemput anakanak TKI yang rumahnya jauh dari sekolah, dan hasilnya jumlah siswa SD meningkat sebanyak 28 anak.

Mereka tidak dipungut bayaran sedikitpun, sementara untuk sekolah internasional sangat mahal sekali sekitar 600 dolar per bulan.

SI mempunyai 12 guru yang mengajar di SI Kairo, yang semuanya merangkap guru SD, SMP, dan SMA. Tingkat kesejahteraan guru SI pun sangat diperhatikan pemerintah Indonesia. Selain mendapat gaji pokok 1.400-1.600 USD, juga insentif dari Kemdikbud sebanyak Rp 2 juta per bulan, dan tunjangan sertifikasi.

(Ditulis ulang oleh Arifah dari wawancara di Bojongsari Depok, 10 Februari 2013)

Sistem Pendidikan Mesir Mesir adalah salah satu negera Timur Tengah yang memberikan fokus prioritas yang lebih besar dalam meningkatkan sistem pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab dengan memberikan pendidikan gratis disemua jenjang pendidikan.

Mesir juga memberikan akses yang lebih luas untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini, serta memasukkan materi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di semua tingkat pendidikan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Mesir mengubah sistem sentralisasi pendidikan menjadi otonomi pada lembaga individu. Manajemen pendidikan pun kembali diatur dengan lebih baik, yaitu memberikan imbalan sepadan kepada profesi guru sesuai dengan kinerjanya.

Sistem pendidikan publik di Mesir terdiri dari tahap pendidikan dasar untuk 4-14 tahun; dua tahun TK, enam tahun SD, dan tiga tahun sekolah persiapan. Kemudian

tahap sekolah menengah selama tiga tahun, untuk usia 15 sampai 17, diikuti oleh tingkat tersier. Adapun pendidikan wajib bagi 9 tahun akademik bagi anak 6 dan 14.

Rencana Strategis Nasional untuk Reformasi Pendidikan Pra-Universitas (2007/08-2011/12) Mesir mencerminkan komitmen Mesir untuk pendidikan yang komprehensif, berkelanjutan, dan kolektif, serta menjamin pendidikan berkualitas untuk semua dan mengembangkan pengetahuan masyarakat.

Elemen kuncinya adalah: Akses dan partisipasi, guru, pedagogi, kurikulum dan penilaian pembelajaran, buku pelajaran dan bahan pembelajaran, manajemen dan tata kelola, dan strategi peningkatan kualitas.

Ujian promosi (promotional examination) diadakan di semua tingkatan kecuali di kelas 3, 6, dan 9 pada tingkat pendidikan dasar dan kelas 11 dan 12 pada tingkat pendidikan menengah. Ujian ini menerapkan standar ujian regional dan ujian nasional. (Dari berbagai sumber) No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 23

Thailand Lakukan UN Seperti di Indonesia Oleh Yunardi

Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Bangkok, Thailand

Sistem pendidikan di Thailand hampir sama dengan sistem pendidikan di Indonesia.

Usai menempuh pendidikan selama rentang waktu tertentu, peserta didik diuji kemampuannya melalui ujian akhir. Ujian ini sangat menentukan, apakah siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tidak.

M

engingat ujian ini begitu menentukan, maka tidak heran pula jika perasaan cemas dan stres menghadapi ujian akhir yang disebut Ordinary National Exam Test (ONET) ini juga dialami oleh peserta didik di Thailand. Sama seperti siswa di Indonesia saat menghadapi Ujian Nasional (UN).

Di negara berjulukan “Gajah Putih� itu, jenjang pendidikan dibagi dalam empat tahap. Pertama, pendidikan prasekolah, seperti halnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia bagi anak usia tiga hingga lima tahun. Sama seperti di Indonesia, jenjang pendidikan tingkat prasekolah ini tidak diwajibkan.

Meski demikian, pemerintah Thailand terus mendorong masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya melampaui jenjang pendidikan ini.

Setelah lulus dari tingkat prasekolah, siswa masuk ke jenjang berikutnya yang disebut Praktom atau di Indonesia dikenal dengan jenjang sekolah dasar (SD).

Praktom sifatnya wajib. Setiap anak usia sekolah wajib mengikuti pendidikan Praktom yang ditempuh dalam enam tahun, dimulai dari Praktom 1 sampai Praktom 6.

Siswa yang lulus dari jenjang Praktom ini dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau disebut dengan Matayom. Matayom terbagi dua, yaitu Matayom 1 hingga 3 dan Matayom 4 hingga 6 yang masing-masing ditempuh dalam tiga tahun. Sama dengan Praktom, Matayom juga diwajibkan.

24 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

Karena sifatnya wajib, pemerintah menggratiskan pendidikan hingga tingkat SMA. Gratis dalam arti segala kebutuhan siswa, seperti baju, buku, sepatu, hingga tas diperoleh tanpa kutipan apapun. Bahkan setiap hari siswa diberikan susu secara gratis sebagai tambahan gizi mereka.

Untuk menguji sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap pendidikan, di akhir setiap jenjang pendidikan siswa wajib mengikuti ONET. Jika siswa menempuh pendidikan selama sembilan tahun, maka peserta didik wajib mengikuti sebanyak tiga kali ONET. Sama halnya seperti di Indonesia, yang diwajibkan pula mengikuti UN pada akhir setiap jenjang pendidikan yang diikuti untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan di tingkat berikutnya.

UN di Thailand

Meski berada di Thailand, siswa Indonesia yang menempuh pendidikan pada Sekolah Indonesia di Bangkok tetap mengikuti UN. Sebagai persiapan, siswa Indonesia diberikan les tambahan pemantapan mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Dari tahun ke tahun, kelulusan siswa dalam menempuh UN pada Sekolah Indonesia di Bangkok mencapai 100 persen. Hal ini mengingat jumlah siswa tidak banyak seperti halnya di sekolah-sekolah di Indonesia. Untuk tingkat SMA saja hanya ada enam siswa, sehingga guru yang mengajar dapat memberikan perhatian penuh kepada mereka. Guru dapat melatih siswa dalam menjawab soal-soal dengan lebih intens.

Selama ini, UN yang diselenggarakan sekolah Indonesia di Bangkok tidak ditemukan kendala berarti. Naskah soal dan lembar jawaban UN biasanya telah sampai di Bangkok beberapa hari sebelum pelaksanaan UN yang kemudian diamankan di tempat yang telah ditentukan.

Kendala biasanya muncul saat kelulusan siswa. Ijazah yang seharusnya diperoleh siswa sering kali terlambat sampai di Bangkok, sehingga terkadang menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Terutama bagi siswa lulusan SMA yang akan melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi di Thailand atau di Indonesia. Pernah terjadi, siswa yang telah diterima di perguruan tinggi belum juga mendapat ijazahnya.

Menjelang UN yang akan diselenggarakan April 2013 ini, diharapkan siswa dapat meraih kelulusan 100 persen. Saya juga berharap, mereka dapat menembus universitas-universitas bagus, baik yang ada di Indonesia, Thailand, maupun di negara lainnya.

(Ditulis ulang oleh Ratih dari wawancara di Bojongsari Depok, 10 Februari 2013)

FOTO: Dok. PIH

FOTO: Dok. Sekolah Indonesia

Di Thailand, ONET diikuti oleh seluruh peserta didik dari semua jenjang pendidikan yang ada. Ada delapan mata pelajaran yang diujikan dalam ONET, diantaranya bahasa Thailand, bahasa Inggris (bahasa asing), Matematika, Sains, Ilmu Pengetahuan Sosial, Kesehatan dan Olahraga, Kesenian dan Keterampilan, serta Agama dan Budaya. Untuk dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, siswa memang harus lulus. Jika tidak lulus, siswa diberikan beberapa pilihan.

Pilihan pertama adalah mengulang pendidikan di kelas terakhir selama satu tahun, lalu mengikuti ONET tahun depan. Pilihan kedua adalah mengambil program intensif pada masa libur musim panas, kemudian ikut ujian kembali. Pilihan ketiga adalah melalui bimbingan belajar oleh guru, kemudian ujian berkali-kali sampai dia lulus. Jika tidak lulus, maka ia tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka, kelulusan menjadi hal wajib jika ingin menempuh pendidikan di tingkat berikutnya.

Pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik Sekolah Indonesia di Bangkok, Thailand.

No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 25

Kebudayaan

G N A U K G N m A a l s I C n a S SITU Hindu d

n a b a d a r e P n a u m e rt

FOTO: A

rifah PIH

, Diana Pu

spita

Pe

Terletak di Kampung Ciakar, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kawasan cagar budaya Situs Cangkuang dapat dijadikan alternatif wisata yang memanjakan pengunjung dengan paket lengkap wisata dalam satu kawasan. Tidak sulit mencapai Situs Cangkuang karena akses jalan cukup memadai.

26 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

B

ersih, indah, terawat, nyaman, dan tenang, dalam gambaran kehidupan perdesaan adalah kesan yang muncul ketika memasuki kawasan Situ/danau Cangkuang.

Keistimewaan dari daerah ini adalah terdapat situs peninggalan Hindu dan Islam dalam satu lokasi, yaitu di Kampung Pulo yang terletak di tengah danau.

Untuk pergi ke situs tersebut, pengunjung disediakan rakit, angkutan air tradisional yang terbuat dari bambu. Tarif yang dikenakanpun sangat terjangkau dan telah ditetapkan jumlahnya oleh pengelola.

Inilah yang menjadikan pengunjung merasa nyaman dan tenang seolah menyiratkan penerimaan yang sangat hangat dari masyarakat sekitar.

Saat menaiki rakit, pengunjung akan disuguhi oleh keindahan danau yang bertaburan dengan hamparan tanaman teratai.

Tidak ketinggalan pemandangan pegunungan, sawah-sawah hijau yang menghampar, angin segar yang berhembus sepoi-sepoi, dan nelayan yang menjaring ikan di danau menjadikan suasana semakin damai.

Hanya kurang dari 30 menit, pengunjung akan tiba di Kampung

Pulo disambut dengan plang ucapan Selamat Datang di Cagar Budaya Candi Cangkuang dan barisan bilik toko suvenir yang tertata rapi.

Tidak terlihat sedikitpun sampah di kawasan ini. Bahkan dapat dikatakan, cagar budaya yang dikelola oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Serang dan pemerintah daerah Jawa Barat ini merupakan salah satu kawasan budaya terbersih dan terawat yang pernah ada di Indonesia.

Keunikan yang ada pada kawasan cagar budaya ini adalah terdapat peninggalan Hindu abad 8 yang ditandai dengan ditemukannya reruntuhan candi dan patung Shiwa, serta makam tua peninggalan penyebar Islam abad 17, Arif Muhammad. Hal ini mengingatkan pada tipikal lokasi sakral yang ada di Indonesia, yang kerap terletak di tengah danau. Seperti tempat ditemukan arca Budha bergaya Amarawati (6-13 Masehi) di Bukit Siguntung, Palembang. Konon bukit tersebut juga dikelilingi air dan juga ditemukan makam Islam yang dipercaya sebagai leluhur warga Palembang, seperti halnya yang ada pada Situs Cangkuang.

Terlepas dari penataan rapi dan kesan bersih, pengunjungpun disambut dengan ramah oleh juru pelihara (jupel) yang memang bertugas untuk memberikan informasi lengkap mengenai cagar budaya ini. Pak Umar, salah satu jupel, menjelaskan, sebenarnya Cangkuang adalah nama tumbuhan spesies Pandanus Furcatus yang memang banyak ditemukan di daerah cagar budaya ini.

Beberapa meter kemudian setelah jejeran toko cinderamata, pengunjung kemudian memasuki Kampung Pulo dimana hanya terdapat 6 rumah trandisional dan 1 masjid yang masih berdiri kokoh sejak abad 17.

Penduduk yang hanya 21 orang terus melestarikan adat istiadat peninggalan leluhurnya, seperti masih menjalankan ritual sesaji, kemenyan, dan memandikan benda pusaka dalam kesehariannya.

Candi Cangkuang

Penemuan cagar budaya ini diawali dari rujukan catatan seorang Belanda, Vonderman, dalam Notulen Bataviach Genoot Schap 1893 yang menyebutkan terdapat makam kuno dan patung di Desa Cangkuang, Garut, Jawa Barat. Kemudian, pada 1966, ahli purbakala, Uka Tjandrasasmita, dan timnya, melakukan rekonstruksi dan pemugaran sehingga menjadi candi seperti yang terlihat saat ini.

Dari hasil penggalian ditemukan pondasi candi berukuran 4,5x4,5 meter persegi dan tinggi 8,5 meter dengan sebuah pintu masuk di sisi timur. Tingkat kelapukan batu andesit dan granit dan jenis reliefnya menjadi petunjuk penting, bahwa candi tersebut adalah peninggalan Hindu abad 8 Masehi. Di sekitar reruntuhan candi juga ditemukan makam Islam peninggalan abad 17 Masehi, yaitu makam Arief Muhammad yang merupakan tokoh penyebar Islam di daerah tersebut.

Pemugaran secara resmi oleh pemerintah dilaksanakan pada tahun 1974-1976 melalui Proyek Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Cagar budaya ini kemudian diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Syarif Thayeb, 8 Desember 1976.

Secara keseluruhan candi ini terdiri atas kaki, badan, dan atap. Kaki candi memiliki tangga yang diapit oleh dua pipi tangga menuju badan candi. Pada badan, terdapat bilik candi dengan arca dalam posisi duduk di punggung lembu (Nandi). Arca dengan kaki kiri dilipat ke muka perut dan kedua tangan menengadah di atas paha menyimpulkan ini adalah arca Shiwa.

Pada tubuhnya terdapat penghias perut, penghias dada dan penghias telinga. Atap candi terdiri atas empat tingkat yang bentuknya mengecil ke atas dengan kemuncak tunggal di atasnya.

Awalnya, Arca ini berada di luar pondasi candi, kemudian setelah pemugaran, Arca dimasukkan ke dalam candi untuk menutupi lubang No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 27

Lokasi cagar budaya Situs Cangkuang yang terletak di tengah situ/ danau Cangkuang

sedalam 7 meter yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan abu pembakaran mayat umat Hindu.

Peletakan patung ke dalam candi juga untuk melindungi dari para pengunjung yang percaya bahwa jika bisa mengangkat patung tersebut, hidupnya akan mendapat kemudahan.

Sejarah Islam

Islam mulai berkembang sejak kedatangan Arif Muhammad, tokoh penyebar agama Islam dan juga utusan Mataram untuk menyerang VOC di Batavia, pada abad 17 Masehi. Saat itu, usaha penyerangan gagal dan pasukan Mataram Islam mengalami kekalahan. Dengan kekalahan tersebut Arif Muhammad tidak pulang ke daerah asalnya di Yogyakarta, melainkan melarikan diri ke daerah pedalaman Priangan, tepatnya di daerah Leles, Garut.

28 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

Selanjutnya ia menetap dan menyebarkan Islam kepada masyarakat setempat yang kemungkinan besar menganut agama Hindu. Hal tersebut dapat terlihat dari ditemukannya reruntuhan candi di daerah tersebut. Usaha mengislamkan penduduk setempat nampaknya berhasil dan hingga saat ini mayoritas penduduk Desa Cangkuang menganut Islam.

Makamnya yang ditemukan berdampingan dengan candi berdenah empat persegi panjang berukuran 260x126x80 cm, dengan nisan ganda berbentuk empat persegi panjang berukuran 46x25x6 cm dipasang saling berhadapan jaraknya 1 m.

Makam ini banyak dikunjungi oleh masyarakat, khususnya dengan tujuan berziarah. Adapun candi Cangkang juga kerap dikunjungi umat Hindu dan Budha untuk beribadah.

Ditemukan pula kitab-kitab tulisan

“

Bersih, indah, terawat, nyaman, dan tenang dalam gambaran kehidupan perdesaan adalah kesan yang muncul ketika memasuki kasawan Situ Cangkuang. Untuk menuju lokasi cagar budaya, pengunjung dapat menggunakan rakit tradisional.

tangan yang ditulis di kertas yang terbuat dari kulit kayu pohon saeh, yaitu kitab tauhid, jurumiah, ilmu

FOTO: Arifah PIH

sufi, fikih, ilmu bahasa, doa, khutbah Jum’at, dan Al Qur’an. Kesemua kitab tersebut merupakan peninggalan Arif Muhammad yang sekarang tersimpan rapi di Museum Situs Cangkuang.

Adat Leluhur

Sekitar 10 meter dari letak candi dan makam Arif Muhammad, terdapat 6 rumah dari keturunan perempuan Arif Muhammad dan 1 masjid Kampung Pulo sebagai simbol dari anak lelakinya. Saat ini, keenam rumah tersebut dihuni oleh generasi ke-8 hingga 10 dengan jumlah penduduk tetap terdiri dari 21 orang (11 laki-laki dan 10 perempuan).

Tidak ada penambahan jumlah kepala keluarga dari tahun ke tahun mengingat keturunan ini menganut aturan garis hak perempuan. Jika ada anggota keluarga melangsungkan perkawinan, dua minggu setelahnya harus meninggalkan Kampung Pulo

guna mempertahankan adat dan jumlah penduduk.

Walaupun memeluk Islam, penduduk Kampung Pulo, masih mempraktikan ritual bernuansakan Hindu hingga saat ini sebagai bagian dari adat istiadat. Mereka tidak diperbolehkan memelihara binatang ternak berkaki empat karena ditakutkan akan mengotori makam keramat. Mereka juga tidak diperbolehkan mengadakan hiburan dan memukul gong besar karena pesan leluhur atas musibah yang menimpa anak lelaki Arif Muhammad yang konon meninggal setelah pesta khitanan.

Bagi pengunjung, diterapkan juga larangan berziarah pada hari Rabu karena hari itu hanya untuk kegiatan mengaji, ceramah, dan mempelajari ilmu agama Islam.

(Arifah, dari wawancara dan dokumen Museum Cangkuang)

Akses ke Cangkuang Situs Cangkuang terletak di Kampung Ciakar, Desa Cangkuang, Kec. Leles, Kab. Garut, Jawa Barat. Untuk mencapainya dapat menggunakan kendaraan pribadi atau bus jurusan BandungGarut dan berhenti di alun-alun Leles. Kemudian dilanjutkan dengan naik delman, ojeg, atau berjalan kaki sejauh 3 km dari jalan utama.

Untuk menuju kawasan cagar budaya, pengunjung menyeberangi danau dengan rakit (seperti terlihat pada foto di atas). Tarif rakit pulang pergi per orang adalah Rp. 4.000 (dewasa) dan Rp. 2.000 (anakanak). Sedangkan harga borongan sewa rakit adalah Rp. 80.000/rakit, maksimal penumpang 20 orang.

Untuk masuk ke kawasan cagar budaya tarifnya hanya Rp. 5.000 per orang. Alternatif lain adalah memotong jalan darat melalui gang di samping SDN Cangkuang I, sekitar 200 meter sebelum danau.

Pengunjung akan dimanjakan dengan pengalaman berwisata alam perdesaan, cagar budaya, kuliner, edukasi, sejarah dan juga wisata religi.

Selamat berwisata. (Dari berbagai sumber) No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 29

Sosok Jupel, Zaki Munawar

Kerap Keluarkan Kocek Sendiri

menjual cinderamata hasil kerajinan tangan, seperti tudung, tikar atau pembungkus gula aren yang terbuat dari daun Cangkuang. Wisatawan pun seakan dimanjakan oleh paket wisata lengkap ketika mengunjungi Situs Cangkuang.

Juru Pelihara (Jupel), Zaki Munawar, menjadi PNS sejak tahun 2000 dengan status kepegawaian di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Serang. Tugasnya adalah merawat situs secara fisik serta memberikan informasi kepada para pengunjung. Menurut Zaki, profesi Jupel bisa dikatakan bekerja sepanjang 24 jam sehari, mengingat banyaknya pengunjung yang datang baik siang maupun malam hari dengan alasan berziarah.

Menurut Zaki, dalam sekali perjalanan pengunjung dapat menikmati keindahan alam, pengalaman menyeberangi danau menuju situs menggunakan rakit, wisata agama Hindu dan Islam, rumah adat dan juga museum.

“Karenanya mohon untuk kerja sama baik kepada pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan untuk kepentingan bersama,” harap Zaki.

Pekerjaan sebagai jupel pun tidak dapat disamakan dengan pegawai di kantoran. Jadi dirinya berinisiatif membuat sistem rolling dan berbagi tugas dengan jupel lainnya. “Kami bahkan jarang minta cuti, karena rasa tanggung jawab moral, apabila tidak melayani pengunjung yang jauh-jauh datang, karena itu disini tidak ada hari libur,” ujarnya ketika ditemui di Situs Cangkuang, Garut Jawa Barat, Kamis (24/01).

Menurut Zaki, tugas Jupel tidak hanya merawat Situs Cangkuang dan memandu para pengunjung. Jupel juga secara moral bertanggung-jawab untuk melangsungkan acara-acara adat peninggalan leluhurnya. Selain itu, melalui kerja sama dengan dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), ia turut membimbing pengunjung untuk praktik membuat kertas tradisional Nusantara yang saat ini sudah langka. “Senang sekali melihat pengunjung yang antusias mempelajarinya,” ujar Zaki sumringah. Sinergi dengan pihak swasta pun dilakukannya guna mempromosikan cagar budaya ini, seperti bekerja sama dengan televisi swasta dan media massa lainnya.

Kebersihan adalah Prioritas Bagi sosok yang mengabdi lebih dari 20 tahun ini, kebersihan adalah prioritas. Dirinya percaya, bahwa kebersihan adalah bagian dari

30 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

nilai-nilai lokal yang harus terus dipertahankan.

Zaki mengaku pengabdiannya menjaga cagar budaya ini adalah bentuk penghormatan yang tinggi kepada leluhurnya. Dirinya kerap mengeluarkan kocek sendiri untuk membuat tempat sampah di setiap sudut. Alhasil, tidak ada sedikitpun sampah berserakan di lingkungan situs dan Kampung Pulo. “Khususnya turis asing sangatlah menjaga kebersihan. Permasalahan yang ada adalah perilaku turis domestik yang membuang sampah sembarangan dan corat-coret bebatuan,” sesalnya.

Dari segi pembinaan sebagai SDM Kebudayaan, dirinya mengaku mendapat pelatihan teknis setiap tiga bulan sekali, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pelatihan yang dilakukan seperti pelatihan perawatan situs, agar terus terpelihara sebagaimana aslinya.

Misalnya jika ada renovasi tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan melalui prosedur tertentu dan harus dilaporkan ke pusat.

Ia pernah mendapat pelatihan di Trowulan, Jawa Timur, mengenai ekskavasi, dan perawatan situs dengan baik dan benar. “Yang sangat menarik, setiap saya berkunjung ke masyarakat tradisional, justru nilai-nilai peradaban yang baik ada di masyarakat tersebut. Kearifan budaya tersebut harus kita lestarikan di masyarakat. Sementara itu budaya yang jelek harus dibuang dan diperbaiki,” ujarnya saat memberikan kesan.

Membantu Perekonomian Selain itu, ia beranggapan dengan lestarinya cagar budaya dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Warga yang awalnya hanya bertani, kini dapat

Ia berharap untuk lebih banyak melibatkan Jupel dalam setiap pelatihan. Dengan dasar keilmuan yang matang dan pengetahuan yang mendalam, ia berharap semua Jupel yang bertugas dapat semakin mengembangkan potensi wisata yang ada. “Dengan demikian secara tidak langsung kesejahteraan bersama pun dapat ditingkatkan,” ungkapnya optimis. (Arifah)

BPCB Serang

Sinergi Pusat dan Daerah Kelola Aset Budaya Pada dasarnya pendidikan adalah proses pembudayaan, transfer nilai, dan kearifan. Muatan dalam kebudayaan sebagai media pembelajaran nilai luhur sangat diperlukan dalam pendidikan. Untuk itulah, kebudayaan harus dijaga kelestariannya. Bagi Indonesia yang memiliki ribuan aset budaya, diperlukan komitmen tinggi dan ketulusan dalam menjaga dan mengembangkan aset budaya hingga memiliki nilai tambah.

S

ebagai unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB.

pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya, dan urusan ketatausahaan BPCB.

Fungsi BPCB adalah pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya, zonasi cagar budaya, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, dokumentasi dan publikasi cagar budaya, kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, fasilitasi

Pembinaan SDM Kebudayaan Untuk lingkup pelindungan cagar budaya, BPCB Serang telah melakukan berbagai pembinaan kepada para petugasnya, seperti pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pembinaan para juru pelihara, dan sertifikasi tenaga selam untuk Arkeologi Bawah Air.

“Jadi secara umum, tugas dan fungsi BPCB terbagi dalam tiga ruang lingkup, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan,” ujar Kepala BPCB Serang, Judi Wahjudin, ketika ditemui Dikbud di sela-sela perhelatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan (11/02).

No. 02 Tahun IV • Maret 2013 •

DikbuD 31

Selain pembinaan SDM, untuk meningkatkan pelindungan juga dilakukan kegiatan yang bersifat fisik seperti pemagaran, zonasi, pemugaran dan pemeliharaan.

Yang menjadi tantangan saat ini adalah meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama dalam melestarikan cagar budaya yang ada.

Zonasi itu adalah penentuan batasbatas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan, terdiri dari zona inti (ruang untuk prioritas pelindungan), zona penyangga dan zona pengembangan (ruang untuk penambahan sarana pendukung untuk pengembangan pariwisata).

Jika menilik aturan otonomi daerah tahun 2004 sudah sangat jelas pembagian wewenangnya bahwa pelayanan dasar berkenaan dengan sejarah dan purbakala adalah urusan wajib pemerintah daerah.

Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik cagar budaya dan stukturnya sesuai dengan aspek keaslian bentuk, bahan, tata letak dan teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. “Sementara itu pemeliharaan untuk menjaga dan merawat kondisi fisik cagar budaya agar tetap lestari,” papar Judi yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung ini.

Sementara itu, untuk lingkup pengembangan meliputi berbagai kajian yang nantinya disajikan dan diinformasikan kepada masyarakat.

BPCB Serang juga memberikan rambu-rambu untuk menyikapi pergerakan kapitalisasi agar objek budaya dapat dimanfaatkan ulang tanpa mengurangi nilainilai pelestariannya, baik berupa revitalisasi maupun adaptasi. Agar bangunan cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk tujuan saat ini dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Selanjutnya adalah lingkup pemanfaatan dimana cagar budaya itu tidak hanya untuk kepentingan pelindungan, melainkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Cagar budaya juga dapat dimanfaatkan untuk agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, bahkan pariwisata. “Di beberapa tempat cagar budaya tidak hanya jadi tujuan wisata budaya, edukasi dan rekreasi, tetapi telah dijadikan tempat ritual,” jelasnya.

32 DikbuD • No. 02 Tahun IV • Maret 2013

“

Cagar budaya tidak hanya untuk kepentingan perlindungan, tetapi juga harus dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, bahkan pariwisata.

Di beberapa tempat cagar budaya tidak hanya jadi tujuan wisata budaya, edukasi dan rekreasi, tetapi telah dijadikan tempat ritual.”

Sementara Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dan regulator fokus pada lcagar budaya yang memiliki nilai penting (signifikansi) dan masuk peringkat nasional. “Inilah yang menjadi pekerjaan rumah ke depannya. Sayangnya sampai saat ini implementasi peraturan belum dapat berjalan optimal karena Peraturan Pemerintah yang merupakan rincian dari Undang-Undang RI No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya belum terbit,” kata Judi.

Juru Pelihara

Sampai dengan tahun 2012, BPCB Serang memiliki petugas Juru Pelihara sebanyak 274 orang (74 orang sudah berstatus PNS) yang tersebar di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung.

Tugas utama juru pelihara adalah menjaga keamanan, kebersihan, merawat, memberikan pelayanan informasi, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

“Keberadaan mereka sangat penting karena merupakan ujung tombak pelestarian yang berhubungan dengan permasalahan lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat” kata Judi menjelaskan.

Selanjutnya Judi juga menyampaikan bahwa pengadaan tenaga juru pelihara ini merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Untuk itu, BPCB Serang sangat mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian cagar budaya dan pengadaan tenaga juru pelihara.

Data terakhir menunjukkan, di wilayah Jawa Barat ada lebih dari 200 orang juru pelihara yang dibiayai oleh APBD, sedangkan di wilayah DKI Jakarta, Lampung, dan Banten meskipun jumlahnya belum sebanyak di Jawa Barat tetapi secara bertahap sudah mulai ada perhatian dan peningkatan.

“Mudah-mudahan Pemerintah Daerah sebagai pemilik asset kebudayaan di daerahnya dapat lebih meningkatkan perhatiannya dalam pelestarian cagar budaya. Sinergisitas antara Pusat dan Daerah semakin meningkat dan berkelanjutan, sehingga cagar budaya tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang,” harapnya. (Arifah)